Pangdam XIX Sambut Pasis Sesko TNI untuk Penyusunan Rentinkon 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP menerima kunjungan Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) TNI Marsekal Madya TNI M. Khairil Lubis bersama rombongan Perwira Siswa (Pasis) Dikreg LV Sesko TNI di Gedung Kaharuddin Nasution, Makodam XIX/Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Senin (29/6/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda penyusunan Rencana Tindakan Kontinjensi Komando Utama Operasi (Rentinkon Kotama Ops) Tahun Anggaran 2026. Melalui kegiatan itu, para Pasis menghimpun data lapangan dan memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi wilayah Kodam XIX sebagai bahan analisis dalam merumuskan rencana kontinjensi yang sesuai dengan dinamika ancaman.

Pangdam Paparkan Kondisi Strategis Wilayah

Dalam sambutannya, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menyampaikan apresiasi atas kunjungan Dansesko TNI beserta para perwira siswa. Ia menjelaskan karakteristik geografis, kondisi sosial, hingga tantangan pelaksanaan tugas kewilayahan yang dihadapi Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

"Kami menyambut dengan hangat kehadiran Dansesko TNI beserta para Pasis Dikreg LV Sesko TNI. Semoga kunjungan ini memberikan manfaat bagi proses pembelajaran sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan TNI dan satuan kewilayahan," ujar Pangdam.

Pengumpulan Data untuk Rentinkon 2026

Dansesko TNI Marsekal Madya TNI M. Khairil Lubis menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Kodam XIX. Menurutnya, kegiatan lapangan menjadi bagian penting dalam penyusunan Rentinkon Kotama Ops TA 2026 karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi strategis setiap wilayah operasi.

Ia menilai data yang diperoleh selama kunjungan akan menjadi referensi dalam menyusun rencana kontinjensi yang adaptif terhadap berbagai potensi ancaman di masa mendatang.

Sebagai penutup, kedua institusi melaksanakan penyerahan cinderamata sebagai simbol penguatan hubungan kelembagaan antara Sesko TNI dan Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Rangkaian kegiatan kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta sebagai bentuk komitmen mempererat sinergi dalam mendukung kesiapan pertahanan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

ATAP Balik Untung, Laba Bersih Tembus Rp127,5 Juta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (ATAP) berhasil membalikkan kondisi keuangannya dengan mencatat laba bersih pada 2025 sebesar Rp127,5 juta melonjak 106,32%. Pencapaian tersebut menjadi titik balik bagi perseroan setelah pada 2024 membukukan rugi bersih Rp2,1 miliar. Laba bersih per saham juga berbalik positif menjadi Rp0,10 per lembar.

Direktur Utama ATAP, Indriati, menyatakan peningkatan kinerja tersebut didorong oleh membaiknya aktivitas operasional sepanjang 2025. Pernyataan itu disampaikan kepada awak media di Bogor, Senin (29/6/2026).

Pendapatan Meningkat, Profitabilitas Mulai Pulih

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pendapatan usaha meningkat menjadi sekitar Rp21,04 miliar dari Rp14,20 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menjadi faktor utama yang mengangkat perseroan kembali mencetak laba setelah mengalami kerugian pada 2024.

Meski demikian, beban pokok penjualan juga naik menjadi sekitar Rp12,89 miliar dibandingkan Rp8,78 miliar pada periode sebelumnya. Kenaikan biaya tersebut masih dapat diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan sehingga laba bersih tetap tercatat positif.

Efisiensi Biaya dan Penurunan Liabilitas Keuangan

Selain mencatat peningkatan pendapatan, perusahaan membukukan beban penjualan sekitar Rp635,30 juta, sedangkan beban umum dan administrasi berada di kisaran Rp4,66 miliar. Perseroan juga memperoleh pendapatan lain-lain bersih sekitar Rp529 juta yang ikut menopang hasil usaha tahun berjalan.

Di sisi neraca, jumlah liabilitas keuangan turun menjadi sekitar Rp24,70 miliar pada akhir 2025 dari Rp26,99 miliar pada 2024. Penurunan tersebut terutama berasal dari berkurangnya pinjaman bank menjadi sekitar Rp23,75 miliar dari Rp25,94 miliar, sementara posisi kas dan setara kas tercatat sekitar Rp7,06 miliar.

"Perseroan membukukan laba bersih pada tahun 2025 sebesar Rp127,5 juta. Naik dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mengalami kerugian sebesar Rp2,1 miliar," ujar Indriati.

Perbaikan laba bersih ATAP 2025 memperlihatkan tren pemulihan kinerja keuangan. Ke depan, pelaku pasar akan mencermati kemampuan perseroan menjaga pertumbuhan pendapatan, mengendalikan beban operasional, serta melanjutkan penurunan utang untuk memperkuat fundamental perusahaan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Peringati Hari Bhayangkara ke-80, APKOMINDO Dorong Sinergi Keamanan Digital

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Ir. Soegiharto Santoso, S.H. atau Hoky, menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas dedikasinya dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta mendukung stabilitas nasional selama delapan dekade.

Menurut Hoky, tema "Polri untuk Masyarakat" mencerminkan komitmen institusi kepolisian dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, transparansi, dan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

"Atas nama keluarga besar APKOMINDO beserta organisasi yang kami wakili, yaitu APTIKNAS, PERATIN, AGKDI, SPRI, dan FORSIMEMA, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin profesional, modern, terpercaya, dan semakin dicintai masyarakat," ujar Hoky.

Stabilitas Keamanan Jadi Fondasi Ekonomi Digital

Hoky menilai kepastian hukum, keamanan nasional, dan keamanan digital merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, iklim usaha yang aman menjadi faktor penting untuk mendorong investasi, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan daya saing industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

"Transformasi digital harus berjalan seiring dengan kepastian hukum dan rasa aman. Dunia usaha membutuhkan ekosistem yang kondusif agar inovasi, investasi, dan pemanfaatan teknologi dapat berkembang secara berkelanjutan," katanya.

Tantangan Siber Perlu Dijawab dengan Kolaborasi

APKOMINDO memandang perkembangan Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), komputasi awan, big data, blockchain, dan ekonomi digital membuka peluang besar bagi Indonesia. Namun, kemajuan tersebut juga diikuti meningkatnya ancaman kejahatan siber, penyalahgunaan AI, perlindungan data pribadi, serangan terhadap infrastruktur digital, hingga penyebaran disinformasi.

Karena itu, Hoky menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Polri, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, komunitas teknologi, media massa, dan masyarakat untuk membangun ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan berdaya saing.

APKOMINDO, lanjutnya, berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dan Polri melalui berbagai program literasi digital, pelatihan, sertifikasi profesi TIK, penguatan keamanan siber, serta pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) secara etis dan bertanggung jawab.

Menutup pernyataannya, Hoky menyampaikan penghormatan kepada seluruh insan Bhayangkara, mulai dari Mabes Polri hingga Bhabinkamtibmas di berbagai daerah. Ia berharap Polri terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan nasional dan mengawal transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

GPRA Siapkan Belanja Modal Rp400 Miliar untuk Perluas Proyek Properti

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Perdana Gapuraprima Tbk (GPRA) menyiapkan strategi ekspansi bisnis pada 2026 melalui pengembangan proyek residensial, kawasan komersial, serta penguatan pendapatan berulang dari lini perhotelan. Untuk mendukung agenda tersebut, perseroan mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp400 miliar dan masih mengkaji peluang aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas (PUT) atau right issue.

Presiden Direktur PT Perdana Gapuraprima Tbk, Arvin Fibrianto Iskandar, mengatakan sumber pendapatan perusahaan berasal dari dua pilar utama, yaitu penjualan proyek pengembangan seperti perumahan dan apartemen, serta recurring income yang diperoleh dari operasional hotel dan kawasan komersial. Pernyataan itu disampaikan dalam Public Expose di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Kinerja Keuangan Masih Tertekan

Sepanjang 2025, GPRA membukukan penjualan bersih sebesar Rp454,28 miliar, turun 12,14 persen dibandingkan Rp517,06 miliar pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, beban pokok penjualan meningkat menjadi Rp190,66 miliar sehingga laba kotor terkoreksi menjadi Rp263,63 miliar.

Laba usaha tercatat Rp120,62 miliar, sedangkan laba sebelum pajak mencapai Rp86,62 miliar. Perseroan juga membukukan laba bersih Rp83,97 miliar atau turun 32,21 persen dibandingkan 2024. EBITDA ikut melemah menjadi Rp139,95 miliar.

Meski demikian, fundamental perusahaan masih terjaga. Total aset meningkat menjadi Rp1,98 triliun, ekuitas naik menjadi Rp1,43 triliun, sementara total liabilitas berhasil ditekan menjadi Rp545,11 miliar. Penurunan utang jangka pendek menunjukkan upaya perseroan memperkuat struktur keuangan di tengah perlambatan bisnis properti.

Proyek Hunian dan Hotel Jadi Penopang

GPRA melanjutkan pembangunan sejumlah proyek, antara lain Bukit Cimanggu City di Bogor, Metro Cilegon, Green Leaf Residence Tangerang, Botanica Cibubur, Spring Garden Bekasi, The Botanica Signature Bogor, hingga Puri Semanan Residence di Jakarta Barat.

Selain itu, perseroan mengandalkan bisnis hospitality melalui Nemuru Grand Bhuvana Ciawi, Nemuru The Bellezza Suites, Nemuru Grand MTH Suites, Grand Serpong Hotel, serta Marcopolo Waterpark sebagai sumber pendapatan berulang.

Sepanjang 2025, penjualan rumah dan kavling menyumbang Rp273,38 miliar atau sekitar 60 persen dari total pendapatan, sedangkan sisanya berasal dari apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Siapkan Ekspansi dan Kaji Right Issue

Untuk mempercepat pertumbuhan, dana belanja modal sebesar Rp400 miliar akan dialokasikan bagi pengembangan proyek yang telah berjalan sekaligus akuisisi lahan baru. Perseroan juga tengah menyiapkan GP Business Park di Cengkareng serta proyek hunian The Botanica Kelapa Gading yang mengusung konsep smart compact living.

Terkait rencana right issue, Arvin menegaskan perseroan masih berada pada tahap evaluasi awal, termasuk kemungkinan penyetoran modal melalui mekanisme inbreng. "Seluruh proses masih dalam tahap kajian dan akan mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia sebelum diputuskan," ujar Arvin dalam Public Expose, Senin (29/6/2026).

Dengan strategi tersebut, GPRA berharap mampu memperkuat kinerja operasional sekaligus meningkatkan kontribusi pendapatan berulang sebagai penopang pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Warga Soroti Mobil Mewah di Rusun Tambora, Gubernur Diminta Bertindak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Keberadaan sejumlah mobil mewah di area parkir Rumah Susun (Rusun) Tambora, Jakarta Barat, menjadi sorotan penghuni. Warga mengaku kondisi tersebut tidak hanya membuat area parkir semakin padat, tetapi juga berdampak pada operasional bus Transjakarta rute 9F yang melayani kawasan rusun.

Sejumlah penghuni menilai rusun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini justru dipenuhi kendaraan bernilai tinggi. Mereka juga menduga area parkir telah dikomersialkan sehingga jumlah kendaraan yang terparkir terus bertambah.

Warga Keluhkan Layanan Transjakarta

Menurut keterangan penghuni, kepadatan kendaraan di area parkir menyebabkan bus Transjakarta 9F kerap tidak memasuki kawasan rusun. Pengemudi disebut memilih berhenti di luar kawasan karena khawatir terjadi gesekan dengan kendaraan yang terparkir di sepanjang akses masuk.

Kondisi tersebut dinilai merugikan penghuni yang setiap hari mengandalkan transportasi umum untuk beraktivitas.

Petugas Mengaku Tidak Mengetahui

Saat dikonfirmasi wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka, petugas rusun mengaku tidak mengetahui mengenai keberadaan mobil-mobil mewah yang memenuhi area parkir maupun dugaan pengelolaan parkir secara komersial.

Sementara itu, warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan parkir dan penataan lingkungan Rusun Tambora. Mereka meminta kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat ditertibkan agar fungsi rumah susun sebagai hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga.

Warga juga mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk menindaklanjuti keluhan tersebut melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir, sekaligus memastikan akses transportasi umum menuju Rusun Tambora kembali berjalan normal tanpa hambatan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mulai 18 Oktober 2026, Ini Daftar Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah akan memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kategori produk mulai 18 Oktober 2026. Menjelang tenggat tersebut, pelaku usaha dari skala besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diimbau segera menyelesaikan proses sertifikasi agar tidak terkena sanksi administratif maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, M. Fuad Nasar, menegaskan bahwa sertifikasi halal memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar memenuhi persyaratan administrasi. "Sertifikasi halal bukan sekadar label dan formalitas, tetapi merupakan bentuk transparansi dan perlindungan konsumen," ujar Fuad sebagaimana dikutip dari kemenag.go.id.

Kategori Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

Tahapan kebijakan ini mencakup berbagai kelompok produk, mulai dari makanan dan minuman seperti roti, mi, makanan beku, katering, air minum dalam kemasan, bumbu, hingga aneka produk olahan daging dan perikanan.

Kewajiban juga berlaku untuk sejumlah obat berbahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan produk perawatan tubuh seperti serum, sabun, sampo, pasta gigi, lipstik, foundation, serta parfum.

Selain itu, sejumlah barang gunaan tertentu yang mengandung unsur hewan, termasuk aksesori, perlengkapan rumah tangga, kuas make-up berbahan bulu hewan, maupun alat makan berbahan bone china, juga masuk dalam cakupan aturan. Produk kimia, enzim, bahan baku industri makanan dan kosmetik, hingga produk hasil rekayasa genetik turut menjadi bagian dari ketentuan tersebut.

Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Melanggar

Mengacu pada PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan produk dari peredaran setelah melalui proses pemeriksaan.

Apabila ditemukan unsur penipuan, seperti penggunaan label halal palsu atau penyalahgunaan logo halal, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maupun denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Agama mengimbau pelaku usaha tidak menunda proses pengajuan sertifikasi halal. Persiapan dokumen sejak dini dinilai penting agar kegiatan usaha tetap berjalan lancar dan terhindar dari risiko administratif ketika ketentuan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Prinsip Mediasi Perkara untuk Mencari Jalan Damai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang tidak dapat dihindari. Namun, cara seseorang merespons konflik sering kali menjadi faktor penentu apakah persoalan dapat diselesaikan secara damai atau justru berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan. 

Dalam praktik prinsip mediasi perkara untuk mencari jalan damai, terdapat tiga karakter respons manusia yang dapat menjadi pembelajaran penting bagi para pihak yang bersengketa.

Respons pertama datang dari individu yang merasa lemah. Mereka cenderung membalas perlakuan yang dianggap merugikan dengan kemarahan atau keinginan membalas dendam. Sikap ini umumnya memperburuk konflik karena emosi lebih dominan dibandingkan upaya mencari penyelesaian yang rasional.

Mengelola Emosi Menjadi Langkah Awal Perdamaian

Dalam proses mediasi, pengendalian emosi menjadi tahapan penting. Mediator berperan membantu para pihak meredam kemarahan, mengurangi rasa sakit hati, serta mengarahkan komunikasi menuju penyelesaian yang lebih konstruktif. Sebaliknya, individu yang memiliki ketangguhan mental biasanya memilih memaafkan. 

Sikap memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan atau melupakan peristiwa yang terjadi, melainkan melepaskan beban emosional agar ruang dialog dan rekonsiliasi dapat terbuka. Pendekatan ini dinilai mampu memulihkan hubungan sekaligus membangun kembali rasa saling percaya.

Fokus pada Solusi, Bukan Memperbesar Perselisihan

Karakter berikutnya adalah mereka yang bersikap bijaksana. Orang dengan pemahaman yang baik terhadap dinamika konflik cenderung tidak larut dalam persoalan-persoalan kecil. Mereka memilih mengabaikan hal yang tidak substansial dan mengarahkan perhatian pada penyelesaian yang memberikan manfaat bagi semua pihak.

Dalam praktik mediasi, kemampuan memilah persoalan yang benar-benar penting menjadi modal utama untuk mempercepat tercapainya kesepakatan. 

Pendekatan ini mendorong para pihak mengedepankan kepentingan bersama dibanding mempertahankan ego masing-masing.

Secara umum, keberhasilan prinsip mediasi perkara untuk mencari jalan damai bertumpu pada tiga aspek utama, yakni mengelola emosi negatif, membangun kembali kepercayaan melalui sikap saling memaafkan, serta memusatkan perhatian pada solusi yang realistis. 

Dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut, proses penyelesaian konflik memiliki peluang lebih besar menghasilkan kesepakatan yang adil, berkelanjutan, dan diterima seluruh pihak.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mengenal KEPPH, Aturan Etik dan Perilaku Hakim Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

KEPPH atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan seperangkat aturan yang menjadi acuan bagi setiap hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Aturan ini mengatur standar etika, moral, serta perilaku hakim, baik saat melaksanakan tugas peradilan maupun dalam kehidupan di luar kedinasan.

Penerapan KEPPH bertujuan menjaga integritas, independensi, serta kehormatan lembaga peradilan. Dengan adanya pedoman tersebut, setiap hakim dituntut menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesionalisme, objektivitas, dan tanggung jawab dalam memutus perkara.

KEPPH Menjadi Standar Etika Profesi Hakim

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berfungsi sebagai pedoman baku dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Aturan ini tidak hanya mengatur tata cara bersikap saat memimpin persidangan, tetapi juga mengarahkan perilaku hakim dalam kehidupan sehari-hari agar tetap menjaga martabat dan wibawa profesi.

Melalui KEPPH, hakim diharapkan mampu menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, maupun perilaku yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Menjaga Kepercayaan Publik terhadap Peradilan

Keberadaan KEPPH menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya mencerminkan kualitas pribadi seorang hakim, tetapi juga memperkuat kredibilitas institusi peradilan secara keseluruhan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam KEPPH, diharapkan setiap hakim mampu menjalankan tugas secara independen, adil, dan profesional sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan terus terjaga.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MTQ XLIV Provinsi Riau 2026 Resmi Dibuka, Danrem 031/Wira Bima Hadir

Duta Nusantara Merdeka | Kuantan Sengingi 

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XLIV Tingkat Provinsi Riau Tahun 2026 resmi dibuka di Astaka Utama MTQ, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Sabtu (27/6/2026) malam. Pembukaan yang dimulai sekitar pukul 20.20 WIB dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Ir. H. S.F. Hariyanto, M.T., serta dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI-Polri, kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ribuan undangan.

Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han., turut menghadiri pembukaan MTQ XLIV Provinsi Riau 2026 sebagai bentuk dukungan TNI terhadap penyelenggaraan syiar Islam sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Kehadiran Forkopimda Perkuat Sinergi

Selain Danrem 031/Wira Bima, kegiatan juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr. Syahrial Abdi, AP., M.Si., Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, Ak., M.M., Dandim 0302/Inhu-Kuansing Letkol Arh Bangun Bara Kurniawan Prabowo, S.E., M.I.P., Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi H. Juprizal, unsur Forkopimda se-Provinsi Riau, pimpinan OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, hingga peserta Pawai Ta'aruf dari seluruh kabupaten dan kota di Riau.

Diharapkan Tingkatkan Kecintaan terhadap Al-Qur'an

Penyelenggaraan MTQ XLIV Provinsi Riau diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi tilawah Al-Qur'an, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keagamaan, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah kehidupan bermasyarakat.

Momentum ini juga menjadi wadah memperkokoh kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, kerukunan, serta stabilitas daerah. Seluruh rangkaian pembukaan berlangsung aman, tertib, dan lancar berkat koordinasi seluruh unsur pengamanan dan dukungan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Deretan Kasus Pelanggaran Halal di Indonesia, Ini Faktanya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sejumlah kasus pelanggaran halal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk pangan masih menjadi tantangan. Mulai dari temuan unsur porcine pada makanan olahan hingga praktik penjualan daging oplosan, berbagai peristiwa tersebut mendorong pemerintah memperketat pengawasan sekaligus mengingatkan pelaku usaha akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal.

Rangkaian kasus ini juga menjadi pengingat bagi konsumen agar lebih cermat memeriksa status sertifikasi halal sebelum membeli produk, terutama untuk makanan dan minuman yang beredar di pasaran.

Temuan Produk Mengandung Unsur Porcine

Pada April 2025, BPJPH bersama BPOM mengumumkan hasil pengujian laboratorium terhadap sembilan produk pangan olahan. Sebanyak 11 batch dinyatakan mengandung unsur porcine. Dari jumlah tersebut, tujuh produk telah mengantongi sertifikat halal, sedangkan dua lainnya belum tersertifikasi. Pemerintah kemudian menjatuhkan sanksi administratif sekaligus memerintahkan penarikan produk dari peredaran.

Kasus serupa juga terjadi pada Ayam Goreng Widuran di Solo pada 2025. Hasil pemeriksaan laboratorium menemukan unsur porcine pada sampel ayam goreng dan kremesan. Selain itu, BPJPH mendapati produk yang menggunakan bahan tidak halal tidak disertai keterangan yang semestinya.

Pencabutan Sertifikat hingga Penyalahgunaan Label

Pada Agustus 2024, BPJPH mencabut sertifikat halal Roti Okko setelah menemukan ketidaksesuaian dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal. Lembaga tersebut juga menemukan penggunaan label halal pada varian roti yang tidak tercantum dalam ruang lingkup sertifikasi.

Sementara itu, pada 2023, produk Nabidz menuai kontroversi karena dipasarkan dengan narasi menyerupai "wine halal". Berdasarkan pemeriksaan BPJPH, sertifikat halal sebenarnya diterbitkan untuk produk jus anggur melalui mekanisme self-declare, bukan untuk produk yang dipasarkan.

Kasus Lama yang Masih Diingat Publik

Perkara penggunaan bahan penolong bacto soytone pada proses produksi MSG Ajinomoto pada 2000–2001 menjadi salah satu kasus halal terbesar di Indonesia. Saat itu, MUI menyatakan produk yang diproses menggunakan bahan tersebut berstatus haram hingga perusahaan mengganti bahan penolong dan menarik produk terkait.

Pada 2017, BPOM juga menarik empat produk mi instan asal Korea Selatan setelah ditemukan fragmen DNA babi yang tidak disertai pelabelan sesuai ketentuan.

Kasus lainnya terungkap pada 2020 ketika kepolisian membongkar praktik penjualan daging sapi oplosan dengan daging celeng di Bandung Barat. Daging tersebut didistribusikan ke sejumlah rumah makan dan pedagang bakso selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terungkap.

Beragam kasus tersebut memperlihatkan bahwa sertifikasi halal dan pengawasan yang konsisten merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Bagi pelaku usaha, kepatuhan terhadap ketentuan halal tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk membangun reputasi serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Peran Strategis FORSIMEMA-RI Kawal Informasi Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, menegaskan bahwa peran FORSIMEMA-RI mengawal transparansi informasi peradilan menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi publik Mahkamah Agung. Menurutnya, sinergi media yang berfokus pada dunia peradilan, seperti DANDAPALA, MARINews, dan Suara BSDK, memiliki nilai strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

"Sebagai pilar transparansi, FORSIMEMA-RI tidak hanya bertindak sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai jembatan integrasi komunikasi publik," ujar Syamsul Bahri dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2026).

Menguatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Syamsul menjelaskan, DANDAPALA, MARINews, dan Suara BSDK secara rutin mempublikasikan kebijakan, hasil penelitian, capaian lembaga, hingga arah strategis Mahkamah Agung. Melalui jaringan FORSIMEMA-RI, berbagai informasi tersebut dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan akses terhadap perkembangan dunia peradilan.

Selain memperluas distribusi informasi, FORSIMEMA-RI juga mengawal isu-isu penting, termasuk pemberitaan mengenai integritas hakim, modernisasi layanan e-Court, maupun berbagai reformasi kelembagaan agar tetap menjadi perhatian publik.

Menyederhanakan Informasi Hukum

Bahasa Hukum Lebih Mudah Dipahami

Salah satu tantangan komunikasi publik adalah banyaknya istilah hukum yang bersifat teknis. Karena itu, jurnalis FORSIMEMA-RI berperan mengolah materi tersebut menjadi berita yang lebih sederhana tanpa mengurangi substansi.

Pendekatan itu dinilai penting untuk membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan, termasuk implementasi restorative justice, pembaruan pendidikan teknis peradilan, hingga hasil kajian Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK).

Menjaga Integritas dan Kolaborasi Media

Syamsul menegaskan, FORSIMEMA-RI tetap menjunjung prinsip independensi pers dengan menyajikan pemberitaan yang objektif, berimbang, sekaligus memberikan kritik yang membangun terhadap berbagai kebijakan yang diterbitkan lembaga peradilan.

Di sisi lain, organisasi juga mendorong pola kerja kolaboratif antarmedia melalui integrasi berita, video, dan hasil riset sehingga informasi dapat disajikan secara lebih utuh. Langkah tersebut diharapkan mempercepat penyebaran informasi kepada media daerah sehingga akses masyarakat terhadap perkembangan dunia hukum semakin merata.

Sinergi tersebut menjadikan FORSIMEMA-RI sebagai penghubung utama dalam menyalurkan informasi resmi dari DANDAPALA, MARINews, dan Suara BSDK. Dengan demikian, upaya mewujudkan peradilan yang modern, transparan, dan berintegritas tidak berhenti sebagai slogan, tetapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui informasi yang terbuka dan mudah diakses.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ketua Umum SBNI Hadiri Pelantikan Jurnalis dan Influencer Partai Rakyat Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI), Adv. Wagimun, S.H., CPM, menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jurnalis dan Influencer Rakyat Indonesia masa bakti 2026–2030 yang digelar Partai Rakyat Indonesia (PRI) di Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Kehadiran Wagimun juga dimanfaatkan untuk menjalin silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nazaruddin, sekaligus membahas peluang kerja sama yang berfokus pada kepentingan kaum buruh.

Dalam keterangannya usai menghadiri acara, Wagimun menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh jajaran Partai Rakyat Indonesia. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi yang memberikan manfaat bagi pekerja di Indonesia.

SBNI Dorong Sinergi untuk Program Kesejahteraan Buruh

Wagimun mengatakan SBNI berharap dapat menjalin kerja sama dengan Partai Rakyat Indonesia dalam mendorong berbagai program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan buruh.

"Harapan kami kerja sama yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya buruh, melalui program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia," ujar Wagimun.

Ia menambahkan, SBNI berkomitmen terus berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui berbagai program yang berpihak kepada pekerja serta mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang Ketua Umum PRI Hadiri Kongres SBNI

Pada kesempatan tersebut, Wagimun juga menyampaikan bahwa SBNI akan menggelar Kongres Nasional pada 12 Juli 2026 di Jakarta Selatan. Ia mengundang secara langsung Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nazaruddin, untuk hadir sebagai tamu kehormatan dalam agenda tersebut.

Menurut Wagimun, kongres direncanakan menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Lingkungan Hidup, Dimas Hidayat. Selain itu, SBNI juga berharap Menteri Ketenagakerjaan dapat menghadiri kegiatan tersebut mengingat kementerian tersebut merupakan mitra strategis bagi organisasi buruh.

Ia menegaskan bahwa kongres akan menjadi forum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus membahas berbagai agenda strategis terkait perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Melalui pertemuan dengan Partai Rakyat Indonesia, SBNI berharap komunikasi antarlembaga semakin erat sehingga mampu menghasilkan sinergi dalam merumuskan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kalangan buruh di berbagai daerah.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Partai Rakyat Indonesia Resmikan Sayap Jurnalis dan Influencer

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia (PRI), Muhammad Nazaruddin, resmi melantik kepengurusan Sayap Partai Jurnalis dan Influencer Partai Rakyat Indonesia dalam sebuah seremoni di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PRI, Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Pembentukan organisasi tersebut menjadi bagian dari strategi partai dalam memperkuat komunikasi publik, meningkatkan literasi digital, serta membangun sinergi dengan insan pers dan kreator konten di berbagai daerah.

Dalam pelantikan itu, M. Aditya Pahlevi dipercaya memimpin organisasi sebagai Ketua Sayap Partai Jurnalis dan Influencer Partai Rakyat Indonesia untuk menjalankan berbagai program penguatan kapasitas komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Ketua Umum Tekankan Pentingnya Komunikasi Publik

Dalam sambutannya, Muhammad Nazaruddin menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Karena itu, menurutnya, keberadaan Sayap Partai Jurnalis dan Influencer diharapkan mampu menjadi penghubung antara partai dan masyarakat melalui penyampaian informasi yang akurat dan edukatif.

"Di era digital saat ini, komunikasi publik memiliki peran yang sangat penting. Kehadiran Sayap Partai Jurnalis dan Influencer diharapkan mampu menjadi jembatan antara partai dan masyarakat melalui penyebaran informasi yang positif, mencerdaskan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan nasional," ujar Muhammad Nazaruddin.

Fokus pada Literasi Digital dan Etika Jurnalistik

Ketua Sayap Partai Jurnalis dan Influencer, M. Aditya Pahlevi, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut. Ia menegaskan komitmennya membangun organisasi yang profesional, inklusif, dan menjunjung tinggi etika jurnalistik serta tanggung jawab dalam pemanfaatan media digital.

"Kami ingin menjadikan Sayap Partai Jurnalis dan Influencer sebagai ruang kolaborasi yang menghadirkan informasi yang berkualitas, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat komunikasi antara partai dengan publik secara terbuka dan konstruktif," ujar M. Aditya Pahlevi.

Ke depan, organisasi ini akan menjalankan sejumlah program strategis, meliputi pelatihan jurnalistik, peningkatan kapasitas produksi konten digital, edukasi literasi media, forum diskusi publik, hingga kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat.

Pelantikan tersebut dihadiri jajaran pengurus DPP Partai Rakyat Indonesia, pengurus daerah, kader partai, perwakilan media, komunitas digital, serta organisasi kemasyarakatan. Melalui pembentukan sayap baru ini, Partai Rakyat Indonesia menegaskan komitmennya membangun komunikasi politik yang terbuka, adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mendorong terciptanya ruang digital yang sehat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Partai Rakyat Indonesia Luncurkan JURI Perkuat Komunikasi Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Rakyat Indonesia (PRI) resmi meluncurkan sekaligus mengukuhkan Jurnalis dan Influencer Rakyat Indonesia (JURI) sebagai organisasi sayap partai dalam acara bertema "Maju Jurnalis & Influencer untuk Jaga Bangsanya" di Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Selain JURI, partai juga memperkenalkan Angkatan Muda Rakyat Indonesia (AMRI) sebagai bagian dari penguatan organisasi dalam menghadapi perkembangan komunikasi publik di era digital.

Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nazaruddin, mengatakan kehadiran JURI diharapkan menjadi wadah yang mampu memperkuat penyebaran informasi, membangun komunikasi publik yang sehat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui media dan platform digital.

JURI Siapkan Program Penguatan Organisasi

Dalam sambutannya, Muhammad Nazaruddin menyampaikan bahwa organisasi tersebut dibentuk untuk memperkuat komunikasi publik sekaligus menjadi ruang kolaborasi bagi jurnalis dan kreator konten dalam menyampaikan gagasan kebangsaan.

"JURI lahir untuk mencoba memperkuat komunikasi publik dari partai itu sendiri. Kami memahami di era digitalisasi sekarang ini, informasi sangatlah penting," ujarnya.

Ia menjelaskan, organisasi akan memprioritaskan empat program utama, yakni peningkatan kapasitas anggota, kolaborasi media dan industri kreatif, publikasi informasi positif, serta kaderisasi dan penguatan organisasi.

Ketua Umum Soroti Peran Media dan Teknologi

Muhammad Nazaruddin menilai perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Menurutnya, media, jurnalis, dan influencer memiliki posisi strategis dalam memperkuat demokrasi sekaligus menyampaikan informasi yang bertanggung jawab kepada publik.

"Negara demokrasi harus dibangun dengan transparansi dan keterbukaan. Silakan memberikan kritik dan masukan, tetapi dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan," ujar Muhammad Nazaruddin.

Ia juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), sebagai salah satu faktor yang menentukan daya saing Indonesia pada masa depan.

Dorong Persatuan dan Tolak Penyebaran Hoaks

Dalam pidatonya, Muhammad Nazaruddin mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pembangunan nasional melalui penyampaian informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar media maupun influencer tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Selain memperkenalkan JURI dan AMRI, Partai Rakyat Indonesia juga menyampaikan komitmennya memperkuat seluruh organisasi sayap hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, sinergi antarorganisasi menjadi modal penting dalam memperkuat komunikasi publik sekaligus mendukung pembangunan bangsa di tengah percepatan transformasi digital.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BSDK Matangkan Konsep Corporate University Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Labuan Bajo

Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) terus memperkuat konsep Corporate University Mahkamah Agung melalui penyusunan naskah urgensi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Pembahasan yang berlangsung di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, pada 23–27 Juni 2026 itu menjadi tahapan penting dalam membangun sistem pengembangan kompetensi aparatur peradilan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi yang digelar Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) tersebut diikuti Sekretaris Badan Strajak Diklat Kumdil, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kumdil, tim penyusun naskah, serta jajaran pejabat dan staf BSDK. Forum ini difokuskan pada penyempurnaan substansi kebijakan sebelum menjadi dasar implementasi Corporate University di lingkungan Mahkamah Agung.

Penyusunan Didukung Benchmarking ke Berbagai Instansi

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kumdil, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., mengapresiasi kinerja tim penyusun yang telah menyelesaikan naskah melalui proses panjang dan komprehensif.

Menurutnya, penyusunan dokumen didukung berbagai tahapan, mulai dari rapat pendahuluan, audiensi, wawancara, hingga studi banding ke sejumlah lembaga, antara lain Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Rangkaian kegiatan tersebut memberikan penguatan substantif terhadap kualitas naskah urgensi," ujar Andi Akram dalam laporan kegiatan, Rabu (24/6/2026).

Implementasi Harus Terukur

Sementara itu, Sekretaris Badan Strajak Diklat Kumdil, Dr. Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H., menekankan pentingnya indikator yang terukur dalam penerapan Corporate University. Ia juga mengusulkan penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat implementasi secara objektif dan berkelanjutan.

Menurut Ach. Jufri, pengembangan kompetensi harus berjalan seiring dengan manajemen talenta dan tetap mengacu pada roadmap Mahkamah Agung agar mampu memberikan manfaat nyata bagi organisasi.

Koordinator Tim Penulis, Muh. Ridha Hakim, S.H., M.H., menambahkan bahwa rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung telah mengakomodasi tujuh elemen utama Corporate University versi LAN, yakni struktur organisasi, manajemen pengetahuan, forum pembelajaran, sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, teknologi pembelajaran, serta integrasi sistem.

Pembahasan lanjutan juga menyoroti implementasi manajemen talenta dan integrasi sistem yang selaras dengan blueprint Mahkamah Agung. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen membangun ekosistem pembelajaran modern yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat integritas lembaga peradilan di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Partai Rakyat Indonesia Lantik Jurnalis dan Influencer Masa Bakti 2026–2030

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Rakyat Indonesia secara resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jurnalis dan Influencer Rakyat Indonesia masa bakti 2026–2030 di Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Pelantikan tersebut menjadi langkah awal penguatan organisasi sayap partai yang bergerak dalam pembinaan insan pers dan influencer dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.

Kegiatan yang mengusung tema "Maju Jurnalis & Influencer untuk Jaga Bangsanya" juga menjadi momentum pengesahan kepengurusan baru melalui Surat Keputusan DPP Partai Rakyat Indonesia Nomor 012/SK/DPP-RI/VI/2026.

Pelantikan Diharapkan Perkuat Organisasi

Ketua Panitia, Putri Anjani, mengatakan insan pers memiliki posisi strategis sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus mitra pemerintah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, kepengurusan baru diharapkan mampu menjalankan organisasi secara profesional dan bertanggung jawab.

"Pembentukan dan pelantikan kepengurusan baru ini merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan roda organisasi berjalan secara profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik," ujar Putri Anjani dalam sambutannya, Sabtu (27/6/2026).

Ia menambahkan, organisasi tersebut ditargetkan melahirkan jurnalis yang kritis, independen, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui berbagai program kerja yang akan dijalankan selama masa kepengurusan.

Surat Keputusan Resmi Dibacakan

Pembacaan Surat Keputusan dilakukan oleh Mayjen TNI (Purn.) Prof. Budi Pramono. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa DPP Jurnalis dan Influencer Rakyat Indonesia merupakan organisasi sayap Partai Rakyat Indonesia yang berfungsi sebagai wadah kaderisasi, pendidikan politik, serta pengembangan peran masyarakat.

SK tersebut juga menetapkan bahwa kepengurusan memiliki masa bakti hingga 27 Juni 2030 dengan tanggung jawab menjalankan konsolidasi organisasi, menyusun program kerja, melaksanakan kaderisasi, serta menjaga kehormatan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Indonesia.

Keputusan itu ditandatangani Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nasharudin, dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada 27 Juni 2026 di Jakarta.

Adapun susunan pengurus dipimpin oleh M. Aditya Pahlevi sebagai Ketua, didukung jajaran dewan pembina, wakil ketua umum, sekretaris, bendahara, dan pengurus bidang lainnya untuk menjalankan agenda organisasi selama periode 2026–2030.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Santet atau Gangguan Mental, Ini yang Perlu Dipahami

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pertanyaan mengenai apakah seseorang mengalami gangguan mental atau terkena santet masih kerap muncul di tengah masyarakat. Kondisi tersebut umumnya terjadi ketika seseorang merasakan perubahan fisik maupun psikis secara mendadak sehingga sulit menemukan penjelasan yang dianggap memadai.

Sejumlah praktisi kesehatan mental menilai bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menelaah kondisi psikologis, riwayat kesehatan, serta berbagai peristiwa yang dialami sebelum munculnya keluhan. Pendekatan ini penting agar seseorang tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab yang belum dapat dibuktikan.

Kenali Faktor Pemicu yang Mungkin Terjadi

Sebelum menarik kesimpulan, seseorang dianjurkan mengevaluasi apakah sebelumnya mengalami peristiwa yang berdampak besar, seperti kehilangan orang terdekat, tekanan pekerjaan, konflik keluarga, atau perubahan hidup yang signifikan.

Gangguan tidur, perubahan nafsu makan, kecemasan berkepanjangan, hingga kesulitan mengendalikan pikiran juga dapat menjadi tanda bahwa tubuh dan pikiran sedang berada dalam tekanan. Dalam banyak kasus, respons terhadap trauma atau stres berat dapat memunculkan gejala fisik maupun emosional yang memerlukan penanganan profesional.

Pemulihan Tetap Menjadi Prioritas

Gangguan mental bukan merupakan aib, kelemahan pribadi, ataupun ukuran tingkat keimanan seseorang. Kondisi tersebut merupakan masalah kesehatan yang dapat dipengaruhi berbagai faktor biologis, psikologis, maupun sosial sehingga membutuhkan penanganan yang tepat.

Di sisi lain, sebagian masyarakat juga memiliki keyakinan spiritual terhadap adanya gangguan nonmedis. Keyakinan tersebut merupakan ranah kepercayaan. Namun, apabila seseorang mengalami keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari, pemeriksaan kepada psikolog, psikiater, atau tenaga kesehatan tetap menjadi langkah penting untuk memperoleh diagnosis dan terapi yang sesuai.

Mendapatkan bantuan profesional tidak berarti mengabaikan keyakinan spiritual. Sebaliknya, kedua pendekatan dapat berjalan berdampingan selama tidak menghambat pemeriksaan medis maupun psikologis. Yang terpenting adalah mengutamakan proses pemulihan agar kondisi fisik dan mental dapat kembali stabil.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PPWI Dukung Sosialisasi Program Doktoral Internasional D.S.P.P

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program doktoral internasional D.S.P.P menjadi fokus seminar daring yang digelar pada Kamis (25/6/2026) malam. Kegiatan yang diinisiasi melalui kolaborasi WPF University, Princonser University, dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai konsep, mekanisme, serta standar akademik program Doctor of Scientific-Practical Philosophy (D.S.P.P).

Seminar yang berlangsung selama dua jam tersebut diikuti jurnalis, akademisi, aktivis, serta praktisi dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir sebagai pembicara utama Prof. Muhammad Jesues Chrisnha selaku Chancellor International WPF University dan Prof. Fidel Gutiérrez Vivanco selaku Rector Princonser University yang mengikuti kegiatan secara langsung dari Lima, Peru. Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke bertindak sebagai moderator sekaligus penerjemah.

Penjelasan tentang Doctor Award

Dalam pemaparannya, Prof. Muhammad Jesues Chrisnha menyoroti masih adanya kesalahpahaman mengenai istilah Doctor Award. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak dapat disamakan dengan gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa.

"Seseorang yang menerima gelar D.S.P.P dari kami wajib berpartisipasi aktif dalam proses ilmiah. Mereka harus menyerahkan karya asli, menyusun disertasi atau tesis, menjalani evaluasi akademik independen, peninjauan penelitian, hingga melakukan ujian lisan dan/atau pembelaan karyanya di hadapan panel dewan akademik internasional," ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh tahapan tersebut menghasilkan rekam jejak akademik berupa publikasi ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen evaluasi yang dapat menjadi bagian dari portofolio akademik peserta.

Kerja Sama Internasional

Rektor Princonser University, Prof. Fidel Gutiérrez Vivanco, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dengan PPWI dan WPF University. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas pengembangan filsafat praktis-ilmiah kepada masyarakat internasional, termasuk Indonesia.

"Kami mengucapkan selamat kepada keluarga besar PPWI dan WPF University atas kemitraan strategis ini. Seminar ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengembangkan filsafat praktis-ilmiah di tingkat global," katanya.

Sementara itu, Wilson Lalengke menilai program D.S.P.P membuka kesempatan bagi kalangan profesional, akademisi, maupun praktisi untuk memperoleh pengakuan internasional atas karya dan kontribusi ilmiah yang telah dihasilkan.

Mengedepankan Filsafat Praktis

Penyelenggara menjelaskan bahwa konsep D.S.P.P mengadopsi gagasan Phronesis yang diperkenalkan Aristoteles, yakni kebijaksanaan yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghubungkan praktik profesional dengan kajian akademik melalui penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di akhir seminar, Prof. Chrisnha menyampaikan bahwa masyarakat yang berminat mengikuti program doktoral internasional D.S.P.P dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui tim kerja sama PPWI dan WPF University.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

CSIS Tebar Deviden Rp5,49 Miliar, Laba Bersih Naik 142 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) membukukan kinerja positif sepanjang 2025. Perseroan mencatat kenaikan pendapatan sebesar 26,5 persen menjadi Rp105,5 miliar, disertai lonjakan laba bersih 142 persen menjadi Rp33,3 miliar. Capaian tersebut mendorong Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen tunai perdana sejak perusahaan melantai di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil RUPST pada Kamis, 25 Juni 2026, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp5,49 miliar atau setara Dividend Payout Ratio (DPR) 16,55 persen dari laba tahun buku 2025. Perseroan juga menetapkan dana cadangan wajib Rp100 juta, sedangkan sisa laba akan digunakan sebagai modal kerja untuk mempercepat pengembangan bisnis, terutama Kawasan Industri Cikembar.

Kawasan Industri Cikembar Dorong Profitabilitas

Peningkatan kinerja keuangan CSIS 2025 ditopang monetisasi lahan di Kawasan Industri Cikembar yang mulai memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan. Kondisi tersebut membuat Net Profit Margin (NPM) meningkat dari 16,5 persen menjadi 31,5 persen.

Momentum pertumbuhan berlanjut pada kuartal I 2026. Perseroan membukukan pendapatan Rp38,4 miliar atau melonjak 263 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Laba bersih juga meningkat drastis menjadi Rp20,9 miliar atau tumbuh 1.479 persen secara tahunan, dengan gross profit margin mencapai 80,3 persen dan net profit margin sebesar 54,6 persen.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan industri, CSIS mengoptimalkan dana rights issue senilai Rp198 miliar. Dana tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur kawasan serta perluasan landbank di Cikembar guna mengejar target marketing sales Rp120 miliar pada 2026.

Perkuat Manajemen dan Siapkan Proyek Jangka Panjang

RUPST juga menyetujui pengangkatan Octova Lily sebagai Direktur Perseroan. Langkah ini diharapkan memperkuat kapasitas manajemen dalam mengawal ekspansi bisnis, termasuk pengembangan kawasan Tenjojaya di Sukabumi yang mengusung konsep Integrated Agricultural-Based Healing Haven.

Sementara itu, Direktur Utama PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk, Tjoea Aubintoro, mengatakan CSIS memiliki kombinasi aset yang saling melengkapi. "Sentul memberikan fondasi yang matang, sementara Cikembar mulai berkembang sebagai motor pertumbuhan baru Perseroan. Di saat yang sama, Tenjojaya kami persiapkan sebagai visi jangka panjang Perseroan," ujarnya.

Menurut Tjoea, konsep Tenjojaya akan mengintegrasikan pertanian modern, wellness, community living, dan pariwisata berbasis alam sebagai sumber pertumbuhan berkelanjutan yang memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Asrendam XIX/TT Tinjau Pembangunan YTP 898/PC di Kampar

Duta Nusantara Merdeka | Kampar 

Asisten Perencanaan Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Asrendam XIX/TT), Kolonel Arh Antonius Andre Wira K., S.AP., M.Si., melakukan peninjauan pembangunan YTP 898/PC di Marsheiling Area (MA) Posramil Kampar Kiri, Lipat Kain, Kabupaten Kampar, Jumat (26/6/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan operasional satuan sekaligus mengawasi progres pembangunan sarana dan prasarana agar berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Peninjauan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu dihadiri Pabandaren Srendam XIX/TT, Wadanyon YTP 898/PC, Danramil Kampar Kiri, serta Babinsa setempat. Kehadiran para pejabat tersebut menjadi bagian dari evaluasi langsung terhadap kesiapan fasilitas dan pembangunan di lingkungan satuan.

Pemeriksaan Fasilitas Pendukung Dilakukan Menyeluruh

Dalam kunjungannya, Kolonel Arh Antonius Andre Wira K. memeriksa berbagai fasilitas utama, mulai dari barak prajurit, dapur, kamar mandi, fasilitas kesehatan (KSA), hingga kesiapan senjata dan materiil satuan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana berada dalam kondisi layak, terawat, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas prajurit secara optimal.

Selain mengecek fasilitas, Asrendam XIX/TT juga memberikan pengarahan kepada seluruh personel YTP 898/PC. Ia menekankan pentingnya menjaga disiplin, profesionalisme, loyalitas, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam setiap pelaksanaan tugas. Prajurit juga diingatkan untuk merawat seluruh aset dan perlengkapan yang menjadi tanggung jawab satuan.

Progres Pembangunan Diawasi Secara Detail

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan inspeksi ke lokasi pembangunan YTP 898/PC. Pada kesempatan itu, Asrendam meninjau kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta perkembangan proyek agar setiap tahapan pembangunan menghasilkan fasilitas yang aman, berkualitas, dan mampu menunjang kebutuhan operasional dalam jangka panjang.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen Kodam XIX/Tuanku Tambusai dalam mengawal pembangunan sarana dan prasarana di seluruh satuan. Pengawasan langsung diharapkan mampu memastikan setiap proyek berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Melalui peningkatan infrastruktur secara berkelanjutan, Kodam XIX/Tuanku Tambusai berupaya menciptakan lingkungan kerja yang representatif, meningkatkan kesejahteraan prajurit, serta memperkuat kesiapan operasional YTP 898/PC dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More