APTIKNAS Desak RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Segera Disahkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang saat ini tengah digodok Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu segera disahkan. Mengingat RUU KKS sangat mendesak disahkan demi memberikan kerangka hukum yang kuat bagi tata kelola keamanan siber di Indonesia. RUU KKS juga bertujuan melindungi kepentingan nasional dari ancaman siber, serta mengatur peran dan tanggung jawab antar lembaga dalam upaya menjaga keamanan ruang siber di negara ini. 

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (APTIKNAS) Ir. Soegiharto Santoso, SH melalui pesan tertulis di Jakarta, Jumat (31/1-2025). “Dalam konteks modern, infrastruktur digital memegang peranan vital, sehingga kehadiran undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang keamanan dan ketahanan siber menjadi hal yang sangat mendesak,” ujar Hoky sapaan akrabnya.  

Organisasi APTIKNAS, lanjut Hoky, sejak tahun 2022 cukup aktif melakukan berbagai upaya untuk mengajak masyarakat terlibat dalam upaya menjaga ruang siber Indonesia agar aman dari serangan siber oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 

Bekerjasama dengan EO PT Naganaya Indonesia serta didukung penuh oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), APTIKNAS meluncurkan program National Cybersecurity Connect (NCC) sejak tahun 2022 dan meraih respon positif dari kalangan pengusaha dan praktisi keamanan siber dari luar maupun dalam negeri. 

Menariknya, Hoky mengatakan, pada tahun 2024 APTIKNAS dan Naganaya Indonesia bersama BSSN dan melibatkan Swiss German University (SGU) berhasil mensukseskan National Cybersecurity Congress 2024 yang dilaksanakan di Jakarta. Sederet pengurus APTIKNAS yang mendukung kegiatan NCC terdapat nama-nama yang sangat terkenal dengan kepakarannya di bidang Cyber Security, diantaranya Dr. Ir. Onno Widodo Purbo, M.Eng., Ph.D., yang menjabat Wakil Ketua Umum APTIKNAS Bidang Cyber Security, Gildas Deograt Lumy selaku Ketua Komtap Cyber Security Regulasi. 

Tak ketinggalan nama beken Alfons Tanujaya selaku Ketua Komtap Cyber Security Awareness, dan Sianne selaku Ketua Komtap Cyber Security Solusi, serta sejumlah pakar dan penggiat keamanan siber lainnya dari pengurus APTIKNAS sangat konsisten terlibat aktif dalam mendukung program pemerintah menjaga ruang siber nasional. 

Hoky juga menambahkan, RUU KKS telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024. “Namun sayangnya hingga kini belum kunjung disahkan. Pembahasan dan pengesahan RUU ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap serangan siber yang berpotensi mengganggu stabilitas negara. Termasuk melindungi data sensitive milik pemerintah dan data pribadi masyarakat dengan tujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap layanan dan infrastruktur digital di Indonesia,” terangnya.

Urgensi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

APTIKNAS juga merilis, bahwa urgensi pengesahan RUU KKS sangat tinggi mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya serangan siber yang menargetkan infrastruktur penting negara. Beberapa alasan utama urgensinya antara lain:

1. Peningkatan Ancaman Siber: Dalam beberapa tahun terakhir, serangan siber di Indonesia semakin canggih dan beragam, menargetkan sektor publik maupun swasta, termasuk layanan pemerintah, perbankan, dan energi.

2. Keamanan Infrastruktur Vital: Infrastruktur kritis, seperti sektor energi, telekomunikasi, dan kesehatan, memerlukan perlindungan maksimal agar tidak mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.

3. Tata Kelola Keamanan yang Terkoordinasi: RUU ini juga akan memperjelas peran dan koordinasi antar lembaga negara seperti BSSN, TNI, Polri, dan BIN, guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan respons siber yang efektif.

4. Perlindungan Data Pribadi dan Privasi: Di era digital, perlindungan data pribadi menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan mematuhi standar keamanan internasional.

Sebagai informasi, salah satu hal penting yang dibahas dalam National Cybersecurity Congress 2024 lalu, isu tentang kerja sama pembuatan jaringan pertahanan siber. “Indonesia perlu membuat jaringan pertahanan siber yang melibatkan semua pemangku kepentingan, sehingga ketika terjadi serangan siber semua pihak bisa bergerak bersama secara terkoordinasi untuk mengatasi serangan tersebut,” pungkas Hoky. 

Berdasarkan data yang ada, jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2024 sudah mencapai lebih dari 221 juta orang. Dan masih segar dalam ingatan, serangan siber sempat melanda PT Bank Syariah Indonesia (BSI) di tahun 2023 dan Pusat Data Nasional pada tahun 2024. 

Bahkan BSSN merilis bahwa pada tahun 2024 lalu terdapat 102 juta anomali trafik serangan siber di Indonesia. Kondisi ini tentunya menuntut ketegasan dan keseriusan pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU KKS. (Arianto)

Read More

Muhammadiyah Medan Denai Melakukan Evaluasi Dan Monitoring Ke SD Muhammadiyah 23 Terpadu Full Day Medan

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Denai Berkunjung Ke SD Muhammadiyah 23 Terpadu Full Day Medan, dalam rangka Evaluasi dan Monitoring Persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2025 - 2026.

BACA JUGA : PCM Medan Denai Membuka Rapat Kerja SMP Muhammadiyah 48 Medan

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PCM Medan Denai, Harun Al Rasyid, S.Pd.I didampingi oleh Wakil Ketua Muhammad Amin dan Staf Majelis Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah Cabang Medan Denai.

Dalam Kesempatan tersebut, Harun menyampaikan Pentingnya Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pembelajaran yang diterapkan di SD Muhammadiyah 23 Medan, karena Sekolah tersebut sudah Naik tingkat ke Sekolah Terpadu Full Day. Untuk itu Pembenahan dan Evaluasi sangat Penting dalam Menunjang Kualitas dan Kuantitas di SD Muhammadiyah 23 Terpadu Medan.

Sementara itu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 23 Terpadu Full Day Medan Sobar Siregar, S.Ag melakukan pemaparan berbagai Kegiatan Belajar Mengajar dan Beberapa Keberhasilan yang sudah dicapai selama peningkatan Sekolah menjadi Terpadu, diantaranya Keberhasilan Peserta Didik dalam Tasmi Hifzil Qur'an Juz 30, ungkapnya.

Sobar Siregar Mengapresiasi Kunjungan yang dilakukan Oleh PCM Medan Denai, dan Berharap kiranya Monitoring terus dilakukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Bersama menjadikan SD Muhammadiyah Terpadu 23 Full Day Semakin Meningkat. **

BACA JUGA : Gelar Pengajian Dan Bakti Sosial Muhammadiyah Medan Denai Menerima Kunjungan Kerja Karang Taruna Kecamatan Medan Denai

Read More

Gelar Pengajian Dan Bakti Sosial Muhammadiyah Medan Denai Menerima Kunjungan Kerja Karang Taruna Kecamatan Medan Denai

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Denai Menerima Kunjungan Kerja Karang Taruna Kecamatan Medan Denai dalam Kegiatan Pengajian dan Bakti Sosial yang dilaksanakan di Masjid Taqwa Muhammadiyah Ranting Pembina Jalan Selam VII Medan.

Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Denai, Harun Al Rasyid, S.Pd.I menyambut Baik Kegiatan Kolaborasi yang dilakukan oleh Karang Taruna bersama Ormas Muhammadiyah, Harun mengungkapkan Bahwa Muhammadiyah Membuka Ruang untuk terus Berkerjasama dalam hal-hal Positif Keummatan, baik di Bidang Keagamaan, Kesehatan, Pendidikan dan lainnya yang sesuai dengan Gerakan Persyarikatan Muhammadiyah, Ungkapnya.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Medan Denai, Irfan Sikumbang

Selanjutnya Irfan Sikumbang Selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Medan Denai dalam Sambutannya menjelaskan bahwa Organisasi Karang Taruna merupakan organisasi Kepemudaan yang berkolaborasi dengan Pemerintahan Setempat, sehingga Program Karang Taruna bersifat sosial kemasyarakatan sebagai wujud perpanjangan pemerintah dalam mengembangkan Potensi Masyarakat yang Berwawasan Kebangsaan, Usaha dan Ekonomi Kreatif, kesejahteraan Sosial dan membangun SDM Generasi Muda sebagai Harapan Bangsa. Ujar Irfan.

BACA JUGA : PCM Medan Denai Membuka Rapat Kerja SMP Muhammadiyah 48 Medan

Selain itu Irfan juga Menyampaikan Agar Masyarakat Khususnya Orangtua Mulai dari Keluarga, Rumah sendiri untuk Mengawasi Anak-Anak Muda para Remaja dan Pemuda yang juga beraktifitas di luar Rumah Maupun di Dalam Rumah untuk tidar terkontaminasi Penggunaan Narkoba, Begal, dan Penyakit Masyarakat yang Merugikan banyak pihak akhir-akhir ini.

Al Ustadz Mahatir Matondang, SH

Acara Kegiatan Pengajian ini Diisi oleh Al Ustadz Mahatir Matondang, SH yang menyampaikan ceramah tentang Persiapan menyambut Ramadhan 1446 Hijriah, dan Peran kita Bersama dalam Mengawasi Anak-Anak Muda untuk tidak terjerumus dalam hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, terutama di dalam bulan suci Ramadhan.

Kegiatan ini diakhiri dengan Bakti Sosial Pembagian Bingkisan Beras kepada para kaum dhuafa. **

Read More

Thalia Febiola: UMKM Digital Kunci Sukses Menuju Indonesia Emas 2045

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian nasional dalam mewujudkan visi *Indonesia Emas 2045*. Dengan dukungan pemerintah dan inovasi digital, sektor ini terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.  

"UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia,“ kata Thalia Febiola, Pelaku UMKM dan juga wartawan kepada awak media di Jakarta, Jum'at (31/01/2025).

Menurut Thalia, UMKM yang mampu beradaptasi dengan teknologi digital dan strategi pemasaran modern akan menjadi pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.  

Seiring perkembangan ekonomi digital, pemerintah mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai program, seperti pelatihan e-commerce, akses pendanaan, dan peningkatan literasi keuangan. Hal ini bertujuan agar UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global dan meningkatkan ekspor produk lokal.  

Selain itu, ujar Thalia, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pelaku UMKM menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berdaya saing. Inovasi dalam pemasaran digital, SEO (Search Engine Optimization), dan strategi branding menjadi faktor penting dalam meningkatkan visibilitas produk UMKM di pasar nasional maupun internasional.  

Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah akses modal dan infrastruktur digital. Oleh karena itu, Thalia menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang memudahkan UMKM dalam mengakses pembiayaan serta pendampingan dalam pemanfaatan teknologi.  

“Dengan strategi yang tepat, UMKM Indonesia dapat menjadi penggerak utama ekonomi nasional dan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” tambahnya.  

Demi mewujudkan hal tersebut, pelaku UMKM perlu terus meningkatkan inovasi produk, mengoptimalkan pemasaran digital, serta memanfaatkan SEO agar lebih mudah ditemukan di mesin pencari. Dengan demikian, UMKM Indonesia akan semakin maju dan berkontribusi besar dalam membangun masa depan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.  

Dan jangan lupa! "Kunjungi toko vfely_shop di Shopee" untuk koleksi fashion terkini yang memenuhi kebutuhan Anda. Temukan gaya terbaik Anda di: [https://id.shp.ee/9ffb2LX](https://id.shp.ee/9ffb2LX).

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

  

Read More

Musren 2025: Kepala BNN RI Sampaikan Pendekatan Ikonik dan Tematik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar Musyawarah Perencanaan (Musren) Tahun 2025 pada Kamis hingga Jumat, 30 s.d. 31 Januari 2025, di hotel Ciputra, Jakarta Barat. Selaras dengan komitmen terhadap arah kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Musren tahun ini mengangkat tema “Implementasi Asta Cita melalui Strategi Penguatan Kolaborasi dengan Pendekatan Ikonik dan Tematik di Wilayah Rawan Narkoba, Perbatasan, dan Pesisir”.

Kepala BNN RI Marthinus Hukom dalam sambutan pembukaan Musren menyampaikan bahwa setiap program yang dirumuskan harus tepat sasaran agar efektif dalam menekan tingkat ancaman narkoba. 

Ia menegaskan untuk tidak menjadikan kegiatan musyawarah perencanaan tahunan hanya sebagai ajang seremonial tanpa makna dan hasil yang konkret, sebaliknya pertemuan ini diharapkan dapat menjadi sarana produktif terhadap ide pembaruan yang dibutuhkan dalam mereformulasi program.

“Kepala BNNP harus menjadi motor penggerak. Rumuskan usulan inovasi dengan pendekatan tematik yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing,” tegasnya.

Sementara itu terkait dengan pendekatan strategis, Marthinus Hukom mengatakan akan melanjutkan strategi tahun sebelumnya dengan menambahkan 1 pendekatan. 

Dengan demikian pada tahun 2025 ini BNN memiliki 6 pendekatan strategis dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Keenam strategi tersebut yaitu penguatan kolaborasi, penguatan intelijen P4GN, penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara, tematik dan ikonik, serta 1 strategi tambahan yaitu penguatan sumber daya dan infrastruktur.

Berkaitan dengan enam strategi tersebut, dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh jajaran eselon I dan II di lingkungan BNN Pusat, seluruh Kepala BNN Provinsi, dan BNN Kota/Kabupaten, Marthinus Hukom menyampaikan beberapa penekanan sebagai berikut:

•⁠ ⁠Pembentukan tim oleh Kepala BNN Provinsi dalam mendorong pembuatan regulasi seperti peraturan daerah yang mendukung implementasi kolaborasi P4GN.

•⁠ ⁠Pembentukan unit analisis intelijen yang mampu untuk melakukan analisa hingga ke ruang digital.

•⁠ ⁠Penguatan perbatasan dengan membangun jejaring komunikasi dan membuat benteng-benteng sosial melalui figur yang dapat dijadikan patron.

•⁠ ⁠Membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengejaran DPO kasus narkoba di luar negeri dengan segera.

•⁠ ⁠Mengimplentasikan pendekatan tematik dengan membuat kegiatan yang ‘dilihat’ dan mendapatkan atensi tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga pengedar dan bandar.

•⁠ ⁠Melakukan penguatan sumber daya melalui corporate university yang saat ini sedang dibangun.

Di akhir arahannya, Kepala BNN RI juga menekankan pentingnya integritas dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan bahwa para bandar narkoba memiliki kekuatan finansial yang besar dan bisa mempengaruhi loyalitas aparat penegak hukum. 

Oleh karena itu, Ia berpesan kepada seluruh jajaran untuk selalu hidup sederhana, bersyukur dengan apa yang dimiliki, dan menjaga profesionalisme dalam bekerja.

“Penegak hukum saat ini sedang menjadi sorotan. Lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Korem 031/Wira Bima Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru  

Korem 031/Wira Bima menghadirkan terobosan spektakuler dalam mendukung kesehatan generasi muda melalui program makan bergizi gratis di SD dan TK Kartika. Inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen institusi militer dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Kolonel Inf N Wahyu Nugroho selaku Kasiter Korem 031/WB menegaskan bahwa program ini tidak sekadar memberikan makanan, melainkan investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia berkualitas. "Kami ingin memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya," ungkapnya.

Melalui kerja sama lintas sektor dengan tenaga medis dan ahli gizi, program ini menyediakan menu makanan berkualitas tinggi. Berbagai jenis nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, protein nabati dan hewani dipilih secara cermat untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

Antusiasme orangtua dan guru sangat tinggi. Mereka menyambut positif kepedulian TNI dalam mendukung pendidikan dan kesehatan anak-anak. Program ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi lembaga pendidikan lainnya dalam upaya menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif.

Kepala Sekolah SD Kartika mengapresiasi inisiatif Korem 031/Wira Bima. "Program ini sangat bermakna, tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membangun semangat kolaborasi dalam pembangunan pendidikan," tambahnya.

Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan diprediksi akan mengadopsi model program serupa di wilayah lain. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dampak Kebijakan Kontroversial Trump: Apa Arti bagi Indonesia dan Dunia?"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam beberapa minggu terakhir ini hampir tidak ada pemberitaan yang paling menyita perhatian masyarakat dunia kecuali sederet pernyataan ataupun keputusan/kebijakan kontroversial yang diambil Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump.

Setelah berselang beberapa hari pasca dilantik, Trump langsung mengeluarkan sejumlah kebijakan yang terbilang di luar dari dugaan banyak orang.

Sebut saja keputusan tentang penarikan diri AS dari pakta yang melawan perubahan iklim, yakni Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Kebijakan ini dinilai banyak pihak termasuk paling kontroversial dari yang pernah diambil Presiden AS ke-45 dan ke-47 itu.

Bagaimana tidak, implikasi dari keputusan tersebut dapat menyebabkan pendanaan untuk penanganan perubahan iklim (climate financing) menjadi lebih sulit terwujud.

Hal ini secara tidak langsung dapat memicu hilangnya komitmen negara-negara maju terhadap pendanaan dan penanganan perubahan iklim yang belakang semakin memburuk.

Dan tentu saja, dampak ekonomis paling parah akan dirasakan negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam hal pembiayaan rehabilitasi kerusakaan ekologis akibat industrialisasi karena minimnya bantuan dana internasional serta menghadapi tantangan serius dalam upaya transisi energi ramah lingkungan.

Di samping keputusan debatable di atas, juga terdapat sejumlah keputusan lain yang tak kalah kontroversial yang diprediksi bakal memberikan dampak signifikan terhadap politik maupun ekonomi.

Kendati terkesan bias publik, apa yang diputuskan Trump tentu punya landasan yang kuat. Sebut saja, peran AS sebagai negara superpower yang juga bertindak sebagai polisi dunia sebagai satu-satunya pertimbangan di balik keluarnya kebijakan-kebijakan tersebut.

Trump, seperti jamak diketahui, merupakan sosok pemimpin AS dengan sederet keputusan yang sulit ditebak sejak menjabat presiden periode pertama.

Bertolak pada gagasan "Make America Great Again" saat kampanye Trump di periode pertama pencalonan presiden menunjukkan ada kecenderungan mengembalikan kejayaan Negeri Paman Sam yang sempat melemah.

Trump menyadari bahwa selama beberapa dekade belakangan, konsentrasi kebijakan AS lebih berorientasi keluar, sehingga membuat ketahanan dalam negeri sedikit keropos. 

Melihat hal itu, Trump mencoba menarik kembali AS yang terlalu condong mengurusi dapur negara lain, untuk lebih fokus ke dalam untuk membangun kembali kedigdayaan ekonomi dan kekuatannya.

Semangat yang sama kembali ia dengungkan di periode keduanya. Terbaru, untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan dalam negeri Trump berencana akan membangun sistem pertahanan udara “Iron Dome" di AS. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk serangan dari luar akibat meningkatnya eskalasi konflik global.

Dari sinilah, kita bisa memahami latar belakang munculnya sederet kebijakan atau keputusan Trump yang terkesan pro-kontra.

Lantas, seperti apa implikasi politik dan ekonomi dari keputusan-keputusan Trump terhadap dinamika dan percaturan global?

*Implikasi Politik*

Selain kuputusan mengeluarkan AS dari Paris Agreement, Trump juga diketahui membuat beberapa kebijakan yang punya implikasi serius terhadap politik global. Mulai dari deportase massal imigran hingga upaya membuka kasus kematian Presiden AS ke-35, John F. Kennedy.

Terkait kebijakan imigran, misalnya, sejak pada minggu pertama masa jabatan kedua Trump, kurang lebih 2.400 migran ditangkap. Penangkapan tersebut diduga ditujukan terutama kepada imigran yang pernah terjerat kasus hukum. Menariknya, kasus deportasi ini termasuk yang paling massal dalam sejarah deportase di AS.

Tidak hanya itu, Trump juga rencana menyingkap dokumen rahasia pembunuhan J.F. Kennedy yang selama ini ditutup-tutupi.

Jika saja ini dibuka ke publik, maka tidak menutup kemungkinan misteri di balik kasus kematian Kennedy bakal terkuak, dan siap-siap menyeret siapa saja yang ikut terlibat dalam kasus misterius ini.

Masih mengenai kontroversi Trump, belum lama ini dirinya berniat merelokasi warga Gaza, Palestina ke Mesir dan Yordania – sebelumnya sempat muncul wacana Indonesia sebagai salah satu opsi negara tujuan relokasi – yang banyak ditentang oleh sejumlah negara termasuk Inggris bahkan oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa).

Alasan di balik penolakan usulan Trump ini bisa dipahami lantaran ide tersebut secara tidak langsung mendukung kepentingan Israel yang sejak awal ingin menguasi penuh wilayah Palestina serta tindakan tersebut bernuansa pembersihan etnis yang mana sangat bertentangan dengan HAM itu sendiri.

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia sendiri menolak ide tersebut, karena tidak selaras dengan spirit bangsa Indonesia yang menghendaki perikemanusiaan (kemanusiaan yang beradab) dan perdamaian dunia.

Sebab, jika ide tersebut disetujui, maka itu sama artinya dengan turut serta dalam melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Satu tindakan yang nyata-nyata bertentangan dengan semangat nilai-nilai Pancasila yang sangat kita junjung tinggi.

Dengan demikian, sikap Indonesia menolak wacana pengosongan Gaza merupakan sebuah langkah yang tepat untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai refleksi dari aktualisasi Pancasila dalam laku kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebab, jika Indonesia memilih bungkam apalagi sampai mendukung ide "pembersihan warga Gaza" maka komitmen terhadap Pancasila patut dipersoalkan.

Termasuk dalam hal ini, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah dialogis dan komunikatif bersama negara-negara di dunia, utamanya yang kontra terhadap usulan Trump terkait relokasi masyarakat Gaza untuk bersatu dalam barisan perjuangan membela hak-hak Palestina atas tempat tinggal mereka.

Dan langkah ini belakangan telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang senantiasa gencar membangun relasi dan komunikasi dengan negara-negara sahabat seperti Malaysia untuk tetap menyuarakan kemerdekaan Palestina.

*Dampak Ekonomi*

Selain dampak politik, sejumlah kebijakan Trump seperti keputusan menarik AS dari World Health Organisation atau WHO juga berpengaruh besar terhadap dimensi ekonomi global.

Pasalnya, dengan keluarnya Negeri Paman Sam maka akan berdampak serius terhadap isu pembiayaan kesehatan global melalui WHO.

Ini antara lain dikarenakan AS menyumbang sekitar 18% pendanaan untuk WHO. Selain itu, lebih dari setengah kontribusi dana yang disumbang AS adalah untuk memerangi sejumlah penyakit menular seperti tuberkulosis, yang itu sangat bermanfaat bagi masyarakat global.

Perlu diketahui bahwa AS sejauh ini merupakan pendonor kesehatan global teratas di dunia. AS tercatat memberikan US$ 15,8 miliar pada 2022. Jika Washington keluar dari WHO maka beban pembiayaan mulai dari penelitian, vaksin, kampanye kesehatan hingga pembiayaan penanganan penyakit menular lainnya akan terganggu dan bisa berakibat buruk.

Tidak hanya itu, naiknya Trump juga nyatanya memicu perang dagang yang amat serius antara AS dengan Tiongkok.

Memang kedua negara ini kini terlibat dalam persaingan sengit dalam upaya pengembangan bisnis dan kekuatan global. Kedua negara terus berlomba untuk memperkuat fondasi baik ekonomi maupun militer.

Wajar ketika salah satu merasa terancam atau tersaingi maka timbul reaksi tak biasa sebagai respons alamiah. Dan ini lah yang saat ini terjadi antara AS dan China.

Di awal masa pelantikannya, Trump langsung mengeluarkan pernyataan yang terkesan siap mengambil langkah serius untuk mencegah upaya China dalam menguasai pasar atau bisnis global.

Hal itu direspon Trump melalui rencana pengenaan tarif 10% atas produk impor dari Negeri Tirai Bambu. Hal ini menimbulkan reaksi negatif oleh pemerintah China. Sebab, langkah tersebut dinilai bakal menciptakan situasi pelik dalam hubungan dagang antara China dan AS. 

Menariknya, AS juga ternyata memberikan ancaman serupa terhadap negara tetangganua seperti Kanada dan Mexico. Ia memperingatkan kedua negara perbatasan jika gagal membantu AS mengamankan wilayah perbatasan maka bersiap-siap dikenakan tarif sebesar 25% terhadap produk dari Meksiko dan Kanada yang masuk ke AS.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia di tengah ketidakpastian global akibat sederet kebijakan kongroversial yang diambil Trump?

Indonesia, ikut ataupun tidak dalam permainan ini, tetap akan menerima dampak. Ibarat sebuah sistem global yang menghubungkan semua negara bangsa dalam satu rumus permainan, maka tak satupun yang bisa mengelak dari setiap perubahan atau gangguan yang terjadi di dalamnya.

Indonesia pada kenyataannya terlibat dalam relasi bisnis dengan hampir seluruh negara di dunia, terutama dengan China dan AS sebagai representasi dua negara adidaya sekarang ini.

Pemerintah Indonesia karenanya harus berhati-hati dalam mengambil langkah dan keputusan merespons impuls negatif yang diciptakan dari situasi memanas antara AS dan China. Lebih khususnya lagi atas sejumlah kebijakan Trump.

Salah mengambil langkah atau salah menempatkan posisi di tengah percaturan global yang sengit dan pelik ini tidak hanya berdampak pada kerentanan ekonomi Indonesia ke depan. Lebih dari itu, ia juga berpotensi berakibat fatal terhadap seluruh kebijakan ekonomi politik nasional.

Penulis: Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia

Read More

Pemerintah Selamatkan 6,7 Triliun Dana Korupsi Dalam Tiga Bulan Pertama Kabinet Terbentuk

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan keberhasilan menyelamatkan keuangan negara senilai total Rp 6,7 triliun hanya dalam tiga bulan sejak kabinet dilantik. Dana tersebut berasal dari berbagai kasus korupsi yang berhasil diungkap dan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum melalui Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.

Desk ini dibentuk Menkopolkam dengan leading sector Jaksa Agung bersama instansi lain seperti BPKP, Polri, KPK, PPATK, OJK, Kemeterian Komdigi, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan LKPP.

Sejak terbentuk, desk berhasil mengamankan Rp 5,37 triliun dalam mata uang rupiah, Rp 920 miliar dalam bentuk mata uang asing, dan emas logam senilai Rp 84 miliar. Jumlah ini belum termasuk hasil sitaan dari KPK dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri yang terus bekerja sinergi dengan penegak hukum lainnya.

Pemulihan aset ini merupakan hasil dari upaya serius pemerintah dalam menindak kasus korupsi dan mengembalikan hak negara yang sebelumnya disalahgunakan.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen dalam menindak tegas para pelaku korupsi, tetapi juga memastikan bahwa aset negara yang telah diselewengkan dapat kembali untuk kepentingan masyarakat,” ujar Menkopolkam Budi Gunawan dalam keterangannya.

Selain fokus pada penindakan, pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Perbaikan tata kelola dan good governance terus dilakukan agar tidak menjadi celah berulang bagi tindakan korupsi.

Tidak hanya penindakan, pemerintah juga fokus pada upaya pencegahan. Desk telah melaksanakan berbagai program pendampingan hukum bagi kementerian, BUMN, dan BUMD. Sejak dibentuk, terdapat 2.164 kegiatan pendampingan hukum yang telah dilakukan, termasuk 91 legal opinion yang diberikan kepada BUMN dan BUMD untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan bisnis selaras dengan hukum. Selain itu, terdapat 37 kegiatan mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar jalur pengadilan, guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan serta mempercepat penyelesaian sengketa.

Presiden Prabowo Subianto berulangkali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga dengan memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola yang baik. Dengan adanya pendampingan hukum dan kajian regulasi yang lebih ketat, diharapkan berbagai celah yang berpotensi disalahgunakan dapat diminimalisir.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum, memperbaiki regulasi yang masih lemah, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dimiliki negara dapat digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. (Arianto)

Read More

HMB Poliban Gelar Baksos di Desa Sungai Lumbah

Duta Nusantara Merdeka | Barito Kuala 

Himpunan Mahasiswa Bisnis (HMB) Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) menggelar Bakti Sosial Tahun 2025 di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kegiatan yang mengambil tema "Wujudkan Kepedulian, Satukan Kebersamaan melalui Tindakan yang Nyata" ini dilaksanakan selama 2 hari, Sabtu-Ahad (25-26/1/2025).

Adapun rangkaian kegiatan di hari pertama, Sabtu (25/1/2025) meliputi cek kesehatan gratis, penyuluhan kesehatan gigi, pembagian sikat gigi dan pasta gigi gratis, seminar digital marketing, gotong royong, menanam bibit pohon, pemberian plang edukasi penguraian sampah, pemberian alat kebersihan tempat ibadah, senam dan games, jejak warna dan nonton bareng.

Sementara kegiatan hari kedua, Ahad (26/1/2025) yakni sunatan massal, pembagian bahan pokok dan pelepasan.

Gubernur Kalsel H. Muhidin yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Hj. Husnul Hatimah SH, MH menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan Bakti Sosial yang dilakukan HMB Poliban sebagai salah satu bentuk kepedulian di tengah masyarakat Kalsel.

“Saya merasa bersyukur teman-teman HMB Poliban ini betul-betul punya kepedulian, kami ajak mereka untuk bisa lebih peduli dan giat dalam memajukan kesejahteraan di Kalsel ini,” ucapnya.

“Tentu ini suatu kegiatan yang cukup bagus, yang sebenarnya menjadi karakter masyarakat Indonesia. Menjadi pondasi bagaimana implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu bagaimana kita peduli antar sesama masyarakat," pungkasnya.

Turut hadir dalam pembukaan tersebut Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Kalsel yang diwakili Muhammad Topan, Kadinkes Kabupaten Batola 

diwakili oleh Bidang Pelayanan Kesehatan Roni, Camat Alalak

diwakili Heri iswandi, Kepala Desa Sungai Lumbah Farid Arman serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat.

Terakhir, panitia pelaksana mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak sponsor dan donatur yang telah berkontribusi dalam berbagi kebahagiaan dan membantu sesama. (Ari)

Read More

Danrem 031/Wira Bima Tegaskan Tidak Pernah Backup Galian C

Duta Nusantara Merdeka | Kampar

Viralnya berita mengenai Galian C ilegal di Desa Teluk Kenidai, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang menyebutkan Komandan Resort Militer (Danrem) 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, meresmikan tambang tersebut, telah memicu reaksi tegas dari pihak Korem. Berita yang dimuat oleh salah satu media online ini dinyatakan hoax dan merugikan reputasi Danrem.

Dalam pernyataannya kepada awak media, Brigjen TNI Sugiyono menegaskan bahwa Korem 031/Wira Bima tidak pernah mendukung kegiatan ilegal di wilayah Riau. “Berita tersebut sangat bertentangan dengan tugas kami sebagai aparat keamanan. Tanpa konfirmasi dan fakta lapangan, informasi ini merugikan saya secara pribadi,” ungkapnya melalui Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 031/Wira Bima, Kapten T Marpaung, pada Rabu siang (29/01/2025).

Danrem juga menyatakan kekecewaannya atas pemberitaan yang tidak akurat dan tidak melakukan cek dan ricek. “Saya tidak pernah mengetahui adanya kegiatan Galian C seperti yang disebutkan. Saya bahkan tidak tahu lokasinya,” tambahnya.

Brigjen TNI Sugiyono mengimbau kepada jajarannya untuk tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta mengutamakan keamanan daerah. Ia juga meminta masyarakat melaporkan tindakan anggota TNI AD yang melanggar hukum, menegaskan bahwa TNI adalah sahabat masyarakat.

Lebih lanjut, Danrem mengajak insan pers untuk bekerja secara profesional dengan mengedepankan norma dan etika jurnalistik. Ia menegaskan bahwa jika ada pemberitaan hoax yang merugikannya, ia tidak segan-segan untuk menempuh jalur hukum.

“Sebagai seorang TNI, saya selalu terbuka dengan teman-teman pers. Korem 031/Wira Bima baru-baru ini menjalin kerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional 2025,” tutup Danrem.

Dengan pernyataan ini, Brigjen TNI Sugiyono berharap agar masyarakat dan media lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Riau. 

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Masih Sulit Akses SATUSEHAT Mobile, Begini Cara Atasinya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aplikasi kesehatan masyarakat SATUSEHAT Mobile milik Kementerian Kesehatan RI menghadirkan berbagai fitur dan layanan kesehatan dengan data yang terintegrasi dengan SATUSEHAT Platform. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses sertifikat imunisasi anak dan vaksinasi selain COVID-19, mencatat informasi kesehatan pribadi hingga resume rekam medis.

Dalam penggunaan SATUSEHAT Mobile, masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai kesulitan akses aplikasi tersebut di ponsel. Beberapa keluhan yang sering muncul meliputi kendala verifikasi saat aktivasi akun hingga kegagalan mengunduh sertifikat vaksinasi.

Menanggapi hal itu, Staf Ahli bidang Teknologi Kesehatan Setiaji, S.T, M.Si menyarankan masyarakat untuk memastikan aplikasi SATUSEHAT Mobile yang digunakan sudah diperbarui ke versi terbaru. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi SATUSEHAT Mobile melalui tautan berikut ini:

● Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare&hl=id

● iOS https://apps.apple.com/us/app/satusehat-mobile/id1504600374

Pada versi terbaru, terdapat pembaruan fitur-fitur dan fungsi aplikasi yang makin meningkatkan kenyamanan penggunanya.

“Sebelum menggunakan SATUSEHAT Mobile, pastikan sudah mengunduh versi terbaru dari SATUSEHAT Mobile di Play Store atau App Store masing-masing,” kata Setiaji di Jakarta, Jumat (24/1).

“Bagi masyarakat yang mengalami e-mail verifikasi tidak masuk berkali-kali ketika hendak registrasi akun SATUSEHAT Mobile, disarankan untuk mengecek folder Spam. Jika tidak ditemukan di dalam folder Spam, maka daftar dengan e-mail lain yang dimiliki.”

Ada beberapa kemungkinan mengapa seseorang tidak dapat mendaftarkan akun, antara lain:

A. Data Nama, NIK, dan Tanggal Lahir Anda tidak sesuai dengan data KTP dan/atau Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Jika ada ketidaksesuaian, Anda dapat mengunjungi dan memperbarui data Anda ke Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada domisili atau alamat asal Anda.

B. Nomor telepon dan/atau e-mail Anda sudah pernah terdaftar di SATUSEHAT Mobile. Jika nomor telepon atau e-mail Anda sudah digunakan, silakan gunakan nomor telepon dan/atau email lain yang sesuai.

C. NIK Anda sudah pernah terdaftar di SATUSEHAT Mobile. Apabila NIK Anda sudah digunakan untuk registrasi, silakan login menggunakan e-mail atau nomor telepon yang sebelumnya didaftarkan dengan NIK tersebut.

Jika tidak mengetahui e-mail atau nomor telepon terdaftar, masyarakat dapat melapor ke e-mail helpdesk@kemkes.go.id atau mengisi formulir aduan melalui https://satusehat.kemkes.go.id/mobile/contact-us (pilih kategori aduan “Akun”).

Dalam laporan itu, mohon untuk menyebutkan data nomor telepon terdaftar dan nomor telepon baru, serta keperluan pembaruan. Selain itu, Anda wajib melampirkan bukti valid berupa foto diri dengan kartu identitas yang sesuai dengan akun SATUSEHAT Mobile.

Selanjutnya, apabila masyarakat gagal mengunduh sertifikat vaksinasi, Setiaji yang juga Chief of Technology Transformation Office (TTO) menjelaskan beberapa hal untuk mengatasi kendala tersebut.

“Pertama, apakah ada error message yang ditampilkan? Jika iya, apakah sudah pernah lapor ke hubungi kami? Kedua, jika tidak ada error message yang ditampilkan, apakah user sudah cek pada folder download di ponsel masing-masing?” jelasnya.

“Kemudian, Frequently Asked Question (FAQ) untuk kendala akun lainnya, silakan dapat mengakses informasi ke tautan https://satusehat.kemkes.go.id/mobile/faq/topic?categoryId=66a03477-fecd-4a34-a181-e8c0bf580beb.” (Arianto)

Read More

Menuju Indonesia Emas, BAZNAS Dorong Pentingnya Penguatan Beasiswa Santri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendorong pentingnya penguatan beasiswa bagi santri pondok pesantren untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi, sehingga diharapkan mampu bersaing di era Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Pada 2024, BAZNAS telah memberikan beasiswa kepada 10.000 santri. Beasiswa Santri BAZNAS ini diperuntukkan bagi mereka yang hendak melanjutkan jenjang pendidikan perkuliahan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional dan Pelepasan Duta ASFA bertema “Strategi Penguatan Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam dalam Rangka Menyongsong Puncak Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045” di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Kiai Noor menyampaikan, konsep penguatan beasiswa berbasis pesantren dan dikembalikan kepada pesantren, sebagaimana yang dilakukan ASFA Foundation, akan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan generasi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang.

“Kalau 41 ribu pesantren di Indonesia ini ada kadernya satu per satu saja, maka pesantren kita di Indonesia akan lebih maju lagi,” ujar Kiai Noor.

Kiai Noor mengungkapkan, konsep pemberian beasiswa yang dilakukan ASFA Foundation bagi santri lulusan pondok pesantren cukup menarik, di mana 47 persen beasiswa untuk Dirosah Islamiyah, 40 persen beasiswa untuk STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), dan 13 persen beasiswa untuk sosial dan humaniora.

“Artinya bahwa pondok pesantren kalau menggunakan pola ASFA Foundation ini akan menjadi pondok pesantren yang modern dan bisa berkompetisi di Indonesia Emas tahun 2045. Jadi nanti BAZNAS dan lembaga amil zakat yang lain bisa memberikan beasiswa seperti yang dilakukan ASFA,” ucap Kiai Noor.

BAZNAS, ungkap Kiai Noor, saat ini memberikan beasiswa untuk lebih dari 1.000 mahasiswa Indonesia di Mesir dan Timur Tengah, yang diharapkan bisa kembali ke Indonesia untuk menjadi pencetak generasi yang lebih baik lagi.

Dalam waktu dekat, Kiai Noor menambahkan, pihaknya akan mengumpulkan LAZ-LAZ di Indonesia dalam rangka membahas strategi pemberian beasiswa bagi santri, termasuk usulan Rektor IPB yang akan memberikan beasiswa khusus untuk mahasiswa dari Palestina.

“Ada usulan juga terkait pemberian beasiswa bagi mereka yang memperdalam Ilmu Al-Qur’an dan Ilmu Hadits. Saya kira ini juga penting sekali dan dibutuhkan di Indonesia, sehingga insya Allah akan kami tindak lanjuti,” ucapnya. (Arianto)

Read More

Bahas Strategi Kolaboratif jelang Angkutan Lebaran, Menhub bertemu Menteri Ketenagakerjaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai langkah proaktif menyambut pelaksanaan Angkutan Lebaran 2025, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli pada Jumat (24/1) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. 

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas strategi lintas sektor guna memastikan kesiapan penyelenggaraan angkutan yang selamat, nyaman, dan efisien selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2025.

Menhub Dudy menyoroti momentum dua hari besar yang berdekatan, yaitu Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret–1 April 2025. Menhub menilai, batas waktu dimulainya dan selesainya libur akan mempengaruhi tingkat kepadatan jalan dan tingginya pemanfaatan layanan di berbagai moda transportasi.

"Masa libur panjang akan berdampak signifikan pada lonjakan pergerakan masyarakat. 

Selain itu, tanggal mulai dan selesainya libur akan berpengaruh pada tingkat kepadatan selama masa angkutan Lebaran nanti. Termasuk juga penentuan puncak arus mudik dan arus balik," ujar Menhub Dudy.

Menhub berharap dapat mengkoordinasikan ini dengan Kemenaker. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah waktu pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada para tenaga kerja. 

Pembayaran THR lebih awal diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan waktu dalam melakukan perjalanan mudik lebaran.

Pada kesempatan tersebut, Menhub memaparkan strategi Kemenhub dalam menghadapi angkutan Lebaran mendatang. 

Strategi tersebut yakni implementasi buffer zone untuk mengurai kemacetan di akses menuju Pelabuhan Penyeberangan (Merak-Bakauheni), optimalisasi terminal yang masih kurang dimanfaatkan untuk digunakan maskapai bertarif rendah dalam mendukung penurunan harga tiket pesawat yang berkelanjutan, pelaksanaan layanan direct train dengan tetap mempertimbangkan kesiapan lokomotif dan masinis, optimalisasi aset infrastruktur selagi berkoordinasi dengan K/L terkait dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan, penyelenggaraan program Mudik Gratis, serta perlunya digitalisasi tiket pada semua moda transportasi.

Menhub berharap, dengan strategi tersebut, angkutan Lebaran 2025 dapat sebaik atau lebih baik dari angkutan Nataru 2024/2025 yang berjalan lancar. Masyarakat pun menilai positif penyelenggaraan angkutan Nataru 2024/2025 lalu.

“Alhamdulillah, berkat kolaborasi pada masa angkutan Nataru kemarin, survei dari UGM menunjukkan 86% masyarakat puas. 

Nilai ini menjadi catatan berharga karena nanti jumlah penduduk yang melakukan perjalanan saat Lebaran diperkirakan jauh lebih banyak,” ujar Dudy.

Mengutip hasil survei nasional tingkat kepuasan pengguna transportasi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada, secara umum jumlah responden yang menjawab puas dan sangat puas mencapai 86%. Adapun Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi mencapai nilai 4.39 (88,28 persen dari skor maksimum) atau berada di kategori sangat puas

Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan. (Arianto)

 

Read More

Maxim Dukung Mobilitas Tunanetra dengan Program Free Rides dan Peluang Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perusahaan penyedia layanan transportasi online Maxim kembali melakukan aksi sosialnya dengan menyalurkan bantuan dan dukungan kepada penyandang disabilitas di Indonesia. Kali ini, Maxim memberikan bantuan "Free Rides (perjalanan gratis) serta membuka peluang kemitraan kepada Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) yang bertepatan pada acara HUT ke-59 Pertuni mengusung tema "Temu Wicara Pertuni 2025" di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (26/01/2025)

Program Free Rides dari Maxim merupakan bantuan berupa pemberian saldo perjalanan sebesar Rp 3.000.000 secara gratis setiap bulannya untuk akun anggota Pertuni yang terdaftar di aplikasi Maxim. Program Free Rides ini bertujuan untuk memudahkan segala kegiatan dan aktivitas penyandang tuna netra yang tergabung dalam Partuni di tahun 2025.

Selain penyerahan saldo perjalanan gratis, Maxim juga resmi membuka akses bagi penyandang luna netra untuk mendapat penghasilan tambahan dengan menjadi mitra terapis pada Jayanan Maxim Massage & SPA. Nantinya, Maxim dan Pertuni akan bekerja sama untuk memberikan pelatihan khusus bagi terapis pijat tuna netra dalam melakukan aktivasi akun, pengambilan orderan, hingga fitur-fitur pendukung untuk mitra disabilitas

"Free Rides ini merupakan program lanjulan yang kami berikan kepada rekan-rekan Pertuni yang telah berjalan sejak tahun 2024 kemarin. Namun di tahun ini, selain memberikan perjalan gratis, kami juga berinovasi dengan mendukung potensi penyandang tuna netra untuk dapat bergabung menjadi mitra terapis di layanan kami dengan harapan mereka dapat mengoptimalkan keterampilan yang ada sekaligus memperoleh penghasilan lebih," ucap Dirhamsyah selaku Development Director Maxim Indonesia.

Dalam kesempatannya, Dirhamsyah menambahkan bahwa program bantuan untuk Pertuni ini merupakan bagian dari komitmen Maxim untuk menjadi aplikasi perjalanan daring yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

"Tentunya melaui semangat inklusif dan kolaboratif ini juga mendorong kami untuk terus menghadirkan aplikasi yang disability-friendly. Kami terus mengembangkan sistemasi dan fitur-fitur aplikasi yang selain mudah digunakan oleh masyarakat biasa namun juga raman terhadap pengguna disabilitas," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pertuni Setiawan Gema Budi mengungkapkan bahwa dirinya optimis melalui bantuan dan kesempatan yang diberikan Maxim, para penyandang disabilitas tuna netra di Indonesia dapat berkontribusi dalam memberikan pengaruh positif kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.

"Kami bersyukür dapat mengawali tahun 2025 ini dengan terus menjalin hubungan baik dengan semua pihak termasuk teman-teman dari Maxim, berkat kolaborasi dan kerja sama ini kami berharap teman-teman tuna netra dapat menjadi bagian penting untuk perubahan Indonesia yang lebih baik kedepannya," ujar Setiawan

Selain bantuan perjalanan gratis untuk penyandang disabilitas tuna netra, Maxim juga telah memberikan program bantuan serupa untuk penyandang disabilitas lainnya di berbagai kota di Indonesia. Maxim juga membuka kesempatan pelatihan dan edukasi bagi para penyandang disabilitas yang ingin menggunakan layanan maupun bergabung menjadi mitra Maxim.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PCM Medan Denai Membuka Rapat Kerja SMP Muhammadiyah 48 Medan

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Medan Denai, Harun Al Rasyid, S.Pd.I Membuka Secara Resmi Rapat Kerja (Raker) SMP Muhammadiyah 48 yang dilaksanakan di Cafe Roemah Kayu Medan Jl. A. H. Nasution Pangkalan Masyur Medan Johor.

Dalam Sambutannya Harun menyampaikan Pentingnya Melakukan Kolaborasi dalam Meningkatkan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan di SMP Muhammadiyah 48 Medan, Program Unggulan harus terus Ditingkatkan, karena ini yang menjadi salah satu daya tarik bagi Masyarakat dalam Menyekolahkan Anak-Anaknya di SMP Muhammadiyah 48 Medan, ungkapnya.

Kolaborasi Antara Pimpinan Muhammadiyah, Kepala Sekolah, Guru, Wali Murid dan Siswa menjadi salah satu hal Penting untuk meningkatkan Kuantitas murid yang menjadi target kita bersama, Ujar Harun.

Sementara itu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 48 Medan, Dewi Sri Siregar, S.Pd. dalam Sambutannya mengungkapkan bahwa Rapat Kerja tersebut digelar dalam Rangka Pemantapan Persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Penyampaian Laporan dan Peraturan Sekolah dalam Menjaga Mutu dan Kualitas SMP Muhammadiyah 48 Medan.

Lebih Lanjut Dewi menyampaikan SMP Muhammadiyah 48 Medan yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar X No. 2 Kelurahan Tegal Sari Mandala 1 Kecamatan Medan Denai sudah menjalankan beberapa program Unggulan seperti Tahfiz, Sholat Dhuha dan Ekstra Kurikuler Tapak Suci, Hitzbul Wathan (Kepanduan), IPM,  Futsal, dan Lainnya. **

Read More

Sinergi Pemerintah Cegah Barang Ilegal, Industri Dalam Negeri Kian Terlindungi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam 100 hari masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program-program prioritas yang disusun untuk kesejahteraan masyarakat seperti makan bergizi gratis, penurunan biaya haji, diskon tarif listrik, termasuk perlindungan terhadap industri dalam negeri terus dikebut dan dioptimalkan.

Untuk mencegah masuknya impor ilegal yang merusak industri dalam negeri, pemerintah melalui sinergi berbagai instansi terus bekerja keras untuk mencegah terjadinya kebocoran barang-barang impor ke dalam pasar domestik.

Pemerintah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal senilai Rp 3,7 triliun sejak kabinet Presiden Prabowo Subianto terbentuk pada  2024. Prestasi ini membuktikan komitmen Presiden dalam menjaga kedaulatan ekonomi, melindungi masyarakat dari dampak negatif barang ilegal, serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

Barang-barang yang berhasil disita mencakup berbagai jenis, seperti rokok ilegal, barang elektronik, kosmetik, benih lobster, minuman keras, dan komoditas lainnya. Penindakan dilakukan melalui operasi terpadu dalam Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kemenkopolkam bersama Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Bakamla, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Kemendag, Kemen KKP, Kemenperin, Badan Karantina Indonesia serta dukungan dari masyarakat.

“Upaya ini merupakan hasil kerja keras bersama dari seluruh pihak yang terlibat, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat yang berperan aktif melaporkan kegiatan mencurigakan. Pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan agar tidak ada celah bagi para pelaku penyelundupan,” ujar Menkopolkam, Budi Gunawan dalam keterangannya, Sabtu (25/01/2025).

Selain mengamankan barang bukti, operasi ini juga berhasil mengungkap jaringan penyelundupan skala besar yang melibatkan sindikat internasional. Sebanyak 552 orang yang terlibat telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Pemerintah juga terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka memberantas penyelundupan lintas batas, termasuk melalui peningkatan kapasitas teknologi pemantauan di perbatasan dan pelabuhan.

Penyelundupan barang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga berdampak pada kelangsungan industri dalam negeri, kesehatan masyarakat, dan ekosistem laut, terutama dalam kasus penyelundupan benih lobster.

Masyarakat juga dihimbau untuk turut mendukung upaya pencegahan penyelundupan dengan tidak membeli barang-barang ilegal. Selain berkontribusi pada kerugian negara, konsumsi barang ilegal juga dapat membahayakan kesehatan dan keamanan pengguna.

Dengan keberhasilan ini, pemerintah optimis dapat terus memperkuat pengawasan terhadap arus barang ilegal di masa mendatang. Sinergi antar instansi, penerapan teknologi canggih, serta kesadaran masyarakat diharapkan dapat semakin mempersempit ruang gerak bagi pelaku penyelundupan, sehingga mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. (Arianto)

Read More

Kapolres Metro Jakarta Barat Pimpin Sertijab Pejabat Utama Dan Kapolsek

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Suasana khidmat menyelimuti bertempat diaula lantai 2 Wirasatya Polres Metro Jakarta Barat, saat upacara Sertijab (serah terima jabatan) sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran dilaksanakan, Rabu (22/1/2025).

Upacara serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi di lantai 2 wirasatya Polres Metro Jakarta Barat.

Dalam acara serah terima jabatan, beberapa nama pejabat utama diserahterimakan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang baru.

Jabatan Kabag Ops Polres Metro Jakarta Barat yang sebelumnya diamanahkan kepada AKBP Yuliansyah kini resmi diserahkan kepada AKBP Tri Bayu Nugroho.

Posisi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Andri Kurniawan kini diteruskan oleh AKBP Arfan Zulkan.

Serah terima jabatan juga melibatkan posisi strategis lainnya, seperti Kasipropam yang kini dijabat oleh AKP Supriyatin, menggantikan Kompol Dr. Eko Adi Setiawan.

Di tingkat Kapolsek, Kompol Donny Agung Harvida menyerahkan jabatan Kapolsek Tambora kepada Kompol Muhammad Kukuh Islami, Kompol Sugiran menyerahkan jabatan Kapolsek Palmerah kepada Kompol Dr. Eko Adi Setiawan.

Upacara serah terima jabatan, dalam sambutannya Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi menegaskan bahwa rotasi jabatan adalah bagian dari dinamika organisasi Polri untuk memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Pergantian ini adalah bentuk regenerasi sekaligus penyegaran dalam tubuh organisasi, agar setiap pejabat dapat terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaiknya." Kata Kapolres, Rabu (22/1/2025).

Kapolres juga memberikan apresiasi tinggi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat.

“Semua prestasi yang telah diraih menjadi pijakan bagi kita untuk terus maju. Kepada pejabat baru, saya harapkan mampu melanjutkan dan meningkatkan capaian yang telah ada,” ucapnya Kapolres.

Upacara serah terima jabatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi momen refleksi untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengemban tugas.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa tugas Polri tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat.

Sejumlah pejabat yang hadir di upacara serah terima jabatan, tampak haru saat memberikan salam perpisahan kepada rekan-rekan mereka.

Acara serah terima jabatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru dan sesi foto bersama, yang menandai dimulainya babak baru kepemimpinan di jajaran Polres Metro Jakarta Barat. **

 Kontributor DNM : Imam Sudrajat

Read More

Ditjen Badilum dan Ditjen Badilag Buka Konsolidasi dan Akurasi data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H, M.Hum, bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara Sodikin, S.E., S.H., M.H. dan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. membuka kegiatan Konsolidasi dan Akurasi data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024, yang diikuti oleh seluruh Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA, termasuk Mahkamah Syariyah Aceh) di Indonesia. 

Kegiatan gabungan antara Ditjen Badilum dan Ditjen Badilag ini berlangsung dari hari Rabu hingga Jumat, 22-24 Januari 2025 di Hotel Hilton Bandung, Jawa Barat.

Anggaran selama tahun 2024 yang dilakukan konsolidasi laporan keuangannya dalam kegiatan ini meliputi DIPA 005.02 (Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya), DIPA 005.03 (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk lingkungan peradilan umum) dan DIPA 005.04(Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk lingkungan peradilan agama). 

Kegiatan gabungan ini diselenggarakan dengan semboyan "Sinergi dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan untuk Mewujudkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI".

Pada pembukaannya Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H, M.Hum, mengharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan laporan keuangan tahun anggaran 2024 yang akurat dan akuntabel, sehingga dapat mendukung target Mahkamah Agung RI untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Terkait hal tersebut beliau menyampaikan beberapa himbauan, yaitu:

1. Agar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat mematuhi aturan Mahkamah Agung dan aturan eksternal;

2. Setiap pejabat dan pengelola keuangan harus memiliki pemahaman yang sama, kecermatan dan ketelitian terhadap pelaksanaan dan aturan yang ada. Kunci suksesnya laporan keuangan terletak pada pejabat dan pengelola keuangan yang handal dan mau belajar;

3. Peningkatan kompetensi dan kaderisasi yang berjenjang di bidang anggaran dan akuntansi pelaporan;

4. Meminimalisir temuan BPK dan

mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang ada;

5. Dapat mengoptimalkan teknologi informasi yang canggih dalam mendukung kinerja pekerjaan agar lebih efektif, efisien dan mudah tercatat.

Dalam kegiatan ini, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama dari Indonesia mendapat kesempatan berdiskusi dan menyampaikan capaian pengelolaan keuangan dengan Ditjen Badilum dan Ditjen Badilag, serta pemateri dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. (Arianto)

Read More

Sekretaris Mahkamah Agung Lantik Pimpinan Tinggi Pratama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Jumat, 24 Januari 2025 di gedung Mahkamah Agung, Jakarta. 

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Nomor 105 dan 106/SEK/SK.KP1.2.5/I ROMAWI/2025 tanggal 13 Januari 2025.

Dalam sambutannya, Sekretaris MA menyampaikan Pelantikan ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan professional yang melekat pada jabatan yang diemban.

“Tugas dan tanggung jawab yang diemban pejabat yang dilantik hari ini, memiliki peran strategis mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung yakni Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, tegas Sekma.

Plt. Kepala Badan Pengawasan ini juga mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar penuh semangat, disiplin dan berintegritas. 

Adapun dua Pejabat yang dilantik tersebut yaitu;

1. Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.,

Jabatan Lama, Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan.

Jabatan Baru, Inspektur Wilayah I pada Badan Pengawasan

2. Sutarno, S.I.P., M.M.,

Jabatan Lama, Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Monitoring pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Jabatan Baru, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Hadir dalam acara tersebut, para pejabat eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung serta undangan lainnya. (Arianto)

Read More

Menko Yusril: Transfer Serge Atlaoui, Simbol Kerja Sama Indonesia-Prancis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah Indonesia memutuskan tidak mengeksekusi pidana mati terhadap Serge Areski Atlaoui. Sebagai gantinya, ia akan dipindahkan ke Prancis untuk menjalani sisa masa hukumannya. Pemerintah Prancis menghormati putusan pengadilan Indonesia, yang menghukum Serge Areski Atlaoui dengan vonis maksimal 30 tahun penjara. Namun, keputusan akhir mengenai kemungkinan pengurangan masa hukuman akan menjadi wewenang otoritas Prancis.

Hal tersebut disampaikan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers terkait proses transfer narapidana warga negara Prancis, Serge Areski Atlaoui di Gedung Sentra Mulia, Jakarta, Jum'at (24/01/2025).

Serge Areski Atlaoui, seorang narapidana yang telah mendekam di tahanan sejak 2005, mendapat keputusan untuk dipindahkan ke Prancis setelah melalui proses panjang selama 20 tahun. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Prancis untuk memindahkan narapidana dalam kasus yang sempat menarik perhatian internasional.

 

"Proses transfer ini menunjukkan kerja sama erat antara kedua negara, yang saling menghormati kedaulatan hukum masing-masing," ujar Yusril.

Proses pemindahan dijadwalkan berlangsung pada 4 Februari 2025. Pemerintah Indonesia akan mengawal narapidana hingga tiba di bandara dan menyerahkannya kepada otoritas keamanan Prancis yang bertugas melanjutkan proses di negara asalnya.

Kasus ini menandai kerja sama hukum yang erat antara Indonesia dan Prancis. Pemerintah berharap kerja sama ini dapat menjadi landasan untuk kolaborasi di bidang hukum lainnya, melampaui sekadar transfer narapidana.

"Langkah ini mencerminkan upaya bersama dalam menghormati hak asasi manusia dan memfasilitasi rehabilitasi narapidana dengan tetap menghormati putusan pengadilan," tambah Yusril.

Proses transfer narapidana internasional ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral yang kuat, sekaligus memberikan solusi dalam menangani kasus hukum lintas negara.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More