Aku Lelakimu versi Qodrat 2 Rilis di Digital Streaming Platform

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Lagu Aku Lelakimu versi Qodrat 2 kini resmi dirilis di berbagai Digital Streaming Platform (DSP). Dibawakan oleh The Dance Company, lagu ini hadir dengan aransemen yang lebih kuat dan emosional, mempertegas nuansa konflik dan perjuangan Ustadz yang tersaji dalam film Qodrat 2.

Lagu yang diciptakan oleh Pongki Barata ini di aransemen dengan penuh kedalaman emosi untuk memberikan warna baru yang lebih dramatis. Diproduksi oleh Pongki Barata dan Tommy Widodo, versi ini membawa elemen musikal yang kaya dengan sentuhan keyboards oleh Tommy Widodo, acoustic guitars oleh Ronie Athana, electric guitars oleh Baim, bass oleh Ardha Renjana, dan drums oleh Jexx. Proses mixing dan mastering ditangani oleh Ferry Efka, memastikan kualitas yang maksimal untuk menghadirkan pengalaman yang menggugah.

Lebih dari Sekadar Soundtrack

Sebagai bagian dari original soundtrack Qodrat 2, Aku Lelakimu tidak hanya sekadar pengiring, tetapi juga menjadi representasi dari perjuangan, konflik batin, dan keteguhan karakter dalam film. 

Aransemen yang lebih berani ini mencerminkan emosi mendalam yang dirasakan oleh para karakter di dalam film, khususnya Ustadz Qodrat, yang kembali dihadapkan pada ujian iman dan pertarungan yang lebih besar dan melibatkan kehadiran sang istri, Azizah, yang diperankan oleh Acha Septriasa.

Dengarkan Sekarang!

Bagi para penggemar film Qodrat 2 dan pencinta musik, lagu Aku Lelakimu versi Qodrat 2 kini sudah dapat dinikmati di berbagai Digital Streaming Platform (DSP). Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan emosi dan kekuatan dari lagu ini, serta bersiaplah menyaksikan Qodrat 2, tayang di bioskop Lebaran 2025! (Ar)

Read More

Pertemuan PP IKAHI dengan Mendikdasmen RI: Perjuangkan Pendidikan Anak Hakim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Suatu keniscayaan yang dihadapi hakim adalah mutasi rutin selama dua sampai tahun lima tahun sekali.

Pindah tugasnya hakim ke berbagai satuan kerja pengadilan secara rutin dalam jangka waktu dua sampai dengan lima tahun sekali, menimbulkan tantangan tersendiri bagi para hakim.

Perpindahan tugas dimaksud, akan lebih cepat ketika seorang hakim diamanahkan menjadi pimpinan pengadilan, jangka waktu mutasinya di antara satu sampai dengan dua tahun. Kondisi ini menimbulkan tantangan pendidikan anak-anak hakim, yang ikut berpindah mengikuti promosi atau mutasi orang tuanya.

Tantangan semakin kompleks, saat dihadapkan jelang situasi ujian nasional yang menentukan kenaikan jenjang pendidikan. Tidak sedikit sekolah menolak perpindahan siswa didik di tingkat atau kelas terakhir jenjang pendidikan, karena alasan data siswa sudah tercatat dalam database peserta ujian nasional dari sekolah asalnya.

Tantangan kompleks dimaksud, membuat banyak hakim mengambil keputusan untuk berjauhan dengan istri dan anaknya yang tinggal di homebase. Fenomena pendidikan anak hakim, berupaya untuk diselesaikan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), sebagai wadah tunggal organisasi profesi hakim Indonesia.

Pengurus pusat IKAHI bergerak cepat dengan audiensi dan bersilaturahmi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M. Ed. Pertemuan tersebut, diadakan Senin, 17 Maret 2025, di Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Jakarta.

Adapun jajaran Pengurus Pusat IKAHI yang hadir Ketua Umum PP IKAHI, Dr Yasardin, S.H., M.Hum, Ketua II IKAHI, Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Ketua III IKAHI, Brigjen TNI (purn) Hidayat Manao, S.H., M.H., Bendahara Umum IKAHI, Hj. Mien Trisnawaty, S.H., M.H., Bendahara I IKAHI, Dr. Saiful, S.Ag., M.H., Sekretaris I IKAHI, Oeneon Pratiwi, S.H., M.H., Ketua Komisi III IKAHI, Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H., Ketua Komisi IV IKAHI, Dr. Sobandi, S.H., M.H., Pengurus Sekretariat IKAHI, Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H. dan H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., L.LM., Ph.D selaku anggota IKAHI.

Sedangkan yang mendampingi Menteri Dikdasmen RI, turut hadir juga Dr. Fajar Riza UI Haq, Wakil Menteri Dikdasmen RI beserta dua staf ahli. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PP IKAHI menyampaikan salah satu program kerja PP IKAHI untuk menjamin kebutuhan pendidikan bagi anak hakim yang berkualitas. Namun di sisi lain, suatu keniscayaan yang dihadapi hakim adalah mutasi rutin selama dua sampai tahun lima tahun sekali.

Pada 2024, tercatat sejumlah 2.572 hakim mengalami mutasi yang berdampak pada pendidikan anak hakim, khususnya tingkat menengah dan dasar. 

Sebagai wadah satu-satunya profesi hakim, IKAHI perlu menyampaikan aspirasi para hakim dan memperjuangkannya, dengan tujuan dapat terjalin kerjasama dengan Kementerian Dikdasmen RI berkaitan untuk memudahkan proses kepindahan sekolah anak-anak hakim dari satu sekolah ke sekolah lainnya, yang terletak di kota/kabupaten atau provinsi berbeda. 

Program PP IKAHI ini, bagian dari melaksanakan amanat Ketua Mahkamah Agung RI, agar dalam setiap mutasi hakim dapat mengikutsertakan keluarga (istri dan anak) ke tempat tugasnya yang baru. 

Sehingga hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal karena dukungan kondisi psikologis yang stabil

Setelah mendengar aspirasi dan ajakan kerjasama dari PP IKAHI, Menteri Dikdasmen RI menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi dari PP IKAHI. 

Kemudian, diterangkan dalam sistem penerimaan murid baru yang dilakukan Kementerian Dikdasmen RI telah dialokasikan khusus bagi anak pindahan, sehingga membantu setiap murid untuk pindah sekolah karena mengikuti orang tuanya yang mutasi.

Sedangkan untuk penerimaan siswa baru, Kementerian Dikdasmen RI juga telah menambahkan jalur mutasi selain jalur lainnya seperti jalur domisili, prestasi dan afirmasi.

Fenomena perpindahan pendidikan anak yang mengikuti orang tuanya tugas, menjadi tantangan juga bagi profesi lain seperti polisi, TNI, jaksa, pegawai BUMN dan pekerjaan lainnya, selain hakim.

"Maka kami di Dikdasmen akan menindaklanjuti aspirasi dari PP IKAHI tersebut, untuk membuat Surat Edaran kepada sekolah dibawah tanggung jawab Kemendikdasmen," ujar Menteri Dikdasmen RI. 

"Surat Edaran yang akan disampaikan kepada pihak sekolah, berkaitan dengan penerimaan jalur mutasi, khususnya bagi anak-anak hakim dan profesi lain yang sering menghadapi fenomena mutasi. 

Surat Edaran akan mempertegas kebijakan Menteri Dikdasmen untuk mempermudah perpindahan sekolah anak hakim dan profesi lain, serta berlaku nasional dan dapat diterapkan seluruh Indonesia," tambah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah tersebut.

Kegiatan audiensi dan silaturahmi ditutup dengan penyerahan surat aspirasi dari PP IKAHI dan foto Bersama. Semoga pertemuan ini membantu kemudahan perpindahan pendidikan anak-anak hakim yang mengikuti orang tuanya mutasi. 

Sumber : MARINews.com

Read More

Pernyataan Sikap PARA Syndicate: Tolak Pengesahaan RUU TNI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Jumat, 20 Maret 2025 ini. Hal tersebut merupakan pukulan telak bagi demokrasi, supremasi sipil, dan amanat Reformasi 1998.

Kami, PARA Syndicate, dengan tegas mengecam pengesahan revisi UU TNI sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip negara demokratis yang berbasis supremasi sipil. Berikut alasan kami bersikap demikian:

1. Democratic Backsliding: Demokrasi Dikikis melalui Legislasi Otoriter

Demokrasi tidak selalu dihancurkan oleh kudeta militer atau pembubaran parlemen, tetapi sering kali dikikis dari dalam melalui regulasi yang tampak sah secara hukum, namun melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri. Pengesahan revisi UU TNI ini merupakan contoh nyata dari autogolpe atau self-coup—proses di mana sebuah pemerintahan mengkudeta diri sendiri melalui instrumen hukum untuk memperkuat dominasi kelompok tertentu. Dalam hal ini, supremasi sipil dikorbankan demi kepentingan elite politik dan militer.

2. Proses Legislasi yang Cacat: Tertutup, Elitis, dan Tidak Demokratis

Pengesahan revisi ini dilakukan dengan cara yang jauh dari prinsip deliberasi demokratis. Tidak ada konsultasi publik yang memadai, proses legislasi berlangsung secara diam-diam, dan naskah akademiknya hanya terdiri dari 28 halaman dengan kepustakaan hanya satu halaman—indikasi nyata bahwa kebijakan ini dipaksakan tanpa kajian mendalam. Lebih ironis lagi, pembahasan dilakukan di hotel bintang lima, di bawah penjagaan ketat pasukan Kopassus, seakan-akan ini adalah operasi militer, bukan penyusunan regulasi sipil yang seharusnya transparan dan akuntabel.

3. Militerisasi Jabatan Sipil: Supremasi Sipil yang Dikubur

Reformasi 1998 secara tegas memisahkan ranah sipil dan militer dengan menghapus dwifungsi ABRI. Namun, dengan pengesahan revisi UU TNI ini, perwira aktif dapat menduduki jabatan di lebih banyak lembaga strategis, termasuk Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung—dua institusi yang seharusnya independen dari intervensi kekuatan bersenjata. Ini bukan sekadar pelanggaran prinsip demokrasi, tetapi langkah nyata menuju militerisasi birokrasi sipil yang bertentangan dengan konstitusi dan semangat Reformasi.

4. Pengkhianatan Total terhadap Amanat Reformasi

Reformasi 1998 adalah tonggak sejarah yang menghapus dominasi militer dalam politik dan pemerintahan sipil. Pengesahan revisi UU TNI ini adalah pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat yang telah mengorbankan nyawa dan darah demi demokrasi yang sehat. Dengan ini, Indonesia kembali ke pola lama di mana kekuatan bersenjata memiliki pengaruh dominan dalam pengambilan keputusan strategis negara.

DPR Telah Gagal: Dari Wakil Rakyat Menjadi Alat Kekuasaan Oligarki dan Militer

DPR RI yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru telah bertindak sebagai alat kepentingan politik yang menguntungkan oligarki dan elite militer. Keputusan ini membuktikan bahwa DPR lebih memilih melayani kepentingan kekuasaan daripada membela demokrasi dan supremasi sipil. Dengan memberikan jalan bagi militer untuk memperluas pengaruhnya di ranah sipil, DPR telah mengkhianati mandat rakyat yang memilih mereka untuk menjaga konstitusi dan nilai-nilai demokrasi.

PARA Syndicate Menyerukan Perlawanan Sipil!

Kami menegaskan bahwa perjuangan untuk mempertahankan demokrasi tidak berhenti di sini. Oleh karena itu, PARA Syndicate mendesak:

1. Tolak Revisi UU TNI. 

Pengesahan revisi UU TNI memungkinkan Dwifungsi ABRI, yang telah dihapus, kembali lagi. Ini adalah langkah mundur bagi demokrasi dan supremasi sipil yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.

2. Tekanan Publik melalui Gerakan Sipil. 

Di tengah pengkhianatan DPR dan pemerintah terhadap Reformasi, publik harus terus bersuara menolak implementasi UU ini; harus bersatu menolak segala bentuk kembalinya militerisme ke ranah sipil. Tekanan dari masyarakat, media, dan komunitas akademik harus terus diperkuat agar UU ini tidak semakin mempersempit ruang demokrasi.

3. Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap TNI. 

Dengan diberikannya akses lebih luas kepada TNI dalam pemerintahan sipil, masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mengontrol potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh militer.

Demokrasi tidak boleh dibiarkan runtuh perlahan di depan mata kita. Jika publik tetap diam, maka pengesahan ini hanyalah awal dari kemunduran yang lebih besar. PARA Syndicate berdiri bersama rakyat dalam mempertahankan supremasi sipil dan menolak segala bentuk kembalinya militerisme ke dalam pemerintahan sipil.

Jakarta, 20 Maret 2025 

Virdika Rizky Utama 

Direktur Eksekutif PARA Syndicate

Read More

Promedia Teknologi Indonesia dan Ayo Media Gelar Bukber Ramadhan 2025 di Bandung

Duta Nusantara Merdeka | Bandung

Dalam semangat bulan suci Ramadhan 2025, Promedia Teknologi Indonesia bersama Ayo Media Network menggelar acara Buka Bersama (Bukber) di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (19/03/2025), dan menjadi momen spesial bagi seluruh karyawan untuk berkumpul, berbagi keceriaan, dan menanti waktu berbuka puasa.

Acara Bukber Ramadhan 2025 ini tidak hanya sekadar berbuka puasa, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi antar jajaran direksi dan karyawan dari kedua perusahaan. CEO Promedia Teknologi Indonesia, Agus Sulistriyono, dalam sambutannya mengajak semua tamu untuk menjadikan momen ini sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan. "Selain kerja sama dalam bekerja, momen berbuka puasa di bulan Ramadhan seperti ini penting untuk menjalin silaturahmi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Ayo Media Network, Hardiansyah, juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan antar sesama karyawan. "Semoga kebersamaan seperti ini terus terjalin pada tahun-tahun berikutnya, untuk menjaga kekompakan antar sesama karyawan Promedia Teknologi dan Ayo Media Network," ungkapnya.

Acara Bukber ini diisi dengan sesi tausiyah menjelang berbuka puasa yang disampaikan oleh penceramah, Dr. KH. Ramdan Fawzi, yang merupakan Sekretaris DKM PWNU Jawa Barat. Tausiyah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh peserta untuk menjalani bulan Ramadhan dengan penuh makna.

Selain itu, momen buka bersama ini juga menjadi kesempatan untuk meresmikan kegiatan pembagian paket sembako secara simbolis. Sebelumnya, Promedia dan Ayo Media telah menyiapkan 300 paket sembako untuk kaum dhuafa di Kota Bandung, khususnya untuk perwakilan petugas kebersihan dan anak yatim yang tinggal di Kecamatan Lengkong.

Dengan kegiatan ini, Promedia Teknologi Indonesia dan Ayo Media Network berharap dapat memperkuat hubungan antar karyawan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Semangat berbagi di bulan Ramadhan diharapkan dapat terus berlanjut di masa mendatang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem 031/Wira Bima Hadiri Kenal Pamit Kapolda Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, bersama istri, menghadiri acara Kenal Pamit Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau yang berlangsung di Gedung Balai Serindit, Aula Gubernuran Provinsi Riau, Rabu (19/3/2025). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan dan silaturahmi, untuk melepas Kapolda Riau yang lama, Irjen Pol. H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., dan menyambut Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol. Dr. Hery Herjawan, S.I.K., M.H., M.Hum.

Dalam sambutannya, Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Irjen Pol. H. Mohammad Iqbal atas pengabdiannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Riau. Gubernur juga menyambut baik kedatangan Irjen Pol. Dr. Hery Herjawan dengan harapan dapat meneruskan sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin baik dengan seluruh elemen pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat.

Brigjen TNI Sugiyono, dalam kesempatan tersebut, menegaskan, “Korem 031/Wira Bima siap bersinergi dengan Polda Riau dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dan mendukung pembangunan di Provinsi Riau. Sinergitas TNI-Polri adalah kunci untuk menjaga stabilitas daerah dan memperkuat persatuan bangsa.”

Acara Kenal Pamit berlangsung hangat dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Riau, pejabat TNI-Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan cinderamata, foto bersama, dan ramah tamah sekaligus buka bersama.

Melalui kehadiran Danrem 031/Wira Bima dalam acara ini, diharapkan hubungan solid antara TNI dan Polri di Riau semakin kuat dalam mengawal keamanan, kedamaian, dan pembangunan daerah. Sinergi antara kedua institusi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Riau dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Polres Jakbar Ringkus Dua Pelaku Minyakkita Tak Sesuai Takaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat  

Jajaran Satgas Pangan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus peredaran Minyakkita yang tidak sesuai takaran. 

Dalam pengungkapan yang dipimpin langsung oleh kasat reskrim polres metro jakarta barat Akbp Arfan Zulkan Sipayung, sebanyak 1.600 karton dengan total 19.200 kemasan Minyakkita berhasil disita oleh polisi.

Dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Rabu (19/3/2025), Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi mengungkapkan bahwa pihaknya menggerebek sebuah pabrik industri Minyakkita di wilayah Kavling DKI, Jalan Ulim Nomor 11, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, pada Selasa (12/3/2025).

Total ada dua tersangka yang berhasil diamankan, yakni RS dan IH yang merupakan Direktur Utama dan Operator pabrik.

"Diduga dalam proses pengemasan ukuran 1 liter, PT Jaya Batavia Globalindo melakukan pengisian tidak sesuai dengan berat kemasan, melainkan hanya terisi 800 mL sampai 850 mL," kata Twedi, Rabu, 19/3/2025 

Menurutnya, pengungkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan warga yang merasa dirugikan dengan penjualan Minyakkita yang tak sesuai takaran.

Saat penggeledahan dilakukan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti.

Mulai dari mesin filling, mesin sealer, mesin untuk pengepakan, hingga tanki-tanki minyak dengan berbagai ukuran. 

Yakni, ukuran 1.000 liter dan 5.000 liter.

Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah kartu timbang terkait pengiriman Minyakkita ke berbagai daerah di Jabodetabek.

Diketahui, surat tersebut dikirim oleh kedua tersangka kepada sejumlah sopir sejak tanggal 10 Maret 2025 hingga 8 Maret 2025.

Rata-rata, tersangka RS dan IH melakukan pengiriman sebanyak 200 - 800 karton tiap satu kali jalan.

"Kemudian (polisi temukan) pouch plastik, kantong plastik ukuran 1 liter, sebanyak 140 kardus dengan isi 1 kardusnya 1.500 lembar. Jadi total pouch plastiknya sebanyak 210.000 lembar," kata Twedi.

"Kardus Minyakkita yang belum terpakai sebanyak 10.000 lembar," imbuhnya.

Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendustrian Pasal 120 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 3 miliar rupiah. 

Kemudian, keduanya juga dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat 1 huruf A, B, C.

Keduanya terancam pidanapaling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. (Ar)

Read More

Korem 031/Wira Bima Lepas Keberangkatan Jamaah Umroh Penghargaan Pangdam I/BB

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, secara resmi melepas keberangkatan rombongan jamaah umroh penghargaan Pangdam I/Bukit Barisan (BB). Rombongan ini terdiri dari prajurit, PNS, serta anak-anak dari prajurit dan PNS yang berprestasi di bidang Hafidz (penghafal Alquran) di wilayah Korem 031/WB. Acara pelepasan berlangsung di Makorem 031/Wira Bima, Jalan Mayor Ali Rasyid, Pekanbaru, Rabu (19/03/2025).

Kegiatan pelepasan jamaah umroh ini dilaksanakan secara serentak di jajaran Kodam I/BB melalui video conference (vidcon) yang dipimpin oleh Pangdam I/BB, Mayjen TNI Rio Firdianto, S.H. Acara ini dihadiri oleh para Kasi Kasrem 031/WB, Dandim 0313/Kampar, Kasdim 0301/Pekanbaru, serta para Kadisjan dan Kabalak Korem 031/WB.

Dalam sambutannya melalui vidcon, Pangdam I/BB menyampaikan, “Ada 20 orang yang kita berangkatkan dan kita seleksi untuk berangkat umroh yang hafal Alquran minimal 20 juz. Jamaah langsung berangkat karena pesawat take off pada sore hari ini.” 

Korem 031/WB memberangkatkan 5 orang jamaah, yang terdiri dari 1 orang PNS, Sri Komariah, beserta suami, Syaiful Yusri, dan anak mereka. Selain itu, terdapat 1 anak dari Danramil Dim 0301/Pekanbaru, Kapten Inf Abdillah Rahmansyah, dan 1 anak dari Babinsa Dim 0313/Kampar, Sersan Mayor Muklis.

Danrem 031/WB, Brigjen TNI Sugiyono, mengucapkan terima kasih kepada Pangdam I/BB yang telah memberikan reward berupa umroh gratis kepada prajurit dan PNS beserta keluarga. “Program umroh gratis ini merupakan bentuk penghargaan dan kepedulian dari Pangdam terhadap anggota TNI, PNS, dan keluarganya yang berprestasi di bidang keagamaan, yaitu penghafal Alquran atau Hafidz minimal 20 juz,” ujar Danrem.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif sosial Kodam I/BB dalam meningkatkan kesejahteraan personel serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di lingkungan TNI. Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus berlanjut di masa mendatang, memberikan motivasi dan penghargaan kepada anggota yang berprestasi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Diduga Curangi Takaran BBM, Mendag Budi Santoso Segel SPBU di Bogor

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyegel SPBU di Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 19 Maret 2025. 

Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Budi Santoso mengklaim, penyegelan SPBU di Bogor itu karena diduga melakukan kecurangan takaran BBM.

Budi menerangkan dugaan kecurangan di SPBU itu bermula dari aduan masyarakat setempat.

"Jadi temuan ini berasal dari aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polri dan didalami bersama Kemendag, kemudian pemerintah daerah," tutur Budi saat sidak di SPBU terkait, Sukaraja, Bogor, pada Rabu, 19 Maret 2025.

"Sehingga ditemukan atau diduga ada kecurangan yang dilakukan pengusaha SPBU ini," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Budi juga menjelaskan terkait kasus kecurangan takaran BBM ini, konsumen di SPBU tersebut telah dirugikan sebanyak Rp3,4 miliar dalam satu tahun. 

"Masyarakat dirugikan sebesar Rp3,4 miliar. Untuk sementara ini, SPBU tersebut disegel," tuturnya.

Kemudian, Budi menyebut SPBU di wilayah Sukaraja, Bogor itu telah disegel sehingga tidak dapat beroperasi sementara.

Selain itu, pengusutan kasus dugaan kecurangan takaran BBM di SPBU Bogor itu selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pihak Bareskrim Polri.

"Jadi, SPBU ini kita sita tidak bisa operasional lagi dan sekarang nanti akan ditindak lebih lanjut oleh Polri," tandasnya. (Ar)

Read More

Jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Danlanud Husein Sastranegara Berikan Bingkisan Lebaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Komandan Lanud Husein Sastranegara, Kolonel Pnb Alfian, S.E., M.Han., secara simbolis menyerahkan bingkisan Lebaran kepada personel, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan tenaga honorer di depan Masjid Al Mu'minun. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian serta rasa syukur atas kebersamaan selama bulan suci Ramadan.

Dalam sambutannya, Danlanud Husein Sastranegara menyampaikan bahwa pembagian bingkisan ini dilaksanakan secara sederhana, namun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh keluarga besar Lanud Husein Sastranegara.

"Bingkisan ini merupakan ungkapan terima kasih dan bentuk perhatian kami kepada seluruh keluarga besar Lanud Husein Sastranegara. Semoga dapat menambah kebahagiaan di hari yang fitri," ujar Danlanud, Rabu (19/03/2025).

Danlanud juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M kepada seluruh keluarga besar Lanud Husein Sastranegara.

"Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin," tutur Danlanud.

Penyerahan bingkisan Lebaran ini juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi di lingkungan Lanud Husein Sastranegara. 

Dengan semangat kebersamaan, perayaan Idul Fitri diharapkan dapat berlangsung dengan penuh sukacita dan rasa syukur. (Ar)

Read More

Dukung Pemberdayaan Masyarakat, Kapolri Resmikan Balai Latihan Polisi Peduli Pengangguran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meresmikan Balai Latihan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Polda Banten, sebuah inisiatif strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan mengatasi masalah pengangguran di wilayah hukum Polda Banten. Peresmian dilaksanakan pada Selasa (18/03).

Kapolri menyatakan, Balai Poliran merupakan tempat yang sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja produktif yang siap disalurkan ke perusahaan-perusahaan mitra.

“Balai Poliran adalah tempat yang sangat bermanfaat karena bisa mempersiapkan tenaga kerja produktif yang dapat disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang telah menandatangani kerja sama. Di sini, tenaga kerja akan diberikan pelatihan, sertifikasi, dan keterampilan yang siap pakai,” ujar Kapolri, Selasa (18/3/2025).

“Selain itu, ada juga pendidikan kewirausahaan, termasuk pelatihan pengolahan limbah menjadi produk ekspor, peternakan ikan dan ayam, serta pembuatan pupuk dan tanaman hidroponik. Saya mendapat laporan bahwa pada gelombang pertama akan dilatih 96 peserta, dan progresnya ditargetkan mencapai 3.000 peserta dalam tahun ini,” lanjut Kapolri.

Adapun tiga sektor utama yang menjadi fokus pelatihan di Balai Latihan Poliran:

1. Sektor Industri – Melatih keterampilan khusus dan soft skill bagi tenaga kerja.

2. Sektor Ketahanan Pangan – Memberikan pelatihan pertanian, peternakan, dan perikanan.

3. Sektor Lingkungan Hidup – Mendidik peserta tentang pengolahan sampah dan pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

Dalam acara peresmian ini, juga dilaksanakan Gerakan Penanaman Serentak 2 Juta Bibit Cabai, sebagai bagian dari Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

“Bahwa saya mendukung penuh kegiatan Poliran diharapkan Poliran dapat melatih masyarakat menjadi tenaga kerja yang profesional yang dibutuhkan oleh dunia industri sehingga Balai Poliran dapat menjembatani masyarakat dengan perusahaan yang ada,” tutur Kapolri.

Dalam peresmian ini, Kapolri didampingi oleh PJU Mabes Polri, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki, serta dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen Tni Andrian Susanto, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Kajati Banten Siswanto dan Pejabat Utama Polda Banten. (Ar)

Read More

Dasco dan Komisi I Terima Koalisi Masyarakat Sipil Bahas RUU TNI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi I Budi Djiwandono menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil terkait pembahasan RUU TNI. Koalisi ini diwakili sejumlah tokoh, antara lain Halida Hatta, Sumarsih, Natalia Soebagjo, Saor Siagian, Rial Hayat (Gusdurian Jakarta), Usman Hamid (Amnesty International), dan Bedjo Untung (YPKP 1965).

“Kami menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil. Pertemuan berlangsung hangat dan membangun, serta ada kesepahaman dari kedua belah pihak,” ujar Dasco usai pertemuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Ia menambahkan bahwa diskusi mengenai RUU TNI telah berlangsung sejak lama dengan melibatkan berbagai pihak. “InsyaAllah ada titik temu, dan pembahasan ini tidak berhenti di sini. Setiap revisi dan tahapan berikutnya akan terus melibatkan berbagai elemen masyarakat,” katanya.

Dasco menegaskan bahwa DPR tetap terbuka terhadap masukan dan aspirasi publik dalam proses legislasi. “Kami tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga mengakomodasi berbagai pandangan yang telah didiskusikan sejak awal,” pungkasnya.

(Ar) 

Read More

Menteri Nusron: Pemerintah Tetapkan 87% Lahan Baku Sawah sebagai LP2B

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengikuti Rapat Koordinasi mengenai Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Selasa (18/03/2025). Salah satu keputusan yang diambil dalam rapat tersebut adalah penetapan 87% dari total lahan baku sawah (LBS) untuk dimasukkan dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Keputusan diambil berdasarkan dukungan dari Kepala Bappenas yang menilai hal ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan.

“Karena, jika sudah menjadi LP2B, lahan tersebut tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya, kecuali dengan mengganti lahan tersebut dengan tingkat produktivitas yang setara,” ujar Menteri Nusron.

Berdasarkan penetapan tersebut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa ke depannya tidak hanya sawah teknis yang akan ditetapkan menjadi LP2B melainkan lahan sawah tadah hujan turut dijadikan LP2B. “Lahan sawah tadah hujan, meskipun tidak produktif untuk padi, bisa untuk tanaman lain yang lebih sesuai dengan ketersediaan air,” tuturnya.

Dalam pertemuan ini, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan dua langkah utama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional. “Kami akan segera membuat sawah baru dan mengoptimalkan sawah yang ada untuk memastikan ketahanan pangan,” ungkapnya.

Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 yang akan menyesuaikan nomenklatur terkait perubahan kementerian dan posisi Menko. Revisi ini akan memperluas cakupan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dari yang sebelumnya 8 provinsi, akan ditambah 12 provinsi untuk meningkatkan pemerataan pengelolaan lahan pertanian.

Adapun penambahan 12 provinsi yang lahan sawahnya akan ditetapkan menjadi LSD ialah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai; Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono; Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian ATR/BPN dan perwakilan kementerian/lembaga terkait. (Ar) 

Read More

Menginspirasi untuk Terus Menempuh Pendidikan, Ikatan Alumni ITS Gelar Buka Puasa Bersama dengan Anak Kaum Marjinal

Duta Nusantara Merdeka | Depok 

Di tengah hiruk pikuk ibu kota, buka puasa bersama di bulan suci Ramadhan sering kali menjadi ajang berburu tempat mewah hingga hidangan estetik demi unggahan media sosial. Tak jarang pada momen tersebut kerap terjebak dalam ritual formalitas belaka. Esensi buka puasa bersama yang seharusnya sebagai ajang silaturahmi justru menjadi ajang saling pamer menu atau jumlah tamu.

Lebih dari sekadar tradisi, buka puasa bersama sejatinya bisa menjadi ajang silaturahmi dan meningkatkan rasa sosial kepada sesama. Seperti yang dilakukan oleh Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ITS yang memilih buka puasa bersama dengan para kaum marjinal.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum IKA ITS bidang Kepemudaan dan Kemasyarakatan Hasanuddin Ali. Hasanudin juga menyebutkan bahwa tahun ini buka puasa bersama dikemas dengan acara yang berbeda. Pihaknya tidak ingin terjebak dalam rutinitas semata, namun kali ini ingin meningkatkan rasa sosial kepada sesama.

"Biasanya acara buka puasa bersama kami adakan dengan mengundang anak kurang mampu. Tapi kali ini kami yang datang menghampiri mereka," kata Hasanuddin kepada SEVIMA, Sabtu (15/03).

*Berikan Santunan di Sekolah Master Depok*

Tahun ini IKA ITS yang berada di Jakarta dan sekitarnya memilih untuk berbagi dengan siswa Sekolah Masjid Terminal atau lebih dikenal Sekolah Master yang ada di Depok. Di sebuah masjid sederhana, puluhan anak-anak antusias mengikuti rangkaian acara yang dikemas cukup hangat. Mereka merupakan anak-anak kaum marjinal seperti anak jalanan, pengasong, pemulung, anak tukang bangunan, dan lain sebagainya.

Pemilihan lokasi di Sekolah Master ini bukan tanpa alasan, karena menjadi salah satu sekolah yang membina anak-anak dari kaum marjinal dengan jumlahnya cukup banyak. "Kami melihat Sekolah Master ini adalah salah satu sekolah yang membina anak-anak dari kaum marjinal yang ada di Depok dan ternyata setelah sampai di sini luar biasa sekolah ini memang membantu kelompok marjinal," ucapnya.

Tak hanya buka puasa bersama, IKA ITS juga memberikan santunan dan bantuan untuk TK dan SD Sekolah Master. Suasana buka puasa lebih meriah dengan kehadiran Kak Oki, seorang pendongeng dari Gerakan Pendongeng untuk Kemanusiaan GePPuK. "Semoga santunan dan bantuan ini menjadi inspirasi untuk anak-anak marjinal bisa terus menempuh pendidikan," harap Hasanudin.

*Angkat Tema Satu Hati Berbagi*

Hasanuddin Ali juga menambahkan kegiatan ini merupakan rangkaian Idul Fitri Funfest 2025 yang mengangkat tema "Satu Hati Berbagi." Acara mencakup kegiatan sosial yang dikemas dalam acara Cahaya Ramadhan Bersama Anak Jalanan dan Kaum Dhuafa yang diadakan di dua lokasi berbeda yakni di Sekolah Master Depok dan Bintara Bekasi. Kemudian, ada kegiatan donor darah dan halalbihalal pada 26 April 2025.

"Di bulan April kami akan adakan halalbihalal, termasuk kegiatan donor darah, bazar, tausiah, dan lainnya. Ini memang satu rangkian dari bulan Ramadhan hingga Syawal," ucapnya.

Pembina Sekolah Master Depok, Nurokhim memberikan apresiasi kepada IKA ITS yang memberikan santunan kepada puluhan siswanya. Bantuan tersebut sangat berarti dalam membantu meringankan beban keluarga siswa, yang berasal dari kaum marjinal.

"Kami hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, kami ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi karena sudah berkunjung dan meluangkan waktu memberikan support kepada anak-anak di Sekolah Master," kata Nurokhim.

Nurokhim mulai merintis sekolah gratis ini sejak 1996. Namun, Sekolah Master secara resmi berdiri pada 2000. Pengabdian berpuluh-puluh tahun yang dilakukan oleh Nurokhim berawal dari pengalamannya sendiri yang kesulitan mengenyam pendidikan saat kecil.

Kini setelah 25 tahun berdiri, Sekolah Master telah meluluskan 20 ribu alumni yang berkarya di bidangnya masing-masing. Sekolah Master merupakan sekolah informal yang menyediakan pendidikan gratis untuk anak-anak di tingkat taman kanak-kanak TK hingga pendidikan untuk orang dewasa. (Ar)

Read More

Rakernas APKASINDO 2025: Dorong Keberlanjutan Industri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan tema Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Energi "Melalui Stabilitas serta Keberlanjutan Sawit Indonesia". Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, dan para petani sawit dari seluruh Indonesia.

Rakernas ini dibuka secara resmi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Prof. Rachmat Pambudy, yang menegaskan pentingnya peran APKASINDO sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung stabilitas industri sawit dan kesejahteraan petani.

“Saya mengapresiasi APKASINDO sebagai organisasi petani yang mengelola komoditas besar seperti sawit. Pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan petani sawit dan siap menindaklanjuti setiap persoalan yang dihadapi,” ujar Prof. Rachmat di Jakarta, Selasa (18/03/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina APKASINDO, Jend TNI (Purn) Moeldoko, menekankan bahwa organisasi ini harus mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kepentingan petani sawit.

“Apkasindo harus menyeimbangkan posisinya. Jika ada kebijakan pemerintah yang baik untuk petani, kita dukung. Namun, jika ada kebijakan yang merugikan, kita tidak boleh diam dan harus bersuara,” tegas Moeldoko.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi petani sawit, termasuk isu klaim lahan sawit dalam kawasan hutan yang masih menjadi polemik di lapangan.

“Persoalan ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi menyangkut masa depan petani sawit. Kami meminta perhatian serius dari pemerintah agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada petani,” ungkap Gulat.

Diskusi ini membahas solusi atas klaim lahan sawit yang berada dalam kawasan hutan, yang selama ini menjadi tantangan bagi petani dalam memperoleh legalitas dan akses terhadap berbagai program pemerintah.

Dengan adanya Rakernas APKASINDO ini, diharapkan industri sawit Indonesia dapat semakin berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Presiden Resmikan 17 Stadion, Menteri PU: Transformasi Infrastruktur Sepak Bola Nasional untuk Standar Keselamatan Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto meresmikan Renovasi dan Pembangunan 17 Stadion di Indonesia. Peresmian ini dilakukan secara terpusat di Stadion Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (17/03/2025). 

Presiden Prabowo berterimakasih kepada seluruh unsur yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan Renovasi dan Pembangunan 17 Stadion yang telah memiliki standar internasional dan telah diinspeksi dan memenuhi standar FIFA. Ia juga menyatakan komitmennya untuk mendukung sepak bola nasional.

“Saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Indonesia harus masuk piala dunia, itu tekad kita. Pemerintah sudah membuktikan bahwa kita ingin mendorong dan membina olahraga sepak bola. Akan kita dorong dan teruskan, dengan berbagai upaya seperti mencari kebijakan yang bisa mendorong supaya para atlet berprestasi dengan baik. Dan saya minta semua unsur mendukung ini,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga mengatakan, keberhasilan renovasi dan pembangunan 17 stadion ini merupakan sebuah awal untuk melanjutkan pembangunan stadion-stadion lainnya di Indonesia. 

“Setiap Kabupaten/ Kota harus punya stadion yang baik, itu sasaran kita. Klub amatir juga harus kita dorong, setiap sekolah harus punya lapangan yang baik. Dan yang terpenting, keinginan dan tekad dulu, nanti langkah-langkahnya akan tercapai,” kata Presiden Prabowo. 

Ikut mendampingi Presiden Prabowo saat peresmian tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir.

Menteri Dody menerangkan, Kementerian PU memastikan seluruh stadion yang telah dibangun dan direnovasi ini telah dilengkapi dengan akses dan sistem evakuasi yang lebih baik, serta fasilitas yang memadai untuk memastikan keamanan, kenyamanan serta keselamatan penonton. 

“Kementerian PU bekerja cepat dan tepat dalam merancang serta merehabilitasi stadion sesuai standar internasional. Keselamatan supporter dan pemain yang merupakan prioritas dalam pembangunan seluruh stadion ini. Kami memastikan, bahwa seluruh stadion telah dilengkapi dengan sistem keamanan yang lebih baik, jalur evakuasi yang optimal, serta fasilitas yang memadai untuk seluruh pihak yang terlibat,” ujar Menteri Dody.

Renovasi dan Pembangunan 17 Stadion ini meliputi Stadion Bumi Sriwijaya (Kota Palembang), Stadion Indomilk Arena (Kab Tangerang), Stadion Pakansari (Kab Bogor), Stadion Wibawa Mukti (Kab Bekasi), Stadion Patriot Candrabhaga (Kota Bekasi), Stadion Gelora Bandung Lautan Api (Kota Bandung), Stadion Maguwoharjo (Kab Sleman), Stadion Jatidiri (Kota Semarang), dan Stadion Gelora Bumi Kartini (Kab Jepara). 

Kemudian, Stadion Kanjuruhan (Kab Malang), Stadion Gelora Delta (Kab Sidoarjo), Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (Kab Pamekasan), Stadion Joko Samudro (Kab Gresik), Stadion Demang Lehman (Kab Banjar, Kalimantan Selatan), Stadion Segiri (Kota Samarinda), serta Stadion BJ Habibie (Kota Parepare) untuk stadion yang direnovasi. Sementara, Stadion Surajaya (Kab Lamongan) dilakukan pembangunan baru. 

“Kita bangun kurang lebih selama 12 bulan dengan total anggaran yang kita gunakan untuk merenovasi 16 stadion dan membangun 1 stadion baru sebesar Rp1,7 triliun. Semua stadion telah certified PSSI dan FIFA. Baik dari segi tempat duduk, rumput dan fasilitas lainnya. Harapan kami, kedepannya akan benar-benar men-support olahraga khususnya sepak bola sehingga talenta-talenta muda bisa bertumbuh. Dan juga, harapan besar Presiden Prabowo untuk meraih Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” jelas Menteri Dody.

Turut hadir dalam peresmian ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Kabupaten Sidoarjo Subandi. (Ar)

Read More

FGD Bahas Kewenangan Pelantikan Hakim oleh Ketua MA RI: Menuju Penyesuaian Regulasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai kewenangan pelantikan hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang membahas naskah kebijakan pelantikan calon hakim (cakim) menjadi hakim. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai ahli hukum dan pejabat terkait, serta dipimpin oleh Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial, H. Suharto, S.H., M.Hum.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI, diikuti dengan laporan kegiatan oleh Kepala Pustrajak Kumdil MA RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. Dalam paparannya, Suharto menekankan pentingnya penyesuaian pelantikan hakim agar dapat dibedakan dari pelantikan pejabat PNS lainnya. "Kewenangan pelantikan cakim menjadi hakim oleh Ketua MA RI adalah isu hukum yang sangat relevan saat ini," ujarnya.

Suharto menjelaskan bahwa pelantikan kepala daerah oleh Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini menunjukkan bahwa pelantikan pejabat negara dapat dilakukan secara serentak. Namun, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak memberikan kewenangan atributif kepada Ketua MA RI untuk melantik hakim. "Dalam UU Peradilan Umum, hakim pengadilan tingkat pertama diambil sumpahnya oleh ketua pengadilan tingkat pertama," tambahnya.

Meskipun demikian, Suharto menegaskan bahwa kedudukan hakim sebagai pejabat negara seharusnya memungkinkan adanya penyesuaian dalam pelantikan. "Kami perlu mendiskusikan bagaimana pelantikan hakim dapat dilakukan dengan cara yang lebih sesuai dengan kedudukan mereka," ungkapnya.

Dalam FGD ini, terdapat tiga pilihan kebijakan yang diusulkan untuk pelantikan hakim oleh Ketua MA, yaitu pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Ketua MA, pelantikan tanpa pengambilan sumpah, dan pengukuhan pascaterbitnya Keppres Pengangkatan Hakim. "Kegiatan ini melibatkan para ahli hukum untuk memperkuat usulan kebijakan yang dihasilkan," kata Suharto.

Pemaparan materi dalam FGD ini disampaikan oleh beberapa narasumber, termasuk Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., serta dua guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. Diskusi ini dimoderatori oleh Dr. Sudarsono, S.H., M.H., Hakim Yustisial pada Kamar Tata Usaha Negara MA.

Dengan adanya FGD ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan mengenai pelantikan hakim yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat posisi hakim sebagai pejabat negara dalam sistem peradilan di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Habco Trans Maritima Cetak Pendapatan Rp748,19 Miliar di 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) melaporkan pencapaian pendapatan yang signifikan pada tahun 2024, dengan total pendapatan mencapai Rp748,19 miliar hingga periode 31 Desember 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pendapatan Rp575,67 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Meskipun pendapatan meningkat, beban pokok pendapatan juga mengalami kenaikan yang signifikan. Beban pokok pendapatan naik menjadi Rp539,17 miliar dari Rp338,72 miliar, sehingga laba kotor kami turun menjadi Rp209,02 miliar dari laba kotor Rp236,95 miliar," ungkap Direktur Utama HATM, Andrew Kam saat Public Expose Tahunan yang diadakan di Jakarta, Selasa (18/03/2025).

Adapun, Kenaikan beban usaha juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Beban usaha meningkat menjadi Rp46,15 miliar dari Rp27,54 miliar, yang menyebabkan laba usaha turun menjadi Rp162,87 miliar dari laba usaha Rp209,40 miliar pada tahun sebelumnya. "Kami menyadari bahwa peningkatan beban ini perlu dikelola dengan baik untuk menjaga profitabilitas perusahaan," tambahnya.

Laba sebelum pajak HATM juga mengalami penurunan, tercatat sebesar Rp141,53 miliar, turun dari Rp198,17 miliar pada tahun sebelumnya. Akibatnya, laba bersih perusahaan juga turun menjadi Rp141,53 miliar dari laba bersih Rp198,17 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjaga kinerja keuangan di tengah meningkatnya biaya operasional.

Di sisi lain, jumlah liabilitas HATM mengalami lonjakan tajam menjadi Rp402,34 miliar hingga periode 31 Desember 2024, meningkat dari Rp176,74 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, jumlah aset perusahaan juga meningkat menjadi Rp1,37 triliun, naik dari Rp1,04 triliun hingga 31 Desember 2023. "Peningkatan aset ini menunjukkan bahwa kami terus berinvestasi untuk pertumbuhan jangka panjang," jelas Andrew.

HATM berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan mengelola biaya dengan lebih baik untuk memaksimalkan laba di masa depan. "Kami percaya bahwa dengan strategi yang tepat, kami dapat mengatasi tantangan ini dan kembali ke jalur pertumbuhan yang positif," tutup Andrew.

Dengan pencapaian ini, HATM menunjukkan potensi yang kuat untuk berkembang di industri maritim, meskipun harus menghadapi tantangan dalam pengelolaan biaya dan profitabilitas.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tausyiah Sosial Bukti Masih Ada Ustadz Yang Pahami Tentang Gejolak Sosial Yang Mungkin Muncul

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Usai Taraweh di sebuah surau di bilangan Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat ternyata tidak selesai setelah mendengar ceramah menjelang sholat Witir saja. Yang menarik pembicaraan bukan lagi mengenai soal pahala dan dosa. Tapi tentang kekuatiran terjadinya gejolak sosial seperti 1998 lalu. 

 

Sang ustadz menguatiri atas  ketidakstabilan dan ketegangan dalam masyarakat yang  memicu konflik, protes. Dan berbagai faktor telah terlihat, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, diskriminasi, ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan krisis ekonomi.

 

Menurut sang Ustadz ada beberapa ciri-ciri gejolak sosial:

 

- Ketidakpuasan: Masyarakat merasa tidak puas dengan kondisi sosial, ekonomi, atau politik.

 

- Protes: Masyarakat melakukan protes, demonstrasi, atau aksi lainnya untuk menyatakan ketidakpuasan mereka.

 

- Kekerasan: Gejolak sosial dapat memicu kekerasan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

 

- Kerusuhan: Gejolak sosial dapat berujung pada kerusuhan, penjarahan, dan kerusakan properti.

 

"Beberapa penyebab gejolak sosial meliputi: Ketidakadilan sosial dimana telah terjadi ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya. Disparitas antara Kemiskinan dan Kekayaan yang tinggi dapat memicu ketidakpuasan dan frustrasi." Ujar sang Ustadz yang biasa dipanggil Ustadz Tengku. 

Belum lagi terjadi diskriminasi dimana perlakuan diskriminatif berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial mengemuka tanpa ada Pemecahan yang memadai. Ditambah dengan praktek korupsi  dalam pemerintahan dapat memicu ketidakpercayaan dan ketidakpuasan dimana-mana..

Korupsi Pertamina merupakan skandal terbesar yang mengguncang Negeri ini. Dimana Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, termasuk subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), periode 2018-2023. 

Dugaan korupsi ini diperkirakan telah menyebabkan potensi kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun hanya dalam kurun waktu satu tahun. Jika pola korupsi berlangsung selama 2018-2023, potensi kerugian negara bisa mencapai Rp 968,5 triliun. 

 

"Baru di tingkat petinggi Pertamina yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; dan Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Kejagung telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk dua pejabat dari Kementerian ESDM."lanjut sang Ustadz. 

 

Menurut Ustadz korupsi Pertamina ini telah memicu kemarahan publik, yang merasa uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, justru dikorupsi oleh oknum pejabat. Kasus ini juga menjadi sorotan media dan menuai kritik tajam dari berbagai pihak. 

Ia berharap Kejagung dapat mengungkap kasus ini secara tuntas dan menjerat para pelaku korupsi, serta mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan. 

 

Beberapa kiat untuk menghindari terjadinya gejolak sosial antara lain:

 

 Pertama, meningkatkan keadilan sosial dengan membenahi ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya. Kedua, mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial dan ekonomi yang tepat. 

Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan yaitu dengan membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Keempat, terdakwa membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik. Kelima, melindungi hak-hak kaum pribumi setempat atas tanah mereka yang telah dirampas dengan harga murah oleh para oligarki hitam bekerja sama dengan aparat desa dan institusi negara. 

 

"Menurut kami, gejolak sosial adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan multidimensi untuk mengatasinya. Perlu dibangun toleransi dan persatuan masyarakat yang  sebagai yang ada dalam sila ketiga dari Pancasila,"  tutup Ustadz Tengku. **

Read More

Komunitas BAPER Tangsel Apresiasi Program Koperasi Desa Merah Putih Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan

Komunitas BAPER (Batu Akik dan Permata) Tangsel bersama para anggota telah menggelar bagi-bagi takjil dan buka bersama (bukber) di depan sekretariat Baper  jalan Ciputat, Tangerang Selatan, pada hari  Sabtu,(16/3/2025), acara ini dihadiri oleh para anggota dari seluruh wilayah Tangsel. Buka puasa bersama ini bertujuan mempererat silaturahmi antar anggota dan persaudaraan dengan sesama masyarakat.

Ketua Baper Tangsel Sahadah Gayo  mengatakan, bagi-bagi takjil dan buka bersama bersama merupakan Kegiatan yang sangat positif, terutama di bulan Ramadan yang identik dengan berbagi. Apalagi berbagi takjil untuk berbuka puasa, sangat luar biasa dan merupakan bagian dari amaliyah ramadan. “Saya berharap yang kita laksanakan kemarin sore bersama, akan  membawa berkah bagi kita semua dan kedepannya Komunitas Baper Tangsel bisa berkontribusi untuk kemajuan daerah. 

Selain itu juga komunitas Baper Tangsel menyambut positif program Pemerintahan yang berencana memutuskan membentuk 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia, koperasi Merah Putih dirancang untuk mengatasi tantangan ekonomi pedesaan. Program ini juga untuk melindungi masyarakat dari praktik tengkulak dan rentenir yang merugikan. Kami berharap program baru ini, dapat melibatkan lebih banyak para pelaku usaha mikro.

Elemen Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan mereka harus aktif terlibat dalam berbagai aspek pembangunan, baik melalui partisipasi langsung dalam  organisasi masyarakat, gerakan sosial, atau forum-forum publik. Dengan keterlibatan yang lebih aktif, masyarakat dapat menjadi penggerak  langsung terhadap pembangunan ekonomi.

Kami para pelaku usaha UMKM di bidang perdagangan dan pengrajin batu akik dan permata sangat berharap program Koperasi Desa Merah Putih dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat dan dapat di andalkan menjadi solusi yang jitu dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di daerah dengan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Dan kami yakin menkop dapat segera  merealisasikan program ini sebagai solusi untuk  memberdayakan masyarakat kelas menengah bawah yang sering kali terkendala dengan persoalan permodalan, pembiayaan serta promosi untuk meningkatkan volume penjualan.**

Read More

Harun Al Rasyid : Sekolah Muhammadiyah Di Cabang Medan Denai Harus Berbenah

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Denai, Harun Al Rasyid, S.Pd.I menyampaikan bahwa Sekolah - Sekolah Muhammadiyah Di Cabang Medan Denai harus terus melakukan Pembenahan untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sekolah Muhammadiyah di Cabang Medan Denai, hal itu disampaikan Usai Melakukan Silaturrahim dan Kunjungan Bersama Majelis Dikdasmen & PNF Cabang Medan Denai ke PRM Denai yang mengelola SD Terpadu Muhammadiyah 36 Medan.

Harun menegaskan bahwa persaingan antar sekolah di Kecamatan Medan Denai semakin ketat, sehingga sekolah Muhammadiyah harus bangkit dengan meningkatkan layanan pendidikan, inovasi pembelajaran, serta kedekatan dengan masyarakat.

Kolaborasi antara Kepala sekolah, guru, dan karyawan harus bekerja keras, Layani peserta didik dan orang tua dengan baik, lakukan inovasi dalam pembelajaran, sehingga sekolah Muhammadiyah unggul dan menjadi pilihan utama masyarakat,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, ada  4 sekolah Muhammadiyah di Kecamatan Medan Denai yang dikelola Oleh PCM Medan Denai yakni SMP Muhammadiyah 48 Medan, SD Muhammadiyah 19 Medan dan SD Muhammadiyah 23 Terpadu Full Day Medan memiliki jumlah murid di bawah seratus lima puluh siswa, kecuali SDT Muhammadiyah 36 Medan yg dikelola PRM Denai memiliki jumlah siswa diatas 600 lebih, Tegas Harun Al-Rasyid yang juga Ketua PCM Termuda se Kota Medan.

Hadir dalam Pertemuan tersebut Wakil Ketua PCM Medan Muhammad Amin, Ketua Dikdasmen & PNF Medan Denai Dr. Edy Suprayetno, M.Pd dan Sekretaris Marataon Ritonga, serta Bendahara Yogie Eka Sujatmoko yang disambut hangat oleh Seluruh Unsur Pimpinan Ranting Muhammadiyah Denai. **

Read More