Ketum SPRI Hence Mandagi Lantik Pengurus DPD Sumut

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara resmi dilantik oleh DPP SPRI. Ketua Umum SPRI Hence Mandagi melantik langsung Burju Simatupang selaku Ketua DPD SPRI Sumut bersama jajaran pengurus lainnya di Hotel Saka, Kota Medan, Kamis (23/11/2023). 

Pengurus DPD SPRI Provinsi Sumut periode 2023 -2028 yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan DPP SPRI bakal segera melalukan konsolidasi organisasi ke seluruh Kota dan Kabupaten se Sumut. "Kita akan segera menyusun program peningkatan kualitas wartawan dan melaksanakan kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat," ujar Burju saat memberi sambutan di sela acara pelantikan. 

Sementara Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi dalam sambutannya, cukup banyak memberi masukan terkait tindaklanjut pembahasan potensi belanja iklan menjadi sumber Pendapat Asli Daerah atau PAD dari pajak iklan media. 

"Selama ini ratusan triliun belanja iklan nasional atau biaya promosi barang dan jasa produk perusahaan nasional melalui media massa hanya dinikmati oleh segelintir konglomerat media. Perlu ada regulasi yang mengatur agar pajak media dari belanja iklan bisa jadi PAD bagi pemerintah Provinsi," papar Mandagi. 

Hal itu, menurut Mandagi, harus diperjuangkan agar media lokal bisa hidup dan berkembang karena memiliki sumber penghasilan dari iklan yang terdistribusi merata di setiap daerah. "Sekarang ini kan hanya dimonopoli oleh media arus utama nasional. Bagaimana wartawan di daerah bisa sejahtera dan independen jika sumber utama penghasilan dari iklan tidak ada. Padahal ada potensi bisa diraih jika Pemda membuat regulasinya," terang Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia. 

Mandagi juga mendorong, pengurus DPD SPRI Sumut dapat berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas wartawan. "Naskah akademis tentang potensi PAD dari belanja iklan harus segera disusun. Karena SPRI Sumut pernah menggelar diskusi media tentang hal itu. Harus ada tindaklanjutnya," harapnya. 

Ia juga meminta khusus agar program pendidikan dan pelatihan pers di bidang video jurnalistik dapat segera dipersiapkan dengan instruktur profesional dan berpengalaman puluhan tahun di TV nasional. 

Editor: Arianto 

Read More

LDWN 2023, Gus Halim: Desa Wisata Harus Tonjolkan Potensi Keunikan

Duta Nusantara Merdeka | Mataram 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta desa wisata harus menonjolkan potensi keunikan yang dimiliki agar dapat menarik perhatian wisatawan.

Fokus pada keunikan dapat membantu desa membangun citra yang kuat dan membedakan diri dari destinasi lain.

Hal itu Ia sampaikan saat memberikan penghargaan dan hadiah kepada desa yang masuk 15 besar dalam dua kategori Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) 2023.

Penyerahan penghargaan dan hadiah dilaksanakan pada malam apresiasi pemenang LDWN 2023 di Mataram, Nusa Tenggara Baray (NTB) pada Jumat (24/11/2023) malam.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menjelaskan bahwa pelaksanaan LDWN 2023 ini meneruskan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 dan 2022.

"Lomba ini bermanfaat untuk mengapresiasi upaya desa, dalam mengembangkan desa wisata, serta mempromosikan keunikan dan keindahan desa wisata, kepada khalayak lebih banyak. Ayo berwisata ke desa saja," kata Gus Halim.

Pada malam apresiasi pemenang LDWN ini, Gus Halim juga menyerahkan secara simbolis bantuan sarana pendukung Desa Cerdas berupa satu set komputer, printer dan juga dana pendukung sebesar Rp20 juta setiap tahun kepada peserta program Desa Cerdas.

"Malam ini Desa Cerdas Fase I yaitu 5 desa dari Kabupaten Sumbawa siap menerima sarana ruang komunitas Digital Desa yang akan dikirim langsung dari gudang produksi ke desa-desa yang terpilih," kata Profesor Kehormatan Unesa Surabaya ini.

Gus Halim juga mengapresiasi kepala daerah yang berkomitmen mendukung pengembangan desa wisata. Diharapkan para kepala daerah semakin kuat berkomitmen kepada desa.

"Semoga para pemenang semakin berkualitas membangun wisata berkelanjutan. Semoga para kepala desa semakin bersemangat mendukung BUMDesa wisata," katanya.

Lebih lanjut, Gus Halim berpesan agar desa harus membangun secara otentik, mendinamiskan kelembagaan dan budaya desa senantiasa adaptif terhadap lingkungan.

"Desa Wisata, pasti harus mengedepankan keunikan desa, keunikan alamnya, keunikan budayanya, keunikan keseniannya, dan segala keunikan lainnya. Sektor wisata kini menjadi salah satu strategi utama desa untuk meningkatkan pendapatan warga, melindungi lingkungan dan juga menjaga kerukunan warga," urai Gus Halim.

Saat ini desa-desa wisata mencakup jenis wisata yang meriah. Di antaranya yakni wisata danau dan laut, pantai, pegunungan, hutan, sungai, air terjun, air panas, embung, kolam pemandian umum, taman, budaya, seni dan tradisi, sejarah dan religi, dan kuliner.

"Desa wisata harus mengedepankan wisata yang berkelanjutan dan mendukung SDGs Desa tujuan ke sembilan yakni Infastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Dalam malam apresiasi ini, sejumlah bupati yang desanya masuk 15 besar pada dua kategori ini turut hadir untuk menerima penghargaan atas dedikasi dan komitmennya dalam pengembangan desa wisata di wilayahnya masing-masing.

Diketahui LDWN 2023 diluncurkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sejak Agustus lalu telah usai pada Jumat (24/11/2023). 

Sedikitnya 30 desa masuk 15 besar di masing-masing kategori yakni kategori pertama desa dengan status IDM berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Sedangkan kategori yang kedua adalah desa mandiri dan maju.

Adapun 30 desa yang masuk 15 besar masing-masing secara berurutan berdasarkan kategori yakni untuk kategori desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal adalah Desa Waetuwo (Wajo), Desa Kiluan Negeri (Tanggamus), Desa Guci (Tegal), Desa Partungko Naginjang (Samosir), Desa Lukpanenteng (Banggai Kepulauan), Desa Labengki (Konawe Utara), Desa Melung (Banyumas), Desa Lifuleo (Kupang), Desa Golo Loni (Manggarai Timur), Desa Kalipelus (Pacitan), Desa Tanjung Lanjut (Muaro Jambi), Desa Bantayan (Aceh Utara), Desa Bangsri (Blora) dan Desa Iso (Maluku Tenggara).

Sedangkan untuk desa yang masuk 15 besar kategori desa mandiri dan maju yakni Desa Ketapanrame (Mojokerto), Desa Kaduela (Kuningan), Desa Panaikang (Sinjai), Desa Hendrosari (Gresik), Desa Jatimulyo (Kulonprogo), Desa Senaru (Lombok Utara), Desa Kare (Madiun), Desa Dumaring (Berau), Desa Jangglengan (Sukoharjo), Desa Plajam (Jepara), Desa Tunggulrejo (Karanganyar), Desa Buku (Polewali), Desa Karang Kemiri (Banyumas), Desa Penarungan (Badung) dan Desa Puspamukti (Tasikmalaya).

Selain itu untuk desa wisata favorit pada kategori desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal diraih oleh Desa Guci di Kabupaten Tegal. Sedangkan untuk desa favorit pada kategori desa mandiri dan maju diraih oleh Desa Ketapanrame di Kabupaten Mojokerto.

Editor: Arianto 

Read More

Apresiasi Sewindu PSN, Kementerian PUPR Gelar Malam Apresiasi menuju Indonesia Emas 2045

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menghadiri kegiatan penutup rangkaian Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN), yang bertajuk Malam Apresiasi menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PSN di Indonesia selama 8 tahun ini. Terutama, Kementerian PUPR yang telah menyelesaikan jumlah PSN terbanyak. 

“Kemenko Bidang Perekonomian mengapresiasi kolaborasi dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan pelaksanaan PSN selama 8 tahun terakhir. Terutama Kementerian PUPR, karena sekitar 90% merupakan pekerjaan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR,” jelas Menko Airlangga.

Berdasarkan data, tercatat sebanyak 173 PSN telah diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dengan nilai sebesar Rp1.442 T. Ke depan, pemerintah masih membutuhkan kerja sama dari stakeholder dan badan usaha agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. 

“Capaian ini tentu masih perlu terus diperhatikan. Sebab ke depannya, infrastruktur yang sudah dibangun perlu dioptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat,” tambah Menko Airlangga.

Adapun jumlah PSN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR selama periode 2016-2023 adalah 201 PSN. Sebanyak 88 PSN telah diselesaikan dengan rincian 54 PSN selesai dan keluar dari daftar, dan sebanyak 34 PSN telah selesai dan masih dalam daftar Permenko Ekon 7/2023.

Pada akhir tahun 2023 ini, ditargetkan sebanyak 16 PSN sudah selesai untuk kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian 9 PSN pada semester I tahun 2024. Selanjutnya, 15 PSN ditargetkan selesai pada semester II tahun 2024. Sisanya sebanyak 42 PSN, ditargetkan selesai setelah tahun 2024.

Adapun PSN bidang SDA yang ditargetkan selesai di akhir tahun ini meliputi Bendungan Lolak (Sulawesi Utara), Bendungan Karian (Banten), Bendungan Margatiga (Lampung), Bendungan Cipanas (Jawa Barat), Bendungan Pamukkulu (Sulawesi Selatan), Bendungan Temef (NTT), Bendungan Tiu Suntuk (NTB), Bendungan Sepaku Semoi (Kalimantan Timur), Bendungan Ameroro (Sulawesi Tenggara), dan D.I Baliase (Sulawesi Selatan).

Di bidang Bina Marga, terdapat Jalan Tol Kisaran–TebingTinggi, Jalan Tol Serpong–Cinere, Jalan Tol Cinere–Jagorawi dan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung. Kemudian di bidang Perumahan terdapat Rusun Lanud Halim Perdana Kusuma, dan Program BSPS pendukung ASEAN Summit di Tana Mori dan Labuan Bajo. 

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. (Red)

Read More

Peringati Bulan Kesadaran Kanker Paru: MSD Indonesia Gelar Edukasi Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

MSD Indonesia, bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia (YKI), menggelar acara edukasi kesehatan untuk memperingati Bulan Kesadaran Kanker Paru di bulan November. Acara ini bertemakan "Setiap Detik, Setiap Jam, Setiap Hari, Setiap Tambahan Hari Esok Akan Sangat Berarti Untuk Pasien Kanker Paru dan Keluarganya."

Kanker paru, sebagai penyakit kanker dengan angka kasus ketiga terbanyak di Indonesia, menimbulkan keprihatinan. Menurut data Globocan 2020, terdapat 34,783 kasus baru dan 30,843 penderita meninggal, menjadikan kanker paru sebagai penyebab kematian tertinggi dibandingkan kanker lainnya.

George Stylianou, Managing Director MSD Indonesia, menekankan pentingnya edukasi publik. "Kami berkomitmen meningkatkan kelangsungan hidup pasien kanker di Indonesia. Setiap pasien berhak mendapatkan pengobatan terbaik dan support system yang optimal," ujarnya di Jakarta, Jum'at (24/11/2023).

Pentingnya "hari esok" juga disoroti, karena bagi pasien kanker paru, setiap tambahan hari memiliki nilai tak terkira. Prof. Dr. Aru Wisaksono Sudoyo dari YKI menegaskan peran penting perawat, tenaga medis, dan support system dalam mendukung pasien.

Menanggapi hal tersebut, Hada Kusumonegoro, caregiver alm. Ibunda yang mengidap kanker paru, menekankan perlunya support system yang kuat. Sebagai penyintas kanker paru, Retno Noto Soedjono merasakan dukungan keluarga yang menguatkan dalam menghadapi masa sulit.

Berita misinformasi tentang kanker paru juga menjadi perhatian. Prof. Elisna Syahrudin, YKI, menyarankan untuk menghindari diagnosis sendiri dan mencari informasi tepat. Gejala kanker paru seperti batuk, sesak napas, dan benjolan pada leher perlu diwaspadai.

MSD dan YKI menjalin kerjasama untuk menyelenggarakan pameran seni bertemakan "Close the Cancer Gap" pada Hari Kesadaran Kanker Dunia 2024. Masyarakat diundang berpartisipasi, dengan harapan pameran dapat meningkatkan kesadaran tentang kanker di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, BIKE Siap Jajaki Bisnis Baterai EV

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (“BIKE”) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis perdagangan besar sepeda. Perusahaan memiliki program yang selaras dengan kampanye gaya hidup sehat dan sportif, turut mendukung ekonomi nasional dan pengembangan industri yang berpihak pada lingkungan secara berkelanjutan. Perseroan selalu berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menawarkan ragam pilihan produk yang luas dengan beberapa parameter unggul seperti kualitas, teknologi dan harga terbaik, serta terus mengembangkan area pemasaran untuk menjangkau pelanggan.

“Hingga saat ini, BIKE telah memiliki 490 dealer yang tersebar di lebih dari 28 propinsi di Indonesia. BIKE merupakan pemegang merek sepeda Genio Bike, serta distributor resmi sepeda United Bike dan Avand. Pengembangan area pemasaran yang progresif adalah salah satu kunci strategi yang dijalankan BIKE. Dengan berbagai strategi yang komprehensif, perseroan memiliki optimisme tinggi untuk memenangkan persaingan usaha di pasar Indonesia yang luas,” kata President Director BIKE, Andrew Mulyadi, dalam Public Expose di Alam Sutera Tangerang, Jum’at (25/11/2023).

Berkaca pada tren pengembangan EV (electric vehicle) di dunia, termasuk Indonesia yang begitu pesat, transisi energi menjadi komitmen yang dilakukan di hampir seluruh negara saat ini, dengan menerapkan program Net Zero Emission.

Sejalan dengan demand terhadap kendaraan roda dua di Indonesia begitu tinggi, maka diperlukan juga pertumbuhan industri kendaraan motor listrik yang luar biasa besar. Salah satu komponen motor listrik yang penting adalah baterai. 

Berangkat dari sini, BIKE berencana menjajaki potensi bisnis perdagangan baterai EV sebagai motor pertumbuhan bisnis ke depan. “Kami telah menyiapkan skema dagang untuk baterai EV. Diharapkan dapat terlaksana sesegera mungkin sehingga dapat memberi dampak signifikan terhadap perkembangan ekosistem EV dalam negeri,” ungkap Andrew Mulyadi.

Guna mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam. Disitulah peran penting dari kendaraan listrik dalam membentuk ekosistem berkelanjutan (sustainability). Hal ini menjadi momentum dalam pengembangan ekosistem industri EV dalam negeri.

Pada Public Expose kali ini, turut diselenggarakan talkshow yang mengangkat tema “Upaya Dekarbonisasi Melalui Percepatan Pemanfaatan Kendaraan Listrik Indonesia” dengan menghadirkan narasumber Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto dan Kepala Pusat Riset dan Konservasi Energi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cuk Supriyadi Ali Nandar.

Dalam talkshow tersebut, Djoko Siswanto menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan target untuk mencapai 23% bauran energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. “Kendaraan listrik merupakan salah satu solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor transportasi, yang merupakan penyumbang terbesar kedua setelah sektor energi. Kami berharap dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk industri sepeda dan baterai, kita dapat mempercepat transisi menuju kendaraan listrik Indonesia,” ujar Djoko.

Sementara itu, Cuk Supriyadi Ali Nandar menekankan pentingnya pengembangan teknologi dan inovasi dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik Indonesia. Ia mengatakan bahwa BRIN telah melakukan berbagai penelitian dan pengembangan terkait dengan baterai, motor, kontroler, dan sistem manajemen baterai (BMS) untuk kendaraan listrik. “Kami juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk BIKE, untuk menguji dan menerapkan hasil riset kami di lapangan. Kami berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, kita dapat menciptakan produk-produk kendaraan listrik yang berkualitas, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan pasar,” tutur Cuk.

Public Expose BIKE ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta, termasuk para investor, analis, media, dan pelaku industri sepeda dan baterai. Acara ini juga disiarkan secara zoom meeting.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal III-2023, BIKE Catat Penjualan Neto Rp357,77 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (“BIKE” atau “Perseroan”), perusahaan penyedia layanan sewa sepeda dan produk sepeda lainnya, mencatatkan kinerja yang mengesankan hingga periode 30 September 2023. Perseroan berhasil meningkatkan penjualan neto sebesar 111% year on year (YoY) dari Rp169,06 miliar menjadi Rp357,77 miliar.

"Peningkatan penjualan neto tersebut didorong oleh ekspansi wilayah layanan, pertumbuhan basis pelanggan, dan variasi produk yang dijual. Perseroan memiliki lebih banyak agen penjualan di seluruh Indonesia, yang memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penetrasi pasar. Perseroan juga meluncurkan produk baru seperti E-moped, Ebike, dan kereta bayi, serta merek baru seperti Rubick dan Grind, yang menarik minat konsumen," kata President Director BIKE, Andrew Mulyadi, dalam Public Expose di Tangerang, Jum'at (25/11/2023).

Namun, peningkatan penjualan neto tidak diikuti oleh peningkatan laba. Perseroan mengalami penurunan laba bruto, laba usaha, laba sebelum pajak, dan laba tahun berjalan. "Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan, beban usaha, dan beban pajak, serta penurunan margin keuntungan," ucapnya.

Beban pokok penjualan Perseroan naik 149% YoY dari Rp136,16 miliar menjadi Rp339,06 miliar, sehingga laba bruto turun 43% YoY dari Rp32,89 miliar menjadi Rp18,71 miliar. Beban usaha Perseroan naik 87% YoY dari Rp5,53 miliar menjadi Rp10,34 miliar, sehingga laba usaha turun 69% YoY dari Rp27,36 miliar menjadi Rp8,36 miliar. 

"Beban pajak Perseroan naik 40% YoY dari Rp5,90 miliar menjadi Rp8,27 miliar, sehingga laba sebelum pajak turun 58% YoY dari Rp28,57 miliar menjadi Rp11,96 miliar. Laba tahun berjalan Perseroan turun 64% YoY dari Rp22,67 miliar menjadi Rp8,15 miliar," ungkapnya.

Menurut dia, Penurunan laba Perseroan disebabkan oleh persaingan yang lebih tinggi di industri sepeda, yang menyebabkan penurunan harga sepeda dan profitabilitas. Perseroan juga harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk promosi, pemasaran, dan pengembangan produk, untuk mempertahankan pangsa pasar dan loyalitas pelanggan.

"Meskipun demikian, Perseroan tetap optimis dengan prospek bisnisnya di masa depan. Perseroan berencana untuk terus melakukan inovasi produk, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat kerjasama dengan mitra strategis, untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menghasilkan nilai bagi pemegang saham," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Mandagi Sambangi Polda Sumut Kejar Kasus Oknum Anggota Dewan Pers

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia, Hence Mandagi menyambangi Markas Besar Polda Sumatera Utara Kamis, (23/11/2023) untuk konfirmasi terkait proses hukum laporan polisi nomor : LP/B/0077/II/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI, yang sudah dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara. 

Sebelumnya, laporan polisi yang dilayangkan Mandagi terhadap eks Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya di Badan Reserse dan Kriminal Polri Jakarta, terjadi pada februari 2023 silam. 

Hence Mandagi melaporkan M. Agung Dharmajaya karena pernyataannya di sejumlah media online bahwa tidak melegalkan terkait dengan maraknya UKW yang dilaksanakan LSP mengatasnamakan kerjasama dengan BNSP, dan pernyataannya yang dikutip media. 

“Saya konfirmasi ke penyidik Polda Sumut terkait perkembangan laporannya. Saya yakin laporan kami akan ditindaklanjuti. Sebelumnya saya selaku pelapor sudah diperiksa oleh penyidik. Dan semoga pihak terlapor juga ikut diperiksa,” terang Mandagi saat memberikan keterangan pers di depan puluhan awak media usai bertemu pihak penyidik Polda Sumut, Kamis (23/11/2023) di Mapolda Sumut. 

Mandagi yang juga Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menegaskan, laporan polisi ini dilayangkan agar terlapor M. Agung Dharmajaya yang saat ini menjabat Anggota Dewan Pers harus membuktikan bahwa sertifkasi kompetensi wartawan di LSP Pers Indonesia itu ilegal. 

Turut mendampingi Mandagi di Mapolda Sumut, Ketua DPD SPRI Sumut Burju Simatupang dan jajaran pengurus SPRI yang baru saja dilantik. 

Ketua DPD SPRI Sumut Burju Simatupang, ST, SH mendukung penuh pihak penyidik mengusut tuntas penyelesaian kasus anggota Dewan Pers M. Agung Dharmajaya yang dilaporkan Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi. 

"Saya pemegang sertifikat Wartawan Utama dari BNSP melalu LSP Pers Indonesia. Kalau ini dikatakan ilegal, saya akan kawal penyidikan di Polda apakah benar sertifikat BNSP itu ilegal," ujar Burju. 

Pada kesempatan terpisah, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Ir Soegiharto Santoso, SH mengaku sudah pernah diperiksa penyidik terkait kasus dengan terlapor anggota DP Agung Dharmajaya. "Saya turut mendesak penyidik Polda Sumut untuk segera memeriksa terlapor untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya di depan hukum," ujar Soegiharto. 

Editor: Arianto 

Read More

Cegah Diabetes Melitus, Ketua DWP Kemendagri Dorong Gerakan Hidup Sehat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nani Suhajar Diantoro meminta masyarakat Indonesia untuk menerapkan pola hidup sehat. Pasalnya, berdasarkan data International Diabetes Federation (FDI), pada tahun 2020, Indonesia menempati posisi ke-7 dari 10 negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia.

"Mariah kita bersama-sama menjaga pola hidup kita, dengan makanan yang sehat, sehingga kita dapat mencegah penyakit diabetes," ujar Nani pada acara Seminar dan Pemeriksaan Kesehatan Cegah Diabetes Mellitus dengan Gizi Seimbang serta Bazar Mini di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Nani menjelaskan, diabetes merupakan kondisi di mana tubuh tidak menghasilkan cukup hormon insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang telah dihasilkan. Kondisi ini membuat tubuh tidak dapat menyerap atau mengolah glukosa menjadi energi. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan kadar gula yang tinggi di dalam darah. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan rusaknya pembuluh darah di ginjal, jantung, mata, dan juga sistem saraf. 

Nani mengatakan, meskipun diabetes bukan termasuk penyakit menular. Namun, jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka diabetes dapat menyebabkan komplikasi hingga risiko kematian pada penderita. Nani menegaskan, penyakit diabetes terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat. Meski demikian, diabetes melitus umumnya dapat dicegah dan diobati dengan cara rutin berolahraga, menjaga berat badan tetap ideal, menerapkan pola makan sehat, rutin mengecek gula darah, rutin konsumsi air putih, dan terapkan pola hidup sehat. Untuk itu, lanjut Nani penting bagi semua masyarakat untuk dapat menjaga pola hidup sehat dan rutin memeriksakan kesehatan tubuh secara berkala.

"Marilah kita menjaga seluruh keluarga kita, tetangga kita, sesama mengadakan seperti perlombaan untuk pembuatan makanan sehat mencegah diabetes di lingkungan RT, RW, dan lingkungan sekitar kita," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengingatkan pentingnya mendeteksi penyakit diabetes sejak dini. Nani juga mengajak seluruh peserta seminar untuk mengikuti dan melakukan pemeriksaan kesehatan.

Sebagai informasi, agenda ini sebagai langkah awal rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 DWP dan Hari Ibu ke-95. Kegiatan ini akan diakhiri dengan acara puncak pada tanggal 12 Desember mendatang di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus Cilandak, Jakarta. (Red)

Read More

Presiden Jokowi Dijadwalkan Luncurkan Digitalisasi Perguruan Tinggi NU

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Belum meratanya digitalisasi perguruan tinggi di Indonesia, menjadi tantangan para santri di era digital. Padahal kemampuan digital kini makin dibutuhkan untuk bekerja, berkarya, serta mengakses pengetahuan dari berbagai belahan dunia.

Menghadapi tantangan digitalisasi, Lembaga Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPT-PBNU) akan menggelar Simposium Nasional Digitalisasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (Simposium PTNU) di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Selasa 28 November 2023. Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam simposium, sekaligus melakukan peluncuran digitalisasi Perguruan Tinggi NU (PTNU).

Hal ini diungkapkan Ketua Panitia Simposium PTNU, Dr. Luthfi Hamidi dalam Podcast SEVIMA, Kamis (23/11) pagi. Presiden dijadwalkan hadir dalam Simposium PTNU bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta ribuan pimpinan perguruan tinggi, Pejabat Tinggi Negara, dan Tokoh Bangsa.

"Puncak acara simposium ini adalah Kick Off (Peluncuran) Digitalisasi PTNU, yang dihadiri oleh 1.000 pimpinan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Biar tendangannya semakin oke, semakin kencang, Kick Off akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Menjadi kebanggaan bagi Perguruan Tinggi NU," kata Luthfi yang kini juga memimpin Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban.

Kehadiran Presiden Jadikan PTNU Pilar Peradaban Dunia

Kehadiran Presiden Joko Widodo bersama para pimpinan kampus dan pejabat tinggi negara, menurutnya sejalan dengan visi PBNU yang sedang mendorong NU sebagai pusat peradaban dunia. Oleh karenanya, perguruan tinggi NU harus segera menguasai teknologi digital, agar mampu menjadi pilar utama peradaban dan kemajuan.

Menindaklanjuti visi dan harapan tersebut, Simposium PTNU akan mengangkat tema: Transformasi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi.

"Ketua Umum PBNU berulang kali menegaskan cita-cita bahwa proses administrasi pendidikan di Nahdlatul Ulama harus menuju pola tanpa kertas (paperless) dan digital. Sehingga kita kawal kebijakan dan program luar biasa ini, diawali dengan peluncuran digitalisasi!," kata Luthfi.

Simposium PTNU akan mencakup beberapa materi persiapan dan implementasi sistem digital. Untuk memastikan digitalisasi sukses dipahami dan diimplementasikan Perguruan Tinggi NU di seluruh Indonesia, simposium ini juga melibatkan para pejabat eselon serta pakar berpengalaman. Seperti dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Badan Penelitian (Balitbangdiklat) Kementerian Agama, serta berbagai pihak dari dunia industri.

"Simposium ini akan diawali dengan beberapa hari untuk konsentrasi, proses penyadaran, serta implementasi terlebih dahulu (atas pentingnya digitalisasi oleh para pakar). Lalu gongnya nanti, pada Selasa 28 November, oleh Pak Presiden (meluncurkan digitalisasi), dan menjadikan kampus NU pilar peradaban dunia. Ini kebanggaan bagi perguruan tinggi NU!," ungkap Luthfi.

Juga Akan Dihadiri Berbagai Pejabat Tinggi & Tokoh Bangsa

Keterlibatan simposium ini juga tidak dibatasi khusus pada mereka yang tergabung Perguruan Tinggi NU dan pesantren. Siapapun tokoh bangsa yang memiliki kesanggupan dan komitmen untuk bermitra dengan Perguruan Tinggi NU, menurut Luthfi sangat dinanti kehadirannya.

Oleh karenanya, berbagai Pejabat Tinggi Negara juga turut diundang. Begitupula dengan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Simposium PTNU mengundang Rektor Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Gadjah Mada, dan berbagai kampus negeri lainnya.

"Beberapa PTN dan PTKIN memiliki kesanggupan dan komitmen untuk menjadi bapak asuh dan bermitra dengan Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama. Sehingga melalui Simposium Nasional ini, kita akan mempersiapkan proses penyadaran akan pentingnya digitalisasi bagi seluruh perguruan tinggi NU, untuk diimplementasikan di manapun mereka berada," pungkas Luthfi. (Red)

Read More

Menteri ATR/Kepala BPN Hadiri Sertijab Panglima TNI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Nanny Hadi Tjahjanto menghadiri Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Rabu (22/11/2023). Pelaksanaan Sertijab dari Laksamana Yudo Margono kepada Jenderal Agus Subiyanto ini berlangsung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. 

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo secara resmi melantik Jenderal Agus Subiyanto menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa purnatugas. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 102/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru yang diemban oleh Jenderal Agus Subiyanto. “Selamat kepada Jenderal Agus Subianto, saya yakin bisa terus menjaga kepercayaan publik kepada TNI, serta menjadikan TNI semakin profesional dan dicintai rakyat,” ucap Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto juga mengucapkan terima kasih kepada Laksamana Yudo Margono atas pengabdiannya hingga purnatugas, termasuk sebagai Panglima TNI sejak Desember 2022 hingga November 2023 ini.

“Selamat memasuki purnatugas untuk Laksamana Yudo Margono, terima kasih juga atas pengabdian dan dedikasinya. Tapi sebagai mantan Panglima TNI, kita harus terus mengawal dan memberi dukungan demi kelancaran tugas-tugas TNI,” ujar Hadi Tjahjanto.

Sertijab ini ditandai dengan penyerahan Bendera Panji-Panji TNI dari Laksamana Yudo Margono kepada Jenderal Agus Subiyanto. Keduanya juga menandatangani dokumen serah terima jabatan.

Usai prosesi upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pisah sambut Laksamana Yudo Margono dan Jenderal Agus Subiyanto serta pemberian cinderamata. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, para Panglima TNI dari masa ke masa; para Pimpinan Lembaga Negara; serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju. (Red)

Read More

Gus Halim Ajak Pemuka Agama dan Santri Berkolaborasi untuk Indonesia Emas 2045

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan pemuka agama dan para santri yang ada di desa memiliki peran signifikan dalam memperkuat nilai-nilai kesalehan sosial dalam masyarakat. 

Maka dari itu, pemuka agama serta para santri harus selalu dilibatkan guna mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa.

"Tokoh Agama harusnya diposisikan sebagai figur yang ikut mendorong transparansi dam partisipasi pembangunan di desa," ujar menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat saat memberi arahan dalam Training of Trainers Pelopor Pembangunan Desa di Best Western Kemayoran, Rabu (22/11/2023).

Menurut Gus Halim, hampir semua desa menempatkan Tokoh Agama sebagai pelengkap. Padahal mereka inilah yang seharusnya memberi warna masyarakat.

"Faktor yang paling menggelisahkan. Karena Tokoh Agama tidak paham tentang Pembangunan Desa karena hanya urusi Ummat dan tempat ibadah, padahal ini penting," kata Gus Halim.

Jika ini dibiarkan, kata Gus Halim, akan terjadi marjinalisasi Agama padahal Indonesia Negara Pancasila yang ruh-nya adalah Agama.

Menurut Gus Halim, Training of Trainers Pelopor Pembangunan Desa ini adalah bagian dari upaya Kemendes untuk melibatkan semua kalangan kaum Agamawan lewat Pelopor Pembangunan Desa agar turut serta mengentaskan kemiskinan yang ada di desa.

Gus Halim berharap Pelopor Pembangunan Desa ini nantikan dipadukan dengan Tokoh Agama hingga Tokoh Adat yang berkolaborasi untuk menjadi bagian penting dari proses pembangunan.

"Saya ingin kader Pelopor Pembangunan Desa ini yang nantinya jadi Tokoh Agama bisa memposisikan diri dalam proses pembangunan desa," katanya.

Pelopor Pembangunan Desa nantinya akan bertugas memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan berbasis pada pencapaian 18 tujuan dalam SDGs Desa.

Menurutnya, SDGs Desa merupakan perencanaan Pembangunan Desa berbasis masalah dan kebutuhan dengan data yang valid dan update.

"Jika 18 Goals SDGs Deaa tertangani dengan bagus maka 84 persen pembangunan di Indonesia yang berbasis SDGs akan selesai dan itulah disebut Indonesia Emas 2045," kata Profesor Kehormatan Unesa ini.

Turut hadir Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Staf Ahli Mendes PDTT Bito Wikantosa, Staf Khusus Mendes Nasrun Annahar, Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat Yusra dan Kepala Biro Perencanaan Cece Yusuf.

Peserta ToT Pelopor Pembangunan Desa ini berasal dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. (Red)

Read More

Dialog Terbuka Muhammadiyah: Ganjar-Mahfud Siap Bawa Perubahan

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar dialog terbuka dengan calon pemimpin bangsa, Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD, di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA., Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023). Dialog ini bertujuan untuk menggali visi, misi, dan program kerja dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI 2024 yang diusung oleh koalisi partai NasDem, PKB, PPP, dan PKS.

Dialog ini dimoderatori oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., dan dihadiri oleh sejumlah panelis dari berbagai bidang, seperti ekonomi, agama, perempuan, HAM, politik, demokrasi, hukum, pendidikan, dan kesehatan. Dialog ini juga disiarkan secara langsung melalui media sosial dan televisi.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, mengatakan bahwa dialog ini merupakan bagian dari upaya Muhammadiyah untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara dalam memilih pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

“Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan yang memiliki jutaan anggota dan simpatisan, tentu memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses demokrasi yang sehat dan bermartabat. Kami ingin mendengar langsung dari calon pemimpin bangsa tentang apa yang akan mereka lakukan jika terpilih nanti,” ujar Haedar.

Haedar juga menekankan bahwa dialog ini bukanlah ajang kampanye, melainkan forum diskusi yang substantif, kritis, dan konstruktif. Ia berharap bahwa dialog ini dapat menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat, khususnya umat Islam, untuk mengetahui lebih dalam tentang visi, misi, dan program kerja dari calon pemimpin bangsa.

“Kami tidak bermaksud untuk mengarahkan atau mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Kami hanya ingin memberikan informasi yang akurat, objektif, dan komprehensif, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan mereka,” tegas Haedar.

Sementara itu, calon presiden RI 2024, Ganjar Pranowo, mengapresiasi langkah Muhammadiyah dalam menggelar dialog terbuka ini. Ia mengatakan bahwa dialog ini merupakan bentuk dari partisipasi aktif Muhammadiyah dalam mengawal demokrasi di Indonesia.

“Kami sangat menghargai dan menghormati Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Kami siap menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Muhammadiyah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” ucap Ganjar.

Ganjar juga memaparkan visi, misi, dan program kerja yang akan ia laksanakan bersama Mahfud MD jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI 2024. Ia menegaskan bahwa ia akan membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, agama, perempuan, HAM, politik, demokrasi, hukum, pendidikan, dan kesehatan.

“Kami memiliki konsep yang kami sebut sebagai ‘Indonesia Baru’. Indonesia Baru adalah Indonesia yang maju, mandiri, berdaya saing, inklusif, dan berkeadilan. Kami akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan sosial, menguatkan nilai-nilai keagamaan, menghormati hak-hak perempuan, menegakkan supremasi hukum, memperkuat demokrasi, memperbaiki sistem pendidikan, dan memperhatikan kesehatan masyarakat,” papar Ganjar.

Ganjar juga menjanjikan bahwa ia akan menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ia mengaku siap untuk bekerja sama dengan semua pihak, termasuk oposisi, dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa.

“Kami tidak akan menjadi pemimpin yang otoriter, korup, atau nepotis. Kami akan menjadi pemimpin yang demokratis, jujur, dan profesional. Kami akan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan kami akan mendengarkan kritik dan saran dari berbagai elemen bangsa,” janji Ganjar.

Di sisi lain, calon wakil presiden RI 2024, Moh. Mahfud MD, juga menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Muhammadiyah atas inisiatifnya dalam mengadakan dialog terbuka ini. Ia mengatakan bahwa dialog ini merupakan wujud dari kepedulian dan kecintaan Muhammadiyah terhadap Indonesia.

“Muhammadiyah adalah salah satu pilar penting dalam sejarah dan perkembangan Indonesia. Muhammadiyah telah memberikan banyak sumbangsih dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Muhammadiyah juga selalu menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara,” kata Mahfud.

Mahfud juga menegaskan bahwa ia dan Ganjar Pranowo adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan kompetensi yang beragam dan saling melengkapi. Ia yakin bahwa ia dan Ganjar Pranowo dapat membentuk tim kerja yang solid dan harmonis dalam memimpin Indonesia.

“Kami adalah pasangan yang seimbang dan sinergis. Kami memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia Baru. Kami juga memiliki keahlian dan kelebihan masing-masing, yang dapat kami manfaatkan untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada. Kami akan bekerja sama dengan sepenuh hati dan jiwa untuk melayani bangsa dan negara,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menjelaskan bahwa ia dan Ganjar Pranowo memiliki strategi dan prioritas yang jelas dan terukur dalam menjalankan program-program mereka. Ia mengklaim bahwa ia dan Ganjar Pranowo memiliki rencana aksi yang realistis, rasional, dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat.

“Kami tidak hanya memiliki gagasan dan impian, tetapi juga memiliki rencana dan langkah-langkah yang konkret dan terencana. Kami akan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa program-program kami berjalan dengan efektif dan efisien. Kami juga akan melakukan inovasi dan improvisasi jika diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang mungkin muncul,” tutur Mahfud.

Dialog terbuka ini berlangsung selama dua jam, dan diikuti oleh sekitar 500 peserta yang terdiri dari para pimpinan, aktivis, akademisi, dan mahasiswa Muhammadiyah, serta masyarakat umum. Dialog ini juga mendapat respons positif dari para peserta, yang mengajukan berbagai pertanyaan, komentar, dan masukan kepada calon pemimpin bangsa.

Dialog terbuka ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah dalam rangka menyambut Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI 2024, yang akan digelar pada 9 April 2024. PP Muhammadiyah berencana untuk mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya untuk berdialog dengan Muhammadiyah dalam waktu dekat. 

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kasus Indra Kenz Kembali Bergulir: Tuntutan PTIB terhadap Kepengurusan Lama

Duta Nusantara Merdeka | Gading Serpong

Perkembangan kasus Indra Kenz mengemuka kembali dengan tuntutan tegas dari Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (PTIB), mewakili 144 korban. PTIB mendesak transparansi atas pengelolaan aset Indra Kenz oleh kepengurusan lama, menyoroti tindakan tidak transparan dan nominal kerugian yang disinyalir tidak sesuai dengan catatan pengadilan.

Ibu Maya Angkasa, perwakilan PTIB, mengungkap kecurigaan atas ketidakjelasan laporan keuangan dan pengeluaran yang tak masuk akal. "Anggota tidak punya hak bicara, grup dikunci oleh pengurus, sulit untuk musyawarah," ujarnya di Serpong, Selasa (21/11).

Adapun, PTIB bergerak untuk memperjuangkan hak-hak 144 korban, menuntut transparansi, dan menginginkan tindakan cepat dari pihak berwajib. Pelbagai kejanggalan, seperti permainan nominal, penjualan aset yang tidak jelas harganya, dan pembayaran ke rekening pribadi, menjadi sorotan serius.

Pada kesempatan yang sama, Leo Chandra, Ketua PTIB, menyebut kerugian kasus ini mencapai hampir Rp 1 Miliar per orang. Meski pengadilan telah mengembalikan sejumlah aset, termasuk mobil Tesla, Ferrari, tanah, dan jam tangan, sebagian masih belum jelas distribusinya. Kemudian mereka menemukan penarikan dana mencurigakan, termasuk Rp 2 M yang sebagian besar diambil secara tunai atau transfer ke rekening yang tak dikenal.

Kepengurusan baru PTIB, di bawah kepemimpinan Leo Chandra, telah mengambil langkah proaktif dengan melaporkan kepolisian dan mengganti kepengurusan lama. Rapat anggota dan keterlibatan Polda Metro Jaya menjadi langkah awal untuk menyelesaikan kasus ini.

Narasumber melibatkan kepengurusan baru PTIB, Ibu Maya Angkasa, dan kuasa hukum memberikan pemahaman mendalam tentang perkembangan terkini. Situasi yang terus berkembang ini menciptakan tekanan bagi pihak berwenang untuk bertindak tegas dan mengembalikan keadilan bagi korban kasus Indra Kenz.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Ketua KPK Raih Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Kemenkeu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih penghargaan Anugerah Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Ketua ketua KPK Firli Bahuri.

Pemberian penghargaan ini berkaitan langsung dengan kinerja dalam pengelolaan BMN dalam strategi pencegahan korupsi secara nasional. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut barang milik negara (BMN) adalah salah satu komponen aset negara yang dikumpulkan dan dikelola secara baik untuk mendorong akuntabilitas terhadap rakyat. 

"Di dalam rangka menciptakan kultur, meningkatkan budaya aset negara ini, maka kita juga terus melakukan edukasi, sosialisasi, mengenai pentingnya peranan aset negara. Tidak hanya sebagai koleksi aset di dalam neraca keuangan, namun juga sebagai aset yang mampu menciptakan nilai tambah dalam perekonomian," jelas Menkeu dalam sambutannya di Anugerah Reksa Bandha, Rabu (22/11/23). 

Selain Firli, Sri Mulyani juga memberikan penghargaan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sebagai juara I Kualitas Pelaporan BMN Kelompok II. Kemudian penghargaan khusus untuk Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas sebagai kementerian yang secara strategis memposisikan indeks pengelolaan aset sebagai bagian dari evaluasi reformasi birokrasi, serta beberapa K/L lainnya.

Reksa Bandha merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah kepada kementerian/lembaga dan stakeholders di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) atau aset negara dan lelang. (Red)

Read More

Terjerat Pidsus, Rudy Dermawan Muliadi Jadi Terdakwa di PN Jakarta Pusat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rudy Dermawan Muliadi akhirnya resmi menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik di media sosial terhadap korban Ir. Soegiharto Santoso, SH. Sidang terdakwa Rudy Dermawan Muliadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 731/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Pst, sudah dimulai pekan lalu dan akan dilanjutkan Rabu (22/11/2023) ini. 

Sidang akan kembali dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Toni Irfan, SH. dan anggota Majelis Hakim Teguh Santoso, SH., dan Suparman, SH., MH. serta Panitera pengganti Min Setiadhi, SH. 

Masuknya kasus ini ke pengadilan sempat melewati proses yang sangat panjang di Kepolisian dengan laporan polisi No. LP/362/VII/2017/DIY/SPKT Polda DIY, sejak 20 Juli 2017. Sempat pula disidangkan di PN Yogyakarta dengan perkara No. 199/Pid.Sus/2020/PN Yyk, lalu ke tingkat banding perkara No. 54/PID.SUS/2020/PT YYK di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 

Bahkan perkara dengan terdakwa Rudy Dermawan Muliadi pernah bergulir hingga ke tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan perkara No. 5028 K/Pid.Sus/2022. Pada amar putusannya Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi. 

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung bahwa perkara tersebut terjadi ketika terdakwa berada di rumahnya di Komplek Mangga Dua Elok, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat, sementara mayoritas saksi berdomisili di Jakarta, maka locus delicti perkara ini ditetapkan sesuai dimana tindak pidana itu dilakukan dan dimana tempat tinggal para saksi dan Terdakwa itu berada. 

Tak heran pihak Kejati Yogyakarta kemudian melimpahkan perkara ini ke Kejati DKI Jakarta untuk diteruskan ke Kejari Jakarta Pusat karena untuk melaksanakan putusan MA tersebut, bahwa yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Soegiharto Santoso selaku korban atau pelapor, mengaku senang akhirnya kasus yang dilaporkannya sejak 6 tahun lalu ini berhasil masuk ke pengadilan dan telah disidangkan sebanyak 2 kali pada tanggal 09 dan 16 November 2023 yang lalu. 

Dan sidang lanjutan akan berlangsung pada Rabu (22/11/2023) dengan agenda tanggapan atas eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum Frederick Christian S, SH, MH. dari Kejari Jakarta Pusat. 

Soegiharto yang menjabat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau APKOMINDO juga menyampaikan apresiasi atas upaya Polda DIY, Kejati DIY, Kejati DKI Jakarta dan Kejari Jakarta Pusat, serta PN Jakarta Pusat yang melayani dengan profesional sehingga kasus yang dilaporkannya itu bisa masuk ke persidangan lagi untuk dituntaskan. 

"Kasus yang sama dengan terdakwa berbeda yakni Ir. Faaz yang menghina saya di media sosial Facebook telah di vonis bersalah dan dipenjara di Lapas Wirogunan Yogyakarta," ungkap Hoky sapaan akrabnya, seorang sosok petarung hukum yang baru saja menyandang gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta. 

Terkait dengan upaya pihak lawan yang terus memberondong pihaknya dengan rekayasa gugatan perdata dan upaya kriminalisasi, Hoky mengaku tidak gentar. Dia juga mengungkapkan, SK Kemen Kumham APKOMINDO yang dipimpinnya sudah pernah digugat pembatalan di PTUN oleh pihak kelompok Terdakwa, namun tidak berhasil. Bahkan ada upaya banding di PT TUN juga telah gagal, termasuk upaya kasasi di MA telah ditolak. 

"Itu artinya keabsahan SK Kemen Kumham APKOMINDO di pihak kami sah," tandas Hoky yang juga pendiri LSP Pers Indonesia ini yakin. 

Meskipun, menurutnya, pihak lawan yang selama ini melakukan gugatan menggunakan legal standing APKOMINDO versi akta notaris hanya 4 halaman dan bentuknya perseroan bukan perkumpulan (bukan asosiasi), karena secara jelas tertuliskan dalam akta tersebut antara lain; “(untuk selanjutnya disebut Perseroan). Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham dalam Perseroan.” 

Yang luar biasanya lagi, lanjut Hoky, dengan menggunakan dokumen data surat gugatan yang diduga dipalsukan bisa menang dalam perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL di PN JakSel, termasuk tetap menang pada tingkat banding maupun pada tingkat kasasi, sehingga sedang dilakukan upaya hukum PK atas perkara tersebut serta kembali dibuatkan laporan polisi. 

Dokumen data surat gugatan yang dipalsukan itu tidak pernah ada dan tidak ada buktinya yaitu keterangan tentang keputusan yang dikeluarkan dalam Munaslub APKOMINDO tanggal 2 Februari 2015 tentang pengangkatan kepengurusan DPP APKOMINDO Masa Bakti 2015-2020, yaitu Rudy Dermawan Muliadi selaku Ketua Umum, Faaz Ismail selaku Sekretaris Jenderal, dan Adnan selaku Bendahara. 

Dari tiga orang tersebut hanya Faaz Ismail yang telah mengaku bukan menjabat Sekretaris Jenderal APKOMINDO, melainkan menjabat sebagai Sekretaris DPD APKOMINDO DKI Jakarta. 

Sedangkan Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi selalu menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum APKOMINDO dan menyatakan telah menang hingga tingkat kasasi di MA, seperti disampaikan oleh Terdakwa saat dimintai keterangan oleh awak media pada sidang tanggal 16 November 2023 yang lalu. 

Hoky menambahkan, "Terdakwa bersama kelompoknya diduga mempunyai kemampuan merekayasa hukum baik perdata maupun pidana, sebab faktanya benar untuk kasus perdata dengan menggunakan dokumen palsu bisa menang hingga tingkat Kasasi. 

"Lalu untuk kasus pidana saya pernah ditahan selama 43 hari, dilanjutkan dihina dan dicemarkan nama baik saya melalui media sosial Facebook APKOMINDO. Padahal saya tidak bersalah dan divonis bebas hingga tingkat kasasi, saya pribadi tetap yakin dan percaya pada saatnya saya akan memperoleh keadilan,” pungkasnya. 

Editor: Arianto 

Read More

Partai Buruh Siapkan Mogok Nasional Tolak PP No 51/2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menjelang pemilu 2024, Partai Buruh menggelar tatap muka dengan media terkait Kemungkinan Partai Buruh Lolos Parliamentary Threshold Berdasarkan Hasil Survey Serta Penjelasan Mogok Nasional di Jakarta, Rabu (22/11/2023). Acara ini bertujuan untuk menjelaskan capres pilihan Partai Buruh, elektabilitas partai, hasil survey buruh pilih caleg Partai Buruh, dan rencana mogok nasional serikat buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, yang juga Ketua Umum Partai Buruh mengatakan, Partai Buruh belum menetapkan capres pilihan buruh berdasarkan hasil survey lembaga survey independent dan kredibel, Risetindo Barometer. 

Said Iqbal juga menjelaskan, elektabilitas Partai Buruh terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya buruh yang menyatakan dukungan kepada partai ini. “Berdasarkan hasil survey Risetindo Barometer, elektabilitas Partai Buruh saat ini adalah 2,3 persen. Ini artinya, Partai Buruh belum melewati parliamentary threshold sebesar 4 persen,” ungkap Said Iqbal.

Selain itu, Said Iqbal juga memaparkan hasil survey buruh pilih caleg Partai Buruh yang dilakukan oleh Risetindo Barometer. “Hasil survey menunjukkan bahwa 90 persen buruh akan memilih caleg Partai Buruh di pemilu 2024. Ini menunjukkan bahwa buruh sudah sadar politik dan ingin memiliki wakil-wakil yang memperjuangkan kepentingan buruh di parlemen,” tutur Said Iqbal.

Menyikapi hal itu, menurut Said Iqbal, mogok nasional sudah bisa dipastikan akan menjadi pilihan buruh. Mogok nasional ini akan diselenggarakan di antara tanggal 30 November sampai dengan 13 Desember, dengan melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu lebih perusahaan akan berhenti operasi. Tujuan mogok nasional ini adalah menolak nilai kenaikan UMP dan UMK yang menggunakan PP No 51/2023. 

"PP No 51/2023 adalah peraturan yang merugikan buruh karena menghapus formula kenaikan UMP dan UMK yang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kami menuntut agar PP No 51/2023 dicabut dan kenaikan UMP dan UMK ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak buruh," tegas Said Iqbal.

"Aksi Mogok Nasional ini menggunakan dasar hukum yang jelas. Yakni UU No. 9 Tahun 1998, tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh, yang di dalam Pasal 4, salah satu fungsi serikat adalah mengorganisir pemogokan," tegasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Fachrul Razi Finalkan Draft Revisi UU Desa versi DPD RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Razi Ketua Komite I DPD RI Yang juga Ketua Tim revisi UU Desa di DPD RI Menggelar RDPU dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia(APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), pembahasan materi revisi UU Desa, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/11/23).

 

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, mengungkapkan bahwa revisi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Hal itu sudah menjadi aspirasi masukan dari berbagai pihak dan asosiasi masyarakat desa dalam mewujudkan dan perjuangan mewujudkan revisi UU Desa. 

Proposal DPD RI untuk Revisi UU Desa selain memperjuangkan dana desa 5-10 Miliar Perdesa juga memperjuangkan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Fachrul Razi juga mengatakan perjuangan untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa diwujudkan kan adanya dana purna bakti atau pensiun.

"Kami mendorong adanya revisi UU Desa dipercepat, kami sudah berjuang 4 tahun, kedepan kita akan fasilitasi untuk mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk mengepung Senayan jika revisi UU Desa tidak ada kejelasan,” tegas mantan aktivis mahasiswa UI yang turut terlibat menfasilitasi pertemuan silaturahmi nasional 2023 yang dihadiri 20.000 peserta Kepala Desa dan Perangkat Desa dari seluruh Indonesia.

Senator asal Aceh tersebut menambahkan, saat ini Komite I sudah mempersiapkan rencana untuk mendesak revisi UU Desa segera dilaksanakan. Pada kesempatan ini, Komite I mengusulkan agar setiap anggota DPD RI juga dilibatkan di masing-masing asosiasi di setiap daerah.

"Hal ini membutuhkan energi dan waktu, tapi jika saling berkolaborasi kita yakin mampu mewujudkan revisi UU Desa ini," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua PPDI Widi Hartono berharap agar revisi UU Desa mampu mempertegas kedaulatan desa, dan dapat menghasilkan revisi yang mampu merepresentasikan seluruh kepentingan masyarakat desa. 

"Revisi UU Desa harus mempertegas pengelolaan dana desa langsung ke desa, memberikan kuasa penuh kepada kepala desa, dan penguatan sistem pengelolaan desa," ucap Widi Hartono.

Selanjutnya, Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Indra Utama menyatakan bahwa terkait rencana ini, sudah melakukan rapat koordinasi nasional dan menghasilkan 12 rekomendasi dan sudah dikirimkan ke seluruh stakeholder desa juga ke DPD RI. 

"Mudah-mudahan dengan dukungan DPD RI, revisi UU Desa dapat terealisasikan di akhir tahun 2023 ini," ucap Indra.

Di saat yang sama, Ketua AKSI Irawadi mengungkapkan baru-baru ini sudah bertemu presiden dan mendagri dalam menyampaikan aspirasi revisi UU Desa dan permasalahan desa. 

"Perlu penambahan dana desa, karena adanya inflasi sehingga sudah tidak relevan dengan situasi ekonomi saat ini," tukas Irawadi. 

Senada dengan itu, Wasekjen APDESI Zaenal juga mempertanyakan realisasi revisi UU Desa untuk segera dibahas dan disahkan, karena sudah dinanti oleh desa di seluruh Indonesia. 

"Kami terus berjuang dengan seluruh desa, sampai revisi UU Desa nantinya dapat memberikan kepastian hukum atas pemerintahan desa," pungkas Zaenal.

Editor: Arianto 

Read More

Fachrul Razi Orasi Bakar Semangat di Silaturahmi Nasional Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Indonesia 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Komite I yang juga Senator vokal asal Aceh H Fachrul Razi MIP hadir memberikan orasi dalam Silaturahmi Nasional Kepada Desa dan Perangkat Desa Se-Indonesia yang menamakan diri Desa Satu. Masa Organisasi Desa berkumpul di Indoor Multifunction, Indonesia Arena, Komplek GBK, Senayan, Minggu siang 19 November 2023. 

Disela agenda silaturahmi nasional organisasi - organisasi desa tersebut Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mendapat kesempatan memberikan Orasi dihadapan 20.000 relawan Desa Satu dengan diiringi teriakan sejahterakan perangkat desa. 

Dalam Orasinya, Fachrul Razi membakar semangat undangan yang memperjuangkan revisi UU Desa dengan penambahan dana desa dan peningkatan kesejahteraan untuk kepala desa di depan undangan yang hadir dengan tapuk tangan yang meriah.

"Perjuangan kita tidak akan sia-sia, kemiskinan yang ada didesa harus dibalas dengan uang desa, untuk mensejahterakan desa minimal 5-10 miliyar perdesa" ungkap spontan Fachrul Razi dihadapan relawan desa yang hadir dalam orasinya. 

Fachrul Razi juga dalam orasinya turut menyinggung dana pensiun kepala desa dan perangkat desa, "Gubernur, Bupati, Walikota, DPR RI, DPD RI semua ada pensiun, Hari Ini perangkat desa kepala desa wajib memiliki dana pensiun, UU no. 6 tahun 2014 wajib direvisi," pungkas Alumni Magister FISIP Universitas Indonesia tersebut. 

Dalam agenda pertemuan nasional tersebut turut serta yang hadir Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, anggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade, dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra ikut hadir serta Anggota DPR RI Dari Golkar Nusron Wahid.

Fachrul Razi merupakan senator DPD RI asal Aceh yang dipercaya sebagai ketua Komite I DPD RI selama 4 kali yang membidangi masalah desa dan pemerintahan, politik dan hukum. Dirinya juga dipercaya oleh DPD RI sebagai ketua Pansus Revisi UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah berusia 9 tahun. Perjuangannya terhadap desa menjadi viral karena kerap sekali di undang berorasi dalam pertemuan asosiasi desa di seluruh Indonesia.

Editor: Arianto

Read More

Devi Erna Rachmawati: Nexport Center Perkuat Hubungan Ekonomi dan Budaya dengan Uzbekistan

Duta Nusantara Merdeka |  Samarkand

PT Nexport Global Network meresmikan Nexport Center Uzbekistan di Samarkand, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia. Acara peresmian pabrik dilakukan oleh Devi Erna Rachmawati, Ketua Umum Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI), Duta Besar Republik Indonesia untuk Uzbekistan, Deputy of Governor Samarkand Region, Deputy General Director of Governor of Samarkand Region, Uzbekistan, dan Ketua Kamar Dagang Indonesia Komite Uzbekistan, serta perwakilan beberapa perusahaan lokal Uzbekistan.

Adapun, Nexport Center Uzbekistan, sebagai pusat ekspor, bertujuan mempromosikan produk unggulan Indonesia di pasar internasional. Produk seperti kopi, vanilla, dan rempah-rempah menjadi daya tarik utama dalam acara ini.

Devi Erna Rachmawati, Vice President Indonesia Eurasia International Council, Komite BIMP EAGA IKN GT Kadin Indonesia, dan juga Ketua Umum Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI), dalam peresmian pabrik menyoroti potensi besar di Uzbekistan dan keberagaman produk Indonesia yang ditawarkan. "Opportunity produk kita besar banget, pasar kita ngga hanya Uzbekistan ex-Soviet. Hanya untuk desinfektan kambing aja 22 juta setahun," ujar Devi di Jakarta, Senin (20/11/2023).

Selain itu, ada juga opportunity marker sapi, kuda dan ayam. Sehingga pembukaan pabrik desinfektan antiseptik untuk hewan di uzbekistan sangat besar opportunity nya. Bahkan, tersedia opportunity dibidang kesehatan, agriculture dan lain lain.

Menurut Devi, Nexport Center bukan hanya tempat promosi, tetapi juga implementasi program Nexport untuk meningkatkan ekspor Indonesia secara keseluruhan. Program ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di panggung ekspor global.

Devi juga membahas populasi kambing dan domba di beberapa negara Asia Tengah, menunjukkan potensi ekspor yang luas. Uzbekistan, dengan jumlah kambing dan domba mencapai 22.458.800 ekor, menjadi pasar yang menjanjikan. Kirgistan dengan jumlah kambing dan domba mencapai 6.278.736 ekor, Tajikistan dengan jumlah kambing dan domba mencapai 5.769.385 ekor, dan Turkmenistan dengan jumlah kambing dan domba mencapai 16.297.547 ekor.

Dalam rangka mendukung eksportir Indonesia, PT Nexport Global Network mengundang semua pihak berkepentingan untuk mengunjungi Nexport Center Uzbekistan. NEXPort, sebagai proyek dukungan ekspor, bekerja sama dengan pemerintah, UKM industri utama, dan organisasi bisnis untuk memberikan dukungan komprehensif pada setiap tahap kegiatan ekspor.

Dengan upaya ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam pasar global dan meraih peluang ekspor yang lebih besar. Semua mata tertuju pada kontribusi positif yang akan dihasilkan oleh Nexport Center Uzbekistan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

B2B Business Meeting Indonesia-uzbekistan Perkuat Kerjasama Bisnis Antar Negara

Duta Nusantara Merdeka | Samarkand

Delegasi Business Mission Indonesia menghadiri pertemuan bisnis B2B di Kantor Gubernur Samarkand, Kamis (16/11/2023), dengan tujuan memperkenalkan potensi bisnis dan menggali peluang kerjasama antara Indonesia dan Uzbekistan, khususnya di wilayah Samarkand.

Pertemuan tersebut melibatkan 15 delegasi bisnis Indonesia, mencakup sektor-sektor seperti manufaktur kesehatan, tekstil, makanan dan minuman, kosmetik, pertanian, peternakan, dan lainnya. Sebanyak 23 pengusaha dari Samarkand juga ikut serta, mewakili sektor-sektor ekonomi utama seperti kesehatan, pariwisata, perikanan, peternakan, dan pertanian.

Forum ini menjadi wadah penting untuk memahami potensi bisnis dan peluang kerjasama yang dapat dijajaki oleh kedua negara. Perwakilan dari Kantor Gubernur Samarkand dan Kamar Dagang Indonesia Komite Uzbekistan turut hadir, menegaskan dukungan resmi pemerintah dan lembaga bisnis dalam meningkatkan kerjasama bilateral.

Diskusi intensif fokus pada perkembangan bisnis dan peluang investasi di Samarkand, serta potensi kolaborasi dengan pelaku bisnis Indonesia. Melalui pertukaran gagasan produktif, muncul beberapa peluang kerjasama potensial, termasuk sektor kesehatan, pariwisata, pertanian, peternakan, serta manufaktur seperti tekstil, makanan dan minuman.

Dalam suasana antusias, para delegasi menyatakan kesiapan untuk menjalin kemitraan erat dan membangun jembatan bisnis antara Indonesia dan Uzbekistan. Hasil pertemuan ini menciptakan landasan yang kuat untuk kerjasama bisnis saling menguntungkan.

Pentingnya memanfaatkan potensi yang ada untuk memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara ditekankan pada akhir pertemuan. Harapannya, pertemuan ini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kerjasama bisnis, membuka pintu untuk kolaborasi berkelanjutan dan saling menguntungkan di masa depan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More