Kemendikdasmen Evaluasi Regulasi: Hapus Aturan Tumpang Tindih Pendidikan

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menata ulang regulasi pendidikan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum kuat, jelas, dan benar-benar bisa diterapkan di lapangan.

Penyusunan peraturan kini dituntut lebih terkoordinasi. Fokus utamanya adalah berbasis kebutuhan nyata masyarakat, sehingga setiap pasal yang lahir mudah diakses dan dipahami secara luas oleh publik.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamenikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh. Inventarisasi aturan lama menjadi prioritas agar tidak ada lagi regulasi yang tumpang tindih atau saling berbenturan.

"Kita perlu memastikan semua aturan selaras dengan kewenangan pendidikan dasar dan menengah," ujar Atip dalam Rapat Koordinasi Program Penyusunan Peraturan di Bekasi, Rabu (4/2).

Atip mengingatkan agar proses legislasi di internal kementerian berjalan tertib. Unit utama fokus pada substansi teknis, sementara Biro Hukum berperan menjaga konsistensi penormaan agar tidak memicu konflik kewenangan di kemudian hari.

Menurutnya, setiap regulasi harus melewati regulatory impact assessment yang ketat. Artinya, aturan tidak boleh sekadar tertulis, tapi harus memiliki parameter penilaian serta tujuan dan kemanfaatan yang jelas bagi dunia pendidikan.

Senada dengan itu, Sekjen Kemendikdasmen Suharti menyebut peraturan menteri adalah instrumen strategis. Keberhasilan target pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada anggaran, melainkan juga pada ketepatan landasan hukum yang digunakan.

Suharti optimis, pembenahan ini akan mendongkrak indeks kualitas kebijakan kementerian. Ia meminta seluruh unit kerja aktif berdiskusi konstruktif dalam menyusun rencana peraturan menteri agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas tinggi.

Kepala Biro Hukum Kemendikdasmen, Muhammad Ravii, menambahkan bahwa koordinasi ini bertujuan menyelaraskan materi muatan dengan kebijakan pusat. Langkah ini penting untuk menghimpun masukan teknis dari berbagai unit kerja terkait.

Di sisi lain, Biro Hukum resmi memperkenalkan wajah baru laman JDIH Kemendikdasmen. Platform ini kini tampil lebih modern dan informatif demi meningkatkan kualitas layanan informasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui penataan sistematis ini, Kemendikdasmen berkomitmen membangun fondasi pendidikan yang bermutu. Kebijakan yang memiliki kepastian hukum diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan layanan pendidikan merata untuk semua.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ketua MA Tegaskan Reformasi Budaya Peradilan Dimulai dari Pimpinan

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial digelar di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Jumat (6/2), diikuti pimpinan dan aparatur peradilan tingkat banding serta tingkat pertama.

Acara tersebut menghadirkan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Sunarto, sebagai narasumber utama yang menekankan penguatan integritas, etika profesi, dan pembenahan budaya kerja di lingkungan peradilan.

Dalam pemaparannya, Prof. Sunarto menyoroti perlunya perubahan pola pikir yang selama ini masih bertahan di sebagian institusi peradilan, khususnya relasi hierarkis yang keliru.

Ia menegaskan, budaya bawahan melayani pimpinan secara tidak proporsional harus ditinggalkan, karena bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan independensi lembaga peradilan.

Menurutnya, perubahan budaya organisasi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparatur di lapisan bawah, melainkan harus dimulai dari jajaran pimpinan sebagai teladan.

“Pimpinan harus menjadi contoh. Jika ingin perubahan, maka perubahan itu harus terlihat dari atas,” tegasnya dalam forum pembinaan tersebut.

Prof. Sunarto juga menguraikan bahwa praktik korupsi di lingkungan birokrasi, termasuk peradilan, umumnya dipicu oleh tiga faktor utama: kesempatan, kebutuhan, dan keserakahan.

Namun, ia menilai faktor kebutuhan seharusnya tidak lagi menjadi alasan, mengingat kesejahteraan aparatur peradilan telah ditingkatkan secara signifikan oleh negara.

Dengan demikian, jika praktik korupsi masih terjadi, persoalan utamanya terletak pada terbukanya kesempatan serta lemahnya integritas personal yang berujung pada keserakahan.

Karena itu, pimpinan satuan kerja diminta bersikap proaktif dalam mengingatkan jajaran di bawahnya, sekaligus menjaga konsistensi sikap dalam menjalankan nilai integritas dan etika kerja.

Ia menekankan, kepemimpinan yang kuat dan bersih akan menciptakan iklim kerja yang sehat, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan.

Ke depan, Mahkamah Agung juga mengarahkan kebijakan promosi, mutasi, dan penempatan aparatur peradilan agar semakin berbasis pada hasil profiling Badan Pengawasan.

Rekam jejak integritas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap kode etik akan menjadi faktor penentu dalam sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan peradilan.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat reformasi internal peradilan, sekaligus memastikan setiap aparatur yang menduduki jabatan strategis memiliki integritas yang teruji.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ketua MA Prof Sunarto: Hapus Mentalitas Dilayani, Perangi Korupsi Yudisial

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Ketua Mahkamah Agung, Prof Sunarto, memberikan arahan tegas di hadapan pimpinan pengadilan tingkat banding dan pertama seluruh Indonesia. Pembinaan teknis ini digelar di Yogyakarta pada Jumat (6/2).

Dalam arahannya, Prof Sunarto menyoroti fluktuasi kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga peradilan. Ia meminta seluruh aparatur tanpa terkecuali untuk menjauhi segala bentuk pelayanan yang bersifat transaksional.

Meski saat ini generasi muda memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja MA, Sunarto mengingatkan agar tidak terlena. Menjaga kepercayaan masyarakat adalah tantangan yang harus dijawab dengan integritas setiap harinya.

Ia menekankan pentingnya budaya saling mengoreksi antar-pimpinan dan bawahan. Menurutnya, pembenahan internal tidak akan berhasil jika masing-masing individu merasa tabu untuk memberikan teguran demi kebaikan institusi.

"Mari kita utuhkan kembali lembaga ini. Perjuangan menjaga muruah harus dilakukan bersama-sama dengan penuh pengorbanan," tegas Sunarto di hadapan para Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri.

Salah satu poin tajam yang ia sampaikan adalah mengenai perubahan pola pikir. Ia mendesak agar budaya minta dilayani segera ditinggalkan dan diganti dengan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Transformasi mindset ini, menurutnya, harus dimulai dari puncak kepemimpinan di Mahkamah Agung. Teladan tersebut kemudian harus menetes ke tingkat banding, tingkat pertama, hingga menyentuh aparatur di garda terdepan.

Terkait isu korupsi yudisial, Prof Sunarto membedah tiga akar masalah utama: kebutuhan, kesempatan, dan keserakahan. Ketiga faktor inilah yang selama ini menggerus kepercayaan publik terhadap integritas dunia peradilan.

Ia menginstruksikan agar setiap pimpinan aktif membentengi anak buahnya dari perbuatan tercela. Pembiaran terhadap kebiasaan buruk hanya akan membuat perilaku tersebut mengakar menjadi karakter yang sulit diubah.

Penekanan terakhirnya adalah soal peran role model. Pimpinan di daerah wajib menjadi contoh nyata, memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik lancung yang merusak martabat benteng keadilan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

 

Read More

Kawal Proyek Strategis, KKP Gandeng Kejagung dan BPKP Perkuat Pengawasan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi mempererat sinergi dengan Kejaksaan Agung dan BPKP. Langkah ini diambil untuk membangun sistem pengawasan intern yang lebih preventif dan kolaboratif.

Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan dokumen kerja sama di sela Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itjen KKP 2026 di Jakarta, Kamis (5/2). Momentum ini menjadi krusial bagi tata kelola kementerian.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa peran Kejagung dan BPKP sangat strategis. Pasalnya, beban tugas KKP ke depan diprediksi akan semakin berat dengan berbagai proyek besar.

Beberapa agenda prioritas mencakup pembangunan lanjutan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga pengadaan 1.500 unit kapal perikanan. Selain itu, terdapat rencana revitalisasi tambak di Pantura seluas 20.000 hektare.

Rakerwas tahun ini tak sekadar seremonial, melainkan upaya menyelaraskan arah kebijakan. Pengawasan kini tidak hanya fokus pada kepatuhan administratif, melainkan sejak tahap perencanaan guna menekan risiko kegagalan program.

Pendekatan ini menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara, terutama pada sektor berisiko tinggi. KKP juga tengah memacu proyek tambak udang skala besar di Waingapu dan Kawasan Industri Garam Nasional.

Irjen KKP, Ade Tajudin Sutiawarman, menyebut pengawasan intern harus memposisikan diri sebagai mitra strategis manajemen. Artinya, fungsi audit harus hadir sejak awal proyek, bukan sekadar menjadi pemeriksa di akhir.

"Sinergi dengan Kejaksaan dan BPKP adalah instrumen pencegahan," ujar Ade. Ia berharap kerja sama ini memastikan setiap pengadaan barang dan jasa memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan masyarakat luas.

Secara teknis, kerja sama dengan Jamdatun Kejaksaan Agung mencakup bantuan hukum dan peningkatan kompetensi SDM. Sementara dengan Jamintel, fokusnya ada pada pengamanan investasi dan proyek pembangunan yang bersifat strategis.

Di sisi lain, kolaborasi dengan BPKP diarahkan pada penguatan tata kelola manajemen risiko. Hal ini meliputi pengawasan perencanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan agar tercipta sistem pengendalian intern yang lebih solid.

Ade menambahkan, sinergi ini merupakan bagian integral dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko. Deteksi dini terhadap potensi masalah hukum dan keuangan menjadi prioritas utama perbaikan sistem.

Forum ini juga mengevaluasi hasil pengawasan tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan masa depan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk merumuskan langkah perbaikan yang lebih fokus dan terukur.

Sebagai penutup, Rakerwas membahas penyusunan pedoman teknis audit kinerja. Harapannya, audit tidak lagi kaku pada prosedur, tetapi juga menilai seberapa besar manfaat efektivitas program bagi sektor kelautan nasional.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

Read More

Segera Tayang, Film Titip Bunda di Surga-Mu Jadi Medium Refleksi Jelang Ramadan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Suasana khidmat seketika berubah haru saat lampu studio perlahan menyala. Isak tangis menyambut berakhirnya special screening film drama keluarga terbaru, "Titip Bunda di Surga-Mu".

Acara yang digelar menjelang rilis resmi pada 26 Februari 2026 ini menyisakan kesan mendalam. Para tamu undangan tampak terpaku, mencoba mencerna narasi emosional yang baru saja mereka saksikan.

Hadir di tengah kerumunan, pakar neuroparenting Dr. Aisah Dahlan memberikan sorotan khusus. Kehadirannya bersama bintang kawakan Meriam Bellina dan Acha Septriasa mempertegas bobot pesan moral dalam film ini.

Zora Vidyanata, yang merangkap sebagai penulis skenario dan pemeran, turut mendampingi produser Dono Indarto. Film ini diproyeksikan menjadi tontonan reflektif yang kuat menyambut momentum bulan suci Ramadan tahun ini.

Dr. Aisah Dahlan menyebut dinamika antara karakter Ibu Moza dan anak-anaknya sebagai potret jujur keluarga modern. Baginya, film ini bukan sekadar hiburan, melainkan medium pembelajaran komunikasi yang krusial.

"Banyak pelajaran tentang bagaimana keluarga mengatasi konflik," ujar Dr. Aisah. Ia menekankan pentingnya menyampaikan rasa sayang sebelum waktu memisahkan, sebuah pesan yang relevan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.

Reaksi penonton di dalam studio menjadi bukti nyata kekuatan cerita. Mata sembab dan genggaman tisu yang erat terlihat di hampir setiap baris kursi, menunjukkan betapa dalamnya hantaman emosional film ini.

Salah seorang penonton mengaku ingin segera menghubungi ibunya setelah keluar studio. "Film ini menyadarkan saya bahwa waktu tidak akan pernah menunggu kesibukan kita," ungkapnya dengan nada yang masih bergetar.

Secara naratif, film ini mengisahkan tiga bersaudara yang terjebak himpitan ekonomi hingga nekat merencanakan pencurian warisan. Namun, keputusan keliru tersebut justru menjadi titik balik yang mendefinisikan ulang arti kepulangan.

Diperkuat akting mumpuni Ikang Fawzi, Kevin Julio, hingga Asri Welas, "Titip Bunda di Surga-Mu" adalah sebuah ajakan untuk berdamai. Penonton diingatkan untuk tidak menunda ungkapan cinta selagi kesempatan itu masih ada.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Peringati HUT ke-80 Persit KCK, Korem 031/Wira Bima Targetkan 1.250 Kantong Darah

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Menjelang peringatan HUT ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana (KCK), aula Hotel Furaya Pekanbaru tampak dipadati peserta donor darah pada Jumat pagi, 6 Februari 2026.

Kegiatan bakti sosial yang diinisiasi Korem 031/Wira Bima ini bukan sekadar seremoni. Danrem 031/Wira Bima hadir langsung memantau jalannya aksi kemanusiaan tersebut.

Didampingi Kasrem dan jajaran staf, kehadiran Danrem mempertegas komitmen satuan dalam membantu stok darah daerah. Ketua Persit KCK Koorcab Rem 031 juga tampak mendampingi.

Sinergi lintas sektoral terlihat kental di lokasi. Berbagai elemen, mulai dari personel TNI-Polri hingga organisasi kemasyarakatan, bahu-membahu menyumbangkan darah mereka sejak pagi tadi.

Dalam sambutannya, Danrem 031/Wira Bima menegaskan bahwa aksi ini adalah bukti nyata kepedulian TNI. Persit KCK ingin memberikan dampak langsung bagi kesehatan masyarakat Riau.

Lebih dari sekadar donor darah, momen ini menjadi wadah mempererat kerja sama. TNI, pemerintah, hingga sektor swasta melebur dalam satu visi sosial yang kuat.

Dukungan pun mengalir luas. Institusi besar seperti Lanud Roesmin Nurjadin, Polda Riau, hingga berbagai rumah sakit swasta ternama turut mengerahkan anggotanya untuk berpartisipasi.

Organisasi sosial seperti PMSTI, Walubi, dan Yayasan Sumeda juga terlibat aktif. Kehadiran mereka membuktikan bahwa solidaritas kemanusiaan di Pekanbaru terjaga dengan sangat baik.

Satuan tempur seperti Yon Arhanud 13/PBY dan Kikav 6 pun tak ketinggalan. Para prajurit tampak antusias mengantre untuk diperiksa kesehatannya sebelum melakukan prosedur donor darah.

Target pengumpulan darah kali ini cukup ambisius, yakni 1.250 kantong. Jumlah ini diproyeksikan mampu menjaga ketahanan stok darah di berbagai rumah sakit mitra.

Seluruh kantong darah yang terkumpul akan segera disalurkan melalui unit transfusi darah resmi. Harapannya, ketersediaan ini bisa menjadi penyelamat bagi pasien yang membutuhkan bantuan medis darurat.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Pelaku Usaha Muara Angke Mulai Terima VMS demi Keselamatan Laut

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kesadaran pelaku usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke terhadap pentingnya penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) mulai menunjukkan peningkatan.

Perangkat pemantau kapal berbasis satelit yang sebelumnya kerap dipandang sebagai beban, kini mulai dipahami sebagai kebutuhan untuk meningkatkan keselamatan dan kepastian operasional di laut.

Perwakilan pelaku usaha Muara Angke, Nasirin, mengakui pada awalnya banyak pengusaha menolak pemasangan VMS karena dianggap menambah biaya serta urusan administrasi.

Namun, pandangan tersebut berubah seiring munculnya sejumlah insiden kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

“Saya dulu termasuk yang menentang VMS. Tapi setelah melihat banyak kecelakaan, sekarang justru saya mendorong kapal-kapal memasang VMS,” ujar Nasirin.

Pernyataan itu disampaikan dalam audiensi pelaku usaha perikanan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di kantor KKP, Kamis (5/2/2026).

Pelaku usaha lainnya, Nunung, menilai VMS membantu memantau posisi kapal secara real time dan mempermudah penanganan ketika terjadi keadaan darurat di laut.

Meski demikian, ia berharap penerapan VMS diikuti dengan perbaikan pada aspek operasional dan administrasi agar tidak membebani pelaku usaha.

“Kami sepakat menggunakan VMS. Tapi kami berharap penerapannya tidak malah memberatkan,” kata Nunung.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi perubahan sikap pelaku usaha terhadap penggunaan VMS.

Menurut Trenggono, VMS bukan semata instrumen pengawasan, melainkan alat perlindungan bagi nelayan dan kapal selama beraktivitas di laut.

“VMS itu untuk melindungi. Kalau terjadi sesuatu di laut bisa terdeteksi. Ini penting untuk keselamatan dan efisiensi operasional,” ujar Trenggono.

Ia menegaskan pemerintah terus mendorong kepatuhan penggunaan VMS, sejalan dengan penataan pelabuhan perikanan dan penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Dengan sistem pemantauan yang lebih baik, aktivitas penangkapan ikan diharapkan menjadi lebih tertib, terukur, dan mampu menekan risiko kecelakaan laut.

Trenggono juga menekankan pentingnya kekompakan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menyukseskan kebijakan sektor perikanan.

Pemerintah, kata dia, akan berupaya menghadirkan solusi, termasuk penyederhanaan perizinan serta dukungan operasional, agar kewajiban penggunaan VMS tidak menjadi beban tambahan.

Perubahan sikap pelaku usaha terhadap VMS dinilai sebagai sinyal positif bagi penguatan tata kelola perikanan nasional.

Muara Angke, sebagai salah satu sentra kapal perikanan terbesar di Indonesia, dipandang strategis dalam mendorong praktik penangkapan ikan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, keselamatan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan usaha perikanan diharapkan dapat berjalan beriringan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

KKP Dorong Produksi Garam Sepanjang Tahun lewat Teknologi Tunnel-SWRO

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat strategi peningkatan produksi dan mutu garam nasional melalui penerapan Teknologi Evaporasi Pergaraman Tunnel–Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).

Teknologi ini mengintegrasikan sistem tunnel pergaraman dengan mesin SWRO, sehingga proses produksi garam tetap dapat berjalan stabil sepanjang tahun, baik saat kemarau maupun musim hujan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan penggunaan SWRO di sektor pergaraman merupakan yang pertama diterapkan di Indonesia.

Selain meningkatkan efisiensi produksi, teknologi tersebut juga menghasilkan air bersih sebagai produk sampingan yang bermanfaat bagi wilayah pesisir dengan keterbatasan air tawar.

Koswara menyampaikan hal itu saat meninjau langsung penerapan teknologi Tunnel-SWRO di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam rangka penguatan pergaraman nasional.

Menurut Koswara, teknologi SWRO bekerja melalui proses penyaringan air laut untuk memisahkan air tawar, senyawa garam, serta zat lain yang tidak diperlukan atau berpotensi berbahaya.

Hasil proses tersebut berupa air laut bersih dengan kandungan natrium klorida murni dan tingkat kepekatan mencapai 15 derajat Baume (BE).

Kondisi bahan baku ini dinilai sangat ideal untuk langsung masuk ke tahap kristalisasi garam, tanpa melalui proses pemekatan yang panjang.

“Dengan kualitas seperti ini, proses kristalisasi dapat berlangsung lebih singkat, sekitar tiga sampai lima hari dalam kondisi normal,” ujar Koswara, Rabu (4/2).

Ia menambahkan, waktu produksi yang lebih singkat berdampak langsung pada efisiensi biaya, konsistensi hasil, serta peningkatan mutu garam yang dihasilkan.

Penerapan sistem tunnel yang terintegrasi dengan SWRO juga dipandang sebagai solusi adaptif menghadapi ketidakpastian cuaca yang selama ini menjadi kendala utama petambak garam.

Teknologi ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha pergaraman rakyat, sekaligus memperkuat daya saing garam nasional di tingkat industri.

Dari sisi pelaku usaha, Ketua Koperasi Produsen Sae Nalendra Darma Raga, Kabupaten Indramayu, Carmadi, menyebut bantuan teknologi tersebut sangat membantu petambak, terutama saat musim hujan.

Menurut Carmadi, sistem tunnel memungkinkan proses produksi tetap berjalan tanpa ketergantungan penuh pada kondisi cuaca.

“Dengan penggunaan geomembran dan sistem tunnel, garam yang dihasilkan lebih putih, bersih, dan memenuhi standar industri,” ujarnya.

Ia menyebut, dalam waktu sekitar lima hari, petambak sudah dapat melakukan panen dengan kualitas yang relatif stabil.

Carmadi berharap dukungan teknologi ini dapat mendorong semangat petambak untuk berproduksi sepanjang tahun, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Penerapan teknologi Tunnel-SWRO sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan modernisasi sektor pergaraman nasional.

Melalui inovasi yang adaptif dan berkelanjutan, KKP optimistis target swasembada garam nasional dapat dicapai tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Soegiharto Ajukan Keberatan ke Bareskrim soal SP2.Lid

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai bentuk protes hukum atas dihentikannya proses penyelidikan, Ir. Soegiharto Santoso, SH., menyampaikan surat keberatan resmi kepada Kepala Rowassidik Bareskrim Polri pada 29 Januari 2026.

Surat bernomor 120/DPP-SPRI/I/2026 itu diajukan atas kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP APKOMINDO, Wakil Ketua Umum DPP SPRI, serta Sekretaris Jenderal DPN PERATIN.

Dalam surat tersebut, Soegiharto secara tegas meminta pembatalan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SP2.Lid) atas laporan polisi yang ia ajukan pada 2021.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/0117/II/2021/Bareskrim Polri dan berkaitan dengan dugaan peristiwa pidana yang, menurutnya, belum pernah diuji secara utuh.

Dalam rilis resmi yang diterima redaksi, Soegiharto menyatakan surat keberatan turut melampirkan kembali bukti-bukti hukum substantif serta sejumlah bukti baru atau novum.

Ia menilai bukti-bukti tersebut menunjukkan indikasi kuat adanya peristiwa pidana, dugaan kriminalisasi, serta ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara.

Langkah hukum ini disebut sebagai puncak dari rangkaian upaya yang telah ditempuh, termasuk menyurati Komisi III DPR RI untuk meminta pengawasan parlemen.

“Ini ikhtiar moral untuk menjaga marwah institusi penegak hukum dan memastikan setiap warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum,” ujar Soegiharto.

Keberatan diajukan setelah ia menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas Kedua tertanggal 12 September 2025, yang baru diterimanya pada pertengahan Januari 2026.

Persoalan ini berakar sejak 2016, ketika Soegiharto dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh sejumlah pihak terkait konflik organisasi, dengan keterangan saksi yang kemudian dipersoalkan keabsahannya.

Proses hukum terhadap dirinya kala itu berjalan cepat. Dalam waktu sekitar enam bulan, perkara dinyatakan lengkap, dilimpahkan ke penuntutan, dan berujung persidangan.

Pengadilan Negeri Bantul melalui putusan tahun 2017, yang dikuatkan Mahkamah Agung pada 2018, menyatakan Soegiharto tidak bersalah dan membebaskannya dari seluruh dakwaan.

Putusan tersebut menegaskan laporan terhadap dirinya tidak berdasar hukum dan dinilai sebagai bentuk kriminalisasi.

Sebagai tindak lanjut, Soegiharto melaporkan balik para pelapor pada 2021. Namun, penanganan laporan itu berjalan lambat dan berlarut selama lebih dari dua tahun.

Penyelidikan akhirnya dihentikan pada September 2023 dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana, keputusan yang kini dipersoalkan melalui surat keberatan.

Dalam suratnya, Soegiharto menekankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya menjadi alat bukti sah dan utama dalam proses penyelidikan.

Ia juga menyoroti keterangan saksi di persidangan yang menyebut adanya pendanaan untuk memenjarakannya, yang dinilai mengindikasikan permufakatan jahat.

Selain itu, ia mengungkap dugaan pemalsuan dokumen berita acara pemeriksaan, yang telah dilaporkan sejak 2018 namun belum ditindaklanjuti.

Bukti baru lainnya menunjukkan adanya kontradiksi antara putusan pengadilan perdata, keterangan saksi, dan struktur organisasi yang tercantum dalam berbagai dokumen resmi.

Perbedaan versi tersebut, menurutnya, menguatkan dugaan keterangan palsu yang diabaikan dalam proses penyelidikan.

Soegiharto juga menyoroti dugaan conflict of interest terkait pencantuman nama seorang perwira tinggi Polri dalam dokumen pemeriksaan saksi.

Fakta tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi dan objektivitas penanganan perkara.

Dalam surat keberatan, ia meminta penyelidikan dibuka kembali, seluruh bukti lama dan novum dipertimbangkan, serta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelidik.

Ia menilai perbedaan perlakuan antara proses hukum yang menimpanya dahulu dan laporannya sebagai korban mencerminkan praktik standar ganda.

“Perjuangan ini bukan semata kepentingan pribadi, melainkan pengingat bahwa hukum tidak boleh tunduk pada rekayasa dan kekuasaan,” tegasnya.

Surat keberatan tersebut ditembuskan kepada Kapolri, Irwasum, Kabareskrim, Divisi Propam, Divisi Hukum Polri, serta sejumlah organisasi terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

KKP Paparkan Hasil Ekspedisi Romang–Damer, Ekosistem Laut Tangguh

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Yayasan WWF Indonesia memaparkan hasil Ekspedisi Kawasan Konservasi Kepulauan Romang dan Damer, Maluku Barat Daya, yang digelar selama satu bulan sepanjang Oktober hingga November 2025.

Temuan ekspedisi ilmiah tersebut memperkuat posisi perairan Maluku Barat Daya sebagai salah satu ekosistem laut paling resilien di dunia, dengan suplai nutrisi alami dari Laut Banda dan Samudra Hindia.

Para peneliti mencatat kawasan ini berperan sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati laut global, terutama di tengah tekanan perubahan iklim yang kian intens memengaruhi ekosistem pesisir dan laut dangkal.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan pengelolaan kawasan konservasi harus berbasis data ilmiah, partisipatif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

"Hasil Ekspedisi Romang–Damer 2025 menjadi rujukan penting dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sejalan dengan implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/2).

Perairan Maluku Barat Daya juga tercatat sebagai koridor migrasi utama bagi sedikitnya 24 spesies laut dilindungi dan terancam punah, termasuk paus biru, orca, hiu martil, penyu, hingga dugong.

Ekspedisi yang berlangsung pada 3 Oktober hingga 3 November 2025 itu berhasil mengidentifikasi habitat dugong terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu yang paling signifikan di dunia.

Dalam satu lokasi pengamatan, tim peneliti mendokumentasikan keberadaan 32 individu dugong, jumlah yang tergolong sangat langka dalam studi mamalia laut skala global.

Temuan tersebut menjadi indikator kuat bahwa kualitas perairan Maluku Barat Daya masih relatif terjaga, mampu menopang spesies kunci dan menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Ekosistem lamun sebagai habitat utama dugong tercatat dalam kondisi sangat baik, dengan tutupan lebih dari 50 persen dan mencakup sembilan jenis lamun dari total 14 jenis yang ada di Indonesia.

Selain itu, kondisi terumbu karang di Kepulauan Romang dan Damer berada pada kategori sedang hingga baik, dengan tutupan tertinggi mencapai 51,4 persen, melampaui rata-rata regional.

Analisis lanjutan mengungkap keberadaan koloni karang berusia sekitar 100 hingga 200 tahun, menandakan ekosistem perairan dangkal di kawasan tersebut telah bertahan lintas generasi.

Ekosistem laut yang matang ini berfungsi sebagai pelindung pesisir, daerah pemijahan biota bernilai ekonomis, serta penopang keberlanjutan sumber daya perikanan lokal.

Di tengah capaian ekologis tersebut, ekspedisi juga menyoroti peran sentral masyarakat adat Maluku Barat Daya dalam menjaga laut melalui praktik kearifan lokal.

Di Pulau Romang dan Damer, tradisi Sasi dan larangan adat terhadap perburuan spesies tertentu masih dijalankan secara konsisten sebagai mekanisme perlindungan alam.

Pjs Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF Indonesia, Candhika Yusuf, menyebut kawasan ini sebagai contoh nyata bentang laut yang terjaga sejak masa leluhur.

Ia menilai ketahanan terumbu karang di Maluku Barat Daya menjadi pengecualian di tengah maraknya pemutihan karang di wilayah lain akibat pemanasan global.

Namun demikian, Candhika mengingatkan bahwa kekayaan hayati tersebut menghadapi ancaman serius dari praktik penangkapan ikan merusak, sampah plastik, serta ghost net dari pihak luar.

Ancaman pengeboman ikan, penggunaan racun, perburuan penyu, hingga polusi plastik berpotensi merusak resiliensi ekosistem yang telah terbangun selama ratusan tahun.

Mengingat peran Maluku Barat Daya sebagai pemasok nutrisi laut regional, kerusakan di kawasan ini berisiko berdampak luas terhadap ketahanan pangan dan keseimbangan ekologi.

Penguatan pengawasan kolaboratif berbasis masyarakat, termasuk melalui kelompok pengawas masyarakat pesisir, dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan kawasan.

Berlandaskan temuan ilmiah, dukungan kebijakan, dan kekuatan adat, Maluku Barat Daya kini dipandang sebagai simbol harapan bagi masa depan laut Indonesia.

Sebagai langkah lanjutan, WWF Indonesia akan mengembangkan program sosialisasi konservasi berbasis pendekatan lokal Kalwedo.

Kalwedo merupakan nilai budaya Maluku Barat Daya yang merepresentasikan persaudaraan, kebersamaan, dan komitmen hidup saling menjaga dalam satu kesatuan.

Pendekatan ini diharapkan menjadi sarana komunikasi efektif untuk menanamkan kesadaran konservasi, khususnya bagi generasi muda di kawasan kepulauan tersebut.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Gandeng HWPL, Universitas MH Thamrin Terapkan Kurikulum Perdamaian

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Arus besar perdamaian global kini mengetuk pintu kampus di Jakarta Timur. Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) resmi menginisiasi gerakan pemberdayaan pemuda yang ambisius.

Bekerja sama dengan International Peace Youth Group (IPYG) dan Universitas Mohammad Husni Thamrin (UMHT), agenda bertajuk The 1st Indonesia Youth Empowerment Peace Class (YEPC) sukses digelar pada Kamis (29/1/2026).

Acara ini bukan sekadar seremoni. Bertempat di Auditorium dr. H. Abdul Rajak, diskusi berlangsung dinamis secara offline dan hybrid, mempertemukan narasi perdamaian dengan realitas keberagaman yang ada di tengah masyarakat Indonesia.

Rektor UMHT, Dr. Ningky Sasanti Munir, dalam pembukaannya menegaskan hal krusial. Baginya, perguruan tinggi harus menjadi ruang aman bagi dialog kritis sekaligus persemaian nilai-nilai kemanusiaan yang sering kali terlupakan.

Duta Perdamaian IPYG, Ahmad Syamsuddin, turut membakar semangat peserta. Ia mengingatkan bahwa meski keyakinan berbeda, setiap manusia menghirup udara yang sama dan memiliki tanggung jawab moral yang serupa terhadap alam.

"Kita membangun satu titik penting yang diharapkan menjadi garis perdamaian dunia," ujarnya. Baginya, kampus adalah inkubator paling efektif untuk melahirkan pemimpin masa depan yang bervisi harmoni, bukan konflik.

Senada dengan itu, Kifah Gibraltar Bey Fananie dari Gerakan Pemuda Persaudaraan Muslimin Indonesia menyoroti aspek historis. Ia menekankan bahwa inisiatif ini harus melampaui sekat toleransi menuju solidaritas yang konkret.

Momen puncak acara ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). UMHT secara resmi akan mengadopsi Kurikulum Pendidikan Perdamaian HWPL ke dalam sistem pembelajaran mereka, sebuah langkah progresif bagi institusi pendidikan tinggi.

Widian selaku perwakilan HWPL dan Dr. Ningky mengukuhkan kerja sama ini dengan pertukaran plakat. Simbol ini menjadi janji bersama untuk terus memajukan literasi perdamaian secara terstruktur di lingkungan akademis.

Suasana semakin hangat saat tari tradisional Betawi, Ondel-Ondel, ditampilkan. Gerakan ritmis para penari menjadi metafora visual yang kuat mengenai persatuan dalam keberagaman budaya yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Memasuki sesi kelas intensif bertajuk “Who Am I Beyond Labels”, Devia sebagai perwakilan pemuda mengajak peserta merenung. Ia menegaskan bahwa perdamaian sejati selalu dimulai dari keberanian untuk mengenali dan mengelola diri sendiri.

"Keputusan yang kita ambil hari ini akan membentuk masa depan," tegas Devia. Pesannya jelas: identitas tidak boleh menjadi tembok, melainkan jembatan untuk memahami eksistensi orang lain tanpa prasangka berlebih.

Pada sesi berikutnya, Cathleen mengupas tuntas tentang kekuatan empati. Baginya, perdamaian hanya bisa tumbuh jika seseorang bersedia menempatkan diri pada posisi orang lain, sebuah keterampilan sosial yang kini semakin langka.

Tak berhenti di sana, Interfaith Youth Talk Show menghadirkan representasi organisasi pemuda nasional. Mulai dari HIKMAHBUDHI, PMKRI, ISNU, hingga KMHDI, semua duduk bersama dalam satu meja diskusi yang setara.

Dipandu oleh Tuty Purwaningsih dari HWPL, para narasumber membedah nilai-nilai karakter dalam kitab suci masing-masing. Mereka menemukan satu benang merah: setiap ajaran mendorong penghormatan mendalam terhadap perbedaan pandangan.

Diskusi juga menyoroti tantangan nyata membangun kerukunan di tengah dinamika masyarakat digital yang rentan polarisasi. Dialog lintas iman dinilai sebagai pilar utama untuk merawat persatuan dan mencegah potensi konflik sosial.

Melalui YEPC, HWPL dan IPYG menegaskan kembali posisi mereka. Mereka tidak hanya menjual wacana, tetapi menyediakan kerangka kerja berkelanjutan yang selaras dengan nilai kemanusiaan universal dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

  

 

Read More

BMW dan MINI Gebrak IIMS 2026, Kuasai 60 Persen Pangsa Pasar Premium

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BMW Group Indonesia kembali mengukuhkan posisinya sebagai raja di segmen otomotif premium tanah air. Membuka paviliun eksklusif di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, raksasa Jerman ini membawa pesan kuat tentang kepemimpinan pasar.

Berlokasi di Hall B3 dengan luas 650 meter persegi, BMW Group Pavilion memajang 11 unit andalan. Pengunjung tak hanya sekadar melihat, namun juga bisa merasakan langsung sensasi berkendara lewat 12 unit test drive yang tersedia.

Lini produk yang diboyong terbilang lengkap. Mulai dari sedan legendaris BMW 320i hingga keluarga SAV seperti X1, X3, dan X5. Tak ketinggalan, sedan ultra-mewah BMW 735i M Sport serta sub-brand performa tinggi M2 dan M4 turut mencuri perhatian.

Bagi pecinta MINI, generasi terbaru bertenaga listrik menjadi primadona. Model seperti MINI Aceman, Cooper SE, hingga Countryman SE hadir berdampingan dengan varian mesin konvensional yang tetap digemari, yakni Cooper S dan Countryman S.

Kehadiran di IIMS 2026 ini bukan tanpa alasan. President Director BMW Group Indonesia, Peter “Sunny” Medalla, mengungkapkan bahwa BMW berhasil meraih pangsa pasar hingga 60 persen di segmen premium sepanjang tahun 2025.

"Pencapaian ini mencerminkan kepercayaan pelanggan yang luar biasa. Di tengah pasar yang menantang, kerja sama solid dengan mitra strategis dan jaringan diler menjadi kunci keberhasilan kami tetap memimpin," ujar Sunny di Jakarta, Kamis (5/2).

Tahun 2026 juga menjadi momentum emosional bagi brand ini. BMW merayakan hari jadi ke-110 secara global sekaligus menandai 25 tahun kehadiran mereka menemani konsumen di Indonesia dengan pengalaman berkendara yang khas.

Era baru pun dimulai dengan diperkenalkannya BMW iX3. Kendaraan ini menjadi pembuka jalan bagi "Neue Klasse", sebuah babak baru inovasi mobilitas masa depan yang mulai dipasarkan secara masif di tanah air.

Selama pameran berlangsung hingga 15 Februari mendatang, tersedia program eksklusif untuk model pilihan. Penawaran ini mencakup BMW 320i, X1, hingga BMW 735i yang hanya bisa didapatkan selama gelaran IIMS berlangsung.

"Kami ingin memastikan pelanggan memulai 'Journey of JOY' dengan tenang. Melalui program Relax. We Care., kepemilikan BMW didukung teknologi keselamatan terdepan dan layanan purnajual yang menyeluruh," tambah Sunny.

Daren Ching, Head of MINI Asia, turut membagikan optimisme serupa. Indonesia kini menjadi pasar paling strategis bagi MINI di kawasan regional, dibuktikan dengan pengiriman 506 unit kendaraan sepanjang tahun lalu.

Ekspansi jaringan diler MINI kini merambah ke lokasi-lokasi baru seperti Bekasi dan Surabaya. Langkah ini diambil untuk menjaga loyalitas komunitas yang terus tumbuh, baik pengguna mesin konvensional maupun varian elektrik murni.

Di IIMS kali ini, MINI menawarkan paket nilai tambah dengan keuntungan hingga Rp160 juta. Konsumen yang melakukan pemesanan langsung di lokasi juga berkesempatan mengikuti program Spin The Wheel dengan hadiah menarik.

Salah satu bintang di panggung adalah BMW 320i M Sport. Sedan rakitan lokal PT Gaya Motor ini tampil dengan warna Arctic Race Blue yang elegan, lengkap dengan BMW Curved Display dan sistem operasi terbaru 8.5.

Dapur pacu 320i tetap mengandalkan mesin empat silinder TwinPower Turbo yang menghasilkan tenaga 184 hp. Kombinasi performa dinamis dan fitur keselamatan seperti Lane Departure Warning menjadikannya pilihan utama bagi eksekutif muda.

Sementara itu, BMW X1 sDrive18i xLine hadir sebagai pilihan SAV kompak yang praktis. Dengan kapasitas bagasi hingga 1.600 liter, kendaraan ini dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan harian dan gaya hidup aktif penggunanya.

Sebagai jaminan kenyamanan, setiap unit BMW dilengkapi Service Inclusive selama 6 tahun tanpa batasan jarak tempuh. Perlindungan ban melalui Tire Coverage juga diberikan selama dua tahun untuk menjamin mobilitas konsumen tetap lancar.

Seluruh unit yang dipamerkan dapat dipesan melalui jaringan diler resmi BMW dan MINI nasional. Dukungan Roadside Assistance 24 jam selama 3 tahun semakin mempertegas komitmen BMW terhadap layanan pelanggan yang premium.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

 

Read More

Danrem 031/WB Instruksikan Aksi Bersih Lingkungan Serentak di Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Agustatius Sitepu, menginstruksikan aksi peduli lingkungan serentak. Gerakan masif ini menyasar hingga wilayah pedesaan untuk membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat akan kebersihan.

Langkah ini merupakan komitmen nyata TNI Angkatan Darat dalam menciptakan lingkungan sehat dan berkelanjutan. TNI ingin memastikan kenyamanan hidup masyarakat terjaga melalui sinergi yang kuat dan konsisten di lapangan.

Aksi tersebut digelar Rabu (5/2/2026) di kawasan Bundaran Keris, Jalan Pattimura. Kasrem 031/WB Kolonel Inf Tri Aji Sartono memimpin langsung kegiatan didampingi Kasiter Kasrem 031/WB Kolonel Inf N. Wahyu Nugroho.

Sebanyak 300 peserta lintas unsur terlibat dalam gotong royong ini. Personel TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga pelajar bahu-membahu membersihkan saluran air dan titik-titik rawan penumpukan sampah di pusat kota.

Danrem menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian TNI AD terhadap kualitas hidup warga. Selain aspek kesehatan, aksi ini mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta memperkuat sinergi lintas sektor.

"Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama," tegas Kasrem Tri Aji. Beliau berharap aksi nyata ini mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar terus peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya.

Korem 031/Wira Bima optimis lingkungan yang bersih akan menjadi fondasi kesejahteraan. Kehidupan yang lebih nyaman di masa depan hanya bisa terwujud jika kelestarian alam dijaga secara bersama-sama mulai saat ini.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Pemerintah Luncurkan Logo Imlek 2026, Irene Umar: Ini Identitas Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah resmi memperkenalkan logo "Imlek Nasional 2026: Harmoni Imlek Nusantara". Simbol ini bukan sekadar identitas visual, melainkan pernyataan sikap tentang perayaan yang inklusif dan mengayomi semangat kebangsaan.

Ketua Umum Panitia, Irene Umar, menegaskan bahwa logo ini adalah representasi keberagaman Indonesia. Lewat elemen Merah Putih dan simbol Kuda Api, jati diri bangsa dibingkai kuat dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Filosofinya pun mendalam. Rambut kuda berwarna Merah Putih melambangkan mahkota identitas, sementara mata api menjadi simbol energi perubahan. Ada juga motif batik pada kaki yang menyiratkan langkah maju yang tetap membumi.

Elemen menarik lainnya terlihat pada buntut kuda yang terbelah. Bagian ini menggambarkan titik temu tradisi dan modernitas. Ditambah motif banji, logo ini membawa pesan tentang keseimbangan spiritual sekaligus kebahagiaan hidup yang berkelanjutan.

Tema besar ini nantinya akan mewujud dalam "Imlek Festival 2026". Rangkaian acara publik ini bakal memadukan seni, kuliner, hingga kewirausahaan, menjadikannya perhelatan yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dukungan pun mengalir dari berbagai tokoh bangsa. Veronica Tan, Mari Elka Pangestu, hingga Muhammad Qodari sepakat bahwa perayaan ini adalah momentum krusial untuk mempererat toleransi dan menjaga komitmen persatuan nasional.

Imlek Nasional 2026 bukan sekadar pesta tahunan. Ini adalah ruang refleksi yang menghangatkan sekaligus mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam satu harmoni yang sama.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

REKOR BARU: Agregasi Dugong Terbesar Indonesia Ditemukan di Maluku Barat Daya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sejarah baru konservasi laut Indonesia baru saja tertulis. Tim ekspedisi WWF mendokumentasikan fenomena langka di perairan Maluku Barat Daya (MBD) yang mengubah peta biodiversitas nasional.

Survei ekologi di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Romang dan Damer mengungkap fakta mencengangkan. Peneliti menemukan lebih dari 30 ekor dugong berkumpul dalam satu area terbatas.

Fenomena yang berlangsung pada periode Oktober hingga November 2025 ini mencatat konsentrasi dugong di area seluas 25,7 hektare. Ini adalah agregasi terbesar yang pernah terekam di Indonesia.

Catatan ini bahkan melampaui rekor di Thailand yang hanya mendokumentasikan 23 individu. Kini, MBD resmi menjadi habitat kunci sekaligus jalur migrasi paling vital di Indonesia Timur.

Tak hanya dugong, perairan ini tampak sangat hidup. Tim mencatat kemunculan ratusan lumba-lumba pemintal dan paus kepala melon yang berenang bebas di sekitar Kepulauan Romang.

Kejutan tak berhenti di sana. Empat ekor orca atau paus pembunuh terlihat melintas, mempertegas status wilayah ini sebagai "rest area" raksasa bagi mamalia laut dunia.

Kesehatan ekosistem bawah laut MBD juga berada di atas rata-rata. Tutupan karang di Pulau Damer mencapai 51,4 persen, masuk dalam kategori sangat baik untuk standar nasional.

Analisis teknologi fotogrametri menunjukkan fakta yang lebih dalam. Sebagian koloni karang di sini telah tumbuh secara berkelanjutan selama lebih dari dua abad, bertahan dari krisis iklim.

Ketangguhan alam ini ditopang oleh padang lamun yang luas. Sembilan dari 14 spesies lamun Indonesia tumbuh subur di sini, menjadi sumber pangan utama bagi koloni dugong.

Di garis pantai, ekosistem mangrove di Damer dan Romang menunjukkan regenerasi alami yang sangat aktif. Akar-akarnya menjadi benteng alami yang menjaga stabilitas pesisir dari abrasi.

Namun, ancaman nyata tetap mengintai di balik keindahan ini. Data sosial ekonomi mengungkap tingginya angka tangkapan sampingan atau bycatch yang mengkhawatirkan pada perikanan lokal.

Diperkirakan ratusan hiu dan penyu terjaring secara tidak sengaja setiap tahunnya. Sirip hiu sering kali menjadi komoditas ekonomi yang sulit dibendung karena permintaan pasar luar pulau.

Untungnya, hukum adat Sasi masih menjadi perisai terakhir. Masyarakat adat di Romang secara tegas melarang perburuan dugong, sebuah kearifan lokal yang menjaga populasi tetap stabil.

Temuan masif ini diharapkan menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat proteksi. MBD bukan sekadar titik koordinat, melainkan benteng terakhir ketahanan iklim masa depan Indonesia.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Cegah Kanker Sejak Dini, Korem 031/WB Gandeng YPKI Gelar Edukasi

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru  

Korem 031/Wira Bima mengambil langkah proaktif dalam isu kesehatan internal dengan menggandeng Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia (YPKI) menggelar edukasi mendalam soal kanker dan tumor di Aula Makorem, Selasa (4/2/2026).

Agenda krusial ini dihadiri langsung oleh Kasiper Kasrem 031/WB, Kolonel Inf Ferdinand, yang mewakili Danrem. Tampak hadir pula Wakil Ketua Persit KCK Koorcabrem 031 PD XIX/Tuanku Tambusai.

Antusiasme terlihat dari penuhnya kursi peserta. Edukasi ini diikuti oleh jajaran prajurit aktif, anggota Persit, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan Korem 031/Wira Bima.

Dalam arahannya, Kolonel Ferdinand menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah bagian vital pembinaan personel untuk menjaga derajat kesehatan prajurit beserta keluarga agar tetap prima.

Ia menyoroti betapa pentingnya deteksi dini. Menurutnya, pemahaman yang benar soal gejala dan penerapan pola hidup sehat adalah benteng pertahanan terbaik untuk mencegah serangan kanker maupun tumor.

Sesi inti diisi oleh pakar dari YPKI yang membedah tuntas seluk-beluk penyakit ini. Materi mencakup jenis-jenis kanker, faktor risiko pemicu, tanda-tanda awal, hingga langkah medis yang tepat.

Interaksi berjalan hidup. Peserta aktif menggali informasi seputar upaya pencegahan dalam sesi tanya jawab. Hal ini menunjukkan tingginya kepedulian prajurit terhadap ancaman kesehatan modern.

Lewat kolaborasi ini, kesadaran kolektif diharapkan tumbuh. Prajurit yang sehat dan tangguh secara fisik merupakan aset mutlak dalam mendukung keberhasilan setiap tugas operasional di lapangan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Menko Polkam Djamari Chaniago: Kritik Takkan Membuat Negara Runtuh

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengajak media massa mempererat sinergi. Langkah ini dinilai krusial guna menjaga stabilitas sekaligus memacu kemajuan bangsa di tengah tantangan global.

Dalam Silaturahmi Media Nasional di Jakarta, Rabu (4/2/2026), Djamari menyoroti tajam persebaran fitnah. Berita bohong alias hoaks dianggap sebagai ancaman nyata yang mampu memecah belah soliditas masyarakat saat ini.

"Jika kita bersinergi, membangun bangsa akan jauh lebih mudah," ujar purnawirawan jenderal tersebut. Ia menegaskan, jangan ada ruang bagi pihak mana pun yang berniat melemahkan ketahanan nasional lewat narasi negatif.

Menariknya, di tengah seruan persatuan, Djamari menjamin pemerintah tidak anti-kritik. Baginya, kritik bukan musuh, melainkan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah sekaligus menjadi pilar penguat napas demokrasi kita.

Djamari menekankan bahwa tidak ada negara yang runtuh hanya karena menerima kritik. Sebaliknya, bangsa akan tumbuh kuat saat berani mendengar. Kritik adalah bentuk kepedulian publik agar kekuasaan tetap pada koridornya.

Gayung bersambut, sejumlah Pemimpin Redaksi (Pemred) media nasional mengapresiasi dialog ini. Komunikasi dua arah dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas politik serta keamanan nasional yang tetap kondusif.

Pertemuan lintas sektor ini pun melahirkan komitmen baru. Kedua belah pihak sepakat menjalin komunikasi rutin demi memastikan ruang publik tetap sehat dan terbebas dari polusi informasi yang menyesatkan.

Hadir dalam agenda ini para pucuk pimpinan media besar mulai dari LKBN Antara, Kompas, hingga Detik.com. Djamari didampingi Wamenko Polkam Lodewijk F. Paulus dan Sesmenko Polkam Mochammad Hasan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Natal Nasional 2025: Maruarar Sirait Tegaskan Fokus Dampak Nyata

Duta Nusantara Merdeka | Karawaci 

Universitas Pelita Harapan (UPH) menjadi ruang dialektika yang mempertemukan nilai spiritualitas, pendidikan, dan visi kebangsaan. Lewat Seminar Nasional bertajuk “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga,” Selasa (03/02/2026), pesan mendalam tentang pemulihan bergema di Karawaci.

Pendiri Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, James T. Riady, membuka sesi dengan refleksi yang menyentuh sisi eksistensial manusia. Mengutip kisah Alkitab tentang penyembuhan orang lumpuh, ia mengingatkan agar manusia tidak terjebak pada solusi fisik semata.

"Yesus melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia memberikan pengampunan dosa sebelum menyembuhkan tubuh," ujar James. Baginya, pemulihan hubungan manusia dengan Allah adalah mukjizat yang bersifat kekal.

James menegaskan bahwa realitas sejati terletak pada aspek rohani. Sektor kesehatan dan pendidikan yang dikelola yayasannya dipandang sebagai jembatan untuk membawa manusia pada pengharapan yang lebih besar.

Di sisi lain, nuansa kebangsaan hadir lewat paparan Menteri PKP, Maruarar Sirait. Ia membawa pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai urgensi penguatan sains, teknologi, dan hilirisasi sumber daya alam.

"Kita tidak boleh lagi menjual kekayaan alam secara mentah. Hilirisasi harus berjalan agar Indonesia menjadi negara yang super kuat dan tidak didikte pihak asing," tegas Maruarar di hadapan sivitas akademika.

Maruarar meyakini, di bawah nakhoda Menteri Pendidikan Tinggi Prof. Brian Yuliarto, riset nasional akan semakin taji. Ia juga menyinggung pentingnya integritas dan keberanian moral bagi generasi muda lulusan UPH.

Menariknya, Maruarar berbagi testimoni personal sebagai orang tua siswa di Sekolah Pelita Harapan (SPH). Ia menyoroti kuatnya ikatan *brotherhood* dan nilai-nilai karakter yang dibentuk sejak masa sekolah.

"Banyak orang tahu hal benar, tapi sedikit yang berani melakukannya. UPH harus mencetak generasi dengan toleransi nol terhadap kompromi nilai," tambahnya dengan nada persuasif.

Terkait agenda Natal Nasional 2025, Maruarar yang menjabat sebagai Ketua Panitia menekankan konsep kesederhanaan. Mengikuti arahan Presiden, perayaan tahun ini meninggalkan kemewahan demi dampak langsung bagi masyarakat luas.

Aksi nyata tersebut mewujud dalam renovasi 100 gereja, pembangunan dua jembatan di Papua, hingga distribusi 30.000 Alkitab. "Tidak ada artis nasional. Kami melibatkan UMKM dan seniman daerah agar Natal ini benar-benar terasa manfaatnya," jelasnya.

Rektor UPH, Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, menyambut hangat sinergi ini. Ia merasa terhormat UPH menjadi tuan rumah penutup rangkaian seminar Natal Nasional yang berfokus pada penguatan institusi keluarga.

"Pendidikan harus dimulai dari keluarga. Kami berkomitmen menjadikan UPH sebagai alat untuk memajukan bangsa lewat integrasi iman dan intelektualitas," ungkap Rektor Parapak dengan penuh syukur.

Seminar ini ditutup dengan kehadiran tokoh lintas perspektif, termasuk Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar dan Prof. Brian Yuliarto. Sebuah momentum yang mempertegas bahwa masa depan bangsa berakar pada keluarga yang kuat dan pendidikan yang berintegritas.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Bahaya Memencet Jerawat, Pria di China Alami Pneumonia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kebiasaan memencet jerawat kerap dianggap sepele. Namun sebuah kasus di China timur menunjukkan, tindakan kecil itu dapat berujung pada kondisi medis yang serius.

Seorang pria bernama Chen, warga Provinsi Jiangsu, dilaporkan mengalami demam tinggi dan pembengkakan di area mulut setelah memencet bintik merah yang tampak seperti jerawat.

Gejala tersebut muncul tak lama setelah jerawat di dagunya dipencet. Awalnya, Chen mengira kondisi itu tidak berbahaya dan akan membaik dengan sendirinya.

Namun kondisinya justru memburuk. Infeksi yang bermula di sekitar mulut dilaporkan menjalar dan mulai memengaruhi fungsi paru-parunya.

Media lokal menyebutkan, Chen kemudian didiagnosis menderita pneumonia ganda. Kondisinya dinilai kritis dan membutuhkan penanganan medis intensif.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah dilaporkan oleh Jiangsu Television pada Selasa, 12 Januari 2021, dan kemudian dikutip oleh sejumlah media internasional.

Chen diketahui tinggal di Kota Changzhou, Jiangsu. Gejala awal berupa demam dan kesulitan bernapas muncul pada awal Desember, tak lama setelah insiden memencet jerawat itu.

Selain demam, bagian mulut Chen dilaporkan mengalami pembengkakan dan kemerahan yang cukup parah. Kondisi tersebut membuat keluarganya panik.

Istri Chen, Tian, mengatakan dirinya sempat memperingatkan suaminya agar tidak memencet jerawat tersebut. Ia mengingat pengalaman serupa yang pernah terjadi sebelumnya.

“Dia memiliki jerawat di dagu. Saya sudah melarangnya memencet, karena dia pernah melakukan hal serupa,” ujar Tian kepada media setempat.

Melihat kondisi Chen yang terus memburuk, Tian akhirnya membawa suaminya ke First People’s Hospital di Changzhou untuk mendapatkan perawatan medis.

Kasus ini kembali mengingatkan risiko infeksi serius akibat luka terbuka di area wajah. Para tenaga medis kerap mengimbau masyarakat agar tidak memencet jerawat secara sembarangan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Dilema Transisi Energi: Nasib Bisnis dan HAM pada Rantai Pasok Timah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia kini berdiri di episentrum rantai pasok mineral kritis dunia. Ambisi menjadi pemain utama ekonomi hijau lewat kendaraan listrik kian nyata, namun di baliknya tersimpan ironi yang mengusik rasa keadilan.

Di tengah deru mesin pertambangan, masyarakat lokal di kawasan kaya mineral justru sering kali terjerat krisis sosial-ekologis. Fenomena ini memicu kemiskinan di daerah yang secara administratif seharusnya kaya.

Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan, dalam dialog di Jakarta, Rabu (4/2), menyoroti munculnya istilah *green extractivism*. Menurutnya, ini adalah praktik lama dengan kemasan baru yang sangat eksploitatif.

"Indonesia merupakan penghasil timah terbesar kedua dunia setelah China. Namun, eksploitasi timah demi teknologi energi bersih ini justru menciptakan *sacrifice zones* di tingkat lokal," ujar Maftuchan.

Praktik ini, lanjut Maftuchan, kerap mengabaikan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang hidup warga.

Guna memotret kondisi tersebut, The PRAKARSA bersama WALHI Bangka Belitung melakukan riset berbasis komunitas yang dikenal sebagai *Community-Based Human Rights Assessment* (COBHRA) di Desa Mapur, Bangka.

"COBHRA berbeda dari uji tuntas HAM biasa. Kami tidak menggunakan penilaian mandiri dari perusahaan, melainkan mendengar langsung asesmen dari sudut pandang masyarakat terdampak," tegas Maftuchan.

Desa Mapur dipilih sebagai mikrokosmos karena kompleksitasnya. Di sana, aktivitas BUMN, swasta, hingga tambang rakyat bersinggungan langsung dengan hak-hak masyarakat adat yang sudah ada sejak lama.

Maftuchan mengibaratkan kekayaan alam Indonesia sebagai "gadis cantik" yang diperebutkan banyak pihak internasional. Jika negara tidak mengambil langkah tepat, Indonesia berisiko jatuh ke tangan investor yang tidak bertanggung jawab.

"Analogi kasarnya, kita khawatir gadis ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau *abuse*. Kita butuh langkah preventif yang lebih kuat, bukan sekadar menangani kasus setelah terjadi," tambahnya.

Hadirnya Kementerian HAM dipandang sebagai peluang besar untuk memperkuat perlindungan pada sisi hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Selama ini, perhatian publik lebih banyak terserap pada isu sipil politik.

The PRAKARSA mendesak agar porsi kerja Kementerian HAM ditambah untuk mengawasi sektor bisnis. Hal ini krusial agar nilai-nilai HAM terinstitusi dalam regulasi dan praktik bisnis di seluruh Indonesia.

"Berdirinya Kementerian HAM saat ini ibarat gelas yang baru terisi setengah. Tugas kita adalah memastikan gelas itu penuh melalui kolaborasi intens antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil," tutup Maftuchan.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More