Duta Nusantara Merdeka

Peringati HUT ke-21, BNN RI Berikan Sejumlah Penghargaan

Redaksi DNM3/22/2023 06:00:00 PMBNN, HUT, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Peringatan hari ulang tahun (HUT) BNN RI ke-21 berlangsung meriah di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (22/3). Pada peringatan ulang tahun ini BNN memberikan sejumlah penghargaan kepada pihak internal yang berprestasi serta pihak eksternal atas partisipasi dan kolaborasi dalam upaya P4GN melalui Gema War on Drugs dan Dancing Against Drugs.

Sejumlah penghargaan tersebut antara lain, satuan kerja dengan kinerja terbaik di tingkat eselon II pusat, BNNP, dan BNNK; penghargaan kepada para pegawai pemberantasan berprestasi; Direktorat Bea dan Cukai atas kolaborasi dalam operasi laut terpadu; penghargaan untuk pencipta lagu Mars BNN; serta peserta Gema War on Drugs dengan kategori terbanyak dan terkreatif.

Penerima penghargaan Satker kinerja terbaik di tingkat eselon II pusat diraih oleh Pusat Laboratorium Narkotika sebagai juara pertama, disusul Inspektorat III sebagai juara kedua, dan Balai Besar Rehabilitasi sebagai juara ketiga. Untuk kategori Satker terbaik tingkat BNNP, juara pertama jatuh pada BNNP Sumatera Selatan, diikuti juara kedua BNNP Jawa Timur, dan juara ketiga BNNP Sumatera Utara. Pada kategori Satker terbaik tingkat BNNK penghargaan peringkat pertama diberikan kepada BNNK Banjarmasin, peringkat kedua BNNK Sidoarjo, dan ketiga BNNK Mojokerto.

Sementara penghargaan peserta terbanyak pada gelaran Gema War on Drugs diraih oleh Pemerintah Daerah Gorontalo dan peserta terkreatif oleh SMK Negeri 1 Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

"Saya atas nama pribadi dan selaku pimpinan BNN RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga, kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, kota berserta Forkopimda yang telah banyak membatu pelaksanaan tugas BNN", ungkap Dr. Petrus Reinhard Golose dalam sambutanya.

Selain pemberian penghargaan tersebut pada puncak peringatan HUT BNN RI juga dilakukan penyerahan piala dan pembagian hadiah kepada para pemenang lomba Dancing Against Drugs. Perlombaan ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian HUT BNN RI ke-21. (Arianto)

Rayakan Hari Perempuan Internasional 2023, Nestlé Indonesia Komitmen Ciptakan Masa Depan yang Lebih Baik untuk Semua

Redaksi DNM3/22/2023 11:13:00 AMNasional, Perempuan & Anak Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kesetaraan gender berarti mempertimbangkan ragam kebutuhan dan tantangan yang dihadapi tiap gender dan memberikan sumber daya dan dukungan yang disesuaikan untuk menciptakan kesempatan yang setara untuk semua. #EmbraceEquity adalah tema yang dipilih untuk merayakan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day/IWD) tahun ini. Di Nestlé, kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam, serta memperhatikan pentingnya mengenali dan mengatasi tantangan dan pengalaman unik para perempuan.

Nestlé Indonesia kembali merayakan IWD 2023 dengan menggelar sejumlah kegiatan, mulai dari art therapy class dan talk show bagi karyawan di The Nest, kantor pusat Nestlé Indonesia; hingga kunjungan bagi para pelajar dan talk show di Pabrik Nestlé Indonesia Karawang.

Dimulai pada 8 Maret, para karyawan di The Nest mengikuti art therapy class yang diadakan bersama dengan studio Bartega dalam rangkaian #WomenWellnessWeek. Sebagai perusahaan yang turut memedulikan keafiatan karyawan, kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menyalurkan kreatifitas dan menjaga kesehatan mental. Kegiatan berikutnya pada minggu yang sama ialah talk show bertajuk “Rebuilding Women’s Resilience in the Post Pandemic Era”. Hadir sebagai pembicara Erfin Suraida, Business Executive Officer Nestlé Health Science dan Citra Ramadhani, Consumer Relation Manager & e-Business Lead. Acara yang dikemas dalam format hybrid ini turut dihadiri oleh Presiden Direktur Nestlé Indonesia Samer Chedid dan Direktur HR Fachrul Irvanto untuk melaksanakan leaders pledge dalam pemberdayaan untuk kesetaraan.

Presiden Direktur Nestlé Indonesia Samer Chedid saat membuka talk show menyampaikan, “Di Nestlé, keberagaman dan inklusi merupakan hal yang lebih dari mendapatkan tempat duduk di kantor, melainkan juga bagaimana menyampaikan aspirasi untuk dapat didengar oleh perusahaan. Dengan keberagaman, kita dapat mempersatukan ragam pola pikir yang berbeda, dan melalui hal tersebut kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.”

Menutup perayaan IWD 2023, Nestlé Indonesia mengadakan program Visit the Nest: Karawang Factory Edition yang memberikan kesempatan untuk pemuda Indonesia merasakan #LifeattheNest, kali ini di Pabrik Nestlé Karawang. Visit the Nest: Karawang Factory Edition mengajak para mahasiswa dan lulusan baru untuk mengikuti acara talk show dan tur galeri di Pabrik Nestlé Indonesia Karawang pada Kamis, 16 Maret 2023.

Mengusung tema “Fostering Innovations for Women in STEM”, talk show ini diharapkan dapat menginspirasi dan membagikan tips untuk para pelajar perempuan untuk berkarier di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Talent Acquisition Partner for Operations Yulia Irwanti, Dairy Plant Manager Wahyu Retno Mayasari, dan Nestlé Management Trainee Technical 2021 Lintang Hartanta membagikan kisah sebagai karyawan perempuan yang berkarya di bagian operasional Nestlé Indonesia.

Upaya Nestlé untuk senantiasa mendorong kesetaraan gender di perusahaan telah diakui Bloomberg Gender Equality Index selama lima tahun berturut-turut. Pada akhir 2022, Nestlé mencapai komitmennya untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi eksekutif senior teratas hingga 30%. Nestlé akan terus fokus untuk meningkatkan proporsi perempuan dalam posisi kepemimpinan senior, dan membuka kesempatan untuk perempuan berkarier di berbagai bidang, termasuk STEM.

Pada kesempatan yang sama, Magdi Batato, Global Head of Operations Nestlé, menyampaikan “Meskipun kami merasa senang dengan kemajuan kami dalam keseimbangan gender, kami tidak boleh merasa puas. Hari di mana kita merasa puas dengan apa yang telah kita capai adalah hari di mana kita berjalan mundur, karena masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan.”

Bersama, mari kita runtuhkan ketidaksetaraan dan diskriminasi berkepanjangan dalam masyarakat demi masa depan yang lebih adil, setara, dan lebih baik untuk semua. Setiap tindakan yang kita ambil memiliki makna. Selamat Hari Perempuan Internasional! (Lak)

Kaltara Provinsi Terbaik Pertama SPM Award 2023

Redaksi DNM3/22/2023 01:38:00 AMAward, Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mewakili Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Kalimantan Utara (Kaltara), Taufik Hidayat menghadiri acara penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).

Adapun Provinsi yang masuk ke dalam nominasi terbaik dalam menerapkan SPM tahun anggaran 2022 diantaranya: Kaltara, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. 3 (tiga) provinsi terbaik, Kaltara sebagai juara “Pertama”. Disusul Jawa Barat juara kedua, dan Sumatera Barat juara ketiga.

Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, sekaligus memberikan penghargaan SPM Awards kepada kepala daerah terbaik.

“Dalam penerapan SPM, jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peran yang sangat penting. 6 pelayanan dasar urusan wajib yang diserahkan pusat ke daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata John Wempi Wetipo di sela-sela sambutannya.

Menurut Wamendagri, urusan pemerintahan wajib tersebut yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal diantaranya; 1). Pendidikan 2) Kesehatan 3) Pekerjaan Umum 4) Perumahan Rakyat 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat; dan 6) Sosial.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Apalagi, mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal pemenuhan pelayanan dasar.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud menambahkan, tujuan diadakan SPM Awards 2023 ini untuk meningkatkan komitmen Kepala Daerah dalam menjalankan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan mendorong Penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara optimal. Tren meningkat dari waktu ke waktu dalam 4 tahun terakhir.

“Adapun indikator yang menjadi penilaian SPM Awards 2023 yakni; Indeks pencapaian SPM (IP-SPM); Komitmen Anggaran penerapan SPM; Pelaksanaan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penerapan SPM; Pembentukan dan keaktifan tim penerapan SPM; dan Kualitas dan ketaatan terhadap pelaporan SPM secara triwulanan pada aplikasi pelaporan SPM berbasis web (e-SPM),” ujar Restuardy.

Sementara itu, Vini Sukanta S,s S,P, Analisis Kebijakan Muda Bidang SPM Kaltara mengatakan, ia sangat senang dan bersyukur bisa meraih penghargaan SPM Awards 2023.

"Alhamdulillah! Hari ini saya merasa senang dan bersyukur, dan saya merasa sedikit terkejut karena pengumuman ini disampaikan tiba-tiba di dalam event penghargaan ini," kata Vini kepada awak media usai acara SPM Awards 2023.

Menurut Vini, inovasi yang dilakukan selama ini oleh provinsi Kalimantan Utara yakni selalu menjaga kekompakan dengan kata lain kebijakan dan menyamakan persepsi sehingga kinerja di 6 OPD di Provinsi Kalimantan Utara dan kabupaten kota disekitarnya berjalan baik.

"Jadi, kekompakan adalah kunci kami dalam meraih penghargaan SPM Awards 2023 dan ini adalah award pertama kami. Kedepan, kami berharap bisa mempertahankan award ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, SPM Awards 2023 dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) dan sejumlah Pemerintah Daerah se-Indonesia.

SPM Awards 2023 merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik, dalam menerapkan SPM kepada 3 Provinsi, 3 Kabupaten dan 3 Kota se-Indonesia. (Arianto)

Meningkat Signifikan di 2023, WSBP Bukukan Nilai Kontrak Baru Rp358 Miliar

Redaksi DNM3/22/2023 01:16:00 AMBUMN, Nasional, Public Expose Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hingga akhir Februari 2023, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berhasil

membukukan nilai kontrak sebesar Rp358 miliar.

Perolehan kontrak baru tersebut terdiri proyek Grup PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) sebesar 26% dan proyek pasar eksternal sebesar 74%. Porsi proyek eksternal yang lebih besar sesuai dengan strategi ekspansi pemasaran yang dipilih oleh WSBP.

WSKT dan WSBP bersinergi dalam pembangunan infrastruktur IKN seperti Proyek Jalan Tol SP. Tempadung - Jembatan Pulau Balang dan proyek pembangunan bangunan Gedung Sekretariat Presiden.

Selain di IKN, WSKT dan WSBP juga berkolaborasi dalam penyelesaian proyek pengaman pantai tahap 4 Pluit Muara Baru, dan beberapa proyek lainnya.

Sementara itu, untuk porsi proyek pasar eksternal (BUMN, pemerintah, dan swasta) beberapa proyek yang diperoleh WSBP antara lain suplai readymix Proyek Tol IKN Segmen SP. Tempadung -

Jembatan Pulau Balang, pesanan Spun Pile Proyek Bali Internasional Hospital, pesanan Full Slab Lotte Line Project, pesanan Mortar Foam Proyek Pembangunan Fly Over Sekip Ujung Palembang, dan proyek lainnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa produk beton precast seperti spun pile, full slab, dan girder masih menjadi andalan WSBP untuk meningkatkan penjualan. WSBP senantiasa membuka peluang untuk

menjalin kerjasama dengan perusahaan BUMN maupun swasta guna mendapatkan peluang pasar diluar WSKT grup.

Manajemen WSBP memproyeksikan pencapaian nilai kontrak baru akan meningkat signifikan pada Kuartal II dan Kuartal IV. “Saat ini banyak proyek yang masih dalam proses tender pengadaan,” ujar Director of Engineering & Development WSBP, Bambang Dwi Wijayanto dalam keterangan persnya, Selasa (21/03).

“Sampai saat ini, WSBP tengah mengikuti tender proyek dan pengadaan dengan nilai Rp 2,9 triliun,” tambahnya.

Sejalan dengan prinsip manajemen risiko, WSBP selalu menerapkan kehati-hatian dan GCG dalam proses tender. WSBP melakukan assesmen atas proyek untuk memitigasi seluruh potensi risiko.

Lebih lanjut, Bambang juga menjelaskan bahwa WSBP memiliki kriteria margin keuntungan minimum untuk kontrak dari setiap lini bisnis.

“Secara korporat, target margin laba kotor di sekitar 12% - 15% yang ditopang oleh lini manufaktur precast, readymix, dan jasa konstruksi,” terang Bambang.

WSBP optimis menyongsong kinerja 2023, dengan target perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 3,8 triliun. "WSBP optimis strategi ekspansi pasar dapat diimplementasikan dengan baik di tahun ini," tutup Bambang. (Arianto)

BPH Migas Siap Kawal dan Sukseskan Program BBM Satu Harga

Redaksi DNM3/22/2023 12:56:00 AMBBM, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Sumatera Utara

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) siap mengawal dan menyukseskan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang tengah digalakkan pemerintah.

Sekretaris BPH Migas Patuan Alfons Simanjuntak mengatakan Program BBM 1 Harga tersebut telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

"Arahan Bapak Presiden adalah program BBM 1 Harga berjalan sukses. Untuk itu, BPH Migas siap mengawal agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik," ujar Alfons saat memberikan sambutan acara sosialisasi Sinergi BPH Migas dan DPR RI Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Selasa (21/3/2023).

Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bentuk sinergisitas BPH Migas dengan Komisi VII DPR sebagai mitra kerja.

Dalam awal sambutannya, Alfons Simanjuntak menjelaskan mengenai tugas dan fungsi BPH Migas.

"Tugas BPH Migas antara lain mengatur, menetapkan, dan mengawasi ketersediaan dan distribusi BBM, serta mengatur dan menetapkan pengusahaan transmisi gas bumi," ujarnya.

Lebih lanjut, Alfons pun berharap peserta sosialisasi dapat memahami mengenai tugas dan fungsi BPH Migas.

"Masyarakat dapat menyampaikan ke BPH Migas soal ketersediaan atau stok BBM dan di Kab. Humbang Hasundutan ini, sehingga diharapkan distribusi BBM tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga, Staf Ahli Bupati Humbang Hasundutan Bidang Kemasyarakatan Perekonomian dan Pembangunan Eliapzan Sihotang, dan Sales Branch Manager Rayon V PT Pertamina Patra Niaga Area Sumatera Bagian Utara Muhammad Suhanda. (Arianto)

Sambut Ramadhan, Anton Natuna Group Gelar Makan Bersama

Redaksi DNM3/21/2023 06:17:00 PMNasional, Ramadhan Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 H/2023 CV. Anton Natuna Group menggelar acara silaturahmi dan makan bersama dengan karyawan di jalan Pelita pantai Ruamah Makan Tanah Longsor, Sabtu (21/03/2023).

Dalam Arahan singkatnya, Owner Cv. Anton Natuna Group mengatakan, silaturahmi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, dan kita di wajibkan untuk selalu menjaga silaturahmi.

"Apa yang kita lakukan hari ini bertujuan untuk menjaga dan mempererat tali silaturahmi dan saya berharap hal ini terus berlanjut" ujarnya.

Lebih lanjut, Anton juga berpesan, pada saat bulan Ramadhan nanti seluruh Karyawan Cv. Anton Natuna Group bisa tetap semangat dalam menjalankan tugas nya walaupun dalam keadaan berpuasa.

"Mari kita jaga semangat kita saat bekerja di bulan puasa nanti, selalu jaga kesehatan dan kita tingkatkan ibadah kepada Allah SWT," harapnya.

"Kita harus berbahagia dengan datang bulan suci Ramadhan, karena banyak sekali berkah dan kebaikan yang di turunkan di bulan yang suci ini, namun jangan berlebih-lebihan" katanya.

Selain itu, Anton juga mengajak seluruh karyawan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah agar mendapatkan pahala dari Allah SWT.

"Banyak diantara kita pada saat bulan puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja dan tidak mendapatkan Pahala dikarenakan tidak bersungguh sungguh menjalankan kewajiban kita kepada Allah SWT" jelasnya.

Anton juga berharap bulan Suci Ramadhan ini menjadi bulan dimana seluruh hamba Allah berlomba dalam kebaikan, dan memanfaatkan bulan yang penuh berkah untuk mendapatkan banyak ampunan dan pahala dari Allah SWT.

Setelah mendengarkan Arahan dari Anton Natuna, Acara selanjutnya saling bersalaman dan bermaaf-maafan dan dilanjutkan dengan makan bersama.

Hadir dalam acara Tersebut, Gubernur Lira, (Boma),Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru(Suhermanto), Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda pancasila kota pekanbaru (Adri), Bendahara Persatauan wartawan media online Indonesia Provinsi riau (Zerry), dan karyawan Cv.Anton Natuna Group. (Arianto)

Sampaikan Sejumlah Fokus Utama di Tahun 2023, Jasa Raharja Gelar Media Gathering

Redaksi DNM3/21/2023 05:05:00 PMAsuransi, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Implementasi UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 74 terkait penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak, menjadi salah satu fokus utama Jasa Raharja bersama Tim Pembina Samsat Nasional di tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, dalam kegiatan Media Gathering yang digelar di Dharmawangsa Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (20/03/2023).

“Aturan penghapusan data regident terhadap kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang selama dua tahun berturut-turut setelah habis masa berlaku STNK, telah dilakukan berbagai kajian dan pembahasan di tahun lalu,“ kata Rivan.

Dari berbagai pembahasan tersebut, kata Rivan, telah ditetapkan tiga poin utama:

Pertama, Jasa Raharja akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengecekan masa laku kendaraan bermotor melalui Website dan USSD.

Kedua, Korlantas Polri akan menyusun petunjuk arah /surat telegram sebagai landasan pelaksanaan implementasi Pasal 74.

Ketiga, Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah akan menyusun edaran penghapusan BBNKB II serta kajian atas penghapusan Pajak Progresif.

“Dari berbagai persiapan yang telah kami lakukan di tahun 2022, Tim Pembina Samsat Nasional sepakat untuk mengimplementasikan aturan tersebut mulai diawal tahun ini,” ujar Rivan.

Disaat yang sama, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, mengatakan, pihaknya bersama Tim Pembina Samsat telah berkomitmen untuk mengakselerasi implementasi aturan tersebut. “Polri selama ini hanya menunggu di belakang loket. Artinya yang tidak daftar tidak teridentifikasi. Oleh karena itu, sekarang kami di kantor Samsat berkomitmen untuk membantu pemerintah meningkatkan PAD-nya,” ujarnya.

Di era modern seperti saat ini, kata Firman, Tim Pembina Samsat Nasional terus berupaya mencari cara-cara efektif untuk mengedukasi masyarakat patuh membayar pajak. “Ini tentu harus dikerjakan sekarang, dan harus disampaikan kepada masyarakat dengan baik,” tambah Firman.

Sementara itu, Plh. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Budi Ernawan, juga menyampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. “Dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap membayar PKB, maka sudah tentu akan menghambat laju pembangunan di daerah,” katanya.

Budi berharap, dengan diimplementasikannya sanksi terhadap para penunggak pajak, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajibannya akan terus meningkat. “Upaya tersebut juga kita dorong dengan relaksasi berupa kemudahan pembayaran, pemberian keringanan denda atau pokok pajak, bahkan penghapusan pajaknya,” terang Budi.

Sesuai peraturan undang-undang penghapusan biaya balik nama (BBN2) dan progresif merupakan kewenangan pemprov dan saat ini sudah 60% pemprov melakukan penghapusan BBN2, dan untuk pajak progresif 30%.

Mudik Bersama BUMN 2023

Selain implementasi UU 22 Tahun 2029, dalam Media Gathering itu juga membahas terkait program Mudik Gratis Bersama BUMN, dimana Jasa Raharja kembali dipercaya untuk menjadi koordinator.

Lebih lanjut, Rivan menyampaikan, tahun ini Kementerian BUMN menyiapkan 65.603 kuota mudik gratis dengan rincian 46.523 penumpang pada 1.009 bus, 15.658 penumpang melalui 30 rangkaian kereta api, dan 2.562 penumpang dengan 7 kapal laut.

Khusus Mudik Gratis Bersama Jasa Raharja, Rivan menyampaikan, pihaknya menyediakan 131 armada bus untuk kuota 6.300 pemudik, dan 24 rangkaian kereta api untuk 14.000 pemudik.

Sejumlah armada tersebut, akan diberangkatkan dari empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Palembang ke berbagai kota tujuan. “Total pemudik yang akan kita berangkatkan adalah 20.300 orang,” ujarnya.

Rencananya, mudik bersama Jasa Raharja tahun ini, untuk armada bus dari Jakarta akan diberangkatkan pada 18 April dari Ring Road Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

Sedangkan untuk moda transportasi kereta api, akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen pada 15 dan 16 April 2023.

Pendaftaran mudik bersama Jasa Raharja, telah dilaksanakan secara online mulai 15 Maret 2023.

Adapun, sejumlah persyaratannya, antara lain seperti KTP dan SIM C yang masih berlaku, STNK sepeda motor, serta Kartu Keluarga/Surat Nikah. “Kami melihat masyarakat sudah sangat antusias untuk mendaftar,” kata Rivan.

Rivan mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan mudik, khususnya yang akan menggunakan kendaraan roda dua, agar dapat memanfaatkan program mudik bersama ini sehingga lebih aman dan nyaman. “Harapan kami, teman-teman media juga bisa terus menginformasikan terkait kegiatan ini, sehingga bisa lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat,” imbuhnya.

Selain kedua topik besar tersebut, Media Gathering sebagai salah-satu ajang silaturahmi dengan awak media tersebut juga membahas terkait update kinerja Jasa Raharja tahun 2022, strategi korporasi tahun 2023, serta penyampaian hasil Rakor Tim Pembina Samsat Nasional Tahun 2023.

Pembentukan Medical Advisory Board

Dalam kesempatan yang sama, Jasa Raharja juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Tenaga Ahli Kesehatan Medical Advisory Board, untuk standardisasi dan optimalisasi biaya santunan perawatan.

Rivan menyampaikan, Medical Advisory Board merupakan organisasi non struktural di Jasa Raharja yang terdiri dari ahli eksternal dan pegawai internal. “Medical Advisory Board dibentuk bertujuan untuk menghasilkan suatu keputusan, pertimbangan, dan/atau pedoman yang digunakan sebagai standar obat, alat kesehatan, dan layanan kesehatan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang bermutu, rasional, dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rivan.

Adapun, lanjut Rivan, fungsi utama Medical Advisory Board, pertama, untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan korban kecelakaan di rumah sakit, rasional dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar profesi medis.

Kedua, memastikan kebutuhan medis para korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin Jasa Raharja dengan biaya rumah sakit yang wajar.

Ketiga, terwujudnya transfer of knowledge dalam bidang medis dari dokter spesialis ke dokter konsultan Jasa Raharja. “Keempat, mewujudkan terkendalinya kemitraan antara Jasa Raharja dengan rumah sakit dan dokter, khususnya dalam aspek pelayanan medis,” papar Rivan.

Turut hadir sebagai narasumber, antara lain Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Plh. Direktur Pendapatan Daerah Budi Ernawan, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, dan Pengamat Transportasi Darmaningtyas. (Lak)

Jasa Raharja Serahkan Bantuan kepada Kostrad

Redaksi DNM3/21/2023 06:33:00 AMAsuransi, Kepedulian Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Malang

Jasa Raharja menyerahkan sejumlah bantuan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas kepada Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), berupa helm, traffic cone, dan senter.

Sejumlah alat keselamatan lalu lintas tersebut, diserahkan oleh Direktur

Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, kepada Pangkostrad Letjen. TNI.

Maruli Simanjuntak, M.Si, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kostrad dan Apel

Komandan Satuan Jajaran Kostrad, yang digelar di Malang, Jawa Timur pada

Jumat (17/03/2023).

“Kami selalu berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas. Para anggota TNI juga menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, yang tentunya memiliki risiko berkendara. Sinergitas dan koloborasi langsung Jasa Raharja kepada para stakeholder serta masyarakat untuk selalu bersama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas serta tertib membayar pajak kendaraan bermotor untuk pertumbuhan ekonomi bangsa,” kata Dewi usai serah terima bantuan tersebut.

Dewi mengatakan, bahwa Jasa Raharja sebagai BUMN yang bertanggung jawab

dalam memberikan perlindungan dasar terhadap masyarakat, gencar melakukan berbagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Kepala Divisi Pelayanan Jasa

Raharja, Hervanka, Kepala Cabang Utama Jasa Raharja Jawa Timur, Eva Yuliasta, Kaskostrad Mayjen. TNI Muhammad Nur Rahmad, S.I.P., dan Irkostrad Mayjen. TNI. Dian Sundiana, S.E., M.M. (Lak)

APDESI, ABPEDNAS, dan DPN PPDI Sampaikan sikap Terkait 9 Tahun Pelaksanaan UU Desa

Redaksi DNM3/19/2023 12:30:00 PMDesa, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Tanggal 15 Januari 2014 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia khususnya 74.962 desa di seluruh Indonesia, dimana tanggal tersebut pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan lahirnya UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dampak dirasakan sangat besar dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa tersebut, ada semangat sangat besar dari pemerintahan dan masyarakat desa dengan legacy dan pengakuan dari negara untuk tumbuh, berkembang dan maju sebagai tulang punggung utama pembangunan Nasional.

Era pemerintahan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo memperlihatkan komitmen dan keseriusan dalam Pembangunan Desa, Bapak Presiden meletakkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan amanah UU no. 6 tahun 2014, mulai penataan kelembagaan pembangunan dan pembinaan desa, pembentukan peraturan pendukung UU no. 6 tahun 2014, kebijakan anggaran dan komitmen sosial politik lainnya guna menempatkan desa sebagai titik tumpu pembangunan ekonomi nasional, pembangunan SDM Desa serta pembangunan infrastruktur pembangunan yang sangat besar di desa-desa diseluruh Indonesia.

Dukungan pemerintah terhadap pembangunan Desa dapat dilihat dari besarnya anggaran APBN yang telah dikucurkan menjadi Dana Desa yaitu sebesar 468,6 Trilyun dari tahun 2014-2022 dengan dampak luar biasa bagi pembangunan desa diantaranya terbangunnya jalan desa sepanjang 227.359 ribu kilometer, embung pendukung irigasi dan air bersih desa sebanyak 4500 unit, terbangunnya Jaringan irigasi desa sebanyak 71.988 ribu unit guna mendukung peningkatan produksi pertanian desa, terbangunnya 1,3 juta unit jembatan penghubung desa dan antar desa, terbangunnya 10.300 pasar desa mendukung mobilitas sirkulasi ekonomi desa, terbentuknya 57.216 unit Badan Usaha Milik Desa, terbangunnya 6,120 Unit tambah perahu, 62,500 ribu unit penahan tanah, perbaikan longsor, lebih 20 juta aparat desa, perangkat desa, organisasi sosial kemasyarakatan desa, serta kelompok Pembina Pendidikan, sosial dan kemasyarakatan mendapatkan pembinaan, kursus, Pendidikan, keterampilan dari dana desa. Hasil-hasil yang diuraikan diatas adalah bukti nyata betapa perhatian Bapak Presiden Ir. Joko Widodo sangat besar dalam memberikan dukungan pembangunan desa di seluruh Indonesia selama 9 tahun terakhir.

Tujuan pembentukan wadah Desa Bersatu. "Desa Bersatu ini merupakan wadah yang ditujukan untuk mengkosolidasikan seluruh kekuatan desa yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa melalul asas kebersamaan dari tiga organisasi desa. Harapannya, kepentingan Desa dapat diperjuangkan dengan optimal melalui Desa Bersatu ini. Desa Bersatu juga dihadirkan untuk menjadi wadah memperjuangkan dan mengevaluasi pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Kami memandang bahwa UU Nomor 6 Tahun 2014 perlu dievaluasi secara bersama-sama sehingga benar-benar memberikan kebermanfaatan untuk pembangunan desa. Selain itu, kami juga memperjuangkan agar lahirnya UU Desa bisa ditetapkan sebagai Hari Desa Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat desa, para pejuang UU Desa, dan para stakeholders desa," kata Muhammad Asri Anas, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi di Jakarta, Minggu (19/03).

Sehubungan dengan hal ini tersebut, Maka tiga organisasi desa yaitu: APDESI, ABPEDNAS, dan DPN PPDI secara bersama-sama juga menyampaikan sikap terhadap 9 Tahun Pelaksanaan UU Desa. Sikap dari tiga organisasi yang tergabung dalam wadah Desa Bersatu tersebut terjabarkan dalam 6 (enam) poin utama. Berikut sikap APDESI, ABPEDNAS, dan DPN PPDI:

1. Kami menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dan pelembagaan pada Pemerintahan, sebagai amanat dari UU 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Kami berpendapat bahwa regulasi dan pelembagaan dalam pelaksanaan UU Desa, nyata-nyata berakibat pada tidak efektifnya pelaksanaan pembangunan desa. Kami mencermati bahwa PERPRES No. 11 Tahun 2014 tentang Tupoksi Kemendagri dan PEPRES No. 12 Tahun 2014 tentang Tupoksi Kemendes PDTT perlu dicabut dan diperbaharui agar Ruang Lingkup UU Desa bisa dilaksanakan dalam kelembagaan yang efektif.

3. Kami berpandangan bahwa proses pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten nyata-nyata tidak berjalan secara vertikal birokrasi pemerintahan, sehingga pada ujungnya mempersulit Desa beserta Aparatnya dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan di bawah UU Desa yang tidak harmonis, bahkan saling bertabrakan antara satu dengan yang lain.

4. Kami berpandangan bahwa seiring dengan kehidupan politik yang belum baik-baik saja, kami meminta agar pelaksanaan UU Desa tidak menjadi pintu masuk bagi politisasi desa, apalagi menjelang tahun politik 2024.

5. Kami berpandangan bahwa program-program yang hadir dan mengalir dari Pemerintah Pusat tidak saja mendistorsi asas subsidiaritas, tetapi juga berbagai program yang didasarkan pada surat edaran Menteri merupakan program yang secara performance dan tanggung jawab bukan merupakan program Kementerian Desa PDTT. Dalam hal ini bisa dilihat, misalnya SDG's dan Stunting yang layak disamakan dengan stuntman dalam sebuah film.

6. Kami berpandangan bahwa perlu adanya Penetapan Hari Desa Nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap desa. Olehnya itu, kami memohon kesediaan Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menetapkan dan mengesahkan hari lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Hari Desa Nasional yang jatuh pada tanggal 15 Januari setiap tahunnya.

"Kami sangat berharap, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 dapat ditindak lanjuti secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan stakeholders lainnya. Sehingga, Desa bukan lagi menjadi objek pembangunan atau hanya menjadi program Kementerian, tetapi menjadi subjek dan pelaku utama pembangunan," pungkasnya. (Arianto)

Sri Rahayu Usmi: Kami Sambut Baik Lahirnya Undang-Undang tentang Desa

Redaksi DNM3/19/2023 12:20:00 PMDesa, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hasil-hasil yang diuraikan diatas adalah bukti nyata betapa perhatian Bapak Presiden Ir. Joko Widodo sangat besar dalam memberikan dukungan pembangunan desa di seluruh Indonesia selama 9 tahun terakhir.

"Dengan adanya UU Desa, Kepala Desa diberi kewenangan yang luar biasa. Jadi kami berharap apa yang disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo tadi bisa segera terlaksana. Kemudian saya berharap desa semakin kuat dengan kebersamaan," kata Sri Rahayu Usmi Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jakarta, Minggu (19/03).

"Dengan adanya rencana 10% dana desa dari APBN kami menyambut baik hal tersebut, karena bisa lebih meningkatkan serta memacu pembangunan di desa. Dan diharapkan tidak ada lagi pembangunan desa yang tertinggal," ucapnya. (Arianto)

BPH Migas Dorong Pemuda Wujudkan Ketahanan Energi

Redaksi DNM3/19/2023 08:23:00 AMBBM, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Bojonegoro

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Yapit Sapta Putra menjadi narasumber dalam Sekolah Kader Pejuang Energi di Bojonegoro, Jawa Timur.

Pada kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), pria lulusan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Trisakti ini menyampaikan mengenai dampak invasi Rusia ke Ukraina yang memicu kenaikan harga energi internasional.

“Share ekspor Rusia terhadap ekspor dunia pada batubara yaitu ketiga dunia atau sebesar 17,8%. Sedangkan untuk minyak menduduki nomor tiga dunia atau sebesar 12,1%, dan gas alam nomor dua di dunia atau sebesar 16,6%,” ungkapnya, Sabtu (18/3/2023).

Untuk itu, ia mendorong pemuda memiliki peran dalam mewujudkan ketahanan energi di tanah air, yang pendistribusiannya mengacu dan memperhatikan aspek 4A.

"Acuan distribusi energi itu memperhatikan aspek 4A, yaitu Availability, Affordability, Accesibility, dan Acceptability," jelas pria yang sebelumnya berkarier di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Lebih lanjut, Yapit berpesan agar peserta dapat memahami secara menyeluruh bagaimana Indonesia menghasilkan dan juga mendistribusikan energi kepada masyarakat Indonesia, secara adil dan merata.

Untuk itu, ia pun berharap pemuda dapat menjawab seluruh tantangan pengelolaan energi di tanah air dan menjadi salah satu mitra BPH Migas dalam mengawasi distribusi BBM nasional.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menjelaskan bahwa invasi Rusia ke Ukraina mengakibatkan sektor energi mengalami fluktuasi, baik harga, maupun ketersediaan.

Sekolah Kader Pejuang Energi memiliki target untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan di sektor energi kepada pemangku kepentingan dan pendampingan pemuda desa sadar energi. Di samping itu, GMNI juga akan terjun langsung untuk mengawal dan menyebarluaskan kebijakan energi Pemerintah di berbagai wilayah, termasuk kebijakan hilir migas, seperti Program BBM 1 Harga. (Arianto)

Polresta Bandara Soetta Ungkap Kasus Pemerasan dan Pencurian dengan Kekerasan

Redaksi DNM3/18/2023 06:47:00 PMKepolisian, Nasional, POLRI Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Polresta Bandara Soekarno Hatta (Soetta) berhasil mengungkap kasus pemerasan dan atau pencurian dengan kekerasan terhadap calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di Terminal III Bandara Soetta, Tangerang, Banten.

Para pelaku yang berhasil ditangkap oleh jajaran Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polresta Bandara Soetta yaitu FF (21) laki-laki, asal Kota Sukabumi, Jawa Barat; IK (22) laki-laki, asal Kabupaten Garut, Jawa Barat dan GEJ (34) laki-laki yang berprofesi sebagai karyawan swasta asal Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan.

"Korban tindakan pemerasan dan/atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah empat orang CPMI yang hendak berangkat ke Filipina," kata Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta, Kompol Reza Fahlevi saat konferensi pers di Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Sabtu (18/3/2023).

Menurut Reza, kasus ini terungkap karena ada keributan berupa teriakan dari korban, sehinga dihampiri oleh petugas keamanan Bandara Soetta atau aviation security (Avsec), kemudian melaporkan ke pihak Polresta Bandara Soetta.

Lebih lanjut, Dia menjelaskan, pada hari Minggu 5 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, saat piket Reskrim melakukan observasi di Terminal III Bandara Soetta, muncul laporan dari penumpang Aboy Riyadi ( CPMI ) yang akan berangkat ke negara Filipina menggunakan pesawat Cebu Pacific pukul 00.30 WIB.

Aboy bersama 3 temannya telah menjadi korban perampasan atau pencurian dengan kekerasan oleh tersangka.

"Barang-barang milik korban berupa handphone (telepon genggam), uang tunai, dokumen keberangkatan seperti paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP), diambil oleh pelaku sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 8 juta," kata Reza.

Lebih rinci, Kasat Reskrim mengatakan, modus operandi yang dilakukan pelaku dalam aksinya yakni berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan kepada calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke luar negeri.

"Dengan membawa airsoft gun model pistol, para tersangka menggiring calon pekerja migran Indonesia ke dalam mobil milik tersangka. Selanjutnya mengambil barang milik korban serta menghubungi agen yang menempatkan calon pekerja migran untuk meminta tebusan uang," ujarnya.

"CPMI yang berangkat akan menjadi terbeban karena isu pemerasan oleh orang yang mengaku petugas dan membuat nama baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi tercemar," katanya.

Ada sejumlah barang bukti yang berhasil disita dari para tersangka yaitu berupa

1 pucuk airsoft gun jenis pistol yang dipergunakan oleh tersangka 1 untuk melakukan ancaman kekerasan; 1 unit kendaran roda 4 Suzuki Ertiga yang digunakan oleh tersangka 1 untuk melakukan tindak pidana; 3 unit telepon genggam yang digunakan oleh para tersangka untuk berkomunikasi; 1 buah tas selempang yang digunakan oleh tersangka 2 untuk menyimpan hasil tindak pidana dan 1 buah tas selempang yang digunakan oleh tersangka 1 untuk menyimpan peluru jenis gotri.

Adapun, Para tersangka dikenakan Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Selain itu, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat ke-2 KUHPidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara (Ayat 1) dan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (Ayat 2).

Polresta Bandara Soetta mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan seseorang yang mengaku petugas kepolisian tanpa dilengkapi dengan surat tugas, dan selalu berhati-hati di mana pun berada.

Untuk diketahui, di wilayah Bandara Soetta selalu dijaga keamanan dan ketertibannya.

Bapak Kapolda Metro Jaya memerintahkan agar pendekatan pencegahan kejahatan menjadi pola utama dalam tugas kepolisian.

"Kami jajaran Polresta siap melaksanakan perintah tersebut dan meminta bantuan kerja sama seluruh pengguna jasa Bandara Soetta untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah bandara sebagai rumah bersama," ujarnya.

"Apabila menemukan informasi kejahatan, silakan melaporkan langsung di setiap terminal dan area wilayah Bandara Soetta, karena banyak petugas kepolisan dan petugas Avsec yang siap menerima laporan dari siapapun terkait Kamtibmas di wilayah Bandara Soetta," pungkasnya. (Arianto)

Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran, BPH Migas Sosialisasi Peraturan Penyediaan BBM

Redaksi DNM3/18/2023 02:06:00 PMBBM, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam menjamin pengaturan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia, BPH Migas sosialisasikan peraturan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat daerah di Kantor Bupati Lembata, Nusa Tenggara Timur pada Kamis (16/03).

Sejalan dengan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, Pemerintah perlu menjamin penyediaan dan pendistribusian BBM serta menentukan konsumen pengguna yang berhak atas BBM Bersubsidi. “Ini salah satu wujud nyata Pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”, ungkap Abdul Halim Komite BPH Migas dalam sambutan pada acara sosialisasi tersebut.

Sebagai badan pengatur, BPH Migas menjalankan tugas dan fungsi dalam hal ketersediaan, memberikan kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM, terutama bagi masyarakat konsumen pengguna yang membutuhkan, seperti nelayan, petani, UMKM, serta masyarakat yang tinggal di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat dan badan usaha terkait, ditekankan status BBM bersubsidi yang harus tepat sasaran. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi oleh Perangkat Daerah untuk pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT). “Perka tersebut menjadi landasan bagi para konsumen pengguna untuk dapat mengonsumsi BBM sesuai peruntukkan”, imbuh Abdul.

Untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran, pengawasan menjadi hal yang penting setelah adanya aturan. Dengan menjalin kerja sama dengan lembaga keamanan, BPH Migas berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir bahkan memberantas tindak kejahatan dari kegiatan penyaluran dan pendistribusian BBM.

Abdul menjelaskan bahwa melalui Pengaturan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi, diharapkan BBM Bersubsidi dapat disalurkan dengan tepat sasaran, khususnya bagi konsumen pengguna non transportasi serta masyarakat yang tinggal di daerah 3T sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud serta memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Selain melakukan kegiatan sosialisasi peraturan, Komite BPH Migas Abdul Halim juga melakukan pengawasan di Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) dan Mini Jobber yang berada di daerah Lembata, Nusa Tenggara Timur (17/03). “Kegiatan pengawasan di lembaga penyalur memberikan informasi dan kepastian terkait stok dan seberapa tepat sasaran penyaluran BBM bersubsidi yang diberikan sejumlah kuota per daerah oleh BPH Migas, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang berhak yang dapat manfaat,” tutup Abdul. (Arianto)

BPH Migas Dorong Implementasi Pengaturan Pengguna Solar Subsidi dengan QR Code

Redaksi DNM3/18/2023 09:33:00 AMBBM, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

BPH Migas terus mendorong Pertamina untuk meningkatkan implementasi Program Subsidi Tepat kepada masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan perluasan penerapan implementasi secara menyeluruh (full cycle) untuk Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar Subsidi dengan menggunakan QR Code.

Program ini dibangun sebagai alat pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi, untuk memastikan hanya orang yang berhak yang dapat membeli BBM tersebut.

Pada pelaksanaan implementasi program Subsidi Tepat ini, Pertamina sebagai badan usaha penugasan melakukan verifikasi dan pencocokan data, sebagai langkah awal penghimpunan data base konsumen, termasuk penentuan konsumen mana yang berhak mendapatkan subsidi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Dengan penerapan full cycle ini, memudahkan operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menggunakan JBT Solar. Implementasi program ini memang membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pertamina sebagai badan usaha penugasan, pemilik SPBU, bahkan sampai operator lapangan, dan juga tentunya masyarakat sendiri, sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi kendaraan yang menyalahgunakan distribusi JBT Solar” jelas Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, saat melakukan kunjungan lapangan pengawasan BBM di SPBU yang berlokasi di Jalan Airport Ngurah Rai, Bali, Jumat (17/03/2023).

Dalam kesempatan ini, Erika juga berbincang dengan konsumen pengguna yang sedang mengantri mendaftarkan kendaraannya agar mendapatkan QR code. Dalam perbincangan, disimpulkan bahwa untuk wilayah Bali, pelaksanaan sudah berjalan dengan lancar. Jika konsumen pengguna telah melengkapi persyaratan, seperti foto Surat Tanda Nomor Kendaraan, foto Kartu Tanda Penduduk, foto diri, foto kendaraan tampak keseluruhan, dan foto kendaraan tampak depan nomor polisi, konsumen hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mendapatkan QR Code.

*Kerahasiaan Data Perlu Dijaga*

Sementara itu, Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menambahkan, QR code harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing pengguna agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mengingat QR Code tersebut berisi volume BBM yang menjadi hak konsumen.

“Bagi masyarakat yang memiliki QR Code harus dijaga dengan baik dan jangan ditaruh di sembarang tempat, karena ada potensi untuk dimanfaatkan oleh pihak lain, karena QR code itu milik pribadi, volume (BBM) juga ada disitu. Jadi bisa saja dipakai oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab,” tegas Basuki.

Sebagai informasi, konsumen pengguna yang belum dapat QR Code , selain mendaftar secara langsung pada program subsidi tepat yang bisa diakses melalui website atau melalui aplikasi my pertamina, juga bisa melakukan pendaftaran pada sekitar 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran di website.

Satu QR Code berlaku untuk satu kendaraan.

Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan QR Code atau sudah terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli Solar subsidi dengan volume sesuai dengan SK BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 tentang tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang. Dalam beleid tersebut telah diatur, yakni 60 liter per hari untuk roda 4 pribadi, 80 liter per hari untuk roda 4 angkutan barang dan umum dan untuk angkutan barang dan umum roda 6 atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan. (Arianto)

Jasa Raharja DKI Jakarta Gelar Diskusi "Asuransi Sebagai Mekanisme Pengalihan Resiko"

Redaksi DNM3/18/2023 05:41:00 AMAsuransi, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta bekerja sama dengan Institut Transportasi Dan Logistik Trisakti menggelar program Jasa Raharja Mengajar dengan Tema “Asuransi sebagai Mekanisme Pengalihan Risiko” di Auditorium lantai 7 Kampus ITL Trisakti Jakarta, Rabu (15/03/2023). Dihadiri 125 mahasiswa serta disiarkan secara langsung melalui kanal youtube kampus ITL Trisakti.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi sebagai narasumber pada kegiatan Jasa Raharja Mengajar menyampaikan pentingnya pengelolaan risiko dan Asuransi merupakan salah satu mekanisme dari pengalihan risiko, karena kita tidak mengetahui risiko apa yang akan terjadi dan berapa biaya yang akan timbul.

Menurut Suhadi, Jasa Raharja sebagai pemegang amanat untuk mengelola dana pertanggungan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang 33 dan Undang-Undang 34 tahun 1964.

Sesuai kedua Undang undang tersebut, lanjut Suhadi, Jasa Raharja memberikan santunan kecelakaan kepada setiap orang yang meninggal dunia/cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan baik di darat, laut maupun udara.

Adapun, Santunan tersebut berasal dari dana Iuran Wajib yang kutip melalui tiket angkutan umum dan dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan masyarakat setiap tahunnya di kantor Bersama Samsat.

Antusias peserta dalam kegiatan ini sangat besar terlihat dari banyaknya pertanyaan dari peserta terkait perasuransian dan tugas serta peran Jasa Raharja sebagai BUMN yang diberikan amanat mengelola Asuransi Sosial.

Turut hadir dan memberikan sambutan dari pihak Kampus ITL Trisakti yaitu Rektor ITL Trisakti, Dr. Tjuk Sukardiman, Wakil Rektor 4, Dr. Juliater Simarmata, Ka Prodi MTU Vokasi, Mustikasari Ph.D & selaku moderator Kepala Bidang Komunikasi Publik, Dr. Yosi Pahala, dan MC Acara, Kepala Pemasaran, Reni Dian Octaviani. (Arianto)

Gus Halim: Penanganan Stunting di Desa Libatkan BKKBN dan Asosiasi Dinkes

Redaksi DNM3/17/2023 02:38:00 PMKemendesa, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) fokus dalam penanganan stunting. Penanganan diprioritaskan pada daerah dengan angka stunting tertinggi.

Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar menjelaskan, masalah stunting di Indonesia yang sering dijumpai di antaranya pendek (stunting), kekurangan gizi, dan kurus (wasting) untuk balita, serta anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil.

"Permasalahannya adalah, kita belum fokus pada desa-desa di wilayah-wilayah yang tinggi stuntingnya. Ini yang menurut saya nanti perlu kita sinergikan antara data di Kementerian Desa, dengan data di BKKBN, juga dengan Asosiasi Dinkes," tegas Gus Halim saat menjadi keynote speaker Lokakarya Nasional Praktek Baik Desa Bebas Stunting di Bantul, DIY, pada Kamis (16/3/2023) malam.

Sebagai program prioritas nasional, kata Gus Halim, maka pemerintah berupaya semaksimal menghapus masalah stunting. Di antaranya dengan memanfaatkan dana desa sebagai salah satu instrumen pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Sehingga diharapkan bisa mewujudkan desa sehat dan sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa adalah pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera.

Sesuai nomenklatur Setwapres, sebesar 20,22 persen telah dimanfaatkan untuk mengatasi dan menanggulangi masalah stunting.

"Pemanfaatan dana desa itu sangat erat kaitannya dengan urusan kesehatan, karena bicara tentang peningkatan SDM. Berarti di dalamnya terkait juga dengan stunting," katanya.

Gus Halim juga menyampaikan bahwa total anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat dalam mendukung kemajuan pembangunan di desa yakni sebesar Rp68 triliun.

Selain untuk penanganan stunting juga diperuntukkan pada program ketahanan pangan nasional dan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

"Sementara, total dana desa di tahun 2022 itu ada Rp68 Triliun. Sehingga 30,05 persen dana desa itu ada pemanfaatannya untuk urusan-urusan yang terkait dengan stunting," ungkap Gus Halim.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Ketua Umum Adinkes, dr. M. Subuh, Direktur PSB Kemendes PDTT Teguh Hadi, dan Kepala BBPPM Yogyakarta Widarjanto. (Arianto)

Gus Halim: Musdes Wujud Transparansi Pembangunan Desa

Redaksi DNM3/17/2023 02:30:00 PMKemendesa, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Bantul

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan musyawarah desa (Musdes) merupakan wujud transparansi dalam pembangunan desa. Seluruh lapisan masyarakat di desa harus terlibat dalam setiap rencana pembangunan.

Dengan demikian, program kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh warga desa.

"Kenapa ini penting, supaya kontrol di dalam pemanfaatan dana desa, di dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa itu juga dilakukan secara optimal oleh warga desa," kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini dalam Lokakarya Nasional Praktek Baik Desa Bebas Stunting di Bantul, DIY, Kamis (16/3/2023) malam.

Gus Halim menegaskan, dalam proses transparansi rencana kerja pembangunan desa termasuk mengkaji APBDes ini tidak hanya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun juga melibatkan dusun, kelompok marginal, kelompok miskin, hingga melibatkan segmen perempuan.

Keterlibatan warga di dalam menyusun rencana kerja pembangunan melalui Musdes lebih melibatkan banyak pihak di dalam pembahasan APBDes.

"Kita sekarang perluas lagi, ada peserta musdes yang bersifat peninjau. Sehingga siapa pun warga desa diberi hak untuk datang menyaksikan," tandas Gus Halim.

Dia mengungkapkan, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan mandat negara yang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek, sekaligus fondasi dalam menyelenggarakan pembangunan di tingkat desa.

Oleh sebab itu, masyarakat desa perlu memahami secara holistis tentang prospek, konsep, dan arah kebijakan pembangunan di desa yang dilakukan dengan transparan.

"Saya terus berikhtiar agar pemahaman tentang arah kebijakan pembangunan di desa itu tidak hanya dipahami oleh perangkat desa dan elit desa, tetapi juga harus dipahami oleh warga desa," tegasnya.

Menurut Gus Halim, kendati desa merupakan subjek pemerintahan terkecil, namun desa mampu menampilkan perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa di berbagai tempat yang mudah disaksikan oleh warga.

Fakta itulah yang tak ditemukan di berbagai level pemerintahan, baik di level regional maupun pada level nasional.

Hadir dalam acara tersebut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Ketua Umum Adinkes dr. M. Subuh, Direktur PSB Kemendes PDTT Teguh Hadi, dan Kepala BBPPM Yogyakarta Widarjanto. (Arianto)

Hotel 88 Promo Paket Bukber Ramadhan

Redaksi DNM3/17/2023 08:07:00 AMHotel, promo Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, bulan yang di nanti-nanti oleh umat Muslim, karena di dalamnya terdapat berbagai amal kebaikan yang bisa kita jalankan. Selain itu momen-momen special yang tak pernah terlupakan dan pastinya selalu di nanti adalah Buka Puasa Bersama / Bukber.

Bukber di gunakan sebagai sarana berkumpul, bersilaturahmi dan momen temu kangen dengan teman kantor, sahabat ataupun bersama keluarga tercinta. Atas dasar tersebut, Pada Kamis, (16/03/2023) Hotel 88 Mangga Besar VIII mengadakan Launching & Food Testing Promo Ramadhan dengan mengundang relasi media, corporate, dan pejabat setempat.

Hotel 88 Mangga Besar VIII Jakarta memberikan promo special paket bukber selama bulan Ramadhan. Sampai saat ini sudah lebih dari 400 orang yang memesan paket buka puasa bersama. Hal ini membuktikan bahwa promo disuguhkan oleh Hotel 88 Mangga Besar VIII ini cocok dan diminati banyak masyarakat.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Tema bukber tahun 2023 ini adalah Warna Warni Ramadhan yang artinya Hotel 88 Mangga Besar VIII memberikan banyak paket dan cerita warna-warni keberkahan Ramadhan, salah satu nya yaitu Paket bukber di bandrol hanya seharga Rp. 78.000,- net/pax (Buy 10 get 2 free) dengan lebih dari 50 item menu All You Can Eat mulai dari Aneka Takjil, Maincourse, Sup, Aneka Beverage, Aneka Tumisan dan menu special nya khas Timur Tengah yaitu Lamb Shawarma yang selalu ada setiap harinya. Dan bagi yang reservasi di awal mendapatkan promo Early Bird untuk periode reservasi pada tanggal 1 Februari 2023 – 25 Maret 2023 dengan harga Rp. 68.000,- net/Pax.

Selain diskon promo bukber tadi, Hotel 88 Mangga Besar VIII juga mengadakan doorprize menarik diantaranya Smart TV, Air Cooler, Set Top Box TV, Mesin Cuci Portable, Vacum Cleaner Portable, Voucher menginap di Hotel 88 & Hotel Luminor, dan juga 5 Voucher belanja di minimarket. Doorprize tersebut akan di undi setiap minggu nya.

Menariknya, Tempat bukber itu sendiri berada di restaurant Hotel 88 Mangga Besar VIII Lt 10 dengan view pemadangan city view yang instagramable dan dibaluti dekorasi nuansa Warna Warni Ramadhan. Bagi kalian yang ingin bukber diiringi live music setiap hari Jumat.

Asal tahu saja, Hotel 88 Mangga Besar VIII yang didirikan oleh Waringin Hospitality Hotel Group berada di Jl. Mangga Besar No.10D, Taman Sari, Jakarta Barat. Selain mempunyai paket bukber, Hotel ini mempunyai 2 type kamar yaitu Superior dan Deluxe dilengkapi dengan fasilitas restaurant dan meeting room.

Untuk harga terbaik anda bisa pesan melalui website di www.hotel88.co.id atau di www.waringinhospitality.com , untuk pemesan melalui Whats App bisa hubungi di 0819 0888 9902 , follow juga Instagram kami di @hotel88mabes8.official untuk melihat promo menarik lainnya. (Arianto)

Percepat Implementasi Sertifikasi Halal Produk dan Kantin Kemenag, Menag Terbitkan Instruksi

Redaksi DNM3/17/2023 08:01:00 AMKemenag, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah menerbitkan Instruksi No 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama. Instruksi yang terbit sejak 8 Februari 2023 itu dalam rangka percepatan implementasi sertifikasi halal produk dan kantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama.

Instruksi ini berlaku untuk satuan kerja di tingkat pusat, daerah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN). Untuk itu, instruksi diberikan kepada para pejabat Eselon I pusat, pimpinan PTKIN, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Sekretaris Baznas, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, Kepala UPT, Kepala Madrasah Negeri, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

“Ini bagian upaya kita dalam rangka percepatan implementasi sertifikasi halal. Kementerian Agama harus bergerak cepat, sekaligus juga memberi contoh. Karenanya, percepatan sertifikasi halal itu harus juga berangkat dari produk dan kantin di Kementerian Agama, pusat hingga KUA,” tegas Menag Yaqut di Jakarta, Minggu (12/2/2023).

“Jangan sampai produk dan kantin Kemenag justru belum tersertifikasi halal. Kemenag harus memberikan contoh. Instruksi ini harus segera dilakukan,” sambungnya.

Dalam instruksi tersebut, Menag meminta jajarannya untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin. Mereka juga diminta melakukan edukasi, mendorong, dan membantu para pelaku usaha yang memproduksi dan/atau menjual produk dan pengelola kantin di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk melakukan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin, termasuk produk yang wajib bersertifikat halal dan diproduksi serta dijual oleh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama.

“Untuk produk yang masuk kategori Sertifikasi Halal melalui pernyataan halal pelaku usaha (self declare), mereka harus melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Jaminan Produk Halal Provinsi di Kanwil Kemenag Provinsi, Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H), dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di wilayah masing-masing,” jelas Gus Men, sapaan akrab Menag.

“Untuk proses Sertifikasi Halal produk yang masuk kategori reguler, mereka harus melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Jaminan Produk Halal Provinsi di Kanwil Kemenag Provinsi dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di wilayah masing-masing,” sambungnya.

Berikut pesan khusus Menag kepada jajarannya yang diatur dalam Instruksi No 1 Tahun 2023:

a. Inspektur Jenderal untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin;

b. Sekretaris Jenderal untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Kementerian Agama Pusat;

c. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk:

1) menyiapkan Pendamping Proses Produk Halal untuk Sertifikasi Halal Produk melalui jalur self declare;

2) mengoordinasikan Lembaga Pemeriksa Halal yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk untuk sertifikasi halal Produk melalui jalur reguler;

3) menyiapkan anggaran sertifikasi halal Produk melalui jalur self declare;

4) melaksanakan bimbingan teknis Sertifikasi Halal kepada satuan kerja yang membutuhkan;

d. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Asrama Haji;

e. Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, Madrasah Negeri, Madrasah Swasta, dan pondok pesantren;

f. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Unit Percetakan Al-Qur'an;

g. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Balai Diklat Keagamaan, Balai Litbang Agama, dan Loka Diklat;

h. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan kampus perguruan tinggi keagamaan Islam;

i. Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

j. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

k. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di seluruh Indonesia. (Arianto)

Kemendagri: Pemda Prioritaskan Pembangunan Air Minum

Redaksi DNM3/16/2023 06:55:00 PMKemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pemenuhan air minum harus menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran daerah. Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Teguh Setyabudi secara virtual saat membuka acara Workshop Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah National Urban Water Supply Project (NUWSP) Tahun Anggaran 2023 di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (15/3/2023).

“National Urban Water Supply Project (NUWSP) ini tak lain merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak warga negara atas akses air minum, terutama pada peningkatan akses air minum jaringan perpipaan di daerah perkotaan,” kata Teguh.

Dia mengatakan, pemerintah menargetkan universal access (100 persen) air minum layak tercapai pada tahun 2024. Khusus untuk akses air minum jaringan perpipaan yang menjadi kegiatan NUWSP, untuk pemenuhan target sebesar 30 persen di tahun 2024 (sesuai dengan RPJMN 2020-2024), harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, pemerintah daerah (Pemda), dan BUMD air minum.

Teguh menjelaskan, aktivitas pembangunan di sektor air minum untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di tingkat provinsi didominasi oleh 2 subkegiatan. Kegiatan tersebut terdiri dari pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP) di 22 provinsi, serta operasi dan pemeliharaan SPAM lintas kabupaten/kota di 12 provinsi.

Sementara di tingkat kabupaten/kota, didominasi oleh pembangunan SPAM JP kawasan perdesaan di 368 kabupaten/kota, peningkatan SPAM JP kawasan perdesaan di 248 kabupaten/kota, dan pembangunan SPAM JP kawasan perkotaan di 189 kabupaten/kota.

“Untuk mengetahui seberapa sinkron daerah NUWSP dalam merencanakan dan menganggarkan aktivitas air minum serta mengelola program NUWSP, Ditjen Bina Bangda Kemendagri menyusun indeks sinkronisasi NUWSP yang terdiri dari 7 variabel untuk menilai capaian daerah. Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Gresik menjadi 5 daerah dengan capaian indeks sinkronisasi NUWSP tertinggi. Dan kami nyatakan sudah sangat sinkron baik dalam perencanaan dan penganggaran air minum maupun pengelolaan program NUWSP,” ungkap Teguh.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan untuk mendukung penguatan kerja sama, Ditjen Bina Bangda akan terus melakukan advokasi kepada daerah dalam pemetaan kebutuhan kerja sama, asistensi, dan pendampingan penyusunan dokumen kesepakatan kerja sama dalam kerangka NUWSP. Selain itu, Ditjen Bina Bangda juga mendorong adanya advokasi kerja sama di forum kepala daerah dan DPRD. Sementara untuk peningkatan kapasitas, Ditjen Bina Bangda akan melaksanakan capacity building (CB) dan technical assistances (TA) di level Pemda pada tahun 2023 dan 2024.

Teguh juga mengharapkan Pemda dapat menyelaraskan kebijakan dan target pembangunan air minum melalui perumusan rencana program/kegiatan/anggaran air minum. Selain itu, diharapkan pula Pemda mampu mengidentifikasi serta mencari solusi atas permasalahan perencanaan dan penganggaran air minum di daerah NUWSP. (Arianto)