Menteri Budi Arie Sambut Baik Minat Jepang Kembangkan 5G Open RAN di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyambut baik minat Pemerintah Jepang mengembangkan 5G Open Radio Access Network (Open RAN) di Indonesia.

"Kita mengharapkan masukan, gagasan, dari pemerintah Jepang, dan apa yang harus kita lakukan," ungkapnya saat menerima Kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/04/2024).

Menteri Budi Arie mengungkapkan, saat ini Pemerintah Indonesia tengah menyusun masterplan pembangunan infrastruktur 5G. 

Oleh karena itu, Pemerintah membuka masukan dan saran dari negara-negara yang sudah lebih dulu mengaplikasikan teknologi 5G.

"Kita sedang menyusun masterplan

pembangunan 5G, nah input apa dari Jepang untuk kita, kita membuka masukan atau saran," katanya. Open RAN merupakan teknologi yang memungkinkan efisiensi pembangunan jaringan telekomunikasi seluler di Indonesia. 

Dengan implementasi Open RAN, Kementerian Kominfo mengharapkan biaya layanan telekomunikasi akan lebih efisien karena meningkatkan persaingan dan mengurangi monopoli vendor perangkat 5G.

Saat ini, Kementerian Kominfo tengah melaksanakan Feasibility Study Implementasi Open RAN dalam kurun waktu satu tahun yang terbagi menjadi 14 milestone. 

Studi itu melibatkan penyelenggara layanan telekomunikasi atau operator seluler dalam pilot project yang akan berlangsung di dua lokasi yang ditentukan.

Saat menerima Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi oleh Staf Khusus Menkominfo Widodo Muktiyo, Dedy Permadi, dan Sugiharto. (Arianto)

Read More

Peringati HUT ke-45: INKINDO Gelar Talkshow dan Halal bi Halal Mandiri Menuju Indonesia Emas 2045

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) telah sukses menggelar Talkshow dan Halal bi Halal bertajuk "INKINDO Mandiri Menuju Indonesia Emas 2045" di Jakarta, Kamis (25/04/2024). Acara ini merupakan bagian dari perayaan ulang tahun ke-45 organisasi tersebut.

Sebagai pembuka acara, Ir. Erie Heryadi, M.H., Ketua Umum INKINDO, mengungkapkan rencana penting dalam upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah penyelenggaraan seminar nasional tentang ketahanan pangan pada bulan Juni mendatang. Erie Heryadi juga menyampaikan niatan INKINDO untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan IPB guna meningkatkan kolaborasi dalam bidang ini.

Dalam Talkshow tersebut, tiga narasumber hadir untuk membahas aspek terkait ketahanan pangan dan hukum. INKINDO berharap acara ini dapat menghasilkan ide-ide brilian yang dapat membantu mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Menyikapi pentingnya pembangunan infrastruktur, Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, menekankan pentingnya Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hal ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur di Indonesia, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Masih kata dia, Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha memegang peranan krusial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui kolaborasi ini, pembangunan infrastruktur dapat dipercepat dan dijalankan secara lebih efisien. "Hal ini sejalan dengan arah pembangunan infrastruktur yang mencakup meningkatkan konektivitas fisik dan virtual, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, serta antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim," ucapnya.

Bukan hanya itu, Visi Indonesia Emas 2045 memiliki beberapa pilar yang menjadi fokus utama pembangunan, antara lain: Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan; Pembangunan Manusia serta Penguasaan llmu Pengetahuan dan Teknologi; Pemerataan Pembangunan Percepatan Pengentasan Kemiskinan; Pemerataan Kesempatan usaha dan Pendapatan; Pemerataan Pembangunan Wilayah Pembangunan Infrastruktur yang merata dan terintegrasi.

Menariknya, Acara Talkshow dan Halal bi Halal yang diselenggarakan oleh INKINDO merupakan langkah awal yang baik dalam menggalang dukungan dan kerjasama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi antara berbagai pihak, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, menjadi kunci utama dalam meraih kesuksesan tersebut.

Dengan fokus pada ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan pilar-pilar visi Indonesia Emas 2045, INKINDO dan para stakeholder lainnya telah menetapkan landasan kuat untuk mencapai cita-cita besar bangsa ini. Semoga langkah-langkah selanjutnya dapat membawa Indonesia menuju masa depan gemilang yang diidamkan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

GoPay Serahkan Donasi Program Berbagi Kebaikan Rp1 Miliar melalui BAZNAS

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menerima penyaluran donasi sebesar Rp1 miliar dari GoPay yang merupakan bagian dari perusahaan anak bangsa GoTo. Donasi ini berasal dari dana perusahaan yang telah disisihkan oleh GoPay. Donasi tersebut berasal dari program Berbagi Kebaikan GoTo yang dijalankan selama bulan Ramadan 2024 yang berlangsung pada 12 Maret - 9 April 2024. Adapun peyerahan donasi tersebut diselenggarakan di Kantor GoPay, di Jakarta, Selasa (23/4/2024). 

Turut hadir Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan, M.Si. CFRM., Head of Regulatory and Public Affairs GoTo Financial Budi Gandasoebrata, beserta jajaran. 

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan, M.Si. CFRM., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh GoPay untuk menerima penyaluran donasi dari GoPay.

“Kami bersyukur dapat bermitra dengan GoPay dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para muzaki dan mustahik, serta mengapresiasi program Berbagi Kebaikan GoTo selama bulan Ramadan," kata Rizaludin. 

Lebih rinci, Ia menyampaikan, transaksi donasi melalui GoPay di bulan Ramadan 2024 meningkat sebesar 81.6 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

"Besar harapan kami, kerja sama positif ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat mempermudah masyarakat yang ingin menunaikan ibadah zakat, infak, atau sedekah," ujarnya. 

Sementara itu, Head of Regulatory and Public Affairs GoTo Financial, Budi Gandasoebrata menyampaikan rasa terima kasih kepada pengguna GoPay atas partisipasi dan antusiasme yang tinggi di dalam program Berbagi Kebaikan Ramadan GoTo.

“Melalui program Berbagi Kebaikan, donasi yang disalurkan pengguna melalui GoPay mencapai Rp30 miliar dan donasi dari dana perusahaan GoPay sebesar Rp1 miliar.”

Budi menambahkan, “Selama bulan Ramadan, penyaluran donasi ke berbagai lembaga amil zakat melalui aplikasi GoPay, aplikasi Gojek maupun platform lainnya menggunakan GoPay sebagai metode pembayaran, meningkat hampir 50 persen dibandingkan dengan Ramadan tahun sebelumnya," tuturnya. 

Adapun donasi dari pengguna yang dilakukan melalui fitur Zakat dan Donasi GoPay kemudian disalurkan melalui berbagai lembaga amil zakat. Sementara, donasi sebesar Rp1 miliar yang berasal dari dana perusahaan GoPay disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI.

“Donasi dari GoPay akan disalurkan untuk renovasi musholla, paket sembako gratis, serta bantuan pendidikan untuk anak-anak panti asuhan yang dikelola oleh komunitas mitra driver Gojek,” pungkasnya.

GoPay menyediakan fitur “Zakat dan Donasi” untuk memfasilitasi pengguna membayar zakat dan berdonasi ke berbagai lembaga amil zakat dan organisasi sosial yang terpercaya, termasuk BAZNAS. 

GoPay sendiri telah mendapatkan pengakuan dari BAZNAS sebagai mitra financial technology (fintech) terbaik selama lima tahun berturut-turut. (Arianto)

Read More

Lantik Deputi IV dan V KSP, Moeldoko Tekankan Pentingnya Jaga Legacy Presiden

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, melantik Wandy Nicodemus Tuturoong sebagai Deputi IV dan Prof. Dr. Rumadi Ahmad sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (24/4). 

Pelantikan ini menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 24/M Tahun 2024 dan Nomor 25/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Kantor Staf Presiden.

Sebagai informasi, Wandy Nicodemus Tuturoong dilantik menjadi Deputi IV menggantikan Juri Ardiantoro. Sementara Prof. Dr. Rumadi Ahmad menggantikan Jaleswari Pramodhawardani. 

Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani sebelumnya mengundurkan diri sebagai Deputi IV dan V KSP karena menjadi anggota tim pemenangan pada Pilpres 2024.

Dalam sambutannya, Moeldoko menekankan pelantikan dua Deputi baru di lingkungan Kantor Staf Presiden menjadi momentum penting untuk terus berjuang meneruskan legacy kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ia mendorong Deputi baru dan seluruh jajaran di Kantor Staf Presiden untuk bekerja tanpa henti hingga 20 Oktober 2024 dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.

“Dalam asas serangan, dimana kinerja seluruh sumber daya yang ada di lingkungan KSP tidak boleh berhenti hingga 20 Oktober 2024 nanti dengan terus menjaga legacy dari Presiden,” tegasnya.

“Saya ingin mengingatkan bahwa tidak boleh ada momentum yang berhenti, gunakan momentum ini sebaik-baiknya dan gunakan seluruh sumber daya yang ada dalam mendukung legacy Presiden,” imbuh Moeldoko.

Moeldoko yakin kedua Deputi baru ini, dengan kemampuan dan pengalaman mereka, akan membawa suasana baru dan energi segar bagi KSP. “Beliau-beliau ini sudah tidak asing di KSP. 

Atas kepercayaan Presiden, mereka dilantik dan saya yakin kehadiran mereka akan membawa suasana baru untuk organisasi,” ujar Panglima TNI 2013-2015.

Untuk diketahui, sebelum dilantik menjadi Deputi IV dan Deputi V, Wandy N. Tuturoong dan Prof. Dr. Rumadi Ahmad merupakan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV dan V KSP. 

Dengan diangkatnya, kedua Deputi Kepala Staf Kepresidenan yang baru, maka formasi Deputi di KSP telah lengkap dan akan memimpin kedeputian hingga masa jabatan di KSP berakhir pada 20 Oktober 2024. (Arianto)

Read More

Jelang Penetapan Hasil Pilpres 2024, 4.266 Personel Gabungan Polri dan TNI Amankan KPU

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebanyak 4.266 personel gabungan dari Polri dan TNI dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan bersiaga mengamankan unjuk rasa warga di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

“Personel gabungan TNI-Polri disiagakan dan ditempatkan di beberapa titik lintasan massa yang akan menyampaikan pendapatnya di kantor KPU RI,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta.

Diketahui, KPU RI akan menetapkan pemenang Pilpres 2024 bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih di Kantor KPU RI, Jakarta, pada hari ini. Penetapan ini dilakukan kurang dari tiga hari setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan hasil pemilu.

Oleh sebab itu, untuk mengamankan unjuk rasa, kepolisian turut mengantisipasi. Kombes Susatyo mengatakan rekayasa lalu lintas nantinya bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan.

“Jika ekskalasi meningkat, maka Jl. Iman Bonjol depan kantor KPU RI kita tutup. Silahkan warga yang akan melewati Jl. Imam Bonjol untuk mencari jalan alternatif,” kata dia.

Lebih lanjut, Kapolres juga menuturkan seluruh personel yang terlibat pengamanan tidak ada satupun yang membawa senjata api maupun sangkur atau senjata tajam.

Para personel diingatkan untuk bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta melaksanakan tugas sesuai prosedur.

“Kegiatan (unjuk rasa) ini merupakan momentum dan sejarah kita dalam melaksanakan tugas. Layani saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan humanis dan profesional,” ujar Kapolres. 

Kapolres lalu mengimbau peserta aksi unjuk rasa untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lain, menghindari keributan maupun benturan dengan pendemo lainnya. (Arianto)

Read More

Citra Borneo Utama Tebar Deviden Rp28.8 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten industri pemurnian, pemisahan/fraksinasi dan perdagangan produk kelapa sawit dan turunannya, PT Citra Borneo Utama Tbk ("CBUT" atau "Perseroan") dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) telah menyetujui pembagian deviden tahun buku 2023 sebesar Rp28.84 miliar. Hal tersebut disampaikan Ronny Hertantyo Raharjo, Direktur CBUT dalam Public Expose usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Jakarta, Rabu (24/04/2024).

Menurut Ronny, Perseroan mencatatkan penurunan laba tahun berjalan tahun 2023 sebesar 35,35%, turun menjadi Rp144,24 miliar bila dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp223,14 miliar.

Selain itu, lanjut Ronny, penurunan laba tersebut berbanding terbalik dengan pendapatan perseroan yang mengalami peningkatan signifikan dari Rp9,61 triliun menjadi Rp10,31 triliun pada tahun 2023.

Namun, pertumbuhan beban pokok penjualan lebih tinggi dari Rp8,12 triliun menjadi Rp9 triliun pada 2023. Hal ini mengakibatkan laba bruto perseroan turun dari Rp1,49 triliun menjadi Rp1,31 triliun. Alhasil, Laba usaha juga mengalami penurunan dari Rp413,55 miliar menjadi Rp311,75 miliar.

Dari sisi aset, total aset di tahun 2023 mencapai Rp4,34 triliun, meningkat 43,62% bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp3,02 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan liabilitas perseroan dari Rp2,25 triliun menjadi Rp3,43 triliun.

Komentar dari analis pasar menyebutkan bahwa meskipun pendapatan meningkat, namun penurunan laba yang signifikan menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan biaya operasional yang perlu diperhatikan oleh manajemen CBUT.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Menko PMK Halalbihalal dengan Seluruh Keluarga Besar Kemenko

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Masih dalam suasana lebaran Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan kegiatan Halalbihalal sekaligus Apel Pagi. Kegiatan diikuti langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, jajaran pejabat Eselon I dan II, seluruh keluarga besar Kemenko PMK, serta awak media massa di Jakarta, Senin (22/4/2024). 

Dalam kesempatan itu, Muhadjir Effendy menyampaikan pesan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja pasca libur lebaran. Apalagi, menjelang akhir periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dia mengingatkan supaya para pegawai mengubah pola pikir untuk bekerja lebih maksimal.

"Pesan saya kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemenko PMK marilah kita tingkatkan kerja kita di periode pemerintahan ini yang tinggal menghitung bulan. Kita harus berikan yang terbaik di masa akhir kepemimpinan dan periode Presiden Joko Widodo dan kepemimpinan saya di Kemenko PMK," jelas Muhadjir.

Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan, semua prestasi dan kinerja yang dilakukannya bukanlah berasal dari dirinya. Melainkan dihasilkan oleh seluruh pegawai Kemenko PMK. Karenanya, dia meminta semua pegawai untuk terus jaga kekompakan dalam bekerja. 

"Saya berterima kasih atas kerja samanya selama ini. Tanpa ibu bapak sekalian yang memberikan dukungan penuh pada Kemenko PMK, maka saya sebetulnya bukanlah apa-apa dan siapa-siapa," ujarnya.

Menko Muhadjir mengatakan, momen halalbihalal harus dimanfaatkan untuk saling memaafkan dari hati dan meningkatkan silaturahmi antar pegawai Kemenko PMK. Muhadjir juga dengan kerendahan hati meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Kemenko PMK atas segala kekhilafan dalam berinteraksi dan bekerja.

"Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau selama ini saya dalam memimpin Kemenko PMK ada yang kurang berkenan, ada kesalahan, kekhilafan," ucapnya. 

Kemudian, Menko PMK melanjutkan bersalam-salaman dengan seluruh pegawai Kemenko PMK dan juga awak media massa. Kemudian diikuti juga oleh seluruh pegawai Kemenko PMK yang berlangsung hangat dan bersahabat. (Arianto)

Read More

Pimpin Rakernis, Kadiv Humas Minta Jajaran Jaga Kepercayaan Masyarakat ke Polri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho meminta seluruh jajaran agar dapat menjaga kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara. Hal tersebut disampaikan Sandi dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas di Hotel Wyndham, Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/4).

“Kepercayaan kepolisian oleh masyarakat adalah adalah harga mati yang harus kita jaga,” ujar Sandi dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Sandi mengingatkan untuk menghadapi pelbagai tantangan di masa depan, Humas tidak bisa lagi hanya berperan sebagai public speaking tetapi juga harus sebagai public relation.

Pasalnya, kata dia, Humas merupakan garda terdepan Polri dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik. Khususnya terkait kinerja dan capaian yang dilakukan Polri.

“Sehingga dapat membangun kepercayaan atau public trust serta reputasi agar Polri Presisi dapat terwujud dengan baik,” jelasnya.

Sandi menegaskan, Humas Polri merupakan salah pilar penting untuk membangun kepercayaan publik dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Ia mewanti-wanti apabila kepercayaan publik menjadi menurun bukan tidak mungkin justru akan menyebabkan gangguan ketertiban masyarakat.

Oleh karenanya, Sandi memerintahkan seluruh jajaran Humas agar dapat hadir mengawal dan ikut hingga akhir dalam setiap agenda kepolisian baik yang bersifat rutin maupun khusus.

“Ini peran dari divisi humas untuk bisa menjaga, baik memulai, menjaga, menyertai kegiatan, maupun mengakhiri kegiatan, sehingga polisi tetap dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan Rakernis Humas tersebut turut dihadiri oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo, Asisten Kapolri Bidang Logistik Irjen Argo Yuwono, Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto. (Arianto)

Read More

Panglima TNI Pimpin Upacara HUT Ke-78 TNI AU

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara HUT Ke-78 TNI AU, bertempat di Lapangan Dirgantara Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, Jawa Tengah, Senin (22/4/2024). 

Panglima TNI dalam amanatnya mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Prajurit dan PNS TNI AU. "Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-78 TNI AU, saya juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI AU atas profesionalitas, dedikasi dan militansi dalam setiap pelaksanaan tugas. Saya bersyukur dan bangga terhadap capaian Prajurit TNI AU yang telah berhasil melaksanakan misi bantuan kemanusiaan ke Palestina baru-baru ini," ujarnya. 

Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan, keberhasilan kemampuan diplomasi kemanusiaan khususnya TNI di kancah internasional merupakan salah satu wujud kemampuan TNI dalam interprobabilitas dengan militer negara lain.

Mengakhiri amanatnya, Panglima TNI memberikan beberapa penekanan yaitu:  

Pertama, bekerjalah dengan niat ibadah loyal, tulus dan ikhlas; 

Kedua, wujudkan TNI yang PRIMA dan TNI AU yang AMPUH (Adaptip, Modern, Profesional, Unggul dan Humanis); 

Ketiga, pertahankan tingkat kesiapan operasi dari kemampuan pemeliharaan seluruh Alutsista dengan tetap mengedepankan budaya safety. 

Keempat, lakukan terobosan-terobosan yang inovatif dan kreatif dan sesuai dengan marwah TNI Angkatan Udara yang syarat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;  

Kelima, pupuk dan perteguh komitmen sinergitas dan soliditas TNI dengan Polri serta Kementerian/Lembaga lain dengan berbasis Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. (Arianto)

Read More

Sunarto Dilantik Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mengisi kekosongan posisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, pasca Dr. Sunarto S.H., M.H., dilantik menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada 3 April 2023 lalu, Mahkamah Agung menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus dengan agenda tunggal Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial pada Senin, 22 April 2024 di Balairung Mahkamah Agung.

Sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. 

Warga peradilan di seluruh Indonesia serta masyarakat Indonesia dan dunia bisa menyaksikan secara langsung proses pemilihan ini melalui tayangan langsung di kanal youtube Mahkamah Agung.

Pemilihan ini diikuti oleh seluruh hakim agung yang berjumlah 51 orang. Namun berdasarkan daftar hadir terdapat 47 orang Hakim Agung yang hadir pada sidang tersebut, dengan rincian 46 hadir secara langsung di ruang Kusumah Atmadja dan 1 orang hadir di lantai 12 karena alasan sakit. 

Adapun 4 orang Hakim Agung lainnya tidak hadir. Meskipun demikian sidang memenuhi kuorum untuk dilaksanakan.

Seluruh Hakim Agung yang hadir tersebut memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah. 

Hal ini berdasarkan UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 5 Tahun 2004, dan terakhir UU RI No 3 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.

Sebelum pemilihan digelar, bersamaan dengan undangan Sidang Paripurna Khusus, panitia memberikan Formulir Kebersediaan menjadi calon Wakil Ketua Mahkamah Agung kepada seluruh Hakim Agung. 

Dari 51 Hakim Agung terdapat lima nama Hakim Agung yang menyatakan kesediaannya menjadi Calon wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, berikut adalah kelima nama mereka yang disusun seusia abjad:

1.Dr. Hamdi, S.H., M.Hum.

 

2.Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

3.Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

4.Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

5.Suharto, S.H., M.Hum.

Ketika proses pemilihan akan dimulai, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddin menyampaikan bahwa untuk menjaga netralitas sebagai Ketua, maka ia tidak menggunakan hak pilihnya. Meskipun begitu ia menegaskan tetap mendukung proses pemilihan dan mendukung siapapun yang akan terpilih nantinya.

Berikut adalah perolehan suara pada putaran pertama,

1.Dr. Hamdi, S.H., M.Hum. mendapatkan 4 suara

2.Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. meraih 10 suara

3.Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Meraih 7 suara

4.Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. meraih 8 suara

5.Suharto, S.H., M.Hum meraih 16 suara

Dan terdapat satu suara tidak sah dan satu suara abstain.

Karena belum memenuhi kuorum, maka Pimpinan Sidang memutuskan untuk melakukan sidang putara kedua dengan. Pada putaran kedua ini menyisakan dua calon yang meraih suara terbanyak yaitu Haswandi meraih 22 suara dan Suharto meraih 24 suara. Dengan demikian, Suharto disahkan oleh Ketua MA sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial terpilih periode 2024-2029.

Dalam sambutannya, Suharto mengucapkan terima kasih kepada semua Hakim Agung yang telah memilih dirinya untuk mendampingi Ketua Mahkamah Agung. 

Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa membayangkan pekerjaan ke depan seperti apa, karena memang itu bukan bidangnya, namun ia akan berusaha sebaik mungkin dengan banyak bertanya kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial sebelumnya Dr. Sunarto, S.H., M.H. yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial.

 “Saya tidak membayangkan ke depannya akan seperti apa, tapi alhamdulillah masih ada mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial sebelumnya yang bisa saya tanya, yang bisa memberikan arahan pada saya. Inilah yang menguatkan hati saya dalam menjaga marwah Mahkamah Agung ke depan” kata Suharto dengan suara bergertar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan selamat kepada Suharto yang telah terpilih. 

Ia berharap Suharto dapat mengemban tugas dan amanah yang dipercayakan kepadanya selama 5 tahun mendatang dengan baik. Ia berharap Suharto bisa membawa perubahan positif bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan ke depan.

Sekilas tentang Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial terpilih

Suharto merupakan Hakim Agung kelahiran Madiun 13 Juni 1960. Ia dilantik menjadi Hakim Agung oleh Ketua Mahkamah Agung pada Selasa 19 Oktober 2021. Pada awal 2023 lalu, Alumnus Universitas Jember (1984) dan Universitas Merdeka Malang (2003) tersebut dipercaya menjadi Juru Bicara Mahkamah Agung menggantikan Andi Samsan Nganro yang telah memasuki masa purnabakti. 

Pada tahun yang sama, Suharto dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Kamar Pidana yang dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung pada 23 Oktober 2023 menggantikan Suhadi yang telah memasuki masa purnabakti.

Beberapa jabatan yang pernah diembannya sebelum terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial adalah Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan lain-lain. (Arianto)

Read More

Tanggapi Putusan MK, Ketua DPD RI: Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmah

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin (22/4/2024). Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Artinya pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sah sebagai pemenang Pemilu 2024.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para pihak yang bersengketa menaati putusan mahkamah yang memang bersifat final dan mengikat. Termasuk para pendukung dan masyarakat untuk menerima dengan legowo hasil yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. 

"Para pihak kan sudah mengetahui kalau keputusan MK itu bersifat final dan mengikat, jadi saya berharap para pihak juga konsisten dengan apa yang sudah ditempuh di MK. Dan saya berharap kita semua mengakhiri proses sengketa ini, dengan kembali menjalankan agenda kebangsaan dan agenda kenegaraan selanjutnya. Karena Indonesia harus tetap berjalan,” ungkap LaNyalla, Senin (22/4/2024).

Selanjutnya, LaNyalla mengajak para elit politik dan semua elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sekaligus mengambil hikmah dari semua proses perjalanan bernegara di Indonesia. Termasuk merenungi kembali sistem bernegara kita sejak era reformasi yang menempuh sistem demokrasi langsung, yang sejatinya meninggalkan sistem Pancasila, terutama sila keempat. 

"Mari lupakan pertikaian, kembali guyub-rukun, bergandengan tangan dan bergotong royong melanjutkan pembangunan negeri ini, sekaligus mari kita merenungkan dan melakukan perenungan kebangsaan, terutama terhadap sistem bernegara, karena tantangan Indonesia ke depan semakin berat, terutama dengan adanya ancaman disrupsi teknologi dan disrupsi lingkungan akibat pemanasan global,” tukasnya.

Disrupsi tersebut, lanjut LaNyalla, harus disikapi dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan dalam ikatan kebangsaan yang kuat, yang semua itu ada di dalam Pancasila. Sebaliknya, tidak ada di dalam nilai-nilai liberal yang bercirikan individualisme dan materialisme.

Kepada pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, LaNyalla berharap keduanya bisa merangkul semua pihak dan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Semoga Presiden dan Wakil Presiden yang baru bisa membawa kemajuan Indonesia, bisa membangun Indonesia dan mampu merespons aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, MK menyidangkan perkara PHPU 2024 sejak 27 Maret hingga 5 April 2024 yang dimohonkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Keduanya mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga meminta MK membatalkan kemenangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Arianto) 

Read More

Liliek Prisbawono Adi Dilantik jadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Ketua Pengadilan Tinggi Medan Bapak Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. memimpin Sidang Luar Biasa di Ruang Sidang Cakra Gedung Pengadilan Tinggi Medan, Jum'at (19/04/2024). Agenda Tunggal Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan.

Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tinggi ini dihadiri oleh Para Hakim Tinggi, Pegawai Pengadilan Tinggi Medan, Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus serta para tamu undangan. 

Keluarga Besar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus mengucapkan "Selamat atas Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan". Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan tuntunan Nya. Amiiin Yaa Robbal Alamin. (Arianto)

Read More

Mirah Krisna Chandra Hadiri Halalbihalal & Diskusi TEPI KOLAM RJ2: BPJS Gratis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pertama-tama, saya sampaikan Minal Aidzin Wal Faidzin kepada semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini disampaikan oleh Kaesang, yang didampingi oleh Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi (Uki), dan politikus PSI, Sis Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka & Sis Cheryl Anelia Tanzil saat memberikan sambutannya dalam acara Bi Halal & Diskusi TEPI KOLAM RJ2: BPJS Gratis di Jakarta, Jum'at (10/04/2024).

Selain itu, Kaesang juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh relawan Jokowi yang telah mendukung memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

“Karena sudah berjuang, saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Kemarin sudah berjuang juga buat kami, buat PSI. Walaupun kami belum bisa masuk ke Senayan, enggak masalah, balik lagi perjuangannya karena juga belum selesai,” ujar Kaesang.

Terpisah, Mirah Krisna Chandra, Wakil Sekretaris Perempuan Tionghoa Indonesia Emas, menyatakan bahwa "Hari ini diskusi tentang BPJS Gratis, makanya saya mau datang karena walaupun begitu banyak stakeholder yang harus turun tangan, tapi itu ideanya untuk bikin BPJS Gratis tidak menutup kemungkinan pada pemilu lima tahun ke depan PSI akan menjadi salah satu partai yang besar di Indonesia.

"Dengan mencanangkan program BPJS Gratis, Partai PSI diprediksinya akan menjadi salah satu partai besar dalam percaturan politik Indonesia, terutama pada penyelenggaraan Pemilihan Umum lima tahun mendatang," ujar Mirah.

Lebih lanjut, Wasekum juga berharap usai Pilpres 2024 ini segenap elemen bangsa Indonesia dapat terus hidup rukun dan damai memajukan Indonesia.

"Harapan saya, Indonesia setelah pemilu ini selesai, kita semua bisa hidup rukun dan damai, kembali bekerja dengan giat, dan membuat Indonesia maju," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Raih Gelar Profesor Kehormatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Dr. H. Yulius, S.H., M.H. meraih gelar Profesor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Diponegoro (Undip) pada Sabtu, 20 April 2024 di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro Semarang.

Pemberian gelar ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor: 133/UN7.A/IV/2024 tentang Pengangkatan Dr. H. Yulius, S.H., M.H. sebagai Profesor Kehormatan/Honoris Causa Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Berkaitan dengan hal itu, penulisan nama lengkap Hakim asal Bukittinggi itu adalah Prof. (H.C. Undip) Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Profesor Yulius diberikan gelar tersebut karena kepakarannya dalam bidang Hukum Administrasi dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kepakaran tersebut dinyatakan telah memberikan kontribusi positif pada penegakan hukum di Indonesia melalui putusan-putusannya yang membawa paradigma baru bagi hakim-hakim peradilan TUN di seluruh Indonesia. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Rektor Undip, Ketua Senat Akademik Undip, Majelis Wali Amanat Undip, para hakim TUN dari seluruh Indonesia, Menteri Dalam Negeri Prof. Tito karnavian, Guru Besar Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Machfud MD, Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Yusril Ihza Mahendra, Ketua KPK, dan lain-lain. 

Lebih lanjut, Suami dari Nelfaleni ini menyatakan bahwa pemberian gelar tersebut merupakan tambahan tanggung jawab baginya. Ia memohon doa agar ia diberikan kekuatan dan keistikamahan dalam menjaga integritasnya. 

“Saya mohon doa dan dukungannya, semoga gelar ini semakin memotivasi diri saya dalam menjaga integritas baik di bidang hukum maupun di bidang pendidikan,” harapnya.

Sementara itu, Prof. Yulius menyampaikan Pidato Pengukuhan dengan judul Peranan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelamatan Uang Negara. 

Sekilas tentang Prof. (H.C. Undip) Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Prof. Yulius merupakan pria kelahiran Bukittinggi, 17 Juli 1958. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas ini memulai karir hakimnya sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Padang pada 1984. Setahun setelahnya ia dimutasi ke PN Blangkejeren Aceh Tenggara untuk memulai tugasnya sebagai Hakim. 

Hakim yang suka bernyanyi ini pernah merangkap hakim PN sekaligus hakim Pengadilan Agama (PA) saat bertugas di Balai Asahan pada tahun 1989-1992. Saat itu, ia bercerita bahwa PA kekurangan hakim. 

Karirnya sebagai hakim Tata Usaha Negara dimulai pada tahun 1992 saat ia ditugaskan di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Manado hingga tahun 1996. Selanjutnya ia berpindah ke PTUN Jakarta (1996-2001).

Pada 2001 ia mulai mendapat kepercayaan sebagai pimpinan pengadilan. Diawali sebagai Wakil Ketua PTUN Semarang pada 2001-2003. 

Kemudian dipercaya sebagai Ketua PTUN Pekanbaru pada 2003-2005. Setelah itu ia dilantik menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan pada 2005-2006, Hakim Tinggi pada PTTUN Jakarta pada 2006 sampai 2010. 

Alumnus program Magister Ilmu Hukum Universitas Krisna Dwipayana semakin memantapkan karirnya sebagai hakim, hal ini terbukti dengan ia mengikuti seleksi Hakim Agung pada 2010. Setelah melewati beragam tes uji kelayakan dan kepatutan, ia dinyatakan lulus dan dilantik sebagi Hakim Agung pada 2010 hingga sekarang. Selang 12 tahun setelahnya yaitu tahun 2022 ia dilantik menjadi Ketua Muda Tata Usaha Negara. 

Selain menjalani tugasnya sebagai hakim, alumnus program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini juga rajin mengisi seminar baik skala nasional maupun internasional. Ia juga aktif menulis jurnal dan buku sesuai dengan kepakarannya, salah satu bukunya berjudul Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara. 

Prof. Yulius memberikan hormat kepada para Guru Besar

Bukan Sekedar Gelar

Dalam sambutan pengukuhan, Rektor Undip Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa pemberian gelar Profesor Kehormatan bukan sekedar pemberian gelar namun sebuah pencapaian terhadap dedikasi yang bersumber dari kepakaran ilmu pengetahuan. Gelar kehormatan ini juga merupakan simbol kematangan jiwa dan integritas. 

Pemberian gelar ini, menurut Rektor, melalui proses yang sangat ketat. Beberapa di antaranya yaitu penilaian attitude, integritas, dan lainnya. Penerima gelar juga harus memiliki kepakaran dalam suatu bidang ilmu. Kepakaran tersebut harus mendapat pengakuan bukan hanya di skala nasional namun juga internasional. 

Di Undip, lanjut Rektor, pemberian gelar kehormatan dilakukan melalui seleksi yang sangat ketat, untuk itu Undip hanya memiliki 10 guru besar. 

Para penerima gelar kehormatan ini memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik Undip dan berkontrubusi pada Bangsa dan Negara. Mereka diharapkan bisa menyumbangkan tenaga dan fikiran bukan hanya bagi Undip, namun juga bangsa, dan negara. (Arianto)

Read More

Rayakan IdulFitri 1445, Mahkamah Agung Gelar Halalbihalal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mengawali hari setelah libur Hari Raya Idulfitri 1445 H, Mahkamah Agung merayakan hari raya Idulfitri bersama dengan

menyelenggarakan Halalbihalal di Balairung Mahkamah Agung Jakarta, Selasa (16/04/2024). 

Acara yang bernuansa kekeluargaan ini diikuti oleh seluruh pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, para Pejabat Eselon 1-4, para Hakim Yustisial, para Pejabat Fungsional dan seluruh staf Mahkamah Agung.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008 Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL., Ketua Mahkamah Agung periode 2009-2012 Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung Periode 2012-2020 Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., serta mantan Ketua Kamar Mahkamah Agung dan yang lainnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan ikatan sillaturrahim keluarga besar Mahkamah Agung dan saling bermaaf-maafan. Selain itu, acara ini juga untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan semangat dan spirit kerja seluruh jajaran untuk menciptakan Badan Peradilan yang Agung.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. mengucapkan selamat hari raya Idulfitri 1445 H kepada seluruh pegawai Mahkamah Agung dan para tamu undangan yang hadir. 

Selanjutnya, para pejabat dan seluruh pegawai Mahkamah Agung yang hadir secara bergiliran bersalaman dengan jajaran Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, para Pejabat Eselon I dan tamu undangan. (Arianto)

Read More

Dukung Pengurangan Sampah Plastik, Yayasan WINGS Peduli Giatkan Kampanye #PilahDariSekarang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Bumi, Yayasan WINGS Peduli ajak masyarakat kurangi sampah plastik dengan kampanyekan #PilahDariSekarang. Untuk itu, Yayasan WINGS Peduli melibatkan ratusan karyawan WINGS Group untuk terlibat memilah sampah di kantor, dengan menghadirkan fasilitas dan support system yang dibutuhkan karyawan. Rangkaian inisiatif ini merupakan upaya Yayasan WINGS Peduli untuk meningkatkan kelestarian Bumi, sejalan dengan pilar CSR #WINGSPeduliLingkungan.  

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengungkapkan, partisipasi publik secara masif merupakan kunci untuk mengurangi penumpukan sampah, khususnya plastik. “Kami terus mengajak masyarakat Jakarta untuk memilah sampah dari sumbernya, sebagai awal pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, sejalan dengan Peraturan Gubernur No.77 tahun 2020 mengenai Pengelolaan Sampah Lingkup RW. Selain itu, gerakan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Persampahan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti mulai dari perusahaan produsen plastik, perusahaan makanan dan minuman, pegiat lingkungan hingga akademisi juga diharapkan semakin masif. Semoga inisiatif #PilahDariSekarang ini bisa semakin meluas dilakukan oleh seluruh warga Jakarta,” ungkap Asep Kuswanto dalam keterangan tertulis, Jum'at (19/04/2023).

Memilah sampah berdasarkan kategori, merupakan tahap awal di lingkup rumah tangga untuk memulai proses daur ulang plastik di skala yang lebih besar, yakni tahap “Koleksi”. Yayasan WINGS Peduli melalui gerakan #PilahDariSekarang terus mengedukasi masyarakat melakukan 3 langkah “KPS” yakni KENALI bahan baku sampah, PILAH berdasarkan kategori, dan SETOR ke Bank Sampah. 

Hingga saat ini, Yayasan WINGS Peduli telah mengedukasi lebih dari 20 ribu masyarakat, yang didominasi oleh Ibu Rumah Tangga dan pelajar, di 20 kota/kabupaten di Indonesia. Untuk menjangkau mereka, Yayasan WINGS Peduli berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti brand WINGS Group, pemerintah, akademisi, dan organisasi lingkungan. 

Di momen Hari Bumi, gerakan #PilahDariSekarang diharapkan dapat menjadi kebiasaan baik masyarakat untuk perangi penumpukan sampah plastik, selaras dengan spirit Hari Bumi 2024 bertajuk Planet vs Plastic.

Karyawan WINGS jadi agent of change untuk #PilahDariSekarang

Yayasan WINGS Peduli juga mengajak karyawan WINGS Group untuk melakukan gerakan #PilahDariSekarang di lingkungan kantor sebagai langkah memulai sustainable living atau hidup berkelanjutan. 

Untuk mendukung program ini, Yayasan WINGS Peduli bersama manajemen WINGS Group melengkapi fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat sampah pilah dan melakukan kategorisasi sampah di area penyimpanan sampah sementara dan akhir. Agar dapat berjalan secara berkelanjutan, Yayasan WINGS Peduli bersama beberapa divisi memperkuat support system pengelolaan sampah di kantor. Seperti, mengedukasi pemilahan sampah kepada semua karyawan dari berbagai departemen dan level, talkshow mengenai sustainability, hingga membuat pedoman pengangkutan sampah dan mengedukasikannya kepada pihak kebersihan kantor. 

Sementara itu, Sheila Kansil, perwakilan Yayasan WINGS Peduli mengatakan, keterlibatan karyawan WINGS Group diharapkan dapat memperkuat jangkauan audiens dari kampanye #PilahDariSekarang. 

“Upaya untuk menerapkan pengelolaan sampah bagi karyawan di kantor merupakan komitmen kami untuk menjadikan #PilahDariSekarang sebagai gerakan masif yang tidak hanya diikuti oleh konsumen eksternal saja. Diharapkan, setelah menerapkannya di kantor, karyawan dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk melakukan #PilahDariSekarang,” ungkap Sheila Kansil.

Sebagai kampanye berbasis edukasi, Yayasan WINGS Peduli juga melengkapi kampanye #PilahDariSekarang dengan program pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Di tingkat hulu, Yayasan WINGS Peduli bersama brand berinovasi menggunakan kemasan rPET untuk beberapa produk minuman. Di tingkat tengah, Yayasan WINGS Peduli meresmikan Bank Sampah berikut dengan fasilitas pendukungnya seperti TPS dan trash boom, hingga Aksi Bersih di laut, sungai, dan kali. Di tingkat hilir, Yayasan WINGS Peduli berkolaborasi dengan beberapa pihak, seperti membuat instalasi seni bernama Plasti(C)ity bersama organisasi arsitektur dan pengolahan plastik menjadi produk baru lalu dijual menjadi salah satu sumber dana beasiswa untuk salah satu sekolah tinggi di Jakarta.

Berbagai upaya yang Yayasan WINGS Peduli lakukan sejalan dengan filosofi perusahaan yaitu the good things in life should be accessible for all. 

Editor: Arianto 

Read More

Polri Buka Penerimaan Anggota Baru, Catat Tanggal dan Syarat Pendaftarannya!

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polri membuka penerimaan Terpadu Tahun Anggaran (TA) 2024. Masyarakat bisa mengikuti seleksi pendaftaran Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama.

“Taruna Akpol dimulai pada 26 Maret 2024 hingga 19 April 2024, Bintara Polri dimulai pada 4 April 2024 hingga 25 April 2024, Tamtama Polri dimulai pada 4 April 2024 hingga 25 April 2024,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Kamis (18/4/2024).

Terkhusus pendaftaran Bintara Polri, kata Karopenmas, terdapat beberapa kategori yaitu Bintara PTU, Bintara Bakomsus Kehumasan atau TI, Bintara Bakomsus Tenaga Kesehatan, Bintara Bakomsus Hukum dan Bintara Bakomsus Pariwisata.

Adapun para calon anggota Polri tingkat Bintara PTY akan menempuh pendidikan di SPN Polda untuk Bintara PTU. Kemudian di Sepolwan untuk Bintara PTU dan Bakomsus wanita dengan lama pendidikan 5 Bulan.

Untuk tempat pendidikan Tamtama Polri di Pusdik Sabhara Polri dan di SPN Polda dengan lama pendidikan 5 Bulan. 

Sementara Taruna Akpol dilaksanakan pendidikan di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah dengan lama pendidikan 4 tahun.

“Bagi masyarakat yang ingin mendaftar dapat melalui pendaftaran online di website penerimaan.polri.go.id, Polri menerapkan sistem BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis,” pungkas Karopenmas.

Adapun persyaratan beberapa kategori pada Bintara, antara lain:

A. Bintara PTU (Polisi Tugas Umum)

1) berijazah serendah-rendahnya:

a) SMA/MA (bukan lulusan Paket A, B, atau C);

b) SMK/MAK semua program keahlian kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan;

c) Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan

d) Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA); atau

e) program D-I sampai dengan program Sarjana Terapan dan S-I, memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.

2) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

a) umum:

1) Pria: 165 cm;

2) Wanita: 160 cm.

b) Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-PulauTerpencil (PPT):

1) Pria: 163 cm;

2) Wanita: 158 cm.

c) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

(1) Daerah Pesisir:

(a) Pria: 163 cm;

(b) Wanita: 158 cm.

(2) Daerah Pegunungan:

(a) Pria: 160 cm;

(b) Wanita: 155 cm

B. Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan (Nakes):

1) berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:

a) Kebidanan;

b) Keperawatan;

c) Farmasi;

d) Keperawatan Anastesiologi;

e) Kesehatan Gigi;

f) Radiologi;

g) Elektro Medik;

h) Analis Lab;

i) Pranata Radiologi;

j) Kesehatan Lingkungan;

k) Fisioterapi.

2) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

a) untuk umum dan Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-PulauTerpencil (PPT):

(1) pria: 163 cm;

(2) wanita: 160 cm.

b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

(1) pria: 160 cm;

(2) wanita: 155 cm.

C. Bintara Kompetensi Khusus Hukum:

1) berijazah serendah-rendahnya Program S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:

a) Hukum;

b) Hukum Internasional.

2) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

a) untuk umum dan Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-PulauTerpencil (PPT):

(1) pria: 163 cm;

(2) wanita: 160 cm

b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

(1) pria: 160 cm;

(2) wanita: 155 cm.

D. Bintara Kompetensi Khusus Kehumasan/TI:

1) berijazah serendah-rendahnya SMK/MAK, meliputi jurusan:

a) Desain Grafis;

b) Teknik Komputer dan Jaringan;

c) Elektro;

d) Rekayasa Perangkat Lunak;

e) Multimedia;

f) Teknik Audio dan Video;

g) Desain Komunikasi Visual;

h) Teknologi Informasi Jaringan.

2) berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:

a) Sistem Informasi;

b) Teknologi Informasi;

c) Teknik Komputer dan Jaringan;

d) Desain Komunikasi Visual;

e) Ilmu Komunikasi (Jurnalistik/ Public Relations).

3) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

a) untuk umum dan Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-PulauTerpencil (PPT):

(1) pria: 163 cm;

(2) wanita: 160 cm

b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

(1) pria: 160 cm;

(2) wanita: 155 cm.

E. Bintara Kompetensi Khusus Pariwisata:

1) berijazah serendah-rendahnya: a) SMK/MAK Pariwisata (kecuali program keahlian Tata Busana dan Tata Kecantikan);

(1) Usaha Layanan Pariwisata;

(2) Ekowisata.

b) Program D-I sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi) dengan program studi:

(1) Pemandu Pariwisata (Tour Guiding);

(2) Ekowisata;

(3) Ekowisata Laut;

(4) Perjalanan dan Wisata (Tour and Travel);

c) Program D-IV / S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi) dengan program studi Pariwisata.

2) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

a) untuk umum:

(1) pria: 163 cm;

(2) wanita: 160 cm.

b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

(1) pria: 160 cm;

(2) wanita: 155 cm. (Arianto)

Read More

Sekjen PERATIN Apresiasi Rumah Kreatif Fadli Zon Koleksi Beragam Budaya Nusantara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) Ir. Soegiharto Santoso, SH menyambangi Rumah Kreatif Fadli Zon (RKFZ) dan Rumah Musik Fadli Zon (RMFZ) dalam rangka Silaturahim Halal Bihalal di Kompleks Bumi Cimanggis Indah, Kota Depok (14/4/2024). 

Soegiharto yang akrab disapa Hoky mengaku takjub saat melihat langsung koleksi keris, wayang, tombak, pedang dan badik dari Nusantara, koleksi perangko, koleksi uang logam (coin), koleksi patung dan lukisan dari berbagai maestro seniman Indonesia.

Bahkan di Rumah Kreatif Fadli Zon ini juga terdapat koleksi piringan hitam (long play) dari musisi atau penyanyi Indonesia, koleksi rokok yang di produksi di Indonesia, koleksi tekstil atau kain tua dari berbagai daerah, koleksi kaca mata dari beberapa tokoh, bahkan koleksi koran tua ada juga di RKFZ.

Tak heran RKFZ dan RMFZ telah meraih penghargaan dari Musium Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai pemilik beragam Koleksi Budaya Nusantara Terbanyak yang diserahkan langsung Menteri Parekraf Sandiaga Uno dan pendiri MURI Jaya Suprana baru-baru ini di Jakarta. Dan ini merupakan penghargaan MURI ke-54. Terakhir pada tahun 2024, Fadli Zon tercatat berhasil meraih 9 rekor MURI.

Selain itu, RKFZ dan RMFZ yang berdiri sejak 2011 ini sebelumnya pernah meraih tiga penghargaan dari MURI pada tahun 2011, dalam kategori: (1) koleksi keris terbanyak, (2) koleksi koran tua terbanyak, (3) koleksi piringan hitam terbanyak. 

Selanjutnya di tahun 2012, Fadli Zon Library kembali memperoleh tiga rekor dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) dalam kategori: (1) koleksi mata uang logam kuno terbanyak, 2) koleksi jumlah buku terbanyak, dan 3) koleksi prangko terbanyak.

Pencapaian RKFZ dan RMFZ ini menuai apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Hoky yang melihat langsung sederet koleksi yang berhasil meraih penghargaan dari rekor MURI. “Koleksi beragam budaya nasional di Rumah Kreatif Fadli Zon dan Rumah Musik Fadli Zon ini patut diapresiasi. 

Menariknya, di lokasi ini ternyata sering diadakan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pameran lukisan, diskusi sastra, pembacaan puisi, kreasi musik, membaca dongeng, drama, dan tari, serta beragam kegiatan seni dan budaya lainnya,” tutur Hoky.

Hoky yang juga berprofesi sebagai wartawan mengaku tertarik melihat koleksi koran tua di RKFZ dan RMFZ ini. “Kita sebagai wartawan tentu sangat antusias bisa melihat langsung koleksi koran-koran tua di tempat ini. Salah satu potret sejarah perjalanan pers Indonesia bisa dilihat dari koran-koran tua ini,” tutur Hoky yang juga menjabat Wakil Ketum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Fadli Zon sempat menyampaikan, "Pendirian Rumah Kreatif sebagai sarana mengembangkan seni dan kebudayaan Indonesia, Rumah Kreatif Fadli Zon selalu diisi berbagai kegiatan pameran lukisan, kreasi musik, membaca dongeng, drama, dan tari, maupun berbagai kegiatan seni dan budaya lainnya." tutur Fadli.

Fadli juga menegaskan bahwa Bangsa yang Beradab adalah Bangsa yang Menghargai Kebudayaannya.

Sementara itu, Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigjen. Pol. Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si. yang juga hadir turut menyatakan ketakjubannya atas seluruh koleksi yang ada di Rumah Kreatif Fadli Zon dan Rumah Musik Fadli Zon serta memberi dukungan kepada RKFZ dan RMFZ. 

“Saya tidak mengira Bapak Fadli Zon mempunyai berbagai koleksi keris, wayang, tombak, pedang dan badik dari Nusantara, koleksi patung dan lukisan dari berbagai maestro seniman Indonesia serta lain-lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, bahkan banyak memperoleh MURI, saya sungguh salute atas upaya yang dilakukan oleh Bapak Fadli Zon,” ungkap Brigjen. Pol. Suyudi.

Turut hadir pula pada silaturahim dan halal bihalal tersebut Gunawan Suhandi, Ote Abadi (The Mercys), Jelly Tobing dan Black Brothers, Kombes Denny Setia Nugraha Nasution, Vincent Suriadinata, Dani Setiadarma, Johan Mantiri, Andi Tanudiredja, sejumlah seniman, budayawan dan perwakilan pengurus DPN Himpinan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), pengurus Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI), dan rekan-rekan pengurus Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) serta Komunitas Piringan Hitam. (Arianto)

Read More

Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menteri PANRB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemindahan para aparatur sipil negara (ASN) terus dimatangkan oleh pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memaparkan, pemerintah menyiapkan kebijakan yang komprehensif terkait pemindahan ASN ke IKN.

“Sehingga, sesuai arahan Presiden Jokowi, ini bukan sekadar urusan memindahkan ASN dari satu tempat ke tempat lainnya, bukan soal pindah tempat kerja, tetapi pemerintah mendesain skema yang komprehensif, mulai soal efektivitas kinerja, budaya kerja digital, hingga paradigma kerja birokrasi yang transformatif,” ujar Anas dalam Konferensi Pers “Skema Pemindahan ASN ke IKN” di Jakarta, Rabu (17/04).

Anas memaparkan, ASN akan mulai pindah ke IKN secara bertahap. Pada Juli 2024, ada sejumlah menteri dan jajaran yang akan mulai pindah ke IKN. “Salah satunya, kemarin kami sudah ketemu Menteri PUPR yang memang akan pindah pertama bulan Juli 2024,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Lalu pada Agustus 2024, IKN disiapkan sebagai tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang melibatkan sekitar 1.500 personel. “Kemudian pada September 2024 dilanjutkan dengan pemindahan ASN secara lebih masif. Ada prioritas satu, dua, dan tiga, berapa jumlah eselon I-nya dan seterusnya, semua sudah ada datanya. Tinggal eksekusi saja,” papar Anas.

Berdasarkan hasil penapisan yang telah dilakukan, lanjut Anas, terdapat beberapa prioritas unit kerja mana saja pada beberapa K/L untuk dipindah secara bertahap. Prioritas Pertama, terdapat 179 Unit Eselon I dari 38 K/L; Prioritas Kedua, terdapat 91 Unit Eselon I dari 29 K/L; dan Prioritas Ketiga, terdapat 378 Unit Eselon I dari 59 K/L.

“Terkait dengan siapa-siapa saja pegawai ASN yang akan dipindahkan, diatur teknisnya oleh masing-masing K/L yang terkait, dengan mempertimbangkan jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai,” jelasnya.

Anas merinci beberapa prinsip dalam pelaksanaan pemindahan Pegawai ASN K/L pusat ke IKN, yaitu semua ASN K/L pada satuan kerja pusat akan dipindahkan ke IKN; skema pemindahan ASN dilakukan secara bertahap; setiap ASN diharapkan mendapat satu unit hunian apartemen/rumah dinas (disesuaikan dengan ketersediaannya); ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus (tunjangan sebagai pionir); serta penerapan Smart Government.

Masih kata dia, dari aspek kelembagaan dan tata kelola, pemindahan IKN dilakukan secara bertahap, yaitu Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.

“Dalam fase pertama, fokusnya adalah untuk menyiapkan miniatur pemerintahan. 

Fase kedua, Penerapan Shared Office dan Shared Services System. 

Fase ketiga, implementasi smart government. Fase-fase ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur IKN,” imbuhnya.

Anas menuturkan untuk pemindahan K/L ke IKN, pemerintah telah melakukan pendefinisian peran strategis K/L untuk mengidentifikasi seberapa penting peran K/L terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi. 

Selain itu, dilakukan identifikasi peran dan fungsi K/L sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan (decision support system) dan sebagai strategic enabler dan/atau sistem pertahanan dan keamanan.

“Kita juga melakukan penapisan (filter) bentuk risiko yang ditimbulkan dalam hal kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L,” tutur Anas.

Anas menguraikan ASN yang akan dipindahkan ke IKN wajib memenuhi syarat kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan masing-masing ASN yang akan berpindah. 

Selain itu dibutuhkan kompetensi tambahan menguasasi literasi (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN.

“IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Komisi Kejaksaan Dorong Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan TPPU

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan RI untuk menjadi "Panglima" penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kejaksaan RI bisa menempatkan peran strategisnya membantu negara dalam upaya penegakan hukum TPPU.

Kewenangan yang saat ini dimiliki Kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi mampu menyasar pengembalian kerugian keuangan negara. Lewat penyitaan dan perampasan uang dan aset milik koruptor.

"Sudah saatnya Kejaksaan RI menjadi "Panglima" pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penanganan berbagai kasus mega korupsi mampu menjerat para tersangka, baik individu maupun korporasi. Kejaksaan turut menyita dan merampas uang dan aset koruptor dan korporasi untuk dikembalikan ke negara atas pidana korupsi," ujar Ketua Komisi Kejaksaan RI, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, SH.MH kepada awak media di Jakarta, Rabu (17/04/2024).

Komisi Kejaksaan RI meminta Kejaksaan untuk terus membangun koordinasi dan sinergitas dengan lembaga negara lainnya dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Komisi Kejaksaan akan mendorong pemerintah untuk membuat regulasi terbaru yang mengatur tentang koordinasi dan sinergitas penegakan hukum TPPU ini.

"Porsi peran Kejaksaan RI dalam pemberantasan TPPU harus lebih ditingkatkan," pinta Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo ini.

Lebih lanjut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan selalu berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan follow the money dan follow the asset dalam pengungkapan suatu perkara. Segenap regulasi untuk mendukung hal tersebut telah ditetapkan, bahkan Kejaksaan memperluas area prioritas penyelidikan TPPU dan TPPT hingga berskala antarnegara, termasuk yang melibatkan korporasi. 

Negara telah membentuk Komite TPPU, Kejaksaan RI turut menjadi anggota dalam komite ini. Komite TPPU bertugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 3, 4, dan 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 20 Tahun dan denda 10 Miliar.

Hari ini, Rabu 17 April 2024, Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (TPPT) memperingati 22 (dua puluh dua tahun) berdirinya organisasi ini. Presiden Joko Widodo didaulat memberikan sambutan pada even ini.

Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (APU PPT). Jokowi menyoroti pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terus mencari cara baru, utamanya dalam memanfaatkan teknologi.Ia menyampaikan, penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. 

Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar Indonesia tidak ketinggalan saat memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). Sebab, menurut Jokowi, pelaku TPPU kerap mencari cara baru dengan memanfaatkan digitalisasi. Perubahan pola transaksi hingga munculnya instrumen investasi baru turut digunakan pelaku tindak pidana melancarkan aksinya.

Adapun beberapa instrumen yang berisiko dimanfaatkan oleh pelaku TPPU meliputi crypto currency, aset virtual, NFT, aktivitas lokapasar, uang elektronik, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang digunakan untuk mengotomasi transaksi.

Di sisi lain, Indonesia harus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Ia berharap, lembaga terkait termasuk PPATK serta kementerian/lembaga lain terus meningkatkan sinergi dan inovasinya. 

"Kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerja sama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu serta pemanfaatan teknologi yang penting," kata Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada PPATK dan kementerian/lembaga terkait karena Indonesia akhirnya menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) pada Oktober 2023.

Keanggotaan Indonesia, kata Jokowi, ditempuh dengan cara yang tidak mudah. Diterimanya Indonesia sebagai anggota FATF merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia yang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Karena ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, atas efektivitas koordinasi kita, atas efektivitas implementasi di lapangan terhadap antipencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia," katanya.

"Saya berharap keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), sehingga kredibilitas ekonomi kita menjadi meningkat, kemudian juga persepsi mengenai sistem keuangan kita juga semakin baik, semakin positif, ini penting sekali. Dan, akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Reputasi itu penting, penilaian dunia internasional itu penting," ujar Presiden Jokowi.( Ari )

Read More