Pimred Ambarita News Bantah Tuduhan Terima Uang Takedown

Pimred Ambarita News Diori Parulian Ambarita memberikan pernyataan resmi terkait bantahan suap takedown berita.

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi 

Pimpinan Redaksi Ambarita News membantah tuduhan terima uang takedown berita terkait penanganan perkara hukum di Jawa Tengah. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh DiORi PARULiAN AMBARiTA, atau yang akrab disapa Ambar, guna merespons tudingan miring yang diarahkan kepada integritas redaksi ambaritanews.com belakangan ini.

Bantahan Keras Terhadap Oknum Satresnarkoba

Tuduhan yang menerpa Ambar berkaitan dengan gelombang publikasi kasus dugaan penjualan obat keras golongan tertentu atau obat daftar G di Kabupaten Pemalang. 

Narasi yang beredar menuduh pihak redaksi sengaja meminta imbalan untuk menghapus produk jurnalistik mereka. Ambar dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menerima materi ataupun imbalan apa pun dari orang-orang suruhan yang mengeklaim sebagai perpanjangan tangan jajaran anggota Satresnarkoba Polres Pemalang.

"Saya tidak pernah menerima uang apa pun untuk melakukan takedown berita. Tuduhan tersebut tidak benar dan saya siap menempuh jalur hukum demi mendapatkan keadilan," tegas Diori Parulian Ambarita dalam pernyataan resminya di Bekasi, Jumat (17/7/2026).

Polemik tersebut mencuat pasca-redaksi merilis tiga artikel kritis berjudul:

1. Dua Penjual Obat Daftar G di Pemalang "Diamankan" Jeruji Besi atau Udara Bebas? https://www.ambaritanews.com/2026/07/dua-penjual-obat-daftar-g-di-pemalang.html

2. Usai Konfirmasi Kasat Resnarkoba, Keberadaan Dua Pria dalam Video di Mapolres Pemalang Jadi Pertanyaan https://www.ambaritanews.com/2026/07/usai-konfirmasi-kasat-resnarkoba.html dan 

3. Dugaan Upaya Takedown Berita Jadi Sorotan, Redaksi AMBARITA NEWS Pertanyakan Pola Komunikasi dalam Penanganan Pemberitaan https://www.ambaritanews.com/2026/07/dugaan-upaya-takedown-berita-jadi.html

Pencatutan Nama Tokoh dan Rencana Langkah Hukum

Di tengah situasi ini, situasi kian pelik dengan munculnya individu bernama Ridho Fajri yang mengaku sebagai representasi Media Hub POLRI (mediahub.polri.go.id) sekaligus lingkaran dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. 

Pernyataan-pernyataan sepihak dari oknum tersebut dinilai sangat merugikan nama baik pimpinan redaksi. Meski saat ini masih dalam fase pemulihan kesehatan, Ambar menegaskan komitmennya untuk tetap berdiri tegak membela independensi pers dan siap membawa kasus fitnah ini ke meja hijau demi memulihkan nama baik profesinya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#AmbaritaNews #PimredBantah #TakedownBerita #ObatDaftarG #PolresPemalang #MediaHubPolri #PersIndependen #JalurHukum #DioriParulian #Bekasi

Read More

Kecelakaan Beruntun di Sibolangit: Truk Fuso Rem Blong Seruduk 8 Kendaraan.

Petugas Kepolisian Polsek Pancur Batu mengevakuasi mobil minibus korban kecelakaan beruntun di jalur Medan Berastagi Sibolangit.

Duta Nusantara Merdeka | Sibolangit  

Insiden kecelakaan beruntun di jalur Medan Berastagi Sibolangit kembali menelan korban jiwa. Sebuah truk tronton Fuso yang diduga mengalami masalah teknis fatal menabrak delapan unit kendaraan di Jalan Jamin Ginting Kilometer 44-45, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 10.30 WIB. 

Tragedi maut yang terjadi tepat di depan RM Garuda Grand Hill ini mengakibatkan empat orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan delapan korban lainnya mengalami luka-luka.

Kronologi Truk Fuso Rem Blong Hantam Kendaraan Karambol

Malapetaka ini bermula saat truk Fuso bermuatan ratusan galon air mineral melaju dari arah Tanah Karo menuju Kota Medan. Ketika melintasi turunan curam di kawasan Suka Makmur, truk yang dikemudikan oleh Ilham (50) tersebut disinyalir mengalami malfungsi sistem pengereman. 

Akibat rem blong, armada berbobot besar itu kehilangan kendali total lalu menghantam beruntun kendaraan di depannya yang terdiri atas dua unit truk Colt Diesel, lima unit minibus, serta satu unit sepeda motor.

Tabrakan karambol tersebut seketika merenggut empat nyawa di lokasi kejadian. Data kepolisian mengidentifikasi para korban meninggal dunia atas nama Heppi Sitinjak (60), Dinaria Manik (60), dan Samsir Sitinjak (30)—ketiganya merupakan warga Sidikalang, Kabupaten Dairi—serta seorang korban lain bernama Anton Simorangkir. 

Evakuasi Medis ke RSUP H Adam Malik dan Pemeriksaan Sopir

Petugas bersama warga segera mengevakuasi delapan korban luka-luka ke fasilitas kesehatan terdekat. Dua korban mendapatkan penanganan awal di Puskesmas Sibolangit, sedangkan enam korban luka berat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik Medan guna memperoleh perawatan medis spesialis.

"Sopir truk Fuso, Ilham, kini telah diamankan di Polsek Pancur Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan kelalaian," tulis laporan penanganan perkara lalu lintas Polsek Pancur Batu. 

Pasca-kejadian, penumpukan material kendaraan sempat memicu kemacetan panjang di urat nadi ekonomi trans-provinsi ini. Namun, berkat respons cepat satuan polisi lalu lintas yang mengevakuasi seluruh bangkai kendaraan ke bahu jalan, arus lalu lintas di Jalan Jamin Ginting saat ini dilaporkan telah kembali normal, aman, dan lancar.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#KecelakaanSibolangit #MedanBerastagi #RemBlong #TrukFuso #InfoLantasSumut #PolsekPancur Batu #RSUPAdamMalik #DeliSerdang #Sidikalang #BreakingNews

Read More

Tutup Kopdar Tani Bareng Masdar, Prof Andi Muhammad Syakir Kobarkan Semangat Petani Seluruh RI

Ketua Harian III DPN HKTI Prof Andi Muhammad Syakir secara resmi menutup sarasehan Jaringan Petani HKTI di Jakarta.

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Harian III Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Prof. Dr. Ir. H. Andi Muhammad Syakir, M.S., secara resmi menutup rangkaian agenda strategis Kopdar Tani Bareng MasDar! di Jakarta, Minggu (19/7/2026).

Penutupan tersebut menandai suksesnya Sarasehan Jaringan Petani bertajuk "Bersinergi, Berkolaborasi, Berdaya untuk Petani Indonesia Maju & Berdaulat". 

Agenda akbar sektor agraria ini dimotori oleh Sofyan Noor dan berhasil menarik antusiasme tinggi dengan kehadiran 58 stan pameran kelompok tani serta keterlibatan berbagai perusahaan agrobisnis terkemuka seperti Syngenta. 

Momentum penutupan ini diperkuat dengan penandatanganan komitmen pembentukan organisasi baru guna memperkokoh fondasi jaringan tani nasional.

HKTI Berada di Belakang Pertanian Program Strategis Prabowo Subianto

Pembangunan jaringan pertanian dinilai sangat krusial mengingat sektor agraris kini ditempatkan pada prioritas utama di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. HKTI bersama Jaringan Pertanian Indonesia menegaskan komitmen penuh untuk berada di garda terdepan guna mengawal seluruh program kedaulatan pangan nasional.

“Kita semua hadir di sini adalah bentuk komitmen kita, rasa kepedulian kita bahwa kita ingin membangkitkan Republik Indonesia ini berbasis pertanian. Karena kita sudah berapa tahun merdeka, tetapi baru kali ini ditempatkan pertanian pada tingkatan yang tertinggi, adalah program strategis pertanian di Indonesia,” ujar Prof. Andi Muhammad Syakir.

Menurut dia, Belum pernah ada Presiden menempatkan pertanian sebagai program strategis skala ini, dan itulah sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan keunggulan komparatif Indonesia adalah pertanian

Langkah penempatan agraria sebagai pertanian program strategis prabowo subianto tersebut dirasa sangat tepat. Hal ini sejalan dengan figur Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina DPN HKTI yang kerap didengungkan sebagai "Presiden Petani Republik Indonesia".

Strategi Safari 38 Provinsi dan Sinergi 'Trio Penyerang'

Sebagai tindak lanjut nyata pasca penutupan Kopdar Tani Bareng MasDar!. Ketua Umum HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian RI, Dr. H. Sudaryono, B.Eng., M.M, MBA (Mas Dar), telah mencanangkan bahwa pertemuan Jaringan Petani akan digulirkan secara berkala ke 38 provinsi di Indonesia. 

Agenda safari nasional ini difokuskan untuk menangkap langsung kebutuhan riil di tingkat akar rumput sekaligus mengeksekusi solusi konkret di lapangan.

Kecepatan implementasi program strategis ini didukung oleh solidnya kolaborasi pengurus inti pangan nasional yang dijuluki sebagai "Trio Penyerang" Pertanian Republik Indonesia. 

Komposisi lini serang agraria ini diisi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selaku Ketua Penasihat, dan Mas Dar selaku Ketua Umum HKTI.

Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu bergerak dinamis membawa Indonesia menuju swasembada pangan berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#KopdarTaniMasdar #HKTI #BRMPJakarta #JaringanPetani #PrabowoSubianto #AmranSulaiman #SwasembadaPangan #KedaulatanTani #PertanianIndonesia #PetaniMaju.

Read More

Indonesia Swasembada Pangan, Mas Dar Beberkan Rahasia Stop Impor Beras Era Prabowo

Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menyampaikan sambutannya dalam acara Kopdar Tani Bareng MasDar!

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) resmi menggelar Penandatanganan MOU Pertanian Indonesia sekaligus Kopdar Tani Bareng MasDar! di Jakarta, Minggu (19/7/2026). Langkah taktis ini diintegrasikan dalam Puncak Acara Sarasehan Jaringan Petani bertajuk "Bersinergi, Berkolaborasi, Berdaya untuk Petani Indonesia Maju & Berdaulat". 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pertanian RI Dr. H. Sudaryono mengumumkan keberhasilan swasembada pangan presiden prabowo serta membongkar praktik manipulasi Hasil Bumi Darmaji (dahar lima ngaku siji artinya makan lima, mengaku/membayar satu) Rp15.400 Triliun yang merugikan keuangan negara secara masif.

Kebulatan Tekad Rumpun Jaringan Petani Nasional

Ketua Panitia Sarasehan sekaligus perwakilan HKTI, Ir. H. Muhammad Yadi Sofyan Noor, S.H., memperkenalkan 9 pimpinan organisasi pertanian yang bersepakat membangun satu wadah integrasi nasional di bawah koordinasi HKTI dan Kementerian Pertanian. Kesembilan pimpinan tersebut di antaranya adalah Pak Budi (Ketua FK P4S), Pak Haji Otong (Ketua P3SI), Pak Fery Saifullah (Ketua IKAMAJA), Pak Sarendra Sajad (Ketua Oleng), Pak Syakir (Ketua PERAGI), serta perwakilan dari Sugenta, Kiara, dan Pak Dokter selaku Ketua KTNA. Konsolidasi masif ini akan segera dibawa ke seluruh wilayah Indonesia melalui rencana kunjungan "Kopdar Tani" di 38 provinsi, dengan Sumatera Utara sebagai agenda terdekat. 

Sementara itu, Wamentan Sudaryono menekankan pentingnya kaum tani proaktif bersinergi dengan komando Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta mendukung penuh pembentukan "Jaringan Benih" guna menjahit berbagai asosiasi komoditas hulu seperti padi, jagung, dan tebu. 

Langkah politik dan konsolidasi dinilai menjadi jalan terbaik untuk memperjuangkan hak petani, berkaca dari kedekatan historis Presiden Prabowo Subianto yang sempat menjabat sebagai Ketua Umum HKTI.

Bongkar Paradoks Ekonomi dan Fenomena 'Darmaji' Rp15.400 Triliun

Di sisi makro ekonomi, Wamentan Sudaryono membeberkan adanya fakta mencengangkan mengenai perekonomian Indonesia periode 2017–2024. 

Meskipun volume perdagangan luar negeri komoditas alam seperti batu bara, nikel, emas, tembaga, dan kelapa sawit terus membesar, angka kemiskinan justru merangkak naik disertai penurunan kelas menengah menjadi kelompok miskin. 

Kebocoran ini dipicu oleh praktik manipulasi hasil bumi Darmaji melalui tindakan pemalsuan laporan keuangan (under invoicing) oleh oknum tertentu.

Tindakan kriminal tersebut mengakibatkan kerugian finansial negara bernilai fantastis hingga menyentuh Rp15.400 triliun. Dampak sistemik dari hilangnya dana tersebut dirasakan langsung oleh rakyat lewat rendahnya gaji guru honorer, rusaknya infrastruktur irigasi, dan sulitnya akses pembiayaan. 

Merespons kejahatan korporasi ini, pemerintah kini melakukan langkah represif agresif dengan memenjarakan para pelaku serta menyita aset perkebunan mereka untuk dikembalikan penuh kepada negara. 

Sebagai bagian dari perbaikan struktural, kementerian telah menghentikan bantuan fisik atau ternak langsung yang spekulatif dan sering habis dalam 1-2 tahun. 

Strategi dialihkan ke program pemberdayaan masyarakat, seperti optimalisasi pekarangan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) serta alokasi CSR. Bersamaan dengan itu, swasembada pangan presiden prabowo secara resmi sukses dicapai pada tahun 2025 dengan menghentikan total impor beras komersial.

Pembelaan Masif Terhadap Keberlanjutan Program MBG

Dalam forum sarasehan tersebut, Wamentan Sudaryono melakukan pembelaan program MBG guna menepis narasi miring di media sosial yang menuduh proyek tersebut menghabiskan kas negara. 

Pria yang akrab disapa Mas Dar ini menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur sekolah maupun irigasi sudah terjadi sejak masa lalu akibat uang negara yang dikorupsi secara berjamaah (dimakan bancakan), bukan karena imbas operasional makanan bergizi.

"Kalau mendengar di media sosial yang mengatakan duit negara habis karena MBG, itu pemahaman yang salah besar. Masalah itu sudah ada dari dulu. Sekarang, dengan adanya program, justru perbaikan sekolah dan irigasi mulai intensif dilakukan," ujar Sudaryono.

Sebagai solusi konkrit pengentasan kemiskinan ekstrem, pemerintah menyediakan Sekolah Rakyat berasrama di setiap kabupaten dengan kapasitas 1.000 anak guna memutus rantai kultur miskin. 

Masalah stunting juga ditegaskan sebagai urusan pemenuhan pangan riil, bukan proyek fisik seperti renovasi pagar puskesmas yang jamak terjadi di masa lampau. 

Melalui pelaksanaan program MBG ini, stimulus ekonomi mikro ikut berputar di mana tingkat bunga Kredit PNM Mekaar dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditekan menjadi 8%, potongan komisi aplikator Ojek Online (Ojol) dipangkas dari 20% menjadi hanya 8%, serta distribusi pupuk bagi petani murni mendapatkan diskon besar-besaran agar terhindar dari ancaman paceklik berat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#KopdarTaniMasDar #BRMP #HKTI #SwasembadaPangan #KementerianPertanian #Sudaryono #StopImporBeras #MakananBergiziGratis #LawanKorupsi #PetaniMajuBerdaulat

Read More

Riau Bhayangkara Run 2026 Green Policing Sukses Jaring Ribuan Pelari

Suasana ribuan peserta yang memadati start perlombaan maraton di depan Lapangan Mapolda Riau Pekanbaru.

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP bersama jajaran Forkopimda menghadiri agenda riau bhayangkara run 2026 green policing di Lapangan Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, pada Minggu (19/7/2026). 

Langkah taktis berskala besar yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai penjuru daerah ini diselenggarakan sebagai rangkaian perayaan Hari Bhayangkara. Kegiatan bertujuan untuk menumbuhkan budaya hidup sehat sekaligus memperkuat komitmen pencegahan karhutla riau.

Komitmen Kelestarian Alam Bumi Lancang Kuning

Kawasan markas kepolisian daerah Sumatera tersebut telah dipadati masyarakat sipil sejak dini hari. Kehadiran tokoh nasional seperti akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung di Riau, Danrem 031/Wira Bima, hingga Kasdam XIX/Tuanku Tambusai mempertegas kuatnya sinergi instansi dalam mengawal stabilitas ekologis. 

Titik start dan finish perlombaan difokuskan tepat di area depan Mapolda Riau. Flag-off pelepasan peserta dilakukan bertahap, diawali oleh pelari kategori 21 Kilometer pada pukul 05.30 WIB, disusul rute 10 Kilometer dan 5 Kilometer tepat pukul 06.00 WIB. Prosesi pelepasan dipimpin langsung oleh Irjen Pol. Herry Heryawan selaku Kapolda Riau dengan didampingi Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto serta Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo.

Edukasi Hukum Melalui Gerakan Olahraga

Korps Bhayangkara memastikan bahwa agenda ini dirancang sebagai instrumen sosialisasi jangka panjang yang menyasar kesadaran masyarakat. Melalui pendekatan preventif, publik diajak aktif memantau potensi kerusakan wilayah hutan secara mandiri.

"Melalui Green Policing, kami ingin mengajak seluruh masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menjaga hutan dan mencegah karhutla adalah tanggung jawab kita bersama," tegas Irjen Pol. Herry Heryawan, Kapolda Riau.

Kolaborasi pengamanan di lapangan yang melibatkan personel gabungan TNI, Polri, serta unsur relawan berjalan kondusif di sepanjang jalur lintasan. Pola pengamanan terpadu ini diharapkan mampu memantapkan langkah mitigasi bersama guna mewujudkan Provinsi Riau yang bersih dari ancaman asap pembakaran lahan melalui implementasi riau bhayangkara run 2026 green policing.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#RiauBhayangkaraRun2026 #GreenPolicing #PencegahanKarhutla #PoldaRiau #TNIPolriSinergi #Pekanbaru #RockyGerung #HariBhayangkara2026 #RiauSehat #BumiLancangKuning

Read More

Babak Baru Kedaulatan RI: Pangan Berhasil Swasembada, Sektor Ilegal Mulai Ditertibkan

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan swasembada pangan di Kabupaten Malang.

Duta Nusantara Merdeka | Malang

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi bahwa target swasembada pangan prabowo 2026 telah berhasil dicapai oleh jajaran pemerintah. Pernyataan krusial tersebut disampaikan Kepala Negara di tengah agenda pidato prabowo panen raya malang jawa timur yang berlangsung serentak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (17/07/2026).

Keberhasilan sektor agraria ini mendorong pemerintah untuk melangkah cepat ke fase berikutnya. Kepala Negara menegaskan komitmen kabinetnya kini bergeser penuh pada fokus swasembada energi dan ketahanan air guna mempercepat kemandirian bangsa.

Transisi ke Swasembada Energi dan Berantas Sektor Ilegal

Setelah mencatatkan rapor hijau di sektor logistik makanan, fokus swasembada energi dan ketahanan air menjadi prioritas mutlak yang tidak bisa ditunda. Guna mengamankan fondasi ekonomi nasional, Presiden menginstruksikan penertiban agresif terhadap segala bentuk aktivitas ilegal di lapangan. Tindakan tegas mencakup pemberantasan mafia penyelundupan, pertambangan liar, kebun ilegal, hingga perdagangan ilegal.

Sikap tanpa kompromi ini dipertegas oleh Presiden untuk melindungi hak-hak ekonomi rakyat. Aparatur negara dituntut bekerja optimal demi kemakmuran publik, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.

“Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi. Sebagai presiden yang dipercaya rakyat, saya tidak akan ragu-ragu,” tegas Presiden Prabowo.

Strategi Percepatan Peremajaan Tebu Nasional

Langkah taktis lain yang diambil pemerintah adalah ekskalasi industri gula. Melalui koordinasi ketat, langkah percepatan program peremajaan tebu nasional ditargetkan rampung jauh lebih awal dari rencana semula.

Berdasarkan laporan berkala dari Menteri Pertanian, durasi pengerjaan mega proyek industri perkebunan ini sukses dipangkas dari empat tahun menjadi hanya dua tahun. Kendati ritme kerja kabinet dipacu secara masif, Kepala Negara tetap mengingatkan jajaran menteri dan perwira tinggi militer untuk menjaga kondisi fisik mereka di lapangan.

“Beliau mengatakan, ‘Pak, kita bisa dalam dua tahun.’ Tapi, saya bilang bagus, tapi jangan masuk rumah sakit, Menteri Pertanian. Janji dua tahun tapi you tidak masuk rumah sakit. Negara dan bangsa masih butuh kau. Menteri-menteri, jenderal-jenderal jangan ambruk,” ujar Presiden Prabowo.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#SwasembadaPangan2026 #PrabowoSubianto #SwasembadaEnergi #PanenRayaMalang #PeremajaanTebu #KetahananAir #BerantasKorupsi #KedaulatanNasional #InfoPertanian #BeritaHariIni

Read More

Efisiensi Anggaran, Prabowo Subianto Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato efisiensi anggaran 2026 saat menghadiri panen raya serentak di Kabupaten Malang.

Duta Nusantara Merdeka | Malang

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh menjalankan efisiensi anggaran prabowo subianto 2026 secara agresif. 

Langkah berani ini diambil untuk mempercepat penghapusan kelaparan, kemiskinan, serta kemiskinan ekstrem di seluruh penjuru Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara usai memimpin jalannya agenda panen raya serentak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (17/07/2026). 

Demi memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan layak, Presiden menyatakan kesiapannya untuk melakukan langkah ekstrem jika kondisi mendesak.

Siap Pangkas Dana Pertahanan dan Keamanan

Kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan sosial ini tercermin dari pernyataan Kepala Negara yang membuka peluang agar anggaran pertahanan polisi dikurangi apabila hal tersebut menjadi jalan keluar utama dalam memberantas kesenjangan ekonomi.

“Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan. Insyaallah kita akan hilangkan. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan,” ungkap Presiden Prabowo.

Presiden menambahkan bahwa pemangkasan tersebut didasari oleh filosofi dasar di mana kekuatan riil sebuah negara tidak melulu diukur dari aspek keamanan dalam arti sempit. Fondasi utama pertahanan nasional yang hakiki justru terletak pada kondisi masyarakat yang kuat, sehat, serta sejahtera secara ekonomi.

"Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan,” tuturnya.

Menyiapkan Generasi Raksasa Dunia 2045

Fokus pemerintah untuk hapus kemiskinan ekstrem prabowo ini juga berkaitan erat dengan proyeksi jangka panjang menuju tahun 2045–2050, di mana Indonesia dibidik menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Oleh sebab itu, pemenuhan gizi dan pendidikan anak-anak usia sekolah dasar saat ini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.

Di sisi lain, Presiden turut menyampaikan rasa haru dan apresiasi mendalam atas dedikasi nyata aparat di lapangan, di mana personel tni polri bantu rakyat malang serta daerah lainnya melalui pembangunan ribuan jembatan serta penyediaan titik air bersih bagi warga yang kesulitan.

“Ini Indonesia, TNI, Polri milik rakyat, kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI, Polri harus mengatasi kesulitan rakyat,” pungkas Presiden Prabowo mengakhiri pidatonya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#EfisiensiAnggaran2026 #PrabowoSubianto #HapusKemiskinan #TNIPolriBersamaRakyat #PanenRayaMalang #PertahananNasional #IndonesiaEmas2045 #KesejahteraanRakyat #AnggaranMiliter #BeritaNasional

Read More

Simak Poin Penting Revisi Peraturan Bersama MA dan KY 2026 dari BKN

Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh saat menyampaikan paparan tentang revisi Peraturan Bersama MA dan KY 2026 di Jakarta.

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., menegaskan pentingnya memperkuat integritas, independensi, dan keadilan substantif dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman demi menjaga marwah peradilan nasional. 

Langkah strategis ini disampaikannya saat menjadi narasumber utama Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2026 terkait revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) di Jakarta, Rabu (15/07/2026).

Forum tersebut secara khusus membahas perubahan regulasi Nomor 03/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. 

Selain itu, agenda ini mengkaji revisi Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB/P.KY/09/2012 mengenai Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, serta Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Keadilan Substantif dan Etik Profesi

Prof. Zudan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak melihat hakim sebatas pelaksana hukum positif yang kaku, melainkan sebagai penjaga keadilan yang mengemban amanah moral besar berdasarkan nurani.

"Hakim harus berupaya keras membuang kepentingan pribadi demi mencerminkan sifat-sifat ilahiah Tuhan yang penuh kasih sayang dan menjunjung keadilan mutlak. Mengingat pengetahuan manusia terbatas, saya mengajak para hakim untuk berani melampaui pendekatan hukum positivisme yang kaku, serta lebih mengedepankan hati nurani, empati, dan keadilan substantif," ujar Prof. Zudan.

Pembagian kewenangan pengawasan teknis yudisial oleh MA dan perilaku oleh KY dinilai harus tetap dipertahankan guna menjaga mekanisme checks and balances. Kendati demikian, aturan baru ini diharapkan mampu memberikan batasan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup kehidupan profesional dan pribadi para pengadil.

"Harus ada batasan kehidupan personal, agar masyarakat maupun pengawas tidak menuntut kesempurnaan profesi hakim selama 24 jam penuh. Hakim tetap memiliki ruang sebagai warga negara, misalnya untuk bersantai di ruang publik sepanjang tidak melanggar kode etik," jelasnya.

Usulan Teknis Filtrasi Pelanggaran

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, memberikan rekomendasi praktis berupa pembentukan mekanisme filter awal. Langkah filtrasi ini krusial untuk memisahkan dugaan pelanggaran kode etik hakim dengan persoalan teknis yudisial murni.

Wisudo juga mengusulkan kepastian batas waktu pemeriksaan di Majelis Kehormatan Hakim, skema pembebasan tugas sementara bagi hakim terperiksa, hingga pemanfaatan sidang daring demi mengatasi kendala geografis.

Agenda FGD hibrida ini diawali paparan akademis Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Heru Susetyo, serta dihadiri jajaran petinggi peradilan seperti Muh. Djauhar Setyadi, Dr. Andi Akram, dan Kusman. 

Melalui sinergi ini, komitmen kolaborasi antarlembaga diharapkan terus melengkapi demi menjaga martwah kekuasaan kehakiman secara kokoh.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#RevisiPeraturanBersama2026 #MahkamahAgung #KomisiYudisial #EtikHakim #KeadilanSubstantif #BKN #ReformasiHukum #MajelisKehormatanHakim #IndependensiPeradilan #HukumIndonesia

Read More

Transformasi Layanan 110 Polri, Fadil Imran Sorong Tekankan Respon Cepat

Astamaops Kapolri Komjen Pol Fadil Imran saat melakukan peninjauan Layanan Polisi 110 di Polresta Sorong Kota Papua Barat Daya.

Duta Nusantara Merdeka | Sorong 

Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri) Komjen Pol. Dr. M. Fadil Imran, M.Si., menginstruksikan transformasi radikal pada sistem pelayanan darurat melalui penguatan integrasi Layanan Polisi 110 dan Command Center. 

Instruksi strategis tersebut ditegaskan saat dirinya melakukan inspeksi mendadak ke Polresta Sorong Kota, Papua Barat Daya, Kamis (16/7/2026), guna menggeser paradigma operasional korps baju cokelat agar mengutamakan kecepatan respons lapangan dan penyelesaian masalah riil masyarakat. 

Pembenahan struktural ini menyasar konektivitas pos operator, Pamapta, SPKT, hingga satuan Samapta yang bertugas di area rawan.

Mengejar Efektivitas Respons Lapangan

Berdasarkan data Posko Command Center 110 Mabes Polri sepanjang Januari hingga Juni 2026, Layanan Polisi 110 Polresta Sorong Kota sebenarnya menorehkan performa positif dengan menjawab 2.672 dari 3.392 panggilan masuk. 

Angka success call rate tersebut menyentuh 88,18 persen, melonjak signifikan dari pencapaian tahun 2025 yang bertengger di posisi 80,37 persen. 

Kendati mengapresiasi rapor hijau yang menempatkan Polres Sorong Kota pada peringkat kedua di jajaran Polda Papua Barat Daya ini, Komjen Fadil Imran mengingatkan jajarannya agar tidak terjebak dalam kepuasan administratif.

"Telepon terjawab adalah awal dari pelayanan, bukan akhir. Yang harus kita pastikan adalah setelah masyarakat menyampaikan masalahnya, siapa yang bergerak, berapa lama polisi sampai, dan apakah persoalan masyarakat benar-benar tertangani," tegas Fadil dalam kunkernya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini meminta seluruh lini pelayanan, mulai dari Lantas, Reskrim, hingga Samapta melebur ke dalam satu ekosistem tanpa sekat birokrasi yang membingungkan warga.

Membedah Data Kriminalitas DORS untuk Patroli Taktis

Lebih lanjut, Astamaops Kapolri menekankan perubahan esensial fungsi Command Center. Fasilitas tersebut tidak boleh sekadar menjadi pajangan ruangan dengan layar monitor besar yang mahal, melainkan wajib berfungsi sebagai pusat komando taktis penentu keputusan operasional di lapangan. 

Fondasi utamanya adalah pemanfaatan basis data gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Merujuk data Digital Operational Room System (DORS) Polri, dinamika kriminalitas di wilayah hukum Polresta Sorong Kota mencatat 2.429 kasus kejahatan sepanjang tahun 2025, dan telah mencapai 1.503 kasus pada periode Januari hingga Juni 2026. 

Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tercatat mendominasi peta kejahatan di wilayah ini, dengan rincian 613 kasus pada tahun 2025 dan menyusul 363 kasus pada semester pertama tahun 2026.

"Data harus bisa menjawab: kejahatan paling sering terjadi di mana, jam berapa paling rawan, bagaimana pola kejadiannya, dan patroli mana yang paling dekat. Dari situ kita bisa menggerakkan anggota dengan lebih tepat," jelas Fadil.

Melalui pemetaan titik buta dan waktu rawan tindak kejahatan curanmor ini, pergerakan armada patroli kepolisian diharapkan bergeser dari metode reaktif konvensional menuju strategi pencegahan preventif yang presisi dan dirasakan langsung manfaatnya oleh publik Papua.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#FadilImran #Layanan110Polri #CommandCenter #PolrestaSorong #PapuaBarat Daya #Curanmor #DataDORS #ReformasiPolri #PatroliPresisi #HumasPolri

Read More

Putusan MK UU Cipta Kerja Pesangon PHK Tetap Wajib Dibayar

Suasana sidang pengucapan putusan perkara nomor 192 PUU-XXIV 2024 terkait hak pesangon buruh.

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan pengujian Penjelasan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait kepastian pembayaran hak pesangon bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Putusan perkara Nomor 192/PUU-XXIV/2024 tersebut dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (16/7/2026), merespons permohonan Dianto Isnan Laksono Putra, mantan buruh PT Propernas Griya Utama yang hak kompensasinya mandek hingga menyebabkannya terjerat pinjaman daring.

Kewajiban Pengusaha Tetap Melekat Walau Pailit

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjelaskan bahwa norma dalam UU Ciptaker dirumuskan guna memastikan pengusaha memenuhi kewajiban hukumnya, sekaligus representasi kehadiran negara dalam melindungi buruh yang terkena dampak PHK. 

Sesuai regulasi, status pailit korporasi sama sekali tidak menghapus kewajiban finansial terhadap eks karyawan. Hak-hak pekerja yang belum diselesaikan diposisikan sebagai utang prioritas utama yang wajib didahului pembayarannya dibanding kreditor lainnya.

“Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon pada dasarnya lebih menunjukkan persoalan mengenai pelaksanaan/penerapan norma dan berkaitan dengan kepatuhan pengusaha serta pihak-pihak lain yang seharusnya memiliki kepatuhan yang sama,” ujar Daniel Yusmic, saat membacakan pertimbangan hukum Mahkamah, Kamis (16/7/2026). 

Oleh sebab itu, MK menilai macetnya pencairan dana pesangon Pemohon murni merupakan masalah kepatuhan eksekusi di lapangan, bukan cacat konstitusionalitas norma.

Risiko Pergeseran Tanggung Jawab Hukum

Mahkamah juga mementahkan tuntutan Pemohon yang meminta pembentukan Program Jaminan Kompensasi PHK baru di bawah BPJS Ketenagakerjaan. 

Penambahan lembaga atau pos anggaran baru tersebut dinilai berbahaya karena berpotensi menggeser beban tanggung jawab finansial yang seharusnya dipikul penuh oleh pelaku usaha.

“Selain itu, hal tersebut berpotensi menambah pihak lain selain pengusaha yang turut bertanggung jawab... jika negara ditempatkan sebagai pihak yang turut menanggung sebagian kewajiban pengusaha yang melakukan PHK karena keadaan pailit, maka terdapat risiko terjadi pergeseran tanggung jawab,” katanya.

Skema intervensi negara ini dikhawatirkan memicu ketidakpastian hukum baru karena membuka celah bagi pengusaha nakal untuk berlindung di balik alasan kesulitan keuangan. 

Pemohon sendiri diketahui terkena PHK efisiensi sejak 6 Desember 2024 setelah bekerja dari 1 Maret 2015, dan belum menerima haknya kendati telah memenangkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial hingga tingkat Mahkamah Agung. MK menyatakan seluruh dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#PutusanMK #UUCipta Kerja #PesangonPHK #HakBuruh #Ketenagakerjaan #PerusahaanPailit #MahkamahKonstitusi #HukumPekerja #BPJSKetenagakerjaan #KeadilanPekerja

Read More

Danantara Targetkan Lompatan Besar, Telkom Enterprise Siap Rombak Total Organisasi

Pertemuan Kepala BP BUMN Dony Oskaria dan Direktur Telkom Veranita Yosephine bahas transformasi bisnis.

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pengelola (BP) BUMN melalui Danantara menginisiasi transformasi total pada lini bisnis Telkom Enterprise guna memperkuat ekosistem solusi digital dan teknologi komunikasi segmen korporasi nasional. 

Langkah strategis ini digodok langsung dalam pertemuan antara Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, dengan Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Veranita Yosephine, di Jakarta, Jumat (17/7/2026). 

Pembenahan bakal mencakup penyempurnaan desain organisasi, penguatan tata kelola, hingga perbaikan model akuntansi perusahaan.

Menyatukan Kapabilitas Bisnis Telkom

Dony Oskaria menegaskan urgensi meletakkan Telkom Enterprise sebagai integrator utama yang mengonsolidasikan seluruh kekuatan bisnis Telkom. 

Menurutnya, ego sektoral antarunit usaha harus dipangkas agar produk dan layanan yang diantarkan ke konsumen bersifat terpadu. Danantara memproyeksikan entitas ini bertindak layaknya holding khusus untuk pasar korporasi.

"Kita punya banyak bisnis, kalau tidak ada integratornya, mereka jalan sendiri-sendiri. Telkom jadi satu holding enterprise bisnis ini yang perlu, karena ini integratornya," ujar Dony, mengutip pernyataan di akun Instagram resmi BP BUMN.

Langkah ini dirancang untuk mendongkrak daya saing sekaligus memicu penetrasi pasar yang lebih agresif, mengingat kebutuhan digitalisasi dunia usaha domestik terus melonjak. 

Mengejar Target Pertumbuhan 30 Persen

Pada kesempatan yang sama, Veranita Yosephine memaparkan kondisi finansial unit kerja yang dipimpinnya. Saat ini, Telkom Enterprise membukukan pendapatan pada kisaran Rp19 triliun. 

Manajemen mengakui kurva pertumbuhan penjualan masih menghadapi tekanan berat, tetapi optimisme pemulihan tetap tinggi jika restrukturisasi dijalankan secara konsisten.

"Revenue saat ini Rp19 triliun, growth memang masih minus. Tapi kalau dibangun dengan benar, kita yakin bisa tembus pertumbuhan 25 sampai 30 persen. Global player saja bisa, masa negara dengan populasi dan GDP terbesar keempat di dunia tidak bisa?" ungkap Veranita.

Guna merealisasikan target ambisius tersebut, intervensi Danantara akan difokuskan pada tiga pilar utama. Aspek ini meliputi peningkatan efektivitas struktur organisasi, optimalisasi talenta muda lokal di bidang teknologi informasi (TI), serta penegakan tata kelola perusahaan yang bersih. 

Sebagai penutup, Dony mengingatkan bahwa momentum penyelarasan ini merupakan kesempatan emas bagi Telkom untuk memperkokoh fondasi bisnis jangka panjang sebelum memasuki fase ekspansi yang baru.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

#Danantara #TelkomIndonesia #TelkomEnterprise #BUMN #DonyOskaria #TransformasiDigital #SahamTLKM #EkonomiIndonesia #RestrukturisasiBUMN #TechNews

Read More

Kodam XIX Tuanku Tambusai Gelar Panen Raya di Bengkalis

Kasdam XIX Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan memotong padi secara simbolis pada panen raya di Desa Sepotong Bengkalis.

Duta Nusantara Merdeka | Bengkalis 

Sinergi lintas sektoral kembali diperkuat di wilayah Riau demi mengamankan ketersediaan komoditas pokok di daerah. Komitmen ini diwujudkan secara nyata melalui agenda panen raya Kodam XIX Tuanku Tambusai ketahanan pangan yang dipimpin langsung oleh Kasdam XIX/Tuanku Tambusai, Brigjen TNI Rudi Hermawan, di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, pada Jumat (17/7/2026) siang.

Sinergi Teritorial Menuju Swasembada Pangan

Kegiatan strategis ini terintegrasi secara nasional dengan terhubung langsung melalui fasilitas konferensi video bersama Presiden Republik Indonesia dan Panglima TNI.

Agenda di lapangan diawali prosesi adat, dilanjutkan dengan pembagian paket bantuan stimulus dari Kementerian Pertanian bersama Pemkab Bengkalis kepada perwakilan kelompok tani lokal guna mendongkrak produktivitas gabah di kawasan tersebut.

Sejumlah pejabat teras turut hadir mendampingi jalannya kegiatan, di antaranya Wakapolda Riau Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, Kasrem 031/Wira Bima Kolonel Inf Tri Aji Santoso, Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf Haris Nur Priatno, serta Wakil Bupati Bengkalis Dr. Bagus Santoso. Bersama ratusan petani, jajaran Forkopimda tersebut turun langsung ke area persawahan Desa Sepotong Siak Kecil untuk melakukan pemotongan padi simbolis.

"Saya atas nama pribadi dan Kodam XIX/Tuanku Tambusai sangat mendukung program ini. Saya berharap masyarakat bersama pemerintah daerah menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi. Kalau bisa diperluas, jangan dikurangi, sehingga tetap menjadi salah satu keunggulan hasil bumi Kabupaten Bengkalis," ujar Kasdam XIX/Tuanku Tambusai, Brigjen TNI Rudi Hermawan.

Menolak Alih Fungsi Lahan Pertanian Demi Masa Depan

Melalui imbauan tersebut, jajaran TNI AD mengingatkan krusialnya konsistensi dalam menjaga luasan lahan hijau produktif. Upaya masif dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian dinilai sebagai kunci utama agar ketahanan pangan Bengkalis dapat terus terjaga secara berkelanjutan. 

Kolaborasi aktif ini diproyeksikan mampu meningkatkan taraf hidup para petani lokal sekaligus memantapkan fondasi kemandirian pangan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#PanenRaya #KodamXIX #KetahananPangan #Bengkalis #PertanianRiau #TNIAD #RudiHermawan #SinergiPangan #PetaniSejahtera #IndonesiaMaju

Read More

Wapres Gibran Rakabuming di Rokan Hilir Tinjau Sekolah Rusak

Pangdam XIX Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mendampingi kunjungan kerja Wapres Gibran Rakabuming di SD Negeri 016 Serusa Bangko.

Duta Nusantara Merdeka | Rokan Hilir

Jajaran prajurit Kodam XIX/Tuanku Tambusai bersinergi penuh mengawal ketat jalannya kunjungan kerja Wapres Gibran Rakabuming di Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada Jumat (17/7/2026) pagi. 

Kedatangan orang nomor dua di Indonesia tersebut bertujuan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sektor pendidikan melalui renovasi sekolah di wilayah pesisir Riau guna mewujudkan sarana belajar yang layak dan aman.

Sinergi Pengamanan VVIP TNI-Polri di Lapangan

Wapres Gibran beserta rombongan mendarat di Lapangan KONI Kabupaten Rokan Hilir sekitar pukul 07.45 WIB dengan menggunakan tiga unit helikopter. 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP bersama Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan mendampingi langsung penerbangan dinas tersebut. 

Kehadiran rombongan VVIP ini disambut hangat oleh Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustinus Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han., Bupati Rokan Hilir H. Bistamam, serta unsur Forkopimda setempat.

"Kunjungan Bapak Wakil Presiden menjadi motivasi bagi kami untuk terus mempercepat peningkatan kualitas fasilitas pendidikan demi mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik," ujar H. Bistamam, Bupati Rokan Hilir.

Memastikan Kelayakan Fasilitas Belajar Mengajar

Dalam agenda kerja ini, Wapres Gibran berfokus melakukan observasi ke MIN 1 Rokan Hilir serta SD Negeri 016 Serusa, Kecamatan Bangko. 

Selain mengevaluasi progres struktural bangunan pasca-renovasi sekolah Riau, ia juga berdialog aktif dengan para guru dan pemda setempat demi mengakselerasi lingkungan belajar mengajar yang representatif bagi para murid. 

Tepat pukul 10.40 WIB, rombongan bertolak kembali menuju Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru melalui Helipad Lapangan KONI. Pengawalan ketat terintegrasi oleh Kodam XIX Tuanku Tambusai, Polda Riau, dan Paspampres memastikan seluruh rangkaian kegiatan kenegaraan ini berjalan tertib, aman, dan tanpa kendala.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

#WapresGibran #KodamXIX #RokanHilir #Riau #RenovasiSekolah #AgusHadiWaluyo #TNIAD #PengamananVVIP 

Read More

Bukan Sekadar Dagang, Dony Oskaria Ungkap Rencana Besar Indonesia Kuasai Pasar Emas

Kepala BP BUMN Dony Oskaria memimpin pertemuan dengan direksi Pegadaian dan BSI terkait pembentukan IBMA.

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tepat satu tahun setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan bank emas, ekosistem keuangan komoditas dalam negeri kini memasuki babak baru. 

Para pelaku industri resmi membentuk Indonesia Bullion Market Association (IBMA) demi memperkuat tata kelola pasar komoditas yang terintegrasi dan transparan. 

Langkah ini menjadi indikator positif bagi perkembangan terbaru layanan bullion bank Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan volume kelolaan secara signifikan.

Lonjakan Volume Kelolaan Emas BUMN

Hingga pertengahan Juli 2026, kepercayaan publik terhadap ekosistem ini tergambar dari besarnya volume aset yang berhasil dihimpun. PT Pegadaian saat ini tercatat mengelola sekitar 153 ton emas. 

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengikutinya dengan volume kelolaan mencapai kisaran 24 ton emas. Akumulasi angka tersebut memvalidasi potensi besar komoditas logam mulia sebagai penggerak roda ekonomi nasional yang makin modern.

Guna menjaga momentum pertumbuhan, optimalisasi regulasi dan koordinasi antarentitas menjadi krusial. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengadakan pertemuan strategis bersama direksi Pegadaian dan BSI di Jakarta pada Kamis (16/7/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membahas standardisasi operasional serta rencana kerja taktis dari asosiasi yang baru terbentuk.

"Kalau ekosistemnya kuat dan semua pelaku bisa jalan bareng, industri emas kita bakal punya nilai tambah yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal perdagangan emas, tapi juga bagaimana emas bisa jadi penggerak ekonomi nasional," ujar Dony Oskaria.

Sinergi Strategis Demi Menatap Pasar Global

Melalui kolaborasi erat antara BP BUMN, Danantara, Pegadaian, dan BSI, kehadiran IBMA diyakini mampu mempercepat program hilirisasi emas nasional. 

Standardisasi yang matang diharapkan tidak hanya memperluas variasi produk berbasis emas di pasar domestik, melainkan juga memantapkan posisi Indonesia sebagai episentrum transaksi bullion yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#BullionBank #EmasNasional #IBMA #Danantara #Pegadaian #BankSyariahIndonesia #HilirisasiEmas #BUMN #DonyOskaria #EkonomiRI

Read More

Upacara Bendera Bulanan Kodam XIX Tuanku Tambusai, Kapoksahli Bacakan Instruksi Tegas Kasad

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XIX/Tuanku Tambusai menyelenggarakan upacara bendera bulanan di Lapangan Upacara Makodam, Pekanbaru, pada Jumat (17/7/2026) pagi. Upacara bendera bulanan Kodam XIX Tuanku Tambusai yang dipimpin langsung oleh Kapoksahli Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Brigjen TNI M. Yahya, S.A.P. selaku Inspektur Upacara ini berjalan khidmat dengan diikuti oleh para Asisten Kasdam, Kabalakdam, perwira, bintara, tamtama, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kodam.

Menjaga Jati Diri Lewat Amanat Kasad Maruli Simanjuntak

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI M. Yahya membacakan amanat tertulis dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. Melalui pesan resminya, Kasad menegaskan bahwa upacara yang digelar secara rutin setiap tanggal 17 ini memegang peranan krusial dalam memelihara profesionalisme dan pengabdian tentara kepada negara. 

"Upacara bendera yang rutin kita laksanakan jangan dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata. Lebih dari itu, di dalamnya menyimpan momentum penting untuk memelihara jati diri sebagai prajurit TNI AD yang senantiasa siap mengabdikan diri bagi nusa dan bangsa," ujar Brigjen TNI M. Yahya, saat membacakan amanat Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Jumat (17/7/2026).

Tekankan Pengawasan dan Disiplin Prajurit TNI AD

Lebih lanjut, pimpinan tertinggi TNI Angkatan Darat tersebut mengimbau seluruh jajaran untuk terus mengontrol sikap dan perilaku sehari-hari demi menjaga nama baik institusi. Para Komandan Satuan (Dansat) pun diinstruksikan untuk mengintensifkan pengawasan melekat serta melakukan deteksi dini guna meminimalisasi potensi pelanggaran di lapangan. 

Pelaksanaan upacara bendera bulanan Kodam XIX Tuanku Tambusai ini pun ditutup dengan tertib, sekaligus memperkuat komitmen seluruh personel di wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam mendukung tugas pokok pertahanan negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#TNIAD #KodamXIX #MaruliSimanjuntak #DisiplinTNI #UpacaraBendera #Pekanbaru #Riau #PrajuritTNI #BrigjenMYahya #SinergiTNI

Read More

Strategi Baru Polri dalam Penegakan Hukum Kejahatan Lingkungan Hidup 2026

Brigjen Pol Muhammad Irhamni, S.I.K., M.H., M.H.

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum kejahatan lingkungan hidup 2026 secara komprehensif. 

Langkah strategis ini diambil guna merespons berbagai masukan penting dari para peneliti serta mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memetakan potensi pelanggaran di sektor alam. 

Penegasan tersebut mengemuka usai gelaran diskusi tingkat nasional yang menyoroti proyeksi pelanggaran ekologis di ibu kota.

Evaluasi Total Tata Kelola Hukum Sektor Ekologis

Komitmen penguatan hukum ini disampaikan langsung oleh Brigjen Pol Muhammad Irhamni, S.I.K., M.H., M.H., kepada awak media usai Simposium Nasional Outlook Kejahatan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup 2026-2030 yang digelar oleh Auriga Nusantara di Jakarta pada Kamis (16/7/2026).

Korps Bhayangkara memastikan bakal membuka ruang sinergi yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat sipil demi memburu para pelaku perusakan hutan dan tambang ilegal.

"Materinya sangat bagus tentunya dari narasumber, dari beberapa mantan pimpinan KPK, kemudian rekan-rekan yang pernah melaksanakan kegiatan penelitian terkait kejahatan-kejahatan lingkungan hidup dan sumber daya alam," ujar Brigjen Pol Muhammad Irhamni.

Sinergi Lintas Sektor untuk Hasil Maksimal

Menurut Brigjen Pol Muhammad Irhamni, formulasi yang dipaparkan dalam forum tersebut menjadi instrumen evaluasi yang berharga bagi internal kepolisian. Data riil hasil riset para pakar dinilai mampu mempercepat deteksi dini modus operandi mafia tanah dan lingkungan yang kian kompleks.

Polri meyakini bahwa penanganan perkara destruksi alam tidak dapat diselesaikan secara parsial melainkan butuh keterlibatan aktif lembaga swadaya. Oleh sebab itu, implementasi di lapangan akan difokuskan pada penguatan kapasitas penyidik serta pemanfaatan data riset independen.

"Tentunya itu menjadi masukan buat kami untuk bisa melakukan penegakan hukum yang lebih efektif lagi, dan kita juga bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, terutama rekan-rekan yang berkecimpung di bidang-bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#KejahatanLingkungan #PenegakanHukumSDA #Polri #AurigaNusantara #SaveOurNature #HukumEkologis #KorupsiSDA #OutlookSDA2026 #BeritaNasional #BrigjenMuhammadIrhamni

Read More

Srikandi GRIB Jaya Kota Pekanbaru Bagi Kursi Roda dan Bansos

Foto bersama jajaran DPC GRIB Jaya Kota Pekanbaru dengan perwakilan Pemko Pekanbaru dan Baznas dalam rapat konsolidasi.

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Jajaran kepengurusan Srikandi DPC GRIB Jaya Kota Pekanbaru menggelar agenda Rapat Konsolidasi dan Silaturahmi yang dirangkai langsung dengan penyaluran aksi kemanusiaan berupa bantuan sosial serta penyerahan unit bantuan kursi roda kepada sejumlah keluarga kurang mampu di Pekanbaru, Riau pada Kamis (16/7/2026).

Langkah taktis yang mengusung tema "Menciptakan Perempuan yang Tangguh, Mandiri, Profesional dan Bermarwah" ini dihadiri langsung oleh Ketua DPD GRIB Jaya Provinsi Riau, Dr. Martin P., SH., MH., Ketua DPC GRIB Jaya Kota Pekanbaru Hondro, Ketua Srikandi DPC Pekanbaru Nurhayati, serta perwakilan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Baznas. 

Momentum ini dimanfaatkan oleh jajaran ormas untuk menegaskan komitmen pengabdian kepada masyarakat bawah sekaligus meluncurkan program pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi kreatif lewat rencana pembentukan unit koperasi kemasyarakatan.

Ketegasan Pimpinan DPD: GRIB Adalah Pelayan, Bukan Preman!

Dalam pidato konsolidasinya, Ketua DPD GRIB Jaya Riau, Dr. Martin P., memberikan penekanan keras terkait marwah organisasi di mata publik. Martin menginstruksikan dengan tegas agar seluruh kader Srikandi Grib Jaya Kota Pekanbaru dan anggota pria menjauhi segala bentuk aktivitas ilegal yang mencederai hukum negara, termasuk keterlibatan dalam dunia hiburan malam, sindikat narkotika, hingga praktik penagihan utang paksa. 

"GRIB adalah pelayan masyarakat, bukan preman. Saya tidak mau ada pengurus atau anggota yang terlibat hiburan malam, narkoba maupun menjadi debt collector. Kalau ada, saya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas. GRIB harus bersih dari narkoba dan menjadi organisasi yang melindungi masyarakat lemah," tegas Dr. Martin.

Sebagai solusi konkrit pengalihan energi ormas ke arah produktif, Martin mendorong percepatan program pemberdayaan perempuan lewat pendirian koperasi internal ormas. Langkah tersebut dipercaya mampu melahirkan kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja lokal baru, serta mendukung akselerasi finansial makro di Provinsi Riau.

Aksi Nyata Srikandi Menjawab Keluhan Warga Kurang Mampu

Wajah humanis ormas ini ditunjukkan secara nyata oleh jajaran kepengurusan perempuan. Ketua Srikandi DPC GRIB Jaya Kota Pekanbaru, Nurhayati, menceritakan bahwa inisiasi penyaluran bantuan kursi roda dan sembako ini berawal dari temuan faktual di lapangan mengenai adanya keluarga prasejahtera yang memiliki dua anak penderita penyakit langka di wilayahnya.

"Kami ingin membuktikan bahwa Srikandi GRIB Jaya bukan hanya hadir sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi menjadi organisasi yang membawa kepedulian, solusi, dan harapan bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan," urai Nurhayati. 

Merespons gerakan sosial ini, perwakilan Pemerintah Kota Pekanbaru menyambut positif dan mengajak srikandi grib jaya kota pekanbaru untuk terus bersinergi, khususnya dalam memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi para pekerja sektor informal di seluruh kecamatan se-Kota Pekanbaru.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#SrikandiGRIBJaya #GRIBPekanbaru #GRIBRiau #PemberdayaanPerempuan #BantuanKursiRoda #OrmasHumanis #PekanbaruSosial #KoperasiPerempuan #GRIBBukanPreman #InfoPekanbaru

Read More

Politik Bukan Cuma Kekuasaan, Ketum PRI Puji Gerakan Kemanusiaan PeRI

Ketua Umum PRI Muhammad Nazaruddin sedang donor darah buat kemanusiaan 

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Organisasi sayap perempuan, Perempuan Rakyat Indonesia (PeRI), sukses menggelar aksi kemanusiaan donor darah massal sebagai wujud kepedulian terhadap sesama sekaligus kontribusi nyata dalam menopang sistem pelayanan kesehatan masyarakat nasional. 

Agenda sosial yang bertajuk "Sekantong Darah, Sejuta Harapan" tersebut dilangsungkan di Aula Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Indonesia (PRI), Jakarta, pada Kamis (16/7/2026). 

Aksi sosial kemanusiaan ini diikuti secara antusias oleh ratusan kader partai rakyat indonesia, pengurus pusat PeRI, relawan, serta masyarakat umum. Kehadiran Ketua Umum PRI, Muhammad Nazaruddin, bersama Ketua Umum PeRI, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si., mengukuhkan komitmen jangka panjang organisasi dalam membangun pilar kesehatan nasional secara inklusif dan berkelanjutan melalui gerakan akar rumput yang terstruktur.

Wujud Gotong Royong dan Politik Pengabdian Masyarakat

Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nazaruddin, memberikan apresiasi tertinggi atas inisiatif cepat yang diusung oleh badan sayap perempuan ini. Dalam pidato pembukaannya, Nazaruddin menegaskan bahwa nilai-nilai kegotongroyongan dan kepekaan sosial harus terus diinternalisasi menjadi budaya kerja organisasi, bukan sekadar pelengkap momentum politik formal. 

"Melalui kegiatan ini, kita ingin menunjukkan bahwa politik bukan hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga tentang pengabdian kepada masyarakat. Setetes darah yang kita sumbangkan hari ini dapat menjadi harapan baru bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan," ujar Muhammad Nazaruddin.

Langkah nyata melalui donor darah Perempuan Rakyat Indonesia ini dipandang sebagai bukti empiris bahwa parpol mampu hadir memberikan solusi konkret langsung di tengah masyarakat.

Komitmen Rutin Tiga Bulanan untuk Kesehatan Faktual

Sementara itu, Ketua Umum PeRI, Hardini Puspasari, menjelaskan bahwa pelaksanaan donor darah ini merupakan bagian dari cetak biru program aksi kemanusiaan berkala yang dirancang organisasi. PeRI secara konsisten bergerak merangkul kaum perempuan agar proaktif menakhodai gerakan-gerakan sosial yang berdampak masif dan langsung dirasakan oleh publik luas.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan stok darah nasional, tetapi juga menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas antarsesama," tutur Hardini Puspasari. 

Ke depan, organisasi berkomitmen melembagakan donor darah Perempuan Rakyat Indonesia ini menjadi program wajib berkala setiap 3 bulan sekali. Langkah tersebut sekaligus mengedukasi publik untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari preferensi gaya hidup sehat yang teratur.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#DonorDarahPeRI #PartaiRakyatIndonesia #MuhammadNazaruddin #HardiniPuspasari #AksiKemanusiaan #SolidaritasNasional #StokDarahNasional #PolitikPengabdian #PerempuanBergerak #GayaHidupSehat

Read More

Utang Luar Negeri Indonesia 2026 Tembus Rekor Rp7.999 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kondisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2026 mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah setelah nilainya melonjak tajam menembus angka USD 444,4 miliar atau setara dengan Rp7.999 triliun. Lonjakan fantastis yang nyaris menyentuh psikologis Rp8.000 triliun ini memicu kekhawatiran publik terkait ketahanan ekonomi nasional jangka panjang.

Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR), Yakub F. Ismail, menjabarkan bahwa akumulasi ULN tersebut dipicu oleh faktor struktural yang kompleks, mulai dari defisit APBN akibat masifnya proyek infrastruktur dan perlindungan sosial, besarnya ekspansi pinjaman sektor swasta, hingga keterbatasan pendalaman pasar keuangan domestik. 

Penjelasan tersebut disampaikan Yakub dalam keterangan resminya di Jakarta pada Kamis (16/7/2026), sebagai alarm penting bagi pemerintah untuk segera merombak strategi pembiayaan demi menjaga keberlanjutan fiskal nasional.

Beban Defisit APBN dan Dilema Pembiayaan Eksternal

Lonjakan utang luar negeri tidak terlepas dari tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional yang belum mampu diimbangi secara instan oleh kapasitas penerimaan perpajakan. 

Ketika belanja negara untuk hilirisasi industri, layanan publik, dan perlindungan sosial melambung, defisit APBN menjadi konsekuensi yang memaksa pemerintah berburu alternatif dana eksternal dengan tenor panjang. 

Di sisi lain, ketergantungan korporasi swasta terhadap modal asing guna ekspansi usaha turut andil mempercepat laju pertumbuhan utang ini.

"Situasi ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi ekonomi yang buruk. Namun, kala tren kenaikannya berlangsung secara konstan disertai kebutuhan pembiayaan semakin bergantung pada pinjaman eksternal, maka muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan fiskal," ujar Yakub.

Dia mengingatkan, jika pembayaran pokok dan bunga membengkak tanpa kendali, ruang fiskal vital untuk pendidikan serta kesehatan akan tergerus.

Solusi Strategis: Pajak Efektif dan Investasi Produktif

Untuk keluar dari jebakan rekor utang Rp7999 triliun tersebut, INISIATOR mendorong reformasi perpajakan yang agresif guna memperluas basis pajak dan menekan celah penghindaran lewat digitalisasi sistem. 

Pemerintah juga wajib menyaring seluruh proyek pinjaman agar difokuskan sebagai leverage investasi produktif yang bernilai tambah tinggi, seperti riset, ketahanan pangan, dan transformasi digital, alih-alih untuk belanja konsumtif habis pakai. 

Langkah ini harus berjalan beriringan dengan akselerasi hilirisasi ekspor untuk memperkuat devisa, serta penguatan pasar obligasi domestik dengan mengoptimalkan dana pensiun dan asuransi lokal. 

Penguatan instrumen dalam negeri akan meminimalisasi eksposur Indonesia terhadap guncangan finansial global sekaligus mempercepat kemandirian ekonomi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#UtangLuarNegeri2026 #ULNIndonesia #APBNRI #EkonomiIndonesia #FiskalNasional #YakubIsmail #INISIATOR #ReformasiPajak #InfrastrukturProduktif #KemandirianEkonomi

Read More

Prof Jimly: Komposisi MKH Libatkan Masyarakat Akademisi Lebih Adil

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., menegaskan perlunya reformasi radikal pada struktur peradilan dengan mendorong agar komposisi mkh libatkan masyarakat akademisi sebagai penyeimbang independen guna menengahi perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). 

Pernyataan strategis tersebut disampaikan Prof Jimly dalam Forum Group Discussion (FGD) penyusunan naskah urgensi perubahan peraturan bersama MA KY yang diselenggarakan oleh Humas MA di Jakarta pada Rabu (15/7/2026). 

Langkah progresif ini dinilai mendesak demi menyempurnaan sistem pengawasan etik hakim yang berorientasi pada tujuan (*mission driven*), sekaligus mengakhiri tumpang tindih ego kelembagaan yang selama ini kerap berulang di lapangan.

Evaluasi Regulasi dan Usulan Pembagian Kewenangan yang Tegas

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama itu menyoroti bahwa istilah "peraturan bersama" secara formal tidak dikenal dalam tata sistem perundang-undangan nasional. 

Sebagai jalan keluar hukum, ia menyarankan agar substansi materi yang identik dituangkan secara formal melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Peraturan Komisi Yudisial (PKY) di masing-masing institusi. 

Lebih lanjut, relasi kerja dalam proses penegakan kode etik juga wajib ditelaah ulang agar terhindar dari tumpang tindih pemeriksaan atau double jeopardy bagi para hakim terlapor di pengadilan daerah.

"Bawas cukup menangani pembinaan dan disiplin. Sepanjang menyangkut dugaan pelanggaran kode etik, itu menjadi urusan Komisi Yudisial sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih pemeriksaan," ujar Prof Jimly.

Menjaga Independensi Hakim dan Penguatan Hak Terlapor

Dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) tersebut, Prof Jimly turut memberikan peringatan keras kepada jajaran KY agar proses penilaian perilaku tidak boleh menjadikan putusan hakim sebagai pintu masuk formal pemeriksaan. Hal itu dinilai sangat krusial demi memagari wilayah kemerdekaan serta menjaga asas independensi hakim dalam mengadili perkara tanpa adanya intervensi dari luar. 

Selain itu, ia merekomendasikan agar revisi regulasi menyerap prinsip perlindungan hak terlapor dalam KUHAP agar para hakim memiliki kesempatan yang adil untuk mengetahui substansi laporan sebelum diperiksa.

Disisi lain, Kepala Badan Pengawasan MA, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., selaku moderator menegaskan seluruh masukan progresif, termasuk mengenai wacana agar komposisi mkh libatkan masyarakat akademisi secara seimbang, akan dirangkum penuh dalam rekomendasi final naskah urgensi perbaikan relasi kelembagaan ini.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#KomposisiMKH #ProfJimly #MahkamahAgung #KomisiYudisial #EtikHakim #ReformasiPeradilan #IKAHI #IndependensiHakim #HukumTataNegara #MARINews

Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie memaparkan materi reformasi komposisi MKH libatkan masyarakat akademisi pada FGD Mahkamah Agung.

 * Alt-Text Gambar 2: Suasana jalannya forum group discussion penyusunan regulasi pengawasan kode etik hakim oleh MA dan KY.

 * Alt-Text Gambar 3: Perwakilan PP IKAHI menyimak pemaparan naskah urgensi perbaikan hubungan kelembagaan peradilan.

Read More