Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

TGKA Tebar Dividen Rp275,54 Miliar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Emiten penjualan dan distribusi produk konsumsi nasional, PT Tigaraksa Satria Tbk (TGKA), menunjukkan ketahanan bisnis yang kuat di tengah dinamika pasar. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025, TGKA menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp275,54 miliar atau Rp300 per saham.

Selama tahun 2024, TGKA mencatat pendapatan konsolidasian sebesar Rp13,36 triliun, sedikit terkoreksi 5,96% dari Rp14,21 triliun pada 2023. "Meskipun ada koreksi pendapatan, kami tetap menjaga profitabilitas dan efisiensi operasional," ujar Syahrizal Sabir, Corporate Secretary TGKA, dalam Public Expose Tahunan di Jakarta, Senin (28/04/2025).

Menurut Syahrizal, Laba bersih tahun 2024 tercatat Rp402,42 miliar, turun 8,77% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dalam sisi neraca keuangan, Syahrizal mengungkapkan, TGKA mencatat pertumbuhan total aset sebesar 2,4% menjadi Rp4,67 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp4,56 triliun. Total ekuitas meningkat dari Rp2,20 triliun menjadi Rp2,31 triliun, mencerminkan fundamental perusahaan yang makin kuat.

Sementara itu, total liabilitas TGKA tercatat turun menjadi Rp2,35 triliun dari Rp2,36 triliun di tahun sebelumnya. Efisiensi liabilitas ini mempertegas komitmen TGKA dalam mengelola risiko keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Melalui kinerja keuangan yang solid ini, TGKA tetap optimistis menyongsong tahun 2025 dengan memperkuat distribusi produk konsumsi nasional, inovasi layanan digital, serta memperluas jaringan pemasaran di seluruh Indonesia.

"TGKA menegaskan komitmennya untuk terus menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, memperkuat kepercayaan investor, dan memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan," pungkasnya.

Reporter Lakalim Adalin 
Editor Arianto 




Share:

Dirjen Haji Hilman Latief: Petugas Bukan Untuk Ibadah Pribadi, Tapi Layani Jemaah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sebanyak 342 petugas haji dilepas ke Tanah Suci untuk bertugas melayani jemaah haji. Mereka akan ditempatkan di daerah kerja Madinah dan Bandara.

Pelepasan dilakukan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh Dirjen kepada perwakilan petugas. Selanjutnya, diiringi lagu Padamu Negeri, setiap petugas mencium bendera merah putih.

Kepada petugas haji, Hilman Latief menegaskan pesan Presiden RI H. Prabowo Subianto bahwa penyelenggaraan haji tahun ini harus lebih baik.

"Pesan Presiden yang disampaikan Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelenggara Haji bahwa penyelenggaraan haji harus terus membaik," tegas Hilman, Senin (28/04/2025).

"Kami menentukan bahwa Anda adalah peserta terbaik untuk petugas haji tahun ini. Andai kuota petugas haji tidak bertambah, maka Anda akan melayani 200 ribu lebih jemaah dibantu tenaga pendukung di Tanah Suci. Alhamdulilah, setelah berkomunikasi intensif dengan PemerintahArab Saudi, kuota petugas ditambah sesuai keinginan kita," ucap Hilman.

Pada apel pelepasan petugas haji, Hilman menyampaikan tiga pesan. 

Pertama, seluruh petugas harus berdedikasi melayani jemaah, bukan untuk memenuhi dahaga spiritual masing-masing.

"Karenanya, kepada para penanggungjawab atau pimpinan grup harus menjadi leader yang baik dan mendisiplinkan anggotanya," kata Hilman.

Kedua, lanjutnya, tetap menjaga kesehatan. Seluruh petugas harus dalam kondisi prima melayani jemaah dengan menjaga kesehatan masing-masing.

"Ketiga, menjaga nama baik Indonesia. Anda adalah duta bangsa yang akan dilihat dunia, Anda adalah representasi Kementerian/Lembaga, dan institusi masing-masing. Mereka berharap betul kepada bapak ibu semua agar menjalankan amanat dan tugas sebaik mungkin melayani jemaah," ucapnya.

Lembaga yang merekomendasikan anda, maka anda mewakili pemerintah, tidak membawa bendera masing-masing. Ini akan menjadi amal kebajikan bapak ibu semua.

Mengacu Rencana Perjalanan Haji Tahun 1446H/2025M, tanggal 2 Mei 2025 jemaah haji mulai diterbangkan ke Tanah Suci. Total kuota haji Indonesia tahun ini adalah 221.000 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

Tampak hadir pada apel pelepasan petugas haji, Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji (BPH), Teguh Dwi Nugroho, Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Faisal dan sejumlah pejabat Eselon II Kemenag dan BP Haji. (Ar)

Share:

Ekspor Alat Kesehatan Tembus USD 273 Juta, Kemenperin Genjot Industri Dalam Negeri


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Industri alat kesehatan adalah salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. Sektor ini dinilai memiliki potensi besar dalam memacu perekonomian nasional.

“Industri alat kesehatan merupakan salah satu sektor yang masuk kategori high demand. Kondisi ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan optimal, termasuk untuk mewujudkan kemandirian Indonesia di sektor industri alat kesehatan,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (27/4).

Melihat potensi industri alat kesehatan di Indonesia, berdasarkan data SIINas, saat ini sudah ada 393 perusahaan alat kesehatan yang terdaftar memproduksi beragam produk alat kesehatan, antara lain produk tempat tidur rumah sakit, alat suntik, tensimeter, elektromedik, ventilator dan lain sebagainya.

“Kami juga melihat perkembangan yang sangat bagus pada peningkatan transaksi produk alat kesehatan dalam negeri pada e-Katalog yang terus meningkat hingga mencapai 48 persen di tahun 2024. Selain itu, data ekspor alat kesehatan juga mengalami peningkatan sejak tahun 2019, di mana ekspor alat kesehatan pada tahun 2024 lebih dari USD273 juta,” ungkap Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin, Solehan.

Untuk memperkuat ekosistem industri alat kesehatan, Kemenperin telah melakukan kajian mengenai penguatan bahan baku melalui pembentukan Hub Bahan Baku Alat Kesehatan. Inisiatif ini bertujuan untuk menjembatani kebutuhan bahan baku dalam negeri dengan para produsen lokal, sehingga industri dalam negeri bisa lebih berdaya saing dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar secara nasional. 

“Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan serta kolaborasi yang erat dari seluruh pemangku kepentingan terkait, baik itu dari pemerintah, pelaku industri, maupun akademisi dalam membangun ekosistem hulu alat kesehatan yang kuat,” tutur Solehan.

Sebagai bagian dari alat kesehatan elektromedis, ultrasonografi (USG) memiliki banyak fungsi dalam bidang medis, mulai dari memantau perkembangan janin selama kehamilan hingga mendeteksi masalah pada organ tubuh. Sehingga saat ini keberadaan industri USG dalam negeri akan mendukung kemandirian alat kesehatan nasional.

“Dalam pengembangan sebuah produk, kami menyadari bahwa produk USG juga merupakan produk yang kompleks, memerlukan kolaborasi lintas disiplin, mulai dari elektronika, permesinan, kedokteran, software, precision engineering, hingga uji klinis dan sertifikasi medis. Serta tahapan pengembangan produk yang panjang mulai dari desain awal, prototipe, pengujian, produksi, distribusi, instalasi dan training terhadap tenaga kesehatan (user),” ujar Solehan.

Menurutnya, Kemenperin mengapresiasi industri dalam negeri seperti GE Healthcare yang telah berhasil menghadirkan produk USG secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa kemampuan industri nasional semakin siap naik kelas. “Ke depannya, kami akan terus mendorong agar industri dalam negeri mampu menguasai sejak dari tahap desain awal sebuah produk alat kesehatan,” jelas Solehan.

Di samping itu, Direktorat Jenderal ILMATE Kemenperin juga gencar mendorong penguatan industri komponen lokal, agar produk USG ini tidak hanya dirakit di Indonesia, tetapi benar-benar tumbuh dari ekosistem dalam negeri. “Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi digital dan manufaktur cerdas, agar kualitas dan efisiensi produksi dapat ditingkatkan. Pada akhirnya akan meningkatkan kemitraan dengan sektor riset dan pendidikan tinggi, agar inovasi terus mengalir dan tidak berhenti di satu generasi produk saja,” papar Solehan.

Kemenperin menyadari masih banyak tantangan yang dihadapi pelaku industri alat kesehatan dalam negeri, misalnya ketersediaan bahan baku lokal khususnya untuk bahan baku medical grade yang perlu terus ditingkatkan. Selanjutnya, skala produksi yang harus didorong agar kompetitif secara ekonomi, melalui perluasan pasar, baik domestik maupun ekspor, yang membutuhkan dukungan regulasi seperti insentif bagi industri dan promosi bersama. 

“Ketika kita berbicara soal alat kesehatan, kita tidak hanya bicara tentang produk industri. Kita sedang bicara tentang ketahanan nasional, tentang kemandirian bangsa, dan tentang kemampuan Indonesia untuk menjawab kebutuhan rakyatnya sendiri,” pungkas Solehan. (Ar)


Share:

Polres Jakpus Tetapkan Pengacara S sebagai Tersangka Kasus Senpi Ilegal


Duta Nusantara Merdeka |BISKOM | Jakarta - Kasus dugaan kepemilikan senjata api (senpi) tanpa izin oleh seorang pengacara berinisial S (31) tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Insiden ini bermula dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jum'at (25/04/2025).

"Tersangka S kedapatan membawa senpi tanpa izin setelah terlibat cekcok dengan sopir angkot berinisial M, usai tabrakan kecil. Peristiwa itu langsung ditangani di Pos Polisi Lapangan Banteng," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus saat konferensi pers di Mapolres Jakpus, Senin (28/04/2025).

Firdaus menjelaskan, saat proses mediasi berlangsung, sopir angkot M menginformasikan bahwa tersangka S membawa senjata api. Atas laporan tersebut, petugas segera melakukan pemeriksaan dan menemukan senjata api yang dibawa tanpa izin resmi.

"Tersangka S menguasai senjata api ini untuk pertahanan diri karena sudah beberapa kali mengalami serangan dari orang tak dikenal," ungkap Firdaus.

Dari hasil interogasi, S mengaku membawa senpi karena merasa trauma akibat pernah mengalami teror dari pihak tak dikenal. Namun demikian, alasan tersebut tetap tidak membenarkan kepemilikan senjata api ilegal di mata hukum.

Atas perbuatannya, S kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Penyidik menjerat S dengan pasal terkait kepemilikan senjata api tanpa izin, yang memiliki ancaman pidana berat.

Firdaus menegaskan bahwa kepemilikan senpi tanpa izin tetap merupakan pelanggaran hukum serius, meski alasan yang dikemukakan tersangka didasari rasa takut dan trauma.

"Kami tetap memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kepemilikan senpi harus memiliki izin resmi," tutup Firdaus.

Kasus ini menjadi perhatian publik luas, mengingat pentingnya penegakan hukum terkait kepemilikan senjata api untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Ramai di Medsos, Pengacara S Ditangkap Bawa Senpi Usai Kecelakaan Jakpus


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kasus dugaan kepemilikan senjata api (senpi) tanpa izin oleh seorang pengacara berinisial S (31) tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Insiden ini bermula dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jum'at (25/04/2025).

"Tersangka S kedapatan membawa senpi tanpa izin setelah terlibat cekcok dengan sopir angkot berinisial M, usai tabrakan kecil. Peristiwa itu langsung ditangani di Pos Polisi Lapangan Banteng," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus saat konferensi pers di Mapolres Jakpus, Senin (28/04/2025).

Firdaus menjelaskan, saat proses mediasi berlangsung, sopir angkot M menginformasikan bahwa tersangka S membawa senjata api. Atas laporan tersebut, petugas segera melakukan pemeriksaan dan menemukan senjata api yang dibawa tanpa izin resmi.

"Tersangka S menguasai senjata api ini untuk pertahanan diri karena sudah beberapa kali mengalami serangan dari orang tak dikenal," ungkap Firdaus.

Dari hasil interogasi, S mengaku membawa senpi karena merasa trauma akibat pernah mengalami teror dari pihak tak dikenal. Namun demikian, alasan tersebut tetap tidak membenarkan kepemilikan senjata api ilegal di mata hukum.

Atas perbuatannya, S kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Penyidik menjerat S dengan pasal terkait kepemilikan senjata api tanpa izin, yang memiliki ancaman pidana berat.

Firdaus menegaskan bahwa kepemilikan senpi tanpa izin tetap merupakan pelanggaran hukum serius, meski alasan yang dikemukakan tersangka didasari rasa takut dan trauma.

"Kami tetap memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kepemilikan senpi harus memiliki izin resmi," tutup Firdaus.

Kasus ini menjadi perhatian publik luas, mengingat pentingnya penegakan hukum terkait kepemilikan senjata api untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Astra Agro Cetak Laba Rp1,15 Triliun 2024, Optimalkan ESG dan Inklusivitas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), emiten terkemuka di industri perkebunan kelapa sawit, menorehkan kinerja positif sepanjang 2024. Hingga 31 Desember 2024, AALI membukukan laba bersih sebesar Rp1,15 triliun, tumbuh 8,5% dibandingkan capaian 2023 yang sebesar Rp1,06 triliun.

Dalam Public Expose yang digelar di Jakarta, Tingning Sukowignjo, Direktur Keuangan sekaligus Corporate Secretary AALI, mengungkapkan bahwa pendapatan perseroan mencapai Rp21,82 triliun, naik 5,16% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan laba AALI didorong oleh keberhasilan perseroan dalam mengendalikan beban pokok pendapatan, yang hanya meningkat 2,78% (year-on-year), sehingga laba bruto tumbuh signifikan 20,58% menjadi Rp3,34 triliun.

“Strategi kami fokus pada efisiensi biaya operasional, optimalisasi aset, dan inovasi proses produksi. Ini adalah bagian dari komitmen kami terhadap continuous improvement,” ungkap Tingning.

Laba sebelum pajak tercatat Rp1,7 triliun, tumbuh 13,33% dibandingkan 2023. Sementara itu, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat Rp1,15 triliun.

Per 31 Desember 2024, total ekuitas AALI meningkat 2,79% menjadi Rp23,2 triliun. Di sisi lain, liabilitas berhasil ditekan 10,99% menjadi Rp5,59 triliun, memperlihatkan fundamental keuangan yang kuat.

Total aset AALI tercatat sebesar Rp28,79 triliun, sedangkan kas dan setara kas melonjak 55% menjadi Rp3,24 triliun berkat lonjakan arus kas operasi sebesar Rp3,38 triliun.

“Kesehatan neraca ini menjadi fondasi kuat bagi pengembangan bisnis berkelanjutan kami di masa depan,” ujar Tingning.

Kinerja impresif AALI juga didukung komitmennya terhadap keberagaman dan inklusivitas. AALI membentuk Komite Diversity & Inclusion (D&I) yang berfokus pada pengawasan operasional berbasis prinsip kesetaraan.

Disisi lain, Perseroan secara aktif mengadakan pelatihan internal, membangun lingkungan kerja aman dan nyaman, serta memastikan pengawasan ketat terhadap tindakan diskriminasi maupun pelecehan.

"Lingkungan kerja yang inklusif menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan," tegasnya.

AALI juga menunjukkan kepemimpinan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Program Sustainability Aspiration 2030 menjadi acuan dalam tiga pilar utama:

- People: Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat.

- Portfolio: Mengembangkan bisnis berkelanjutan dan ramah lingkungan.

- Public Contribution: Memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Inisiatif termasuk pertanian berkelanjutan, pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, pengembangan energi terbarukan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Menghadapi 2025, AALI tetap optimistis mampu menjaga pertumbuhan berkelanjutan meski di tengah dinamika industri perkebunan sawit global.

“Kami berkomitmen menjaga kinerja keuangan sehat dan memperkuat praktik bisnis berkelanjutan, sekaligus terus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham,” pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 





Share:

Silahturahmi Erat, Alumni Kuat: IKA UB Satukan Semangat di Halal Bihalal 2025


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam semangat mempererat persaudaraan di Hari yang Fitri, Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB) sukses menyelenggarakan Halal Bihalal 2025 bertema “Silahturahmi Erat, Alumni Kuat” di Gedung Serbaguna GBK Senayan, Jakarta, Sabtu (26/04/2025).

Acara ini menjadi momentum spesial yang menyatukan ratusan alumni dari berbagai angkatan dan fakultas dalam suasana penuh kehangatan, kekeluargaan, dan optimisme membangun komunitas alumni yang lebih kuat.

Dalam sambutannya, Ir. Mohammad Zainal Fatah, Ketua Umum IKA UB, menegaskan bahwa kekuatan alumni terletak pada eratnya jaringan dan persaudaraan di antara sesama.

"Silahturahmi erat adalah kunci membangun alumni kuat. Jaringan alumni yang solid memungkinkan kita bersama-sama berkontribusi nyata bagi Universitas Brawijaya dan masyarakat luas," tegasnya.

Beliau juga mengajak seluruh alumni untuk berpartisipasi aktif dalam program-program strategis, termasuk mendukung pengembangan dana abadi UB sebagai fondasi keberlanjutan almamater.

Sementara itu, Dilan Sawalius Batuparan, SH., MM, Sekretaris Jenderal IKA UB, menambahkan bahwa Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia dengan penerimaan mahasiswa baru mencapai 14.000–15.000 orang setiap tahun.

"Saat ini, sekitar 40% mahasiswa baru UB berasal dari Jabodetabek. Ini menunjukkan betapa besarnya minat terhadap UB, dan memperkuat alasan pentingnya membangun komunitas alumni yang aktif dan kuat," jelas Dilan.

Dilan juga menjelaskan bahwa IKA UB memiliki tiga agenda besar tahunan yang menjadi tradisi: Halal Bihalal setelah Idulfitri, Temu Alumni dalam rangkaian Dies Natalis akhir tahun, dan Charity Golf Tournament untuk menghimpun dana abadi UB.

"Melalui acara seperti Halal Bihalal ini, kami berharap alumni bisa saling bertemu, berinteraksi, dan membangun sinergi baru yang bermanfaat untuk almamater maupun untuk bangsa," tambahnya.

Acara Halal Bihalal 2025 ini tidak sekadar menjadi ajang temu kangen, melainkan langkah nyata memperkuat kolaborasi antaralumni lintas profesi dan generasi.

IKA UB optimistis bahwa dengan mempererat jaringan alumni, akan tercipta kekuatan kolektif yang mampu menghadirkan berbagai kontribusi inovatif untuk pengembangan Universitas Brawijaya sekaligus memberi manfaat luas bagi masyarakat Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Lions Clubs Indonesia Hadirkan Pameran Lintas Budaya Indonesia–Jepang 2025


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sebuah momentum bersejarah dalam dunia seni dan budaya terwujud melalui Pameran Lukisan Dua Negeri Indonesia–Jepang yang akan digelar di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, mulai 26 hingga 30 April 2025. Pameran ini menjadi ruang bertemunya karya-karya seniman dari dua bangsa besar, Indonesia dan Jepang, dalam satu harmoni warna dan makna.

Lebih dari 50 lukisan dipamerkan, hasil kreasi 31 pelukis yang berasal dari berbagai usia, mulai dari anak-anak berumur 8 tahun hingga seniman berusia lebih dari 70 tahun. Ragam teknik seperti akrilik, cat minyak, cat air, hingga mix media dipertunjukkan, menunjukkan keberagaman pendekatan artistik dalam mengungkapkan ekspresi budaya masing-masing.

Dalam sambutannya, Dr. Restu Gunawan, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI, menegaskan bahwa kebudayaan adalah bagian tak terpisahkan dari keseharian manusia.

"Dari bangun tidur hingga tidur lagi, semuanya adalah aktivitas kebudayaan. Apa yang kita lakukan sehari-hari, mulai dari menyiapkan sarapan untuk keluarga hingga mendongengkan anak sebelum tidur, merupakan wujud nyata keberlangsungan budaya," ujarnya di Jakarta, Sabtu (26/04/2025)

Ia mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti rangkaian kegiatan budaya ini, termasuk talkshow dan seminar yang digelar sebelumnya, sebagai bagian dari gerakan membangkitkan kesadaran budaya nasional.

Semangat kolaboratif ini juga diapresiasi oleh H.E. Masaki Yasushi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, yang hadir langsung dalam acara pembukaan.

"Kegiatan ini memperkuat persahabatan dan saling pengertian antara rakyat Jepang dan Indonesia. Seni adalah bahasa universal yang menyatukan kita semua," ujarnya.

Sementara itu, Marissa, Ketua Panitia Pameran, mengungkapkan bahwa ide pameran ini bermula dari keinginan mempertemukan pelukis dari Lions Clubs Indonesia dengan komunitas seni Jepang. Dari pengalaman pertukaran budaya sebelumnya, muncul gagasan memperluas ruang kolaborasi melalui pameran lukisan.

"Kami ingin menghadirkan pameran yang bukan hanya memamerkan karya seni, tetapi juga mempererat hubungan budaya Indonesia dan Jepang melalui dialog visual," jelas Marissa.

Melalui kerja keras selama beberapa bulan, akhirnya lebih dari 50 karya lukisan berhasil dikurasi dan dipamerkan. Proses ini juga melibatkan pelukis dari berbagai latar belakang, dari pelajar hingga profesional, yang bersemangat menyampaikan kisah dan nilai budaya lewat kanvas.

Pameran ini diharapkan menjadi tradisi tahunan yang memperkuat pertukaran budaya Indonesia–Jepang. Marissa menyampaikan bahwa ke depan pihaknya bercita-cita memperluas kolaborasi, tidak hanya dalam seni rupa, tetapi juga dalam bidang musik, tari, dan literasi budaya.

"Kami percaya seni bisa menjadi jembatan emas menuju dunia yang lebih damai dan harmonis," pungkas Marissa.

Pameran Lukisan Dua Negeri terbuka untuk umum setiap hari pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Masyarakat luas diajak hadir untuk menikmati karya-karya penuh makna, merayakan keragaman, dan memperkuat rasa saling pengertian antarbangsa melalui seni dan budaya.

Selain pameran lukisan, pengunjung juga disuguhi berbagai pertunjukan budaya yang memperkaya pengalaman, antara lain: Tari Saman dari Aceh, Pertunjukan Taiko (bedug Jepang), Karawitan Tradisional, Kaligrafi Jepang, Lomba Melukis Anak-anak, Cosplay bertema budaya Indonesia–Jepang, Workshop Furoshiki (seni membungkus ala Jepang) dan Dance Performance.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Paus Fransiskus Berpulang, Vox Poin Indonesia dan PITI Sampaikan Belasungkawa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ketua Umum Vox Poin Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati dan Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) H. Serian Wijatno turut menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Bapa Suci Paus Fransiskus pada Senin (21/4/2025) lalu. Pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan itu meninggal pada usia 88 tahun.

Yohanes Handojo Budhisedjati mengungkapkan, Vox Poin Indonesia sebagai salah satu organisasi Katolik di Indonesia mengucapkan belasungkawa atas berpulanngnya Bapa Suci Paus Fransiskus yang telah dipanggil Tuhan. 

“Kami sangat berduka dan kehilangan tokoh panutan. Terutama Vox Poin Indonesia dalam menjalankan misinya di Indonesia selalu mencontoh segala tindakan dari Bapa Paus Fransiskus. Dimana kami selalu berpijak pada ajaran-ajaran Yesus melalui Bapa Suci. Semoga Bapa Suci telah bersama para kudus di surga dan bersama di sisi kanan Allah Bapa,” tutur Yohanes Handojo Budhisedjati yang juga menjabat Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (26/4/2025). 

Di tempat terpisah, Ketum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) H. Serian Wijatno turut menyampaikan duka atas berpulangnya Paus Fransiskus. "Dengan hati yang penuh duka cita, saya ingin menyampaikan rasa bangga dan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus, tokoh perdamaian dunia yang telah meninggalkan jejak kebaikan dan kasih sayang bagi umat manusia,” ujar Serian dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu (26/4/2025).  

Serian menuturkan, dirinya teringat saat-saat berharga ketika Menteri Agama Nasaruddin menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam dengan mencium kening Paus Fransiskus sebagai pertanda kasih sayang dan penghormatan ketika menerima kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia belum lama ini. 

“Saya berada di sebelah Menteri Agama, menyaksikan momen bersejarah ini dengan penuh haru dan kagum. Beliau telah menunjukkan kepemimpinan yang inspiratif dan komitmen yang kuat dalam mempromosikan dialog antaragama dan membangun jembatan antara komunitas-komunitas yang berbeda,” ungkap Serian yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar FORMAS. 

Serian mengaku beruntung dapat menyaksikan langsung kepemimpinan dan kepribadian Paus Fransiskus yang luar biasa saat berkunjung ke Jakarta, Indonesia. “Beliau telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat manusia. Semoga Paus Fransiskus diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita semua dapat meneladani semangat perdamaian dan kasih sayang yang beliau ajarkan,” tutup Serian. 

Di Vatikan, ribuan orang masih memadati Basilika Santo Petrus untuk melayat dan mendoakan Paus Fransiskus. Sementara itu Presiden RI Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus, di Vatikan. 

Bersama Jokowi, Presiden Prabowo Subianto mengutus Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan mantan menteri Ignatius Jonan untuk mewakili Presiden Prabowo menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. (Ar)


Share:

Kasus Penganiayaan Anak Dilaporkan Sejak Desember 2024, Polres Bogor Terkesan Kalah terhadap Preman


Duta Nusantara Merdeka | Bogor 
Empat orang anak mengalami penganiayaan berat oleh puluhan preman berbadan gempal, bernama Mus dkk, pada 16 Desember 2024 lalu, di Kampung Ciburial Citra, Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa mengenaskan yang dialami oleh Rusandi (17 tahun) dan 3 rekannya itu telah dilaporkan ke Polres Bogor kesesokan harinya, 17 Desember 2024.

Na’as, kasus yang ditangani oleh penyidik bernama Andri tersebut terkesan diabaikan alias tidak diproses sebagaimana mestinya. Bahkan, hingga kini keluarga korban sebagai pelapor belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sekali pun. Mungkin polisi Bogor takut terhadap para preman tersebut.

"Sudah empat bulan sejak dilaporkan kasus ini, tapi belum diproses sama sekali oleh Polres Bogor. Para pelaku penganiayaan masih berkeliaran di luar, belum ditangkap. Bahkan kami belum mendapatkan sekali pun SP2HP atas kasus ini," ungkap nenek korban, Tiur Simamora (73 tahun) kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, Jumat, 25 April 2025.

Kasus penganiayaan bermula dari adanya dugaan peristiwa kenakalan remaja, yakni Rusandi dan ketiga kawannya dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita sebaya mereka. Menurut cerita Nenek Simamora, keempat cucunya itu diajak oleh seorang wanita ke sebuah rumah kosong.

Di tempat itu, cewek yang kita inisialkan saja sebagai Bunga ini mengajak keempatnya meminum ciu (sejenis minuman alkohol) yang sudah disediakan sebelumnya oleh Bunga. Kejadian selanjutnya, diduga terjadi pelecehan seksual terhadap Bunga oleh keempat anak lelaki tersebut.

Kejadian ini memicu kemarahan orang tua dan keluarga besar si Bunga, yang akhirnya mendatangi keempat anak itu dan menganiaya mereka secara brutal dan beramai-ramai. Atas peristiwa tersebut, kedua belah pihak, orang tua Bunga dan orang tua Rusandi saling membuat laporan polisi ke Polres Bogor.

Semestinya, kedua laporan polisi dari kedua pihak diproses hukum secara profesional. Namun faktanya, laporan orang tua Bunga diproses dengan cepat, keempat anak-anak itu langsung ditangkap dan ditahan, sudah hampir 4 bulan.

Menaggapi kasus tersebut, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, mengatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan proses hukum yang dijalani keempat anak tersebut. Tetapi dia sangat menyesalkan, Polres Bogor tidak memproses hukum laporan penganiayaan berat yang dialami dan telah dilaporkan oleh para korban penganiayaan.

"Jika persitiwa pelecehan itu benar adanya, maka keempat anak-anak itu harus diproses hukum sebagaimana mestinya. Namun, adalah wajib bagi aparat penegak hukum untuk belaku sama terhadap laporan Rusandi cs atas penganiayaan berat yang mereka alami. Jangan timpang, laporan sebelah saja yang diproses, polisi harus netral, harus berlaku adil, tidak boleh hanya menjadi polisi bagi satu pihak saja, sementara menjadi penonton untuk pihak sebelahnya lagi," ujar Wilson Lalengke.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu juga menyesalkan proses penahanan atas keempat anak itu yang sudah ditahan begitu lama tapi belum dilimpahkan ke Kejaksaan. Menurut informasi, Kejari Bogor menolak mem-P21-kan kasus ini karena tidak cukup bukti atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak-anak itu.

"Jika informasi itu benar, ini merupakan kegagalan Polres Bogor dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang baik dan benar. Mereka bekerja sekenanya saja, bahkan cenderung sesuka hati saja, tanpa memperdulikan nasib anak-anak itu. Mereka akhirnya tidak bisa ke sekolah dalam waktu yang sudah cukup lama," sesal mantan guru PPKN di beberapa sekolah menengah di Riau ini.

Dalam pengaduannya, Nenek Simamora berharap bantuan dan dukungan organisasi PPWI dalam memperjuangkan keadilan bagi keempat cucunya. Pasalnya, dalam proses penanganan kasus ini pihak Polres Bogor bersama keluarga Bunga memeras keempat anak tersebut untuk membayar ratusan juga rupiah jika mereka mau dilepaskan.

"Tolonglah kami Pak, dari manalah kami dapat uang sebanyak itu, makan pun kami hanya bisa makan ubi, apa tidak kasihan kami orang kecil ini. Pihak Polres dan keluarga si cewek mendesak kami membayar 200 juta agar anak-anak kami bisa dilepaskan," kata Tiur Simamora memelas sembari menambahkan bahwa dalam peristiwa itu, si cewek yang mengajak anak-anak itu minum ciu yang sudah dibelinya terlebih dahulu.

Ketika dikonfirmasi, penyidik Polres Bogor, Andri, mengatakan bahwa pihaknya sedang memproses laporan para korban penganiayaan itu. "Sedang saya proses ya bapak. Terima kasih sebelumnya," tulis Andri melalui WA ke Ketum PPWI Wilson Lalengke.

Ketika dipertanyakan kemampunan Polres Bogor menangani kasus penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHPidana tersebut, Andri tidak memberikan jawaban sepatah kata pun. Juga ketika ditanyakan kenapa mesti dibiarkan para preman menganiaya anak-anak secara beramai-ramai, polisi ini diam seribu bahasa.

Wilson Lalengke yang dikenal luas sangat getol membela warga terzolimi di berbagai tempat itu mengharapkan agar Kapolres Bogor memberikan atensi serius atas kasus tersebut. Tokoh pers nasional itu bahkan meminta Kapolda dan Kapolri mengevaluasi secara terus-menerus anggotanya yang tidak mampu bekerja, agar segera diberhentikan saja.

"Rakyat sudah lelah menjadi sapi perah membayar kebutuhan hidup para polisi tapi mereka tidak bekerja untuk rakyat. Semestinya anggota polisi yang tidak bisa bekerja secara professional, segera dibina atau dibinasakan alias diberhentikan saja," tegas Wilson Lalengke. (APL/Red)

Share:

Rotasi Hakim Jadi Strategi MA Tekan Kolusi dan Perkuat Penegakan Hukum


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang kian kompleks, tuntutan terhadap integritas hakim, aparatur peradilan, dan penegakan hukum yang adil semakin mengemuka. Publik menaruh harapan besar agar lembaga peradilan mampu menjadi benteng terakhir keadilan yang tak tergoyahkan.

Namun, fakta di lapangan terkadang berkata lain. Munculnya sejumlah kasus yang menodai nama baik lembaga peradilan, khususnya di kota besar seperti Jakarta, telah menimbulkan keresahan masyarakat. Penegakan hukum yang seharusnya menjadi solusi, justru menjadi sumber polemik. Hal ini menunjukkan pentingnya pembenahan menyeluruh, baik secara struktural maupun moral.

Menurut pengamat hukum, upaya menjaga marwah lembaga peradilan harus dimulai dari kesadaran individu. “Aparatur peradilan bukan hanya sekadar profesi, tapi panggilan hidup. Mereka sudah bersumpah di bawah kitab suci untuk menegakkan hukum yang berkeadilan,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung (MA) memiliki peran strategis dalam mengawasi dan membina seluruh aparaturnya. Salah satu langkah penting adalah melakukan rotasi hakim secara periodik. Rotasi ini bukan semata soal penyegaran, tetapi juga memotong akses terhadap praktik kolusi yang bisa menggerogoti integritas hakim dan lembaga peradilan secara umum.

Tak hanya rotasi, pembinaan mental dan peningkatan kapasitas secara berkala juga menjadi kebutuhan mendesak. Mengingat tantangan aparatur peradilan kini tidak hanya berkaitan dengan teknis hukum, tetapi juga godaan hedonisme, tekanan eksternal, hingga intervensi ekonomi-politik.

Di sisi lain, sistem peradilan juga dituntut untuk membangun kultur kolektif yang kuat. Tidak cukup hanya satu-dua hakim yang berintegritas; seluruh jajaran mulai dari hakim, panitera, hingga staf administratif perlu berada dalam satu irama: menegakkan keadilan.

Komitmen integritas harus dibentuk dalam sistem, bukan hanya slogan. Salah satunya melalui digitalisasi proses peradilan, evaluasi berkelanjutan, dan pelatihan integritas. Karena tantangan ke depan semakin canggih, dan penyimpangan hukum bisa terjadi dalam bentuk yang makin tersembunyi.

Kebijakan MA untuk terus melakukan pengawasan internal, membangun sistem rotasi hakim, serta memperkuat pembinaan SDM aparatur peradilan patut diapresiasi. Apalagi, reformasi lembaga peradilan bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga membangun kepercayaan publik.

“Ketika masyarakat tidak percaya pada pengadilan, maka kita sedang membangun kehancuran secara diam-diam. Itulah mengapa, pembinaan integritas bukan pilihan, melainkan keharusan,” jelas seorang pakar etik hukum.

Lebih lanjut, keadilan tidak boleh hanya menjadi narasi indah dalam buku hukum. Ia harus hadir nyata di ruang-ruang sidang, dalam setiap keputusan hakim, dan dalam setiap perlakuan terhadap pencari keadilan. Aparatur peradilan wajib menjadi cermin keadilan itu sendiri.

Reformasi sistem peradilan juga harus didorong oleh keterlibatan publik. Masyarakat berhak mengawasi proses peradilan dan mengkritisi jika terjadi penyimpangan. Di sisi lain, publik juga perlu diedukasi agar memahami mekanisme hukum secara proporsional.

Dengan kolaborasi antara MA, DPR, lembaga pengawasan, serta masyarakat sipil, supremasi hukum yang adil dan bersih bukan hal yang mustahil. Tentu, perjalanan panjang ini hanya bisa dicapai jika integritas hakim dan aparatur peradilan menjadi fondasi utama.

Ke depan, penegakan hukum yang berkeadilan harus menjadi arah bersama. Bukan hanya semboyan institusional, tetapi menjadi bagian dari identitas bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang hukum dan keadilannya berdiri tegak.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto


Share:

Masjid Istiqlal Luncurkan Program Peduli Thalassemia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI), Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia (STFI), dan Yayasan Thalassemia Indonesia (YTI) menggelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Program Peduli Thalassemia di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (25/04/2025).

Dalam penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, turut hadir Dr. Apt. Adang Firmansyah, M.Si., dari STFI dan Oktariono Hendratama dari YTI. Acara ini juga dihadiri perwakilan dari ketiga lembaga, tokoh masyarakat, serta para penyandang thalassemia.

Peluncuran ini menandai dimulainya tahap awal skrining genetik dan edukasi thalassemia kepada 3.000 pelajar dan masyarakat umum sebagai langkah konkret pencegahan dan pengendalian.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 13.000 kasus thalassemia, dengan konsentrasi tinggi di Jawa Barat, khususnya Bandung. Thalassemia adalah penyakit genetik kronis yang membutuhkan penanganan jangka panjang dan berdampak besar terhadap kualitas hidup penderitanya dan beban ekonomi negara.

Melalui program ini, semua pihak berkomitmen untuk menghadirkan solusi jangka panjang berbasis edukasi, teknologi kesehatan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam sambutannya, Prof. Nasaruddin Umar menekankan pentingnya peran masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat peradaban yang mengedepankan kepedulian sosial dan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Masjid harus menjadi bagian dari solusi. Program ini adalah upaya kolektif membangun masa depan generasi muda yang lebih sehat dan berkualitas,” ungkap beliau.

Lima Fokus Strategis Program Peduli Thalassemia

Program ini menjadi tonggak sinergi lintas sektor dengan lima fokus utama:

1. Edukasi & Sosialisasi Publik: Menumbuhkan kesadaran tentang thalassemia dan pencegahannya di wilayah berisiko tinggi.

2. Skrining Genetik Dini: Menyasar remaja dan pasangan usia subur dengan riwayat thalassemia.

3. Konseling Genetik: Membantu perencanaan keluarga secara etis dan ilmiah.

4. Riset & Terapi Herbal: Mengembangkan terapi berbasis penelitian, termasuk penggunaan Braz 131.

5. Mobilisasi Pembiayaan: Melibatkan CSR perusahaan dan donasi masyarakat untuk keberlanjutan program.

PKS Implementatif dan Pendekatan Halal Inovatif

Sebagai turunan teknis dari MoU, ditandatangani pula Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara: Istiqlal Halal Center (IHC), Thalassemia Research Center – STFI dan Perhimpunan Orang Tua Thalassemia Indonesia (POPTI).

Direktur IHC, H. Nur Khayin Muhdlor, Lc., M.E., menegaskan bahwa kesehatan harus menyatu dengan prinsip halal dan tayyib, terutama dalam penggunaan produk herbal seperti Braz 131.

“Program ini bukan sekadar medis, tapi gerakan kemanusiaan yang menyatukan iman, ilmu, dan aksi sosial dalam ekosistem halal yang berdaya guna,” jelasnya.

Kolaborasi CSR dan Keterlibatan Dunia Usaha

Program ini telah mendapat dukungan dari PT Pos Indonesia dan JNE melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang membiayai skrining dan edukasi publik.

IHC dan YTI mengajak institusi pendidikan, pelaku usaha, hingga masyarakat umum untuk turut berkontribusi dalam menciptakan generasi sehat bebas thalassemia.

“Kami percaya Indonesia sehat hanya bisa diwujudkan dengan partisipasi semua pihak. Ayo bergabung!” ajak Nur Khayin.

Acara ditutup dengan peluncuran simbolis program skrining, penandatanganan nota kesepahaman di hadapan Menteri Agama RI, dan makan siang bersama di ruang VVIP Masjid Istiqlal.

Semangat kolaboratif, nilai-nilai keislaman, dan pendekatan ilmiah berpadu dalam gerakan ini, menjadikan Program Peduli Thalassemia sebagai model sinergi sosial-inovatif yang layak direplikasi di seluruh Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Brigjen TNI Sugiyono Hadiri Jambore Karhutla Riau 2025


Duta Nusantara Merdeka | Siak  
Komitmen dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali ditegaskan melalui Jambore Karhutla Provinsi Riau Tahun 2025 yang dibuka secara resmi di Taman Raya Hutan Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat (25/4).

Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan dihadiri lebih dari 1.000 peserta dari unsur TNI-Polri, pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga terkait.

Turut hadir pula Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono, yang menyatakan bahwa kegiatan ini sangat strategis dalam membangun kesadaran kolektif dan kesiapsiagaan terpadu antarinstansi.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla yang nyata di Provinsi Riau,” ujar Brigjen Sugiyono.

Dalam amanatnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau atas penyelenggaraan jambore yang dinilai sebagai wujud nyata kolaborasi penanggulangan karhutla. Ia juga mengingatkan bahwa Riau berada di peringkat ke-8 nasional dalam jumlah kasus karhutla, sehingga penanganan harus lebih serius, terstruktur, dan kolaboratif.

“Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian alam. Penanggulangan karhutla tak bisa dilakukan sendiri, butuh kekompakan semua pihak,” tegasnya.

Jambore Karhutla 2025 ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas personel dalam mencegah karhutla, memperkuat jejaring kerja, serta menyebarkan semangat pelestarian lingkungan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon, penyerahan piagam penghargaan, serta tarian daerah yang menggambarkan semangat kebersamaan dalam menjaga bumi.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu, Dankorbrimob Polri Komjen Imam, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Kajati Riau Akmal Abbas, Danlanud Marsma Feri Yunaldi, dan jajaran pejabat penting lainnya.

Jambore berlangsung dalam keadaan aman dan tertib, mencerminkan semangat solidaritas nasional dalam menjaga lingkungan hidup.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Operasi KRYD Korpolairud 2025 Ungkap Praktik Fishing Ilegal di 6 Provinsi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri kembali menunjukkan komitmen tegasnya dalam menjaga sumber daya laut Indonesia. Dalam operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang berlangsung selama 60 hari, sejak 24 Februari hingga 24 Maret 2025, Korpolairud berhasil mengungkap 72 kasus tindak pidana destructive fishing di berbagai wilayah perairan nasional.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (25/4), Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri, Brigjen Pol. Idil Tabransyah, S.H., M.M., menyebut bahwa total 101 tersangka telah diamankan dalam operasi yang juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp49 miliar.

Destructive fishing atau penangkapan ikan secara merusak masih menjadi masalah akut yang mengancam keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Praktik seperti penggunaan bom ikan, alat setrum listrik, bahan kimia, dan alat tangkap terlarang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menyebabkan kerusakan parah pada terumbu karang, habitat laut, dan mengganggu regenerasi populasi ikan.

“Penindakan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga langkah strategis menjaga ekosistem laut Indonesia yang sangat kaya akan biodiversitas,” ujar Brigjen Idil Tabransyah. “Kita ingin membangun efek jera agar praktik ini tidak terulang kembali.”

Operasi KRYD melibatkan 6 Ditpolairud Polda prioritas yaitu Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, serta 29 Ditpolairud Polda imbangan di berbagai daerah. Lebih dari 45 kapal patroli laut dikerahkan untuk menyisir wilayah perairan yang rawan praktik illegal fishing.

Dalam operasi tersebut, aparat berhasil mengamankan ratusan barang bukti, mulai dari detonator, pupuk amonium nitrat, alat selam, kapal nelayan, hingga ribuan kilogram ikan hasil tangkapan ilegal.

Keberhasilan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program ekonomi biru yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita ke-2, yaitu membangun kebijakan ekonomi yang selaras dengan pelestarian alam.

“Kami berupaya hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga mitra masyarakat dalam menjaga laut sebagai warisan anak cucu bangsa,” tegas Brigjen Idil. Menurutnya, laut Indonesia menyimpan potensi besar sebagai sumber pangan, energi, dan ekonomi jika dikelola secara berkelanjutan.

Para pelaku destructive fishing dijerat dengan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 serta Pasal 84 jo Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ancaman hukumannya tidak main-main: maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup, serta denda hingga Rp10 miliar.

Penegakan hukum ini diharapkan menjadi sinyal tegas bagi para pelaku agar menghentikan eksploitasi laut secara ilegal dan destruktif. “Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan dan kekayaan laut Indonesia,” lanjutnya.

Operasi ini tidak hanya bersifat represif, tapi juga mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat nelayan terus dilakukan agar mereka beralih pada praktik perikanan berkelanjutan.

“Kami ingin menciptakan pemahaman bahwa melindungi laut sama pentingnya dengan memanfaatkannya. Ini bukan sekadar operasi, tapi gerakan bersama menyelamatkan laut kita,” pungkasnya.

Dengan keberhasilan operasi KRYD ini, Korpolairud menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga laut Indonesia dari kerusakan. Laut yang bersih dan bebas dari destructive fishing adalah syarat mutlak untuk menciptakan ekonomi biru yang tangguh dan berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

FGD KEIND: Tantangan & Solusi Kecerdasan Buatan di Dunia Keuangan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka menyambut The Asian Banker Summit 2025,  Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) bekerja sama dengan The Asian Banker menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “AI untuk Ekonomi Digital Masa Depan: Peluang dan Tantangan dalam Perbankan, Fintech, dan Perdagangan”. Acara ini menjadi bagian penting dari Roadshow to The Asian Banker Summit 2025, yang akan berlangsung di Jakarta pada 21–22 Mei mendatang.

FGD yang digelar di Gedung DPR RI Jakarta, Jum'at (25/04/2025) ini menyoroti berbagai peluang penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam transformasi ekonomi digital Indonesia. Berbagai tokoh penting dari legislatif, dunia usaha, perbankan, hingga pelaku UMKM turut memberikan pandangan dan strategi menghadapi era digital yang semakin disruptif.

Ketua Umum KEIND, Afda Rizal Armashita, menekankan pentingnya kecerdasan buatan sebagai akselerator efisiensi dan daya saing. Namun ia juga mengingatkan perlunya regulasi untuk memastikan keadilan dan perlindungan konsumen.

“Kami mendukung kemajuan teknologi, tetapi konsumen tidak boleh menjadi korban. Persaingan harus adil, dan semua pelaku usaha perlu mendapat ruang yang setara,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan anti-monopoli dan perlindungan konsumen, terutama di tengah arus transformasi digital yang mengubah lanskap interaksi antara produsen dan konsumen.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulistio, menyampaikan pentingnya mendorong digitalisasi UMKM dan penguatan ekonomi berbasis desa. Ia menilai, Indonesia memiliki kekayaan komoditi lokal seperti kopi dan teh yang dapat dikembangkan menjadi aset digital melalui teknologi seperti NFT dan blockchain.

“Kita harus membangun ekonomi dari desa. Potensi desa luar biasa. Komoditas lokal bisa menjadi fondasi ekonomi digital baru,” ujar Adisatrya.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun regulasi inklusif yang mendorong pemerataan akses teknologi, termasuk bagi UMKM dan masyarakat desa.

Senada, Wakil Ketua KEIND Bidang Logistik dan Rantai Pasok, Juliana Sophfia Damu, menyampaikan bahwa transformasi digital sudah menjadi bagian dari keseharian para pelaku usaha. Ia menilai bahwa edukasi publik menjadi kunci dalam mengoptimalkan peluang ekonomi digital.

“Masyarakat harus disiapkan untuk menghadapi era tanpa uang tunai. Edukasi digital finance harus menyentuh seluruh lapisan penduduk,” katanya.

Juliana juga menekankan pentingnya pemahaman tentang dunia maya sebagai ruang baru transaksi dan pertukaran nilai yang akan mendominasi ekonomi masa depan.

Sementara itu, Presiden Direktur The Asian Banker, Foo Boon Ping, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta ekonomi digital Asia. Dengan populasi besar dan pertumbuhan teknologi yang pesat, Indonesia menjadi laboratorium ideal untuk menguji inovasi di sektor keuangan dan perdagangan digital.

“Indonesia adalah pasar dengan potensi besar. Dukungan regulasi dan keterbukaan terhadap inovasi akan menentukan daya saingnya di tingkat global,” ujar Foo.

Ia juga menyampaikan bahwa The Asian Banker Summit 2025 akan menjadi ajang kolaborasi lintas negara untuk mempercepat adopsi teknologi keuangan masa depan.

FGD ini juga menjadi ajang diskusi tentang rancangan Undang-Undang baru, termasuk UU Perlindungan Konsumen dan revisi UU Persaingan Usaha. Legislator menyatakan komitmennya untuk mendorong regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perlindungan hak konsumen.

“Kami ingin memastikan bahwa inovasi tidak mengorbankan keadilan dan keterjangkauan. Regulasi harus progresif dan berpihak pada keseimbangan pasar,” jelas Adisatrya.

AI dinilai mampu mendorong kecepatan analisa dan pengambilan keputusan di sektor perbankan dan fintech. Proses yang sebelumnya memakan waktu kini bisa dilakukan dalam hitungan detik, sehingga mempercepat layanan dan meningkatkan kepuasan konsumen.

Namun, kecepatan ini juga menimbulkan risiko keamanan data, bias algoritma, hingga penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, diskusi seperti FGD ini dinilai penting sebagai forum refleksi dan koordinasi lintas sektor.

FGD ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam mempersiapkan masa depan ekonomi digital yang inklusif, kompetitif, dan berkeadilan. Dengan AI sebagai teknologi kunci, tantangannya kini adalah bagaimana mengelola transformasi ini secara etis dan berkelanjutan.

KEIND dan The Asian Banker berhasil menghadirkan ruang dialog produktif, menyatukan perspektif dari legislatif, pelaku industri, UMKM, hingga investor global. Ini menjadi pondasi kuat menuju The Asian Banker Summit 2025 dan era baru ekonomi digital Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Hardini Puspasari Soroti Peran Desa dan UMKM dalam Ekonomi Digital Berbasis AI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka menyambut The Asian Banker Summit 2025 yang akan digelar 21–22 Mei mendatang, Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) bekerja sama dengan The Asian Banker menyelenggarakan forum diskusi bertajuk “AI untuk Ekonomi Digital Masa Depan: Peluang dan Tantangan dalam Perbankan, Fintech, dan Perdagangan”.

Acara ini menjadi bagian dari Roadshow to The Asian Banker Summit, sekaligus wujud nyata upaya mempercepat transformasi digital sektor keuangan Indonesia melalui kolaborasi strategis lintas sektor, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan.

Hardini Puspasari, S.SOS, M.SI, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur Dan Pembiayaan Pembangunan, menyampaikan bahwa digitalisasi adalah masa depan, dan teknologi Artificial Intelligence (AI) menjadi tulang punggungnya.

“Transformasi digital adalah proses memindahkan dunia nyata ke dunia maya. Kita menuju masa di mana transaksi tak lagi berbasis uang tunai. Semua akan beralih ke ekosistem digital,” kata Hardini kepada awak media di Jakarta, Jum'at (25/04/2025).

Menurutnya, AI tidak hanya akan memengaruhi cara bertransaksi, namun juga bagaimana produk dan jasa dikembangkan, dipasarkan, dan diakses oleh masyarakat luas. Fintech dan perbankan pun harus bersiap menghadapi disrupsi dan peluang baru yang ditawarkan teknologi.

Salah satu gagasan revolusioner yang disampaikan Hardini adalah mengenai pentingnya memberdayakan potensi komoditas desa sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital. Indonesia memiliki lebih dari 85.000 desa dan kelurahan, masing-masing menyimpan kekayaan komoditas seperti teh, kopi, rempah, dan hasil alam lainnya.

Ke depan, komoditas-komoditas ini bisa dijadikan aset digital melalui kripto atau NFT (non-fungible token) yang memungkinkan desa terhubung dengan pasar global.

“Komoditas dari desa akan menjadi kekuatan ekonomi baru. Ini adalah era the powerful of the new economy. Kita harus bantu UMKM untuk bisa adaptasi dan ikut dalam ekosistem transaksi digital berbasis AI,” ujar Hardini.

Diskusi juga menyoroti bagaimana perbankan dan fintech harus bertransformasi total. Dengan berkembangnya AI, sistem pembayaran digital, manajemen risiko otomatis, hingga analitik perilaku konsumen berbasis data menjadi lebih canggih.

Bank tak lagi hanya sekadar institusi penyimpan dana, tetapi berubah menjadi penyedia layanan finansial cerdas berbasis teknologi. Fintech juga harus memperkuat edukasi digital di kalangan masyarakat agar adaptasi teknologi tidak meninggalkan kelompok ekonomi kecil.

“Yang bentuknya cash akan ditinggalkan. Semua akan beralih ke sistem yang didukung AI dan blockchain. Siapa yang tak adaptif akan tertinggal,” tegas Hardini.

Hardini juga mengingatkan bahwa tantangan seperti perang dagang global, krisis geopolitik, dan ketegangan ekonomi bukan untuk ditakuti, tetapi menjadi motivasi untuk memperkuat kemandirian bangsa.

“Kita tidak merevalusi, tetapi bernegosiasi. Kita harus menjaga ketahanan ekonomi dalam negeri, mulai dari pangan hingga teknologi, dari sumber daya manusia hingga mineral. Indonesia memiliki emas hijau, emas kuning, emas biru, dan emas hitam. Semua itu adalah modal strategis bangsa,” ungkapnya.

Menurutnya, tantangan global justru mengharuskan bangsa ini lebih kuat dan mandiri. Ia menekankan pentingnya kreativitas, inovasi, literasi digital, serta penguatan jejaring antar pelaku usaha untuk memperluas dampak positif digitalisasi.

Kunci keberhasilan transformasi ekonomi digital menurut Hardini adalah edukasi dan partisipasi masyarakat. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional harus mendapatkan dukungan pelatihan, pendanaan, dan infrastruktur digital agar bisa bersaing di era ekonomi berbasis data.

“Kalau mau survive, kita harus menguasai AI dan Crypto. Jangan menyerah. Tantangan akan selalu ada, tapi di situlah kita menjadi kuat,” pungkasnya.

Focus Group Discussion ini menjadi pengantar penting menuju The Asian Banker Summit 2025, forum keuangan prestisius yang akan mempertemukan pemimpin perbankan, fintech, dan regulator dari berbagai negara.

Sebagai organisasi pendukung resmi, KEIND berharap kontribusi nyata dari forum ini bisa menjadi peta jalan (roadmap) dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital Indonesia yang inklusif, adaptif, dan mandiri.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

Gibran Diminta Mundur: Tuntutan Purnawirawan TNI yang Bikin Politik Nasional Memanas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Isu politik nasional tengah memanas menyusul tuntutan resmi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya. Pernyataan sikap ini disampaikan melalui dokumen berisi delapan poin tuntutan yang ditujukan langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

Tuntutan ini bukan datang dari sembarang tokoh. Di antara para penandatangan dokumen tersebut terdapat nama-nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Mereka adalah sosok-sosok berpengaruh yang pernah memegang kendali strategis di tubuh TNI.

Menanggapi tuntutan ini, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menggelar konferensi pers pada Kamis (24/4/2025) di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam keterangannya, Wiranto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memahami dan menghormati aspirasi yang disampaikan para purnawirawan tersebut. “Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu, karena beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian. Mereka sama-sama mengusung nilai sapta marga dan semangat kejuangan TNI,” ujarnya.

Namun, menurut Wiranto, Prabowo menyampaikan pesan penting: masyarakat tidak perlu terlibat dalam polemik ini. Presiden menginginkan situasi tetap kondusif dan tidak terganggu oleh dinamika internal antara purnawirawan dan pemerintahan.

“Beliau berpesan agar masyarakat tidak ikut menyikapi pro dan kontra, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” imbuh Wiranto.

Apa Isi Tuntutan Forum Purnawirawan TNI?

Dari delapan poin yang diajukan Forum Purnawirawan TNI, salah satu poin yang paling mencuri perhatian publik adalah permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Mereka menilai terdapat ketidakpantasan dalam proses politik yang melibatkan Gibran, terutama menyangkut aspek etika dan moral kenegaraan.

Tuntutan ini memicu beragam reaksi di masyarakat. Sebagian menilai bahwa sikap purnawirawan adalah bentuk kritis terhadap demokrasi, sementara sebagian lainnya menganggap bahwa desakan tersebut terlalu politis dan bisa memicu instabilitas politik.

Menanggapi hal itu, Wiranto menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, perbedaan pendapat merupakan hal wajar. Namun, ia mengingatkan bahwa proses demokrasi juga harus menghormati konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku.

"Presiden tidak menginginkan negara ini gaduh hanya karena perbedaan pandangan. Semua disalurkan lewat jalur konstitusional,” kata Wiranto tegas.

Menurutnya, kehadiran purnawirawan dalam kehidupan publik harus tetap menjadi penyeimbang yang konstruktif, bukan pemicu instabilitas.

Hingga berita ini diturunkan, Wapres Gibran Rakabuming Raka belum memberikan pernyataan resmi menanggapi tuntutan yang diarahkan kepadanya. Namun, sumber di lingkungan Istana menyebutkan bahwa Gibran tetap fokus menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan program pemerintahan sesuai arahan Presiden.

Beberapa kalangan menyebut bahwa desakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal, dan lebih merupakan ekspresi politik moral. Namun demikian, isu ini tetap menjadi perhatian luas di ruang publik dan media sosial.

Jalan Tengah: Dialog Nasional atau Konsolidasi Internal?

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Indra Purnama, menilai bahwa langkah Forum Purnawirawan TNI menunjukkan keresahan moral tertentu, namun tidak serta-merta bisa menjadi dasar pemberhentian Wapres. “Solusi terbaik mungkin berupa dialog nasional atau konsolidasi internal di tubuh elite TNI dan pemerintah,” katanya.

Ia menyarankan agar Presiden dan jajaran pemerintahan tetap membuka ruang komunikasi yang aktif dan transparan dengan kelompok purnawirawan demi menjaga stabilitas negara.

Situasi ini menempatkan pemerintah dalam dilema klasik: antara mengakomodasi suara kritis dari kelompok berpengaruh, atau menjaga ketenangan dan keberlanjutan pemerintahan. Presiden Prabowo tampak memilih pendekatan moderat dengan menghormati aspirasi tetapi mengimbau publik tidak terpecah.

Satu hal yang jelas, dinamika ini menunjukkan pentingnya membangun ruang dialog terbuka dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan stabilitas nasional di era demokrasi yang semakin terbuka.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Glodon AEC Connect Day 2025 Hadirkan Solusi BIM Inovatif dan Kompetisi Terakurat Tahun Ini


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka memperingati 10 tahun perjalanan Glodon Indonesia dalam mendukung transformasi digital industri konstruksi di Tanah Air menggelar ajang spektakuler Glodon AEC Connect Day 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Jumat (9/4/2025). Acara ini menjadi momentum penting yang mempertemukan ratusan profesional di bidang arsitektur, teknik, dan konstruksi (AEC) dalam satu forum kolaboratif bertema “A Decade Stronger.”

Inovasi BIM 5D untuk Masa Depan Industri Konstruksi

Selama satu dekade terakhir, Glodon Indonesia telah berkomitmen menghadirkan solusi digital seperti Cubicost, MagiCAD, GSite, Cad Reader, dan Planform yang membantu pelaku industri AEC melakukan digitalisasi proyek secara lebih presisi dan efisien. Dalam acara ini, para peserta mendapat pembaruan teknologi terbaru dari jajaran produk tersebut serta pengetahuan langsung dari para praktisi yang mengimplementasikan BIM di lapangan.

“Glodon AEC Connect Day bukan hanya perayaan 10 tahun, tapi juga refleksi dan proyeksi masa depan konstruksi digital di Indonesia,” ujar Keiko Fajria, Marketing Communication Executive dalam keterangan tertulis, Jum'at (25/04/2025).

Ajang Bertemunya Para Pemimpin Industri

Acara ini dihadiri lebih dari 300 peserta offline dan 200 peserta online, mencakup jajaran BUMN Karya seperti PT PP, WIKA, Hutama Karya, Adhi Karya, hingga swasta besar seperti Ciputra Development, Pakuwon Group, dan Sinarmas Land. Tak hanya itu, juga hadir perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memberikan keynote speech seputar arah digitalisasi konstruksi nasional.

Glodon 5D BIM Competition 2025: Bukti Implementasi Nyata

Salah satu highlight acara adalah pengumuman pemenang Glodon 5D BIM Competition 2025, kompetisi nasional yang menantang perusahaan untuk menunjukkan keahlian dalam menerapkan BIM dalam proses tender dan pelaksanaan proyek nyata. Dua kategori utama yakni Mastering Profit in Construction Phase dan Quantity Takeoff Precision menjadi tolak ukur evaluasi efisiensi biaya dan akurasi perhitungan volume proyek.

Beberapa pemenang terpilih antara lain: PT Hutama Karya, WIKA Gedung, KSO Adhi-WG, PT Bumi Karsa, Ciputra Development dan PT SASMITO. Setiap finalis berkesempatan membagikan studi kasus penggunaan Cubicost di lapangan secara langsung di panggung utama.

Transformasi Digital Konstruksi Bukan Sekadar Wacana

Glodon menekankan bahwa keberlanjutan industri konstruksi Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh seberapa cepat adopsi teknologi seperti BIM dilakukan oleh para pelaku industri. Oleh karena itu, melalui acara AEC Connect Day ini, Glodon turut memberikan solusi nyata melalui sesi product showcase, case sharing, serta forum diskusi terbuka antar peserta.

Komitmen Masa Depan: AEC Go Digital 2025

Glodon siap memperluas penetrasi pasar di sektor konstruksi nasional dengan terus mengembangkan teknologi yang adaptif, presisi, dan berbasis data. “Kami percaya Indonesia memiliki potensi menjadi pemimpin digital di kawasan. Glodon siap mendampingi setiap transformasi digital proyek, dari hulu hingga hilir,” ucapnya.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Putusan Sengketa Tanah RSPON Ditunda 4 Kali, Ahli Waris Desak PN Jakarta Timur Segera Bertindak


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sidang pembacaan putusan sengketa tanah di lokasi pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono kembali mengalami penundaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perkara nomor 731/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM ini telah ditunda sebanyak empat kali, menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran dari pihak ahli waris.

Empat Kali Ditunda, Ada Apa dengan PN Jakarta Timur?

Penundaan pertama dilakukan pada 4 Maret 2025, dengan alasan Majelis Hakim masih bermusyawarah. Hal yang sama juga terjadi pada 18 Maret 2025. Penundaan ketiga jatuh pada 15 April 2025 akibat pergantian hakim anggota yang penetapannya belum ditandatangani Ketua PN Jakarta Timur. Terakhir, pada 22 April 2025, putusan kembali urung dibacakan karena sistem Ecourt mengalami pemeliharaan dan tidak memungkinkan untuk mengunggah dokumen.

Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 29 April 2025. Penundaan berulang ini menimbulkan keresahan di kalangan pihak yang bersengketa, khususnya keluarga ahli waris.

Bayu Juliandri: Keadilan Harus Ditegakkan Tanpa Intervensi

Bayu Juliandri, anak dari ahli waris Syatiri Nasri, menyatakan kekecewaannya atas penundaan yang berulang kali terjadi. “Kami sudah empat kali bersabar. Putusan ini penting bagi kepastian hukum. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan,” ujar Bayu.

Meski semua penundaan ditayangkan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Bayu menilai jumlah penundaan yang terjadi cukup mencurigakan. Ia berharap tidak ada intervensi dari pihak luar yang mempengaruhi putusan Majelis Hakim.

Ahli Waris Optimis, Bukti Kepemilikan Tanah Diakui Resmi

Menurut Bayu, semua dokumen kepemilikan tanah sudah diserahkan secara lengkap ke Majelis Hakim. Tanah sengketa seluas 3.686 meter persegi tercatat atas nama almarhum Mutjitaba Bin Mahadi melalui letter C 615 dan C 472, yang telah dikonfirmasi oleh Kelurahan Cawang pada sidang 15 Oktober 2024.

Kuasa hukum ahli waris, Insan Hadiansyah, SH menegaskan bahwa Majelis Hakim sangat objektif dalam proses pemeriksaan. “Kami optimis akan menang. Fakta persidangan sudah membuktikan posisi hukum klien kami sangat kuat,” urai Insan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/04/2025)..

Tergugat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Letter C 1580

Pihak tergugat I, Nurjaya, mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Amsar Bin Tego berdasarkan Letter C 1580. Namun, dalam sidang, klaim tersebut tidak bisa dibuktikan dengan dokumen valid. Sementara itu, Syatiri Nasri tercatat sebagai pembayar pajak aktif atas tanah yang disengketakan, dengan NOP 31.72.020.007.011-0014.0.

Harapan untuk PN Jakarta Timur: Netral, Adil, dan Transparan

Ahli waris berharap sidang putusan pada 29 April 2025 tidak kembali ditunda dan hasilnya sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap. “Kami percaya hukum masih bisa ditegakkan di negara ini, terlebih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” tegas Bayu.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Humas MA: 5 Hal Penting yang Harus Kamu Ketahui tentang Smart Majelis


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Mahkamah Agung menargetkan implementasi Smart Majelis untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding paling lambat pada akhir 2025,. Dengan pelaksanaan pilot project pada beberapa pengadilan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal masing-masing lingkungan peradilan.

Setelah peristiwa penangkapan beberapa oknum hakim oleh Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia semakin berupaya memperkuat komitmen dalam menjaga profesionalitas dan integritas. 

Setelah melakukan perombakan besar-besaran melalui promosi mutasi hakim-hakim di kota-kota besar, kini Mahkamah Agung menggencarkan pemanfaatan aplikasi Smart Majelis di seluruh pengadilan di Indonesia.

Aplikasi ini sudah ada sejak 2024, namun pemanfaatannya baru sebatas di Mahkamah Agung. Kini, aplikasi tersebut akan diaplikasikan di seluruh pengadilan yang ada di Indonesia.

Sebenarnya, apa itu Aplikasi Smart Majelis, tujuannya, dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., dalam sebuah kesempatan menjelaskan secara detail aplikasi Smart Majelis kepada penulis. 

1. Inovasi dalam menentukan majelis hakim

Aplikasi Smart Majelis merupakan aplikasi teknologi robotika berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk memilih majelis hakim secara otomatis berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta beban kerja hakim. Inisiatif ini hadir sebagai solusi terhadap tantangan dalam sistem konvensional yang selama ini dinilai rentan terhadap intervensi subjektif, kurangnya transparansi, serta ketimpangan distribusi perkara.

2. Aplikasi sudah berjalan di Mahkamah Agung

Sobandi menjelaskan, Smart Majelis telah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung untuk menangani perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sebagai langkah pengembangan lebih lanjut, Mahkamah Agung tengah melakukan asesmen terhadap pimpinan pengadilan di seluruh lingkungan peradilan di bawahnya. Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesiapan masing-masing pengadilan guna mendukung implementasi aplikasi ini secara nasional.

3. Penentuan Majelis tidak bisa diintervensi 

Secara teknis, perkara yang telah mendapatkan nomor registrasi akan dikirimkan ke sistem Smart Majelis, yang selanjutnya memberikan rekomendasi susunan Majelis Hakim kepada Ketua Mahkamah Agung atau ketua pengadilan yang bersangkutan. Sistem ini bersifat otomatis dan tidak dapat diintervensi secara manual, kecuali dalam keadaan tertentu seperti sakit atau cuti. Setiap perubahan harus disertai dengan alasan tertulis yang terekam dalam sistem.

4. Aplikasi hasil karya putra putri terbaik Mahkamah Agung

Pengembangan aplikasi ini dilakukan secara swakelola oleh putra putri terbaik Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Putra putri terbaik tersebut, tergabung dalam tim pengembang yang berada di bawah koordinasi Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

5. Seluruh pengadilan diharapkan sudah aktif menggunakan aplikasi Smart Majelis pada akhir 2025

Mahkamah Agung menargetkan implementasi Smart Majelis untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding paling lambat pada akhir 2025, dengan pelaksanaan pilot project pada beberapa pengadilan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan adanya Smart Majelis, Kepala Biro Hukum dan Humas menyampaikan, Mahkamah Agung berharap dapat membangun sistem peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas. (Ar)


Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 ~||~ 1 Syawal Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025 ~||~ Muhammadiyah Luncurkan Ojek Online ZENDO ~||~ 140 Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP ~||~ Prabowo Subianto Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025 - 2030 ~||~ Praperadilan Hasto Kristianto Di Tolak ~||~ #INDONESIADAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dikdasmen Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym H Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karang Taruna Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padanglawas Utara Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Paluta Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PCM Medan Denai PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa SD Muhammadiyah 19 SD Terpadu 23 Medan Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone SMP Muhammadiyah 48 Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

PAGAR LAUT

Pagar Laut yang terjadi di Tangerang Memang Membuat Heboh Indonesia, Apalagi Ada Sertifikatnya, Berarti Sudah Ada IzinnyaRakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Apalagi Kalau Udara Mau DipagarBagai Tersambar Petir Mendengar Pagar-Pagaran .

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PAGAR LAUT INDONESIA

~> Sekarang Lagi Heboh Tentang Pagar Laut Yang Terjadi Di Indonesia

<~ Memang Harus Jelas Apa Maksudnya Laut Dipagar, Karena Seharusnya Yang Dipagar itu Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain

Link Terkait

close
Banner iklan disini