Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Menkeu Purbaya: Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kokoh


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemerintah menegaskan kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam posisi yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak nilai tukar yang masih membayangi berbagai negara. Keyakinan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menghadiri pertemuan bersama pimpinan DPR RI dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Pertemuan yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi itu membahas perkembangan ekonomi nasional sekaligus langkah menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

Menurut Purbaya, sejumlah indikator menunjukkan perekonomian Indonesia masih berada pada jalur yang sehat. Dari sisi fiskal, pemerintah tetap menjalankan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati dan berkelanjutan.

“Dari pertemuan APBN KiTa kemarin sudah kelihatan fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada,” ujar Purbaya.

Sinkronisasi Kebijakan Jadi Fokus Utama

Purbaya menilai kekuatan fundamental ekonomi menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi tekanan eksternal yang berasal dari perlambatan ekonomi global maupun volatilitas pasar keuangan internasional.

Karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras. Sinergi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi.

“Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan bank sentral supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah,” jelasnya.

Stabilitas Rupiah Diharapkan Jaga Daya Beli

Menkeu optimistis koordinasi yang semakin erat antara pemerintah dan bank sentral akan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka menengah. Stabilitas kurs dinilai memiliki dampak langsung terhadap kepastian usaha dan harga kebutuhan masyarakat.

“Dengan nanti kebijakan yang bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil, sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, stabilitas ekonomi tidak hanya penting di level makro, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan fiskal yang sehat, koordinasi kebijakan yang kuat, serta kepercayaan pasar yang tetap terjaga, pemerintah meyakini ekonomi Indonesia memiliki fondasi yang cukup kokoh untuk menghadapi tantangan global sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Gerakan Yuk Haji Dorong Perencanaan Keuangan Haji Lebih Realistis


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Tingginya keinginan masyarakat Muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji ternyata belum sepenuhnya diikuti kesiapan finansial yang memadai. Survei terbaru yang dilakukan Muslim Pro mengungkap sekitar 65% responden mengaku jarang bahkan tidak pernah menabung secara rutin untuk kebutuhan haji maupun umrah, meskipun ibadah tersebut menjadi salah satu tujuan hidup yang penting bagi mereka.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara niat dan kesiapan dalam mewujudkan perjalanan spiritual ke Tanah Suci. Ketidakpastian kondisi keuangan dan prioritas kebutuhan sehari-hari menjadi faktor utama yang membuat banyak masyarakat menunda langkah awal mempersiapkan dana haji.

Ketidakstabilan Pendapatan Jadi Hambatan Utama

Hasil survei juga mengungkap bahwa 83% responden yang mengalami kesulitan menabung untuk tujuan keagamaan menyebut ketidakstabilan pendapatan sebagai kendala terbesar. Di sisi lain, kebutuhan rumah tangga masih menjadi prioritas utama di berbagai kelompok usia dan tingkat penghasilan.

Meski demikian, semangat untuk mempersiapkan ibadah tetap tinggi. Lebih dari 81% responden menyatakan membutuhkan solusi yang dapat membantu mereka merencanakan tabungan haji, umrah, dan tujuan keuangan syariah lainnya secara lebih mudah dan terarah.

Melihat kondisi tersebut, Muslim Pro bersama PT Bank Maybank Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah meluncurkan gerakan #YukHaji sekaligus membuka pendaftaran Kajian Akbar “Langkah Baik” yang akan digelar di Jakarta pada 28 Juni 2026. Kegiatan ini terbuka untuk umum dengan kapasitas hingga 600 peserta.

Edukasi Agar Niat Berhaji Menjadi Aksi Nyata

Group Managing Director Muslim Pro, Nafees Khundker, mengatakan tantangan utama masyarakat bukan semata-mata soal kemampuan finansial, melainkan bagaimana memulai langkah pertama secara konsisten.

“Salah satu temuan paling menarik adalah banyak responden sebenarnya telah mengetahui adanya sarana untuk membantu perencanaan haji dan umrah, namun belum mulai menabung secara konsisten. Ini menunjukkan tantangannya bukan pada niat, melainkan menemukan cara yang praktis untuk memulai,” ujarnya saat Gathering Media di Jakarta, Senin (8/6/26).

Menurut Nafees, banyak rencana berhaji tertunda karena berbagai tuntutan kehidupan, mulai dari kebutuhan keluarga hingga komitmen keuangan lainnya. Karena itu, masyarakat didorong untuk memulai dari langkah kecil yang realistis dibanding menunggu kondisi yang dianggap sempurna.

Amanah Pro Permudah Perencanaan Haji

Inisiatif tersebut didukung Amanah Pro, platform perencanaan haji dan umrah berbasis syariah hasil kolaborasi Muslim Pro dan Maybank Syariah yang diluncurkan pada Mei 2026. Platform ini memungkinkan pengguna menetapkan target perjalanan ibadah, membangun kebiasaan menabung, dan memantau perkembangan dana secara digital.

Direktur Perbankan Syariah Maybank Indonesia, Romy H. Buchari, menegaskan bahwa dana yang disimpan melalui Amanah Pro ditempatkan pada rekening syariah yang diawasi regulator sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah.

“Keinginan masyarakat untuk berhaji sudah sangat kuat. Tantangannya adalah memulai dan menjaga konsistensi. Melalui kolaborasi ini, kami ingin membantu masyarakat mengubah aspirasi berhaji menjadi rencana nyata melalui persiapan keuangan yang terstruktur, realistis, dan berkelanjutan,” kata Romy.

Melalui Amanah Pro, masyarakat dapat mulai menabung untuk tujuan haji dengan setoran awal Rp200.000. Platform tersebut kini tersedia melalui App Store dan Google Play Store sebagai bagian dari upaya memperluas akses perencanaan keuangan syariah bagi calon jemaah haji Indonesia.

Penulis Lakalim Adalin 
Editor Arianto 


Share:

Surat Somasi dan Konsekuensi Hukum yang Wajib Dipahami


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Surat somasi kerap menjadi langkah awal dalam berbagai sengketa hukum di Indonesia, mulai dari perkara utang-piutang, pelanggaran kontrak bisnis, hingga dugaan perbuatan melawan hukum. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang menganggap surat somasi tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat diabaikan begitu saja.

Pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, surat somasi memiliki kedudukan hukum yang jelas dan dapat menjadi dasar penting dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Karena itu, memahami akibat hukum mengabaikan surat somasi menjadi hal yang penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perselisihan.

Surat Somasi Memiliki Dasar Hukum

Secara hukum, somasi merupakan teguran tertulis yang dikirimkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang dianggap melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang ditegur untuk memenuhi kewajibannya sebelum sengketa dibawa ke jalur litigasi.

Dasar hukum somasi mengacu pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan demikian, keberadaan surat somasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari mekanisme hukum yang diakui.

Risiko Jika Surat Somasi Diabaikan

Mengabaikan surat somasi dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum. Pertama, penerima somasi dapat dianggap lalai atau berada dalam kondisi in mora. Status tersebut sering dijadikan bukti bahwa pihak terkait tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

Kedua, pengabaian somasi membuka peluang bagi pengirim untuk mengajukan gugatan ganti rugi, termasuk tuntutan biaya perkara dan kerugian lainnya yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan.

Ketiga, sikap tidak kooperatif terhadap somasi dapat memperburuk posisi hukum penerima di hadapan hakim. Dalam praktik peradilan, itikad baik sering menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara.

Potensi Berlanjut ke Proses Pidana

Dalam kondisi tertentu, pengabaian somasi juga dapat menjadi pintu masuk bagi langkah hukum lanjutan. Misalnya pada perkara yang mengandung unsur penipuan atau penggelapan, sengketa yang semula bersifat perdata dapat berkembang menjadi persoalan pidana.

Karena itu, penyusunan surat somasi harus dilakukan secara cermat. Identitas para pihak, dasar hukum, uraian pelanggaran, tuntutan yang jelas, batas waktu yang wajar, serta metode pengiriman yang dapat dibuktikan menjadi unsur penting agar somasi memiliki kekuatan hukum yang optimal dan tidak melemahkan posisi pengirim di kemudian hari.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Dugaan Manipulasi Harga Ekspor Sawit, Dua Raksasa Masuk Penyelidikan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemerintah mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai ekspor minyak sawit yang melibatkan sejumlah eksportir besar nasional. Temuan awal menunjukkan adanya indikasi under-invoicing dan transfer pricing yang berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga triliunan rupiah.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa dari sampel acak terhadap 10 eksportir sawit terbesar Indonesia, seluruhnya ditemukan memiliki pola transaksi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan tersebut, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai US$84 juta atau sekitar Rp1,49 triliun.

Modus Dugaan Manipulasi Nilai Ekspor Sawit

Berdasarkan temuan pemerintah, praktik yang diduga terjadi dilakukan melalui perusahaan afiliasi di luar negeri, khususnya di Singapura. Dalam skema tersebut, komoditas sawit diekspor dari Indonesia dengan harga yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya.

Setelah itu, perusahaan afiliasi menjual kembali produk yang sama ke negara tujuan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Selisih harga tersebut diduga menjadi celah yang menyebabkan nilai ekspor Indonesia tercatat lebih rendah dibandingkan transaksi riil di pasar internasional.

Purbaya menjelaskan, salah satu contoh yang ditemukan menunjukkan laporan ekspor dari Indonesia hanya sebesar US$2,6 juta. Namun, data impor dari Amerika Serikat mencatat nilai barang yang sama mencapai US$4,2 juta.

Dalam kasus lain, nilai ekspor yang dilaporkan sebesar US$1,44 juta tercatat berubah menjadi sekitar US$4 juta pada negara tujuan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya selisih nilai yang bahkan mencapai lebih dari 200 persen.

Pemerintah Perkuat Pengawasan Digital

Selama ini praktik semacam itu dinilai sulit dideteksi karena otoritas hanya mengacu pada data ekspor dalam negeri. Sementara transaksi lanjutan yang terjadi di luar negeri tidak selalu dapat dipantau secara langsung.

Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah kini mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), pelacakan pergerakan kapal secara individual, serta pencocokan data perdagangan lintas negara.

Dua Perusahaan Besar Masuk Penyelidikan

Dari jajaran perusahaan sawit terbesar Indonesia, dua perusahaan disebut telah masuk tahap penyelidikan, yakni Wilmar International dan Musim Mas.

Pemerintah juga menyiapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi perdagangan sekaligus menutup celah praktik manipulasi harga ekspor yang berpotensi merugikan negara.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Konflik Timur Tengah Memanas, Iran Klaim Serang Target Militer


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menyatakan bahwa serangan yang dilakukan Angkatan Bersenjata Iran terhadap sejumlah sasaran militer di wilayah utara Palestina yang diduduki pada Minggu (7/6/2026) merupakan tindakan yang didasarkan pada hak membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (8/6/2026), Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyebut langkah tersebut diambil setelah terjadinya pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata yang disepakati pada 8 April 2026. Iran juga menuduh adanya tindakan agresif berkelanjutan yang dilakukan rezim Zionis terhadap Lebanon dan Republik Islam Iran.

Iran Klaim Hadapi Agresi Berkelanjutan

Menurut pernyataan tersebut, selama dua pekan terakhir Iran mengklaim menjadi sasaran berbagai serangan terhadap kapal-kapal dan sejumlah target strategis di wilayah selatan negaranya. Teheran menilai serangan itu melibatkan kerja sama antara Israel dan militer Amerika Serikat.

Selain itu, Iran juga menuduh kedua pihak terlibat dalam tindakan yang disebut sebagai perompakan maritim terhadap kepentingan nasional Iran. Kondisi tersebut, menurut pemerintah Iran, menjadi dasar bagi pelaksanaan operasi militer yang diumumkan pada akhir pekan lalu.

"Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dalam pelaksanaan hak inheren untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyerang sejumlah sasaran militer di wilayah utara Palestina yang diduduki," demikian bunyi pernyataan resmi Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta.

Soroti Peran Amerika Serikat

Iran juga menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata di Lebanon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada April 2026.

Karena itu, Teheran menilai Pemerintah Amerika Serikat memiliki tanggung jawab langsung atas berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dituduhkan kepada Israel. Menurut Iran, setiap dampak yang muncul akibat pelanggaran tersebut, termasuk meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, tidak dapat dilepaskan dari peran Washington.

Peringatan Keras untuk Israel

Dalam pernyataannya, Kedutaan Besar Republik Islam Iran kembali menegaskan komitmen negara tersebut untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya. Iran memperingatkan bahwa setiap tindakan provokatif maupun agresif terhadap Lebanon dan Iran akan mendapat respons militer yang tegas.

Pemerintah Iran menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran siap memberikan respons menyeluruh terhadap setiap ancaman yang dinilai mengganggu kedaulatan dan keamanan nasional negara tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Rights Issue Dorong Pemulihan BAJA, Rugi Bersih Susut 35 Persen


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) mencatat perbaikan kinerja BAJA 2025 membaik setelah rights issue yang dilakukan perseroan. Langkah penguatan permodalan tersebut berhasil memperbaiki struktur keuangan perusahaan sekaligus mengurangi tekanan kerugian yang selama beberapa tahun membebani kinerja emiten baja tersebut.

Dalam Public Expose di Jakarta, Senin (7/6/2026), Corporate Secretary BAJA, Handaja Susanto menjelaskan bahwa penjualan bersih sepanjang 2025 mencapai Rp824,22 miliar atau meningkat 4,56 persen dibandingkan Rp788,26 miliar pada tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan turut mendorong laba bruto melonjak menjadi Rp24,51 miliar dari Rp9,67 miliar pada 2024.

Laba Operasi Berhasil Berbalik Positif

Perbaikan paling menonjol terlihat pada tingkat operasional. BAJA membukukan laba operasi sebesar Rp7,60 miliar pada 2025, berbanding terbalik dengan rugi operasi Rp13,01 miliar pada tahun sebelumnya.

Pencapaian tersebut mencerminkan efektivitas program efisiensi yang dijalankan perusahaan, termasuk pengendalian biaya produksi dan peningkatan kualitas penjualan. Meski demikian, beban keuangan dan dampak selisih kurs masih menekan kinerja laba bersih.

Kerugian sebelum pajak tercatat Rp34,78 miliar, membaik dibandingkan rugi sebelum pajak sebesar Rp57,25 miliar pada 2024. Sementara itu, rugi bersih tahun berjalan menyusut menjadi Rp36,42 miliar dari Rp56,68 miliar pada tahun sebelumnya, atau turun sekitar 35,75 persen secara tahunan.

Rights Issue Perkuat Struktur Permodalan

Handaja menilai rights issue menjadi faktor utama yang mendukung pemulihan fundamental perusahaan. Aksi korporasi tersebut mendorong peningkatan ekuitas dari Rp29,93 miliar menjadi Rp509,43 miliar.

Pada saat yang sama, total liabilitas turun signifikan dari Rp639,41 miliar menjadi Rp161,68 miliar. Dampaknya, rasio utang terhadap ekuitas (DER) merosot tajam dari 21,36 kali menjadi hanya 0,32 kali. Beban akrual juga berkurang Rp135,82 miliar, terutama berasal dari penurunan kewajiban bunga dan penyesuaian selisih kurs.

Fokus Produk Bernilai Tambah Tinggi

Selain memperkuat modal, BAJA mengembangkan produk bernilai tambah melalui spesifikasi Project Grade Saranalume serta peluncuran Saranacolor Extra dengan teknologi Super Durable Polyester. Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan margin usaha dan memperkuat daya saing di pasar baja lapis nasional.

Target Pertumbuhan pada 2026

Untuk 2026, BAJA menargetkan volume penjualan Saranalume tumbuh 10 persen dengan kenaikan harga sekitar 5 persen. Penjualan Saranacolor diproyeksikan meningkat 20 persen dengan kenaikan harga sekitar 6 persen.

Kinerja kuartal I 2026 menunjukkan sinyal positif. Penjualan bersih mencapai Rp250,11 miliar atau melonjak 38,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Volume penjualan meningkat 44,69 persen menjadi 16,82 juta kilogram.

Dengan struktur modal yang lebih sehat pasca-rights issue serta pertumbuhan operasional yang terus membaik, BAJA optimistis dapat melanjutkan tren pemulihan kinerja dan memperkuat posisinya di industri baja nasional sepanjang 2026.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

Strategi Efisiensi Berbuah Manis, Laba ISEA Melesat 1.406 Persen


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) membukukan pertumbuhan kinerja yang signifikan sepanjang Tahun Buku 2025. Perseroan berhasil mencatat pendapatan sebesar Rp564,2 miliar atau meningkat 74,9 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp322,6 miliar.

Direktur Utama ISEA, Ibnu Syena Alfitra, mengungkapkan capaian tersebut dalam Public Expose yang digelar di Jakarta, Senin (8/6/2026). Menurutnya, peningkatan kinerja ISEA 2025 ditopang oleh pertumbuhan ekspor, efisiensi operasional, serta optimalisasi fasilitas produksi dan penyimpanan.

Pendapatan dan Laba Tumbuh Signifikan

Selain kenaikan pendapatan, perseroan juga mencatat laba kotor sebesar Rp111,9 miliar atau meningkat sekitar 48 persen dibandingkan Rp75,6 miliar pada 2024.

Lonjakan paling mencolok terjadi pada laba bersih yang mencapai Rp5,27 miliar. Angka tersebut melonjak sekitar 1.406 persen dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang hanya Rp348 juta.

"Kinerja positif ini didukung oleh peningkatan margin usaha, efisiensi biaya, dan optimalisasi kapasitas operasional perusahaan," ujar Ibnu Syena Alfitra dalam paparannya.

Ekspor AS dan Jepang Jadi Motor Pertumbuhan

Perseroan menyebut peningkatan volume ekspor menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan. Pasar Amerika Serikat dan Jepang masih menjadi kontributor terbesar terhadap penjualan perusahaan.

ISEA saat ini didukung kapasitas pengolahan mencapai 70 ton per hari serta fasilitas cold storage berkapasitas 2.700 ton. Meningkatnya permintaan pasar global terhadap produk perikanan turut memperkuat kinerja operasional sepanjang tahun.

Efisiensi dan Margin Jadi Kunci

Manajemen menjelaskan bahwa pertumbuhan laba ditopang oleh beberapa faktor utama, yakni perbaikan harga jual, bauran produk yang lebih menguntungkan, serta pengendalian biaya produksi.

Selain itu, efisiensi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead berhasil dilakukan melalui optimalisasi proses produksi dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif. Perseroan juga meningkatkan utilisasi fasilitas produksi dan penyimpanan guna menekan biaya tetap per unit.

Struktur Keuangan Makin Solid

Dari sisi neraca, total aset ISEA meningkat menjadi Rp803,6 miliar dari Rp795,2 miliar pada tahun sebelumnya. Total ekuitas naik menjadi Rp184,6 miliar, sementara total liabilitas turun 1,9 persen menjadi Rp251,3 miliar.

Ke depan, perusahaan akan fokus memperluas pasar ekspor, menjaga profitabilitas, mengoptimalkan kapasitas produksi, memperkuat operasional, serta melanjutkan program efisiensi biaya. 

Disisi lain, Perseroan juga menempatkan peningkatan kualitas produk, penguatan sertifikasi internasional, dan penyesuaian produk sesuai kebutuhan pasar ekspor sebagai prioritas pengembangan bisnis berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

Kementan Genjot Pengembangan Tebu Nasional di 30 Kabupaten


Duta Nusantara Merdeka | Subang 
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menggelar gerakan tanam serentak komoditas perkebunan di 30 kabupaten yang tersebar pada 12 provinsi, Rabu (3/6/2026). Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat swasembada pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis sektor perkebunan.

Pelaksanaan utama kegiatan dipusatkan di Kelompok Tani Bungur Tani, Desa Pasir Bungur, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Gerakan tersebut mencakup empat komoditas unggulan, yakni tebu, kopi, kakao, dan kelapa yang dinilai memiliki kontribusi penting terhadap ketahanan pangan, energi, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Tebu Jadi Prioritas Swasembada Gula Nasional

Menteri Pertanian menegaskan pengembangan tebu menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

“Kita tidak boleh terus bergantung pada impor gula. Indonesia memiliki lahan, sumber daya manusia, dan semangat yang kuat untuk mencapai swasembada. Tanam serentak ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendorong peningkatan produksi nasional,” ujar Amran.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, memastikan lahan yang telah dialokasikan dapat ditanami secara optimal dan dipantau perkembangannya secara berkelanjutan.

Pengembangan Tebu Capai Hampir 98 Ribu Hektare

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan mengatakan pemerintah terus meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor perkebunan nasional.

Pada Tahun Anggaran 2026, Ditjen Perkebunan mengalokasikan pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektare. Jawa Barat memperoleh alokasi 8.000 hektare, sementara Kabupaten Subang mendapatkan porsi 2.013 hektare yang terdiri dari program bongkar ratoon seluas 1.763 hektare dan perluasan lahan baru 250 hektare.

Subang Jadi Kawasan Strategis Pengembangan Tebu

Kabupaten Subang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi gula nasional. Saat ini, wilayah tersebut memiliki areal tebu eksisting sekitar 3.595 hektare.

Dalam program pengembangan terbaru, setiap hektare lahan memperoleh dukungan benih sebanyak 60.000 mata tunas dan bantuan operasional setara 40 Hari Orang Kerja (HOK). Varietas tebu PSJT 941 yang digunakan memiliki potensi produksi mencapai 98,4 ton per hektare dengan rendemen gula hingga 9,64 persen.

Penanaman perdana pada gerakan tanam serentak dilakukan di lahan seluas 4,9 hektare sebagai bagian dari perluasan areal tebu baru seluas 250 hektare. Program ini diharapkan memperkuat kemitraan petani dengan dan sekaligus meningkatkan produksi gula nasional. 

Kementan berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekebun dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada gula serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Operasi Patuh 2026 Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri menegaskan pelaksanaan Operasi Patuh 2026 akan mengedepankan pendekatan humanis, preventif, dan edukatif guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Meski mengutamakan pembinaan dan edukasi, Korlantas Polri tetap memastikan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas dengan tingkat fatalitas tinggi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia.

Pendekatan Humanis Jadi Prioritas

Menurut Agus Suryonugroho, pendekatan humanis dalam Operasi Patuh 2026 menjadi prinsip utama yang diterapkan seluruh jajaran polisi lalu lintas selama pelaksanaan operasi.

“Prinsip kegiatan kita adalah mengutamakan humanis, preventif, edukasi. Tetapi pada pelanggaran-pelanggaran tertentu kami juga harus tegas. Salah satu contohnya adalah melawan arus, tidak memakai helm, menggunakan handphone saat berkendara, dan pelanggaran lainnya yang membahayakan keselamatan,” ujar Agus Suryonugroho dalam keterangannya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dalam operasi, terutama terhadap pelanggaran yang secara langsung mengancam keselamatan pengguna jalan.

Pelanggaran Berisiko Tinggi Tetap Ditindak

Korlantas menilai sejumlah pelanggaran lalu lintas masih menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan raya. Karena itu, pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm, maupun menggunakan telepon seluler saat berkendara akan menjadi perhatian khusus petugas.

Penindakan dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara.

Membangun Budaya Tertib Berlalu Lintas

Lebih jauh, Kakorlantas menegaskan bahwa Operasi Patuh 2026 tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi atau tilang. Operasi ini juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, jajaran polisi lalu lintas akan memperkuat kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendekatan persuasif kepada pengguna jalan. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan bagian penting dari upaya menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Melalui pendekatan humanis dalam Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri berharap tercipta perubahan perilaku berkendara yang lebih disiplin sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat terus ditekan.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Operasi Patuh 2026 Bidik TNKB Tak Sesuai Standar Polri


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan pelat nomor kendaraan sesuai standar Polri. Imbauan tersebut disampaikan seiring pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia pada 8 hingga 21 Juni 2026.

Korlantas menegaskan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bukan sekadar pelengkap kendaraan, melainkan identitas resmi yang diterbitkan negara dan wajib digunakan sesuai ketentuan hukum. Karena itu, setiap bentuk modifikasi yang mengubah spesifikasi resmi pelat nomor dapat dikenai sanksi.

Dasar Hukum Penggunaan TNKB

Ketentuan mengenai penggunaan TNKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Dalam Pasal 68 UU LLAJ disebutkan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan wajib dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan TNKB resmi. Pelat nomor tersebut harus memuat kode wilayah, nomor registrasi, masa berlaku, serta memenuhi standar bentuk, ukuran, bahan, warna, dan tata cara pemasangan yang telah ditetapkan.

Penerapan standar tersebut juga mendukung efektivitas sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam mengidentifikasi kendaraan secara akurat.

Bentuk Modifikasi yang Dilarang

Korlantas menemukan masih banyak pemilik kendaraan yang mengubah tampilan pelat nomor demi alasan estetika atau agar menyerupai nama tertentu. Praktik tersebut dinilai melanggar aturan.

Beberapa bentuk pelanggaran yang menjadi perhatian antara lain mengubah huruf dan angka, menggunakan font tidak standar, mengubah ukuran pelat, menghilangkan logo atau tulisan resmi Polri, memakai bahan reflektif berlebihan, hingga memasang pelat nomor pada posisi yang menyulitkan pembacaan oleh petugas maupun kamera ETLE.

Menjadi Fokus Operasi Patuh 2026

Penggunaan TNKB yang dimodifikasi, dipalsukan, ditutupi, atau dipasang tidak sesuai ketentuan menjadi salah satu sasaran penindakan dalam Operasi Patuh 2026. Penegakan hukum dilakukan melalui tilang manual maupun sistem ETLE Mobile dan ETLE Handheld.

Berdasarkan Pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009, pengendara yang menggunakan kendaraan tanpa TNKB yang ditetapkan Polri dapat dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000.

Korlantas mengimbau masyarakat menggunakan pelat nomor resmi yang diterbitkan SAMSAT. Kepatuhan terhadap aturan pelat nomor kendaraan sesuai standar Polri tidak hanya menghindarkan pengendara dari sanksi hukum, tetapi juga mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta mempermudah proses identifikasi kendaraan ketika terjadi insiden di jalan raya.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto

Share:

Peran Manusia dalam Era AI Superinteligensi Tetap Menjadi Faktor Penentu


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) kembali memicu perdebatan mengenai masa depan peran manusia dalam dunia ilmu pengetahuan. Di tengah klaim sejumlah perusahaan teknologi yang meyakini bahwa AI akan berkembang menjadi sistem superinteligensi yang mampu melampaui kemampuan para ahli, sejumlah perkembangan terbaru di bidang matematika justru menunjukkan bahwa manusia masih memegang posisi sentral dalam proses penemuan ilmiah.

Sejarah mencatat, pada 1915, Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas umum di hadapan Akademi Ilmu Pengetahuan Prusia. Temuan yang kini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sains tersebut awalnya tidak langsung mendapat sambutan luas. Kompleksitas matematika yang digunakan Einstein membuat banyak ilmuwan pada masanya kesulitan memahami implikasinya.

Lebih dari satu abad kemudian, situasi serupa muncul dalam perkembangan AI modern. Sejumlah perusahaan teknologi meyakini bahwa sistem AI masa depan akan mampu menghasilkan terobosan ilmiah setara para ilmuwan paling jenius. CEO Anthropic, Dario Amodei, bahkan pernah menggambarkan masa depan tersebut sebagai hadirnya “sebuah negara yang dipenuhi para jenius di dalam pusat data.”

Kemampuan AI di Bidang Matematika Melonjak

Perkembangan paling mencolok saat ini terlihat di bidang matematika. Banyak matematikawan mengaku terkesan sekaligus khawatir dengan peningkatan kemampuan AI dalam memecahkan persoalan matematis yang selama ini dianggap sangat rumit.

Beberapa pencapaian terbaru menunjukkan AI mampu membantu mengungkap pola dan menghasilkan dugaan baru yang sebelumnya luput dari perhatian para peneliti. Bahkan, sistem AI disebut berhasil membantah sebuah konjektur matematika yang telah bertahan selama sekitar delapan dekade.

Meski demikian, keberhasilan tersebut tidak serta-merta mengurangi peran ilmuwan manusia.

Validasi Tetap Bergantung pada Ahli

Nilai sebuah temuan matematika tetap ditentukan oleh komunitas ilmiah yang memverifikasi, menguji, dan mengembangkan hasil tersebut. Dengan kata lain, sebuah penemuan berbasis AI baru dianggap sah ketika para matematikawan dapat membuktikan dan menerima validitasnya.

Saat ini, banyak peneliti mulai memanfaatkan ide-ide yang dihasilkan AI untuk mencari solusi atas berbagai persoalan matematika lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan hubungan yang bersifat kolaboratif, bukan kompetitif.

Genius Tidak Pernah Bekerja Sendiri

Pelajaran penting juga dapat diambil dari perjalanan Einstein. Dampak besar teori relativitas tidak hanya lahir dari kecerdasan Einstein semata, tetapi juga berkat kontribusi ilmuwan lain seperti Karl Schwarzschild dan Willem de Sitter yang mengembangkan serta menerapkan teori tersebut untuk menjelaskan fenomena alam semesta, termasuk lubang hitam dan ekspansi kosmos.

Karena itu, munculnya AI superinteligensi kemungkinan tidak akan menggantikan manusia sepenuhnya. Sebaliknya, masa depan sains mungkin akan lebih ditentukan oleh mereka yang mampu memahami, mengarahkan, dan memanfaatkan kemampuan AI secara efektif.

Dalam konteks tersebut, peran manusia dalam era AI superinteligensi bukan berkurang, melainkan berubah menjadi penghubung utama antara kemampuan mesin dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Aktivitas Medsos Masuk Radar DJP, Ini Mekanisme Pengawasan Pajaknya


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan wajib pajak. Salah satu sumber informasi yang dapat digunakan adalah data terbuka yang tersedia di media sosial. Namun, aktivitas tersebut bukan berarti DJP secara langsung menagih pajak melalui unggahan konten.

Dalam praktiknya, DJP memanfaatkan berbagai metode seperti crawling data terbuka, pencocokan data (data matching), analisis digital, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara laporan perpajakan dan informasi yang tersedia di ruang publik.

Data Media Sosial Dapat Menjadi Bahan Klarifikasi

Data yang muncul di media sosial dapat menjadi petunjuk awal bagi otoritas pajak. Misalnya, seorang wajib pajak melaporkan memiliki dua cabang usaha dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun, pada saat yang sama ia mengunggah konten yang menunjukkan kepemilikan lima cabang usaha.

Apabila ditemukan indikasi perbedaan data, informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan awal untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut oleh DJP sesuai ketentuan yang berlaku.

SP2DK Menjadi Tahap Awal Pemeriksaan

Jika terdapat dugaan ketidaksesuaian antara penghasilan yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya, DJP dapat menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Melalui mekanisme tersebut, wajib pajak diminta memberikan penjelasan terkait sumber penghasilan, kepemilikan aset, maupun transaksi tertentu yang dianggap belum sejalan dengan data perpajakan yang dimiliki otoritas.

Risiko Sanksi Jika Data Tidak Sesuai

Apabila hasil klarifikasi tidak mampu menjelaskan perbedaan data yang ditemukan, DJP dapat melanjutkan proses sesuai prosedur pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP).

Selain kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak, wajib pajak juga berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa denda maupun bunga sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Waspadai Modus Penipuan Mengatasnamakan DJP

Masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Otoritas pajak tidak pernah melakukan penagihan, sinkronisasi data Coretax, maupun meminta akses sensitif seperti berbagi layar ponsel atau komputer melalui nomor pribadi ataupun panggilan WhatsApp tidak resmi.

Seluruh komunikasi resmi terkait perpajakan dilakukan melalui surat resmi dan kanal layanan resmi DJP. Karena itu, wajib pajak perlu memastikan seluruh laporan disampaikan sesuai kondisi sebenarnya sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang mengatasnamakan institusi perpajakan.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Gagasan Kepemimpinan Ahok: Transparansi hingga Gaji Aparat Naik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menawarkan konsep reformasi tata kelola pemerintahan yang berfokus pada transparansi, efisiensi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut ketiga aspek tersebut sebagai fondasi utama untuk membangun pemerintahan yang lebih akuntabel, efektif, dan mampu menekan praktik korupsi.

Gagasan kepemimpinan Ahok tersebut menitikberatkan pada perubahan sistemik, bukan sekadar pergantian figur pemimpin. Menurutnya, tata kelola yang baik harus dibangun melalui mekanisme yang mendorong setiap individu bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Transparansi Anggaran untuk Pengawasan Publik

Pilar pertama yang ditawarkan Ahok adalah penerapan sistem anggaran terbuka secara menyeluruh. Dalam konsep ini, masyarakat dapat mengakses dan memantau penggunaan uang negara secara langsung, mulai dari sumber penerimaan hingga realisasi belanja pemerintah.

Melalui keterbukaan tersebut, publik diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengawasi penggunaan dana pajak. Transparansi juga dinilai dapat mempersempit ruang penyimpangan karena setiap transaksi dan program pemerintah dapat ditelusuri secara terbuka.

Birokrasi Ramping dan Pengambilan Keputusan Lebih Cepat

Pilar kedua adalah penyederhanaan struktur pemerintahan dengan jumlah kementerian yang lebih terbatas. Ahok mengusulkan kabinet yang terdiri dari kurang dari 30 kementerian guna mengurangi tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

Menurut konsep tersebut, birokrasi yang lebih ramping akan mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta menghemat anggaran negara yang selama ini digunakan untuk mendukung struktur organisasi yang besar.

Gaji Layak Disertai Pengawasan Ketat

Pilar ketiga adalah peningkatan kesejahteraan aparatur negara, mulai dari pejabat birokrasi hingga anggota TNI dan Polri pada level bawah. Ahok menilai pemberian penghasilan yang kompetitif perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten.

Dalam kerangka tersebut, kesejahteraan dianggap sebagai instrumen untuk mengurangi dorongan melakukan penyalahgunaan wewenang. Namun, peningkatan gaji bukan menjadi solusi tunggal karena tetap harus disertai transparansi dan kontrol yang efektif.

Ahok menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang baik tidak bergantung pada hadirnya individu yang sempurna. Sebaliknya, negara perlu membangun lingkungan dan aturan yang mendorong orang biasa untuk bekerja secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab demi kepentingan publik.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Lita Gading Kritik Dugaan Penagihan Pajak Door to Door


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Psikolog klinis dan pengamat sosial Lita Gading menjadi sorotan setelah mengunggah video di media sosial yang berisi kritik terhadap dugaan kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Video tersebut memicu diskusi publik mengenai pelayanan perpajakan, etika komunikasi aparatur, serta hubungan antara negara dan masyarakat.

Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Lita menyampaikan keberatannya terhadap metode kunjungan langsung yang menurutnya dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia menilai pendekatan semacam itu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

"Kalau mau minta duit, caranya yang sopan. Jangan kayak begitu. Ditelepon balik enggak ada yang respons," ujar Lita Gading dalam video yang beredar.

Soroti Etika Pelayanan kepada Wajib Pajak

Dalam pernyataannya, Lita menekankan bahwa masyarakat pada dasarnya memahami kewajiban perpajakan sebagai warga negara. Namun, ia menilai petugas yang menjalankan tugas pelayanan publik juga perlu mengedepankan etika dan komunikasi yang baik.

Menurutnya, hubungan antara negara dan masyarakat seharusnya dibangun melalui pendekatan yang profesional dan saling menghormati. Kritik tersebut kemudian memancing beragam tanggapan dari pengguna media sosial, baik yang mendukung maupun yang menilai penagihan pajak merupakan bagian dari tugas negara.

Kritik terhadap Pengelolaan Pajak

Pada bagian lain video, Lita juga mempertanyakan manfaat yang dirasakan masyarakat dari pembayaran pajak yang telah dilakukan. Ia mengajak publik untuk mendiskusikan transparansi penggunaan pajak dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga.

"Harusnya pemerintah mikir, bukan dibebankan kepada rakyat. Apa yang kita dapat dari hasil pajak kita?" katanya.

Perdebatan yang muncul dari unggahan itu kembali menyoroti pentingnya pelayanan publik yang transparan, komunikasi yang efektif antara aparat dan masyarakat, serta perlunya edukasi perpajakan yang lebih baik. Di sisi lain, pajak tetap menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan berbagai program pelayanan publik.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Menko Polkam Minta Taruna Akmil Teladani SBY dan Prabowo


Duta Nusantara Merdeka | Magelang 
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, mengajak para taruna dan taruni Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk meneladani semangat belajar Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI Prabowo Subianto. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan kepada calon perwira TNI di Akmil, Jumat (5/6/2026).

Dalam arahannya, Djamari menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan seorang perwira tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer, tetapi juga oleh keluasan wawasan dan kemauan untuk terus belajar. Menurutnya, budaya membaca menjadi salah satu karakter yang menonjol dari para pemimpin nasional yang lahir dari lingkungan militer.

Meneladani Budaya Literasi SBY dan Prabowo

Di hadapan para taruna, Djamari mengingatkan bahwa dua presiden yang merupakan alumni Akmil, yakni SBY dan Prabowo, memiliki kesamaan penting berupa kecintaan terhadap literasi.

"Perlu diingat oleh kalian, tiga orang Presiden RI berasal dari tentara, dan dua di antaranya lahir dari tempat ini (Akmil): Presiden SBY dan Presiden Prabowo. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sangat senang membaca," ujar Djamari.

Ia kemudian mengenang pengalamannya saat bertugas bersama SBY muda dalam sebuah operasi militer. Menurut Djamari, SBY tetap menyempatkan diri membaca buku bahkan ketika berada di medan operasi.

"Bahkan di tengah operasi tersebut, beliau sering mendapatkan pasokan buku dari garis belakang yang dikirimkan oleh sang istri," kenangnya.

Sementara itu, Prabowo disebut memiliki koleksi perpustakaan pribadi yang besar dengan dominasi buku-buku sejarah peperangan dunia, ekonomi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Pangkat Harus Sejalan dengan Kualitas

Djamari menekankan bahwa kenaikan pangkat harus diiringi peningkatan kapasitas diri. Ia mengingatkan para taruna bahwa tanda kepangkatan merupakan simbol kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab yang lebih tinggi.

"Tanda pangkat itu adalah tanda kualitas. Jadi, ketika kamu berpangkat kapten, kualitasmu sebagai prajurit harus lebih tinggi dari seorang letnan," tegasnya.

Selain itu, ia meminta para calon perwira menjaga soliditas antarsesama, memperkuat sinergi dengan Polri, serta membangun kedekatan dengan prajurit dan masyarakat. Menurutnya, kekuatan TNI bertumpu pada kebersamaan dan hubungan yang kuat antara pemimpin dengan anggota yang dipimpinnya.

Sementara itu, Gubernur Akmil, Mayjen TNI Rano Tilaar, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Polkam. Ia menilai pengalaman dan pandangan yang dibagikan menjadi bekal berharga bagi para taruna maupun civitas akademika Akmil dalam membentuk calon pemimpin TNI masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Silaturahmi TNI dan Keluarga Karo Perkuat Persatuan di Pekanbaru


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Komunikasi sosial TNI dan masyarakat Karo Pekanbaru kembali diperkuat melalui kegiatan silaturahmi dan ramah tamah yang digelar Korem 031/Wira Bima. Kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat hubungan antara TNI dengan berbagai elemen masyarakat guna menjaga persatuan, kerukunan, dan stabilitas wilayah di Provinsi Riau.

Acara yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban itu dipimpin langsung Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han. Turut hadir jajaran pejabat Korem 031/WB, Ketua Persada Karo Kota Pekanbaru, pengurus inti marga-marga Karo, Ketua Pemuda Marga Silima Eduard Ginting, Pengurus Sitepu Margana, serta sejumlah tokoh masyarakat Karo.

Danrem Tekankan Pentingnya Kebersamaan

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Agustatius Sitepu menegaskan bahwa komunikasi sosial menjadi instrumen penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan sosial sekaligus menjaga kondusivitas daerah.

"Kegiatan silaturahmi seperti ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan. Melalui komunikasi yang baik, kita dapat bersama-sama menjaga persatuan, kerukunan, dan kondusivitas wilayah," ujar Danrem, Jumat (5/6/2026).

Ia menambahkan bahwa hubungan yang terjalin melalui komunikasi terbuka dapat meningkatkan rasa saling percaya serta memperkuat kolaborasi positif demi kepentingan masyarakat luas.

Apresiasi dari Persada Karo Pekanbaru

Ketua Persada Karo Kota Pekanbaru menyampaikan apresiasi kepada Korem 031/WB yang telah membuka ruang dialog dan silaturahmi bersama keluarga besar Karo. Menurutnya, hubungan baik yang telah terbina selama ini menjadi modal penting dalam memperkuat persaudaraan serta menjaga keharmonisan sosial.

Kegiatan juga diisi dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur sekaligus harapan agar seluruh pihak diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Komitmen Menjaga Harmoni

Suasana kekeluargaan semakin terasa dalam sesi ramah tamah yang dimanfaatkan para peserta untuk bertukar gagasan dan mempererat hubungan emosional. Melalui komunikasi sosial TNI dan masyarakat Karo Pekanbaru ini, Korem 031/Wira Bima berharap sinergi yang telah terbangun dapat semakin kuat sehingga mampu mendukung terciptanya situasi yang aman, damai, dan harmonis di Provinsi Riau.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

May Day 2026: Buruh Papua Tengah Kritik Keras Upah dan Kontrak Kerja


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2026 di Timika berubah menjadi panggung kritik terhadap kondisi ketenagakerjaan di Papua Tengah. Federasi Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (FSBPI) Papua Tengah menilai kesejahteraan pekerja masih tertinggal di tengah geliat pembangunan dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang di wilayah tersebut.

Dalam aksi yang digelar Kamis (1/5/2026), Sekretaris Eksekutif Partai Buruh sekaligus Ketua FSBPI Papua Tengah, Menase Ugedi Degei, menegaskan bahwa Hari Buruh bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momentum untuk mengingatkan pemerintah dan perusahaan bahwa masih banyak persoalan pekerja yang belum terselesaikan.

"Hari ini bukan sekadar libur. Hari ini kita ingat: keringat adalah harapan, langkah adalah perlawanan, suara adalah kekuatan," kata Menase dalam orasinya.

Buruh Soroti Kesenjangan antara Pertumbuhan dan Kesejahteraan

FSBPI Papua Tengah menyoroti kondisi pekerja yang dinilai belum memperoleh manfaat optimal dari aktivitas ekonomi yang berkembang di daerah tersebut. Menurut organisasi buruh itu, persoalan upah dan status kerja masih menjadi keluhan utama yang terus berulang setiap tahun.

Menase mengatakan pekerja di Papua Tengah menginginkan perlakuan yang lebih adil serta penghormatan terhadap hak-hak dasar ketenagakerjaan.

"Dengar baik-baik suara dari bawah. Kami bukan mesin, kami punya marwah. Dari Nabire, Timika, sampai Dogiyai, buruh Papua Tengah tak mau dikhianati," ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan sebagian pekerja yang menilai pembangunan ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan buruh.

Upah Tinggi di Atas Kertas, Daya Beli Masih Tertekan

FSBPI menilai besaran upah yang berlaku saat ini belum mampu mengimbangi tingginya biaya hidup di sejumlah wilayah Papua Tengah. Kondisi tersebut semakin terasa di daerah yang bergantung pada distribusi logistik berbiaya tinggi.

Data 2026 menunjukkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mimika berada di kisaran Rp4,1 juta dan menjadi yang tertinggi di Papua Tengah. Namun tingginya harga kebutuhan pokok di Timika, Dogiyai, hingga Deiyai membuat sebagian pekerja masih menghadapi tekanan ekonomi.

Selain persoalan upah, buruh juga menyoroti praktik kontrak kerja jangka pendek yang dinilai mengurangi kepastian masa depan pekerja, terutama di sektor tambang dan perkebunan.

"Upah tak cukup, kontrak seumur jagung. Tapi semangat kami tak pernah redup," kata Menase.

Peringatan bagi Pemerintah dan Dunia Usaha

May Day 2026 di Papua Tengah tidak hanya menjadi ajang solidaritas pekerja, tetapi juga pesan politik dan ekonomi kepada pemerintah serta pelaku usaha. Buruh meminta agar pertumbuhan investasi dan pembangunan daerah diikuti kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan tenaga kerja.

Menutup aksinya, Menase menegaskan bahwa pekerja Papua Tengah akan terus memperjuangkan hak-hak mereka melalui gerakan kolektif yang lebih kuat.

"Ini Papua Tengah. Tanah kami, keringat kami, suara kami. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan," tegasnya.

Peringatan Hari Buruh tahun ini sekaligus menjadi pengingat bahwa di balik angka pertumbuhan ekonomi dan besarnya potensi sumber daya alam, masih terdapat tuntutan lama yang belum terjawab: upah layak, kepastian kerja, dan keadilan bagi pekerja.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

LAPK: Pemadaman Berulang, Komitmen PLN Dipertanyakan


Padian Adi, S. Siregar (Ketua Lembaga Advokasi Dan Perlindungan Konsumen)


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Terjadinya pemadaman listrik berulang di sejumlah wilayah Sumatera Utara pasca-blackout Sumatera pada 22 Mei 2026 menimbulkan pertanyaan serius mengenai keandalan sistem kelistrikan serta efektivitas proses pemulihan yang dilakukan. Berdasarkan laporan masyarakat, pemadaman masih terjadi hingga 5–6 kali di beberapa wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, meskipun sebelumnya disampaikan bahwa sistem kelistrikan telah kembali pulih dan normal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kelistrikan belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana mestinya. Dalam perspektif pelayanan publik, keberhasilan pemulihan tidak diukur dari pernyataan bahwa sistem telah normal, melainkan dari kemampuan penyedia layanan memastikan masyarakat tidak lagi mengalami gangguan listrik secara berulang. Fakta bahwa pemadaman masih terus terjadi memperlihatkan masih adanya persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Tidak ada lagi alasan untuk menunda atau menghindari pemberian kompensasi kepada pelanggan di Sumatera Utara. Blackout yang berlangsung hingga lebih dari 27 jam di sejumlah daerah, ditambah pemadaman berulang pasca-blackout, telah menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat. Kerugian tersebut tidak hanya berupa terganggunya aktivitas rumah tangga dan usaha, tetapi juga biaya tambahan yang harus dikeluarkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan selama listrik padam.

Selain itu, muncul pertanyaan yang sangat wajar dari masyarakat. Jika pemadaman yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proses pemulihan jaringan pasca-gangguan cuaca atau pasca-blackout, mengapa pemadaman dilakukan pada malam hari? Secara logika pelayanan publik, apabila pemadaman terencana memang harus dilakukan untuk kepentingan teknis, maka waktu pelaksanaannya seharusnya dipilih dengan mempertimbangkan dampak paling kecil bagi masyarakat. Pemadaman malam hari justru menimbulkan gangguan yang lebih besar terhadap keamanan, kenyamanan, dan aktivitas masyarakat.

Masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman berulang yang masih terjadi, alasan teknis pemadaman pada malam hari, serta langkah konkret yang dilakukan untuk memastikan kondisi serupa tidak kembali terulang. Transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara layanan publik kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan.

Blackout Sumatera dan pemadaman berulang setelahnya harus menjadi momentum pembenahan serius terhadap sistem mitigasi risiko, keandalan jaringan distribusi, dan tata kelola penanganan krisis kelistrikan. Masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan, bukan sekadar janji pemulihan. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang nyata kepada pelanggan terdampak.  **
Share:

FORKABI Gelar Mubes VI, Abdul Ghoni Soroti Regenerasi Kepemimpinan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) resmi menggelar Musyawarah Besar (Mubes) VI di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Agenda organisasi masyarakat Betawi tersebut menjadi forum strategis untuk menyusun program kerja sekaligus memilih kepemimpinan baru yang akan membawa arah organisasi ke depan.

Pembukaan Mubes VI FORKABI dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kontribusi FORKABI dalam menjaga identitas budaya Betawi sekaligus mendukung pembangunan ibu kota.

Uus mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh perhatian besar terhadap keberadaan FORKABI sebagai salah satu organisasi masyarakat yang memiliki akar kuat di tengah masyarakat Betawi. Ia juga menyampaikan salam dan penghormatan dari Gubernur DKI Jakarta kepada seluruh peserta Mubes.

Pemprov DKI Dorong Persatuan dan Peran Strategis FORKABI

Menurut Uus, dinamika yang terjadi dalam organisasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh elemen organisasi harus tetap menjaga persatuan setelah proses musyawarah selesai.

“Dinamika yang terjadi di FORKABI ini bisa dilalui dengan baik. Itulah namanya demokrasi. Yang penting pada akhirnya nanti adalah kita menjadi satu kesatuan organisasi yang sama-sama membangun Jakarta menjadi kota global dan kota yang aman,” ujar Uus.

Ia menambahkan, Jakarta tidak dapat berkembang tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan Betawi. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan FORKABI dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat identitas budaya lokal.

Uus juga mengingatkan bahwa budaya Betawi memiliki posisi strategis dalam pembangunan Jakarta. Bahkan, menurutnya, pengakuan terhadap budaya Betawi telah mendapatkan landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menempatkan budaya Betawi sebagai budaya inti Jakarta.

Abdul Ghoni: FORKABI Lahir dari Semangat Reformasi

Sementara itu, Ketua Umum DPP FORKABI, Abdul Ghoni, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya lahir dari semangat reformasi dan bertujuan memperkuat posisi masyarakat Betawi dalam pembangunan daerah.

“FORKABI lahir dari reformasi. Kami hadir untuk menyatukan kekuatan masyarakat Betawi dan membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan,” kata Abdul Ghoni.

Ia menegaskan bahwa Mubes VI menjadi momentum penting untuk melanjutkan regenerasi kepemimpinan secara demokratis dan sesuai aturan organisasi. Menurutnya, setiap kader memiliki kesempatan yang sama untuk maju sebagai pemimpin selama mengikuti mekanisme yang berlaku.

Abdul Ghoni juga menekankan bahwa FORKABI merupakan organisasi yang memiliki legalitas resmi dan berkomitmen menjalankan seluruh aktivitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ke depan, FORKABI akan terus memperluas pengembangan organisasi hingga wilayah Jabodetabek guna memperkuat kontribusi masyarakat Betawi.

“Masyarakat Betawi jangan hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri, tetapi harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan dan kemajuan daerahnya,” tegasnya.

Melalui Mubes VI FORKABI 2026, organisasi tersebut berharap dapat menghasilkan program kerja yang lebih adaptif serta memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga budaya Betawi dan membangun Jakarta yang inklusif, aman, serta berdaya saing global.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

DARPA Kembangkan AI Hemat Energi untuk Medan Tempur Modern


Duta Nusantara Merdeka | Washington 
Ambisi Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasi global di bidang kecerdasan buatan (AI) kini menghadapi tantangan baru yang tidak hanya berkaitan dengan algoritma dan kapasitas komputasi, tetapi juga kebutuhan energi yang terus meningkat. Di tengah persaingan teknologi dengan Tiongkok, pemerintah AS mulai mengembangkan strategi agar sistem AI dapat beroperasi secara efektif bahkan dalam kondisi energi yang terbatas, termasuk di medan perang.

Langkah tersebut terlihat dari keputusan Departemen Energi AS pada 2025 yang menetapkan empat lokasi strategis untuk pengembangan pusat data AI dan proyek pembangkit energi. Pemerintah AS menilai penguatan infrastruktur AI menjadi bagian penting dalam menjaga keunggulan teknologi nasional sekaligus mendukung kebutuhan pertahanan masa depan.

Ketergantungan Pusat Data Dinilai Berisiko

Meski pembangunan pusat data terus dipercepat, sejumlah kalangan pertahanan menilai model tersebut menyimpan kerentanan strategis. CEO Spartan Forge sekaligus mantan perwira militer AS, Bill Thompson, memperingatkan bahwa sentralisasi komputasi dapat menciptakan titik kegagalan tunggal yang berbahaya bagi keamanan nasional.

Menurut Thompson, serangan terhadap infrastruktur kelistrikan atau jaringan pendukung pusat data berpotensi melumpuhkan operasional AI yang menjadi tulang punggung berbagai program strategis. Karena itu, militer membutuhkan teknologi komputasi yang dapat beroperasi secara mandiri di lapangan tanpa ketergantungan penuh pada pusat data raksasa.

"Ketahanan sistem menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kemampuan komputasi itu sendiri," tegas Thompson.

DARPA Ubah Paradigma Pengembangan AI

Menjawab tantangan tersebut, Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) meluncurkan program Mapping Machine Learning to Physics (ML2P). Program ini berupaya mengubah pendekatan pengembangan AI dengan menempatkan konsumsi energi sebagai parameter utama, sejajar dengan akurasi dan performa model.

Dipimpin Program Manager Matthew Marge, ML2P menggunakan pendekatan Pareto Frontier untuk menyeimbangkan kebutuhan performa AI dengan ketersediaan daya. Konsep ini memungkinkan operator memilih model AI yang paling efektif sesuai kapasitas energi yang tersedia di lapangan.

Persaingan AI Berubah Menjadi Perebutan Infrastruktur

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kompetisi AI global tidak lagi semata-mata soal kecanggihan model bahasa atau kemampuan komputasi, tetapi juga menyangkut kemandirian energi dan ketahanan infrastruktur.

Spartan Forge, misalnya, memilih membangun server dan sistem komputasinya sendiri tanpa bergantung pada penyedia layanan besar. Model ini dipandang sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok eksternal yang berpotensi menjadi titik lemah dalam situasi konflik.

Di tengah meningkatnya rivalitas teknologi global, penguasaan AI militer hemat energi Amerika Serikat kini dipandang sebagai faktor strategis yang dapat menentukan keseimbangan kekuatan pada era peperangan modern.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 ~||~ 1 Syawal Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025 ~||~ Muhammadiyah Luncurkan Ojek Online ZENDO ~||~ 140 Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP ~||~ Prabowo Subianto Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025 - 2030 ~||~ Praperadilan Hasto Kristianto Di Tolak ~||~ #INDONESIADAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Affandi Affan Agama Agraria AIDS Air Air Bersih Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Boardgame Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dikdasmen Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym H Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karang Taruna Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kisaran Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas LAPK Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka mak Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Manggarai Barat Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak ment Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Nasional pers Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padanglawas Utara Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Paluta Pameran PAN Pancasila pangan Papua Parawisata Pariwisata Partai Amanat Nasional Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PCM Medan Denai PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perang Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PLN PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa SD Muhammadiyah 19 SD Terpadu 23 Medan Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serambi Law Firm Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone SMP Muhammadiyah 48 Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumur Bor Sumut Sunat Massal Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang TimurTengah Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

PAGAR LAUT

Pagar Laut yang terjadi di Tangerang Memang Membuat Heboh Indonesia, Apalagi Ada Sertifikatnya, Berarti Sudah Ada IzinnyaRakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Apalagi Kalau Udara Mau DipagarBagai Tersambar Petir Mendengar Pagar-Pagaran .

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PAGAR LAUT INDONESIA

~> Sekarang Lagi Heboh Tentang Pagar Laut Yang Terjadi Di Indonesia

<~ Memang Harus Jelas Apa Maksudnya Laut Dipagar, Karena Seharusnya Yang Dipagar itu Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain

Link Terkait

close
Banner iklan disini