Seruan FORSIMEMA-RI soal perbaikan industri media membuka realitas yang selama ini jarang dibahas terang-terangan: kesejahteraan wartawan ikut tergerus di tengah model bisnis media yang kian rapuh.
Di balik narasi transformasi, ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan—bagaimana media bertahan tanpa mengorbankan kualitas kerja dan nasib jurnalisnya.
Model Bisnis Rapuh, Beban Jatuh ke Wartawan
Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, menyinggung perlunya diversifikasi pendapatan. Namun, di banyak ruang redaksi, perubahan itu belum terasa.
Ketergantungan pada iklan digital justru mempersempit ruang gerak media. Platform global menyerap porsi terbesar, sementara media lokal berbagi sisa.
Akibatnya, tekanan efisiensi tak terhindarkan. Beban kerja meningkat, tapi kompensasi tak selalu mengikuti.
“Media harus berani keluar dari zona nyaman,” kata Syamsul dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026).
Seorang wartawan di Jakarta pernah bercerita, dalam sehari ia diminta menulis hingga lima berita sekaligus memproduksi konten video. “Gaji segitu-segitu saja, tapi kerjaan nambah terus,” ujarnya.
Antara Akses Kekuasaan dan Independensi
FORSIMEMA juga mendorong sinergi dengan lembaga publik seperti Mahkamah Agung dan pemerintah daerah. Di atas kertas, kolaborasi ini membuka akses informasi yang lebih luas.
Namun, di lapangan, batas antara kerja sama dan kedekatan berlebihan sering kali tipis.
Media dituntut menjaga independensi, tapi di saat yang sama membutuhkan akses dan stabilitas bisnis. Dilema ini bukan hal baru, tapi makin terasa di tengah tekanan ekonomi.
Seorang editor senior pernah mengingatkan, “Kalau terlalu dekat, kita kehilangan daya kritis. Kalau terlalu jauh, kita kehilangan akses.” Tarik-menarik ini kini jadi keseharian redaksi.
Teknologi Mengubah Ritme, Bukan Selalu Menyejahterakan
Adaptasi digital sering disebut sebagai solusi. Video pendek, podcast, hingga infografis jadi standar baru.
Namun, perubahan ini juga menggeser beban ke wartawan. Satu orang kini dituntut multitasking: menulis, merekam, mengedit, sekaligus mendistribusikan.
Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, dalam banyak kasus justru memperpanjang jam kerja tanpa kompensasi setara.
Saya pernah melihat seorang jurnalis muda mengedit video di trotoar usai liputan. Ia tertawa, tapi mengakui kelelahan sudah jadi rutinitas.
Perlindungan Profesi Masih Abu-Abu
FORSIMEMA menyoroti pentingnya perlindungan hukum dan peningkatan kompetensi. Ini relevan, mengingat risiko sengketa pemberitaan masih tinggi.
Namun, implementasinya belum merata. Banyak wartawan bekerja tanpa perlindungan memadai, terutama di media kecil dan daerah.
Pelatihan memang ada, tapi tidak selalu diikuti peningkatan kesejahteraan. Akibatnya, nilai tawar jurnalis tetap lemah di hadapan industri.
Seruan transformasi industri media memang penting. Tapi tanpa perbaikan struktural, perubahan hanya akan berhenti di level wacana.
Krisis media bukan sekadar soal bisnis. Di dalamnya, ada manusia—wartawan—yang selama ini jadi tulang punggung informasi publik, namun kerap jadi pihak pertama yang menanggung dampaknya.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto




























