FK-GEMPAR Siap Laporkan Dugaan Manipulasi Honorarium di BPKAD Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru kembali menjadi pusat perhatian atas dugaan manipulasi pembayaran honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga kuat merugikan keuangan negara. Masalah ini diangkat oleh berbagai pihak, termasuk Forum Komunikasi Gerakan Muda Pejuang Aspirasi Rakyat (FK-GEMPAR) Provinsi Riau, yang siap melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum (APH).  

Ketua DPD FK-GEMPAR Riau, Jujur Sianturi, menjelaskan bahwa pada Maret 2021, BPKAD mencairkan dana honorarium sebesar Rp481.900.000 untuk 51 PNS melalui SP2D Nomor 00020/SP2DOB-BPKAD/IV/2021. Menurutnya, pembayaran tersebut seharusnya hanya diberikan kepada tujuh orang sesuai pagu anggaran dengan batas maksimal Rp7.370.000 per penerima. Namun, kenyataannya, honor yang diberikan berkisar antara Rp6 juta hingga Rp15 juta per bulan.  

“Pembayaran honor ini jelas melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 dan peraturan anggaran yang berlaku. Tindakan ini diduga merupakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merugikan keuangan negara,” tegas Jujur Sianturi.  

Berdasarkan informasi yang dihimpun FK-GEMPAR, tujuh nama penerima honorarium dengan nominal tinggi adalah:  

1. Syoffaizal DRS MSI H – Rp15.300.000  

2. Harinato – Rp15.200.000  

3. Yulianis – Rp12.750.000  

4. Sukardi Yasin – Rp14.250.000  

5. Riski Emilia Firdaus – Rp14.250.000  

6. Ezikra Habibah – Rp14.250.000  

7. Weny Fitria – Rp12.350.000  

“Jumlah honor ini jauh melebihi standar gaji PNS berdasarkan golongan yang maksimum Rp5.901.200 per bulan, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019,” tambahnya.  

FK-GEMPAR berencana melaporkan dugaan ini secara resmi dalam waktu dekat. “Kami akan menyerahkan seluruh data dan informasi kepada APH, baik Kejaksaan Tinggi Riau maupun Ditreskrimsus Polda Riau, untuk dilakukan penyelidikan secara menyeluruh,” ujar Jujur Sianturi.  

Manipulasi honorarium ini dianggap mencerminkan lemahnya pengawasan dalam tata kelola keuangan di BPKAD. Jika terbukti, kasus ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.  

 

Kasus ini menjadi pengingat bahwa tata kelola keuangan negara membutuhkan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Langkah hukum diharapkan dapat membongkar praktik penyalahgunaan wewenang serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.  

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam: Indonesia Nol Serangan Teroris

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan meminta semua pihak tetap waspada terhadap aksi terorisme. Dua tahun berlalu tanpa teror, bukan berarti aksi terorisme berakhir. 

Hal itu diungkapkan Menko Polkam saat menjadi pembicara kunci dalam acara Peluncuran Dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism (CT/VE) Outlook Tahun 2024. Acara tersebut digelar Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) di Auditorium Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

"Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya di dunia intelijen, terorisme ini semakin bermetamorfosis, lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai ruang siber untuk menyebarkan pahamnya secara global," kata Budi Gunawan. 

Seperti diketahui, kata Menko Polkam, Indonesia telah berhasil mencapai zero terrorist attack sejak tahun 2023. Peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index juga membaik sehingga masuk ke dalam kategori low impacted dari sebelumnya medium impacted. 

"Tentunya ini merupakan capaian besar yang patut kita apresiasi bersama, hasil kerja kolaboratif yang sangat luar biasa dari seluruh pihak, baik pada aspek pencegahan maupun penegakan hukum," kata Budi Gunawan.

Namun dia menegaskan, kondisi tanpa teror dua tahun terakhir bukan berarti para teroris telah menghentikan kiprah mereka. "Tugas kita ke depan adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini, sehingga kehadiran negara dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat," lanjut Menko Polkam. 

Dalam pidatonya, Budi Gunawan mengaku teringat dengan beberapa kasus terorisme di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah bom Sarinah pada 2016, kemudian teror di Terminal Kampung Melayu pada 2017, dan teror bom gereja di Surabaya pada 2018.

"Waktu itu saya melihat langsung aksi teror tersebut dan dampak yang diakibatkan dari serangan yang sungguh luar biasa tersebut. Banyak korban jiwa yang bergelimpangan, kemudian kerugian materil. Tentunya juga menimbulkan dan menebar ketakutan di seluruh penjuru Tanah Air kita," kata Menko Polkam. (Arianto)

Read More

Penyertaan Modal PDAM Tirta Siak 2023 Potensi Rugikan Keuangan Negara

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pada tahun 2023 telah menganggarkan dana Penyertaan Modal sebesar Rp10 miliar kepada Perumda Air Minum Tirta Siak, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2022. Namun, alokasi dana ini menuai sorotan tajam terkait transparansi dan tata kelola yang belum sepenuhnya sesuai aturan.  

Penyertaan Modal, yang bertujuan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seharusnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012. Aturan ini mewajibkan adanya analisis investasi yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar kelayakan alokasi dana. Namun, fakta menunjukkan bahwa penyertaan modal ini belum didukung oleh analisis investasi yang memadai dan laporan kegiatan yang jelas.  

  

Selain itu, Dewan Pengawas dan Komisaris Perumda Air Minum Tirta Siak hanya menyampaikan laporan pengawasan secara terbatas pada Triwulan I dan III, tanpa adanya laporan tahunan yang komprehensif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan tata kelola perusahaan dan potensi risiko kerugian keuangan daerah.  

Menanggapi hal tersebut, tim media ini telah melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada Direktur Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Siak. Namun sangat disayangkan, hingga berita ini tayang,

Klarifikasi terhadap dugaan ini telah dimintakan kepada Agung Anugrah, Direktur Perumda Tirta Siak, namun hingga berita ini diterbitkan, Selasa (03/12/2024) yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas surat konfirmasi resmi. Ketidakhadiran respons ini memunculkan kesan bahwa informasi yang dihimpun media ini berpotensi benar adanya.  

Belum adanya analisis investasi dan laporan kegiatan yang memadai mengindikasikan lemahnya tata kelola penyertaan modal. Akibatnya, nilai penyertaan modal sebesar Rp10 miliar ini berisiko tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan usaha Perumda Tirta Siak, bahkan berpotensi merugikan keuangan daerah.  

  

Sehubungan dengan situasi ini, publik mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Ditreskrimsus Polda Riau, untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola keuangan daerah dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang sesuai standar.  

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana daerah. Diharapkan, Pemko Pekanbaru dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Siak dan meningkatkan transparansi guna mencegah potensi kerugian di masa depan.  

Editor: Arianto 

Read More

Irwasum Polri Audiensi dengan Kompolnas RI Bahas Kerjasama dan Penguatan Pengawasan Internal Polri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo melaksanakan audiensi dengan Kompolnas RI pada hari senin, 2 Desember 2024. Dalam pertemuan ini dibahas penguatan kerjasama dan penguatan personel Polri.

Kedatangan Komjen Pol Dedi Prasetyo diterima pengurus Kompolnas RI periode 2024-2028 yakni ketua Harian Kompolnas RI Arief Wicaksono Sudiutomo dan empat Komisioner Kompolnas yakni Ida Oetari Poernamasasi, Gufron, Yusuf, dan Kaset Kompolnas Kombes Pol Hermansyah.

Di kesempatan ini, Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Kompolnas telah menjadi mitra Polri sejak lama. Irwasum Polri berharap Kompolnas terus memberi masukan ke dalam internal Polri

“Kompolnas selalu menjadi mitra utama Polri dan bersinergi dalam berbagai bidang, terkait tugas pokok Polri. Kompolnas menjadi garda terdepan dalam memberikan penjelasan kepada Masyarakat. Polri sangat terbantu dengan kritik dan masukan yang diberikan Kompolnas,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Komjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan bahwa Polri mendukung tugas pokok dan fungsi Kompolnas dengan menyiapkan aplikasi e-candidat, Satu SDM dan Command Centre SDM Polri, menggunakan teknologi AI sehingga dapat menampilkan rekam jejak personel secara akurat.

“Semua yang kita siapkan ini akan memudahkan Kompolnas melakukan pengawasan terhadap Polri dan juga mengusulkan calon Kapolri di masa depan. Karena kami mencatat rekam jejak setiap anggota Polri mulai dari penerimaan hingga pengakhiran tugas. Semua tercatat rapi di Satu SDM secara digital,” tambah Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Lebih lanjut, Komjen Pol Dedi mengatakan Itwasum Polri membuat Command Centre untuk menerima laporan dan mengelola pengaduan Masyarakat serta membuka hotline untuk percepatan penanganan aduan dari masyarakat.

Kompolnas menyambut baik program-program yang dijalankan Polri. Ketua Harian Kompolnas mengatakan kewenangan yang dimiliki Polri saat ini harus dijaga dengan baik, karena setiap

ada permasalahan terkait penyalahgunaan kewenangan oleh Polri akan melemahkan kewenangan Polri.

“Kompolnas berkepentingan untuk memastikan profesionalisme Polri. Sudah menjadi tugas kami melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri dan tetap menjaga marwah institusi Polri di mata masyarakat,” ujar Arief.

Arief juga mengharapkan Polri agar selalu memperkuat dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para personel Polri agar Institusi Polri semakin Presisi.

Dalam pertemuan ini Komjen Pol Dedi Prasetyo juga mengundang salah satu Komisioner Kompolnas sebagai narasumber pada Rakor Anev Itwasum Polri T.A. 2025.

Komjen Pol Dedi Prasetyo juga menyampaikan bahwa penerimaan anggota Polri Tahun 2025 akan Kick Off pada bulan Januari 2025. Irwasum Polri berharap Kompolnas bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan terkait rekrutmen Polri agar Polri dapat menghasilkan calon-calon anggota Polri yang baik kedepannya.

Ikut mendampingi Irwasum Polri dalam audiensi ini, Wairwasum Polri Irjen Pol. Yan Sultra, Karorenmin Itwasum Polri Brigjen Pol. M. Mustaqim, Irwil I Itwasum Polri Brigjen Pol. Agus Saripul Hidayat, Irwil II Itwasum Polri Brigjen Pol. Djoko Hari Utomo, Irwil III Itwasum Polri Brigjen Pol. Herukoco, Irwil IV Itwasum Polri Brigjen Pol. Rinto Djatmono, Irwil V Itwasum Polri Brigjen Pol. Gatot Tri Suryanta, Karobinkar SSDM Polri, Brigjen Langgeng Purnomo, Karodalpers SSDM Polri Brigjen Pol Erthel Stephan, Karowatpers SSDM Polri Brigjen Pol. Budhi Herdi Susyanto, Karopsikologi SSDM Polri Brigjen Pol. Kristiyono, Karojianstra SSDM Polri Brigjen Pol. Agoes Soejadi Soepraptono, dan Kabag Renmin SSDM Polri Kombes Pol. Fajar Budiyanto. (Arianto)

Read More

Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024: Merangkai Mimpi, Wujudkan Potensi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bersama @igpkhijakarta menyelenggarakan acara bertema "Merangkai Mimpi Wujudkan Potensi, Berkebutuhan Khusus Bukan Batasan". Kegiatan ini bertujuan untuk mengapresiasi peserta didik berkebutuhan khusus dan mendorong kemandirian mereka melalui berbagai karya dan prestasi.  

Wawan Sofwaanudin, Kepala Bidang Pendidikan Khusus PAUD DKI Jakarta, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung anak-anak berkebutuhan khusus. "Setiap anak memiliki kompetensi yang perlu terus digali dan dikembangkan. Hari Disabilitas Internasional adalah momen untuk menghadirkan hasil karya anak-anak, baik seni maupun keterampilan vokasi, agar mereka memiliki kepercayaan diri dan dihargai," ujarnya.  

Acara ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai sekolah luar biasa (SLB) di Jakarta. Beragam kegiatan kreatif dan inklusif diselenggarakan, antara lain:  

1. Bazaar: Menampilkan produk keterampilan hasil karya peserta didik berkebutuhan khusus.  

2. Pentas Seni: Anak-anak menunjukkan bakat seni mereka di depan umum.  

3. Dongeng: Menghibur sekaligus memberikan edukasi inklusi melalui cerita interaktif.  

4. Apresiasi Prestasi: Memberikan penghargaan kepada anak-anak yang telah meraih prestasi di bidang seni, olahraga, dan keterampilan hingga tingkat nasional dan internasional.  

Wawan menambahkan bahwa lomba-lomba yang diadakan sebelumnya mencakup tiga bidang utama: seni, olahraga, dan keterampilan vokasi. Hal ini bertujuan agar anak-anak memiliki kepercayaan diri dan kemandirian dalam menjalani kehidupan. "Kami berharap anak-anak ini terus berinovasi dan merasa dihargai. Dengan kemandirian, mereka dapat berkontribusi lebih baik bagi masyarakat," jelasnya.  

  

Acara ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota inklusi, di mana keberagaman diterima dan dihormati. "Melalui acara ini, kami ingin menanamkan semangat inklusivitas dan memberikan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk berkarya dan berprestasi," ujar Wawan.  

Dinas Pendidikan DKI Jakarta berharap peringatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung potensi anak-anak berkebutuhan khusus.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Libur Nataru, Harga Tiket Pesawat Turun 10 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri BUMN, Erick Thohir siap memberikan dukungan atas visi Presiden Prabowo Subianto untuk melayani masyarakat dan memberikan kemudahan bagi rakyat yang ingin bepergian selama periode liburan akhir tahun.

Hal itu diungkapkan Erick setelah Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas peran Kementerian BUMN yang mampu berkordinasi dengan Kementerian Perhubungan atas kebijakan yang berhasil menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025.

Erick Thohir menegaskan, penurunan harga tiket pesawat ini merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, serta dukungan penuh dari Presiden Prabowo. 

"Kami sangat mengapresiasi arahan dan dukungan Presiden Prabowo dalam upaya menurunkan harga tiket pesawat. Ini adalah langkah nyata untuk membantu masyarakat dan mendorong pertumbuhan pariwisata nasional," ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Senin (02/12/2024).

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penurunan harga tiket pesawat dan kesehatan industri penerbangan. 

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan industri penerbangan, sambil tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," pesan Presiden.

Dengan kebijakan dalam 100 hari pemerintahan Prabowo ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati liburan Natal dan Tahun Baru dengan lebih terjangkau dan nyaman, serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola sektor transportasi dan pariwisata. (Arianto)

Read More

Persidangan Kasus Eki Sairoma Situmeang di PN Jaksel jadi sorotan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perkara pidana 758/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel yang melibatkan terdakwa Prasetyo Adi Nugroho, Supriyanto, S.E., dan Hikmat Hayat mendapat sorotan tajam dari tim kuasa hukum terdakwa. Mereka menuding Jaksa Muda Yerich Mohda, S.H., M.H., melakukan pelanggaran prinsip keadilan dengan diduga merekayasa fakta hukum dalam dakwaan.

Ade Lutfi Syaefudin, S.H., selaku jubir tim kuasa hukum para terdakwa, menyatakan bahwa jaksa melanggar Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa karena narasi peristiwa hukumnya dikaitkan satu dg yg lain sehingga tampak seolah semua terdakwa berkonspirasi

"Kami menemukan indikasi kuat bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah direkayasa. Jaksa tidak hanya gagal menghadirkan bukti yang memadai, tetapi juga mengabaikan fakta yang menunjukkan bahwa klien kami tidak bersalah," kata Priagus Widodo di Jakarta, Senin (02/12/2024).

Dalam dakwaan, terdakwa dituduh melanggar Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait dugaan penipuan. Namun, fakta persidangan justru menunjukkan bahwa klien mereka tidak menerima aliran dana atau keuntungan dari tindakan yang didakwakan.

"Tidak ada bukti bahwa klien kami memiliki niat jahat atau mens rea. Bahkan, dalam perkara ini, klien kami adalah korban yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu," tambah Priagus.

Fakta persidangan mengungkap bahwa pelaku utama, Eki Sairoma Situmeang, telah mengakui dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa ia melakukan penipuan dengan memalsukan surat, cap, dan jabatan PLN. Eki juga meminta Heri, Direktur PT Kerjasama Untuk Negeri, untuk mencari perusahaan lain guna menjalankan proyek kedua untuk pengadaan EV charging dan MCB di PLN. Heri melakukan pembayaran kepada supplier yang ditunjuk oleh Eki, yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi korban, PT Dima Investindo.

"Eki telah mengakui semuanya. Dialah yang melakukan pemalsuan dan mengarahkan Heri untuk mencari pihak lain menjalankan proyek. Dengan demikian yang menjadi pelaku utama yang berperan aktif merugikan PT Dima Investindo itu adalah Eki dan Heri, tetapi Klien kami malah yang dikambinghitamkan jadi terdakwa." ujar Priagus

Kasus ini pernah dikabulkan eksepsi terdakwa oleh majelis hakim pada Oktober 2021 yang dalam pertimbangan putusan sela bahwa fakta hukum dakwaan jaksa bersifat imajiner. Terdakwa lain dalam perkara ini, seperti Eki Sairoma Situmeang, Ade Maulana, Wan Muhammad Robby Minaldi, dan Ratudin Ali, dinilai memiliki peran lebih besar dalam perbuatan yang merugikan korban.

"Seharusnya jaksa fokus pada mengusut aliran dana secara menyeluruh serta menghadirkan pelaku utama maupun saksi korban Irman pada persidangan agar perkara terang benderang sehingga klien kami tidak dijadikan kambing hitam," tegas Priagus.

Kuasa hukum juga mengkritik penggunaan kesaksian Caroline, saksi de auditu yang dianggap tidak memiliki legalitas sah sebagai Legal Manager PT. Dima Investindo.

"Kesaksian Caroline dipenuhi ketidakkonsistenan dan tidak seharusnya dijadikan dasar dakwaan. Tetapi, jaksa tetap menggunakannya, yang menunjukkan lemahnya proses hukum dalam perkara ini," jelas Priagus.

Tim kuasa hukum mendesak agar majelis hakim mempertimbangkan semua fakta yang telah diungkap dalam persidangan dan menerima pledoi maupun duplik kliennya.

"Kami hanya berharap keadilan ditegakkan. Klien kami tidak pantas menjadi korban dari sistem hukum pidana yang penuh penyimpangan seperti ini. Dan ini bertentangan dengan keputusan perdata yang inkrach bahwa klien kami tidak terbukti PMH (Perbuatan Melawan Hukum)," ujar Priagus Widodo.

"Fakta-fakta ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses hukum yang sedang berjalan, sehingga keadilan dapat diberikan kepada semua pihak yang terlibat. Kami hanya berharap kepada Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan memberikan putusan dengan membebaskan klien kami" pungkas Priagus Widodo. (Arianto)

Read More

Mahasiswa Magister Manajemen UNPAM Gelar PKM Pemberdayaan UMKM

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pamulang (UNPAM) melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema Pemberdayaan UMKM di Bojongsari: Strategi Manajerial dan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Daya Saing dan Loyalitas Layanan, bertempat di Resto Kampung Belang, Depok, Minggu (1/11/ /2024).

Acara diikuti oleh 30 UMKM yang dibawah naungan Klinik Bisnis Ponsera Bojongsari, Mahasiswa Magister Manajemen dan Dosen Pembimbing.

Ketua PKM Rangga Adhitia mengatakan, pada era modern seperti sekarang ini, pendidikan sudah tidak hanya terpaku didalam kelas saja.

"Kami sebagai mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat luas, melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berangkat dari tugas dan tanggung jawab itulah kami melakukan kegiatan PKM ini," ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada para bapak dan ibu dosen yang tidak pernah lelah dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa semua. "Serta kepada para pelaku UMKM juga kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini," katanya.

Perwakilan dari Program Studi Magister Manajemen Universitas Pamulang sambutan diwakili oleh Dr. Ir. Hj. Umi Rusilowati, M.M. Ia menyampaikan begitu bersyukur ada pemberdayaan UMKM di Bojongsari dengan tema yang bombastis untuk menjadi bahan penilitian S2 kalian semua, bisa menjadi tempat penilitian kalian disini karena tempat UMKM nya jelas.

Umi juga menambahkan akan ada pemaparan dari tiga konsentrasi SDM, Keuangan dan Pemasaran yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari magister manajemen.

"Kita disini bukan menggurui tapi kita sharing knowledge hari ini untuk memperkaya teman-teman di magister, kita berharap kepada teman-teman UMKM untuk tidak sungkan juga berbagi dengan teman-teman mahasiswa," katanya.

"Disini juga kami promosikan UNPAM siapa tahu ibu dan bapak ada anak yang akan melanjutkan Pendidikan S1 ataupun S2 di UNPAM," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Klinik Bisnis Ponsera Bojongsari Ibu Erma Sulistyaningsih, mengatakan terima kasih kesempatan diberikan kepada kami untuk mengikuti acara pelatihan yang telah diadakan oleh teman-teman mahasiswa semoga kami bisa belajar untuk memajukan UMKM di Bojongsari Depok.

Setelah sambutan acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang dimana pemateri dari mahasiswa dengan konsetrasi Keuangan, SDM dan Pemasaran oleh Saudari Shella, Avivah dan Yesie, lalu diadakan tanya jawab. 

Editor: Arianto 

Read More

Dugaan Manipulasi Data Pembayaran Honor PNS di BPKAD Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru, Riau 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru diduga melakukan manipulasi data pembayaran honor Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyebabkan kerugian negara di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2021. 

Dari data yang diterima oleh redaksi, ditemukan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: SP2DOB 00020/SP2DOB-BPKAD/IV/2021 mencatat pembayaran honor kepada 51 orang PNS. Namun, kenyataannya hanya 7 orang PNS yang menerima pembayaran honor dengan nilai berkisar Rp12 juta hingga Rp15 juta. Sebanyak 44 PNS lainnya tidak tercatat dalam pembayaran tersebut.

Berikut adalah data 7 PNS yang menerima honor berdasarkan dokumen yang diperoleh:  

1. Syoffaizal DRS MSI H sebesar Rp15.300.000

2. Harinato sebesar Rp15.200.000

3. Yulianis sebesar Rp12.750.000

4. Sukardi Yasin/Duplikat 1 sebesar Rp14.250.000

5. Riski Emilia Firdaus sebesar Rp14.250.000

6. Ezikra Habibah sebesar Rp14.250.000

7. Weny Fitria Duplikat 1 sebesar Rp12.350.000

Namun, angka tersebut jauh melampaui ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa gaji maksimum PNS golongan tertinggi adalah Rp5.901.200 per bulan. Sementara itu, batas maksimal pembayaran honor menurut Pagu Anggaran adalah Rp7.370.000 per bulan.

Dugaan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengelolaan keuangan di BPKAD Pekanbaru. Jika benar terjadi manipulasi, praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu, transparansi dalam pelaporan keuangan juga menjadi sorotan, terutama terkait perbedaan jumlah penerima honor yang tercatat dan realisasi di lapangan.

Dalam upaya memperoleh klarifikasi, redaksi mengirimkan surat resmi kepada Kepala BPKAD Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Oktober 2024, dengan Nomor Surat 186/konfirmasi/red/RB/Riauberantas/X/2024. Hingga berita ini diterbitkan, surat tersebut belum mendapatkan tanggapan. Selain itu, sejumlah konfirmasi melalui WhatsApp kepada Kepala BPKAD, Yulianis, juga tidak direspons.

Kasus ini memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang, termasuk Inspektorat Kota Pekanbaru, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidikan mendalam diperlukan untuk mengungkap apakah ada unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan anggaran.

Dugaan manipulasi pembayaran honor PNS oleh BPKAD Kota Pekanbaru menjadi alarm bagi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Harapannya, pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk menuntaskan kasus ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. 

Editor: Arianto 

Read More

AMI Awards ke-27: Momentum Musik Indonesia Menginspirasi Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-27 kembali digelar, menyoroti kekayaan musik Tanah Air dan kontribusinya dalam membangun identitas budaya bangsa. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem musik Indonesia, mempromosikan keberagaman budaya, dan menciptakan generasi baru musisi yang inovatif.

Chandra Darusman, Ketua AMI Awards, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. "Alhamdulillah, kita terus memperjuangkan sinergi antara budaya dan musik. Kolaborasi ini ibarat matematika, di mana satu tambah satu bisa menjadi tiga, menciptakan nilai lebih bagi ekosistem musik Indonesia," kata Chandra dalam Konferensi Pers Malam Puncak Anugerah AMI Awards ke-27, di Jakarta, Senin (02/12/2024).

Puncak penghargaan akan berlangsung pada 4 Desember 2024, pukul 18.30 WIB. Lebih dari 62 kategori penghargaan akan diberikan, termasuk kategori baru seperti dangdut elektronik dan teater musikal, mencerminkan inovasi dan kreativitas musisi Indonesia. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan, "Transformasi digital sejak 2017 telah mengubah cara masyarakat menikmati musik. Hingga 2022, 90,6% pendapatan musik berasal dari platform streaming. Perubahan ini membuka peluang bagi musisi muda dan lokal untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional."

Tahun ini, tema "Generasi Baru Musik Indonesia" menjadi fokus utama. Tema ini menggarisbawahi semangat muda, keberagaman, dan inovasi. Generasi baru ini tidak hanya menghidupkan kembali musik tradisional tetapi juga memperkenalkan genre baru yang relevan dengan zaman, seperti scoring film dan musik alternatif.

"Kami berharap tema ini bisa memperkuat identitas budaya bangsa melalui musik yang menyatukan keberagaman Indonesia dalam harmoni," ungkap Chandra Darusman. 

Salah satu program unggulan tahun ini adalah kemitraan dengan penghargaan musik dari Jepang. Kolaborasi ini membuka peluang bagi musisi Indonesia untuk tampil di panggung global. "Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk membawa musik Indonesia ke panggung dunia," kata Chandra.

Menteri Kebudayaan berkomitmen mendukung perkembangan musik Indonesia sebagai bagian dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32, yang menegaskan bahwa negara harus memajukan kebudayaan nasional. 

"Musik Indonesia harus menjadi kekuatan budaya yang menginspirasi dunia dan mempersatukan bangsa," kata Fadli Zon.

Dengan kolaborasi pemerintah, pelaku industri, dan musisi muda, AMI Awards ke-27 menjadi tonggak penting dalam menciptakan masa depan musik Indonesia yang inklusif, inovatif, dan mendunia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Visinema Group Meriahkan JAFF 2024 dengan Beragam Program Inspiratif

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Visinema Group berpartisipasi dalam gelaran Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) dan JAFF Market 2024, yang berlangsung dari 30 November hingga 7 Desember 2024. Sebagai bagian dari industri perfilman Indonesia, Visinema hadir dengan berbagai program yang bertujuan mendukung perkembangan sineas muda dan memperkuat ekosistem perfilman nasional. Acara ini juga menjadi platform untuk memperkenalkan karya-karya terbaru Visinema kepada publik.

Pada Senin, 2 Desember 2024, Visinema membuka rangkaian acara dengan Inclusive Screening: Home Sweet Loan di Empire XXI Studio 4 pada pukul 12.00 WIB. Film yang telah sukses meraih lebih dari 1,7 juta penonton ini diputar dalam format inklusif untuk memberikan aksesibilitas bagi penonton tunanetra dan tunarungu. Langkah ini adalah bentuk komitmen Visinema untuk menjangkau semua lapisan masyarakat dan memberikan pengalaman sinematik yang setara.

Pada Rabu, 4 Desember 2024, Visinema akan menggelar sneak peek film animasi terbaru mereka, JUMBO, di Empire XXI Studio 1, pukul 15.30-17.30 WIB. Pengunjung dapat menyaksikan cuplikan eksklusif dan berinteraksi langsung dengan Ryan Adriandhy, Head of Animation Development Visinema Studios, serta Writer & Director of JUMBO. JUMBO menjadi salah satu film yang paling dinantikan oleh penonton Tanah Air.

  

Visinema juga berpartisipasi aktif dalam JAFF Market, ekshibisi industri film terbesar di Indonesia, yang berlangsung di Jogja Expo Center pada 3-5 Desember 2024. Di booth Visinema, berbagai kegiatan menarik dihadirkan, seperti Pitching Corner dan Sharing Session. Pitching Corner memberikan kesempatan bagi sineas muda untuk mengajukan ide cerita, sedangkan Sharing Session akan menjadi ruang berbagi ilmu dari para ahli di industri film, seperti Tersi Eva Ranti, Ryan Adriandhy, dan Irfan Ramli.

Selain itu, Visinema juga mengadakan JAFF Future Project (JFP) Networking Lunch pada 3 Desember 2024, pukul 12.00-13.00 WIB. Acara ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara para pelaku industri film Indonesia, dipandu oleh Angga Dwimas Sasongko, Founder & Group CEO Visinema, dan sejumlah pejabat Visinema lainnya.

  

Di akhir tahun 2024, Visinema akan merilis beberapa film menarik, seperti Hutang Nyawa, yang tayang mulai 12 Desember 2024. Film horor ini mengangkat tema keluarga dan tradisi mistis. Selain itu, Ambyar Mak Byar, sebuah film musik yang mengangkat kisah cinta dan perjuangan, akan tayang mulai 9 Januari 2025. JUMBO, film animasi yang penuh dengan visual memukau, juga siap menghibur berbagai kalangan.

Visinema di JAFF 2024 bukan hanya sebagai ajang promosi karya, tetapi juga sebagai bentuk nyata komitmen mereka dalam mendukung sineas muda dan mendorong kemajuan industri perfilman Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi media sosial resmi @visinemaid.

Editor: Arianto 

Read More

Inilah Respon Apindo Banten Perihal Kenaikan Upah Minimum 6,5%

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Dunia usaha tanah air baru saja digemparkan oleh kabar kenaikan upah minimum (UMP) yang baru saja diteken Presiden RI Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, kenaikan UMP tahun 2025 ini terbilang cukup tinggi yakni sebesar 6,5 persen.

Kebijakan ini kini menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Sebagian menilai keputusan ini sangat menguntungkan kelompok pekerja yang selama ini kurang mendapatkan pemasukan yang memadai dari gaji atau upah kerja yang diterima.

Sebaliknya, keputusan yang sama mendapat sambutan kritis dari pelaku usaha yang mempertanyakan dasar pemerintah membuat kebijakan tersebut.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) termasuk salah satu kelompok usaha yang mencoba mempertanyakan dasar keputusan kenaikan upah 6,5 persen ini.

"Sebetulnya, yang jadi persoalan bukan kenaikannya, sebab kami di organisasi pengusaha pun sepakat dengan kenaikan secara bertahap itu. Akan tetapi, yang kami persoalkan adalah dasarnya apa? Kan, semua keputusan harus memiliki dasar yang kuat, terlebih ini menyangkut kebijakan publik, yang dampaknya bukan main-main," kata Ketua DPP Apindo Banten, Yakub F. Ismail di bilangan BSD, Banten, Minggu (1/12).

Menurut Yakub, pemerintah tampaknya belum memiliki sebuah pengkajian yang temporal, holistik dan aspiratif bagi dunia usaha.

Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari bentuk pengambilan keputusan yang terlihat sepihak dan tidak mempertimbangkan berbagai aspek krusial saat ini.

"Kami mempertanyakan alasan di balik pengambilan keputusan ini karena jujur, kami tidak dilibatkan dan semua ini berlangsung tanpa ada pembicaraan apapun. Jelas kami kaget dan tentu saja mempertanyakan apa dalilnya," terang Yakub.

Yakub, misalnya, mengurai sejumlah konsekuensi bila keputusan tersebut diterapkan di tahun 2025 mendatang.

"Sejumlah kemungkinan negatif akan muncul jika keputusan ini diterapkan tanpa mengkaji dampak buruk yang ditmbulkan. Misalnya, kesiapan dunia usaha dalam mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran dan biaya operasional lainnya. Karena sebagian besar perusahaan mengambil patokan pada UMP yang ada (berlaku saat ini) tanpa menyadari margin kenaikan hingga 6,5 persen. Bayangkan, jika tiba-tiba ini diberlakukan, apakah tidak menimbulkan bencana besar bagi dunia usaha tanah air?" tukasnya.

Yakub lebih lanjut menyebut banyak hal yang menjadi beban perusahaan setiap bulannya seperti kenaikan biaya BPJS tenaga kerja, BPJS Kesehatan, upah sundulan, selisih UMK, dan Tapera 2027.

"Itu belum teramsuk beban pengeluaran tahunan bagi perusahaan seperti uang THR, biaya kompensasi bagi PHK karyawan dan pensiun, serta kompensasi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)," urainya.

Dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi di atas, dirinya meminta kepada pemerintah agar kembali memaknai relasi tripartite (pemerintah, perusahaan, pekerja) yang sehat dan suportif.

"Sepertinya perlu untuk memaknai ulang hubungan tripartite yang sehat. Sebab jika tidak, hal ini akan memicu persoalan yang jauh lebih kompleks ke depan," ungkapnya.

Terkait hal ini, dirinya meminta berbagai pihak terutama kelompok strategis untuk merundingkan lagi kelanjutkan pemberlakuan kebijakan kenaikan upah tersebut.

Ia juga menyayangkan pihak pemerintah provinsi Banten yang sampai sekarang belum mengeluarkan SK Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) agar keterwakilan unsur sesuai dengan aturan yang berlaku yakni (2:1:1) untuk melakukan berbagai perundingan.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan menaikkan UMP sebesar 6,5 persen. Pengumuman dilakukan Prabowo usai melakukan rapat terbatas dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat (30/12). (Arianto)

Read More

Agus Andrianto Lantik 33 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, melantik 33 Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Kamis (28/11/2024).

Berikut daftar lengkap nama-nama pejabat yang dilantik oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto:

1. Marselina Budiningsih, Bc.IP., S.Sos., M.Si. – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik

2. Jamaruli Manihuruk, S.H., M.H. – Kepala Pusat Strategi Kebijakan

3. Ibnu Ismoyo, S.H., M.H., M.M. – Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

4. Dodot Adikoeswanto, Bc.I.P., S.H., M.H. – Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan

5. Jayanta Surbakti, S.IP., M.Si. – Kepala Biro Barang Milik Negara

6. Eko Budianto, S.H., M.Si. – Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

7. Agung Aribawa, A.Md.IP., S.H., M.Si. – Kepala Biro Umum

8. Ika Yusanti, Bc.I.P., S.H., M.Si. – Sekretaris Inspektorat Jenderal

9. Dr. Iwan Santoso, S.H., M.Si. – Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal

10. M. Adnan, S.H., M.H. – Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal

11. Pria Wibawa, S.H. – Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal

12. Supriyanto, Bc.I.P., S.Pd. – Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal

13. Sandi Andaryadi, A.Md.Im., S.I.P., M.Si. – Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

14. Tato Juliadin Hidayawan, S.H., M.M. – Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan, Direktorat Jenderal Imigrasi

15. Jaya Saputra, S.H., M.Si. – Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi

16. Brigjen Pol. Anom Wibowo – Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi

17. Kombes Pol. Yuldi Yusman – Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi

18. Felucia Sengky Ratna, A.Md.Im, S.H., M.Si. – Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Direktorat Jenderal Imigrasi

19. Barron Ichsan, A.Md.Im., S.H., M.Si. – Direktur Kepatuhan Internal, Direktorat Jenderal Imigrasi

20. Suhendra, S.E., M.M. – Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi

21. Chicco Ahmad Muttaqin, A.Md.Im., S.Sos., M.A. – Direktur Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi

22. Dr. Gun Gun Gunawan – Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

23. Kadek Anton Budiharta, A.Md.IP., S.H., M.Si. – Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

24. Masjuno, A.Md.IP., S.H., M.H. – Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

25. Erwedi Supriyatno, Bc.IP., S.H., M.H. – Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

26. Dr. dr. Adhayani Lubis, Sp.KJ., M.K.M. – Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

27. Ceno Hersusetiokartiko, Bc.IP., S.H., M.H. – Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

28. Kombes Pol. Tatan Dirsan Atmaja – Direktur Pengamanan dan Intelijen, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

29. Maulidi Hilal, S.H., M.Si. – Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

30. Lilik Sujandi, Bc.I.P., S.I.P., M.Si. – Direktur Kepatuhan Internal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

31. Dadan Gunawan, S.H., M.Si. – Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan

32. Pujo Harinto, Bc.I.P., S.Sos., M.Si. – Kepala Pusat Pengembangan dan Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan

33. Dr. Muhammad Tito Andrianto, S.H., M.H. – Kepala Pusat Pelatihan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan

Agus mengatakan, pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan tonggak sejarah yang menandai dimulainya babak baru kepemimpinan di Kemenimipas. 

Hal ini juga menandai perubahan penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan bentuk kontribusi mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

“Bapak Presiden selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa tujuan yang ingin diwujudkan adalah alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dalam bernegara melalui Asta Cita. Ini yang akan kita wujudkan bersama,” tuturnya, dilansir dari laman ditjenpas.go.id.

Menurutnya, saat ini Pemasyarakatan masih menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, baik di tingkat global, nasional, maupun regional. 

Beberapa di antaranya, yaitu persoalan kelebihan penghuni (overcrowded) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) serta kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, jajaran pejabat yang baru dilantik diminta untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kita upayakan peningkatan kesejahteraan Warga Binaan melalui optimalisasi program pembinaan kemandirian yang produktif dan berdaya saing. Tekan jumlah residivis dan ubah stigma bahwa Lapas dan Rutan tempat yang aman untuk melakukan tindak pidana,” Kata Menimipas

Ia meminta capaian yang sudah diraih dipertahankan dan terus ditingkatkan, sementara yang masih kurang agar segera dievaluasi dan diperbaiki. Misalnya, capaian PNBP Pemasyarakatan tahun 2024 telah mencapai Rp11,1 miliar, jauh melampaui target yang sebesar Rp9,4 miliar. Namun menurutnya, target ini perlu ditingkatkan agar memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, kepada para pejabat yang dilantik, Menimipas berpesan agar bekerja secara optimal, berani, dan tidak ragu-ragu sebagai bentuk gerak cepat untuk mencapai target yang telah ditentukan. (Arianto)

Read More

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Gelar Bakti Sosial Serentak di Seluruh Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) melaksanakan kegiatan bakti sosial serentak di seluruh kantor imigrasi, rumah detensi imigrasi, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan pada Jumat (29/11/2024). 

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

“Bakti sosial ini merupakan salah satu program akselerasi kami dalam rangka melaksanakan perintah Bapak Presiden. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa kementerian tidak hanya bekerja melalui kebijakan, tetapi juga hadir secara langsung di tengah masyarakat untuk memberikan manfaat nyata,” ujar Menteri Agus.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, memegang peran strategis sebagai fasilitator pembangunan masyarakat. 

Tidak hanya melalui kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti kemudahan visa untuk tujuan investasi serta kebijakan paspor baru nol rupiah bagi calon pekerja migran Indonesia, tetapi juga melalui kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat.

Dalam kegiatan ini, Menteri Imipas dan jajaran di seluruh Indonesia memberikan lebih dari 14.000 paket makanan bergizi gratis, sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

Kegiatan ini akan berlangsung secara rutin di setiap hari Jumat, dengan menyasar masyarakat prasejahtera yang berada di lingkungan sekitar kantor masing-masing.

“Kami berharap masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah secara langsung. Kegiatan seperti ini akan terus kami galakkan sebagai bagian dari langkah membangun Indonesia yang lebih sejahtera,” pungkas Agus Andrianto. (Arianto)

Read More

Wakil Ketua MA Non-Yudisial Pimpin Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial, H. Suharto, S.H., M.Hum., memimpin prosesi wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. Acara berlangsung khidmat di Gedung Pengadilan Tinggi Medan, dihadiri pejabat tinggi Mahkamah Agung, Forkopimda Sumatra Utara, dan tokoh peradilan di Medan, Kamis (28/11/2024).

Dalam sambutannya, H. Suharto menyebut prosesi ini sebagai tanda pengabdian monumental. "Profesi hakim adalah perjalanan mulia yang penuh tantangan. Bapak Panusunan Harahap telah mendedikasikan lebih dari 40 tahun hidupnya untuk menegakkan keadilan," ungkapnya.  

Ia juga menyoroti integritas, kecermatan, dan keteguhan hati yang diperlukan dalam dunia peradilan. "Beliau telah menjalani tugas di berbagai kota dan pulau dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kariernya mencerminkan dedikasi luar biasa pada bangsa dan negara."  

Adapun, Dr. Drs. H. Panusunan Harahap memulai karier sebagai CPNS di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (1985) dan menjadi Hakim di berbagai wilayah, termasuk PN Sorong (1989-1995), PN Pekanbaru (1998-2000), dan PN Jakarta Pusat (2000-2004). Ia juga pernah menjabat Ketua di PN Batam (2006-2007) dan Ketua Pengadilan Tinggi di beberapa provinsi, seperti Padang (2020-2021) dan Riau (2021-2022), sebelum mengakhiri tugas di Pengadilan Tinggi Medan (2022-2024).  

H. Suharto berharap meski memasuki masa purnabakti, Dr. Panusunan Harahap tetap menjalin silaturahmi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. "Bekal pengalaman dan pengetahuan beliau adalah aset berharga yang akan terus bermanfaat," tambahnya.  

Turut hadir dalam acara ini Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, pejabat eselon I MA, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan di wilayah Sumatra Utara, serta pengurus Dharmayukti Karini.  

Editor: Arianto 

Read More

Pecah Telor, Akhirnya Kepengurusan PPWI Jakarta Utara Berhasil Dilantik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, meresmikan berdirinya Kepengurusan DPC PPWI Jakarta Utara yang ditandai pelantikan Pengurus PPWI Jakarta Utara periode 2024-2029, Jumat, 29 November 2024. Momentum ini menandai berdirinya secara resmi melalui acara seremonial pengukuhan kepengurusan PPWI untuk pertama kalinya di DKI Jakarta.

"Selama 17 tahun sejak berdirinya PPWI, ini adalah momentum istimewa bagi PPWI, karena ini merupakan acara peresmian dan pelantikan pengurus PPWI yang pertama kali di wilayah DKI Jakarta," ungkap Wilson Lalengke saat mengawali sambutan dan arahannya usai prosesi pelantikan Pengurus PPWI Jakarta Utara yang dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel D'Arcici, Sunter Permai, Jakarta Utara.

Acara yang dilangsungkan usai Sholat Jumat ini, tambah wartawan senior itu, diibaratkan sebagai moment pecah telor. "Selama ini, belum pernah diadakan acara peresmian kepengurusan PPWI di wilayah Provinsi DKI Jakarta, masih nol atau dalam bentuk angka 0, yang diibaratkan telur bulat. Hari ini, telur itu pecah sudah," ujarnya tersenyum dan menambahkan bahwa dirinya sudah banyak menghadiri acara pelantikan kepengurusan di daerah-daerah, dari Aceh hingga Papua, namun perlu menunggu 17 tahun baru dapat melaksanakan acara serupa di wilayah DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua DPC PPWI Jakarta Utara, Ida Iriyani, S.I.Kom, mengatakan bahwa acara tersebut dapat terselenggara berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. "Kami dibantu oleh berbagai pihak, mulai dari teman-teman pengurus, pihak hotel D'Arcici, Pemkot Jakarta Utara, dan banyak lagi. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan tersebut," jelasnya.

Hadir dalam acara pelantikan kepengurusan DPC PPWI Jakarta Utara ini, antara lain Walikota Jakarta Utara yang diwakili Kadis Kominfo, Kodim 0502 Jakarta Utara, Polres Jakarta Utara, dan Bawaslu. Selain itu, hadir juga dari kalangan organisasi pekerja, ormas pemuda, dan anggota PPWI dari beberapa wilayah di Jabodetabek dan Lampung.

Acara ini dibarengi kegiatan pembagian bantuan kepada anak yatim dari kalangan keluarga ojek/gojek. "Umumnya, anak-anak yang kami bantu secara rutin adalah keluarga yang ayahnya tukang ojek, yang mencari nafkah di jalanan, dan mengalami nasib malang meninggal dunia. Mereka ditampung di sebuah yayasan yang kami bina dan beri bantuan agar tetap bisa sekolah," imbuh Ida Iriyani.

Di akhir acara, ditampilkan kreativitas anak muda Jakarta Utara yang tergabung dalam 'Group Band PPWI Jakarta Utara' untuk menghibur para undangan sambil makan siang. Selamat dan sukses untuk PPWI Jakarta Utara, the Breaker Egg of PPWI DKI Jakarta. (Arianto)

Read More

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Resmikan Turnamen Voli Putri Empat Lingkungan Peradilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Prof. Dr. H. Herri Swantoro, SH., MH., secara resmi membuka Turnamen Bola Voli Putri Empat Lingkungan Peradilan Se-Jakarta, pada Jumat (29/11/2024). Acara yang berlangsung meriah ini dimulai pukul 07.30 WIB, dihadiri oleh empat satuan kerja (Satker): Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Pengadilan Militer Utama Jakarta, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.  

Dalam sambutannya, Herri Swantoro menyampaikan bahwa kegiatan olahraga ini adalah lanjutan dari acara serupa yang diinisiasi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada September lalu. "Turnamen ini diharapkan menjadi tradisi tahunan untuk mempererat persaudaraan empat lingkungan peradilan," ujar Herri. Ia juga menekankan pentingnya sportivitas dan hiburan dalam setiap pertandingan.  

Sementara itu, Sumpeno, Ketua Panitia, melaporkan bahwa kondisi fisik dan psikologis para pemain sangat baik sehingga diharapkan memberikan performa terbaik. Ia juga mengingatkan bahwa turnamen sebelumnya menetapkan Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Juara I, diikuti oleh Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Juara Harapan.  

Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan drum oleh Herri Swantoro dan pemukulan bola voli oleh pimpinan pengadilan tingkat banding. Turut hadir dalam acara ini:  

- Tedi Cahyono, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkot Jakarta Utara.  

- Laksda TNI Ismu Edi Aryanto, SH., MH., Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta   

- H. Oyo Sunaryo, SH., MH., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.  

- Dr. Artha Theresia, SH., MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. 

- Dra. Hj. Erni Zurniah, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 

Hasil Turnamen:  

- Juara I: Pengadilan Tinggi Jakarta  

- Juara II: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  

- Juara III: Pengadilan Militer Utama Jakarta  

- Juara Harapan: Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  

Dengan semangat "Mensana In Corpore Sano" (di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat), turnamen ini berhasil memupuk kerja sama dan semangat sportivitas di antara lingkungan peradilan se-Jakarta.

Editor: Arianto 

Read More

Jumhur Hidayat: KSPSI Sambut Gembira Kenaikan Upah Minimum 6,5% Yang Diumumkan Presiden Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Silang sengkarut soal penetapan upah minimum terjawab sudah yang tersimpulkan dari pengumuman yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Jumat (29/11) 

"Memang benar jam 14.00 WIB kami para pimpinan Serikat Buruh/Serikat Pekerja diundang ke Istana untuk berdialog dengan Presiden yang didampingi beberapa menterinya," ujar Jumhur Hidayat

Pertemuan dengan Presiden itu, menurut Jumhur yang adalah Ketua Umum KSPSI Pembaruan, sangat subtantif dan produktif. 

"Saya tidak mengira Presiden begitu serius dan tulus memperhatikan kesejahteraan buruh hingga hal yang detil seperti soal upah ini. Hasilnya pun sangat menggembirakan karena kenaikan itu sudah memadai ditambah lagi untuk Upah Minimum Sektoral juga diberlakukan dengan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota," jelas Jumhur.

Masih menurut Jumhur, Pemerintah juga akan menghadirkan beberapa kebijakan yang mendukung bergairahnya sektor industri dengan menindak tegas barang-barang impor ilegal dan juga membatasi impor barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. 

"Dengan kebijakan itu, maka permintaan pasar dalam negeri akan meningkat pesat yang artinya kegiatan industri padat karya akan beroperasi dalam keadaan kapasitas terpasang yang penuh", pungkas Jumhur. (Arianto)

Read More

Film Sampai Nanti, Hanna! Siap Tayang 5 Desember 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menjelang penayangannya di bioskop pada 5 Desember 2024, film *Sampai Nanti, Hanna!* karya Pic[k]lock Films, Azoo Projects, Fortius Films, dan City Vision sukses menggelar acara press screening dan gala premiere yang berlangsung di XXI Epicentrum, Jakarta, pada Jum'at (29/11/2024). Acara ini menjadi ajang istimewa untuk memperkenalkan film yang mengangkat tema tentang kesempatan kedua dalam hidup.

Film *Sampai Nanti, Hanna!* bukan hanya sebuah film romansa biasa. Mengisahkan tentang Gani (Bio One) yang mencintai dalam diam dan Hanna (Febby Rastanty), wanita yang terjebak dalam hubungan yang salah, film ini menggambarkan perjuangan mereka untuk menemukan keberanian dan kesempatan kedua dalam hidup. Sutradara Agung Sentausa berharap kisah ini dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk bangkit dari luka batin dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

“Saya ingin penonton melihat proses pendewasaan diri dalam film ini. Ini adalah cerita tentang pilihan, tentang memberi kesempatan pada waktu, dan tentang memberi diri kita kesempatan kedua meskipun dunia seolah mengatakan tidak mungkin,” ujar Agung Sentausa, sutradara film tersebut.

Acara gala premiere yang digelar di XXI Epicentrum Jakarta ini turut dihadiri oleh para pemain utama, yakni Bio One (Gani), Febby Rastanty (Hanna), Ibrahim Risyad (Arya), serta pengisi original soundtrack "Luka" AIU. Selain itu, turut hadir pula produser Dewi Umaya Rachman, penulis skenario Swastika Nohara, dan tentunya sutradara Agung Sentausa. Kehadiran mereka disambut meriah oleh media, sineas, dan penggemar film yang datang untuk menyaksikan film yang penuh emosi ini.

*Film Sampai Nanti, Hanna!* juga akan menggelar special screening di beberapa kota besar, antara lain Bandung (BTC XXI) pada 1 Desember 2024, pukul 12.15 WIB, serta di Jatinangor (JATOS XXI) pada 1 Desember 2024, pukul 14.30 WIB. Selain itu, film ini juga akan tayang di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) pada 3 Desember 2024 di Studio 3 Empire XXI, yang telah terjual habis tiketnya. Penonton yang hadir dapat berdiskusi langsung dengan sutradara dan pemain seperti Febby Rastanty dan Bio One.

Promo Beli 1 Gratis 1 di 5 dan 6 Desember 2024

Untuk merayakan penayangan film ini, pihak penyelenggara juga menawarkan promo spesial Beli 1 Gratis 1 pada 5 dan 6 Desember 2024 untuk semua penayangan film *Sampai Nanti, Hanna!* di hari yang sama. Promo ini berlaku untuk pemesanan tiket melalui aplikasi MTix, CGV App, atau Cinepolis App. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menyaksikan film yang menyentuh hati ini bersama orang terdekat.

Menurut Bio One, perannya sebagai Gani mewakili banyak orang yang mencintai dalam diam, sementara Hanna, yang diperankan oleh Febby Rastanty, menggambarkan mereka yang berjuang melawan luka terdalam. “Saya harap film ini bisa memberi kekuatan kepada siapa saja yang merasa tak berdaya untuk menemukan harapan baru,” ujar Bio One.

Film *Sampai Nanti, Hanna!* akan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 5 Desember 2024. Untuk informasi lebih lanjut dan update terkait film ini, kunjungi akun Instagram resmi @sampainantihanna.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Indonesia Tegaskan Komitmen di Pertemuan Council of Palm Oil Producing Countries

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam 12th Ministerial Meeting of the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan dan penguatan sektor kelapa sawit. Pertemuan ini menjadi momen strategis bagi negara-negara penghasil kelapa sawit untuk memperkuat kolaborasi menghadapi tantangan global, termasuk fluktuasi pasar dan isu keberlanjutan.  

Dalam pertemuan tersebut, Nigeria dan Republik Demokratik Kongo resmi diterima sebagai negara pengamat CPOPC. Airlangga menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama yang telah terjalin. "Kami juga memperpanjang status negara pengamat untuk beberapa negara, termasuk Papua Nugini dan Kolombia," ujar Airlangga di Jakarta, Jum'at (29/11/2024).

Selain itu, terjadi serah terima kepemimpinan CPOPC dari Indonesia kepada Malaysia untuk periode satu tahun ke depan. Kolaborasi antara kedua negara ini terus diperkuat dalam berbagai aspek, termasuk program hilirisasi industri kelapa sawit dan pengurangan emisi karbon.  

Pasar kelapa sawit global saat ini masih mengalami fluktuasi. Airlangga mencatat bahwa harga kelapa sawit sempat mencapai rekor tertinggi pada 2022 sebelum kembali menurun pada 2023. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia tetap berkomitmen pada pengembangan sektor sawit, sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto.  

Komitmen ini mencakup:  

- Ketahanan pangan  

- Kemandirian energi 

- Hilirisasi industri perkebunan, khususnya kelapa sawit  

Indonesia menonjol dalam penerapan program biodiesel, seperti B35 dan rencana menuju B40. Program ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah kelapa sawit, tetapi juga memberikan kontribusi konkret dalam pengurangan emisi karbon global.  

"Melalui program B35, Indonesia berhasil menghemat emisi karbon hingga 32 juta ton CO2. Dengan B40, potensi penghematan bisa mencapai lebih dari 40 juta ton," jelas Airlangga. Program ini juga diapresiasi oleh Malaysia, yang berencana mengadopsi pendekatan serupa.  

Selain sebagai sumber pangan, kelapa sawit menjadi bagian penting dalam diversifikasi energi untuk mendukung agenda keberlanjutan global.  

Pertemuan ini juga menyoroti peran strategis kelapa sawit sebagai komoditas penting dunia. Kedua negara, Indonesia dan Malaysia, menyepakati langkah-langkah kolaboratif untuk memastikan kelapa sawit terus diterima di pasar global. Hal ini mencakup advokasi bersama terhadap kampanye negatif yang sering dialamatkan kepada industri kelapa sawit.  

"Indonesia dan Malaysia mewakili suara produsen kelapa sawit dunia. Kami memastikan komoditas ini diakui sebagai bagian penting dari solusi keberlanjutan global," tambah Airlangga.  

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More