Kisah Chen Shu-chu dan Donasi Rp7,7 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Chen Shu-chu, penjual sayur di Taiwan, menyumbangkan sekitar Rp7,7 miliar untuk perpustakaan dan rumah sakit, dan masuk daftar 100 Tokoh Berpengaruh versi Time.

Selama puluhan tahun ia berdiri di balik lapak sederhana, menjual kangkung dan bayam. Tanpa banyak bicara, tabungannya berubah menjadi perpustakaan dan ruang perawatan.

Rutinitas Panjang di Pasar Tradisional

Setiap hari, Chen Shu-chu membuka lapaknya di pasar tradisional. Jam kerjanya panjang, bisa mencapai 18 jam, nyaris tanpa hari libur.

Hidupnya dikenal sangat sederhana. Ia makan seadanya—nasi, kecap, tahu—dan tidur di lantai. Tidak ada tanda-tanda kemewahan.

Selama lebih dari 50 tahun, ia menabung dari keuntungan kecil hasil menjual sayur. Sedikit demi sedikit, tanpa sorotan.

Tak banyak pelanggan yang tahu bahwa uang kembalian yang mereka berikan ikut menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar.

Miliaran Rupiah untuk Pendidikan dan Kesehatan

Publik kemudian mengetahui bahwa Chen telah menyumbangkan sekitar Rp3,2 miliar untuk pembangunan perpustakaan sekolah.

Ia juga menyalurkan sekitar Rp4,5 miliar untuk panti asuhan dan rumah sakit. Total donasinya mendekati Rp7,7 miliar.

Semua dana itu berasal dari hasil berjualan kangkung dan bayam selama puluhan tahun. Bukan warisan, bukan pula keuntungan bisnis besar.

Ia memilih menyimpannya bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain.

Filosofi yang Sederhana namun Tegas

Ketika ditanya mengapa tidak menikmati hasil kerjanya, jawabannya singkat.

“Uang hanya berarti jika digunakan untuk membantu orang lain. Jika hanya disimpan, ia tak lebih dari kertas.”

Kalimat itu kemudian menjadi pengingat bahwa nilai uang tak selalu diukur dari jumlahnya, melainkan dari dampaknya.

Pengakuan dari Dunia

Majalah Time memasukkan nama Chen Shu-chu dalam daftar 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia.

Namanya sejajar dengan tokoh politik, aktivis, dan figur publik global. Namun kesehariannya tetap sama: berdiri di pasar, melayani pembeli.

Kisah Chen menunjukkan bahwa pengaruh tak selalu lahir dari jabatan. Kadang, ia tumbuh dari ketekunan, kesederhanaan, dan pilihan untuk berbagi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sidang Lahan Tol Pekanbaru Ditunda Dua Pekan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pengadilan Negeri Pekanbaru menunda sidang lapangan sengketa lahan proyek Tol Lingkar Pekanbaru–Rengat di Muara Fajar Timur, Kamis (12/2/2026).

Sidang lapangan sengketa lahan proyek Tol Lingkar Pekanbaru–Rengat ditunda setelah penggugat belum dapat menunjukkan batas tanah yang disengketakan.

Hakim Pertanyakan Batas Tanah

Sidang lapangan digelar untuk melihat langsung objek tanah yang menjadi sengketa di Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai Barat.

Hadir dalam agenda tersebut Hakim PN Pekanbaru Jonson Parancis, perwakilan BPN, Dinas PUPR Kota Pekanbaru, para pihak berperkara, serta anggota DPRD Pekanbaru.

Di lokasi, hakim mempertanyakan secara langsung batas dan patok tanah yang diklaim sebagai objek sengketa.

Namun, pihak penggugat belum dapat menunjukkan titik ukur maupun patok yang dimaksud.

“Saya ini bukan tukang ukur. Mana patoknya, ke arah mana, cara mengukurnya bagaimana, harus jelas,” ujar Jonson Parancis di lokasi.

Karena batas tanah belum dapat diverifikasi, sidang lapangan diputuskan untuk ditunda.

“Nanti diulangi dua minggu lagi,” kata hakim.

DPRD Soroti Proses dan Dugaan Cacat Prosedur

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi, menyatakan kehadirannya untuk mendukung Hasni, warga yang menjadi tergugat dalam perkara tersebut.

Menurut dia, sejak awal proses perkara dinilai bermasalah.

“Dari proses awal sudah cacat prosedural. Nanti akan kami buka dalam konferensi pers DPRD terkait data yang diajukan ke pengadilan,” ujarnya.

Ia menilai fakta di lapangan menunjukkan penggugat belum dapat memastikan lokasi objek sengketa.

Zulkardi menyebut DPRD akan memberikan pendampingan hukum dan membuka dugaan data tidak valid dalam perkara tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa Hasni dijadwalkan memenuhi panggilan di Polda Riau pada awal pekan depan.

Hasni Kecewa Sidang Ditunda

Hasni mengaku kecewa atas penundaan sidang lapangan.

Menurutnya, proses hukum yang berlarut-larut menguras tenaga dan pikiran.

“Sidang ini melelahkan. Saya berharap jangan ditunda-tunda lagi,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menegaskan telah menguasai fisik tanah tersebut selama kurang lebih 30 tahun.

Hasni berharap majelis hakim memutus perkara secara netral dan adil.

Perhatian Publik dan Kepastian Hukum

Kasus sengketa lahan ini menjadi perhatian masyarakat Kota Pekanbaru.

Publik mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang berkeadilan.

Perkara ini juga kembali memunculkan sorotan terhadap potensi praktik mafia tanah dalam proyek strategis.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Apresiasi TNI-Polri Usai Penembakan Pesawat di Boven Digoel

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menko Polkam Djamari Chaniago mengapresiasi TNI-Polri atas evakuasi korban dan pemulihan keamanan pasca-penembakan pesawat di Boven Digoel, Kamis (12/2/2026).

Pemerintah menilai respons cepat TNI-Polri pasca-penembakan pesawat di Papua Selatan sebagai bukti kehadiran negara dalam menjaga keselamatan warga dan stabilitas keamanan.

Apresiasi dalam Rapim Polri

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri atas langkah cepat menangani insiden penembakan pesawat di Boven Digoel, Papua Selatan.

Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di The Krakatau Grand Ballroom, Kompleks TMII, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurut Djamari, respons aparat mencakup evakuasi korban serta pengamanan wilayah agar situasi tetap terkendali setelah insiden terjadi.

Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua atas penanganan kasus penembakan dua pilot oleh kelompok bersenjata.

“Saya mengucapkan terima kasih atas langkah yang telah dicapai, khususnya kepada Kapolda Papua dalam menyelesaikan peristiwa penembakan tersebut,” ujar Djamari di hadapan perwira tinggi Polri.

Koordinasi Sejak Awal Insiden

Djamari mengatakan dirinya langsung memberi perhatian serius sejak menerima laporan awal kejadian.

Koordinasi lintas unsur keamanan dilakukan untuk memastikan proses evakuasi berjalan aman dan tertib.

Selain itu, langkah antisipatif disiapkan guna mencegah potensi gangguan lanjutan yang dapat membahayakan masyarakat.

Ia juga menyampaikan duka cita dan simpati kepada keluarga korban atas peristiwa tersebut.

Pemulihan Keamanan dan Perlindungan Warga

Menko Polkam berharap TNI dan Polri segera memulihkan situasi keamanan di Boven Digoel agar aktivitas masyarakat kembali normal.

Ia menekankan pentingnya pengamanan sarana strategis, termasuk bandara-bandara perintis yang menjadi penghubung utama logistik di wilayah terpencil Papua Selatan.

Menurut dia, konektivitas udara memiliki peran vital bagi distribusi kebutuhan pokok dan mobilitas warga di daerah tersebut.

“Terima kasih atas kesigapannya. Rakyat pun menyampaikan hal yang sama,” kata Djamari.

Sinergi Jadi Kunci Stabilitas

Dalam arahannya di Rapim Polri, Djamari menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan politik tidak dapat dijaga oleh satu institusi saja.

TNI dan Polri, kata dia, harus bekerja dalam semangat kebersamaan dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai modal utama aparat dalam menjalankan tugas.

“Tidak akan ada perjalanan kepolisian yang rapi sampai sasaran tanpa sinergi dengan komponen lain. Tentara pun demikian,” ujarnya.

Menurut Djamari, sinergi juga perlu diperluas hingga melibatkan unsur masyarakat.

Aparat keamanan, katanya, mengemban amanah rakyat sehingga kepercayaan publik harus dijaga dengan baik.

Komitmen Negara Hadir

Menko Polkam menegaskan negara bertanggung jawab melindungi keselamatan seluruh warga negara di mana pun berada.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap insiden keamanan dapat ditangani cepat dan terukur.

Rapim Polri tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, para Kapolda, serta pejabat utama Polri lainnya.

Menko Polkam hadir didampingi Plt Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Irjen Pol Desman Tarigan dan Staf Khusus Menko Polkam H Janmat Sembiring.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KKP Ungkap Penyebab Harga Garam Masih Tinggi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut harga garam nasional masih tinggi akibat kendala distribusi dan logistik di sentra tambak Jakarta.

KKP menilai persoalan jalan dan pelabuhan di kawasan tambak menjadi faktor utama mahalnya harga garam, sehingga perlu kolaborasi lintas kementerian untuk memperbaiki rantai pasok.

Distribusi Jadi Titik Lemah 

Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, mengatakan jalur distribusi yang belum memadai berdampak langsung pada harga di tingkat konsumen.

Menurut Frista, persoalan infrastruktur seperti akses jalan dan pelabuhan masih menjadi hambatan utama di sejumlah wilayah sentra produksi garam.

“Jalur distribusi yang kurang bagus ikut memengaruhi harga. Perbaikan jalan dan pelabuhan perlu dikoordinasikan dengan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan,” ujar Frista.

Pernyataan itu disampaikan dalam Talkshow Bincang Bahari bertajuk Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Butuh Kolaborasi Lintas Kementerian 

Dari sisi kebijakan, Frista menilai penguatan sektor garam harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pengolahan.

KKP, menurut dia, tidak dapat bekerja sendiri, terutama dalam pembangunan infrastruktur logistik di kawasan tambak.

Karena itu, koordinasi dilakukan dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk perbaikan akses jalan serta pembangunan pelabuhan.

Infrastruktur logistik, kata dia, berperan besar dalam menentukan efisiensi distribusi dan stabilitas harga garam nasional.

Integrasi Regulasi dan Industri

Selain infrastruktur fisik, KKP juga berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk pengawalan regulasi.

Bappenas dan Kementerian Koordinator Pangan turut dilibatkan agar program swasembada garam terintegrasi dengan kebijakan lintas sektor.

Frista menambahkan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian juga memiliki peran penting karena sebagian besar penggunaan garam berada di sektor industri.

“Pengguna garam mayoritas adalah industri, bukan hanya konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

Penguatan Hulu dan Investasi Teknologi 

Di tingkat hulu, KKP melakukan penguatan terhadap petambak garam rakyat melalui perbaikan saluran air agar kualitas air baku lebih baik.

Penyediaan sarana pengolahan serta pembangunan fasilitas penyimpanan juga dilakukan untuk menjaga mutu hasil produksi.

Namun, Frista menegaskan pengembangan teknologi pengolahan garam membutuhkan investasi besar.

Menurutnya, kebutuhan belanja modal atau capital expenditure untuk teknologi bisa mencapai nilai triliunan rupiah.

“Pengembangan teknologi tidak mungkin sepenuhnya ditopang APBN, karena itu kami bekerja sama dengan PT Garam,” katanya.

Upaya kolaboratif tersebut diharapkan dapat memperkuat industri garam nasional sekaligus menekan tekanan harga di pasar domestik.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia Dideklarasikan, Soroti Peran Strategis Pelabuhan dan HAM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia mendeklarasikan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Deklarasi Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia menegaskan posisi buruh sebagai tulang punggung logistik nasional, sekaligus menguatkan agenda kesejahteraan dan kepatuhan HAM di sektor maritim.

Deklarasi digelar dalam rangka memperkokoh nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui konsolidasi buruh pelabuhan.

Forum tersebut juga menegaskan peran strategis pekerja pelabuhan sebagai backbone logistik nasional sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Djusmani HI, menyampaikan pelabuhan hidup karena bakti dan pengorbanan buruh.

Menurut dia, pembahasan tentang pelabuhan tidak dapat dilepaskan dari peran manusia di dalamnya, yakni buruh pelabuhan.

“Hari ini kita menancapkan cita-cita agar pelabuhan tumbuh dan buruhnya sejahtera,” ujar Djusmani dalam sambutannya.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia, Dodi Nurdiana, menyatakan komitmen mendukung pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia.

Ia berharap wadah baru tersebut membawa manfaat nyata bagi pekerja pelabuhan di seluruh Indonesia.

Deklarasi ini dihadiri perwakilan federasi buruh transportasi, tenaga kerja bongkar muat, serikat buruh maritim, serta unsur pekerja lainnya.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia.

Ia menilai situasi gerakan buruh saat ini berbeda dibanding era 1990-an, ketika peringatan Hari Buruh kerap mendapat tekanan.

Menurut Mugianto, pada pemerintahan saat ini buruh memperoleh pengakuan lebih luas, termasuk kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day 2025 di Monas.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk rekognisi negara terhadap kontribusi kaum buruh dalam pembangunan.

“Buruh adalah mitra pemerintah dan salah satu pilar penentu kesejahteraan rakyat,” katanya.

Mugianto juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang kepatuhan HAM pelaku usaha.

Regulasi tersebut mengatur penilaian kepatuhan perusahaan terhadap prinsip bisnis dan hak asasi manusia, termasuk mekanisme human rights due diligence.

Kebijakan ini, menurut dia, menjadi bagian dari persyaratan Indonesia untuk bergabung secara penuh dalam OECD.

Seluruh perusahaan, termasuk BUMN, akan didorong memenuhi standar HAM sejak tahap pendirian, operasional, hingga pascaoperasi.

Aspek yang dinilai mencakup upah, keselamatan kerja, hak normatif pekerja, hingga dampak lingkungan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dalam kesempatan itu menegaskan pelabuhan merupakan lokomotif ekonomi nasional.

Ia menilai tidak ada negara maju tanpa pelabuhan yang kuat dan pekerja yang sejahtera.

Karena itu, pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia disebut sebagai simbol konsolidasi perjuangan sektor maritim.

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai tanpa sistem pelabuhan yang efisien dan tenaga kerja yang terlindungi.

Ia juga mendorong pengusaha dan pengelola pelabuhan memastikan kesejahteraan buruh sebagai indikator keberhasilan perusahaan.

Dalam forum tersebut, disampaikan pula aspirasi agar tenaga kerja alih daya di sektor pelabuhan mendapat peluang menjadi pegawai organik.

Gagasan itu dipandang sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak dasar pekerja.

Deklarasi Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia diharapkan menjadi wadah perjuangan kolektif pekerja maritim.

Para peserta menutup kegiatan dengan seruan solidaritas, menegaskan komitmen bersama memperjuangkan kesejahteraan buruh dan penguatan sektor pelabuhan nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam XIX/TT Paparkan Program Unggulan di Rapim TNI AD 2026

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 

Panglima Kodam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menghadiri Rapim TNI Angkatan Darat 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Dalam forum strategis Rapim TNI AD 2026, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai memaparkan inovasi digital, ketahanan pangan, hingga energi alternatif sebagai bagian dari penguatan profesionalisme prajurit.

Forum Kebijakan dan Arah Program 2026

Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat tahun ini menjadi ruang penyampaian Pokok-Pokok Kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) untuk Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan tersebut menjadi pedoman seluruh satuan jajaran TNI AD dalam menyusun dan menjalankan program kerja.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan profesionalisme prajurit, penguatan sistem kerja yang adaptif, serta optimalisasi peran TNI AD dalam mendukung pembangunan dan ketahanan nasional.

Paparan Program Unggulan Kodam XIX/Tuanku Tambusai

Dalam forum tersebut, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo memaparkan sejumlah program unggulan Kodam XIX/Tuanku Tambusai di hadapan Kasad dan peserta Rapim.

Paparan itu menekankan integrasi teknologi, pembinaan personel, serta pemberdayaan potensi wilayah sebagai bagian dari kesiapan menghadapi tantangan tugas.

Beberapa inovasi yang disampaikan antara lain Aplikasi Project Charter sebagai sistem digital untuk perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program satuan.

Kodam XIX/TT juga mengembangkan Aplikasi Face to Face Leadership untuk memperkuat komunikasi langsung antara pimpinan dan prajurit.

Dalam aspek pembinaan fisik, satuan memanfaatkan aplikasi Strava guna memantau kebugaran prajurit secara terukur dan berkelanjutan.

Ketahanan Pangan dan Energi Alternatif 

Selain penguatan internal, Kodam XIX/TT menjalankan Program Posbindu sebagai langkah preventif menjaga kesehatan prajurit dan keluarga besar TNI.

Inovasi lain mencakup pembuatan etanol dari ubi kayu sebagai upaya pemanfaatan sumber daya lokal dalam mendukung kemandirian energi.

Program AgroFarming di YTP juga dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan dan optimalisasi lahan produktif di wilayah binaan.

Sementara itu, gerakan Zero Waste diterapkan dalam pengelolaan sampah di lingkungan kantor maupun rumah tangga prajurit.

Penguatan Struktur dan Sinergi Wilayah

Kodam XIX/Tuanku Tambusai turut terlibat dalam TP2TNTN sebagai dukungan terhadap program strategis di wilayah.

Koordinasi dengan pemerintah daerah juga dilakukan dalam rencana pembentukan satuan baru guna memperkuat struktur dan kesiapan pertahanan wilayah.

Kehadiran Pangdam XIX/TT dalam Rapim TNI AD 2026 menegaskan kesiapan satuan mendukung kebijakan pimpinan TNI AD sekaligus menghadirkan inovasi yang responsif terhadap dinamika tugas.

Rapim TNI AD 2026 diikuti para Asisten Perencanaan Kodam, Komandan Korem, Komandan Distrik Militer, hingga Komandan Batalyon jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Dengan penekanan pada profesionalisme dan sinergi, Kodam XIX/TT menyatakan siap menjalankan program kerja Tahun Anggaran 2026 secara terukur dan berkelanjutan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Pencurian Terekam CCTV di Hotel Sudirman

Aksi pencurian terekam CCTV di hotel bintang lima kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (10/2), saat peserta rapat meninggalkan ruangan.

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Keamanan sebuah hotel bintang lima di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Karet, Jakarta Pusat, menjadi sorotan setelah aksi pencurian terekam kamera pengawas.

Peristiwa itu terjadi Selasa, 10 Februari 2026, bertepatan dengan waktu makan siang ketika sejumlah peserta rapat meninggalkan ruangan dalam kondisi kosong.

Menurut informasi yang dihimpun, pelaku diduga masuk saat ruang rapat dalam keadaan sepi. Ia bergerak cepat tanpa menimbulkan kecurigaan.

Dalam rekaman CCTV, sosok pria tampak memasuki area pertemuan dan berada di dalam ruangan beberapa menit sebelum akhirnya keluar kembali.

Saat para peserta kembali, mereka mendapati barang-barang pribadi telah hilang dari atas meja.

Dua orang korban melaporkan kehilangan dua unit laptop yang berisi data perusahaan, satu telepon genggam, serta dompet berisi uang tunai dan kartu perbankan.

Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Selain nilai materiil, korban mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan data penting yang tersimpan di perangkat tersebut.

“Ruangan itu kami tinggalkan dalam keadaan tertutup. Ketika kembali, barang sudah tidak ada,” ujar salah satu korban, Rabu (11/2).

Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Tanah Abang untuk penyelidikan lebih lanjut.

Hingga kini, aparat kepolisian masih menelusuri identitas pelaku berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi di lokasi.

Sumber internal menyebut pelaku diduga memahami titik pantau kamera pengawas atau menyamarkan diri sebagai tamu hotel sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

Pihak hotel belum memberikan keterangan resmi terkait evaluasi sistem keamanan pascakejadian tersebut.

Peristiwa ini memicu pertanyaan mengenai standar pengamanan ruang pertemuan di hotel berbintang, terutama di kawasan bisnis pusat ibu kota.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

KKP Bangun Tambak Udang Terintegrasi Rp7,2 T di Sumba Timur

Duta Nusantara Merdeka | Waingapu, Sumba Timur  

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memulai pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di wilayah Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, menyebut proyek ini sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat industri perikanan budi daya secara berkelanjutan, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

“Program ini dirancang untuk memperkuat fondasi budi daya nasional dan memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar,” ujar Tb Haeru Rahayu dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (11/2).

Kawasan tersebut dikembangkan dengan konsep Integrated Shrimp Farming (ISF). Skema ini mengintegrasikan infrastruktur hulu hingga hilir dalam satu sistem produksi terpadu.

Fasilitas yang dibangun mencakup intake air laut, tandon utama, kolam budi daya, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), fasilitas kawasan, penghijauan, hingga dukungan peralatan dan mesin produksi.

Total luas lahan yang disiapkan mencapai sekitar 2.150 hektare. Nilai investasi proyek ini ditaksir mencapai USD 500 juta atau setara Rp7,2 triliun.

Menurut Tb Haeru—yang akrab disapa Tebe—kawasan ini diproyeksikan menjadi model pengembangan tambak udang modern yang ramah lingkungan dan berdaya saing global.

Produktivitas ditargetkan mencapai 55 ton per hektare per siklus, dengan estimasi produksi tahunan sebesar 52.800 ton udang.

Ia menegaskan, orientasi pembangunan tidak semata pada peningkatan volume produksi. Aspek penguatan sumber daya manusia lokal dan pembukaan lapangan kerja menjadi bagian utama perencanaan.

Selain itu, penerapan Good Aquaculture Practices (GAP) menjadi standar operasional kawasan guna memastikan keberlanjutan dan kualitas produksi.

Lokasi proyek berada di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur.

Pada tahap awal, konstruksi telah berjalan dengan dukungan puluhan alat berat. Penyerapan tenaga kerja lokal disebut terus meningkat seiring progres pembangunan.

Sementara itu, Kepala Desa Palakahembi, Arif Maramba, menyampaikan dukungan atas dimulainya proyek tersebut. Ia menilai kawasan tambak terintegrasi berpotensi membuka ruang ekonomi baru di tingkat desa.

“Kami melihat ini sebagai peluang besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan masa depan generasi muda,” ujar Arif.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menetapkan udang sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor nasional.

Selain mendorong produktivitas pelaku usaha dan pembudi daya, KKP juga membangun kawasan modeling skala besar sebagai motor penggerak budi daya udang modern di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sisi Gelap Cara Cepat Kaya di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di Indonesia, bisnis yang menjual harapan instan sering kali lebih cepat tumbuh dibanding usaha yang menawarkan proses dan keterampilan nyata.

Fenomena bisnis mimpi kaya cepat marak di Indonesia pada 2026, memanfaatkan psikologi kesepian dan kebutuhan status kelas menengah.

Realitasnya tidak selalu nyaman. 

Banyak orang lebih tertarik pada janji manis dibanding penjelasan rasional yang butuh waktu dan usaha.

Di ruang itulah berbagai model bisnis tumbuh. Bukan bertumpu pada logika semata, melainkan pada emosi: nafsu, gengsi, dan rasa sepi.

Pasar tidak selalu bergerak karena kebutuhan riil. Ia sering dipacu oleh keinginan untuk merasa diterima dan diakui.

Industri Kesepian yang Menggiurkan

Kesepian telah menjadi komoditas bernilai besar. Aplikasi kencan, siaran langsung, hingga konten drama berkembang karena menawarkan ilusi ditemani.

Yang dijual bukan solusi jangka panjang. Yang dipasarkan adalah distraksi dari tekanan hidup sehari-hari.

Dalam masyarakat urban yang sarat tekanan, rasa “ditemani” kerap terasa lebih penting daripada penyelesaian masalah itu sendiri.

Status dan Ketakutan Kelas Menengah

Kelompok menengah menjadi target empuk. Mereka tidak miskin, tetapi cemas terlihat tertinggal.

Produk berlabel premium, gawai cicilan, hingga gaya hidup mahal kerap dibeli demi validasi sosial.

Fenomena ini sejalan dengan pandangan Morgan Housel dalam Psychology of Money: orang kerap membelanjakan uang yang belum dimiliki demi kesan sukses.

Alternatif: Menjual Transformasi, Bukan Halusinasi

Namun ada jalan lain yang lebih berkelanjutan. Bisnis tidak harus bertumpu pada ilusi atau manipulasi psikologis.

Pendekatannya sederhana: menjadi penyelesai masalah. Menawarkan sistem, keterampilan, dan efisiensi yang benar-benar meningkatkan kapasitas individu.

Alih-alih menjual mimpi kaya cepat, pelaku usaha dapat menghadirkan peningkatan produktivitas, penghematan waktu, dan kenaikan pendapatan berbasis keahlian.

Inilah yang dikenal sebagai inovasi nilai, sebagaimana diperkenalkan dalam Blue Ocean Strategy: menciptakan manfaat nyata, bukan sekadar sensasi.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Survei ETOS 2026: 77% Publik Nilai Kepemimpinan Polda Metro Jaya Tingkatkan Kinerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

ETOS Indonesia Institute merilis survei nasional pada Rabu (11/2) di Jakarta terkait kinerja Polda Metro Jaya di bawah Irjen Pol Asep Edi Suheri dalam periode 10–30 Januari 2026. 

Mayoritas responden dalam Survei Nasional ETOS menilai kepemimpinan Polda Metro Jaya mampu meningkatkan kinerja, namun publik tetap menuntut pembenahan pada integritas dan pelayanan.

Direktur Eksekutif ETOS, Iskandarsyah, membuka paparan hasil survei tersebut di hadapan sejumlah awak media. Presentasi teknis disampaikan Direktur Infokom ETOS, Dwiki.

Hasil survei menunjukkan 77 persen responden menilai kepemimpinan Polda Metro Jaya dapat meningkatkan kualitas kinerja kepolisian di wilayah hukumnya.

Survei juga mencatat sejumlah harapan publik terhadap Kapolda Metro Jaya. Sebanyak 28 persen responden meminta penguatan pengawasan agar meminimalkan malpraktik dalam proses penyelidikan.

Sebanyak 21 persen responden berharap penghapusan praktik kekerasan dan pemerasan. Sementara 19 persen menuntut penegakan sanksi tegas dan adil bagi anggota yang melakukan pelanggaran pidana.

Adapun 17 persen responden menyoroti pentingnya pemberantasan suap dan pungutan liar. Sebanyak 13 persen lainnya meminta peningkatan respons pelayanan terhadap laporan masyarakat.

Terkait persepsi publik, 71 persen responden menilai pemberitaan dan tayangan kegiatan kepolisian di media elektronik turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja Polda Metro Jaya tercatat sebesar 57 persen. Kepuasan itu terutama bersumber dari pengalaman pribadi maupun keluarga responden sebesar 47 persen.

Media sosial menjadi sumber informasi terbesar mengenai figur kepemimpinan Polda Metro Jaya dengan 42 persen, disusul media cetak sebesar 31 persen.

Survei juga mencatat tingkat pengenalan publik terhadap figur Kapolda mencapai 87 persen. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi institusi kepolisian.

Iskandarsyah menyebut hasil survei tersebut disusun selama hampir 20 hari dan tetap dipublikasikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Namun, menurutnya, survei tersebut bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Ia menegaskan bahwa kritik publik tidak serta-merta merepresentasikan institusi secara keseluruhan, melainkan perlu dilihat secara proporsional dalam konteks perbaikan berkelanjutan.

Menanggapi sorotan publik terhadap Polri, Prof. Dr. Edi Hasibuan, Penasehat Kapolri Bidang Hukum dan Kriminolog, menyatakan masukan masyarakat akan direspons secara positif.

Menurutnya, Polri terus melakukan pembenahan internal dan peningkatan kinerja, termasuk memperkuat kehadiran di tengah masyarakat.

Ia juga menyoroti berbagai program institusi, termasuk dukungan terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung program pemerintah.

Terkait isu pemanggilan Kapolri oleh Presiden di Istana Bogor, Edi menilai hal tersebut merupakan koordinasi rutin antara pimpinan negara dan jajaran kepolisian.

Ia menegaskan prosedur pergantian Kapolri memiliki mekanisme yang panjang dan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden.

Menurutnya, saat ini fokus institusi masih pada stabilitas keamanan dan dukungan terhadap agenda prioritas nasional.

Hasil survei ETOS tersebut menambah potret persepsi publik terhadap kinerja Polda Metro Jaya, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

DPP-SPKN Soroti Proyek Jalan Rohul Rp19 Miliar, Akan Lapor ke APH

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

DPP-SPKN menyatakan akan melaporkan 

Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) menyatakan akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Penanganan Long Segment Jalan Lingkar Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu.

Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) melalui Sekretaris Jenderal Romi Frans, ST, menyebut pihaknya tengah menyiapkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum terkait proyek tersebut.

"Proyek Penanganan Long Segment Jalan Lingkar Pasir Pengaraian itu memiliki nilai kontrak Rp19.046.005.551 dan berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu," kata Romi di Pekanbaru, Rabu (11/2/2026).

Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Bina Pembangunan Adi Jaya berdasarkan Nomor Kontrak 620/KONTRAK/IV/05.2.5 tertanggal 11 April 2023 dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender.

Proyek tersebut telah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) pada 6 Desember 2023. Adapun pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh PT Wandra Cipta Engineering Consultant sebagai konsultan pengawas.

DPP-SPKN menyoroti nilai kontrak yang hampir identik dengan pagu anggaran sebesar Rp19.047.000.000. Pemesanan material disebut dilakukan melalui sistem e-purchasing pada 5 April 2023.

Menurut Romi, selisih yang sangat tipis antara pagu dan nilai kontrak perlu dicermati untuk memastikan proses perencanaan dan pengadaan berjalan efisien serta kompetitif.

“Publik berhak mengetahui apakah seluruh tahapan telah sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya kepada awak media.

Sejumlah item pekerjaan utama meliputi Laston Lapis Aus (AC-WC) 4.763 ton senilai sekitar Rp10 miliar serta Laston Lapis Antara (AC-BC) 1.276 ton sekitar Rp2,55 miliar.

Selain itu terdapat Lapis Pondasi Agregat Kelas A senilai Rp1,66 miliar, beton struktur fc’20 Mpa Rp1,21 miliar, serta sheet pile W350B sekitar Rp972 juta.

Pekerjaan lainnya mencakup marka jalan termoplastik, timbunan, galian, drainase, relokasi utilitas, dan sejumlah item teknis lain sesuai dokumen kontrak.

DPP-SPKN mengaku telah melakukan peninjauan lapangan dan menemukan sejumlah titik yang disebut mengalami kerusakan pada ruas pekerjaan tersebut.

Organisasi itu juga menduga adanya kekurangan volume pada pekerjaan timbunan dan beton, serta galian drainase yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis.

Mutu pekerjaan, termasuk pemancangan sheet pile, menurut mereka perlu diuji ulang guna memastikan kesesuaian dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

Selain aspek teknis, DPP-SPKN menyoroti dugaan dominasi paket pekerjaan oleh kontraktor yang sama di lingkungan Dinas PUPR Rokan Hulu.

PT Bina Pembangunan Adi Jaya pada Tahun Anggaran 2022 tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait temuan kekurangan volume pekerjaan.

Atas berbagai indikasi tersebut, DPP-SPKN menilai terdapat potensi pelanggaran sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Romi memastikan laporan resmi segera disampaikan guna mendorong audit investigatif terhadap seluruh pihak terkait, termasuk PPK, penyedia jasa, dan konsultan pengawas.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu maupun PT Bina Pembangunan Adi Jaya belum memberikan tanggapan resmi.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Danrem 031 Hadiri Pelantikan Pengurus PPTSB Riau 2026–2030

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Provinsi Riau periode 2026–2030 di Pekanbaru, Minggu (8/2/2026).

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri tokoh adat, tokoh masyarakat, serta undangan dari berbagai daerah. Suasana acara mencerminkan semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang dijunjung organisasi.

Ketua Umum PPTSB, Ir. Edison Sinaga, memimpin langsung jalannya pelantikan. Ia mengukuhkan jajaran pengurus wilayah yang akan menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan.

Dalam kepengurusan tersebut, Rudy A. Natalion Sinaga resmi ditetapkan sebagai Ketua Wilayah PPTSB Provinsi Riau periode 2026–2030. Kepengurusan baru ini diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal organisasi.

Selain penguatan internal, PPTSB juga didorong untuk meningkatkan peran sosialnya di tengah masyarakat, sejalan dengan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam merawat nilai budaya dan solidaritas sosial.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Agustatius Sitepu menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan pengurus wilayah PPTSB. 

Ia menilai organisasi kemasyarakatan memiliki posisi strategis dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Menurutnya, soliditas organisasi dan kontribusi nyata kepada masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan harmoni sosial serta mendukung stabilitas dan kondusivitas wilayah.

“Soliditas organisasi dan kontribusi nyata kepada masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman,” ujar Agustatius.

Rangkaian acara ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah. Momentum tersebut menjadi simbol kebersamaan sekaligus komitmen pengurus untuk menjalankan amanah organisasi selama masa bhakti 2026–2030.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

Read More

Meet the Market SMESCO Dorong 200 UMKM Tembus Pasar Ritel Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

SMESCO Indonesia menggelar Meet the Market di Jakarta, Rabu (11/2/2026), mempertemukan 200 UMKM terpilih dengan buyer ritel nasional dan internasional jelang InaBuyer Expo 2026.

SMESCO Indonesia resmi membuka program Meet the Market sebagai langkah awal memperluas akses pasar UMKM menuju gelaran utama InaBuyer Expo 2026. 

Sebanyak 200 UMKM terpilih dipertemukan langsung dengan buyer dari jaringan ritel modern, baik nasional maupun internasional. Peserta berasal dari beragam sektor, mulai dari kuliner, agrikultur, kriya, hingga fesyen.

Direktur Utama SMESCO Indonesia, Doddy Akhmadsyah Matondang, menyebut Meet the Market dirancang sebagai ruang temu bisnis yang berkelanjutan. SMESCO, kata dia, tidak sekadar menjadi lokasi pameran, tetapi pusat pergerakan ekonomi rakyat.

Menurut Doddy, gedung SMESCO harus berfungsi sebagai “rumah” bagi UMKM. Tempat di mana pelaku usaha bisa bertemu mitra, memperluas jejaring, sekaligus masuk ke ekosistem pasar formal secara nyata.

“Dari sekitar 583 pendaftar, kami seleksi 200 UMKM yang dinilai siap. Hari ini mereka kami dorong agar benar-benar terkoneksi dengan pasar,” ujar Doddy dalam laporannya.

Hadir mewakili Wakil Menteri UMKM, Deputi Bidang Usaha Kecil Temmy Satya Permana menekankan pentingnya prinsip 3K bagi UMKM yang ingin naik kelas. Tiga aspek tersebut meliputi kualitas, kontinuitas, dan kapasitas.

Temmy menilai tantangan UMKM tidak berhenti pada penciptaan produk yang baik. Konsistensi pasokan menjadi kunci ketika UMKM mulai bekerja sama dengan pelaku usaha skala besar.

Ia mencontohkan, banyak kemitraan tersendat karena UMKM tidak mampu memenuhi volume permintaan yang telah disepakati. Situasi ini kerap menimbulkan keraguan di pihak mitra bisnis.

“Kalau diminta seribu tapi yang datang dua ratus, kepercayaan bisa runtuh. Bisnis itu soal komitmen menjaga kesepakatan,” kata Temmy di hadapan peserta.

Dari sisi ritel, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah menegaskan bahwa Meet the Market adalah forum bisnis murni, bukan program tanggung jawab sosial perusahaan. Produk UMKM, menurutnya, harus mampu bersaing secara global.

Budihardjo juga menyoroti pentingnya struktur harga yang sehat. Ia menyarankan adanya pembedaan jelas antara harga distributor dan harga eceran agar mitra ritel memperoleh margin yang wajar.

“Peritel ingin membantu UMKM. Tapi jangan sampai harga di toko modern justru lebih mahal dibandingkan penjualan langsung lewat kanal online,” ujarnya.

Melalui Meet the Market, SMESCO menargetkan terjadinya realisasi transaksi yang konkret. 

Hingga Mei 2026, kinerja UMKM peserta akan dipantau dan dilaporkan pada puncak acara InaBuyer Expo sebagai indikator keberhasilan integrasi UMKM ke pasar global.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Pandji Jalani Peradilan Adat Toraja, Dijatuhi Denda Babi dan Ayam

Duta Nusantara Merdeka | Tanah Toraja 

Komika Pandji Pragiwaksono menjalani peradilan adat di Tongkonan Layuk Kaero, Tana Toraja, Selasa (10/2/2026), dan dijatuhi sanksi denda adat.

Prosesi peradilan adat terhadap komika Pandji Pragiwaksono di Tongkonan Layuk Kaero, Tana Toraja, resmi berakhir pada Selasa (10/2/2026). Sidang adat tersebut menjatuhkan sanksi berupa denda satu ekor babi dan lima ekor ayam.

Putusan itu diterima Pandji dengan sikap terbuka dan penuh keikhlasan. Ia menyebut sanksi adat tersebut sebagai bentuk penyucian diri sekaligus pertanggungjawaban atas materi stand-up comedy masa lalunya.

“Saya menerima semua keputusan yang diberikan. Semoga ini menjadi kesempatan untuk lebih baik lagi dari saya,” ujar Pandji usai prosesi peradilan adat.

Ia juga menyampaikan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Pandji menyebut pengalaman ini sebagai pelajaran penting dalam perjalanan hidup dan kariernya.

“Saya berjanji ini adalah yang terakhir. Saya tidak akan mengulangi hal serupa di masa depan. Terima kasih,” kata komika pelantun kritik sosial tersebut.

Denda berupa satu ekor babi dan lima ekor ayam bukan semata hukuman materiil. Dalam tradisi masyarakat adat Toraja, hewan tersebut dikurbankan sebagai simbol penyucian dari kesalahan yang telah diperbuat.

Tokoh adat setempat menyampaikan pesan setelah musyawarah adat digelar. Jika di kemudian hari Pandji kembali melakukan perbuatan yang merugikan martabat Toraja, diyakini berkat tidak akan mengalir kepadanya.

Pesan tersebut sejalan dengan prinsip hukum tabur tuai yang dipegang teguh masyarakat adat Toraja, sebagai fondasi etika sosial dan spiritual.

Peradilan adat ini digelar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas potongan video lama Pandji yang kembali viral pada 2025. Video tersebut memicu polemik luas karena dinilai menyinggung adat dan budaya Toraja.

Rangkaian sidang adat dimulai sekitar pukul 10.00 WITA. Pandji hadir didampingi kuasa hukumnya, Haris Azhar, dengan mengenakan kemeja lengan panjang dan celana cargo.

Ia mengikuti seluruh tahapan mekanisme hukum adat yang dikenal dengan sebutan Ma’ Buak Burun Mangkaloi Oto’, sebuah proses khusus dalam penyelesaian perkara adat.

Dalam persidangan, Pandji secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Ia juga menjawab pertanyaan kritis dari perwakilan 32 wilayah adat se-Toraja.

Pandji mengakui adanya kekeliruan dalam riset materi komedinya. Ia menyadari selama ini melihat Toraja hanya dari sudut pandang orang luar.

Menurut Pandji, seharusnya ia menggunakan “kacamata” orang Toraja untuk memahami Toraja secara lebih utuh, bukan semata berdasarkan literasi dan narasumber yang terbatas.

Meski menjalani sesi tanya jawab yang intens dan berada dalam tekanan peradilan adat, Pandji mengaku tersentuh dengan cara masyarakat Toraja menyelesaikan persoalan tersebut.

Baginya, peradilan adat ini justru menjadi ruang pertemuan budaya yang hangat dan penuh penghormatan. Ia mengaku mendapat pengalaman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya.

“Saya tidak pernah mendapatkan sambutan sehangat ini dari masyarakat adat seperti di Toraja. Saya sangat senang bisa datang langsung ke Bumi Lakipadada,” tutur Pandji. 

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

DPRD Pekanbaru Soroti Pembatalan Administrasi Tanah di Rumbai

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komisi I DPRD Pekanbaru menyoroti pembatalan administrasi tanah di Kecamatan Rumbai yang terbit pada 30 Desember 2020 dan dinilai menyimpan kejanggalan prosedural.

Komisi I DPRD Kota Pekanbaru menyoroti terbitnya surat pembatalan administrasi tanah di Kecamatan Rumbai tertanggal 30 Desember 2020. Surat itu membatalkan dokumen atas nama Elsih Rahmayani, anak dari Asni.

Pembatalan dilakukan dengan alasan adanya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diklaim berada di atas bidang tanah yang sama. Klaim tersebut menjadi dasar utama penerbitan surat pembatalan administrasi.

Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar, menyebut pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Sorotan terutama tertuju pada dasar hukum dan keabsahan dokumen pembatalan.

Menurut Robin, terdapat persoalan serius terkait identitas pemilik sertifikat yang disebut-sebut dalam proses tersebut. Identitas itu, kata dia, tidak ditemukan secara jelas dalam data kependudukan resmi.

“Kami melihat banyak hal yang janggal, termasuk identitas pemilik sertifikat yang disebutkan, tetapi tidak ditemukan secara jelas dalam data kependudukan,” ujar Robin saat rapat dengar pendapat.

Robin menegaskan, pembatalan dokumen tanpa prosedur administrasi yang lengkap dan sah berpotensi masuk kategori maladministrasi serius. Ia menilai tindakan sepihak tidak dibenarkan secara hukum administrasi.

Ia juga menekankan bahwa pejabat teknis di tingkat kecamatan pada prinsipnya tidak memiliki kewenangan membatalkan dokumen secara sepihak tanpa mekanisme tertulis yang jelas.

Selain itu, Komisi I DPRD Pekanbaru menyoroti proses pembatalan yang diduga tidak diajukan melalui permohonan tertulis resmi. Proses tersebut dinilai tidak sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan keterangan yang diterima DPRD, pembatalan disebut hanya dilakukan melalui perwakilan secara lisan. Praktik ini dinilai membuka ruang kesalahan administratif dan sengketa berkepanjangan.

Sementara itu, Asni, pihak yang mengaku dirugikan, menyampaikan bahwa pembatalan dokumen tersebut justru memperkuat klaim pihak lain atas tanah yang sedang disengketakan.

Ia mengatakan dampak paling nyata dari persoalan itu adalah tertahannya pembayaran ganti rugi, meski lahan tersebut telah digunakan untuk proyek negara.

“Tanah kami sudah dipakai untuk proyek negara, tetapi hak kami belum dibayar. Tiba-tiba muncul surat pembatalan yang justru menguatkan klaim pihak lain,” kata Asni, Selasa (10/2/2026).

Menanggapi sorotan DPRD, Kasi Pemerintahan Kecamatan Rumbai, Indra Gafur, mengakui adanya kekeliruan administrasi dalam penerbitan surat pembatalan tersebut.

Ia menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan kesiapan pihak kecamatan untuk mencabut dokumen yang telah dikeluarkan.

Menurut Indra, pembatalan dilakukan karena adanya informasi tumpang tindih sertifikat pada objek tanah yang sama. Kekhawatiran akan potensi masalah hukum menjadi alasan utama tindakan tersebut.

Namun ia juga mengakui bahwa sejumlah arsip administrasi tidak tercatat dalam register resmi, meski dokumen fisiknya masih tersimpan di kantor kecamatan. Kondisi ini memicu kekacauan administrasi dalam sengketa lahan tersebut.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Plt Lurah Lembah Damai Dilaporkan ke Ombudsman Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Lembah Damai, Indra Gafur, dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Riau atas dugaan maladministrasi pembatalan SKGR milik warga di Pekanbaru, Senin (9/2/2026). 

Laporan tersebut berkaitan dengan pembatalan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Elsih Rahmayani (73), warga Lembah Damai, yang dinilai dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah. 

Ketua Umum Yayasan Jaga Riau Indonesia, Hasaran Syahputra Pane yang akrab disapa Alan Pane, menyatakan laporan itu disertai dokumen pendukung, bukti administrasi, serta kronologi peristiwa yang dinilai menunjukkan adanya rekayasa dalam proses pembatalan SKGR.

“Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Kami menduga ada rekayasa yang melibatkan manipulasi dokumen dan penyalahgunaan kewenangan,” kata Alan. 

Ia menegaskan pihaknya siap membuka seluruh data untuk diperiksa Ombudsman secara transparan.

Menurut Alan, surat pembatalan SKGR tersebut diduga tidak tercatat dalam register resmi kecamatan dan tidak ditemukan dalam arsip administrasi pemerintahan. Selain itu, penerbitannya disebut tidak diketahui atasan struktural terkait.

Yayasan juga menemukan indikasi pemunduran tanggal penerbitan dokumen atau backdate, yang dinilai memperkuat dugaan adanya rekayasa administratif dalam kasus tersebut.

Alan menilai perkara ini berpotensi berkaitan dengan kepentingan lahan yang berada di kawasan terdampak proyek jalan tol. Kondisi itu, menurutnya, membuka kemungkinan adanya konflik kepentingan hingga dugaan praktik mafia tanah.

“Korban adalah warga lanjut usia. Negara seharusnya hadir melindungi hak masyarakat kecil, bukan justru diduga terlibat dalam proses yang merugikan mereka,” ujarnya.

Selain itu, Yayasan Jaga Riau Indonesia juga menyoroti rekam jejak pejabat yang dilaporkan. 

Indra Gafur disebut pernah terlibat dalam perkara penerbitan SKGR di atas lahan yang telah memiliki putusan hukum tetap Mahkamah Agung Nomor 2048 K/PDT/2019 tertanggal 14 Agustus 2019.

Perkara tersebut terjadi saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Rumbai.

Alan menegaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa kasus ini ke ranah pidana apabila ditemukan unsur pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, maupun indikasi tindak pidana korupsi.

“Kami akan mengawal perkara ini sampai tuntas. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, maka proses pidana harus berjalan,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau melalui Kepala Asisten Pemeriksaan dan Verifikasi Laporan menyatakan pengaduan tersebut telah diterima pada Selasa (10/2/2026) dan kini tengah menjalani proses verifikasi formil dan materil.

“Jika laporan memenuhi syarat dan masuk kewenangan Ombudsman, akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Bila ada kekurangan data, kami akan berkoordinasi dengan pelapor,” ujarnya.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

APINDO Siap Dukung Prabowo Perluas Lapangan Kerja Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan kesiapan mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto memperluas lapangan kerja dan memperkuat industrialisasi nasional dalam audiensi di Hambalang, Bogor, Senin (9/2).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyatakan komitmennya mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan mendorong industrialisasi nasional.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, dalam audiensi antara Presiden dan perwakilan pengusaha yang tergabung dalam APINDO di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2).

Menurut Shinta, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, sejalan dengan semangat Indonesia Incorporated dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Audiensi itu dihadiri pengusaha dari berbagai sektor. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi peran dunia usaha yang terus menjunjung nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi membangun iklim usaha yang sehat dan kolaboratif.

Keberagaman, menurut Presiden, merupakan kekuatan strategis yang mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat persatuan nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengajak dunia usaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor padat karya, mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman.

Presiden juga mengapresiasi kontribusi dunia usaha yang selama ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di sektor-sektor tersebut dan menegaskan pentingnya keberlanjutan penciptaan pekerjaan.

“Arahan Presiden untuk memperluas lapangan kerja menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha. APINDO siap mengambil peran aktif dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Shinta dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2).

Menurut Shinta, penciptaan lapangan kerja membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah dan dunia usaha. APINDO, kata dia, siap berkolaborasi mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja di berbagai daerah.

Ia menekankan, dunia usaha membutuhkan peran aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tidak semata berfokus pada aspek pengupahan, agar kebijakan ketenagakerjaan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing.

“Peningkatan daya saing nasional tidak hanya bertumpu pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pembenahan struktural di dalam negeri. Debottlenecking regulasi, perizinan, logistik, dan biaya produksi menjadi kunci,” ujarnya.

APINDO menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam memperkuat industrialisasi nasional, yang diyakini akan memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Penguatan industrialisasi nasional adalah langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia,” pungkas Shinta.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor 

Read More

Menko Polkam Dorong Sinergi Pusat–Daerah Lewat Forum DPD RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan nasional berjalan selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Djamari saat memimpin Rapat Konsultasi antara Pimpinan dan Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II dengan Kemenko Polkam di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurut Djamari, Kemenko Polkam tidak memiliki struktur organisasi hingga ke tingkat daerah, sehingga membutuhkan peran strategis DPD RI sebagai penghubung arus informasi antara pusat dan daerah.

Ia menilai DPD RI memiliki posisi penting dalam menyampaikan kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, sekaligus membawa aspirasi dan persoalan faktual daerah ke tingkat nasional.

Menko Polkam juga menyoroti tantangan komunikasi di era digital, khususnya maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan disinformasi serta kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dalam konteks tersebut, forum komunikasi resmi dinilai efektif untuk memastikan informasi tersampaikan secara tepat dan memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menindaklanjuti persoalan daerah.

Djamari menegaskan, komunikasi yang terputus berisiko membuat kebijakan pemerintah tidak berjalan efektif di lapangan. Tanpa alur informasi yang baik, tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan membawa aspirasi nyata dari daerah sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan.

DPD RI, kata GKR Hemas, memandang komunikasi yang lebih erat diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat dapat dipahami secara utuh di daerah, serta kondisi lapangan cepat terpantau.

Dalam rapat tersebut, DPD RI memaparkan sejumlah isu strategis hasil penyerapan aspirasi masyarakat, mulai dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah hingga potensi kerawanan sosial dan politik.

Isu lain yang turut disorot mencakup penguatan sistem peringatan dini, konflik agraria dan sumber daya alam, akurasi data kependudukan, serta keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.

Kejahatan siber dan dinamika ruang digital juga menjadi perhatian bersama, mengingat dampaknya terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kemenko Polkam menyatakan akan menindaklanjutinya melalui rekomendasi kebijakan dan langkah terkoordinasi lintas sektor.

GKR Hemas juga menekankan pentingnya tindak lanjut konkret, termasuk dukungan pemerintah terhadap sejumlah RUU prioritas Prolegnas 2026 dan aspirasi terkait pembentukan daerah otonomi baru.

Rapat konsultasi ini diharapkan memperkuat sinergi pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebijakan nasional mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Astra Life Luncurkan AVA iPro Terjamin lewat Permata Bank

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) meluncurkan produk asuransi dwiguna AVA iPro Terjamin melalui kanal bancassurance bersama Permata Bank. Produk ini menawarkan jaminan finansial hingga 15 tahun dengan masa pembayaran premi delapan tahun.

Peluncuran tersebut menjadi penanda 12 tahun kerja sama strategis Astra Life dan Permata Bank, sekaligus memperkuat fokus pengembangan layanan bancassurance dan bisnis ritel di awal 2026.

Bancassurance Business Department Head Astra Life, Heckhel, mengatakan kehadiran AVA iPro Terjamin dirancang sebagai solusi perencanaan keuangan jangka panjang bagi nasabah, khususnya untuk tujuan finansial di masa depan.

Menurut Heckhel, produk ini diharapkan memberi kepastian dana sekaligus ketenangan bagi keluarga, dengan skema manfaat yang terstruktur dan premi yang tetap selama masa pembayaran.

Dari sisi mitra perbankan, Division Head Wealth Management & Consumer Deposit Permata Bank, Ricky Diego Yap, menilai kebutuhan nasabah terhadap produk asuransi terus berkembang, seiring meningkatnya variasi manfaat dan pilihan perlindungan.

Ia menyebut AVA iPro Terjamin memberikan nilai tambah bagi nasabah Permata Bank karena menawarkan perlindungan yang dinilai relevan dengan kebutuhan perencanaan keuangan, serta didukung reputasi Astra Life.

AVA iPro Terjamin merupakan produk asuransi dwiguna dengan pembayaran premi berkala selama delapan tahun, namun memberikan perlindungan dan manfaat finansial hingga 15 tahun masa pertanggungan.

Salah satu keunggulannya adalah manfaat tahapan tahunan terjamin sebesar 12 persen dari premi dengan metode pembayaran tahunan, baik saat tertanggung masih hidup maupun jika risiko meninggal dunia terjadi.

Selain itu, produk ini memberikan jaminan pengembalian premi sebesar 110 persen pada akhir masa pertanggungan, serta kepastian besaran premi yang tidak berubah selama masa pembayaran.

Proses pengajuan diklaim lebih sederhana karena tidak mewajibkan pemeriksaan medis. Nasabah juga diberikan fleksibilitas memilih frekuensi pembayaran premi, mulai dari bulanan hingga tahunan.

Untuk menjamin keamanan, AVA iPro Terjamin telah terdaftar dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai ketentuan yang berlaku di industri asuransi jiwa.

Informasi lebih lanjut mengenai fitur, syarat, dan ketentuan produk ini dapat diperoleh melalui kantor cabang Permata Bank atau layanan resmi Astra Life.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

PASTI Bongkar Dugaan Diskriminasi Anak di SD Kalam Kudus Sorong

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perhimpunan Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi (PASTI) Indonesia menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026), menyoroti dugaan skandal pendidikan di SD Kalam Kudus Sorong, Papua Barat Daya.

Dalam forum tersebut, PASTI Indonesia menilai kasus ini bukan sekadar sengketa sekolah, melainkan rangkaian panjang dugaan penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi anak, hingga pembiaran aparat penegak hukum.

Juru bicara PASTI Indonesia, Lex Wu, menyampaikan bahwa seorang siswa sekolah dasar di Kota Sorong diduga dikeluarkan dari sekolah akibat konflik antara orang tua dan pihak yayasan.

Anak tersebut disebut menjadi korban setelah ayahnya, Johanes Anggawan, mempertanyakan transparansi pembangunan Gereja Kalam Kudus Sorong yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp10 miliar sejak 2018.

Menurut Lex Wu, pembangunan tersebut dijalankan tanpa keterbukaan Rencana Anggaran Biaya maupun Laporan Pertanggungjawaban, sehingga kritik orang tua justru dibalas dengan sentimen personal.

Sentimen itu, kata dia, berujung pada tindakan diskriminatif terhadap anak berusia sembilan tahun, Marisca Karyn Anggawan, yang dikeluarkan secara sepihak dari SD Kalam Kudus Sorong.

Tak hanya dikeluarkan, Karyn juga dilaporkan ditolak saat pendaftaran ulang dan mengalami penahanan data Dapodik, sehingga kehilangan hak mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

PASTI Indonesia mengungkap hasil pemeriksaan psikologis resmi pada Oktober 2025 yang menyatakan Karyn mengalami gangguan stres pascatrauma atau PTSD akibat tekanan dan stigma sosial di lingkungan sekolah.

Dalam asesmen tersebut terungkap dugaan kekerasan psikis oleh seorang guru yang mempermalukan Karyn di hadapan siswa lain saat ibadah sekolah, hingga membuatnya menangis dan mengalami trauma mendalam.

Di saat kondisi psikologis anak memburuk, pihak sekolah justru tampil di ruang publik dengan tudingan bahwa korban malas, sering terlambat, dan kerap absen—narasi yang dinilai sebagai fitnah dan kampanye hitam.

PASTI Indonesia juga menyoroti sikap aparat penegak hukum di Papua Barat Daya. Sejumlah laporan keluarga korban, mulai dari dugaan pelanggaran ITE hingga perlindungan anak, dihentikan penyelidikannya.

Bahkan, laporan intimidasi massa di rumah keluarga disebut ditolak, sementara aparat diduga ikut membangun narasi yang melemahkan posisi korban.

PASTI Indonesia menegaskan kasus ini merupakan ujian serius bagi komitmen perlindungan anak dan reformasi penegakan hukum. Diskriminasi pendidikan, kekerasan psikis, dan fitnah publik terhadap anak, menurut mereka, tidak boleh dibiarkan.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More