Tokoh Papua Pegunungan Desak MK Segera Putuskan Sengketa Pilkada 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan secara resmi menetapkan pasangan calon Gubernur Dan wakil Gubernur Jhon Tabo-Ones Pahabol yang secara sah Terpilih menjadi Gubernur dan Wagub Pertama di provinsi Papua Pegunungan.

Penetapan tersebut telah dilakukan pada hari Minggu (22/09/2024) oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan. Secara aklamasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut sudah memenangkan pertarungan Pilkada Papua pegunungan tahun 2024 secara mutlak dengan suara terbanyak dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya.

Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2025 telah selesai di sebagian besar wilayah Indonesia. Namun, di Provinsi Papua Pegunungan, sengketa hasil pemilihan masih berlanjut. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Befa Yigibalom dan Natan Pahabol, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK RI) atas dugaan manipulasi suara di tiga kabupaten.

Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang berlangsung pada 15 Januari 2025, panel hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, bersama Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, mendengarkan dalil gugatan dari pihak pemohon. Mereka mengklaim bahwa pasangan nomor urut 1, Befa Yigibalom dan Natan Pahabol, mendapatkan suara tinggi akibat dugaan pelanggaran pemilu.

Sejumlah tokoh masyarakat dari Provinsi Papua Pegunungan menggelar konferensi pers di Jakarta pada Senin (10/02/2025), meminta agar MK memutuskan perkara secara transparan dan tegas demi menghindari potensi konflik. Nikodemus Kogoya, tokoh masyarakat Kabupaten Pegunungan, menegaskan bahwa perselisihan hasil Pilkada tidak boleh memicu perpecahan di daerah.

"Kami berharap putusan MK tidak menimbulkan konflik horizontal. Masyarakat sudah memberikan suara dengan sistem noken yang sah, sehingga perpanjangan proses ini dapat merugikan stabilitas daerah," ujar Nikodemus Kogoya.

Senada dengan itu, Epius Obama Tabo, anggota DPRD Kabupaten Tolikara, juga berharap MK segera mengakhiri sengketa agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa selisih suara antara paslon nomor 1 dan nomor 2 cukup signifikan, sehingga tidak perlu ada perpanjangan sidang.

Dengan putusan akhir MK nanti, diharapkan pemilihan gubernur Papua Pegunungan dapat segera diselesaikan agar masyarakat bisa kembali fokus pada pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KPK Dorong Pencegahan Korupsi di BUMN melalui Penerapan Tata Kelola yang Berintegritas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan pentingnya penguatan upaya pencegahan korupsi pada lembaga badan usaha milik negara (BUMN). Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, pada kegiatan Leader Forum Human Capital PT. Pertamina Tahun 2025, yang diselenggarakan di Semarang, Kamis (6/2). 

“BUMN agar tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada implementasi tata kelola yang baik, termasuk dalam pencegahan korupsi,“ kata Fitroh.

Pada kegiatan yang dihadiri oleh Komisaris Independen PT Pertamina Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Condro Kirono, Direktur SDM PT Pertamina Muh. Erri Sugiarto, serta jajaran pimpinan di PT Pertamina dan perwakilan dari BUMN lainnya ini, Fitroh juga menyampaikan bahwa selain perbaikan sistem tata kelola sebagai pendekatan pencegahan korupsi, BUMN juga harus menginternalisasi nilai-nilai integritas kepada para pegawainya sebagai bentuk pendekatan pendidikan antikorupsi. 

“Sebaik apapun sistem yang dibuat, sebaik apapun aturan yang dibuat, kalau yang menjalankannya tidak punya amanah, tidak punya Integritas, pasti hasilnya jauh dari harapan,“ pesannya.

Hal tersebut selaras dengan upaya pemberantasan korupsi yang digencarkan KPK melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Melalui pendekatan pendidikan, KPK terus intens melakukan sosialisasi, kampanye, dan berbagai kegiatan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha, termasuk BUMN.

Kemudian melalui pendekatan pencegahan korupsi, KPK terus mendorong para pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas, salah satunya melalui penerapan Panduan Cegah Korupsi (Pancek). 

Panduan ini berisi langkah-langkah pencegahan korupsi yang dirancang secara praktis sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman minimum bagi korporasi untuk dapat diadopsi serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan korporasi.

Melalui penerapan Pancek ini, KPK berharap upaya pencegahan korupsi di sektor swasta dapat berjalan, sehingga tercipta iklim usaha yang berintegritas, adil, dan berdaya saing tinggi. 

Pancek juga dapat diakses secara terbuka melalui laman https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/cek-panduan-cegah-korupsi

Namun, penerapan panduan ini bukan sebagai jaminan hilangnya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi apabila tindak pidana korupsi masih terjadi. Oleh karenanya, upaya-upaya penindakan pada sektor usaha masih perlu dilakukan. (Arianto)

Read More

PPWI Siap Jalin Kerja Sama dengan Ponpes Al-Zaytun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menyatakan siap untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Hal ini disampaikan Ketum PPWI, Wilson Lalengke, dalam sebuah pernyataan pers-nya, Minggu, 09 Februari 2025.

“PPWI adalah organisasi terbuka, baik dalam hal keanggotaan maupun dalam menjalin kerja sama yang baik dan memberi manfaat bagi masyarakat. Saat ini, PPWI sedang menjajaki kemungkinan melakukan kerja sama dengan Ponpes Al-Zaytun yang dipimpin oleh Syech Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang,” ungkap Wilson Lalengke.

Upaya penjajakan kerja sama itu diawali kunjungan silahturahmi ke Kompleks Ponpes Al-Zaytun atau yang dikenal juga dengan Ma’had Al-Zaytun, yang berlokasi di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kunjungan dilakukan selama dua hari, pada Jumat-Sabtu, 7-8 Februari 2025. Selain Ketum PPWI, ikut dalam rombongan ini adalah Wasekjen PPWI, Julian Caisar; Wakil Ketua III yang khusus mengurus hubungan internasional dan Perwakilan PPWI di luar negeri, Abdul Rahman Saleem Dabboussi; Staf Sekretariat PPWI, Mbak Wina; Ketua DPC PPWI Karawang, Dede Nurcahya; dan Sekretaris PPWI Karawang, Neneng Jauhara Khairiah.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan disambut oleh pengelola Ma’had Al-Zaytun, Ustadz Ali Aminulloh dan Ustadz Alwi. Berhubung Tim PPWI tiba di lokasi pada pukul 20.00 wib di hari Jumat itu, maka pengelola Ponpes langsung mengajak tamunya makan malam yang sudah disediakan. Sambil menikmati hidangan yang seluruhnya merupakan hasil produksi Ma’had Al-Zaytun, Tim menjelaskan berbagai hal terkait keberadaan PPWI, maksud dan tujuan kunjungan, serta program kegiatan yang mungkin dapat dikerjasamakan dengan pihak Pondok Pesantren ini.

Esoknya, di hari Sabtu, kepada Tim PPWI yang berkunjung, pengelola Ponpes memperkenalkan berbagai fasilitas dan kegiatan yang dilaksanakan di kompleks seluas 1500 hektar tersebut. Hampir seluruh kegiatan pendidikan di kompleks Ma’had Al-Zaitun diarahkan untuk menciptakan kemandirian, tidak hanya bagi anak didik tapi juga kemandirian Pondok Pesantren dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya, seperti penyediaan pangan, fasilitas belajar-mengajar, asrama, kegiatan olahraga dan seni-budaya, keagamaan, dan lapangan kerja.

Dalam rangka memperkenalkan dan membantu sosialisasi beragam program pendidikan dan sistem pengelolaan Pondok Pesantren yang dilaksanakan selama ini, PPWI dan Ma’had Al-Zaytun berencana menjalin kerja sama. Bentuk kerja sama yang sedang didiskusikan bersama, antara lain peliputan dan publikasi kegiatan para santri serta pelaksanakan pelatihan jurnalistik warga bagi karyawan, dosen, dan santri.

“Saat ini setiap orang dituntut mampu memberikan informasi di berbagai platform media dengan berpegang pada prinsip-prinsip jurnalisme, salah satunya adalah konten berita yang harus berisi informasi berbasis rumus 5W+1H. Semua informasi yang disebarkan melalui media massa, termasuk media sosial semestinya memenuhi unsur 5W+1H agar informasinya tidak disalahpahami oleh pembaca serta menghindari berita menyesatkan atau hoax,” jelas Wilson Lalengke kepada pengelola Ma’had Al-Zaytun.

Menurutnya, jika para pengurus dan santri memiliki ketrampilan membuat konten berita dengan baik dan benar, maka mereka dapat berfungsi sebagai pemberi informasi bagi masyarakat di luar pondok tentang aktivitas pembelajaran dan pendidikan serta pelatihan-pelatihan yang mereka lalui sehar-hari. “Jangan biarkan orang lain dari luar sana yang memberitakan tentang apa yang ada di dalam kompleks, karena informasi yang mereka sebarkan pasti mengandung bias yang sangat besar akibat hanya melihat sekilas, tidak utuh, atau bahkan hanya mendengar dari orang lain yang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu,” ucap tokoh pers nasional itu mewanti-wanti.

Selepas waktu Zuhur dan makan siang, Wilson Lalengke bersama tim diterima langsung oleh Pendiri sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Syech Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, di ruang kerjanya yang menyatu dengan Masjid Rahmatan Lil Alamin. Dalam pertemuan silahturami yang berlangsung penuh kehangatan itu, kedua pihak saling bertukar informasi dan membahas kemungkinan kerja sama PPWI dengan Pondok Pesantren terbesar di Asia Tenggara ini.

Di akhir pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu, dilakukan pemberian penghargaan dari PPWI bersama mitra konsorsiumnya, Firsts Union Association dari Lebanon, kepada Syech Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang. Selain pemberian penghargaan, juga disematkan Pin PPWI sebagai symbol persaudaraan dan perdamaian kepada Pimpinan Ponpes ini yang disambut dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih dari Tokoh Islam Indonesia kelahiran Gresik, Jawa Timur, tahun 1946 tersebut. (TIM/Red)

Read More

FORKOM PPPK Sampaikan Aspirasi ke Komisi VIII DPR RI

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Forum Komunikasi (FORKOM) PPPK Teknis Kementerian Agama Riau melalui Ketua FORKOM, Syahroni, SE, secara resmi menyampaikan aspirasi terkait pendistribusian tenaga teknis ke Komisi VIII DPR RI. Pertemuan ini berlangsung di kediaman anggota DPR RI, Dr. H. Achmad, M.Si, di Pekanbaru pada Minggu (09/02/2025).  

Acara ini dihadiri oleh Ketua dan Koordinator FORKOM Teknis dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau, dengan total peserta sebanyak 20 orang. Aspirasi utama yang disampaikan mencakup beberapa permasalahan mendesak yang dialami oleh tenaga teknis PPPK di lingkungan Kementerian Agama.  

Menurut Syahroni, SE, terdapat beberapa poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti:  

1. **Penumpukan Tenaga Teknis**  

   Saat ini terjadi ketimpangan distribusi tenaga teknis di beberapa Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, yang mengakibatkan beban kerja tidak merata.  

2. **Jarak Tempat Kerja yang Jauh dari Keluarga**  

   Banyak tenaga teknis PPPK ditempatkan jauh dari daerah asalnya, bahkan ada yang harus menempuh perjalanan hingga 12 jam, sehingga berpengaruh pada efektivitas kerja.  

3. **Lama Pengabdian di Satker Asal**  

   Sejumlah tenaga teknis telah mengabdi di satuan kerja awal selama lebih dari 10 hingga 20 tahun, namun belum mendapatkan kepastian mengenai pemindahan kembali ke tempat asal.  

4. **Ketimpangan dengan PPPK Guru dan Penyuluh**  

   Pendistribusian PPPK khusus guru dan penyuluh telah direalisasikan, sementara tenaga teknis belum mendapatkan perlakuan yang sama. FORKOM meminta adanya keadilan dalam kebijakan distribusi ini.  

Menanggapi hal tersebut, Dr. H. Achmad, M.Si menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan aspirasi ini melalui Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI. Ia berharap dalam waktu satu minggu ke depan, proses pendistribusian kembali tenaga teknis PPPK ke satuan kerja asal dapat segera direalisasikan.  

"Saya akan membawa aspirasi ini ke tingkat pusat agar tenaga teknis PPPK mendapatkan keadilan yang sama seperti tenaga guru dan penyuluh," ujar Dr. Achmad.  

Saat ini, terdapat 59 tenaga teknis PPPK yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Riau yang menunggu kepastian terkait distribusi ulang ke satuan kerja awal mereka. FORKOM berharap adanya kebijakan yang lebih adil demi kelancaran tugas dan tanggung jawab sebagai ASN di lingkungan Kementerian Agama.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Juni Kuswanto Ketum FKP: Fokus pada Kewirausahaan Pemuda

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Juni Kuswanto dari Jawa Timur terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) 2025-2028, didampingi oleh Ahmad Fajar dari Jakarta sebagai Wakil Ketua Umum, menyampaikan bahwa kepemimpinannya akan berfokus pada penguatan wirausaha muda, terutama di daerah pedesaan, dengan berbagai program unggulan.

Hal ini diungkapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) FKP ke-5 di Hotel Habitare, Jakarta, pada Sabtu (08/02/2025). Acara ini bertajuk "Transformasi Kewirausahaan Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045", yang menyoroti pentingnya inovasi dan digitalisasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pemuda.

Adapun, program unggulan diantaranya:

FKP Kader Connect

- Pembentukan kelompok pemuda wirausaha di 500 desa per tahun.

Digitalisasi data kader FKP dengan target 10.000 kader terintegrasi dalam database nasional.

FKP Villagepreneur Movement

- Identifikasi potensi usaha desa seperti agribisnis dan kerajinan.

Pengembangan 50 desa sebagai pilot project inkubator bisnis dalam tiga tahun.

FKP Growth Fund

- Skema pembiayaan kreatif, termasuk crowdfunding dan program grant bisnis.

- Target 100 bisnis kader mendapatkan pendanaan mandiri.

FKP Millennial Gen ZPreneur Empowerment (MGE)

- Pelatihan e-commerce, pemasaran digital, dan branding.

- Target 2.000 peserta pelatihan dan 300 peserta bootcamp wirausaha dalam tiga tahun.

Sinergi Nusantara

- Kolaborasi strategis dengan pemerintah dan sektor swasta.

Kemitraan dengan 50 perusahaan besar untuk pemasaran produk kader FKP.

Blueprint Munas FKP 2025

- Penyusunan rekomendasi strategi nasional untuk pengembangan wirausaha pemuda.

- Monitoring dan evaluasi kinerja setiap tahun untuk memastikan efektivitas program.

"Dengan program kerja yang terstruktur, kepemimpinan baru FKP diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wirausaha muda, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat ekosistem bisnis berbasis teknologi di Indonesia," ungkapnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Juni Kuswanto dan Ahmad Fajar Pimpin FKP, Fokus pada Penguatan Wirausaha Pemuda

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) sukses menggelar Seminar Nasional Kewirausahaan Pemuda serta Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 di Hotel Habitare, Jakarta, pada Sabtu (08/02/2025). Acara ini mengusung tema "Transformasi Kewirausahaan Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045", yang menyoroti peran strategis pemuda dalam penguatan ekonomi nasional.

Dalam Munas tersebut, Juni Kuswanto dari FKP Jawa Timur terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum FKP periode 2025-2028. Ahmad Fajar dari Jakarta mendampingi sebagai Wakil Ketua Umum. Munas ini dihadiri oleh 12 DPW dari seluruh Indonesia, yang turut serta dalam perumusan arah dan strategi organisasi untuk tiga tahun ke depan.

Juni Kuswanto menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, FKP akan berfokus pada pemberdayaan wirausaha pemuda, terutama di tingkat desa.

"FKP harus menjadi penggerak utama kebangkitan ekonomi desa melalui wirausaha muda yang inovatif, berdaya saing, dan berdampak luas," ujar Juni Kuswanto.

Untuk mewujudkan visi tersebut, FKP memiliki beberapa program unggulan, di antaranya:

• FKP Desa Kader Connect, yang bertujuan memperkuat keterlibatan FKP dengan jaringan strategis hingga ke tingkat desa.

• FKP Millennial Gen ZPreneur Empowerment (MGE), program edukasi dan pelatihan bagi pemuda agar menjadi wirausaha tangguh dan mandiri.

• FKP Growth Fund, skema pembiayaan kreatif yang menghubungkan bisnis dan investasi untuk mendukung pertumbuhan usaha kader FKP.

• FKP Villagepreneur Movement, gerakan pemberdayaan pemuda desa sebagai pelopor pengembangan ekonomi berbasis lokal.

• Sinergi Nusantara, kolaborasi strategis antara FKP, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan kewirausahaan pemuda.

Selain itu, Munas FKP 2025 juga menghasilkan Blueprint Munas FKP 2025, yang menjadi panduan program kerja organisasi selama periode kepemimpinan 2025-2028.

"Dengan kepemimpinan baru ini, FKP diharapkan mampu membawa wirausaha muda Indonesia lebih maju, inovatif, serta berdaya saing global dalam menghadapi era digital dan ekonomi berbasis teknologi," ucapnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Terpilih Secara Aklamasi, Juni Kuswanto Pimpin FKP

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) menggelar Seminar Nasional Kewirausahaan Pemuda dan Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 di Hotel Habitare, Jakarta, Sabtu (08/02/2025). Mengusung tema "Transformasi Kewirausahaan Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045", acara ini menjadi momentum penting bagi pemuda dalam memperkuat peran mereka di sektor ekonomi.

Dalam Munas tersebut, Juni Kuswanto dari FKP Jawa Timur terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum FKP periode 2025-2028. Sementara itu, Ahmad Fajar dari Jakarta ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum. Kegiatan ini dihadiri oleh 12 DPW dari seluruh Indonesia, yang turut serta dalam merumuskan arah organisasi ke depan.

Ketua Panitia, Endro Effendi, menyampaikan bahwa seminar ini tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga ajang kolaborasi bagi pemuda dalam mengembangkan usaha mereka. "Kami ingin membangun ekosistem kewirausahaan yang kuat, dengan melibatkan generasi muda dalam berbagai sektor strategis," ujarnya.

Sementara itu, Juni Kuswanto, Ketua Umum FKP yang baru, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi ini ke level yang lebih tinggi. "Kami akan memperkuat jaringan antar-pengusaha muda, meningkatkan akses permodalan, serta mendorong digitalisasi usaha agar lebih kompetitif," katanya. Ia juga menambahkan bahwa FKP akan berkolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta guna mendukung target peningkatan rasio wirausaha di Indonesia.

Saat ini, rasio wirausaha di Indonesia masih berada di angka 3,47%, jauh dari target 8% yang dicanangkan pemerintah. Oleh karena itu, FKP bertekad untuk mendorong peningkatan jumlah pengusaha muda melalui berbagai program pelatihan, mentoring, dan akses pasar.

"Munas ini menjadi bukti bahwa pemuda Indonesia siap menjadi motor penggerak ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan kewirausahaan pemuda dapat terus berkembang dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Peringati HPN, Thalia Febiola: Peluang dan Tantangan di Hari Pers Nasional 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Insan pers Tanah Air memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada Minggu, 9 Februari. Peringatan ini menjadi momentum penting bagi jurnalis dan pengelola media dalam menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang pesat.  

Thalia Febiola, Pelaku UMKM sekaligus wartawan Duta Nusantara Merdeka, menyoroti peran jurnalis dalam menyajikan berita yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital. “Di era serba cepat ini, jurnalis harus mampu beradaptasi dengan teknologi digital agar tetap relevan dan menjaga kepercayaan publik,” ujarnya di Jakarta, Minggu (09/02/2025). 

Transformasi digital telah mengubah cara media bekerja. Platform berita online, media sosial, dan kecerdasan buatan (AI) semakin memengaruhi industri pers. Menurut Thalia, tantangan terbesar saat ini adalah melawan disinformasi dan berita hoaks yang mudah menyebar di dunia maya. “Masyarakat butuh informasi yang akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, pers harus tetap mengedepankan etika jurnalistik,” tambahnya.  

Selain itu, Thalia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara media dan pelaku UMKM dalam meningkatkan literasi digital. “Dengan pemberitaan yang tepat, UMKM bisa lebih berkembang dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pasar lebih luas,” katanya.  

Hari Pers Nasional 2025 juga menjadi momen refleksi bagi industri media dalam menghadapi perubahan model bisnis. Menurunnya pendapatan iklan di media cetak dan meningkatnya penggunaan media digital menuntut perusahaan pers untuk lebih inovatif. Model berlangganan digital, kemitraan dengan platform teknologi, serta diversifikasi konten menjadi strategi utama untuk bertahan.  

Di tengah era digitalisasi, jurnalis dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, memahami algoritma media sosial, serta menguasai teknik SEO agar berita yang disajikan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. "Dengan demikian, pers nasional tetap menjadi pilar utama demokrasi dan penyebar informasi yang berkualitas bagi masyarakat," ucapnya.  

So! "Kunjungi toko vfely_shop di Shopee" untuk koleksi fashion terkini yang memenuhi kebutuhan Anda. Temukan gaya terbaik Anda di: https://id.shp.ee/9ffb2LX.

Penulis: Thalia Febiola 

Editor: Arianto

Read More

Peringati HPN, CEO Promedia Agus Sulistriyono: Momen Penting Hargai Dedikasi dan Kerja Keras Para Jurnalis di Tanah Air

Duta Nusantara Merdeka |BISKOM | Jakarta - Para insan jurnalis Tanah Air tengah memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada Minggu, 9 Februari 2025.

Peringatan Hari Pers Nasional 2025 menjadi hal yang penting bagi para pengelola media di Indonesia dan insan jurnalis yang bekerja keras memberikan informasi kepada publik.

Terlebih, pada masa kini yang menunjukan perkembangan pesat di berbagai platform digital menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku media di Indonesia.

CEO Promedia Teknologi Indonesia (PTI) Agus Sulistriyono turut menyampaikan gagasan penting dalam momentum Hari Pers Nasional yang diperingati hari ini. 

"Selamat Hari Pers Nasional yang kita rayakan hari ini, 9 Februari 2025. Ini adalah sebuah momen penting untuk menghargai dedikasi dan kerja keras para jurnalis di Tanah Air," ucapnya.

Agus Sulistriyono mengatakan, peran media sebagai pilar demokrasi dan penyebar informasi untuk publik menjadi hal yang penting di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi informasi yang kian cepat.

Namun menurutnya, peran media itu saat ini terancam dengan kehadiran pembungkaman media di era digital lewat serangan Distributed Denial of Service (DDoS), serangan siber yang dapat mematikan akses publik ke media yang jadi sasaran. 

"Dewasa ini kian marak serangan DDOS yang menyasar media-media siber di seluruh Indonesia, serangan cyber ini adalah bentuk baru dari pembredelan dan pembungkaman media di era digital," tegas Agus Sulistriyono. 

"Mereka yang melakukannya dengan sadar mengabaikan proses pengaduan ke dewan pers, dengan sadar mengabaikan undang-undang pers yang lahir di era reformasi, demi mematikan napas media yang tidak mereka sukai dengan mudah," lanjutnya.

Lebih lanjut, Agus Sulistriyono berpendapat, peringatan Hari Pers Nasional pada tahun 2025 ini sebagai momentum yang tepat untuk menjaga kebebasan pers.

"Untuk itu, mari kita, teman-teman seprofesi, teman-teman pers, wartawan, dan pengelola media untuk bersama-sama saling merangkul, menjaga kebebasan pers," sebut Agus Sulistriyono.

Tak cuma itu, Agus Sulistriyono pun mengingatkan, kebebasan pers tersebut untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat hingga sebagai pilar ke-4 demokrasi di Indonesia.

"Semoga, setiap jurnalis mampu menghadapi tantangan-tantangan baru ini dengan semangat yang tinggi, mari kita terus bersinergi untuk Indonesia yang lebih baik," tandasnya. 

Simak pernyataan selengkapnya dari CEO Promedia Agus Sulistriyono melalui laman media sosial resmi Promedia di Instagram, TikTok, YouTube, dan Jaringan PROTV. (Arianto)

Read More

Seminar Nasional Kewirausahaan Pemuda 2025: Membangun Generasi Wirausaha Menuju Indonesia Emas 2045

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Raden Isnanta secara resmi membuka Seminar Nasional Kewirausahaan Pemuda dan Musyawarah Nasional Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) ke 5 di Hotel Habitare, Jakarta, Sabtu (08/02/2025). Acara ini mengusung tema "Transformasi Kewirausahaan Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045".  

Ketua panitia, Endro Effendi, menyampaikan bahwa seminar ini menjadi ajang diskusi bagi pemuda dalam membangun jiwa kewirausahaan. “Kami ingin memberikan ruang bagi pemuda untuk memahami pentingnya wirausaha sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kaderisasi yang baik, kami berharap kepemimpinan di Forum Komunikasi Pemuda (FKP) terus berkelanjutan,” ujarnya.    

Dalam seminar ini, berbagai tokoh membahas strategi untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda di Indonesia. Saat ini, rasio wirausaha di Indonesia masih sekitar 3,47%. Presiden menargetkan agar angka tersebut meningkat menjadi 8% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.  

Menurut dia, Ahmad Fajar dari Jawa Timur dan beberapa kandidat lainnya menjadi calon Ketua Umum FKP periode 2025-2028. Proses pemilihan ini diharapkan melahirkan pemimpin yang mampu menggerakkan pemuda dalam dunia wirausaha.  

Sementara itu, Mikail Rakhimi, Ketua Umum DPP FKP 2021-2024, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Kami berharap kepemimpinan yang baru dapat membawa inovasi, memperkuat jaringan, dan mendorong digitalisasi UMKM agar lebih kompetitif,” katanya.  

Bappenas, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif turut mendukung inisiatif ini. Salah satu fokus utama adalah membantu UMKM naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, serta pemasaran berbasis digital.  

Dengan transformasi kewirausahaan yang solid, generasi muda diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi dan membawa Indonesia menuju status negara maju pada 2045.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ahmad Riza Patria Dorong Transformasi Kewirausahaan Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, menghadiri Seminar Nasional Kewirausahaan Pemuda dan Musyawarah Nasional Forum Kewirausahaan Pemuda. Acara ini mengusung tema "Transformasi Kewirausahaan Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045" di Jakarta, Sabtu (8/2 2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Riza Patria memaparkan 12 rencana aksi strategis untuk membangun desa dan Indonesia secara keseluruhan. Salah satunya adalah penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. BUMDes diharapkan dapat berperan dalam budidaya pangan, mengonsolidasi petani, pekebun, dan nelayan dengan melibatkan pendamping desa. Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai pengelola lumbung pangan desa dan unit layanan makanan bergizi.

Rencana aksi lainnya mencakup peningkatan ketahanan pangan lokal desa melalui pemetaan potensi desa untuk sumber pangan dengan konsep "one village one product". Optimalisasi lahan perdesaan dengan tanaman pangan, menghidupkan kembali lumbung-lumbung pangan desa, serta peningkatan literasi dan edukasi bagi petani milenial menjadi fokus utama. Diversifikasi pangan lokal dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga juga diupayakan untuk mencapai swasembada pangan.

Selain itu, Wamendes PDT menyoroti pentingnya desa swasembada energi dan air. Saat ini, masih terdapat 3.246 desa yang belum teraliri listrik, dan 9,99 juta keluarga tidak memiliki akses listrik. Pemeliharaan sumber air menjadi prioritas untuk menjamin ketersediaan kebutuhan air warga desa.

Untuk mendorong desa ekspor, pembinaan dilakukan agar setiap desa memiliki produk unggulan berskala ekspor yang dikelola oleh BUMDes, seperti komoditas pertanian, kerajinan, dan industri kecil. Pemberdayaan pemuda sebagai pelopor desa juga menjadi kunci sukses dalam mengelola bonus demografi dan mengatasi masalah "middle income trap".

Ahmad Riza Patria juga menekankan pentingnya konsolidasi program kementerian/lembaga yang masuk ke desa. Diperkirakan, dana program sektoral yang masuk desa mencapai Rp362 triliun setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya konsolidasi agar program tersebut mendukung agenda "membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan".

Digitalisasi desa dan pengembangan desa wisata juga menjadi fokus. Terdapat 27 ribu desa dengan potensi wisata, namun baru 6 ribu desa yang dikembangkan oleh BUMDes. Percepatan dilakukan dengan teknologi informasi untuk pemasaran, ticketing, pengelolaan wisata, dan laporan keuangan. Akses internet dengan sinyal kuat baru mencapai 52.721 desa, sehingga dibutuhkan pembangunan infrastruktur telematika di desa.

Rencana aksi lainnya meliputi peningkatan investasi desa, penguatan pengawasan dana desa, pengembangan desa tangguh bencana, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Ahmad Riza Patria mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk kampus, media massa, pengusaha, tokoh masyarakat, dan komunitas, untuk berkolaborasi dalam membangun desa yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat maju dan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Film Rahasia Rasa Tayang 20 Februari 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ciccio Manassero dan Valerie Thomas kembali ke layar lebar dengan peran yang menantang dalam film Rahasia Rasa. Dua aktor muda berbakat ini harus menghadapi berbagai tantangan akting, mulai dari pendalaman karakter yang kompleks hingga keterampilan teknis yang belum pernah mereka coba sebelumnya.

Ciccio Manassero, yang sudah sejak kanak-kanak berkarir di industri seni hiburan dan bermain di film Malaikat Tanpa Sayap ini, berperan sebagai Alex, seorang chef berbakat yang bekerja di restoran ternama. Namun, peran ini membawa tantangan tersendiri baginya. 

Di dunia nyata, Ciccio mengakui bahwa ia tidak memiliki keterampilan memasak. Untuk mendalami karakternya, ia harus menjalani pelatihan khusus, mulai dari memotong bahan makanan dengan teknik yang benar hingga menyusun plating yang estetik. 

Salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuat aksi di dapur terlihat natural, layaknya seorang profesional yang telah bertahun-tahun berkecimpung di dunia kuliner.

Sementara itu, Valerie Thomas, yang sebelumnya tampil dalam Pretty Little Liars dan Romeo Ingkar Janji, mendapat tantangan berbeda dalam memerankan Dinda, seorang perempuan ambisius yang juga merupakan anak dari tokoh Subroto, yang diperankan oleh aktor kawakan Slamet Rahardjo. 

Membawakan karakter dengan latar belakang keluarga yang kuat dan penuh tekanan, Valerie harus menunjukkan spektrum emosi yang luas, mulai dari kelembutan hingga sisi manipulatif yang kompleks. Ia juga harus membangun chemistry yang mendalam dengan Jerome Kurnia, yang memerankan Ressa, kekasihnya dalam film ini.

Namun, bukan hanya pendalaman karakter yang menjadi tantangan bagi keduanya. Dalam Rahasia Rasa, Ciccio dan Valerie harus menghadapi adegan emosional yang intens, termasuk sebuah adegan dengan treatment khusus yang menjadi salah satu titik konflik terbesar dalam film ini. 

Adegan ini menjadi momen krusial yang mengubah dinamika hubungan karakter mereka dan membawa cerita ke dalam drama yang lebih dalam.

Dengan latar belakang kuliner yang kaya dan emosi yang kompleks, Rahasia Rasa siap mengajak penonton ke dalam perjalanan rasa yang lebih dari sekadar makanan. 

Film ini akan tayang di bioskop mulai 20 Februari 2025. Jangan lewatkan momen-momen penuh ketegangan dan kejutan dalam film yang menyajikan lebih dari sekadar kisah cinta! (Arianto)

Read More

IMO-Indonesia Dorong Penguatan Fungsi dan Peran Pers Nasional Membangun Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peran pers dewasa ini begitu penting bagi masyarakat. Pers tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi. Lebih dari itu, ia juga merupakan sarana untuk edukasi publik.

Kaitannya dengan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari 2025, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Yakub F. Ismail mengajak seluruh insan pers tanah air untuk terus mencerdaskan publik melalui aktualisasi peran dan fungsi pers.

"Bertepatan dengan hari pers ini, Saya ingin mengajak seluruh pelaku media tanah air untuk terus komitmen dan konsisten membangun peradaban bangsa," kata Yakub di Bilangan, Jakarta, Sabtu (8/2).

Menurut Yakub, pers memiliki sejumlah fungsi yang tidak bisa dianggap remeh dalam membantu pemerintah membangun bangsa.

"Pertama, pers berfungsi untuk melakukan koreksi dan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah dan pelayanan masyarakat," katanya.

Sebagai alat kontrol, koreksi dan kritik, kata Yakub, pers memainkan peran cukup strategis sebagai mitra pemerintah dalam memastikan seluruh agenda, kebijakan dan program pelayanan masyarakat berjalan dengan optimal.

 

"Jadi, pers tidak sekadar berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tapi juga turut mengoreksi kekuasaan yang tidak sejalan dengan kepentingan publik," paparnya.

Di samping itu, ia menandaskan bahwa pers juga berfungsi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. 

Dalam konteks ini, Yakub menerangkan bahwa masalah rendahnya literasi publik Indonesia dapat diatasi melalui penguatan fungsi edukasi literasi melalui pers.

"Tidak hanya itu, pers juga berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisi bangsa yang kondusif," imbuhnya. 

*Dinamika Masyarakat Pers*

Yakub juga tak lupa menyoroti berbagai dinamika organisasi media yang berlangsung belakangan ini yang menurutnya perlu refleksi dan reintrospeksi peran dan fungsi.

"Memang benar bahwa dinamika organisasi adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Ia secara natural terikat dengan hukum-hukum kausalistik seperti konflik dan integrasi, persamaan dan perbedaan hingga keberadaan dan peniadaan. Ini semua merupakan hukum sosial dalam sebuah organisasi yang tidak bisa dihindari," katanya.

Akan tetapi, kata dia, setiap dinamika, utamanya dinamika konflik organisasi yang destruktif harus sebisa mungkin diatasi melalui manajemen konflik yang solutif.

Sebab kata dia, sebagaimana konflik itu sendiri bisa direkayasa (engineering), maka ia pun bisa direkayasa atas solusinya.

"Jika merekayasa terjadinya konflik bisa dilakukan, mengapa tidak dengan rekayasa solusi? Saya yakin semua ada mekanisme dan caranya. Hanya saja, pertanyaannya adakah kesadaran untuk itu? Lalu siapa yang harus mengambil tindakan?" tukasnya.

Yakub menyinggung dinamika konflik sebagai contoh kasus karena menurutnya, banyak kejadian di lingkungan organisasi media belakangan ini yang semakin menjauhkan peran dan fungsi pers itu sendiri.

"Keseringan terlibat konflik organisasi membuat pelaku media lupa akan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan bangsa dan ikut serta mendorong literasi dan kecerdasan publik," urainya.

Untuk itu, dirinya berharap di HPN 2025 ini masing-masing badan pers kembali melakukan refleksi diri untuk meneguhkan nilai-nilai pers dalam membangun dan mencerdaskan bangsa.

"Ini adalah momentum untuk kita semua agar kembali merenungkan apa sejatinya peran dan fungsi pers untuk membangun peradaban bangsa Indonesia hari ini dan akan datang," tandasnya.

*Peran Dewan Pers*

Yakub lebih lanjut menyinggung kehadiran Dewan Pers sebagai lembaga pengayom dan pendidikan pers diharapkan ikut berperan dalam mendorong harmonisasi.

Menurutnya, dalam menjalankan amanah publik Dewan Pers sebagai lembaga yang diserahi wewenang untuk meningkatkan kualitas pers tanah air tentu diharapkan hadir di tengah dinamika organisasi pers yang kurang kondusif.

"Dalam UU No. 40 1999 tentang Pers, di sana telah diatur mengenai tugas, peran dan fungsi Dewan Pers yang salah satunya untuk pendidikan pers," kata Yakub.

Ia menandaskan bahwa dalam pasal 15 ayat (2) UU Pers disebutkan secara terperinci hal-hal yang menjadi fungsi-fungsi Dewan Pers, yakni a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; dan b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.

"Untuk poin (b) ini, hemat saya penting bagi Dewan Pers untuk turut serta melakukan pengkajian dan pengembangan kehidupan pers. Yang artinya, jika ada dinamika organisasi pers yang dirasa tidak kondusif dan melenceng dari fungsi utamanya, maka Dewan Pers perlu hadir memberikan solusi," ujarnya.

Ia mengandaikan Dewan Pers sebagai orang tua dalam kehidupan pers di Indonesia.

Untuk itu, peran dan perhatian Dewan Pers sejatinya tidak terfraksi dalam membaca realitas hubungan pers tanah air.

"Dengan kata lain, Dewan Pers sejatinya tidak boleh berpihak hanya ke salah satu unsur atau pihak tertentu saja, sembari menomorduakan unsur pers yang lain. Dewan Pers harus menjadi pihak penenang dan penengah yang arif layaknya orang tua yang mencintai seluruh anak-anaknya," ucap Yakub.

Yakub berharap, di tengah dinamika organisasi pers yang semakin fragmentatif Dewan Pers mampu hadir sebagai penyejuk dan pemberi solusi yang arif untuk semua pihak. (Arianto)

Read More

Ketua MA: Gelar Guru Besar untuk Yanto, Harapan Baru bagi Dunia Peradilan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., hadir dan memberi sambutan pada acara Pengukuhan gelar Profesor (Guru Besar) Hakim Agung Kamar Pidana Dr. Yanto, S.H., M.H., di Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) pada Jum’at, 7 Februari 2025. 

“Kami bangga bahwa hari ini salah satu putra terbaik Mahkamah Agung dikukuhkan sebagai Guru Besar. Pemberian gelar ini bukanlah hal yang instan, melainkan melalui proses panjang dan matang,” ujar Sunarto dalam sambutannya.

Menurut Sunarto, Yanto adalah sosok yang sangat layak menerima gelar akademik tertinggi ini. Ia dikenal sebagai akademisi yang aktif mengajar di berbagai kampus, sekaligus seorang praktisi hukum yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia peradilan. 

Lebih dari itu, Yanto juga merupakan sosok multitalenta, ia adalah seorang seniman sekaligus dalang kondang yang menjadikan filosofi wayang sebagai bagian dari kehidupannya.

Pengukuhan Yanto sebagai Guru Besar diharapkan membawa perspektif baru terutama dalam memperkenalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya Jawa dan wayang kepada masyarakat luas. 

Tidak semua orang memahami filosofi dalam pewayangan, namun, menurut Ketua Mahkamah Agung, Yanto diyakini mampu menyebarluaskan nilai-nilai tersebut agar dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum.

Pada sambutan itu, Ketua MA juga menyampaikan pesan kepada para penegak hukum terutama hakim di seluruh Indonesia agar selalu mengedepankan keadilan. 

Ia mengutip Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi “berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan”. Ayat ini menurutnya harus menjadi pengingat bagi semua hakim untuk selalu menjunjung tinggi keadilan dalam setiap putusan yang dilahirkannya. 

Guru Besar Universitas Airlangga itu juga mengingatkan agar para hakim tidak hanya mengedepankan intelektualitas, namun juga integritas. 

Karena baginya intelektualitas tanpa dibarengi integritas bagai pelita di tangan pencuri, sedangkan integritas tanpa intelektualitas bagai pelita di tangan bayi. 

Hadir pula pada kegiatan ini Ketua Mahkamah Agung ke-13 Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung ke-14 Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Suharto, S.H., M.H., para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung, para hakim, para guru Besar Unissula, Anggota Komisi III DPR RI, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan undangan lainnya. 

Profil Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H

Prof. Yanto lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, pada 21 Januari 1960. Ia memulai karir hakimnya di Pengadilan Negeri Pekalongan. 

Sebelum dilantik menjadi Hakim Agung pada 2024, Prof. Yanto berpindah-pindah dari satu pengadilan ke pengadilan lain untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim. 

Berikut adalah daftar pengadilan, tempat Prof. Yanto bertugas hingga sekarang:

1.Calon Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan (1992)

2.Hakim Pengadilan Negeri Manna (1995)

3.Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu (2001)

4.Hakim Pengadilan Negeri Jember (2006)

5.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais (2009)

6.Ketua Pengadilan Negeri Tais (2010)

7.Ketua Pengadilan Negeri Bantul (2012)

8.Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2014)

9.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman (2015)

10.Ketua Pengadilan Negeri Sleman (2015)

11.Ketua Pengadilan Negeri Depansar (2016)

12.Ketua Pemgadilan Negeri, Pengadilan TIPIKOR, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industri, 

13.Ketua Pengadilan HAM Jakarta Pusat (2017)

14.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Depansar (2020)

Panitera Muda Pidana Umum/Hakim Tinggi Yustisial Mahkamah Agung RI (2021)

15.Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI(2024).

Selain menjalankan tugasnya sebagai Hakim Agung, kini Prof. Yanto juga dipercaya sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung. 

Selain itu, hakim yang juga dikenal sebagai dalang dan pencipta lagu ini aktif mengajar di beberapa kampus, seperti, Universitas Janabadra Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Jaya Baya Jakarta, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan D-IV Litigasi.

Ketua Mahkamah Agung berharap dengan dianugerahkannya gelar Guru Besar kepada Yanto akan lebih banyak lagi kontribusi yang bisa ia berikan kepada lembaga dan masyarakat Indonesia.

“Semoga dengan gelar ini, Prof. Yanto semakin memberikan kontribusi yang lebih besar, terus membawa kemaslahatan, tidak hanya bagi keluarga dan masyarakat, tetapi juga bagi lembaga peradilan dan negara,” harap Ketua Mahkamah Agung. (Arianto)

Read More

Keributan di Ruang Sidang, PN Jakut Sesalkan Tindakan Razman Nasution

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) mengungkapkan penyesalannya atas keributan yang terjadi dalam ruang sidang pada Kamis, 6 Februari 2025, saat terdakwa Razman Nasution meluapkan emosinya. Kejadian ini berlangsung dari pukul 10.30 WIB hingga 12.40 WIB, dan menjadi viral setelah video keributan tersebut tersebar di media sosial.

Dalam keterangan resmi, Jumat (7/2/2025). Humas PN Jakut, Maryono SH, M.Hum, menyatakan bahwa kejadian tersebut mencederai marwah lembaga peradilan yang seharusnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. 

Menurut Maryono, keributan bermula ketika Razman menolak keputusan majelis hakim yang memutuskan untuk menggelar sidang secara tertutup. Keputusan itu diambil karena adanya unsur asusila dalam perkara yang sedang disidangkan, yang mengharuskan sidang dilakukan tertutup menurut Pasal 153 KUHAP.

“Peristiwa ini sangat disayangkan karena menodai citra peradilan. Kami mengingatkan agar semua pihak tetap menjaga marwah peradilan, baik saat persidangan berlangsung maupun saat sidang diskors," ujar Humas PN Jakut.

Lebih lanjut, pihak pengadilan menegaskan bahwa tindakan tidak terpuji yang dilakukan di ruang sidang, terutama oleh mereka yang memahami hukum, akan ditanggapi dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

PN Jakut juga menekankan pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas bagi warga peradilan dan perlunya penguatan pengamanan baik di dalam maupun luar persidangan.

Pernyataan ini diakhiri dengan harapan agar kejadian serupa tidak terulang dan marwah peradilan tetap terjaga demi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. (Ar)

Read More

Dirjen Badilum Transfer Energi Positif kepada Hakim dan Pegawai yang Bertugas di Pelosok

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Semangat dan berusaha semakin menampilkan yang terbaik itulah kira-kira yang dirasakan hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa setelah disapa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. via video call pada Rabu, 21 Januari 2025.

Pada siang itu, melalui aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI), Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, menyapa pimpinan, hakim, panitera, sekretaris dan seluruh pegawai PN Dataran Hunimoa.

Dirjen Badan Peradilan Umum juga tidak lupa mengecek kesiapan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan melakukan pemantauan terhadap pelayanan PTSP untuk memastikan masyarakat pengguna pengadilan mendapatkan pelayanan yang prima dari petugas.

Pada kesempatan itu, Dirjen Badilum juga memberikan apresiasi untuk kerapihan dan kebersihan ruang sidang PN Dataran Hunimoa. Dirjen memberikan beberapa masukan agar PTSP PN Dataran Hunimoa dapat menerapkan standar sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Tidak hanya melakukan pemantauan PTSP dan ruang sidang saja, Dirjen Badilum juga memberikan pesan-pesan serta mengingatkan tentang pentingnya integritas dan selalu bersikap sederhana sebagaimana pesan YM Ketua Mahkamah Agung RI.

Dirjen Badilum kerap melakukan pemantauan PTSP melalui aplikasi SATU JARI pada masing-masing pengadilan. 

Hal itu guna mengetahui performa dan kualitas pelayanan. PTSP dirasa begitu sederhana, namun ternyata mempunyai dampak yang sangat besar terhadap psikologi aparatur peradilan yang bertugas di daerah. 

Seringkali aparatur yang ditugaskan di Indonesia Timur khususnya Pengadilan kelas II yang baru berdiri dan terletak di daerah tertinggal merasakan ketertinggalan, baik dari segi pengalaman, maupun dari aspek lainnya. 

Tipologi wilayah yang berkepulauan, akses yang sulit, serta jauh dari jangkauan ibu kota adalah salah satu faktor yang membentuk paradigma bahwa satker yang berada di ujung akan luput dari pemantauan dan perhatian pejabat dari pusat. 

PN Dataran Hunimoa berdiri dan diresmikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H.,M.H. Pada 22 Oktober 2018, satker ini baru menyelesaikan dan menempati gedung kantor baru pada November 2024 yang dibangun di atas tanah seluas 14.000m². 

Pengadilan ini, terletak di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, tepatnya di ujung Pulau Seram yang berjarak 450 km dari ibu kota provinsi (Ambon) dengan medan yang sulit dan dipisahkan oleh selat-selat. Sehingga, memerlukan waktu tempuh 13 sampai dengan 15 jam perjalanan untuk dapat mencapai Kota Ambon.

Sebelum adanya program Dirjen Menyapa dan di launchingnya aplikasi SATU JARI, banyak anggapan, bahwa perjalanan yang jauh nan sulit ini, merupakan suatu penghalang yang tidak memungkinkan pejabat pusat sering melakukan kunjungan, untuk sekedar memantau dan mengetahui pelaksanaan tugas di satker sudah berjalan dengan lancar. 

Pemanfaatan inovasi berbentuk aplikasi serta digitalisasi yang dilakukan serba virtual ini, membuat yang jauh menjadi terasa dekat, dan akses yang sulit menjadi terasa mudah.

Untuk diketahui, pada awal tahun ini saja Dirjen Badilum telah menyapa dan memantau secara online melalui CCTV dan aplikasi SATU JARI pada beberapa satuan kerja di antaranya:

1. Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau

2. Pengadilan Negeri Sinjai (Sulawesi Selatan)

3. Pengadilan Negeri Bantaeng(Sulawesi Selatan)

4. Pengadilan Negeri Tahuna (Sulawesi Utara)

5. Pengadilan Negeri Bintuhan (Provinsi Bengkulu)

6. Pengadilan Negeri Bulukumba (Sulawesi Selatan)

7. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah)

8. Pengadilan Negeri Wangi Wangi (Sulawesi Tenggara)

9. Pengadilan Negeri Waingapu (Nusa Tenggara Timur)

10. Pengadilan Negeri Koba (Provinsi Bengkulu)

11. Pengadilan Negeri Batang (Provinsi Jawa Tengah)

12. Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu (Provinsi Maluku)

13. Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa (Provinsi Maluku)

Tentunya akan lebih banyak lagi satker-satker yang akan disapa oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dan dengan hadirnya aplikasi satu jari yang terkoneksi dengan CCTV Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, telah membuktikan bahwa pemantauan kinerja, pembinaan atau sebatas menyapa kabar anggotanya yang sedang bertugas di daerah kini dapat dilaksanakan kapanpun secara rutin, bahkan terhadap satker-satker yang berada di pelosok sekalipun. 

Hal tersebut menjadi penting karena bagi aparatur peradilan yang sedang bertugas di pelosok, sapaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dirasa bagaikan sebuah “energi semangat yang ditransferkan dari pusat ke daerah”. (Arianto)

Read More

Buku "Drakula Ekonomi": Mengungkap Eksploitasi Industri Rokok di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Industri rokok di Indonesia terus menjadi sorotan karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Buku "Drakula Ekonomi: Telaah Antropologis & Sosial Ekonomi Industri Tembakau" karya Mukhaer Pakkanna, SE., MM., mengupas secara mendalam bagaimana industri ini beroperasi layaknya "Drakula" yang menghisap sumber daya masyarakat, terutama kelompok rentan.

Peluncuran dan bedah buku ini digelar CHED ITB Ahmad Dahlan dan MTCN (Muhammadiyah Tobacco Control Network) mengkritisi tentang bagaimana industri rokok membentuk kebijakan, memengaruhi kesejahteraan petani tembakau, dan berdampak pada kesehatan publik.

"Industri rokok di Indonesia berkembang pesat karena harga yang murah dan akses yang mudah. Namun, keuntungan superjumbo ini tidak dinikmati oleh petani tembakau dan buruh pabrik rokok," kata Mukhaer Pakkanna via zoom meeting, Jum'at (07/02/2025).

Menurut dia, Petani tembakau dan buruh rokok hidup jauh dari sejahtera. Upah mereka sering kali di bawah UMR, sementara pemilik industri menikmati keuntungan besar.

Data menunjukkan bahwa 70% masyarakat miskin di Indonesia adalah perokok aktif, mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk rokok dibandingkan makanan dan pendidikan.

Buku ini juga menyoroti bagaimana industri rokok menargetkan anak muda dan remaja sebagai konsumen utama.

"Iklan rokok dirancang untuk menarik anak muda dengan citra petualangan, kebebasan, dan kesuksesan. Ini strategi agar mereka kecanduan sejak dini," jelas Mukthaer.

Kebijakan pengendalian rokok di Indonesia dinilai masih lemah, dengan regulasi yang mudah ditembus, seperti penjualan eceran dan promosi terselubung.

Buku "Drakula Ekonomi" menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi dominasi industri rokok:

- Peningkatan Cukai Rokok agar harga tidak lagi terjangkau oleh anak muda.

- Penguatan Regulasi Iklan untuk mencegah promosi terselubung kepada generasi muda.

- Edukasi dan Kesadaran Publik tentang bahaya rokok bagi kesehatan dan ekonomi keluarga.

- Dukungan bagi Petani Tembakau agar beralih ke komoditas lain yang lebih berkelanjutan.

Disisi lain, Rektor ITB Ahmad Dahlan, Dr. Yayat Sujatna, SE., M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa buku ini memberikan perspektif baru mengenai industri rokok.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak ekonomi dan sosial industri ini. Diperlukan kebijakan yang lebih tegas demi masa depan Indonesia,” ujarnya.

Buku "Drakula Ekonomi" membuka mata tentang bagaimana industri rokok menghisap kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Peluncuran dan diskusi ini diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, bukan hanya kepentingan industri besar.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kunjungi Pameran Indonesia Sustainable Procurement Expo ( ISPE ) 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

APTIKNAS sangat mendukung kegiatan Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2025. Oleh karena itu, APTIKNAS turut mengundang untuk menghadiri dan berpartisipasi pada kegiatan ISPE 2025.

ISPE 2025 telah mendapatkan dukungan penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI), Kementerian UMKM RI dan Kementerian Kebudayaan RI, serta tentunya oleh Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) selaku tuan rumah, termasuk mendapat dukungan dari Kementerian KOMDIGI, APTIKNAS, ABDI, Jakarta Smart City, KORIKA dan APJII DKI.

Kegiatan akan diselenggarakan pada hari, Selasa dan Rabu, 11 - 12 Februari 2025, Waktu: 09.00 - 17.00 WIB, bertempat di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta.

Acara akan dibuka secara resmi oleh Menteri Kebudayaan RI dan Kepala LKPP RI serta Ketum AKEN pada hari Selasa, 11 Februari 2025, Pk 10.00. WIB.

Tema tahun ini adalah "Mendorong Pengadaan Berkelanjutan Melalui Transformasi Digital dengan Meningkatkan Kualitas Produk Dalam Negeri, Efisiensi UMKM, Optimalisasi Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa, serta Implementasi e-Katalog Versi 6.0.”

⁠

Kegiatan ISPE 2025 ini merupakan event pengadaan barang dan jasa pemerintah terbesar tahun ini, hal ini selaras dengan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait implementasi wajib e-Katalog versi 6.0 mulai 1 Januari 2025, ISPE 2025 menjadi platform strategis memperkenalkan inovasi terbaru, mendukung optimalisasi e-Katalog, dan mendorong pengadaan transparan dan efisien.

⁠Acara ini akan menjadi ruang kolaborasi antara penyedia barang dan jasa dengan pejabat pengadaan dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta.

Dalam kegiatan tersebut peserta yang hadir dapat mengikuti ⁠seminar nasional yang akan memperoleh ⁠e-certificate, dan dapat melakukan business matching eksklusif, serta dapat memperoleh pemahaman terkait regulasi pengadaan tahun 2025 secara langsung, panitia juga menyediakan souvenir untuk 200 peserta pertama.

Mari segera mendatar sekarang via https://bit.ly/m/pendaftaran-ispe-2025 (GRATIS), jika membutuhkan surat undangan, maka mohon mengisi permohonan surat via https://bit.ly/form-surat-ispe-2025 

Info lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Nvdia: 0812-8952-3865, Sdri, Kurnia: 0838-0659-6094 dan Sdr. Ibal: 0852-8010-4470

Sampai jumpa di ISPE 2025! 

Salam hangat, Tim Penyelenggara ISPE 2025.

Read More

IMO-Indonesia Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Soal Kinerja Menteri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mengapresiasi sikap tegas Presiden RI Prabowo Subianto yang tak segan mereshuffle jajaran menteri dan pejabat publik yang tidak serius bekerja.

"Menurut saya ini sebuah bentuk komitmen dan ketegasan yang layak diapresiasi," kata Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail kepada media di Jakarta, Jumat (7/2).

Yakub menilai, apa yang ditunjukkan Prabowo merupakan satu hal yang jarang ditemui pada tradisi kepemimpinan kita di tanah air.

"Umumnya yang terjadi adalah saling melindungi dan memberi ruang kepada kroni dan pendukungnya. Terlepas orang yang dipercaya tidak memiliki kinerja yang baik. Namun, hal itu sangat berbeda dengan apa yang dicontohkan Pak Prabowo sekarang. Ini yang menurut saya patut untuk diteladani," kata Yakub.

Yakub pun memandang pemerintahan Prabowo-Gibran punya banyak gebrakan dari sisi kebijakan dan pembangunan.

Ia, misalnya, menyoroti sederet kebijakan Prabowo mulai dari program pembangunan 3 juta rumah, makan bergizi gratis (MBG), medical check up gratis (MCU Gratis) hingga pemangkasan serta pengetatan anggaran besar-besaran yang sebelumnya hampir tidak pernah terjadi.

"Jadi, setiap pemimpin punya ciri khas kebijakannya masing-masing. Dan, menurut saya, di masa kepemimpinan Prabowo-Gibran ini banyak terobosan besar yang berhasil ditetaskan, meski pemerintahan baru berjalan beberapa bulan," tandasnya.

Ia berharap sikap tegas dan disiplin yang ditunjukkan Prabowo mampu mengubah mentalitas dan karakter pejabat publik untuk lebih meningkatkan etos dan semangat kinerja.

"Banyak hal positif yang dapat diteladani dari sosok Prabowo. Dan saya berharap sifat dan sikap tersebut mampu mengubah budaya birokrasi kita menjadi lebih baik lagi ke depan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kunjungan Brigjen TNI Refrizal ke Korem 031/Wira Bima: Momen Berkesan Sebelum Mutasi Jabatan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru  

Kepala Staf Kodam I/Bukit Barisan, Brigjen TNI Refrizal, melakukan kunjungan ke Markas Korem 031/Wira Bima pada Kamis (6/2/2025), dalam rangka berpamitan kepada jajaran Korem 031/WB sehubungan dengan mutasi jabatan yang akan dijalankannya. Kunjungan ini menjadi momen penting bagi seluruh prajurit dan pejabat di Korem 031/WB.

Brigjen TNI Refrizal disambut langsung oleh Kasrem 031/WB, Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P., M.Si, bersama para pejabat utama dan prajurit Korem 031/WB. Kegiatan diawali dengan yel-yel semangat dari seluruh prajurit, dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan penyerahan cenderamata sebagai tanda kenang-kenangan dari Korem 031/WB.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Refrizal menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan oleh seluruh jajaran Korem 031/WB selama masa jabatannya. "Saya sangat mengapresiasi dedikasi dan semangat rekan-rekan di Korem 031/WB dalam mendukung berbagai tugas dan program Kodam I/BB. Saya berharap sinergi ini terus berlanjut dan semakin solid ke depannya," ungkapnya.

Sementara itu, Danrem 031/WB, Brigjen TNI Sugiyono, yang diwakili oleh Kepala Staf Korem 031/WB, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Brigjen TNI Refrizal. "Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kasdam I/BB, yang selama ini telah memberikan bimbingan dan arahan kepada kami semua, sehingga Korem 031/WB dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendukung tugas pokok Kodam I/BB," ujarnya.

Kunjungan diakhiri dengan bersalam-salaman dengan para prajurit dan ramah tamah. Acara ini dihadiri oleh para Kasi Korem 031/WB, para Kasdim, serta seluruh prajurit dan PNS jajaran Korem 031/WB. Suasana penuh keakraban menjadikan kunjungan Brigjen TNI Refrizal di Korem 031/WB sebagai momen berkesan bagi seluruh prajurit yang hadir.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More