Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

RUU TNI: Dorong Profesionalisme dan Keamanan Nasional yang Lebih Baik


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dinilai penting untuk segera diselesaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami dampak positif dari RUU TNI, terutama dalam hal keamanan dan stabilitas nasional. Dengan adanya aturan yang lebih jelas, TNI diharapkan dapat menjalankan tugas pertahanan negara secara lebih profesional, yang pada gilirannya akan meningkatkan keamanan nasional bagi masyarakat.

Salah satu fokus utama RUU TNI adalah perlindungan dari ancaman keamanan, termasuk ancaman non-militer seperti terorisme, bencana alam, dan konflik perbatasan. RUU ini juga mendorong kolaborasi antara TNI dan masyarakat sipil, yang selama ini telah terlihat dalam berbagai situasi bencana. "TNI selalu hadir dalam membantu masyarakat saat bencana, dan RUU ini akan memperkuat kerja sama tersebut," ungkap seorang anggota DPR.

RUU TNI juga diharapkan dapat meningkatkan program-program pembinaan teritorial, seperti pelatihan bela negara, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Dengan adanya pengaturan yang lebih baik, masyarakat akan lebih terlibat dalam program-program tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi fokus dalam RUU TNI. Dengan adanya aturan terkait transparansi anggaran dan operasional TNI, masyarakat diharapkan dapat lebih percaya terhadap institusi pertahanan ini. "Kepercayaan masyarakat terhadap TNI sangat penting untuk menciptakan stabilitas nasional," tambahnya.

Bukan hanya bagi masyarakat, RUU TNI juga berdampak positif bagi TNI itu sendiri. Dengan memperjelas batasan peran dan tanggung jawab TNI, prajurit dapat lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu pertahanan negara, tanpa campur tangan politik atau bisnis yang dapat mengganggu profesionalisme mereka.

Penguatan kesejahteraan prajurit juga menjadi perhatian dalam RUU ini. Jika ada ketentuan terkait peningkatan kesejahteraan personel TNI, seperti kenaikan tunjangan atau fasilitas sosial, maka ini akan meningkatkan moral dan kinerja prajurit. Selain itu, regulasi baru ini juga mendorong modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), sehingga TNI lebih siap menghadapi ancaman pertahanan di masa depan.

Peningkatan koordinasi antar lembaga juga menjadi salah satu poin penting dalam RUU ini. Diharapkan, RUU TNI dapat memperkuat koordinasi antara TNI, kementerian, Polri, dan lembaga lainnya, sehingga sinergi dalam penanganan ancaman semakin efektif.

Dengan demikian, RUU TNI diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan profesionalisme TNI dan menciptakan keamanan nasional yang lebih baik bagi masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Transformasi Polri di Era 4.0: Responsivitas, Inovasi dan Kepercayaan Publik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Era digital telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, termasuk Kepolisian. Polri dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Irjen. Pol. Dadang Hartanto dalam Seminar Nasional bertajuk "Mewujudkan Pelayanan Polri yang Responsif dan Berorientasi pada Harapan Masyarakat dalam Menghadapi Tantangan Era 4.0 dan Transformasi Digital" menegaskan bahwa keberhasilan Polri dalam menjawab tantangan ini akan sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan teknologi serta mengedepankan pendekatan humanis.

Ketua STIK menekankan bahwa responsivitas Kepolisian harus lebih dari sekedar kecepatan dalam menangani laporan. “Membangun Polri yang responsif berarti memastikan setiap interaksi dengan masyarakat mencerminkan profesionalisme, akuntabilitas, dan empati. Teknologi hanya menjadi alat bantu, tetapi kunci utamanya adalah komitmen dalam membangun kepercayaan publik,” ujar Ketua STIK Irjen. Pol. Dadang Hartanto di Jakarta, Senin (17/03/2025).

Seminar ini menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan kepolisian. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Tak hanya menyoroti aspek teknologi, seminar ini juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis empati dalam praktik Kepolisian. Hasil penelitian mahasiswa STIK angkatan ke-82 mengungkap bahwa peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga pada bagaimana aparat kepolisian memperlakukan masyarakat dengan sikap yang lebih humanis.

Dengan berbagai gagasan yang lahir dari seminar ini, diharapkan Polri dapat mempercepat reformasi pelayanan yang tidak hanya responsif dan berbasis teknologi, tetapi juga lebih berorientasi pada kebutuhan dan kepercayaan publik. Di era 4.0. “ Keberhasilan Polri bukan hanya diukur dari keberanian dalam menegakkan hukum, tetapi juga dari kemampuannya dalam membangun hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat “ imbuh Ketua STIK Irjen. Pol. Dadang Hartanto

Polri yang inovatif, profesional, dan humanis adalah kunci untuk menciptakan keamanan yang berkelanjutan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Indonesia. (Ar)


Share:

BRWA Gelar Pameran untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menggelar kegiatan "BRWA Exhibition 2025" dengan slogan "Mengabadikan Jejak dan Menggerakkan Aksi". Acara ini bertujuan untuk menyusun strategi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat di Indonesia, melibatkan pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta, Senin (17/03/2025), dan berkolaborasi dengan Komunitas Film Bogor.

Ketua Dewan Pembina BRWA, Rukka Sombolinggi, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengakuan terhadap wilayah adat. "Sebelum kongres 17 Maret 1999, peta-peta wilayah adat tidak terkonsolidasi, sehingga sulit untuk diakui. Kami ingin memastikan bahwa wilayah adat diakui oleh pemerintah," ujarnya. Rukka menambahkan bahwa BRWA berfungsi sebagai perwakilan masyarakat adat, dan mereka berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Rukka juga mengingatkan bahwa sejak 2012, BRWA telah menyerahkan peta wilayah adat seluas 2,4 juta hektar kepada pemerintah. "Ini adalah tonggak sejarah bagi masyarakat adat, karena untuk pertama kalinya wilayah adat diakui dalam peta negara," jelasnya. Ia berharap peta wilayah adat dapat menjadi penanda dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat adat tidak terpinggirkan.

Pada kesempatan yang sama, Ariya Dwi Cahya dari Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa acara ini bertujuan untuk menggerakkan publik agar lebih memahami keberadaan masyarakat adat. "Kami ingin merilis data yang dapat digunakan untuk membangun kepercayaan dan perlindungan bagi masyarakat adat," katanya.

Sementara itu, Dara Bunga Rembulan, sutradara film "Harmoni di Lembah Grime", juga berbagi pandangannya tentang masyarakat Papua. "Papua tidak seburuk yang dibayangkan. Masyarakat di sana sangat terbuka dan dapat hidup berkelanjutan," ujarnya. Film ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi akademisi dan pemangku kebijakan.

Dengan kegiatan ini, BRWA berharap dapat memperkuat posisi masyarakat adat di Indonesia dan mendorong pengakuan serta perlindungan hak-hak mereka. "Kami ingin agar masyarakat adat tidak hanya diakui, tetapi juga diberdayakan dalam pembangunan yang berkelanjutan," tutup Rukka.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Tingkatkan Transparansi, OJK Luncurkan Portal Data dan Metadata Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Portal Data dan Metadata Sektor Jasa Keuangan terintegrasi. Aplikasi ini dirancang untuk memuat berbagai data yang dibutuhkan oleh internal OJK serta pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa portal ini bertujuan untuk mendorong keterbukaan data dan transparansi dalam sektor jasa keuangan, sehingga menciptakan disiplin pasar yang lebih baik.

Mahendra menekankan pentingnya data yang tidak hanya lengkap, tetapi juga disajikan dalam format yang interaktif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. "Portal ini menjadi pusat informasi bagi masyarakat dalam mengakses dan memperoleh data serta statistik resmi yang dikeluarkan oleh OJK," ujarnya saat peluncuran di Jakarta, Senin (17/03/2025).

Sebelum adanya portal ini, data disajikan secara statis dalam bentuk dokumen PDF atau Excel. Kini, data dapat diakses dalam format tabel dinamis yang interaktif dan lebih cepat. Cakupan data dalam portal ini mencakup berbagai sektor industri keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, modal ventura, pegadaian, dan produk pasar modal lainnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ke depan, portal ini akan dilengkapi dengan data terkait industri teknologi keuangan, aset digital, dan kripto, yang semakin diminati oleh masyarakat. "Portal ini tidak hanya memberikan kemudahan akses informasi, tetapi juga membawa manfaat bagi ekosistem keuangan nasional," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK, Agus Edy Siregar, mengungkapkan bahwa aplikasi ini telah dikembangkan secara bertahap sejak tahun 2022. "Portal Data telah menyajikan data keuangan dari berbagai industri, termasuk lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya," katanya.

Agus menjelaskan bahwa pengembangan portal ini merupakan implementasi dari Arsitektur Pengelolaan Data SJK Terintegrasi 2023-2027. "Sebelum adanya portal, publikasi data statistik OJK dilakukan secara manual dan belum memiliki fitur interaktif," tuturnya.

Dengan adanya sistem data yang lebih terintegrasi, diharapkan akses informasi menjadi lebih inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat, industri, serta regulator dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan transparan.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Sambut Lebaran 2025, Jalan Nasional Jateng-DIY Siap 92,31 Persen


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengabarkan kesiapan jalan nasional di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai angka 92,31% pada Minggu (16/3/2025) menjelang puncak arus mudik dan balik Lebaran 2025. 

Kepada awak media, Dody menekankan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergi lintas instansi dalam memelihara serta meningkatkan kualitas infrastruktur jalan.

“Sepanjang total 1.887,29 km jalan nasional yang kami tangani di dua provinsi ini, 92,31%-nya sudah berstatus mantap. Artinya, rute-rute utama mudik sudah optimal untuk dilalui. Kami ingin pastikan pemudik merasa nyaman,” tutur Dody.

Dody menambahkan capaian ini juga tercermin dari data BBPJN yang ia terima di Provinsi Jateng: 1.580,95 km dengan kemantapan 91,28% dan di Provinsi DIY: 306,34 km dengan kemantapan 97,65%.

Selain itu, Dody menggarisbawahi upaya masif yang telah dilakukan pemerintah sejak awal tahun. Menurutnya, pemeliharaan rutin jalan—seperti penambalan lubang dan perbaikan drainase—terus diakselerasi agar siap menghadapi curah hujan serta lonjakan volume kendaraan saat mudik. 

"Dari total 21.476 lubang yang terdeteksi sejak 1 Januari 2025, sebanyak 20.649 telah diperbaiki, menyisakan 827 lubang yang ditarget rampung sebelum H-10 Lebaran," jelas Dody.

Dody juga menyoroti kolaborasi intens dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dalam mengatasi potensi banjir, terutama di daerah Kaligawe dan Sayung (Demak). 

“Kita rutin bersihkan saluran, normalisasi sungai, dan siagakan pompa di beberapa titik. Jangan sampai genangan air merusak kualitas jalan yang sudah diperbaiki,” jelas Dody.

Lebih lanjut, Menteri PU mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati di titik rawan kecelakaan. Di Jateng tercatat 23 titik, sementara di DIY ada 7 titik. 

“Walaupun jalannya mantap, kalau pengguna tidak waspada ya bisa bahaya juga. Kami sudah pasang rambu-rambu tambahan di sana, tapi tetap perlu kesadaran penuh dari pengendara,” ungkap Dody.

Dody pun menyatakan, tim pemantau jalan akan disebar di sepanjang jalur utama dan jalur alternatif selama masa mudik. 

“Kami mau memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program kemantapan jalan ini. Jadi kalau ada komplain, langsung lapor ke petugas di lapangan atau ke Posko Lebaran terdekat,” tambahnya.

Melalui persiapan intensif yang mencakup peningkatan infrastruktur dan dukungan posko, Kementerian PU menargetkan arus mudik tahun ini bebas dari kendala berarti. 

“Kita semua pengin Lebaran berlangsung lancar dan aman. Inilah persembahan kita untuk masyarakat. Semoga dengan jalan yang lebih mulus dan drainase yang terawat, mudik kali ini makin menyenangkan,” tutup Dody. (Ar) 


Share:

THR ASN 2025 Cair Mulai Besok 17 Maret


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa total anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2025 mencapai Rp49,9 triliun. Pencairan THR akan dilakukan secara bertahap mulai Senin, 17 Maret 2025, atau dua minggu sebelum Hari Raya Idulfitri.

"THR ini akan diberikan tanpa pemotongan tunjangan kinerja dalam komponen THR, sehingga dipastikan akan dibayarkan 100 persen," ujar Suahasil dalam keterangannya, Jumat (14/3).

Komponen THR yang dibayarkan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja. Dasar perhitungan pemberian THR mengacu pada besaran gaji ASN pada Februari 2025.

Adapun rincian anggaran THR 2025 adalah sebagai berikut:

1.ASN Pusat, TNI, dan Polri sebanyak 2 juta orang dengan anggaran Rp17,7 triliun

2.Pensiunan sebanyak 3,6 juta orang dengan anggaran Rp12,4 triliun.

3.ASN Daerah dengan anggaran Rp19,3 triliun yang bersumber dari APBN.

Suahasil menegaskan bahwa seluruh persiapan pembayaran untuk ASN Pusat telah rampung. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 telah ditetapkan oleh Presiden, sedangkan tata cara pembayaran telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

"Dengan regulasi yang sudah diterbitkan, THR bisa segera dibayarkan oleh seluruh kementerian dan lembaga," tutupnya. (Ar)


Share:

Seminar STIK 2025 : Bangun Pelayanan Polri yang Responsif di Era 4.0


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) menggelar Seminar Nasional bertajuk "Mewujudkan Pelayanan Polri yang Responsif dan Berorientasi pada Harapan Masyarakat dalam Menghadapi Tantangan Era 4.0 dan Transformasi Digital". Seminar ini diselenggarakan secara hybrid di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (1703/2025), dan dihadiri lebih dari 800 peserta, baik secara langsung maupun daring.

Seminar ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi peningkatan pelayanan kepolisian yang cepat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pentingnya evaluasi terhadap sistem manajemen Polri guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik.

Dengan tantangan kompleksitas tugas dan keterbatasan sumber daya yang ada, Potri dituntut untuk lebih responsif.seminar ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk perbaikan sistem pelayanan kepolisian.

Acara dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, yang menyoroti pentingnya reformasi birokrasi berbasis digitalisasi dan meritokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Turut hadir sebagai pembicara dalam seminar ini Dr. Vita Mayastinasari (Pakar Manajemen SDM STIK), Neneng Goenadi (Country Managing Director Grab Indonesia), dan Komjen Pol. Nakanishi Akira (JICA Program Manager), yang membagikan strategi dan best practices dari sektor swasta dan kepolisian internasional.

Seminar juga menampilkan hasil penelitian mahasiswa STIK angkatan ke-82 terkait dinamika pelaporan kejahatan dan pentingnya pendekatan empati dalam praktik pemolisian. Hasil diskusi akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pelayanan publik Polri, termasuk optimalisasi sistem pengaduan dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat.

Diharapkan hasil seminar ini dapat menjadi pijakan penting bagi reformasi kepolisian, meningkatkan responsivitas Polri, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian Indonesia. (Ar)


Share:

Luncurkan Dua Desk, Kemenko Polkam Targetkan Penanganan Kebakaran Hutan dan Perdagangan Orang Lebih Efektif


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bersama dengan kementerian/lembaga terkait telah melaksanakan rapat koordinasi dan meluncurkan dua desk, yaitu Desk Koordinasi Penanganan Karhutla serta Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Untuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla, leading sector-nya adalah Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, leading sector-nya adalah Menteri PPMI bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan pada konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menaruh perhatian besar terhadap kebakaran hutan yang memiliki dampak sangat luas, tidak hanya korban jiwa dan kerugian lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya merambah lintas negara. 

Selain itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban trafficking/people smuggling,” kata Menko Polkam.

Untuk kebakaran hutan, berdasarkan prediksi BMKG, meskipun di beberapa wilayah saat ini masih dalam musim penghujan, namun sudah mulai ada beberapa titik hotspot di beberapa daerah. 

Oleh karena itu, pemerintah sudah mulai menyiapkan mitigasi untuk mengantisipasi bencana di musim kemarau, yaitu kebakaran hutan dan lahan.

“Kita berharap, dengan adanya desk ini, Indonesia bisa mencapai zero karhutla dan membangun sistem mitigasi serta pencegahan yang baik. Kebakaran hutan tidak hanya memiliki dampak lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik di Kawasan,” kata Menko.

Terkait pekerja migran, Presiden memberikan perhatian besar kepada para pekerja migran Indonesia, yang telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan negara dalam bentuk devisa yang dikirimkan. 

Sebagaimana diketahui, pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa, dengan remitansi mencapai Rp255 triliun pada 2024.

Kontribusi ini sangat berarti, dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/TPPO. 

Untuk tahun 2024, tercatat lebih dari 40.000 kasus terkait pekerja migran, termasuk eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal.

“Oleh karenanya, pemerintah menargetkan semua kasus terkait pekerja migran dapat tertangani dengan baik dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan efektifnya penanganan kasus pekerja migran dari hulu hingga hilir,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.

Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding mengatakan, jumlah pekerja migran Indonesia yang terdaftar di data BP2MI yaitu hampir 5,3 juta untuk tahun ini. Sementara data pekerja migran yang illegal ada 4,3 juta untuk tahun 2017 berdasarkan survey Bank Dunia.

Karding menyampaikan, rata-rata masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia yaitu kekerasan, eksploitasi, bahkan human trafficking. Sementara sumber utamanya salah satunya adalah pekerja migran yang berangkat secara illegal atau non prosedural yang jumlahnya sekitar 90-95%.

“Jadi sebenarnya kunci masalah kalau kita bisa tutup yang non prosedural ini, maka tidak akan terlalu banyak masalah pekerja migran,” katanya.

Masalah lainnya adalah skill atau keterampilkan di mana rata-rata pekerja migran yang berangkat ke luar negeri penempatannya berdasarkan data BP2MI yaitu 80% adalah domestic worker atau pekerja di lingkungan rumah tangga dan 70% nya adalah Perempuan. Selain itu, rata-rata pendidikannya SD dan SMP, dan sedikit SMA.

Masalah lainnya itu terkait Bahasa dan mental para pekerja migran sehingga tidak sedikit pekerja migran Indonesia yang ke luar negeri pindah atau cepat ingin pulang.

“Kita bersyukur bahwa Pak Menko hari ini berinisiasi membentuknya desk. Desk ini kita harapkan akan menjadi forum kolaborasi dan sinergi kami untuk ikut menangani masalah-masalah terkait dengan kualitas atau tata kelola pekerja migran kita,” kata Karding.

Tergabung dalam kedua desk ini kementerian/lembaga yang juga berkolaborasi dan bekerja sama lintas sektoral, yakni Kemen Setneg, Kemendagri, Kemenlu, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kemen Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Kemenhut, Kemen LH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kemen Komdigi, Kemen Imigrasi dan Paspor, Kemen ATR/BPN, Kemenkes, Kemensos, Kemenaker, Kementan, Kantor Staf Presiden, Kantor Komunikasi Kepresidenan, PPATK, BIN, BNPB, BMKG, Bakamla, BNPT, Badan Informasi Geospasial, dan Gubernur Lampung, Jambi, Sumsel, Riau, Kepri, Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng serta Pangdam, Kapolda, dan Kajati yang hadir melalui Zoom Meeting. (Ar)
 

Share:

PPWI Punya Andil dalam Memajukan Polri


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dari Humas Polri yang Semakin Maju, Kembali Mengingat Peran PPWI dalam Perkembangannya. Hari ini, kinerja Divisi Humas Polri patut diapresiasi. Dari tingkat Mabes hingga Polsek, bahkan sampai Bhabinkamtibmas di pelosok negeri, kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat semakin baik. Perkembangan ini tentu tak lepas dari proses panjang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Tak banyak yang tahu, bahwa di balik kemajuan ini ada kontribusi besar dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), yang turut berperan dalam meningkatkan kapasitas komunikasi dan jurnalistik di tubuh kepolisian. Kilas balik ke tahun 2013-2015, PPWI aktif memberikan berbagai pelatihan, diskusi, dan bimbingan teknis, baik dalam pendidikan jurnalistik, pengelolaan media publikasi, hingga penyelenggaraan lomba foto/video dan pameran kehumasan.

Salah satu momen bersejarah dalam kemitraan ini terjadi pada awal Februari 2014, saat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Humas Polri digelar di Jakarta. Acara ini menghadirkan berbagai narasumber ahli, termasuk Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA., yang juga merupakan alumni LEMHANAS RI 2012.

Rakernis ini dihadiri oleh 31 Kepala Bidang Humas dari seluruh Polda di Indonesia, serta perwakilan Kasubag Humas Polres, khususnya yang berbatasan dengan negara lain. Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi komunikasi Polri, merancang pendekatan yang lebih efektif dalam penyebaran informasi publik, serta mempersiapkan strategi pengamanan informasi menjelang Pemilu 2014.

Dalam forum tersebut, Wilson Lalengke menegaskan bahwa jurnalisme bukan sekadar menulis berita, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam menjaga kebenaran informasi. Ia mengajarkan para peserta untuk memahami lebih dalam konsep 5W+1H (Who, What, Where, When, Why, dan How) dalam menyusun berita yang objektif dan berimbang.

"Polri sebagai institusi negara memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Karena itu, pemahaman jurnalistik dan pengelolaan media publikasi harus terus ditingkatkan," ujar Lalengke dalam pemaparannya.

Tak hanya Rakernis, PPWI juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan kehumasan kepolisian. Beberapa program yang pernah digelar antara lain:

-  Pelatihan dasar jurnalistik bagi personel Humas Polri,
-  Workshop tentang teknik fotografi dan videografi untuk dokumentasi kepolisian,
-  Lomba jurnalistik, foto, dan video bagi anggota Polri guna meningkatkan keterampilan dalam publikasi informasi,
-  Pameran kehumasan yang menampilkan dokumentasi kegiatan kepolisian dari berbagai daerah.

Bung Freddy Tewu, seorang jurnalis kawakan, bersama asistennya Anggi Pratama Lalengke, turut mengabadikan momentum penting dalam acara-acara ini. Dokumentasi yang mereka buat menjadi saksi sejarah tentang bagaimana PPWI dan Polri terus bersinergi dalam membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat.

Salah satu sosok yang sangat mengapresiasi peran PPWI dalam meningkatkan kemampuan komunikasi Polri adalah Irjen Pol Rikwanto, yang saat itu menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa PPWI telah membantu membuka wawasan kepolisian dalam memahami peran media di masyarakat.

"PPWI menghadirkan perspektif baru dalam dunia jurnalistik. Mereka membantu memperluas wawasan kepolisian tentang bagaimana media bekerja dan bagaimana Polri bisa lebih efektif dalam memberikan pelayanan informasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kerjasama antara Polri dan PPWI akan terus berlanjut, terutama dalam peningkatan kapasitas petugas humas di berbagai tingkatan kepolisian.

Hari ini, ketika melihat bagaimana Humas Polri semakin profesional dalam menyampaikan informasi, kita tidak boleh lupa bahwa ada proses panjang yang telah ditempuh. Kontribusi PPWI dalam memberikan edukasi jurnalistik, pelatihan media, dan pengelolaan publikasi di tubuh kepolisian adalah bagian dari perjalanan ini.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, berharap bahwa kolaborasi antara jurnalis dan aparat kepolisian dapat semakin harmonis di masa mendatang.

"Kita ingin membangun peradaban yang lebih cerdas dan berbudaya melalui jurnalisme yang bertanggung jawab. PPWI akan terus berperan sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan Polri dan masyarakat dalam bingkai harmoni," pungkasnya.

Video bersejarah tersebut dapat di saksikan di Chanel YouTube Wilson Lalanke Official: https://youtu.be/9iiHuOlEDd4?si=ZFeCvok6qJCUCEws

Sebagai insan pers dan masyarakat, kita patut mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Polri dalam meningkatkan keterbukaan informasi. Namun, kita juga tidak boleh melupakan sejarah bahwa ada PPWI yang turut berjasa dalam membangun fondasi komunikasi yang lebih baik antara kepolisian dan masyarakat.

Sejarah mencatat, dan kita harus melawan lupa. PPWI dan Polri telah berjalan bersama dalam menciptakan ekosistem informasi yang lebih profesional dan beretika. Semoga sinergi ini terus berkembang dan semakin bermanfaat bagi negeri ini.

Dalam refleksi sejarahnya, Syarif Al Dhin menyoroti bagaimana Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Humas Polri tahun 2014 di Jakarta menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat hubungan antara kepolisian dan kalangan pewarta. Dalam acara itu, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, diundang sebagai narasumber utama untuk membahas peran jurnalistik dan pengelolaan media publikasi bagi institusi Polri.

"Rakernis ini bukan hanya sekadar forum tahunan, tetapi juga bukti bahwa Polri dan PPWI bisa berjalan seiring dalam membangun keterbukaan informasi. Polri butuh media sebagai penghubung kepada masyarakat, sementara jurnalis butuh akses informasi yang transparan dari kepolisian," ujar Syarif Al Dhin saat mengulas kembali perjalanan sejarah ini.

Dalam Rakernis tersebut, Irjen Pol Rikwanto, yang kala itu menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya, memberikan apresiasi tinggi terhadap PPWI. Menurutnya, organisasi ini telah membantu membuka wawasan kepolisian dalam memahami peran media di masyarakat.

"Persatuan Pewarta Warga Indonesia menghadirkan perspektif baru dalam dunia jurnalistik. Mereka membantu memperluas wawasan kepolisian dalam memahami bagaimana media bekerja dan bagaimana kepolisian bisa lebih efektif dalam memberikan informasi kepada publik," ungkap Rikwanto.

Bahkan, ia menegaskan bahwa kerjasama antara Polri dan PPWI harus terus berlanjut, terutama dalam meningkatkan kapasitas petugas humas di berbagai Polda dan Polres.

Melihat perjalanan panjang sinergi antara PPWI dan Polri, Syarif Al Dhin berharap bahwa hubungan baik ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi terus berlanjut di era kepemimpinan Kapolri mendatang.

"Kita semua ingin melihat dunia jurnalistik yang lebih profesional dan beretika. Kolaborasi antara Polri dan PPWI harus terus diperkuat agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat, transparan, dan bertanggung jawab," harapnya.

Bagi PPWI, jurnalisme bukan hanya tentang menulis berita, tetapi juga tentang membangun peradaban yang cerdas dan berbudaya. Kuli Tinta seperti Syarif Al Dhin dan rekan-rekannya akan terus mengawal perjalanan ini, memastikan bahwa kemitraan Polri dan media tetap harmonis dalam mencerdaskan bangsa. (SAD/Red)



Share:

IPKI DPC Jakarta Pusat Resmi Dikukuhkan, Perkuat Komitmen Kebangsaan dan Persatuan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) DPC Jakarta Pusat resmi dikukuhkan dalam sebuah acara yang berlangsung di Kantor Walikota Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh Ketua IPKI DKI Jakarta, Mulyadi Guntur, Ketua IPKI DPC Jakarta Pusat, Danil Samosir, serta Ketua IPKI DPC Jakarta Utara, Dzoel. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Kesbangpol Jakarta Pusat, Rahmat, serta jajaran pengurus IPKI dari berbagai wilayah di DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Ketua IPKI DPC Jakarta Pusat, Danil Samosir, menegaskan pentingnya peran IPKI dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman.

"Hari ini bukan sekadar seremoni, tetapi awal dari tanggung jawab besar bagi seluruh pengurus DPC Jakarta Pusat untuk terus mengawal semangat perjuangan, membangun sinergi, dan hadir di tengah masyarakat sebagai garda terdepan dalam membangun persatuan," ujar Danil di Jakarta, Sabtu (15/03/2025)

Sementara itu, Ketua IPKI DPC Jakarta Utara, Dzoel, mengajak seluruh jajaran IPKI untuk semakin aktif dalam menjalankan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"IPKI harus menjadi organisasi yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga bergerak nyata dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Dengan soliditas dan komitmen bersama, kita bisa berkontribusi lebih banyak bagi bangsa dan negara," tegas Dzoel.

Ketua IPKI DKI Jakarta, Mulyadi Guntur, dalam pidatonya menekankan pentingnya kolaborasi antar DPC dalam membangun IPKI yang lebih progresif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

"Kita harus terus memperkuat IPKI sebagai organisasi yang berlandaskan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan. Dengan pengukuhan DPC Jakarta Pusat ini, kita semakin yakin bahwa IPKI DKI Jakarta akan semakin solid dan siap menghadapi berbagai tantangan ke depan," ujar Mulyadi Guntur.

Perwakilan Kesbangpol Jakarta Pusat, Rahmat, juga memberikan apresiasi atas peran IPKI dalam menjaga stabilitas sosial dan kebangsaan.

"Organisasi seperti IPKI memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan bangsa. Kami berharap IPKI DPC Jakarta Pusat dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program kebangsaan dan sosial," kata Rahmat.

Acara pengukuhan berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan sesi diskusi serta silaturahmi antar pengurus. Para peserta hadir dengan mengenakan kemeja atribut IPKI atau nuansa biru sebagai simbol solidaritas dan kebersamaan.

Dengan pengukuhan ini, IPKI DPC Jakarta Pusat diharapkan semakin aktif dalam menjalankan visi dan misinya serta menjadi garda terdepan dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di Jakarta. (Ar)


Share:

Sambut Ramadhan 1446 H, ICATI Jakarta Kembali Gelar Donor Darah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1446 H, Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia (ICATI) Jakarta bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan donor darah ke-5 bertajuk "Setetes Darah Anda Bisa Menyelamatkan Nyawa Mereka". Acara ini disambut antusias oleh masyarakat dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting yang mendukung aksi kemanusiaan ini.

Ketua Panitia sekaligus Ketua Bidang Sosial ICATI Jakarta, Iwan, bersama Lukman, anggota Bidang Sosial ICATI, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud kepedulian komunitas alumni Taiwan di Indonesia. "Kami ingin terus berkontribusi dalam aksi kemanusiaan. Donor darah adalah salah satu cara kami membantu masyarakat yang membutuhkan," ungkap Iwan di Pluit Junction Jakarta, Sabtu (15/03/2025).

Acara ini terbuka untuk umum, bukan hanya bagi alumni Taiwan, tetapi juga masyarakat luas. "Ini adalah kegiatan donor darah ke-5 yang kami adakan. Kami berharap semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya donor darah dan ikut serta," tambahnya.


Pada kegiatan kali ini, ICATI menargetkan mengumpulkan 300 kantong darah. Hingga saat ini, proses donor darah masih berlangsung dan panitia optimis target tersebut bisa tercapai. "Selain donor darah, ICATI juga rutin mengadakan kegiatan sosial lain, seperti bakti sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan kegiatan olahraga," ucapnya.

Namun, donor darah di bulan Ramadhan memiliki tantangan tersendiri. Banyak masyarakat yang masih ragu mendonorkan darah saat berpuasa. Iwan menegaskan bahwa donor darah tetap aman selama pendonor dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat medis. "Tahun lalu, jumlah pendonor mencapai 300 orang. Setelah mendapatkan edukasi medis, mereka pun ikut serta tanpa ragu," jelasnya.

Untuk menarik lebih banyak peserta, ICATI menyediakan paket sembako dan nasi kotak bagi para pendonor sebagai bentuk apresiasi. Selain itu, panitia juga memastikan kenyamanan pendonor dengan menyediakan fasilitas medis yang memadai.

Sementara itu, Lukman menambahkan bahwa donor darah tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan bagi pendonor. "Banyak yang takut donor darah akan melemahkan tubuh, padahal ini justru menyehatkan. Yang penting, kondisi tubuh harus fit sebelum mendonorkan darah," ujarnya.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah, ICATI berharap kegiatan ini bisa rutin diselenggarakan dan semakin banyak orang yang tergerak untuk berbagi melalui setetes darah mereka. "Bulan suci Ramadhan adalah momen terbaik untuk berbuat kebaikan, dan donor darah adalah salah satu cara nyata untuk menyelamatkan nyawa," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Lindungi Budaya Indonesia, Kemenkum Sahkan Kerja Sama dengan Kemenbud


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual yang terkait dengan kebudayaan. 

Pengesahan kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara Menteri Hukum dan Menteri Kebudayaan, yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pemerintah Indonesia memiliki peran yang krusial dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi hasil karya budaya bangsa. Dengan perlindungan yang tepat, bangsa Indonesia dapat mencegah penyelewengan terkait hak cipta sekaligus menghargai para pencipta, seniman, dan pelaku budaya.

“Kita tidak hanya dapat mencegah penyalahgunaan hak cipta, tetapi juga memberikan penghargaan yang layak bagi para pencipta dan pelaku budaya atas hasil karya mereka,” ujar Supratman dalam acara penandatanganan kerja sama, Jumat (14/03/2025) di gedung Kemendikdasmen.

Perlindungan kekayaan intelektual, lanjutnya, akan memicu kreativitas masyarakat Indonesia untuk berinovasi guna memperkaya budaya Indonesia.

“Perlindungan ini juga akan membuka ruang bertambahnya kreativitas dan inovasi di dunia kebudayaan, yang pada gilirannya akan memperkaya khazanah budaya Indonesia dan meningkatkan posisi kita di dunia internasional,” ucapnya.

Lulusan ilmu hukum Universitas Muslim Indonesia ini menjelaskan Indonesia memiliki aset dan kekayaan budaya yang luar biasa. 

Namun di saat yang sama, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar negeri. Sehingga kerja sama antara Kemenkum dan Kemenbud sangat penting untuk mendukung keberlanjutan kebudayaan Indonesia.

“Kerja sama kita, baik NK maupun PKS, bertujuan untuk memperkuat upaya perlindungan hak-hak kekayaan intelektual terhadap objek-objek budaya yang semakin berkembang. Kerja sama ini juga mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan intelektual dan budaya nasional,” tutur Supratman.

Ia berharap kerja sama Kemenkum dan Kemenbud dapat mempercepat langkah-langkah konkret yang lebih efektif untuk pembangunan kebudayaan dan perlindungan kekayaan intelektual yang lebih baik kedepannya. Kerja sama yang dilakukan saat ini pun akan menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.

Senada dengan Supratman, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengatakan dua bentuk kerja sama yang baru saja ditandatangani ini merupakan langkah strategis Kemenkum dan Kemenbud untuk memajukan kebudayaan Indonesia, termasuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkannya bagi kepentingan seluruh warga Indonesia.

“Kita pastikan objek-objek pemajuan kebudayaan yang jumlahnya ada sepuluh, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional memiliki nilai ekonomi,” katanya. (Ar)


Share:

IMO-Indonesia Dukung Rencana Menteri Hukum Revisi UU Pers


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mendukung penuh rencana revisi Undang-Undang Pers yang diwacanakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas baru-baru ini.

Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail dalam keterangannya, Sabtu (15/3) menyampaikan bahwa niat merevisi UU Pers adalah langkah positif yang harus didukung.

"Kalau dari kami sepanjang itu tujuan baik, demi kepentingan kemajuan pers tanah air, Insya Allah kami siap mendukung," ujar Yakub.

Yakub juga menilai regulasi pers yang ada sudah tertinggal dalam mengawal perkembangan industri pers mutakhir yang banyak mengalami perubahan drastis.

"Dunia pers kini telah mengalami perubahan demikian signifikan. Sebut saja perkembangan media online yang belakangan kian tak terbendung ditambah ragam persoalan yang menyertai, namun belum diatur dasar-dasar aturannya yang baru," katanya.

Ia juga menyinggung terkait kehadiran industri pers padat karya yang semakin meningkat, tapi tidak mendapatkan kepastian hukum yang memadai.

"Persaingan antara badan pers padat modal dan padat karya semakin tinggi. Sayangnya, regulasi pers kita belum siap untuk memberikan pengayoman terhadap industri pers padat karya ini. Padahal ini momentumnya untuk memberikan ruang yang sehat bagi kemunculan industri pers padat karya," urainya.

Untuk itu, menurut dia, wacana revisi UU Pers ini merupakan sebuah kabar gembira yang harus disambut oleh insan pers, terutama dari kalangan media padat karya.

"Dan saya percaya jika pers kita tumbuh semakin sehat, maka produk jurnalistik tanah air juga akan semakin berkualitas," tandasnya.

Terakhir, kata dia, IMO-Indonesia juga siap memberikan masukan dalam rangka revisi/perubahan UU Pers tersebut yang akan langsung dilayangkan kepada Menteri Hukum dalan waktu dekat ini.

"Insya Allah IMO akan terlibat aktif dalam memberikan masukan dalam upaya revisi UU Pers ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas memberikan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Pers yang saat ini tengah dibahas di Komisi I DPR. Revisi ini bertujuan untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi insan pers untuk bekerja secara merdeka serta menyehatkan industri penyiaran di Indonesia serta menjadikan aturan terkait hak cipta yang jelas.

Dalam acara buka puasa bersama dengan pimpinan redaksi media pada Kamis, 13 Maret 2025, Menteri Supratman menyoroti pentingnya pembahasan ketiga undang-undang tersebut yang saat ini tengah bergulir di DPR, terutama revisi Undang-Undang Pers. Langkah ini dianggap bisa memberi pijakan yang kuat untuk pers bekerja secara merdeka.

Menurut Supratman dengan bergulirnya perbincangan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Hak Cipta, berkaitan dengan kehidupan kelangsungan hidup dari dunia pers.

“Undang-Undang Penyiaran lagi bergulir di Komisi 1 DPR, kemudian juga Undang-Undang Hak Cipta saat ini juga bergulir di DPR. Tentu semua ini berkaitan dengan kehidupan dan kelangsungan hidup dari dunia pers kita,” ucap Supratman

“Terutama yang terkait dengan penggunaan hak cipta, terkait dengan berita-berita yang disajikan,dan kemudian dijadikan bagian dari informasi-informasi yang lain,”sambungnya.

Supratman juga berharap revisi terhadap Undang-Undang Pers dapat segera dilakukan. Ia menegaskan bahwa selain revisi Undang-Undang Penyiaran dan Hak Cipta yang tengah dibahas, Undang-Undang Pers juga perlu mendapat perhatian.

“Saya berharap mudah-mudahan bukan hanya kedua Undang-Undang tadi, tapi juga Undang-Undang Pers ada yang mengusulkan untuk kita bisa lakukan revisi,” kata Supratman pada saat buka bersama dengan pimpinan redaksi media. (Ari)

Share:

Dr Djuyamto Pimpin Rombongan PN Jaksel Adventure Salurkan Bantuan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pada Jumat pagi tanggal 14 Maret 2025 rombongan PN Jaksel Adventure bergerak ke PN Bekasi untuk dropping paket bantuan sembako dari keluarga PN Jakarta Selatan untuk korban banjir warga PN Bekasi serta satu lokasi korban banjir warga Bekasi. Rombongan dipimpin oleh Dr Djuyamto SH MH, Humas PN Jakarta Selatan. 

Penyampaian paket bantuan sembako untuk warga PN Bekasi tersebut secara simbolis diterima oleh WKPN Bekasi lalu didistribusikan langsung kepada para korban banjir. 

Kegiatan pemberian bantuan paket sembako tersebut sebagai bentuk empati keluarga besar PN Jakarta Selatan kepada warga PN Bekasi yang terdampak banjir besar kemarin.

Ketua PN Jakarta Selatan, Muh Arif Nuryanto, SH MH juga berharap agar jalinan persaudaraan antar warga pengadilan dalam suka dan duka terus diwujudkan melalui kegiatan seperti ini. (Ar)


Share:

Danrem 031/Wira Bima Resmikan Koramil Inuman dan Terima Hibah Tanah di Kuansing


Duta Nusantara Merdeka | Kuansing
Dalam rangka kunjungan kerja, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono menerima penyerahan tanah hibah dan meresmikan Koramil Kecamatan Inuman di Kabupaten Kuansing pada Jumat sore, (14/03/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kuansing Dr. H. Suhardiman Amby, MM, serta sejumlah pejabat penting lainnya dari Korem 031/Wira Bima.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Persit KCK Koorcab Rem 031/Wira Bima Ny. Inge Sugiyono, Kepala Staf Korem 031/Wira Bima Kolonel Kav. Eko Agus Nugroho, dan Dandim 0302/Inhu Letkol Inf Emick Candra Nasution, M.P.M. Selain itu, seluruh unsur forkopimda Kabupaten Kuansing dan tamu undangan lainnya juga turut hadir.

Dalam sambutannya, Bupati Kuansing Dr. H. Suhardiman Amby mengucapkan selamat datang kepada Danrem dan rombongan. Ia menyampaikan, "Kami hibahkan tanah dan bangunan Koramil Inuman kepada Bapak Danrem 031/Wira Bima. Kami berharap ini bisa bermanfaat dan membantu pemerintah Kabupaten Kuansing dalam mengatasi kesulitan rakyat."

Sementara itu, Danrem Sugiyono mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kuansing dan masyarakat setempat. Ia berharap dengan bertambahnya satu Koramil di Kecamatan Inuman, dukungan TNI dan rakyat dalam membangun daerah Kabupaten Kuansing dapat semakin optimal. "Keberadaan Koramil ini diharapkan dapat berkontribusi maksimal bagi peningkatan kinerja Kodim 0302/Inhu dalam menciptakan kondusifitas dan membantu Pemkab Kuansing dalam pembangunan daerah," jelasnya.

Danrem juga memberikan apresiasi kepada Bupati Kuansing dan pemerintah daerah atas dukungan yang diberikan sehingga pembangunan Koramil Inuman dapat terlaksana dengan baik. "Kami berharap Koramil ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kuansing, khususnya di Kecamatan Inuman," tambahnya.

Usai menerima penyerahan hibah tanah dan meresmikan bangunan Koramil Inuman, Danrem 031/Wira Bima dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Kuantan Hilir untuk Safari Ramadhan.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Kejaksaan Agung Periksa Basuki Tjahaja Purnama Terkait Kasus Korupsi Pertamina


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui penyidik pada Jampidsus mencecar Eks Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan 14 pertanyaan pokok terkait kasus korupsi minyak mentah. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Kejagung selama 8-9 jam.

Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) untuk periode 2018–2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan tugas dan fungsi Ahok selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

"Lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi holding PT Pertamina (Persero)," ucap Harli Siregar kepada awak media di Gedung Kejagung, Kamis (13/03/2025).

Penyidik juga mendalami pelaksanaan fungsi pengawasan Ahok dalam kaitan dengan kegiatan importasi minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga. "Kami menggali peran Ahok selaku komisaris utama dalam kaitan dengan ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang," tambah Harli.

Kapuspenkum Kejagung menegaskan bahwa pemeriksaan ini masih dalam proses, dan penyidik akan terus mendalami keterangan yang diberikan. "Tentu kemungkinan akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan," lanjutnya.

Harli juga mengungkapkan adanya kemungkinan pemeriksaan lanjutan terhadap Ahok setelah mendapatkan dokumen dan data tambahan dari Pertamina. Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat posisi Ahok yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Komisaris Utama Pertamina.

Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat terjaga, serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Polres Metro Jakarta Barat Berbagi Takjil Bersama Insan Media


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat
Polres Metro Jakarta Barat menggelar kegiatan berbagi takjil bersama insan media sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu sore (13/3/2025), dan merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Dalam acara ini, Polres Metro Jakarta Barat bersama insan media membagikan sebanyak 250 paket takjil kepada para pengendara yang melintas di depan Mako Polres. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi, didampingi Wakapolres Kombes Pol Teuku Arsya Khadafi, serta sejumlah Kapolsek dan pejabat utama Polres, turut turun ke jalan untuk membagikan takjil secara langsung kepada masyarakat.

Kegiatan berbagi takjil ini tidak hanya sekadar memberikan makanan untuk berbuka puasa, tetapi juga menciptakan momen kebersamaan yang hangat antara Polri dan masyarakat. Usai pembagian takjil, acara dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada sejumlah anak yatim piatu, menambah makna kegiatan ini di bulan suci Ramadhan.

Suasana penuh kebersamaan semakin khidmat dengan sesi tausiyah yang disampaikan secara virtual melalui Zoom oleh Mabes Polri, menjelang waktu berbuka puasa. Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya di bulan Ramadhan yang penuh berkah.

"Kegiatan ini tidak hanya untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk sinergi antara Polri dan insan media dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung," ujar Twedi.

Kegiatan berbagi takjil ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta memberikan inspirasi bagi pihak lain untuk melakukan kegiatan serupa. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan Ramadhan kali ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

APTIKNAS Gelar Soft Launching Koperasi AMB


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) lagi-lagi membuat gebrakan berskala nasional dengan mendirikan Koperasi APTIKNAS Maju Bersama (AMB) sebagai upaya mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang. 

Koperasi AMB ini nantinya bakal menyediakan beragam solusi IT untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Soft Launching Koperasi AMB ini telah dilaksanakan APTIKNAS pada (10/3/2025) baru-baru ini di Jakarta. Salah satu bisnis utama yang dipersiapkan Koperasi AMB ini adalah “Toko Koperasi IT.” 

Menurut Ketua Umum DPP APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH, “Toko Koperasi ini akan berperan sebagai Master Dealer dari beragam produk bisnis yang dijalankan para anggota Koperasi dari jajaran pengurus dan anggota APTIKNAS di seluruh Indonesia yang saat ini mempunyai 2.000 anggota di 30 DPD dari Aceh hingga Papua.” ungkap Hoky yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.  

Sementara Andri Sugondo selaku Ketua Koperasi AMB dan juga menjabat sebagai Bendum DPP APTIKNAS mengatakan, “Kami menerapkan skema Business to Business. Bisnis pendukungnya pun sangat beragam, Toko Koperasi ini nantinya menawarkan Software Development, Training Centre and Certification, ISP (Internet Service Provider), Managed Service, dan SOC (Security Operations Centre).” 

Yang paling menarik, lanjut Andri, adalah produk Smart City, Smart Building, Smart Factory, Smart Warehouse, dan Smart Campus / School (IOT). Selain itu ada produk Media and News (Videotron / Digital Signage / Kiosk), IT Outsourcing, Blockchain and Crypto, AI, Robotic, Cloud and Data Centre, Multimedia, Marketplace, Courier and Cargo, dan Consultant (IT / MEEP / Fire System). 

“Bahkan tidak berhenti di situ, kami masih akan terus mengembangkan dengan bisnis unit tambahan yakni Unit Simpan Pinjam,” tutur Andri.

Sedangkan Dennis Djohan selaku Sekretaris Koperasi AMB menambahkan, Terkait dengan Unit Simpan Pinjam, Simpanan Pokok dari Koperasi AMB adalah sebesar Rp. 500.000 dengan Simpanan Wajib Rp. 100.000/bulan. “Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib ini akan diperhitungan dalam SHU (Sisa Hasil Usaha) pada akhir tahun fiskal jika Koperasi sudah bisa menghasilkan SHU,” ujar Dennis yang sempat memaparkan program bisnis Koperasi AMB dikegiatan peluncuran Koperasi AMB. 

Turut hadir pada acara soft launching Koperasi AMB, Pendiri & Sekretaris Jenderal Asosiasi Payment Gateway Indonesia (APGI) Angelika Putri, dan jajaran pengurus APTIKNAS antara lain SekJen Fanky Christian, Waketum 1 - Talenta Digital Sandy Kusuma, Wakil Bendahara Umum Sugiyatmo, Ketua Komtap Organisasi Kaderisasi dan Keanggotan Brian Sokhily Lase, Ketua Komtap Kerjasama dan Event Aditya Adiguna, Ketua Komtap Software Andy Djojo Budiman, DPA DPD APTIKNAS Bogor R Joko Sarjonoko, serta Ketua Komtap Kerjasama Pemda Cepu Suprianto.

Jajaran pengurus Koperasi AMB ini terdiri dari Ketua Andri Sugondo, Sekretaris Dennis Djohan, Bendahara Wong Budi Gunawan. Kemudian di jajaran Pengawas Ir. Soegiharto Santoso SH, Ir. Sandy Kusuma dan Brian Sokhily Lase. 

Sementara Penasehat Umum terdapat nama Lim Tonny. Sedangkan Penasehat Akunting dan Pajak Yopi Sutanto. Kemudian Penasehat Pembiayaan dan Simpan Pinjam I Gede Ariesunda, Penasehat Luar Jabodetabek Tritan Saputra, dan Penasehat Hukum Ir. Soegiharto Santoso SH.

Koperasi AMB ini merupakan wadah kolaborasi di antara para anggota dan pengurus APTIKNAS, dengan prinsip penuh kehati-hatian dan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi setiap anggota Koperasi, mulai dari penjualan produk hingga pembiayaan.

Acara ini disambut sangat antusias oleh para anggota APTIKNAS dengan banyaknya tamu undangan yang mengikuti hingga akhir acara. “Semoga Koperasi AMB terus berkembang dengan motto dari anggota untuk anggota,” ujar Brian Sokhily Lase.  

Hadirnya Koperasi AMB ini makin mengukuhkan APTIKNAS sebagai salah satu organsiasi IT terbesar di Indonesia yang sangat professional dan berkembang pesat, dimana sebelumnya APTIKNAS telah meluncurkan portal marketplace dengan nama Indojual.com serta sejak tahun 2019 telah mendirikan Lembaga sertifikasi profesi SDM-TIK yang berlisensi dari BNSP.
(Ar)


Share:

Operasi dalam Senyap, Prabowo Bersih-Bersih Korupsi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Banyak yang tidak menyadari bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dikejutkan dengan fenomena-fenomena di luar dugaan dan tebakan. 

Sebut saja munculnya ragam peristiwa kebijakan yang tidak disangka-sangka (Makan Bergizi Gratis, Check-up Kesehatan Gratis, efisisensi anggaran, hilirisasi SDA, Merging BUMN hingga pemberantasan korupsi yang masif).

Khusus untuk fenomena terakhir, sepanjang awal tahun 2025, pemberitaan nasional nyaris tidak pernah sepi dari pengungkapan sejumlah kasus korupsi.

Bahkan di antara sederet kasus korupsi yang dibongkar, kerugian nyaris mencapai ribuan triliun. Praktik korupsi yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya.

Terbongkarnya kasus megakorupsi ini menimbulkan banyak kontroversi di kalangan publik. Ada yang beranggapan ini merupakan kado awal yang buruk bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara, lainnya menilai fenomena ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari seorang Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akarnya.

Lantas, mana yang benar di antara opini yang berkembang di masyarakat menanggapi fenomena maraknya kasus korupsi yang terkuak ke publik? 

*Diam Keringat*

Mencermati keterbelahan persepsi publik terkait indeks korupsi yang terjadi hari-hari ini bagi penulis sendiri lebih condong ke sisi optimistis atau positif.

Penulis menilai terungkapnya praktik korupsi belakangan ini bukan bermakna preseden buruk bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, melainkan sebuah bukti nyata tegasnya kepemimpinan Prabowo memerangi korupsi.

Jadi, penilaiannya bukan terbalik, bahwa ini merupakan situasi paradoks dari janji seorang Prabowo menumpas korupsi sampai ke akar-akar.

Akan tetapi, kondisi hari ini justru menunjukkan satu proses linearitas antara apa yang dijanjikan Prabowo sebelumnya (baca: melawan korupsi) dengan realitas lapangan yang terjadi di masa kepemimpinannya.

Prabowo adalah sosok tegas, santai, dan kalem dalam bertindak, namun hasilnya membuat publik tercengang.

Dan itu telah beliau buktikan di awal masa menjabat sebagai presiden RI dengan aneka kebijakan dan program yang digulirkan.

Prabowo adalah tipe pemimpin "silent is golden" alias diam itu berharga. Prabowo tidak ingin koar-koar berteriak sana sini dalam memerangi korupsi.

Ia cukup membuktikan perkataannya dengan mengerahkan seluruh mesin pemerintahan untuk bertindak sesuai visi dan misi yang telah dicanangkan di awal.

Korupsi sebagai salah satu penyakit mematikan bagi pembangunan bangsa telah diamputasi sedemikian rupa oleh Prabowo melalui institusi penegak hukum hari-hari ini.

Di awal tahun ini, gebrakan Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) begitu masif terjadi.

Satu per satu kasus korupsi yang selama ini tidak pernah terungkap pelan-pelan mulai terbongkar. Kalau bukan komitmen seorang Prabowo, ini mustahil terkuak.

Untuk itu, semua fenomena yang menyeruak belakangan adalah residu yang harus dibersihkan untuk memulai pemerintahan baru yang bersih dan berintegritas.

Dan, Prabowo kini mulai membuktikan itu dengan memerintahkan seluruh apparatus penegak hukum untuk bekerja membongkar kasus-kasus korupsi yang ada. 

*Banyak Kasus Besar Terbongkar*

Terbongkarnya sejumlah kasus korupsi besar mulai dari korupsi timah dengan kerugian mencapai Rp272 triliun, korupsi Lembaga Pebiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan kerugian menembus Rp11,7 triliun, korupsi dana iklan Bank BJB dengan kerugian mecapai Rp801miliar hingga korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina yang menyentuh angka Rp968,2 triliun.

Apa yang bisa dimaknai dari peristiwa ini tak lain dan tak bukan, bentuk ketegasan seorang Prabowo di belakang layar yang tidak disadari banyak pihak.

Prabowo singkatnya bekerja dalam diam. Diam yang penuh keringat. Biarkan publik terbuka mata dengan melihat seabrek kebobrokan yang selama ini tertutupi dan baru terbongkar di masa kepemimpinannya.

Baru akhir-akhir ini Prabowo mencoba muncul ke publik untuk sekadar memberikan pesan peringatan ke pihak-pihak yang mencoba merampok uang negara.

Ia dengan tegas mengecam mereka agar berpikir dua kali jika mencoba-coba mencuri dana publik. Jika tidak ingin bernasib sama dengan mereka yang hari ini telah kedapatan basah, maka harus bertindak disiplin dan sesuai dengan arahan presiden.

Prabowo bahkan tidak segan-segan mengatakan akan memerangi korupsi sampai ke akar-akar. Pernyataan ini harus ditafsirkan secara serius dan jeli.

Mengingat Prabowo sedang tidak main-main dengan praktik korupsi ini. Ia akan menyikat habis siapa saja yang mencoba abai dari perintah dan larangannya.

Kasus korupsi yang telah terbongkar cukup menjadi pesan penting Prabowo ke mereka yang belum ketangkap dan yang akan coba merampok.

"Jangan sampai". Bahasa ini penting sekali untuk ditanamkan dalam diri seorang pejabat publik ataupun mereka yang berurusan dengan anggaran publik.

Jika mereka masih menginginkan karir yang panjang, maka jangan coba-coba menuruti hawa nafsu dengan menilap uang negara. Ujungnya sudah bisa ditebak, tidak akan lama lagi menikmati udara segar dan kemewahan yang dimiliki.

Penulis: Yakub F Ismail, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia


Share:

Perjuangan Perempuan dalam Konflik Agraria: Sorotan pada Kasus PT Hardaya Inti Plantations di Sulawesi Tengah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam rangka peringatan International Women's Day (IWD) 2025, isu perjuangan perempuan dalam konflik agraria kembali menjadi sorotan. Fatrisia, Ketua Jaringan JAGA DECA mengungkap fakta mencengangkan mengenai eksploitasi perempuan dan komunitas tani akibat penguasaan lahan oleh korporasi sawit PT Hardaya Inti Plantations (HIP) di Buol, Sulawesi Tengah.

"Salah satu temuan utama adalah bagaimana skema kemitraan sawit digunakan sebagai alat land grabbing. PT HIP menguasai 22.780 hektare Hak Guna Usaha (HGU) sejak 1998, memperluas pengaruhnya melalui berbagai skema, termasuk revitalisasi perkebunan dan program transmigrasi. Namun, di balik janji kesejahteraan, petani justru terjebak dalam utang koperasi yang mencapai Rp1 triliun," kata Fatrisia dalam Diskusi Publik PARARA dalam rangka Women's Day 2025 dengan tema "Hentikan Kriminalisasi! Wujudkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pejuang Lingkungan dan HAM" di Jakarta, Jum'at (07/03/2025).

Dalam sistem agraria yang timpang ini, menurut dia, perempuan menjadi pihak yang paling terdampak. Banyak perempuan pemilik lahan kehilangan hak mereka dan terpaksa menjadi buruh tempel dengan upah rendah, hanya Rp23.000 hingga Rp40.000 per hari. Beban kerja yang berlipat dan kondisi kerja yang buruk sering berujung pada perceraian dan kematian.

Meskipun menghadapi represi, Fatrisia menegaskan, komunitas petani dan aktivis terus berjuang. Sepanjang 2024, sebanyak 23 aktivis-petani dikriminalisasi, termasuk 7 perempuan. Mereka melakukan konsolidasi dan pendidikan tani, aksi damai, serta melaporkan ke KPPU dan Komnas HAM untuk menuntut keadilan.

"Megaproyek 'Palm Oil Belt' seluas 1 juta hektare di Sulawesi Tengah dikhawatirkan memperburuk konflik agraria. Ruang gerak aktivis semakin dibatasi dengan keterlibatan TNI dan Brimob dalam mengamankan kepentingan perusahaan," ungkapnya.

Untuk mewujudkan keadilan agraria, langkah mendesak harus dilakukan, termasuk memberdayakan petani dan perempuan, menghentikan proyek sawit yang eksploitatif, serta mereformasi kebijakan kemitraan sawit. Melalui kampanye audiovisual, seperti film "Buol: Bertahan di Tanah Harapan," para aktivis terus menggalang dukungan untuk mengungkap realitas konflik agraria.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 ~||~ 1 Syawal Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025 ~||~ Muhammadiyah Luncurkan Ojek Online ZENDO ~||~ 140 Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP ~||~ Prabowo Subianto Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025 - 2030 ~||~ Praperadilan Hasto Kristianto Di Tolak ~||~ #INDONESIADAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dikdasmen Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym H Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karang Taruna Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padanglawas Utara Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Paluta Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PCM Medan Denai PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa SD Muhammadiyah 19 SD Terpadu 23 Medan Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone SMP Muhammadiyah 48 Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

PAGAR LAUT

Pagar Laut yang terjadi di Tangerang Memang Membuat Heboh Indonesia, Apalagi Ada Sertifikatnya, Berarti Sudah Ada IzinnyaRakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Apalagi Kalau Udara Mau DipagarBagai Tersambar Petir Mendengar Pagar-Pagaran .

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PAGAR LAUT INDONESIA

~> Sekarang Lagi Heboh Tentang Pagar Laut Yang Terjadi Di Indonesia

<~ Memang Harus Jelas Apa Maksudnya Laut Dipagar, Karena Seharusnya Yang Dipagar itu Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain

Link Terkait

close
Banner iklan disini