PAN MEDAN DENAI KUNJUNGI MUHAMMADIYAH

Ketua DPC PAN Medan Denai Memberikan Cenderamata kepada Ketua PC Muhammadiyah Medan Denai, Ustadz Alban, S.Pd.I

PAN MEDAN DENAI KUNJUNGI MUHAMMADIYAH

Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Medan Denai Berkunjung ke Kantor Muhammadiyah Medan Denai di Jl. Tangguk Bongkar X No. 2 Medan, Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPC PAN Medan Denai, Budi Irawan Sitorus didampingi Ketua MPP, Ihutan Pane dan Pengurus Lainnya.

Dalam Kunjungan tersebut Budi Irawan menyampaikan Maksud dan Tujuannya, "selain mempererat Silaturahmi dengan Keluarga Besar Muhammadiyah, dia menyampaikan beberapa Program PAN yang bisa disinergikan dengan Muhammadiyah Medan Denai sehingga tetap terjalin Komunikasi yang Baik" terang nya.

Selanjutnya Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Denai, Alban,S.Pdi menyambut baik Kunjungan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional Medan Denai, Alban Mengatakan " Secara Historis Muhammadiyah dan PAN mempunyai Kedekatan Khusus, ada "Benang Merah" antara Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional sehingga tidak dapat dipisahkan, Namun Muhammadiyah Tidak terlibat dalam Struktural di PAN" ujar Alban.

Sementara itu Sekretaris Muhammadiyah Medan Denai, Ebiet Prayugo Radityo menambahkan "Kedepan, PAN harus bisa membaur dengan Keluarga Besar Muhammadiyah di setiap Ranting, ada Tujuh Ranting Muhammadiyah di Medan Denai dan Harapan kami PAN Medan Denai bisa bekerjasama dan hadir di setiap Kegiatan dan Pengajian yang dilaksanakan Muhammadiyah, agar Kedekatan Emosional terus tetap terjaga." Ungkapnya.

Pertemuan Silaturahmi tersebut diakhiri dengan Pemberian Cenderamata dari Ketua DPC PAN Medan Denai, Budi Irawan Sitorus kepada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Denai yang Diterima Ustadz Alban, S.Pd.I.

Read More

PRIMBON POLITIK - MENDUKUNG BELUM TENTU MEMILIH

Primbon Politik

MENDUKUNG BELUM TENTU MEMILIH

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tak luput dari sorotan publik, berdasarkan hasil resmi yang dikutip dari situs KPU DKI Jakarta, perolehan suara ketiga pasangan calon belum mencukupi lebih dari 50 persen, sehingga belum bisa ditetapkan siapa yang menjadi pemenang dalam pilkada dki tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU DKI Jakarta) telah melakukan penghitungan hasil rekapitulasi suara masing-masing pasangan calon yakni Agus-Silvi (937.955) suara (17,05%), Ahok-Djarot (2.364.577) suara (42,99%) dan Anies-Sandi (2.197.333) suara (39,95%) dengan Total suara Sah 5.499.865 suara dan Tidak Sah 64.448 suara. Hasil ini telah ditetapkan.

Jadwal penyelenggaraan putaran kedua pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan tanggal 19 April 2017, namun hingga kini Pendukung Pasangan Nomor Urut 1 Agus-Silvi masih bingung dan bimbang menentukan pilihan kepada pasangan Ahok-Djarot atau Anies-Sandi, dari Empat Parpol Pendukung Agus-Silvi cuma Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah dipastikan Mendukung Anies-Sandi.

Saat ini Kedua Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta itu terus dibanjiri dukungan, tapi apakah dukungan tersebut murni karena visi dan misi para calon atau ada embel-embel lain? Karena pada putaran pertama banyak terjadi money politik, dari pembagian sembako, uang tunai yang dihargai hingga 1 juta rupiah dalam satu suara, dan cara-cara lainnya dilakukan para team sukses untuk mendapatkan suara.

Masyarakat Jakarta yang sulit kehidupan  perekonomian akan mengadaikan hak suaranya demi mendapatkan uang yang bisa dipakai buat keperluannya. Dan hal ini akan dimanfaatkan oleh para team sukses untuk mencapai suara sebanyak-banyaknya, Mendukung Belum Tentu Memilih, karena banyaknya relawan atau partai yang mendukung salah satu pasangan calon, belum tentu bisa mendapatkan banyak suaranya,  apalagi jika demokrasi dilakukan dengan cara-cara kotor seperti Money Politik yang sering dilakukan. Jika demikian, maka Aspirasipun akan tergadaikan, Pilihlah yang terbaik untuk Kemajuan masyarakat DKI Jakarta. (EPR)

Read More

Anak Sekolah Bertaruh Nyawa Untuk Bersekolah

ANAK SEKOLAH BERTARUH NYAWA UNTUK SEKOLAH

Padang Lawas,DNM

Pasca putusnya jembatan Desa Sabahotang Kecamatan Barumun akibat diterjang arus deras Sungai barumun beberapa hari lalu, tak menyurutkan semangat warga setempat beraktifitas. Tak terkecuali anak-anak sekolah yang harus rela dan siap bertaruh nyawa melewati arus deras sungai untuk bisa bersekolah. 

Mau tak mau dengan berbagai cara membuat pelajar terpaksa menyeberangi derasnya arus sungai.Sebagian anak-anak ada yang menyeberang tanpa bantuan orang lain. Membungkus baju dalam pleastik lalu berenang. Ada juga dipandu orang tua beriringan sambil berpegangan tangan untuk sampai ke seberang.

Begitu sebaliknya saat keluar masuk desa yang nyaris terisolir ini harus melawan arus deras sungai yang meluap.Kondisi ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan rambin sebagai satu-satunya akses menuju Desa Sabahotang ini putus akibat dihantam arus sungai. 

Meski sudah berkali-kali dilakukan normalisasi aliran sungai, curah hujan yang tinggi membuat air sungai cenderung meluap. Dan sudah pasti menghantam pondasi jembatan hingga hanyut terputus.Kalau menunggu perbaikan atau surut dulu air ini anak-anak tidak sekolah. Terpaksa kita antar ke seberang, ujar Muhammad Mulia Harahap, orang tua yang rela mengantarkan anaknya menimba ilmu menyeberangi sungai.

Memang, anak sekolah yang sudah berani menyeberangi sendirian sudah dipastikan basah. Tak jarang pula tas dan pakaian sekolah juga ikut basah. Namun mereka tak dapat menjamin keselamatan menantang arus untuk sampai selamat ke sekolah. 

Hanya saja, kebiasaan kondisi ini membuat anak-anak sekolah menjadi terbiasa menyeberangi sungai. Dan rata-rata anak-anak dari desa yang dipisahkan air ini dipastikan bisa berenang.Kalau takut ya takut lah, tapi mau gimana lagi, nggak ada jalan. Terpaksalah berenang, kata Ahmad Sukri Nasution salah seorang pelajar sumringah.

Tentu harapan masyarakat Desa Sabahotang secepatnya pemerintah dapat menanggulangi bencana alam ini. Dengan begitu, akses jalan lancar, pulang pergi sekolah tak khawatir, keluar masuk kebutuhan dan hasil pertanian warga kembali normal.

Sebelumnya, mengatasi itu, Pemkab Palas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung tanggap. Satu alat berat Dinas PU pun diterjunkan mengeruk dasar sungai sekaligus menormalisasikan aliran sungai.Sampai kini alat berat itu bekerja dan standby di sana, kata Plt Kaban BPBD Palas H M Hamka Harahap.

Berhubung curah hujan masih tinggi, dan arus sungai masih deras perbaikan atau penanggulangan belum bisa dilakukan. Namun dikabarkan, untuk perbaikan jembatan rambin Sabahotang itu, Pemkab telah menampung anggarannya tahun ini.(MS-red/mt)

Read More

SUPERSEMAR Antara Perintah Dan Kudeta

Kilas Balik Bung Karno

Supersemar Antara Perintah Dan Kudeta

Sejarah Republik Indonesia bisa saja tenggelam, namun belum tentu akan hilang dari ingatan para sejarawan maupun para pejuang yang sudah mengabdikan dirinya buat Bangsa Indonesia terutama dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemimpin Besar Revolusi, Ir. Soekarno pernah mengalami situasi Politik yang cukup berat pasca adanya Gerakan 30 September 1965 atau yang sering dikenal dengan G30/S PKI dan telah memakan korban, namun Bung Karno menyebut Gerakan tersebut merupakan Gerakan Satu Oktober (Gestok) sebab Kejadian Dini Hari tersebut sudah masuk pada tanggal 1 Oktober 1965.

Gerakan tersebut telah membuat situasi Politik Indonesia terguncang dan membuat perbedaan pendapat antara Presiden Soekarno dan Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto, Perbedaan Pendapat tersebut terfokus dalam menyelesaikan Situasi dan Krisis Nasional yang semakin hari terus Memuncak, dari segi ekonomi, Politik dan Keamanan, ditambah dengan Aksi para Mahasiwa dan Rakyat yang melakukan Demonstrasi di berbagai tempat.

Presiden Soekarno yang Juga Panglima Tertinggi Militer dianggap tidak dapat mengendalikan situasi Indonesia yang semakin terpuruk saat itu, sehingga pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan Sidang Paripurna Bersama Kabinet 100 Menteri untuk Mengambil Keputusan dan Jalan Keluar dari Krisis yang Melanda Indonesia.

Sang Proklamator tersebut masih berkeyakinan bahwa persoalan bangsa  Indonesia dapat diselesaikan, namun situasi Politik mendesaknya untuk segera mengambil Keputusan, agar persoalan tersebut diserahkan kepada Letjen Soeharto yang pada waktu itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, Dan Soeharto merasa Mampu untuk Mengatasi Masalah yang terjadi, sehingga Presiden Soekarno Menerbitkan Surat pada tanggal 11 Maret 1966, yang kita Kenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), dan Soeharto Langsung Menjalankan Tugasnya diantaranya membubarkan PKI.

Setelah Terbitnya Surat Perintah Tersebut, banyak Opini terbangun di masyarakat Indonesia, bahkan banyak pihak menduga bahwa Soekarno Bukan Presiden Republik Indonesia lagi, sehingga tampak terjadi dualisme kepemimpinan di Indonesia. Namun Bung Karno berupaya meyakinkan Semua pihak bahwa dia Masih Presiden, Namun Kekuasaan yang dipegangnya perlahan telah beralih kepada Soeharto.

Sampai saat ini Surat tersebut menjadi Kontroversi karena banyak pendapat dari berbagai pihak dan kalangan sejarahwan yang berbeda pandangan dan tanggapan tentang isi dari supersemar tersebut, karena sampai saat ini juga belum ditemukan Surat Asli yang telah dikeluarkan oleh Bung Karno di Istana Bogor tersebut. (EPR)

Read More

KILAS BALIK BUNG KARNO - Jangan Melecehkan Pancasila

JANGAN MELECEHKAN PANCASILA

Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno ternyata tidak habisnya untuk diperbincangkan sepanjang zaman karena pertama Bung Karno sebagai orang besar berlabel internasional setara dengan orang-orang terkenal yang juga Pemimpin Besar lainnya di Dunia seperti Mahatma Gandi, Jahwaral Nehru, Fidel Castro, Gamal Abdul Nasser, Mao Tje Tung dan lain-lain. Di atas mereka ada juga Thomas Jeferson, Abraham Lincoln, Lenis dan lain-lain.

Kedua ada karya besar Bung Karno yang tidak ada duanya di dunia yakni Pancasila. Karya besar filosofi Bung Karno ini menjadi idiologi negara dan Bangsa Indonesia, karena digali dari bumi sendiri, dari multi kultur Bangsa Indonesia.

Banyak orang Indonesia yang kurang paham tentang makna falsafah Pancasila, sehingga mereka kurang atau tidak menerima ideologi Pancasila sebagai pedoman hidup rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu tidak heran jika Sukmawati salah satu Puteri Proklamator Bung Karno mengadukan ke pihak berwajib kelompok in-toleransi karena dinilai telah melecehkan Pancasila berarti melecehkan karya besar Bung Karno, otomatis telah melecehkan Kultur Bangsa Indonesia. *(Yudhi Harsoyo)

Read More

KODE ETIK JURNALISTIK

 KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ)

 PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak

Memgingat negara Republik Indonesia adaslah negara berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, memtuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban duni berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.

BAB I

KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Pasal 1

Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada undang-undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengembang profesinya.

Pasal 2

Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 3

Waratawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balik fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensional.

Pasal 4

Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan.

BAB II

CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT

Pasal 5

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interprestasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Pasal 6

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7

Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghoramti asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

Pasal 8

wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak merugikan pihak korban.

BAB III

SUMBER BERITA

Wartawan Inonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar)dan selalu menyatakan identitas kepada sumber berita.

Pasal 10

Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap oemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau obyek berita.

Pasal 11

Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

Pasal 12

Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.

Pasal 13

Wartawan Indonesian harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.

Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

Pasal 14

Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan "off the record"

BAB IV

KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 15

wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI dalam melaksanakan profesinya.

Pasal 16

Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahawa penataan Kode etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.

Pasal 17

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.

Tidak satu pihakpun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.

*************

                                                                        KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ)

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

 

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

b. menghormati hak privasi;

c. tidak menyuap;

d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

 

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran 

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

 

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi  atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.

Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh

organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Read More

UU PERS NOMOR 40 TAHUN 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

          NOMOR 40 TAHUN 1999

        TENTANG

          PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapata sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat:

   1.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;

   2.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; 

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

   1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

   2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

   3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

   4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

   5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

   6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

   7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.

   8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

   9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

  10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

  11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

  12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

  13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

  14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. 

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN

PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

   1.  Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

   2.  Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

   1.  Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

   2.  Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

   3.  Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

   4.  Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. 

Pasal 5

   1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

   2. Pers wajib melayani Hak Jawab.

   3. Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III

WARTAWAN

Pasal 7

   1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.

   2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. 

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

   1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.

   2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. 

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamt dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

   1.  Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

   2.  Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

      a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

      b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

      c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

      d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

      e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

      f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

      g. mendata perusahaan pers;

   3. Anggota Dewan Pers terdiri dari:

      a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;

      b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;

      c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

   4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

   5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

   6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

   7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:

      a. organisasi pers;

      b. perusahaan pers;

      c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat. 

BAB VI

PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

   1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

   2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

      a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;

      b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. 

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

   1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

   2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

   3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). 

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

   1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

   2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. 

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

   1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

    2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

      Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Plt

Edy Sudibyo 

--------------------------

                     PENJELASAN ATAS 

                   UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

                      NOMOR 40 TAHUN 1999

                     TENTANG

                       PERS

I. UMUM

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat 2

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan indentitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat 1

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat 1

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;

b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;

c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat 2

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887).

Read More