Danrem 031/Wira Bima Serahkan Mobil Ambulans kepada Yonif 132/BS

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/WB Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han secara resmi menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada Yonif 132/BS. Penyerahan dilakukan dalam sebuah acara sederhana namun khidmat di halaman Mesjid Al Mukhlisin Pekanbaru, Kamis (18/07/24).

Mobil ambulans ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan respon cepat terhadap kebutuhan medis para prajurit Yonif 132/BS, serta masyarakat di sekitarnya. 

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han menekankan pentingnya fasilitas kesehatan yang memadai untuk mendukung tugas operasional dan kesejahteraan prajurit.

"Saya berharap dengan adanya tambahan mobil ambulans ini, Yonif 132/BS dapat lebih cepat dan efektif dalam memberikan pertolongan pertama dan evakuasi medis, baik dalam situasi latihan maupun tugas operasional di lapangan," ujar Danrem.

Sementara itu, Danyonif 132/BS Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Korem 031/WB. "Mobil ambulans ini akan sangat bermanfaat bagi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, serta memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi prajurit dan masyarakat sekitar," ungkapnya.

Penyerahan mobil ambulans ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan dukungan Korem 031/WB terhadap peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di satuan bawahnya. Diharapkan, dengan fasilitas yang lebih baik, performa dan kesiapan operasional Yonif 132/BS akan semakin optimal.

Acara penyerahan ini juga dihadiri oleh Kepala Staf Korem 031/WB, PARA Kasi Kasrem, Para Kabalak jajaran Korem 031/WB. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar. (Arianto)

Read More

URBN Cetak Laba Bersih Rp24,92 Miliar pada 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten Properti, PT Urban Jakarta Propertindo Tbk ("URBN" atau "Perseroan") membukukan laba bersih sebesar Rp24,92 miliar hingga periode 31 Desember 2023. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dari laba bersih Rp84,25 miliar pada tahun sebelumnya.

"Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp221,52 miliar hingga periode 31 Desember 2023, naik tajam dari pendapatan Rp112,80 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya," kata President Director URBN, Bambang Sumargono, dalam Public Expose di Jakarta, Jumat (19/07/2024).

Di sisi lain, beban pokok pendapatan meningkat menjadi Rp169,53 miliar dari Rp30,44 miliar, membuat laba bruto menjadi Rp51,99 miliar, turun dari laba bruto Rp82,35 miliar.

Laba sebelum pajak yang diraih adalah sebesar Rp28,57 miliar, menurun dari Rp98,06 miliar pada tahun sebelumnya. Total liabilitas mencapai Rp2,08 triliun hingga periode 31 Desember 2023, turun dari Rp2,24 triliun hingga periode 31 Desember 2022.

Total ekuitas meningkat menjadi Rp2,05 triliun hingga periode 31 Desember 2023, dari Rp2,02 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. 

Dari sisi aset, total aset turun menjadi Rp4,13 triliun hingga periode 31 Desember 2023, dari Rp4,26 triliun hingga periode 31 Desember 2022.

Reporter: Lakalim Adalin  

Editor: Arianto

Read More

Delapan Pesan Penting Ketua Mahkamah Agung Bagi Warga Peradilan Di Seluruh Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial di Mataram Kamis (18/07/2024). Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. 

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, serta pejabat lainnya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para Ketua, Wakil Ketua, Kepala, Wakil Kepala, Panitera dan Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari seluruh Indonesia. Selain itu, hakim dan aparatur peradilan dari seluruh Indonesia juga turut berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan secara hybrid ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan delapan hal penting yang harus menjadi perhatian warga peradilan di seluruh Indonesia. 

Berikut adalah delapan pesan penting Ketua Mahkamah Agung kepada warga peradilan di seluruh Indonesia:

Pertama, menanggapai maraknya judi online di kalangan masyarakat, Ketua Mahkamah Agung berharap warga peradilan di seluruh Indonesia tidak terlibat aktifitas judi online. Ia bahkan meminta aparaturnya untuk turut berkontribusi dalam proses pemberantasan judi online bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh elemen yang terkait.

Kedua, terkait pemberlakuan Aplikasi e-Court untuk Kasasi dan Peninjauan Kembali, ia menekankan pentingnya quality control dalam pengiriman berkas elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan (SIPP). 

Pada kesempatan yang sama, ia menyatakan agar Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab bidang informasi teknologi (IT) mampu mengutamakan keamanan dan keutuhan data. 

Karena menurutnya data yang dimiliki Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawahnya khususnya data perkara termasuk dalam kategori data yang bersifat sangat penting.

“Kasus peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN) di Kementerian Kominfo beberapa waktu yang lalu, harus menjadi pelajaran dan perhatian bagi kita, karena data yang kita miliki, khususnya data perkara termasuk dalam kategori data yang bersifatsangat penting,” tegasnya.

Ketiga, Mahkamah Agung telah menerapkan penunjukan majelis hakim secara otomatis menggunakan artificial intelligence yaitu Smart Majelis.

Beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi SMART MAJELIS antara lain :

1. Telaah Perkara;

2. Penetapan Majelis Hakim;

3. Penetapan Kembali Majelis Hakim; 

4. Cetak Surat Penetapan Majelis Hakim Input data referensi pengguna.

Dengan penerapan aplikasi SMART MAJELIS ini, diharapkan sistem penunjukan majelis hakim di Mahkamah Agung bisa lebih objektif, transparan, dan akuntable, sehingga setiap perkara kasasi/PK dapat ditangani secara cepat oleh hakim yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya

Keempat, Mahkamah Agung mencoba menerapkan sistem Case early detection, pendeteksian dini untuk menghindari disparitas penjatuhan putusan. Sistem ini mendeteksi kemiripan dan keterkaitan antara perkara-perkara yang masuk, saat ini baru diterapkan untuk perkara perdata.

Case early detection merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mendeteksi setiap perkara yang masuk di Mahkamah Agung, apakah memiliki kemiripan dan/atau keterkaitan antara satu sama lainnya berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan dengan pendeteksian dini tersebut dapat menghindari adanya disparitas penjatuhan putusan terhadap suatu perkara yang memiliki kemiripan. 

Sistem akan mendeteksi secara otomatis elemen data yang menjadi parameter pembanding, seperti nama pihak atau identitas objek sengketa, termasuk kemiripan sintaksis pada gugatan. Untuk saat ini sistem pendeteksian dini terhadap perkara tersebut baru terkait dengan perkara perdata, namun ke depannya saya berharap bisa terus dikembangkan hingga menjangkau untuk jenis perkara-perkara lainnya.

Kelima, Implementasi Perma tentang Lingkungan Hidup. Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2023 sebagai panduan menangani perkara lingkungan hidup. Ketua Mahkamah Agung meminta para Hakim mempelajari substansi Perma tersebut untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat dalam perkara lingkungan.

Keenam, terkait calon hakim, Ketua Mahkamah Agung meminta Tutor dan Mentor agar benar-benar bisa memberikan bimbingan kepada para calon hakim selama mereka menjalani masa magang, baik terkait dengan bidang tugas dan pekerjaan, maupun terkait dengan etika dan perilaku.

Ketujuh, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa CPNS Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawahnya wajib mengikuti pelatihan dasar dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditetapkan sebagai CPNS.

Kedelapan, Pimpinan pengadilan, Panitera, dan Sekretaris dituntut memiliki kompetensi di bidang manajerial dan administrasi. 

Menurut Ketua Mahkamah Agung, Pelatihan kepemimpinan dan administrasi harus segera dilaksanakan dan menjadi pelatihan wajib bagi calon pimpinan pengadilan.

Pada kesempatan yang sama, para Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Mahkamah Agung juga memberikan pembinaan kepada seluruh warga peradilan di seluruh Indonesia. (Arianto)

Read More

Ketua Mahkamah Agung Harap Warga Peradilan Tidak Terlibat Judi Online

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Fenomena judi online yang saat ini tengah marak terjadi di Indonesia menarik perhatian. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyatakan bahwa praktik judi online yang semakin meluas memerlukan perhatian serius serta tindakan tegas dari semua pihak. Pernyatan tersebut disampaikan saat memberikan pembinaan bagi seluruh aparatur peradilan di Indonesia pada Kamis, 18 Juli 2024, di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Ia mengatakan, kemajuan teknologi memang telah menghasilkan perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 

Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan dampak negatif yang perlu diwaspadai secara terus-menerus. Salah satunya adalah maraknya fenomena judi online di masyarakat.

Menurutnya, praktik perjudian melalui platform digital tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga telah menyebar ke kalangan remaja dan anak-anak. 

“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius serta tindakan tegas dari semua pihak. Kita bertanggung jawab untuk melindungi setiap anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya dari penyebaran fenomena perjudian online,” ujarnya.

Ketua Mahkamah Agung berharap bahwa tidak ada dari kalangan warga peradilan dan anggota keluarga dari warga peradilan yang terlibat dalam aktivitas judi online. "Bahkan, kita harus turut berkontribusi dalam proses pemberantasan judi online bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh elemen yang terkait," tegasnya.

Beliau juga menyebut bahwa beberapa waktu yang lalu, Presiden telah menginstruksikan kepada satuan tugas terpadu yang dipimpin oleh Menko Polhukam untuk memberantas perjudian online. 

"Hal ini tidak menutup kemungkinan akan berujung kepada penegakan hukum yang nanti pada akhirnya akan bermuara di pengadilan," tambahnya.

Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Agung meminta agar para hakim benar-benar cermat ketika memeriksa perkara yang bersentuhan dengan teknologi. 

“Jika hal itu di luar pemahaman kita, maka jangan ragu untuk meminta bantuan ahli yang bisa menerangkan tentang cara kerja teknologi yang bersangkutan. 

Jangan sampai akibat dari ketidaktahuan kita, akhirnya kita keliru dalam membuat pertimbangan hukum," tutup Prof. Dr. H. M. Syarifuddin.

Senada dengan Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Suharto, S.H., M.Hum berharap pimpinan pengadilan mengawasi anggotanya agar tidak terlibat pada judi online. 

Ia juga menegaskan agar para pimpinan pengadilan mengawasi website masing-masing agar tidak diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk dijadikan web yang menawarkan judi online. (Arianto)

Read More

Program TEKAD Jadi Solusi Memajukan Kampung di Papua

Duta Nusantara Merdeka | Wamena 

Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) menjadi solusi dalam membangun kemandirian ekonomi kampung-kampung di Papua. 

Pencapaian Program TEKAD yang salah satu lokusnya adalah Kabupaten Jayawijaya ditampilkan dalam Rakornas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegununhan pada 17-19 Juli 2024. 

Seluruh produk ketahanan pangan Desa hasil pelaksanaan Demonstrasi Plot (Demplot) Program TEKAD dipamerkan dalam sebuah etalase yang dikunjungi oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar didampingi oleh Pejabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, Project Manager Program TEKAD M Fachri beserta para Bupati se-Papua Pegunungan.

Menteri Desa PDTT yang akrab disapa Gus Halim mengpresiasi produk hasil program TEKAD melalui kegiatan Demplot.

Gus Halim menyatakan, Demplot itu adalah wujud nyata keberhasilan ketahanan pangan desa di Papua Pegunungan yang berbasis kearifan dan potensi lokal.

Keberhasilan ini diharapkan jadi model untuk pemanfaatan dana desa karena demplot TEKAD ini dilakukan oleh warga desa, didampingi oleh penyuluh teknis termasuk fasilitator sesuai dengan keragaman potensi pada masing-masing kampung.

"Kehadiran TEKAD sebagai bentuk kolaborasi dan stimulasi dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan daerah tertinggal. Apapun kebijakan yang kita lakukan harus berbasis adat istiadat," kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Diketahui, Program TEKAD dilaksanakan oleh Kemendes PDTT sejak tahun 2020 dan berlokasi di 9 provinsi, 25 kabupaten, yang terdiri dari 1.110 kampung. 

Enam provinsi di antaranya berada di Papua yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan yang terdiri dari 16 kabupaten. 

Lokasi Program TEKAD di Papua Pegunungan meliputi dua kabupaten, yakni Yahukimo dan Jayawijaya.

Kabupaten Yahukimo meliputi tujuh distrik/kecamatan dan 35 kampung/desa, dengan didukung oleh 14 fasilitator distrik, dan 35 kader kampung. 

Kabupaten Jayawijaya meliputi 11 distrik/kecamatan dan 52 kampung/desa, dengan didukung oleh 22 fasilitator distrik, dan 52 kader kampung. 

Salah satu Program TEKAD yang telah dilaksanakan di Jayawijaya dan Yahukimo tahun anggaran 2023 adalah Kegiatan Coaching Clinic dengan melibatkan pendamping desa, dan kepala desa juga perwakilan lembaga ekonomi di 52 kampung di Jayawijaya dan 35 kampung di Yahukimo.

Pada tahun 2023 Jayawijaya mendapatkan Bantuan Demplot pada 10 Kelompok Penerima Bantuan (KPB) di 10 kampung, dengan total nilai bantuan sebesar Rp1 miliar. Rinciannya masing-masing KPB mendapat bantuan Rp100 juta.

Kegiatan demplot meliputi sektor perkebunan kopi, sektor pertanian umbi-umbian, sayur dan buah, sektor perikanan budidaya ikan air tawar, dan sektor peternakan babi dan madu.

Berdasarkan hasil evaluasi, dari 10 kampung yang mendapat bantuan Demplot, 8 kampung di antaranya sudah berhasil menjalankan program sesuai harapan

Sedangkan 2 kampung lainnya yang meliputi sektor peternakan babi masih belum berjalan secara maksimal. 

Pada tahun 2024, bantuan Demplot program TEKAD telah dianggarkan sebesar Rp4,2 miliar untuk 42 KPB serta untuk pelatihan manajemen informasi sistem.

Salah satu tujuan dilaksanakannya Program TEKAD adalah untuk mendukung tercapainya tujuan SDGs Desa, di mana masyarakat desa bukan hanya mendapatkan stimulan berupa bantuan. Namun dilengkapi dengan peningkatan kapasitas masyarakat guna membangun kemandirian ekonomi melalui sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan. 

Selain itu juga diberikan pendampingan serta penguatan kapasitas aparatur kampung.

Alokasi anggaran pemerintah kampung melalui dana desa diharapkan untuk ketahanan pangan. Hal ini sebagaimana yang dimandatkan dalam prioritas penggunaan dana desa minimal sebesar 20 persen dapat menjadi solusi dalam melakukan scaling up dan replikasi kegiatan usaha yang sudah berhasil dilakukan dalam program TEKAD. 

Dalam program ini, diperlukan integrasi seluruh program dari pusat seperti pendamping desa, dana desa, dan BUMDesa, dengan komitmen dari pemerintah provinsi dan kabupaten dalam bentuk dana APBD. 

Selain itu, pendampingan dari penyuluh teknis pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertenakan. (Arianto)

Read More

Danrem 031/Wira Bima Groundbreaking Pembangunan Rumah Sakit Tentara

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M. HAN., bersama Pj Gubri menggelar peletakan batu pertama sebagai pertanda dimulainya pembangunan rumah sakit tentara yang menggunakan APBD Riau tahun 2024, di Pekanbaru, Kamis (18/7/24).

Pembangunan Rumah Sakit Tentara (RST) yang berlokasi di Jalan Sutomo No.12 Kecamatan Sail Kota Pekanbaru sebagai salah satu bentuk keseriusan TNI dan Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pj. Gubernur Riau, Sf Hariyanto mengatakan, pembangunan Rumah Sakit Tentara ini menggunakan APBD Riau tahun 2024.

Rumah Sakit Tentara ini bukan hanya untuk TNI namun juga untuk masyarakat umum agar pelayanan kesehatan bisa merata di riau khususnya pekanbaru," ujar Pj. Gubernur Riau.

Sementara itu, Danrem 031/Wira Bima Brigjend TNI Dany Rakca, S.A.P., M. Han., menjelaskan, pembangunan rumah sakit ini sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran TNI di tengah masyarakat karena TNI tidak hanya bergerak dalam militer namun juga peduli di banyak sektor termasuk di bidang kesehatan salah satunya dengan pembangunan Rumah Sakit Tentara ini

Menurut dia, Rumah Sakit Tentara (RST) dibangun di lahan seluas 7.678 meter persegi yang mana bangunan tiga lantai ini menyiapkan sebanyak 100 tempat tidur dan merupakan peningkatan pembangunan dari Rumah Sakit Tentara yang lama berada di jalan Kesehatan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

"Pembangunan Rumah Sakit Tentara ini merupakan wujud nyata dari upaya kita bersama dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan prajurit TNI dan masyarakat Riau pada umumnya," ucapnya. 

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan pemberian santunan dan bingkisan kepada anak yatim Panti asuhan Al Istiklal Pekanbaru. 

Dalam kegiatan ini, hadir Pj. Gubernur Riau Ir. H. S.F Hariyanto M.T., Danrem 031/Wb Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P., M.Han, Kasrem 031/WB Kolonel Kav Eko Agus Nugroho S.I.P., M.Si., serta para PJU Korem 031/Wira Bima, para Dan/Kasatdisjan jajaran Korem 031/WB, Kadis PUPR Provinsi Riau, Kadis DLHK Provinsi Riau, Kadis DLHK Kota Pekanbaru.

Hadir juga, Kepala Biro BPJS Provinsi Riau, Kadis Kesehatan Provinsi Riau, Kepala BPJS Cabang Kota Pekanbaru, Kepala Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Ketua Persi Provinsi Riau, Kepala Rumah Sakit UNRI, Ketua IDI Wilayah Provinsi Riau, PPK Pembangunan RST Tingkat III, Pimpinan PT. Karya Kamefada Wilayah Indonesia, dan Pimpinan PT. Harwana Consultants. 

Editor: Arianto

Read More

Dinamika Revisi UU TNI: Dikotomi Sipil-Militer Pasca Reformasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang sedang dibahas oleh DPR menjadi topik hangat di kalangan politisi, militer, dan masyarakat sipil. Revisi ini dinilai memiliki relevansi signifikan dari berbagai aspek, mulai dari penguatan sistem pertahanan hingga implikasi politik yang mendalam.

Revisi UU TNI dipandang relevan untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dengan dinamika ancaman pertahanan termasuk keamanan yang berkembang. Di tengah tantangan global seperti klaim wilayah secara sepihak, perluasan ancaman pertahanan dan keamanan negara termasuk serangan siber, dan ketidakpastian global, TNI perlu memiliki fleksibilitas lebih dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, revisi ini juga berupaya untuk mengintegrasikan TNI dengan kebijakan keamanan nasional yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Beberapa poin utama dalam revisi UU TNI antara lain adalah kedudukan TNI dalam struktur negara, jabatan Wakil Panglima, opsi penempatan TNI pada jabatan Lembaga/Kementerian, dan usia pensiun.

Salah satu poin yang paling mendapat perhatian adalah peluang bagi aparat TNI untuk berperan di luar sektor pertahanan. Hal ini membuka perdebatan tentang potensi kembalinya dwifungsi militer yang pernah diberlakukan di masa Orde Baru. 

Beberapa pihak khawatir bahwa keterlibatan TNI dalam urusan non-militer dapat mengancam supremasi sipil dan demokrasi, mengingat sejarah panjang Indonesia di mana militer memainkan peran dominan dalam politik dan negara.

Peneliti dari lembaga riset Nusantara Foundation, Muhammad Gufron Rum, menilai, proses politik di legislatif pada dasarnya mencapai filosofi bernegara yang sesuai dengan perkembangan zaman.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap undang-undang, termasuk UU TNI, selalu terkait dengan dimensi politik. Proses revisi ini mencerminkan tarik-menarik kekuatan antara berbagai aktor politik yang berusaha mempengaruhi arah kebijakan pertahanan negara. Dalam konteks Indonesia, di mana sejarah hubungan sipil-militer sering kali penuh ketegangan, revisi UU TNI menjadi ajang untuk bernegosiasi dan mencari keseimbangan baru,” sebutnya.

Rum menambahkan, sejatinya dinamika tarik ulur posisi personel militer dalam jabatan-jabatan birokrasi di luar konteks pertahanan telah banyak dibahas, baik secara ilmiah maupun dalam situasi yang lebih spesifik.

Menurutnya, perdebatan ini menjadi menarik dalam konteks demokrasi dan dinamika pertahanan dan keamanan negara. 

“Hubungan militer dan politik di Indonesia telah banyak menjadi subjek penelitian. Beberapa studi mengatakan bahwa perubahan legislasi tentang posisi militer sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik domestik yang menyebabkan posisinya menjadi biaspasca rezim otoritarian yang dibawa Soeharto dan kroninya.”

Akan tetapi, Rum juga menyoroti bahwa delegasi posisi jabatan birokrasi pada personel militer bukan berarti membawa doktrin-doktrin militer ke dalam birokrasi, melainkan memperhatikan kualitas dan kapabilitas personel yang telah dibuktikan melalui portofolio yang panjang dan sikap mental yang positif. Selain itu, ia menyebut bahwa kinerja birokrasi pasca reformasi pun cenderung belum mencapai versi terbaik. 

“Publik masih bisa melihat bahwa di beberapa institusi birokrasi, tanpa kehadiran personel militer pun budaya paternalisme masih sangat kuat dan tidak seluruh posisi didasarkan pada asas meritokrasi dan good governance,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rum menambahkan, sejatinya peran militer di birokrasi sipil tidak perlu ditanggapi secara reaktif. Sebab, pendelegasian posisi itu pun tidak bersifat penuh, melainkan yang juga bersinggungan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam waktu yang panjang, sehingga bukan pada persoalan dikotomisi militer-sipil semata.

“Peran militer dalam birokrasi pada dasarnya bisa diawasi dan diatur dengan mekanisme checks and balances yang memadai serta substansi good governance. Sebagai contoh, negara-negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang matang dan juga militer yang kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris tetap mampu mempertahankan supremasi sipil dan budaya demokrasi tanpa kehilangan efektivitas personalnya di luar bidang pertahanan dan doktrin militer.”

Dengan kata lain, Rum menilai bahwa keterlibatan personel militer di luar bidang militer bisa dilakukan dengan tetap berada di bawah pengawasan ketat dan aturan hukum yang jelas sebagai upaya mempertahankan demokratisasi dan pemeliharaan supremasi sipil yang berjalan cukup positif dalam beberapa dekade terakhir. "Hal itu sekaligus menjadi pandangan kritis atas kekhawatiran publik tentang bagaimana proses substansi kepemimpinan sipil pada institusi dijalankan secara efektif," ujarnya. 

Editor: Arianto 

Read More

LPEM FEB UI Gelar Kajian Transisi Energi Inklusif di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, berkolaborasi dengan Australian National University (ANU), The SMERU Research Institute, dan Institute of Essential Reform (IESR), serta didukung oleh KONEKSI, menggelar diseminasi hasil kajian "Initiative for an Open, Inclusive, and Integrated Climate Change Model for Indonesia". Kegiatan ini juga dibarengi diskusi publik bertema "Menuju Transisi Energi yang Inklusif di Indonesia" di Jakarta, Kamis (18/07/2024).

Kajian ini berfokus pada pengembangan model transisi energi yang inklusif, dengan analisis khusus terhadap dampak pada kelompok wanita dan disabilitas. Penelitian ini bertujuan menyebarluaskan hasil kajian serta membuka ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan terkait dampak sosial-ekonomi dari transisi energi di Indonesia.

Dalam sambutan pembukaan, Perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Vid Adrison, menyoroti pentingnya inklusivitas dalam transisi energi. "Masyarakat bisa saling berpihak antar kelompok masyarakat dan gender. Ketika pemerintah berusaha mencari solusi, kajian ini membantu mengidentifikasi mitigasi dampak terhadap berbagai kelompok masyarakat," ujarnya.

Acara ini menekankan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi antar berbagai pihak. Frank menambahkan bahwa persiapan oleh tim sangat dihargai, dengan fokus pada gender equality, disability, dan social equity. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan kolaborasi internasional ini, Indonesia diharapkan dapat mencapai transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Elly Rosita Silaban Hadiri Diseminasi Hasil Kajian Transisi Energi Inklusif di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), menghadiri acara diseminasi hasil kajian dan diskusi publik bertema "Menuju Transisi Energi Inklusif di Indonesia" di Jakarta, Kamis (18/07/2024). Acara ini membahas tantangan dan dampak transisi energi terhadap masyarakat, terutama kelompok buruh.

Elly Rosita Silaban menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik menyoroti seringnya keterlibatan serikat buruh hanya sebatas di atas kertas. "Ide-ide kami sering tidak ditampung. Transisi energi menghadirkan tantangan besar, memerlukan keterampilan baru yang lebih mapan. Apa yang kita miliki saat ini sebagian besar tidak dapat digunakan di masa depan," ujarnya.

Elly juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang dijanjikan. "Apakah kebijakan ini menyentuh kelompok perempuan? Kami sering diminta memberikan pendapat, tetapi keterlibatan nyata masih kurang. Kami berharap pemerintah lebih intens melakukan pertemuan dengan serikat buruh," tambahnya.

Rosita mengapresiasi undangan dari Universitas Indonesia yang telah dua kali melibatkan KSBSI dalam diskusi ini. "Kami meminta pemerintah melihat keterlibatan kami bukan hanya pada kebijakan di atas kertas, tapi juga dalam pelaksanaan nyata. Mari kita tata dari sekarang untuk memastikan keterlibatan yang lebih baik," tutupnya.

Diskusi ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih inklusif dalam menghadapi transisi energi, memastikan kebijakan dan pelaksanaannya memperhatikan semua pihak terkait.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem 031/WB Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Yonif 131/BRS Pamtas RI – PNG

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P., M.Han., mewakili Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, memimpin upacara pemberangkatan prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 131/Braja Sakti sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI – PNG Statis Provinsi Papua Tahun 2024 di Pelabuhan Dumai, Rabu (17/7/2024).

Amanat Pangdam I/Bukit Barisan dibacakan Danrem 031/WB. "Dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia para Prajurit Yonif 131/Braja Sakti yang saya banggakan, sebelum berangkat ke daerah penugasan, ratusan Prajurit Yonif 131 /BRS akan melaksanakan latihan pemantapan selama 3 bulan di Sangga Buana, Kabupaten Kerawang. 

Latihan tersebut merupakan bagian penting dari persiapan kalian, untuk memastikan bahwa kalian siap secara fisik, mental, dan taktis dalam menghadapi segala kemungkinan di daerah penugasan. Manfaatkan waktu latihan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan dan kekompakan tim," sebut Pangdam.

"Selamat bertugas semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi, memberikan kekuatan, dan keberhasilan dalam setiap langkah perjuangan kalian. Kembalilah dengan membawa kebanggaan dan kehormatan," ucap Pangdam.

Lebih lanjut, Danrem 031/WB juga menyampaikan, "Saya berharap semua prajurit yang pergi dan kembali dari penugasan dalam keadaan sehat dan tidak kurang satupun. Sehingga keluarga yang menanti di rumah dapat merasa hangat kembali," harapnya.

Terlihat suasana haru saat istri dan anak melepas kepergian para prajurit yang akan bertugas selama beberapa bulan di Papua untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Turut hadir Danrem 031/Wira Bima, Para Kasi Kasrem 031/Wira Bima dan Kasi Ops Kasrem 032/Wira Braja, Walikota beserta Unsur Forkopimda Kota Dumai, Komandan KRI Tanjung Kambani 971, GM PT. Pertamina RU 3 Dumai, GM PT Wilmar Group, GM PT Pelindo I Dumai, Pimpinan PLN Persero UP 3 Dumai, Para Dan/KA Sat Disjan Jajaran TNI/Polri Kota Dumai. (Arianto)

Read More

Gus Halim Ajak Tokoh Adat Terlibat dalam Pengentasan Daerah Tertinggal

Duta Nusantara Merdeka | Wamena

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengajak tokoh adat di berbagai daerah untuk terlibat dalam berbagai proses percepatan pembangunan daerah tertinggal. Tokoh adat, selain sebagai penjaga dan penegak nilai serta norma, juga berperan penting dalam mengkonsolidasi masyarakat untuk menyukseskan program percepatan pembangunan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri yang akrab disapa Gus Halim saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (17/7/2024).

"Kita sangat bangga, di sini ada Majelis Rakyat Papua yang semua kebijakan didasarkan pada adat budaya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik bagi percepatan pembangunan di Papua, khususnya. Dan umumnya bagi percepatan pembangunan setiap daerah tertinggal," jelas Profesor Kehormatan UNESA itu.

Gus Halim menjelaskan bahwa semua pihak memiliki peran dalam menentukan masa depan mereka, terutama dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan strategi yang objektif dan tepat sasaran agar efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.

Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena menentukan peran pemerintah dan masyarakat. Kedua pihak harus mampu berperan secara optimal dan bersinergi dalam meratakan pembangunan yang berkeadilan.

"Pada hakikatnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita semua, agar menjadi percepatan. Sehingga kesenjangan antar daerah mulai bisa diperkecil jaraknya," beber Doktor Honoris Causa UNY itu.

Gus Halim berharap agar pemerintah mendatang dapat menuntaskan masalah ketertinggalan wilayah maupun sumber daya manusia di Indonesia Timur. Hal ini selaras dengan visi Indonesia Sentris yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bertujuan agar kebijakan pemerintah dapat dirasakan kehadirannya di seluruh pelosok Indonesia, khususnya Indonesia Timur.

Dengan demikian, keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, melampaui batas Pulau Jawa dan mencakup seluruh wilayah pinggiran Indonesia.

"Sebagai masukan untuk pemerintah transisi, dari Pak Presiden Jokowi, kepada Presiden terpilih Pak Prabowo, supaya sejak diksinya sudah positif," ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.

"Di mana pun kelembagaannya tidak penting. Apakah di Kementerian Desa, atau langsung di bawah Presiden. Yang penting, segera selesaikan urusan daerah Indonesia Timur yang selama ini mengalami kesenjangan dengan daerah barat atau Jawa," tegasnya.

Hadir mendampingi Gus Halim dalam acara tersebut adalah Dirjen PPDT Kemendes PDTT Nugroho Setijo Nagoro, Pj Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai, serta jajaran Forkopimda di lingkungan Provinsi Papua Pegunungan. (Arianto)

Read More

KY Usulkan 9 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim ad hoc HAM ke DPR

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Yudisial (KY) secara resmi telah menetapkan 9 orang calon hakim agung dan 3 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) untuk diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar mendapatkan persetujuan. Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY, Kamis (11/7/2024) di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat. 

"Dua belas nama yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan itu dengan komposisi 3 CHA kamar Pidana, 1 CHA kamar Perdata, 1 CHA kamar Agama, 1 CHA kamar Tata Usaha Negara, 3 CHA kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak, dan 3 calon hakim ad hoc HAM di MA," papar Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata.

Para calon yang dinyatakan lolos seleksi terakhir di KY ini telah menjalani serangkaian tahapan, mulai dari administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka. 

KY memastikan para calon yang diusulkan ini telah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dan integritas berdasarkan rekam jejak yang telah dilakukan.

Menurut Mukti Fajar, penentuan kelulusan dilakukan dengan cara memilih dari semua calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang sudah dinyatakan lulus 

tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan dengan mempertimbangkan kelulusan pada tahap sebelumnya.

"KY menjamin bahwa calon yang diusulkan ini memenuhi standar yang ditetapkan, baik aspek kompetensi dan integritas. Selain itu, seleksi ini juga sudah melibatkan partisipasi publik semaksimal mungkin, terutama pada tahap penelusuran rekam jejak dan wawancara," ucap Mukti Fajar.

KY menyampaikan apresiasi kepada media dan publik yang telah membantu mengawal dalam pelaksanaan seleksi ini, sehingga KY dapat menjalankan seleksi ini secara transparan, partisipatif, dan akuntabel serta menghasilkan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang berkualitas dan berintegritas.

Dalam kesempatan itu, Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M. Taufiq HZ memaparkan daftar lengkap nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang diusulkan KY ke DPR. 

Pengumuman Nomor: 11/PENG/PIM/RH.04.06/07/2024 tentang Kelulusan Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2024. Komisi Yudisial Republik Indonesia, berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 11 Juli 2024, mengumumkan nama-nama Calon Hakim Agung Republik Indonesia yang lulus seleksi sebagai berikut: 

Kamar Pidana

1. Abdul Azis, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan)

2. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)

3. Aviantara, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado)

Kamar Perdata

1. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI)Kamar Agama

2. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda)

Kamar Tata Usaha Negara

1. Dr. Mustamar, S.H., M.H. (Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)Kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak

2. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. (Auditor Utama pada Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)

3. L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H. (Hakim Pengadilan Pajak)

4. Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., Ak., MBA (Hakim Pengadilan Pajak)

Selanjutnya, Taufiq mengumumkan Pengumuman Nomor: 12/PENG/PIM/RH.04.06/07/2024 tentang Kelulusan Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2024, yaitu:

ad hoc HAM di MA

1. Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

2. Bonifasius Nadya Arybowo, S.H., M.H. Kes (Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung)

3. Dr. Mochammad Agus Salim, S.H., M.H. (Dosen S-2 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

"Keputusan Komisi Yudisial bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat," tutup Taufiq. (Arianto)

Read More

TNI Berhasil Gagalkan Penyelundupan Sabu dan Ekstasi

Duta Nusantara Merdeka | Kalimantan Barat 

Satuan tugas (Satgas) TNI dari Batalyon Kavaleri 12/BC Pos Satgas Pamtas Gabma Temajuk berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu (13/7/2024).

 

Satgas Pamtas Gabma Temajuk memperoleh Informasi pada tanggal 11 Juli 2024 di wilayah Temajuk, akan ada penyelundupan narkoba. Menindaklanjuti informasi ini, Dankolakopsrem 121/Abw memerintahkan untuk melakukan operasi ambush dan patroli di jalan-jalan tikus yang dicurigai sebagai jalur penyelundupan.

 

Pada 12 Juli 2024, tim patroli melakukan pengintaian dan pengecekan di sepanjang jalan JIPP dari patok 78 hingga 96. Pada 13 Juli 2024 pukul 03.10 WIB, tim berhasil menggagalkan upaya penyelundupan tersebut namun para pelaku berhasil melarikan diri ke arah Malaysia. 

 

Dalam operasi yang digelar pada tanggal 13 Juli 2024 tersebut, Satgas Pamtas Gabma Temajuk Yonkav 12/BC berhasil mengamankan barang bukti berupa 34 paket sabu-sabu (35,9 kg), 7 paket (35.0000 butir ekstasi), 3 paket (15.000 butir ekstasi) cap Kaki Anjing dan 4 paket (20.000 butir ekstasi) cap Roll Royce.

 

Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras dan koordinasi yang baik antara TNI dan masyarakat setempat serta komitmen kuat TNI dalam memberantas penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Dana Desa Bukan dari Dana Alokasi Pendidikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa Dana Desa tidak diambil dari Dana Alokasi Pendidikan. Penegasan dari Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini untuk meluruskan pernyataan dari Mantan Menteri Pendidikan, Muhammad Nuh.

"Hal itu tidak benar dan sama sekali berbeda. Justru Dana Desa mendukung sektor pendidikan," kata Gus Halim saat menghadiri acara Persiapan Keberangkatan Penerima Beasiswa LPDP Bhramara Patria Angkatan 236 di Hotel Borobudur, Selasa (16/7/2024).

Gus Halim menambahkan bahwa perbedaan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur masing-masing dana. Dana Desa dialokasikan khusus untuk pembangunan desa dengan tujuan mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sedangkan Dana Alokasi Pendidikan dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pengadaan fasilitas pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pelatihan guru.

"Dana Desa sama sekali berbeda dari alokasi dana yang digunakan untuk pendidikan karena Perpres berbeda, alokasi berbeda dan peruntukkannya juga berbeda," kata Profesor Kehormatan asal Universitas Negeri Surabaya ini.

Beliau menambahkan bahwa Dana Desa justru mendukung sektor pendidikan di desa-desa. Dengan sekitar 75 ribu desa di Indonesia, peran Dana Desa sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional. Program afirmasi Dana Desa ini menjadi salah satu warisan penting dari Presiden Joko Widodo.

Gus Halim bahkan memamerkan keberhasilan desa saat berbicara dengan para Kepala Desa se-ASEAN. Saat itu, Kepala Desa di Indonesia bisa memaparkan sejumlah keberhasilan pembangunan dengan adanya Dana Desa.

"Sementara Desa di ASEAN tidak bisa bercerita karena seperti Desa Indonesia zaman dulu yaitu tidak diberikan kewenangan mengelola keuangan," kata Doktor Kehormatan asal Universitas Negeri Yogyakarta ini.

 

Untuk menunjang keberhasilan Dana Desa, Sebagai Menteri Desa, Gus Halim sangat serius dalam menyiapkan konsep pembangunan desa yang berkelanjutan. Dimana salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran warga desa tentang masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, data desa menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan pembangunan yang sesuai.

Olehnya, Gus Halim juga merumuskan panduan perencanaan pembangunan dengan melokalkan Sustainable Development Goals (SDGs) ke tingkat desa, yang dikenal sebagai SDGs Desa. Salah satu poin tambahan yang Ia usulkan adalah poin ke-18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. 

"Hal ini penting karena membangun desa itu harus bertumpu kepada akar budaya desa," kata Gus Halim.

Diakhir sambutannya, Gus Halim berharap agar penerima Beasiswa LPDP segera menyelesaikan studi mereka dan kembali ke Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Potensi kekayaan Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang unggul.

Acara ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Mendes PDTT Nasrun Annahar yang merupakan alumni LPDP, Direksi LPDP, dan ratusan penerima beasiswa LPDP. (Arianto)

Read More

Ivanovich: Dana Desa Pemenang TTGN Bakal Bertambah

Duta Nusantara Merdeka | Mataram 

Desa pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) ke-25 berpotensi mendapat tambahan jumlah dana desa atas prestasi yang diraih. Prosesnya harus melalui proses verifikasi dan persetujuan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang berwenang mengatur jumlah dana desa setiap tahun.

Oleh karena itu, Kepala BPI Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Ivanovich Agusta mengingatkan seluruh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk melaporkan prestasi setiap desa kepada pihak terkait. 

"Mohon ibu dan Bapak kadis PMD menyampaikan desa-desa yang saat ini menjadi juara TTG dan juara SDGs Desa untuk disampaikan ke Kementerian Keuangan pada bulan Agustus atau September nanti sebagai dasar penambahan dana desa pada tahun berjalan," papar Kepala BPI Ivanovich Agusta saat membuka Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan di Ballroom Bank NTB Syariah Mataram, Selasa (16/7/2024).

Seperti diketahui, penambahan dana desa setiap tahun berdasarkan beberapa pertimbangan salah satunya adalah prestasi yang diraih.

Oleh karena itu, seluruh desa di Indonesia diimbau untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasi baik dalam bidang teknologi tepat guna atau hal lainnya.

Beberapa desa yang berhasil meraih juara pada lomba TTGN ke-25 berasal dari Provinsi Bangka Belitung, NTB, Lampung, dan Banten untuk kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna.

Untuk pemenang Tategori Teknologi Tepat Guna Unggulan adalah Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur.

Sementara itu, juara kategori Posyantek Desa/Kelurahan Berprestasi adalah Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Kalimantan Utara. Adapun juara favorit berhasil diraih Provinsi Kepulauan Riau, NTB, dan Aceh Besar.

Seluruh pemenang tersebut mempresentasikan inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan di depan mitra bisnis Kemendes PDTT di antaranya Bank Indonesia, BNI, BRI, dan ANGIN.

Selanjutnya, Kemendes PDTT juga berkomitmen untuk memastikan tindak lanjut atas hasil teknologi tepat guna para peserta lomba secara keseluruhan. (Arianto)

Read More

Mahkamah Agung Raih WTP Ke 12

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023. 

Ini merupakan penghargaan WTP ke-12 yang diterima oleh Mahkamah Agung secara berturut-turut. Hal ini menandakan konsistensi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2023 disampaikan oleh Kepala Auditorat Keuangan Negara III. A BPK RI, Hanif Mohamad Taufik S.E., Ak., M.Si, CFE,CA, CSFA, kepada Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S H., M.H. dalam sebuah acara yang digelar di kantor Mahkamah Agung, Jakarta, pada Selasa, 16 Juli 2024.

Dalam sambutannya, Sugiyanto menyampaikan rasa terima kasih dan harapannya agar hasil ini menjadi penyemangat bagi seluruh insan peradilan di Indonesia untuk terus bekerja keras demi kebaikan bangsa dan negara. 

"Hasil ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras kita semua. Semoga dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan integritas," ujar Sugiyanto.

Acara penyerahan LHP ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung, Tim Pemeriksa BPK RI, Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan sejumlah pejabat lainnya.

Capaian opini WTP ini diharapkan dapat mendorong Mahkamah Agung untuk terus menjaga standar tertinggi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Dengan hasil ini, Mahkamah Agung menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Indonesia. (Arianto)

Read More

Kasrem 031/Wira Bima Hadiri Apel Gelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2024

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/WB Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P.,M. Han., diwakili oleh Kepala Staf Korem 031/WB Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P.,M.Si. menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning 2024 di Lapangan Mapolda Riau, Jalan Pattimura Pekanbaru, Senin (15/7).

Operasi Patuh Lancang Kuning 2024 kembali digelar di seluruh wilayah hukum Polda Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. 

Operasi akan berlangsung selama dua minggu ini melibatkan berbagai unsur kepolisian, termasuk satuan lalu lintas dan satuan lainnya, yang akan bersinergi untuk menegakkan aturan di jalan raya.

Operasi ini tidak hanya ditujukan kepada pengendara roda dua, tetapi juga kepada pengemudi kendaraan roda empat dan angkutan umum. Sasaran utama operasi ini meliputi pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, menggunakan ponsel saat mengemudi, serta pengemudi yang tidak memiliki SIM atau STNK.

Diketahui, terdapat 970 personil yang akan dikerahkan selama operasi ini berlangsung. Harapannya setelah Operasi Patuh Lancang Kuning, pelanggaran berlalu lintas dapat berkurang. 

"Tentunya kami akan mengedukasi para pengguna jalan agar tidak melanggar lalu lintas. Secara teori, kecelakaan terjadi pasti didahului oleh pelanggaran berlalu lintas, himbauan-himbauan itu akan terus dilaksanakan, pendekatan-pendekatan kepada pengguna jalan, masuk ke sekolah-sekolah dan sebagainya, sehingga pelanggaran berlalu lintas dapat berkurang," jelas Kapolda Riau.

Sementara itu, Kepala Staf Korem 031/WB Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P.,M.Si. mengharapkan dengan adanya Operasi Patuh Lancang Kuning 2024, diharapkan kesadaran masyarakat terutama anggota TNI akan pentingnya tertib berlalu lintas semakin meningkat. 

Selain itu, diharapkan pula dapat menekan angka kecelakaan dan menciptakan situasi lalu lintas yang lebih aman dan tertib di wilayah Riau. (Arianto)

Read More

Presiden Joko Widodo Lantik 906 Perwira TNI-Polri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, hari ini memimpin upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7/2024). 

Dalam upacara tersebut, Jokowi melantik 906 calon perwira remaja (capaja) sebagai perwira TNI-Polri. 

Rinciannya yakni 417 capaja dari Akademi Militer (Akmil), 129 capaja sari Akademi TNI Angkatan Laut (AAL), 113 capaja dari Akademi TNI Angkatan Udara (AAU) dan 247 capaja dari Akademi Kepolisian (Akpol).

Pelantikan kali ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61 TNI Tahun 2024 dan Keppres Nomor 62 Polri 2024 Tentang Pengangkatan Taruna dan Taruni Akademi Militer dan Akademi Polisi menjadi Perwira TNI dan Perwira Kepolisian RI. Jokowi juga akan menyematkan tanda kepangkatan kepada empat orang perwakilan calon perwira dari alumni Akmil, AAL, AAU dan Akpol.

Perwakilan tersebut merupakan penerima penghargaan Adhi Makayasa atau alumni terbaik dari masing-masing akademi. 

Adapun, bertindak sebagai Komandan upacara Praspa TNI-Polri 2024 ini adalah Kolonel Penerbang Yoyon Kuscahyono yang merupakan Komandan Wing Taruna AAU.

Kemudian, bertindak sebagai perwira upacara yakni Brigadir Jenderal Heru Langlang Buana yang merupakan Direktur Pendidikan Akademi TNI. 

Turut hadir dalam upacara Praspa TNI-Polri 2024 kali ini antara lain, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. para Kepala Staf Angkatan, Gubernur Akmil Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E., dan para tamu undangan lainnya. (Arianto)

Read More

Tingkatkan Kemampuan Komunikasi Publik, Personel Humas Polri Dilatih Jadi Presenter

Duta Nusantara Merdeka | Depok

Divisi Humas Polri berkolaborasi dengan TVRI menggelar pelatihan presenter untuk personel bertajuk ‘Melalui Program Pelatihan Presenter Kita Tingkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Humas Polri’ di Studio Alam TVRI, Sukmajaya, Depok, Senin (15/7/2024).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho yang diwakili oleh Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro dalam pembukaannya, mengatakan pelatihan ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas SDM Polri.

“Untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban yang optimal di seluruh wilayah Indonesia,” terang Brigjen Tjahyono.

Tjahyono menyebut era digital kini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Tak jarang banyaknya informasi hoaks serta propaganda menyesatkan berdampak langsung ke citra Polri.

Karena demikian, kata Tjahyono, Polri dituntut untuk mengatasi tantangan itu dengan meningkatkan komunikasi publik yang efektif.

“Dengan menyampaikan informasi secara akurat dan menarik, Polri dapat melawan informasi yang menyesatkan dan membangun kembali kepercayaan publik,” terangnya.

Tjahyono menekankan pentingnya komunikasi publik yang baik. Dengan menyampaikan pesan yang benar dan tepat, serta mengklarifikasi isu-isu yang dapat merugikan citra institusi, bisa mewujudkan citra Polri sebagai institusi yang baik.

“Upaya komunikasi ini dinilai penting untuk menjaga reputasi dan kredibilitas Polri di mata masyarakat,” ucapnya.

Adapun pelatihan ini, kata Tjahyono, tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat integritas dan profesionalisme seluruh personel Humas Polri.

Terlebih para peserta yang telah lulus dari pelatihan ini nantinya akan mendapatkan sertifikat kompetensi presenter.

“Saya percaya bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi Polri dalam menjalankan tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Agus Subiyanto Pimpin Sertijab Asintel Panglima TNI

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Asintel Panglima TNI dari Mayor Jenderal TNI Djaka Budi Utama, S.Sos. kepada Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc. bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/07/2024).

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa serah terima jabatan sebagai proses yang memiliki dua dimensi, yaitu dinamika dan pembinaan. 

Dari sisi dinamika, serah terima jabatan adalah kebutuhan dan keharusan untuk memelihara momentum reformasi dan tingkat kesegaran organisasi dalam mengemban tugas pokok. 

Sedangkan dari sisi pembinaan, serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan personel untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja sesuai dengan peran dan fungsi organisasi.

Panglima TNI juga menggarisbawahi peran penting fungsi intelijen sebagai mata dan telinga komando. Intelijen yang profesional, mampu memberikan informasi aktual dan akurat sangat krusial untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 

"Kita memahami bahwa kemampuan deteksi dan ketajaman analisis terhadap setiap masalah merupakan kunci utama dalam menyelesaikan tugas-tugas intelijen, fungsi intelijen sebagai mata dan telinga komando baik dalam rangka penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan di lapangan menjadi acuan dasar bagi pengambil keputusan seorang pemimpin," ungkap Panglima TNI.

Diakhir amanatnya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pejabat lama atas pengabdiannya yang penuh dedikasi dan profesionalitas. 

Beliau juga menyampaikan harapan besar kepada pejabat baru untuk melanjutkan tugas dan amanah dengan bekal pengalaman, dedikasi, dan profesionalitas yang dimiliki.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Kasum TNI, para Pangkogabwilhan, Danseko TNI, Kabais TNI, Dankodiklat TNI, Koorsahli Panglima TNI, para Asisten Panglima TNI serta Pejabat terkait lainnya. (Arianto)

Read More