Tandatangani PKS, PPWI bersama Firsts Union Association dan LPK GAESI Siap Kirim Tenaga Kerja ke Jepang dan Korea

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Sebagai tindak lanjut dari rencana kerja sama organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama mitra konsorsiumnya, Firsts Union Association, dengan Lembaga Pelatihan Kerja Galuh Essa International (LPK GAESI), ketiga pihak sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk penyiapan dan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke Jepang dan Korea. Hal ini disampaikan Ketum PPWI, Wilson Lalengke, kepada media ini pada Senin, 10 Maret 2025.

“PPWI dan Firsts Union Association secara bersama-sama sudah menandatangani PKS dengan LPK GAESI pada hari Selasa lalu, 4 Maret 2025. Berdasarkan perjanjian kerja sama ini, mulai sekarang PPWI, Firsts Union Association, dan GAESI sudah siap menerima pendaftaran calon-calon pekerja yang ingin bekerja sambil menimba pengalaman di luar negeri, khususnya ke Jepang dan Korea,” ungkap Wilson Lalengke.

Hadir dalam acara penandatanganan PKS tersebut, selain Ketum PPWI, hadir President of Firsts Union Association, Mr. Abdul Rahman Dabboussi; dan Mr. Mahpudin sebagai Ketua LPK GAESI. Selain itu, hadir juga Wasekjen PPWI, Julian Caisar; dan Haji Karso Herdianto, S.T., sebagai Pimpinan Yayasan Galuh Essa International.

Wilson Lalengke yang selalu berupaya menghadirkan peluang kerja bagi setiap pewarta warga dan pencari kerja itu juga menjelaskan bahwa setiap calon pekerja luar negeri perlu mendaftarkan diri dan masuk ke tempat pelatihan LPK GAESI yang berlokasi di Kecamatan Tomo, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. “Setiap peminat bekerja ke Jepang dan Korea dapat mendaftarkan diri ke Sekretariat Nasional PPWI, selanjutnya akan dirujuk untuk mengikuti pelatihan dan persiapan pemberangkatan di tempat pelatihan,” tambah Wilson Lalengke.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini juga menyampaikan bahwa disamping berperan menerima pendaftaran atau memberikan rekomendasi pendaftaran bagi para pemuda Indonesia ke LPK GAESI, PPWI juga akan berperan untuk memonitor serta menjadi kontrol bagi pelaksanaan progam pelatihan dan pemberangkatan tenaga kerja dari lembaga GAESI serta mitranya di Jepang dan Korea agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, kata Wilson Lalengke, para pencari kerja tidak tertipu dan atau dirugikan, baik dalam proses rekrutmen maupun pelatihan dan pemberangkatan.

Terkait dengan persyaratan peserta pelatihan dan pemberangkatan bekerja ke Jepang dan Korea, Ketum PPWI menyarankan agar para peminat dapat berkonsultasi ke Sekretariat Nasional PPWI melalui Call Center/WA di 085772004248 (Ms. Wina) dan atau langsung ke LPK GAESI Majalengka. “Bagi para peminat kerja ke Jepang atau ke Korea dapat berkonsultasi ke Sekretariat Nasional PPWI dan bisa juga langsung ke lokasi LPK GAESI, Jl. Raya Bandung – Cirebon, Km. 75, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat – Indonesia. Rekrutmen tenaga kerja ke Jepang dan Korea ini terbukan untuk pria dan wanita, usia 18 hingga 40 tahun,” pungkas Wilson Lalengke.

So, bagi Anda yang tertarik bekerja di luar negeri, khususnya Jepang dan Korea, tunggu apa lagi? Silahkan konsultasi ke Sekretariat Nasional PPWI, baik melalui Call Center di 085772004248 (Ms. Wina) atau langsung ke alamat Sekretariat di Jl. Anggrek Cendrawasih X Blok K No. 29, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat - 11480, DKI Jakarta, Mobile/WA: 081378957515 (Mr. Julian Caisar). (APL/Red)

Read More

Dewan dan Pengurus Kin Men Riau Masa Bakti 2025–2029 Resmi Dilantik

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Dewan dan pengurus Kin Men Riau masa bakti 2025–2029 resmi dilantik dalam sebuah acara meriah yang berlangsung di Grand Lancang Kuning Ballroom Furaya Hotel, Pekanbaru pada Minggu (9/3/2025) malam. Pelantikan ini ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Ketua Dewan Pembina, Djohan Nurdin, dan pengibaran bendera pataka oleh Ketua Kin Men Riau, Ali Suyanto.

Dalam sambutannya, Ali Suyanto mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menekankan bahwa jabatan ketua adalah amanat besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. 

"Suku Tionghoa di Provinsi Riau banyak berasal dari Kin Men, yang terletak di garis depan antara Taiwan dan Tiongkok. Bahkan, salah satu suku Tionghoa yang pertama kali masuk ke Pekanbaru sudah menyebar di berbagai kabupaten dan kota," ujarnya.

Ali Suyanto juga menyampaikan harapannya agar organisasi ini dapat menjadi wadah untuk menjalin silaturahmi di antara warga Tionghoa. Saat ini, baru sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar di Kin Men Riau, dan ia berharap jumlah tersebut terus bertambah. "Kami mengimbau warga Tionghoa yang berasal dari Kin Men untuk menjadi anggota, karena banyak manfaat yang didapatkan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia pelantikan, Tan Beng Kui, mengungkapkan bahwa sekitar 800 tamu undangan hadir dalam acara tersebut, termasuk tamu dari Kota Batam, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, dan luar negeri. "Kami sangat senang sekali, pelantikan dihadiri banyak tamu undangan, baik dari mitra, keluarga besar Kin Men Riau, tokoh Tionghoa, maupun Ketua Ormas Tionghoa di Pekanbaru," ungkapnya.

Acara pelantikan dimeriahkan dengan penampilan budaya, artis Mandarin dari Jakarta, Nathasia, dan dari Malaysia, Brenesia Sea. Sebagai penutup, diadakan undian doorprize dengan hadiah utama dua unit sepeda listrik dan dua unit sepeda motor, serta hadiah menarik lainnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

6 Tren Kehumasan di Tahun 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menjelang tahun 2025, lanskap kehumasan akan mengalami perubahan signifikan yang didorong oleh kemajuan teknologi dan ekspektasi konsumen yang terus berkembang. Belanja pasar, situasi ekonomi dan politik dunia, serta ketidakpastian menjadi faktor-faktor yang berpengarug terhadap bisnis dan kehumasan di tahun depan. 

Berikut enam tren yang dirangkum SEQARA Communications, yang akan membentuk industri PR di Indonesia dan global selama satu tahun mendatang:

 *1. Humas Bertenaga Kecerdasan Buatan* 

Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) akan menjadi inti humas di tahun 2025, yang dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti pemantauan media dan pembuatan konten. Dampaknya, PR person dapat menginvestasikan lebih banyak energi untuk strategi dan membangun hubungan. 

Dengan AI, kita dapat mengharapkan kampanye yang sangat personal dan berbasis data yang akan memperluas jangkauan global kita sekaligus meningkatkan efisiensi. Kebebasan kreatif yang dihadirkannya akan bersifat transformatif, sehingga kita dapat terlibat lebih dalam dan bermakna dengan audiens.

Kecerdasan buatan akan memainkan peran penting dalam industri humas di tahun 2025. Sederhananya, AI mencakup mesin yang meniru kecerdasan manusia untuk melakukan tugas. Perangkat berbasis AI akan terus berkembang seiring waktu berdasarkan informasi yang dikumpulkannya.

 AI dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan manusia, bukan untuk menggantikannya. Hal ini menjadikan AI sebagai aset bisnis yang berharga untuk dimiliki hingga tahun 2025.

Potensi AI untuk meningkatkan peringkat konten melalui pengoptimalan SEO (Search Engine Optimization) dan personalisasi audiens yang ditingkatkan akan meningkatkan upaya PR pada tahun 2025. AI juga akan membantu dalam pelacakan media dan menghitung respons audiens secara lebih efisien.

McKinsey memperkirakan bahwa AI akan menciptakan nilai bisnis hingga US$2,6 triliun dalam penjualan dan pemasaran saja. Hal ini berarti bahwa AI akan sangat menguntungkan untuk bisnis, begitu pula untuk dunia PR.

 *2. Etika dan Transparansi* 

Kepercayaan tidak pernah lebih penting dari sebelumnya. Konsumen semakin waspada, dan brand yang mengutamakan praktik etis dan transparansi akan membangun hubungan jangka panjang yang penting untuk kesuksesan. Pada tahun 2025, merek yang mengutamakan integritas akan melihat peningkatan signifikan dalam loyalitas dan kepercayaan konsumen.

Inti dari PR yang efektif adalah kebutuhan untuk membuat keputusan yang etis. Setiap hari kita menghadapi skenario rumit yang mengharuskan kita mempertimbangkan implikasi dari tindakan kita. 

Apakah kita menyajikan informasi secara adil? Apakah kita memprioritaskan kepentingan klien kita di atas hak publik untuk tahu? Pertanyaan-pertanyaan ini harus memandu pendekatan kita.

Di era saat ini ketika informasi menyebar dengan cepat, konsekuensi dari ketidakjujuran bisa sangat buruk, seperti yang terjadi di panggung politik Indonesia beberapa saat lalu. 

Satu pernyataan yang menyesatkan dapat menyebabkan kemarahan publik, merusak reputasi, dan akhirnya, mengakibatkan hilangnya bisnis. Inilah sebabnya mengapa mematuhi standar etika bukan hanya praktik yang baik; itu penting untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan.

Sebenarnya, etika harus menjadi landasan dari setiap strategi komunikasi. Mengingat kekuatan untuk memengaruhi persepsi dan membentuk masyarakat secara keseluruhan, konsultan PR harus sadar akan narasi yang mereka jalin, tujuan yang mereka perjuangkan, merek yang mereka wakili, dan, tentu saja, bagaimana mereka berperilaku sebagai profesional. 

Asosiasi PR seperti APPRI (Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia) juga dituntut untuk menyebarluaskan standar dalam kehumasan dan membimbing praktisi tentang praktik terbaik untuk menavigasi dilema etika dengan lebih baik.

Sementara itu, transparansi berarti bersikap terbuka tentang maksud di balik suatu kampanye atau pesan, memastikan bahwa publik memahami konteks dan tujuan komunikasi. Merilis informasi kepada publik menunjukkan bahwa bisnis Anda jujur dan dapat dipercaya, yang merupakan bagian penting dari pengelolaan kehumasan. 

Hal ini juga merupakan cara yang efektif untuk membangun simpati dan loyalitas terhadap brand Anda. Faktanya, konsumen 94% lebih mungkin loyal terhadap merek yang memasukkan transparansi ke dalam model bisnisnya.

Sebagian besar gerakan transparansi didorong oleh kaum milenial. Dengan rentang usia kaum milenial sekitar 21-37 tahun, mereka berada pada usia pengeluaran utama dalam hidup. 

Itulah sebabnya setiap bisnis yang memasarkan produk kaum milenial, baik secara eksklusif maupun sebagian, mungkin perlu mempertimbangkan untuk memasukkan unsur transparansi ke dalam strategi PR campaign mereka.

 *3. Konten Video dan Podcast akan Berkembang Pesat* 

Dengan meningkatnya permintaan konten video dan audio, tidak mengherankan bahwa ini merupakan bagian integral dari masa depan PR dan masih ada dalam daftar tren PR. 

Podcast (baik podcast audio maupun video) sangat diminati dan terus berkembang hingga muncul kanal khusus dengan topik yang kian spesifik dan pangsa pemirsa yang semakin niche. Podcast bisa dipergunakan untuk menceritakan suatu case study tentang krisis atau untuk menceritakan kisah yang sangat visual. 

Dari kampanye PR biasa hingga mewah, video berkualitas tinggi menghadirkan media yang sempurna untuk memamerkan produk, layanan, dan bahkan acara merek terbaru Anda. Tidak hanya itu, video juga akan membantu Anda menyampaikan sisi cerita selama krisis.

Baik video berdurasi pendek maupun panjang, faktanya tetap bahwa pemasaran video ada untuk jangka panjang. HubSpot melaporkan bahwa 54% konsumen ingin melihat lebih banyak konten video dari bisnis atau merek yang mereka dukung.

 *4. Manajemen Krisis di Era Digital* 

Dengan informasi yang menyebar lebih cepat dari sebelumnya secara daring, manajemen krisis harus tangkas dan responsif. 

Pemantauan waktu nyata dan tindakan cepat akan sangat penting untuk mengubah potensi kesalahan langkah PR menjadi peluang untuk membangun kepercayaan. Di era digital, cara Anda menangani krisis akan menentukan ketahanan dan keandalan merek Anda.

Media sosial akan tetap menjadi sarana buat PR pada tahun 2025. Trulist melaporkan bahwa profesional PR lebih memilih LinkedIn, dengan 81% responden menyatakan bahwa LinkedIn penting untuk strategi komunikasi mereka. Sementara itu, sekitar 77% mengatakan mereka menggunakan Twitter untuk tujuan yang sama.

Tidak seperti metode PR tradisional, media sosial memungkinkan komunikasi dua arah antara merek dan pelanggan, media, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Peningkatan citra merek dan reputasi melalui media sosial juga kemungkinan akan terus berlanjut di tahun depan. Media sosial akan terus berperan dalam membantu merek mengelola krisis PR dan menetralkan publisitas negatif.

 *5. Pesan Personal dan Konten Interaktif* 

Personalisasi dasar tidak akan berhasil pada tahun 2025. Dengan AI dan big data yang kita miliki, brand dapat memberikan konten yang lebih personal, sesuai dengan preferensi individu dan nuansa budaya. 

Tingkat pesan yang disesuaikan ini akan mendorong keterlibatan, meningkatkan konversi, dan menciptakan hubungan yang lebih kuat dan lebih langgeng dengan audiens global.

Konten interaktif adalah masa depan PR, pembuatan konten daring, dan pemasaran. Bentuk konten ini memungkinkan pengguna untuk terlibat dengannya dengan mengeklik, mengarahkan kursor, atau menjawab pertanyaan. Contoh konten interaktif adalah jajak pendapat, kuis, dan bahkan video yang dapat dibeli atau interaktif. 

Konten interaktif sangat berbeda dari konten tertulis, yang statis. Konten interaktif telah mengubah lanskap PR. Bahkan, beberapa perusahaan di Indonesia telah mulai bereksperimen dengan menggabungkan konten statis dengan konten interaktif.

Dalam salah satu eksperimen yang dilakukan oleh Blue Fountain Media, kombinasi infografis dan siaran pers tentang tren pemrosesan pembayaran yang dikirim ke organisasi media menghasilkan hasil yang lebih baik daripada infografis yang dikirim sendiri. 

Sementara cerita tersebut diambil oleh beberapa media ketika infografis saja dikirim, itu hanya diambil oleh perusahaan media besar seperti Reuters, CNN dan Yahoo Finance ketika siaran pers dilampirkan padanya.

 *6. Influencer Marketing* 

Laporan Komunikasi Global tahunan USC Annenberg menyatakan bahwa 60% pemimpin PR percaya bahwa influencer media sosial akan terus memainkan peran kunci dalam keberhasilan PR pada tahun 2025. 

Influencer dengan pengikut yang relatif lebih sedikit di jejaring sosial memiliki komunitas yang erat dan lebih dipercaya oleh pengikut mereka. Hal ini membuat mereka lebih disukai oleh brand saat mengumumkan kampanye PR baru atau mencoba mengelola krisis PR. Cara ini bisa berhasil selama Anda memilih influencer yang audiensnya relevan dengan bisnis Anda.

Influencer Computer-generated imagery (CGI ) adalah suatu hal yang nyata. Bahkan, sejumlah brand mewah telah mulai mengikuti tren ini. 

Shudu Gram (@shudu.gram), misalnya, adalah supermodel CGI pertama yang pernah dibuat. Adalagi Miguela (@lilmiguela), Bermuda (salah satu teman Miquela dengan IG @bermudaisbae), Blawko (@blawko22), dan masih banyak lainnya.  

Meskipun influencer CGI tidak sepopuler influencer manusia dalam PR, hal ini mungkin berubah di masa mendatang. 

Seiring dengan bertambahnya pengikut influencer CGI ini—misalnya, Shudu.gram memiliki 225.000 pengikut di Instagram dan terus bertambah — brand dapat memanfaatkan mereka untuk menjaga reputasi — untuk mengumumkan acara PR baru atau mengelola reputasi mereka dalam krisis PR. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana pemasaran influencer cocok dengan masa depan PR. Namun, yang jelas, hal itu akan memainkan peran yang signifikan di tahun 2025.

Di Indonesia, lanskap PR juga terus berkembang karena preferensi orang terus berubah dan teknologi terus berkembang. 

Di tahun depan AI akan mengubah hubungan masyarakat, sehingga lebih mudah untuk menyusun siaran pers. Chatbot akan terus meningkatkan pengalaman pengguna dan memungkinkan distribusi pesan merek yang lebih cepat kepada publik.

Kita juga akan melihat lebih banyak konten video dan podcast yang digunakan untuk PR oleh bisnis pada tahun 2025. Podcast mudah didengarkan saat bepergian, dan video membantu Anda mengemas banyak informasi menarik dalam beberapa menit untuk audiens Anda.

Media sosial, konten interaktif, dan pemasaran influencer akan menjadi tren karena merek memanfaatkan setiap sudut untuk membangun hubungan pribadi dengan pelanggan dan memastikan reputasi merek yang baik. 

Terlepas dari itu semua, sebagai brand, korporasi, atau lembaga pemerintah perlu mencermati strategi PR yang tepat sasaran dan memiliki dampak sesuai dengan pesan kunci yang akan disampaikan. Bantuan dari konsultan PR seperti SEQARA Communications untuk tahun 2025 juga perlu dipertimbangkan agar reputasi brand atau perusahaan tetap baik, bahkan sem akin moncer.

*Sumber: determ.com, LinkedIn, Forbes, dan internet*

Read More

Komunikasi Humas Perlu Seirama Soal Kebijakan Pemerintah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan, perlu adanya komunikasi yang seirama dalam menginformasikan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, tegasnya, kolaborasi tiap humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat diperlukan.

Setiap lembaga pemerintahan, menurut Hasan, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri ketika ingin meluruskan kesalahpahaman masyarakat terkait kebijakan. 

“Kita harus punya tujuan bersama sebagai sebuah bangsa. Harus maju bersama dalam menjelaskan kebijakan pemerintah, terutama yang kerap disalahpahami masyarakat,” ujarnya dalam acara Pelatihan Humas Pemerintah di Jakarta, Selasa (26/2/2025).

Menurut Hasan, keselarasan komunikasi antar humas pemerintah merupakan bentuk pemenuhan hak publik atas informasi yang benar sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Maka ketika ada suatu isu yang menimbulkan kesalahpahaman, katanya mencontohkan, seyogianya tidak hanya satu pihak dari pemerintah yang menjelaskan. 

Sebaliknya, tegas Hasan, seluruh unsur pemerintahan harus turut serta buka suara dan meluruskan kekeliruan. 

Wajib Memiliki Benang Merah yang Sama

Ada satu hal yang perlu dipastikan sebelum seluruh unsur pemerintahan buka suara terkait suatu isu. 

Hal itu adalah kesepahaman atas isu yang hendak direspons. Founder & Principal Consultant NAGARU Communication Dian Agustine Nuriman menilai, dewasa ini publik justru melihat adanya kealpaan benang merah dalam komunikasi publik yang dijalankan pihak-pihak pemerintah. "Sehingga, banyak suara-suara yang berbeda. Ini hal yang kurang baik dalam komunikasi publik, khususnya di pemerintahan," jelasnya saat dihubungi HUMAS INDONESIA, Kamis (20/2/2025).

Apa yang diharapkan oleh Hasan Nasbi sebelumnya, disebut Dian sebagai peningkatan koordinasi komunikasi. 

Hal itu, katanya, dapat memastikan pengelolaan komunikasi berjalan seirama dalam mendukung pencapaian program prioritas pemerintah. 

"Komunikasi kebijakan adalah komunikasi yang terjadi dalam pemerintahan sehingga dapat diterjemahkan untuk penyampaian pesan, program, gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai satu tujuan negara," pungkasnya. 

Sumber : Humas Indonesia.id

Read More

Dirjen Badilum: Hakim Jangan Modal Ilmu Hukum Saja, Hormati Rekan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) H Bambang Myanto meminta calon hakim agar tidak bermodal ilmu hukum semata. Tetapi juga perlu dibekali dengan kemampuan manajemen hingga etika yang baik.

“Bapak ibu kader-kader hakim masa depan. Tidak cukup ilmu hakim saja sebagai seorang calon pemimpin. Tidak cukup!” kata H Bambang Myanto.

Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (PERISAI BADILUM), Senin (10/3/2025). 

Hadir dalam acara itu narasumber Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Sumpeno dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dirbinganis), Hassanudin. PERISAI BADILUM diikuti secara online dari 900 hakim/calon hakim.

“Bapak ibu harus dibekali manajemen. Manajemen umum, manajemen perkara. Sebagai pemimpin harus bisa menginspirasi jajaran di bawah bapak ibu semua,” ujar Bambang Myanto yang pernah menjadi Ketua PN Jaksel itu.

Sebagai hakim diminta jangan apatis, tapi memahami situasi yang ada di lingkungan peradilan.

“Bisa menjamin kantor bisa berjalan dengan baik dan nyaman. Juga komunikasi dengan lembaga lain,” ucap Bambang Myanto. 

“Kalau bekalnya ilmu hukum saja dan kecanggihan tenologi informasi, ya kan susah memimpin lembaga nanti,” sambung Bambang Myanto menegaskan.

Oleh sebab itu, calon hakim diharapkan bisa menjadi bagian dari komponen perubahan Mahkamah Agung (MA). Sebab, MA sedang melakukan perubahan yang besar. Bambang Myanto minta hakim jangan hanya datang, sidang dan pulang.

“Sehingga kalau bapak ibu ingin MA lebih baik, maka harus aktif, jangan apatis,” ungkap Bambang Myanto.

Selain memiliki manajemen kepemimpinan, Bambang Myanto juga berharap para calon hakim memiliki kepekaan dengan rekan kerja. Baik yang lebih senior atau pun yang lebih rendah.

“Menghormati senior, rekan, bina seakrab mungkin. Jangan merasa saya paling pandai, saya paling pinter,” ucap Bambang Myanto.

Bambang Myanto juga berpesan agar cepat menyesuaikan diri di tempat kerja. Harus pandai bergaul dengan masyarakat. Dan menjadikan tempat kerja baru sebagai keluarga baru sehingga nyaman bekerja dan betah.

“Tidak tiap hari ngeluh, tiap hari ingin pulang-ingin pulang,” kata Bambang Myanto.

Termasuk juga kepada honorer/cleaning servis. Bambang Myanto mencontohkan dirinya saat berdinas di Sumatera Barat. Ada honorer bergelar datuk. 

“Datuk itu pimpinan suatu kaum, begitu kita kenal, dia dihormati sekali oleh masyarakat. Artinya apa? Ketika kita bisa bergaul dengan baik, maka bapak ibu akan nyaman,” kata Bambang Myanto berpesan.

Terakhir, Bambang Myanto berpesan agar para calon hakim siap menjadi patriot keadilan dan bukan menjadi sumber masalah.

“Jadilan partriot-patriot keadilan. Saudara ditunggu negara, pejuang keadilan. Kalau ada satu dua yang kemudian bermasalah, artinya mereka sendiri yang mencari masalah. Bapak ibu jadilah patriot keadilan, tetap teguh. Hakim juga harus memiliki kebijaksanaan untuk menerapkannya dengan adil,” pungkas Bambang Myanto. (Ar)

Read More

Sunat Minyakita Jadi 0,75 Liter, Produsen: HET Pemerintah di Bawah Biaya Produksi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam sidak yang dilakukan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/02/2025), ditemukan dugaan penyunatan takaran dalam produk minyak goreng merek Minyakita. Kemasan yang seharusnya berisi 1 liter diduga hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

Selain itu, harga jualnya juga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700/liter, namun dijual dengan harga Rp 18.000/liter.

Dugaan ini memicu pertanyaan: Mengapa produsen melakukan hal tersebut?

Menurut Pengamat Pertanian dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, penyunatan takaran minyak goreng bisa terjadi karena biaya produksi yang semakin tinggi.

Harga bahan baku utama, yaitu crude palm oil (CPO), dalam enam bulan terakhir telah mencapai Rp15.000-16.000/kg, jauh lebih tinggi dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah untuk bahan baku Minyakita, yaitu Rp13.400/kg.

"Ini baru menghitung harga bahan baku CPO, belum memperhitungkan biaya produksi, distribusi, dan margin keuntungan," jelas Khudori dalam keterangannya, Minggu 9 Maret 2025.

Menurutnya, jika memperhitungkan semua biaya tersebut, harga jual minyak goreng Minyakita yang ditetapkan pemerintah berada di bawah biaya produksi, sehingga produsen berisiko mengalami kerugian.

Dalam kondisi ini, produsen dihadapkan pada dua pilihan sulit:

1. Menjual Minyakita sesuai HET tetapi mengurangi kualitas atau takaran produk.

2. Menjaga kualitas Minyakita tetapi menjualnya dengan harga di atas HET.

Khudori menilai bahwa kedua opsi tersebut sama-sama melanggar aturan, tetapi tanpa adanya kebijakan penyesuaian harga dari pemerintah, industri minyak goreng berisiko mengalami ketidakseimbangan yang merugikan konsumen dan pelaku usaha.

"Jika aturan yang ada tidak memungkinkan usaha tetap berjalan tanpa melanggar regulasi, maka yang harus dievaluasi bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga kebijakan yang diterapkan," ungkapnya.

Pemerintah sendiri telah mengancam akan menutup dan mencabut izin tiga perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dalam produksi Minyakita.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan masyarakat.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan penyesuaian harga bahan baku dan mekanisme subsidi agar industri minyak goreng tetap berjalan dengan baik tanpa menimbulkan praktik curang yang merugikan masyarakat.

Jika tidak, masalah ini bisa menjadi berulang dan berdampak pada stabilitas pasokan minyak goreng nasional. (Ar)

 

Read More

Mendiktisaintek Brian Yuliarto Ngopi Bareng dan Iftar Bersama Jurnalis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto berdiskusi bersama para jurnalis dari berbagai media nasional pada acara Ngopi Bareng dan Iftar Bersama di Auditorium Lantai 2 Gedung D, Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), pada Jumat (7/3/2025). Sekitar 45 perwakilan media nasional hadir dalam kegiatan tersebut.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengungkapkan kegembiraannya bisa berkenalan dan bersilaturahmi dengan para jurnalis dari berbagai media di Indonesia. 

Momen ini menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara Kemdiktisaintek dan media dalam mendukung perkembangan program dan kebijakan di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan kebersamaan ini diharapkan komunikasi dan kolaborasi kedua belah pihak ke depan semakin kuat.

“Kami sangat mengapresiasi peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dapat mendukung kemajuan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi di Indonesia,” ujar Menteri Brian.

Dalam kesempatan yang sama, Mendiktisaintek juga berdiskusi dengan para jurnalis membahas berbagai isu di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Menteri Brian juga mengajak para jurnalis untuk memberikan masukan dan saran terkait program-program Kemdiktisaintek, bahkan mengajak berkolaborasi untuk melakukan riset-riset di bidang jurnalistik guna kemajuan bangsa Indonesia. “Mewujudkan negara maju bisa dicapai dengan kuatnya riset dan inovasi, ” jelasnya.

Acara Ngopi Bareng dan Iftar Bersama ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek Fauzan Adziman, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Ahmad Najib, dan jajaran pejabat di Kemdiktisaintek lainnya. Acara diakhiri dengan sesi buka puasa bersama dan berbincang santai. (Ar)

Read More

Danrem 031/WB Tinjau Korban Banjir di Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Brigjen TNI Sugiyono, Danrem 031/WB, bersama para Kasi Kasrem 031/Wirabima, melakukan peninjauan langsung terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Kelurahan Meranti Pandak dan Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Jumat (07/03/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada warga yang mengalami kesulitan akibat bencana alam tersebut.

Dalam peninjauan ini, Danrem didampingi oleh Kepala BPBD Kota Pekanbaru, Zarman Candra, serta sejumlah pejabat militer lainnya, termasuk Kasi Ops Kasrem 031/WB Kolonel Inf Winarno S. Sos dan Kasi Log Kasrem 031/WB Kolonel Inf Achmad Hisom Baihaki. Mereka bertemu langsung dengan warga yang terdampak banjir, meninjau pos pengobatan, tempat pengungsian, dan rumah-rumah yang terendam air.

Banjir yang melanda wilayah ini disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan yang terjadi di Riau, yang mengakibatkan meluapnya aliran Sungai Siak. Pemukiman di tepian bantaran sungai, termasuk di Kelurahan Meranti Pandak dan Kelurahan Sri Meranti, menjadi salah satu yang paling parah terdampak.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem Sugiyono memberikan bantuan sembako secara simbolis kepada korban banjir, serta makanan siap saji untuk dinikmati saat buka puasa dan sahur. "Kami berharap kehadiran kami dapat sedikit membantu meringankan beban para warga yang terdampak banjir," ujarnya di Pekanbaru, 

Danrem juga menegaskan pentingnya koordinasi antara Danramil dan Babinsa di wilayah untuk terus memonitor perkembangan situasi. "Kami akan terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengetahui tindakan prioritas yang dapat dilakukan," tambahnya.

Kehadiran Danrem 031/WB di lokasi bencana ini menunjukkan komitmen TNI dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Diharapkan, dengan adanya bantuan dan perhatian dari berbagai pihak, warga yang terdampak banjir dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Selamat! Hakim PN Jaksel Djuyamto Raih Penghargaan Alumni Berprestasi dari UNS

Duta Nusantara Merdeka | Solo 

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Djuyamto meraih penghargaan sebagai alumni berprestasi dari UNS, Solo. Humas PN Jaksel itu menyelesaikan S1, S2 dan S3 dari kampus tersebut.

“Bahwa sebagai apresiasi atas reputasi, dedikasi, prestasi di tingkat nasional maupun internasional, Universitas Sebelas Maret memberikan penghargaan kepada 16 alumni yang berprestasi pada tahun 2025,” demikian bunyi SK Rektor UNS, Hartono yang dikutip Awak Media, Jumat (7/3/2025).

Penghargaan dari Rektor UNS itu setelah Rektor mendapat masukan dari fakultas masing-masing. Berikut peraih Penghargaan Alumni Berprestasi dari UNS itu:

1. Hakim PN Jaksel Dr Djuyamto (Fakultas Hukum)

2. Mendag Budi Santoso (FISIP)

3. Wamensos Agus Jabo Priyono (FKIP)

4. Direktur Operasi 1 PT Wijaya Karya, Hananto Aji (FT)

5. Division Head BRI, Bunga Herlina Oktaviyanto (FE)

6. VP of Human Capital Fore Kopi Indonesia, I Kadek Edwin Trisnapati (Fak Psikologi)

7. Manager Area PT Newhope Indonesia Ayub Rizal (Fapet)

8. Senior Data Alanyst PT Financcel Teknologi Indonesia, Arifin Satria Ajinusa (Fak Teknologi Informasi)

9. Kepala Pusan Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbud, Ganjar Harimansyah (Fak Ilmu Budaya)

10. Kepala BPOM Tangerang Sony Mughofir (F MIPA)

11. Kepala Dinas TPHP Kalteng, Sunarti (Pertanian)

12. Kepala Bapal TN Baluran Situbondo, Johan Setiawan (Pascasarjana)

13. Tenaga Ahli BPNB, dr Purwadi (FK)

14. Group Leader SHE PT Putra Perkasa Abadi, Asthoni Zainati (Vokasi)

15. Dosen ISTTS Surabaya, Yulius Widi Nugroho (Seni Rupa dan Desain)

16. Owner Toko Boneka Jaya Agung, Umi Napsiutin (Keolahragaan)

Sebagaimana diketahui, Djuyamto menyelesaikan seluruh pendidikan strata 1, 2 dan 3 dari UNS. 

Untuk S3 ia peroleh dengan IPK 3,9 setelah mempertahankan disertasi berjudul ‘Model Pengaturan Penetapan Tersangka oleh Hakim Pada Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Responsif’. Dalam disertasinya itu, Djuyamto menyatakan hakim bisa menetapkan saksi sebagai tersangka korupsi. 

“Dasar rasionalitas dari pemberian kewenangan bagi hakim dalam menetapkan tersangka berbasis fakta pada tindak pidana korupsi,” kata Djuyamto.

Hal itu disampaikan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Djuyamto SH MH di Aula Gedung 3 (Gedung Amiek Sumindriyatmi) UNS Solo, Jumat (31/1/2025). Alasan pertama hakim bisa menjadikan tersangka korupsi karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa. 

“Kedua, dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, tindakan yang diambil selama tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pasti akan memengaruhi operasi pengadilan. 

Sampai pada titik di mana ketidakprofesionalan dalam penyidikan dan penuntutan suatu kasus dapat menyebabkan lembaga peradilan tidak dapat mencapai keadilan substantif yang diamanahkan oleh UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman,” beber Djuyamto.

Disertasi Djuyamto itu dipertahankan di depan Guru Besar FH UNS Prof Dr Hartiwiningsih, Dr Sulistyanta, Dr Ismunarno, Ketua Muda MA bidang Pidana Dr Prim Haryadi dan Komjen Pol Prof Dr Rudy Heriyanto Adi. Khusus Prim Haryadi menguji secara online karena sedang di Arab Saudi. Selaku promotor yaitu Guru Besar UNS Prof Pujiyono Suwadi dan Dekan FH UNS Dr M Rustamaji selaku co promotor. Sidang dipimpin Dr Sasmini dan Sekretaris Dr Erna Dyah Kusumawati. (Ar)

Read More

Siapa yang Diuntungkan? Diskusi ETOS Bahas Praktik Mafia Migas dan Pupuk

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

ETOS Indonesia Institute menggelar diskusi publik yang mengangkat tema "Mafia Migas dan Pupuk: Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Dirugikan?" Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk aktivis, akademisi, dan pejabat pemerintah, yang bertujuan untuk membahas isu-isu krusial terkait mafia migas dan pupuk di Indonesia.

Ketua Harian Nasional DPP KNPI, Raja Agung Nusantara, membuka diskusi dengan menyampaikan pentingnya kolaborasi antara aktivis dan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan rakyat. "Kita harus optimis dan semangat dalam melihat bangsa Indonesia. Tema ini sangat mendalam dan menyentuh hati, karena banyak yang dirugikan oleh praktik mafia ini," ujarnya di Jakarta, Jum'at (07/03/2025).

Disisi lain, Direktur Eksekutif ETOS Institute, Iskandarsyah, menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. "Kita harus mengawasi setiap langkah yang diambil oleh pejabat terkait, terutama dalam kasus pupuk dan migas. Uang rakyat harus dikembalikan kepada negara," tegasnya.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah siapa yang sebenarnya diuntungkan dari praktik mafia ini. Banyak peserta sepakat bahwa para bandar dan pengusaha besar adalah pihak yang paling diuntungkan, sementara rakyat kecil justru menjadi korban. "Korupsi ini sudah menjadi sistem yang mengakar. Kita perlu mencari tahu siapa yang merekomendasikan orang-orang ini untuk menduduki posisi strategis," tambah Iskandarsyah.

Diskusi ini juga menyoroti peran penting penegak hukum dalam memberantas mafia migas dan pupuk. "Jangan sampai hasil korupsi ini kembali dikorupsi. Kita harus memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tidak sia-sia," kata Raja Agung. 

Dalam sesi tanya jawab, peserta mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kondisi saat ini. "Bagaimana kita bisa mempercayai sistem yang ada jika korupsi terus berulang? Kita perlu solusi yang lebih dari sekadar penangkapan," ungkap salah satu peserta.

Acara ini diakhiri dengan harapan bahwa diskusi ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan positif dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. "Kita harus bersatu untuk melawan mafia dan memastikan bahwa rakyat mendapatkan haknya," tutup Raja Agung.

Diskusi publik ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan mafia migas dan pupuk. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat bebas dari praktik korupsi yang merugikan rakyat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Badilag Buka Layanan Online, Permohonan Mutasi Tak Harus Menghadap Atasan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) kini membuka inovasi layanan online Media Urusan Cepat dan Handal Layanan Tenaga Teknis Secara Online (MUCHLIS-ON). Dengan aplikasi ini, para hakim dan aparatur pengadilan tidak perlu jauh-jauh menghadap bila hendak mengurus permohonan mutasi dan promosi. Sebelumnya inovasi ini juga sudah diterapkan di Ditjen Badilum.

"Ini terutama untuk menjaga integritas juga krn semua kegiatan terekam dengan baik," kata Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dirbinganis) Badilag, Candra Boy Seroza kepada Awak Media, Jumat (7/3/2025).

Aplikasi itu ditandatangani oleh Dirjen Badilag, Muchlis pada 4 Maret 2025.  

"Kami membuat terobosan pelaksanaan pelayanan administrasi tenaga teknis peradilan agama termasuk promosi dan mutasi hakim untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan," ucap Candra.

Disebutkan jenis layanan adalah seluruh layanan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, meliputi:

a. Layanan promosi dan mutasi,

b. Layanan kenaikan pangkat,

c. Layanan kenaikan gaji berkala,

d. Layanan pemberhentian dan pensiun,

e. Layanan penerbitan tugas belajar,

f. Layanan izin pencantuman gelar,

g. Layanan izin bersidang dengan hakim tunggal,

h. Layanan pemberian izin penetapan jurusita,

i. Layanan izin dan cuti,

j. Layanan pengaduan,

k. Layanan data kepegawaian, dan

l. Layanan konsultasi aplikasi (SIMTEPA, VISION, SIPINTAR,CCTV Online, e-Binwas, Rekam Jejak Elektronik (ETR) dan lain-lain).

Sedangkan penerima layanan adalah seluruh tenaga teknis peradilan agama,meliputi:

a. Pimpinan Pengadilan,

b. Hakim,

c. Kepaniteraan, dan

d. Kejurusitaan.

Untuk waktu layanan adalah sesuai jam kerja, yaitu Hari Senin sampai Kamis, dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB, dengan jam istrirahat pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Hari Jumat, dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, dengan jam istrirahat pukul 11.30 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Sedangkan selama bulan Ramadhan jam layanan akan disesuaikan.

Langkah serupa juga sudah diberlakukan sebelumnya di lingkungan Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum). Dalam satu bulan, sedikitnya ada 100 tamu yang menggunakan konsultasi online.

"Dengan adanya ruang tamu virtual, maka kini tidak ada lagi tamu yang datang langsung ke Ganis Badilum. Karena semua cukup membuka siganisbadilum.mahkamahagung.go.id, pilih layanan ruang tamu virtual dan pilih waktu/slot bertamu yang masih kosong," kata Dirbinganis Ditjen Badilum, Hassanudin saat dihubungi terpisah. (Ar)

Read More

Tuduhan Pemerasan Mengguncang Dunia Kuliner: Food Vlogger Codeblu Terjerat Kasus Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Food vlogger terkenal, William Anderson alias Codeblu, kini menjadi sorotan publik setelah muncul tuduhan pemerasan terhadap pengusaha kuliner. Tuduhan ini mencuat setelah percakapan yang diduga miliknya tersebar di media sosial, menunjukkan permintaan uang untuk menghapus ulasan negatif.

Akun media sosial seperti @HushWatchID dan @SSC_politik mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan Codeblu meminta uang antara Rp350 juta hingga Rp600 juta untuk menghapus konten ulasan negatif. "Kak, aku boleh tahu enggak range angka yang ditawarkan di angka berapa?" tanya seorang pemilik usaha. "Untuk range Rp350-Rp600 juta," jawab pihak yang diduga Codeblu.

Tuduhan ini tidak hanya menjadi perbincangan hangat di media sosial, tetapi juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Beberapa pengusaha kuliner di Jabodetabek mengaku menjadi korban praktik serupa, khawatir reputasi usaha mereka hancur akibat ulasan negatif.

Akun @SSC_politik menyebutkan, "Bukan satu atau dua aduan, tapi banyak banget aduan kejahatan si reviewer makanan yang sok ganas itu." Modus operandi Codeblu diduga melibatkan pencarian usaha kuliner yang bisa dimanfaatkan, lalu menawarkan penghapusan ulasan dengan tarif selangit.

Kasus ini memicu kemarahan warganet dan pemilik usaha kuliner. Banyak yang menyerukan boikot terhadap Codeblu dan meminta tindakan tegas dari otoritas terkait. Tokoh kuliner, Chef Haryo Pramoe, mengkritik gaya review Codeblu yang dianggap kasar dan merugikan pelaku usaha. "Ulasan makanan harus dilakukan dengan etika dan fakta, bukan sekadar opini pribadi yang menghina," tegasnya.

Jika terbukti melakukan pemerasan, Codeblu dapat menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Pasal tentang pemerasan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat menjadi dasar hukum untuk menjeratnya. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya etika dalam dunia kuliner dan review makanan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mendadak Dangdut Tayang 30 April 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sinemart dan Amadeus Sinemagna resmi merilis poster film terbaru mereka, Mendadak Dangdut. Poster ini memberikan gambaran pertama tentang warna dan semangat film yang siap menghidupkan kembali euforia dangdut ke layar lebar.

Dalam poster yang telah dirilis melalui akun resmi Sinemart (@sinemart_ph) dan Mendadak Dangdut (@mendadakdangdut.movie), terlihat Anya Geraldine sebagai Naya, sang karakter utama, yang tampil dengan gaya nyentrik, berambut ungu dengan pakaian penuh warna. Wajahnya menampilkan ekspresi yang mencerminkan perjalanan uniknya dalam film, dari benci hingga akhirnya larut dalam pesona musik dangdut.

Disutradarai oleh Monty Tiwa dan diproduseri oleh Mgs Fahry Fachrudin serta Wendhy Antono, Mendadak Dangdut mengisahkan Naya, seorang penyanyi pop ibu kota yang tengah berada di puncak popularitas. Namun, kariernya harus berbelok tajam ketika ia terjebak dalam skandal yang mengancam reputasi dan masa depannya.

Demi menyelamatkan diri, Naya terpaksa menyamar dan masuk ke dunia dangdut, genre musik yang selama ini ia pandang sebelah mata. Perjalanan penuh kejutan ini bukan hanya mengubah cara pandangnya terhadap dangdut, tetapi juga menggugah semangat baru dalam hidupnya.

Film ini juga menghadirkan Keanu Angelo sebagai Wawan dan Nurra Datau sebagai Lola, serta didukung oleh Joshua Pandelaki, Opie Kumis, Fajar Nugra, Wika Salim, Dwi Sasono, dan banyak lagi. 

Dengan kombinasi komedi segar dan irama dangdut yang menggoyang, film ini diharapkan dapat membawa dangdut lebih luas ke berbagai lapisan masyarakat dan menghidupkan kembali kebanggaan terhadap musik asli Indonesia ini.

Anya Geraldine mengungkapkan antusiasmenya terhadap film ini dengan mengunggah poster film ini sembari menuliskan, “In her comedy movie era, again! Kesulitan shooting film ini adalah cape nahan ketawa karena shootingnya ama temen sendiri, Keanu pula orangnya.”

Sementara itu, Anya tak sendirian dalam mengungkapkan antusiasnya. Keanu Angelo yang debut dalam film genre komedi juga mengungkapkan pengalamannya, 

“My first comedy film, takut banget gila-gila, nggak pake script,” tulisnya di unggahan behind the scene salah satu adegan film. 

Di postingan lain, Keanu juga membocorkan bahwa ia deg-degan bermain di film comedy ini dan berharap ia bisa memberikan penampilan terbaiknya. 

“Pokoknya nanti kalau kurang-kurangnya ya saya masih belajar, kalau suka alhamdulillah, nonton ya, nanti,” ungkapnya dengan tulus.

Jangan lewatkan keseruan Mendadak Dangdut yang akan tayang 30 apri 2025 mendatang! Ikuti terus informasi terbaru mengenai film ini melalui akun Instagram resmi @mendadakdangdut.movie dan @sinemart_ph. Siap-siap tertawa dan menikmati perjalanan tak terduga Naya di dunia dangdut! (Ar)

Read More

Dikunjungi Mensos, Menteri PU Tegaskan Komitmen Dukung Infrastruktur Sekolah Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kembali menegaskan peran penting kementeriannya dalam mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan, terutama untuk program Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan Dody saat menerima kunjungan Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, di Kantornya, Kamis sore (6/3/2025).

Dalam pertemuan yang membahas kerangka kolaborasi untuk program Sekolah Rakyat tersebut, Menteri Dody menekankan kesiapan penuh Kementerian PU untuk membangun dan mengoptimalkan infrastruktur dasar. Ia menilai bahwa pendidikan merupakan kunci untuk membentuk generasi unggul, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Sesuai Asta Cita Presiden Prabowo, sektor pendidikan menjadi salah satu pilar pembangunan yang harus diperkuat. Kementerian PU akan memberikan dukungan infrastruktur terbaik agar anak-anak Indonesia, terutama yang berada dalam kategori miskin ekstrem, memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan berkualitas,” ujar Menteri Dody.

Untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan secara efektif, Dody telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis—unit baru di Kementerian PU yang berfokus pada pembangunan infrastruktur bidang pendidikan—agar menyiapkan rancangan teknis. Rancangan tersebut mencakup desain gedung utama, asrama siswa, serta standar konstruksi yang mampu menunjang kegiatan belajar-mengajar.

“Kami menyambut baik inisiatif Menteri Sosial untuk memprioritaskan akses pendidikan bagi masyarakat paling rentan. Koordinasi antar kementerian perlu dipercepat, sehingga target membangun 100 Sekolah Rakyat ini dapat terealisasi sesuai arahan Presiden,” papar Dody.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyampaikan terima kasih atas respons positif Kementerian PU. Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang berbentuk boarding school gratis dengan kapasitas hingga 1.000 siswa per sekolah, berdiri di atas lahan kurang lebih 5 hektare. Ia berharap dukungan Kementerian PU dapat mencakup desain, pembangunan, dan penyesuaian infrastruktur asrama bagi siswa putra maupun putri.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin ekstrem mendapat sarana yang layak untuk belajar dan berkembang. Dengan adanya campur tangan Kementerian PU, kami optimistis Sekolah Rakyat bisa menjadi model pendidikan yang inklusif dan berkualitas,” tegas Syaifullah.

Kementerian PU dan Kementerian Sosial bersepakat untuk mempercepat koordinasi teknis serta menyinkronkan target dan sumber daya, agar program Sekolah Rakyat bisa segera diwujudkan. 

Turut hadir pada pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah. Diharapkan, langkah kolaboratif ini akan membantu mewujudkan pemerataan pendidikan dan memperkuat pondasi bagi tercapainya visi Indonesia Emas 2045. (Ar) 

Read More

Antara Banjir dan Ujian 'Lip-Service' Pejabat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Fenomena banjir memang peristiwa alam (sunnatullah) yang di luar kuasa manusia untuk menghindarinya. Banjir merupakan bagian dari bencana alam yang terjadi hampir di seluruh bagian permukaan bumi tempat manusia berada.

Sejak dahulu, banjir memang sudah ada karena ia merupakan proses alamiah sebagai wujud kerja kosmik. Itulah mengapa setiap hari selalu saja kita saksikan bencana ini melanda berbagai tempat kala terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Mereka yang menolak banjir sama halnya dengan menafikan kerja alam. Ini seperti mengingkari kerja metabolisme dalam tubuh. 

Jika dalam tubuh manusia, setiap makanan yang dikonsumsi akan diubah menjadi energi lalu sisa-sisa makanan yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh dikeluarkan dalam bentuk feses.

Seperti halnya kerja organ dalam sistem metabolisme, alam pun memiliki mekanisme tersendiri dalam melakukan segala aktivitasnya demi menjaga fungsi keseimbangan kosmiknya.

Lantas, apa yang salah dengan banjir?

*Takdir vs Ikhtiar*

Jika kita meyakini bahwa setiap hukum-hukum Allah yang mewujud dalam bentuk fenomena alam adalah suatu ketetapan dari Sang Pencipta yang tak satupun bisa menegasikan, maka tidakkah Allah juga memberikan segala potensi dalam diri manusia berupa kemampuan mengubah kondisinya demi mencegah malapetaka yang melanda?

Kemampuan manusia untuk mengubah nasib sebelum qadarullah itu benar-benar tejadi disebut dengan istilah ikhtiar.

Manusia sejatinya diciptakan Allah dengan segala potensi yang dimiliki berupa pengetahuan dan kehendak untuk mengatur segala yang ada di muka bumi sesuai ketentuan-Nya.

Dalam artian, manusia sebetulnya punya kesempatan untuk mencegah atau mengantisipasi sebelum ketetapan/takdir itu terjadi. Karena itu, manusia diharuskan untuk berusaha/berikhtiar terlebih dahulu sebelum menyerahkan segala sesuatu kepada Sang Maha Pencipta (tawakal).

Sikap berserah diri kepada Tuhan YME adalah sikap tunduk dan patuh terhadap Sang Pencipta. Dalam Islam ini dikenal sebagai sikap tawakal yang merupakan esensi dari keber"Islam"an itu sendiri. Sebab kata "Islam" bermakna pasrah, patuh, tunduk, taat atau berserah diri.

Namun, konsep berserah diri ini jangan sampai disalahartikan sebagai konsep pasif. Hal ini yang banyak disalahmengertikan orang. Islam sendiri tidak menganjurkan penganutnya untuk berpasrah sebelum berbuat atau ikhtiar.

"Sehingga cenderung menyerahkan segala sesuatu pada takdir sebelum ia sendiri bertindak untuk mengubah hasil itu."

Lalu, bagaimana dalam menyikapi fenomena banjir menahun yang kerap melanda wilayah Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek akhir-akhir ini?

Selaras dengan penjelasan di atas, maka bisa dikatakan bahwa peristiwa banjir yang terjadi hari-hari ini merupakan ujian dari Allah kepada hambanya untuk senantiasa mengingat dan bersujud kepada-Nya.

Namun, dalam menyikapi persoalan ini, pemerintah selaku pembuat kebijakan juga jangan sampai terjebak pada sikap tunduk dan patuh terhadap fenomena alam tanpa didasari ilmu pengetahuan dan sikap aktif untuk menghindari marabahaya yang datang.

Perkembangan sains dan teknologi sebagai hasil ikhtiar manusia dalam menyiasati gejala alam adalah puncak tertinggi peradaban manusia masa kini berkat pengoptimalan potensi yang diberikan Allah.

Untuk itu, mengabaikan sains dan teknologi demi mencegah banjir adalah sebuah sikap yang tidak dibenarkan.

*Siasat Pembuat Kebijakan*

Sebagaimana jamak diketahui bahwa wilayah Jabodetabek merupakan daerah yang hampir setiap tahun dilanda banjir dengan derajat kerusakan yang terbilang parah.

Namun, rupanya peristiwa yang sudah hampir diprediksi selalu terjadi di momen-momen tertentu ini tidak pernah terantisipasi dengan baik.

Ini sama halnya dengan seseorang yang kerap jatuh di lubang yang sama, tapi tidak pernah berpikir atau berupaya untuk mencari alternatif jalan yang lain. Sehingga, setiap saat ia terus-terusan terperosok.

Setiap datang dan pergi pemimpin (baca: kepala daerah), janji tentang penanganan banjir menjadi komoditas politik yang laku keras di masyarakat.

Susunan dan rencana program dari A-Z coba diproklamirkan demi meyakinkan masyarakat terkait langkah strategis mencegah dan mengantisipasi banjir.

Namun, seperti lagu lama yang terus diputar kembali dari waktu ke waktu, janji yang sama pun terus tinggal janji.

Tampak tidak ada perubahan berarti dalam upaya menyiasati fenomena banjir ini sehingga rakyat bisa benar-benar hidup tenang tanpa "was-was" saat musim penghujan datang.

Bahkan, karena kegagalan dalam mengantisipasi banjir, nikmat terbesar Allah berupa turunnya hujan berubah menjadi bencana.

Alhasil hujan yang tadinya membawa manfaat besar untuk kebutuhan bagi makhluk hidup di muka bumi untuk kesuburan tumbuhan dan keberkahan alam dianggap sebagai sebuah malapetaka yang ditolak kedatangannya. Naudzubillah.

Sejatinya masyarakat percaya bahwa pemerintah dari waktu ke waktu ada upaya untuk mencegah terjadinya banjir, namun yang menjadi pertanyaan mengapa upaya tersebut tidak banyak memberi perubahan atau solusi berarti?

Padahal, waktu yang dihabiskan untuk menyiasati fenomena alam dengan dampak kerusakan yang luar biasa ini begitu lamanya. Bahkan, sudah triliunan anggaran dihabiskan untuk upaya preventif. Tapi, hasilnya mengapa tidak maksimal? Adakah yang keliru di sana?

Berkat ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat saat ini sudah bisa memprediksi kapan akan terjadi hujan dan banjir, bahkan dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi.

Sehingga muncullah berbagai teori tentang musim atau siklus banjir ini. Dalam konteks banjir di Jabodetabek, bahkan muncul anggapan siklus banjir lima tahunan. 

Anggapan siklus 5 tahunan muncul, lantaran kebetulan bencana banjir besar terutama di Jakarta terjadi dalam kurun 5 tahun. Salah satunya saat terjadi banjir besar di Jakarta tahun 2002 dan 2007.

Jika demikian, apa bentuk antisipasinya? Bagaimana langkah antisipasi pemerintah dalam menyiasati banjir setiap tahun dan setiap lima tahun ini, misalnya?

Informasi yang beredar di masyarakat sejauh ini soal penanganan dan antisipasi banjir ini berupa pemasangan alat deteksi volume banjir di setiap titik aliran sungai, pengerukan endapan dan pelebaran badan sungai serta pembangunan turap atau dinding sungai untuk menahan terjadinya pengikisan.

Tapi, dari waktu ke waktu masalah yang sama tetap terjadi dan nyaris tidak begitu terlihat dampak signifikan dari langkah antisipasi ini.

Alhasil, masyarakat dari tahun ke tahun selalu dilanda banjir. Sesuatu yang semestinya tidak lagi tejadi karena antisipasi yang telah dilakukan jauh-jauh hari oleh pengambil kebijakan.

Kalau peristiwanya terjadi setiap 100 tahun sekali atau dalam pola yang tidak terduga, barangkali masih bisa kita maklumi. Tapi jika gejala banjir ini terjadi rutin setiap tahun dengan pola yang bisa diramal secara pasti dan akurat, maka ini sungguh luar biasa. Pantas dan layak untuk dipertanyakan komitmen kita dalam menyiasati banjir ini seperti apa.

Memang kalau dilihat secara komprehensif, penyebab banjir tidak bisa ditafsirkan secara tunggal. Dengan kata lain, masalah ini tidak sepenuhnya menjadi pemerintah pada penentu kebijakan. Sebab, masyarakat juga turut andil dalam memicu peristiwa bencana ini seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, jarang membersihkan lingkungan sekitar hingga kurang kesadaran untuk pencegahan dini banjir.

Ada banyak faktor penyebab namun secara garis besar bisa dibagi dalam dua aspek. Pertama, faktor alam yang meliputi curah hujan tinggi, tinggi rendahnya daratan, volume air yang besar, runtuhan batuan, luapan lumpur, hingga daerah resapan air yang tidak bekerja maksimal.

Sementara, kedua faktor ulah manusia. Ini mencakup penebangan hutan liar, membuang sampah sembarangan, membangun bangunan di daerah resapan air, membangun pemukiman di tepi kali, alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan atau jalan, kurangnya tutupan lahan, sistem drainase yang tidak memadai, dan penggunaan air tanah berlebihan.

Penulis: Yakub F Ismail, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia 

Read More

Binsar Gultom Kritisi UU Hukuman Mati dengan Masa Percobaan 10 Tahun di KUHP Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sosok Guru Besar Hukum,Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta, Prof Dr Binsar Gultom SH SE MH mengkritisi ketentuan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya terkait Pasal 100 ayat 1 yang mengatur hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Menurutnya, aturan ini memiliki banyak ambiguitas dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.  

"Dalam KUHP baru, ada klausul bahwa pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni adanya penyesalan dari terpidana dan harapan bahwa dia bisa memperbaiki diri di masa depan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana hakim bisa memastikan bahwa seorang terpidana benar-benar menyesal dan bisa berubah dalam jangka waktu tersebut?" ujar Prof Binsar dalam wawancara eksklusif siang hari Kamis,06 Maret 2025 dengan Syamsul Bahri Ketum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI).

Profesor Binsar menyoroti mekanisme evaluasi terhadap terpidana selama masa percobaan tersebut. Ia mempertanyakan apakah selama 10 tahun itu terpidana tetap berada di dalam lembaga pemasyarakatan (LP) atau justru diberikan kebebasan bersyarat.  

“Biasanya, masa percobaan diberikan untuk hukuman yang lebih ringan, misalnya hukuman dua tahun dengan percobaan enam bulan. Namun, dalam konteks hukuman mati, bagaimana bisa dijamin seseorang benar-benar berubah jika ia tetap berada di dalam penjara dan tidak diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat?” ujarnya.  

Selain itu, ia juga mengkritisi bagaimana hakim dapat memproyeksikan masa depan seorang terdakwa dalam waktu yang terbatas. 

“Hakim harus membuat keputusan di persidangan berdasarkan fakta yang ada saat itu. Namun, bagaimana mungkin dalam waktu yang singkat, hakim dapat memastikan bahwa seorang terpidana dalam 10 tahun ke depan akan menjadi orang baik? Bahkan agama pun sulit menilai hati seseorang,” tambahnya.  

Selain mekanisme masa percobaan, Profesor Binsar juga menyoroti intervensi pemerintah dalam pelaksanaan hukuman mati. Ia menilai bahwa jika grasi atau permohonan pengampunan sudah ditolak oleh presiden, seharusnya eksekusi dilakukan tanpa menunggu masa percobaan 10 tahun.  

"Kalau grasi sudah ditolak, seharusnya eksekusi dilakukan. Tapi dengan aturan baru ini, justru harus menunggu 10 tahun lagi. Mengapa harus berlama-lama? Apakah ini bentuk ketidaktegasan pemerintah dalam mengambil keputusan?" tanyanya.  

Menurutnya, aturan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah bagi intervensi politik dalam proses eksekusi pidana mati.  

Lebih lanjut, Profesor Binsar juga menegaskan bahwa tidak semua kasus pembunuhan berencana harus berujung pada hukuman mati. Ia menyoroti Pasal 55 KUHP yang mengatur peran intelektual dalam tindak pidana.  

"Jika seseorang hanya bertindak atas perintah orang lain atau dalam keadaan terpaksa, maka tidak seharusnya dijatuhi hukuman mati. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, bukan hanya sekadar apakah perbuatannya memenuhi unsur pembunuhan berencana atau tidak," jelasnya.  

Ia membandingkan dengan KUHP lama, di mana hukuman bagi pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 dengan ancaman maksimal pidana mati. Namun, dalam KUHP baru, aturan tersebut perlu ditelaah kembali agar tidak menimbulkan ketidakadilan.  

Disisi lain, Profesor Binsar menekankan bahwa Pasal 100 hingga Pasal 102 KUHP membutuhkan kajian lebih dalam agar penerapannya tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Ia menilai bahwa konsep pidana mati dengan masa percobaan justru menimbulkan ambiguitas dan tidak memberikan kepastian hukum.  

"Pidana mati seharusnya tegas. Jika seseorang divonis mati, maka eksekusi harus dilakukan tanpa ada masa percobaan yang panjang. Sebaliknya, jika ada harapan bahwa terpidana bisa berubah, maka sebaiknya langsung diberikan hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara, tanpa perlu ada ketidakpastian selama 10 tahun," pungkasnya.  

Dengan adanya perdebatan ini, diharapkan pemerintah dan para pemangku kebijakan dapat meninjau kembali aturan dalam KUHP yang baru, agar keadilan dapat ditegakkan tanpa menimbulkan kebingungan dalam implementasinya. (Ar)

Read More

Kekerasan Terhadap Hakim PA Batam: Keamanan Hukum yang Masih Rentan

Duta Nusantara Merdeka | Batam

Kejadian memprihatinkan kembali terjadi di Batam, di mana seorang hakim Pengadilan Agama, H. Gusnahari, S.H., M.H., menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi di Perumahan Cipta Garden, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, saat hakim tersebut hendak berangkat kerja.

Kekerasan ini menyoroti isu serius mengenai jaminan keamanan bagi hakim di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, negara seharusnya memberikan perlindungan kepada hakim dalam menjalankan tugasnya. Namun, kenyataannya, insiden seperti ini menunjukkan bahwa perlindungan tersebut masih jauh dari harapan.

Menurut informasi yang diperoleh, penyerangan terjadi pada Kamis (6/3/2025) sekitar pukul 07.15 WIB. Saat itu, H. Gusnahari diserang dengan senjata tajam yang mengenai tangan kanannya. Ketua Pengadilan Agama Batam, Drs. H. Mahyuda, M.A., mengungkapkan bahwa korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan visum.

Dari keterangan yang diperoleh, penyerangan dilakukan oleh dua pelaku. Satu pelaku menyerang, sementara yang lainnya menunggu di motor. Setelah penusukan, keduanya melarikan diri. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian, yang kini sedang melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kekerasan terhadap hakim bukanlah hal baru. Beberapa waktu lalu, terdapat laporan serupa yang menunjukkan bahwa keamanan bagi hakim masih sangat rentan. Hal ini memicu keprihatinan dari Ikatan Hakim Indonesia Cabang Batam, yang mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi para hakim.

Ketua Pengadilan Agama Batam menegaskan pentingnya koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap motif di balik penyerangan ini. "Masyarakat berharap agar kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk merealisasikan jaminan keamanan bagi hakim, sesuai dengan amanat undang-undang," tambah Syamsul Bahri Ketum Pokja FORSIMEMA-RI.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kolaborasi dengan Pemprov DKI, BAZNAS BAZIS DKI Perkuat Pemberdayaan Disabilitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, melalui berbagai program inovatif dan kolaborasi strategis. Salah satu fokus utama BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta adalah memberdayakan penyandang disabilitas dengan memberikan mereka kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa program unggulan yang bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas di ibu kota seperti Difabis Coffee and Tea dan Pesantren Tahfidz Difabel.

Difabis Coffee and Tea merupakan inisiatif untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam bidang kewirausahaan. Program ini membuka kesempatan bagi mereka untuk belajar dan terlibat dalam industri kopi dan teh, serta memberikan mereka peluang untuk memiliki usaha sendiri. Melalui program ini, para penyandang disabilitas dapat mengasah keterampilan mereka, membangun rasa percaya diri, dan memperbaiki taraf hidup mereka.

Sementara itu, Pesantren Tahfidz Difabel merupakan program pendidikan yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas untuk mempelajari Al-Qur'an dan menghafalkannya. Program ini bukan hanya memberikan mereka pendidikan agama yang mendalam, tetapi juga memberikan mereka rasa keterhubungan sosial yang kuat dalam masyarakat. Melalui Pesantren Tahfidz Difabel, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memberikan pendidikan yang inklusif dan bermartabat untuk penyandang disabilitas.

Selain kedua program tersebut, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta juga memiliki program unggulan lainnya seperti Bedah Rumah, Bedah Kawasan, Semua Bisa Makan, Senyum Teluk Jakarta, BKB Matraman, Saudagar Tangguh, Tanggap Bencana, dan Masa Depan Jakarta.

"BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di mana penyandang disabilitas tidak hanya dilihat sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi luar biasa. Kami Ingin mereka merasa dihargai, diberdayakan, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan DKI Jakarta," ujar Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakara, Dr. Akhamad H. Abu Bakar, M.M di Jakarta, Kamis (06/03/2025).

Selanjutnya, Wakil Ketua IV BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, Mohd. Nasir Tajang, S.Ag, M.Si juga menambahkan bahwa program pemberdayaan disabilitas BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta ini berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan diharapkan para penyandang disabilitas dapat mendapatkan hidup yang lebih baik.

"Kami sangat bersyukur dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan berbagai program yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat menciptakan lebih banyak peluang bagi mereka untuk berkembang, meraih impian mereka, dan hidup lebih mandiri. Pemberdayaan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membangun Jakarta yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi semua," jelasnya.

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi erat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat program pemberdayaan penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui berbagai kebijakan dan fasilitas yang ada, mendukung penuh upaya ini dan menjadikan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari agenda besar pembangunan Jakarta yang inklusif.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BAZNAS BAZIS DKI Kembali Terima Predikat WTP, Buktikan Pengelolaan Zakat Aman Transparan dan Akuntabel

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta kembali meraih pencapaian yang luar biasa. Hasil audit laporan keuangan untuk tahun anggaran 2024 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak terdapat penyimpangan material yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan tersebut.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini menjadi sebuah pencapaian yang signifikan bagi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam upayanya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, hal ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan kinerja lembaga amil zakat yang telah menjadi salah satu pilar penting dalam pemberdayaan umat di Indonesia.

Hasil audit yang sukses ini mencerminkan upaya keras BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang mendapat predikat WTP ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam memaksimalkan penggunaan dana zakat untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, serta meningkatkan kesejahteraan umat.

Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi DKI Jakarta, Dr. Rini Suprihartanti, S.E., M.Si., memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian ini dan menyampaikan komitmen lembaga untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat.

"Predikat WTP yang kami terima atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kami untuk selalu menjaga integritas dan transparansi dalam setiap langkah yang kami ambil," ujarnya di Jakarta, Kamis (06/03/2025).

"Kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sangat penting, dan predikat WTP ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk memastikan dana zakat yang dikelola digunakan secara optimal untuk kepentingan umat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Kami juga akan terus berusaha untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kami, agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari kontribusi zakat mereka." tambahnya.

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga yang berperan dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah di Provinsi DKI Jakarta. Lembaga ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan umat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menjaga amanah masyarakat dalam pengelolaan zakat dan memastikan setiap dana yang diterima dan disalurkan tepat sasaran.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pastikan Arus Mudik Lancar, Mendagri Minta Daerah Segera Perbaiki Infrastruktur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, dirinya telah meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memperbaiki berbagai infrastruktur untuk menghadapi arus mudik hari raya Idulfitri 1446 Hijriah. Perbaikan itu meliputi berbagai infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemda seperti jalan, dermaga, pelabuhan, dan tempat peristirahatan.

Permintaan itu telah disampaikan Mendagri melalui Surat Edaran maupun pertemuan virtual dengan jajaran Pemda. Perbaikan tersebut perlu segera dilakukan mengingat prosesnya memerlukan waktu.

“Karena kalau terjadi kerusakan jalan provinsi dan kabupaten, itu akan berimbas kepada lalu lintas secara nasional,” jelas Mendagri di hadapan awak media usai mengikuti Rakor Tingkat Menteri terkait Persiapan Hari Raya dan Libur Idulfitri 1446 Hijriah di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Selain itu, lanjut Mendagri, Pemda juga perlu memastikan agar moda transportasi menaati aturan, seperti kapal yang tidak boleh mengangkut muatan berlebih. “Kemudian siapkan pelampung sesuai standard operating procedure masing-masing,” terangnya.

Lebih lanjut, Mendagri juga meminta kepala daerah yang memiliki bandara kecil agar mengecek kondisi kesiapannya dalam melayani para pemudik. Menurutnya, ada beberapa daerah khusunya di wilayah Indonesia Timur yang memiliki bandara kecil sehingga kondisinya perlu diperhatikan.

“Karena bandara-bandara kecil itu ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah, terutama daerah timur, NTT (Nusa Tenggara Timur), di Maluku, Maluku Utara, di Papua,” jelasnya.

Dalam menghadapi arus mudik, Pemda juga perlu memperhatikan keamanan objek wisata di daerahnya masing-masing agar tidak terjadi kecelakaan. Pemda perlu juga berjaga-jaga untuk menghadapi bencana hidrometeorologi. Dirinya mengimbau setiap daerah agar dapat menyiagakan jajarannya untuk menghadapi cuaca ekstrem.

“Seperti BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Dinas Perhubungan, dan lain-lain. Ini semua untuk siagakan,” tandasnya.

Di lain sisi, Mendagri juga mengingatkan Pemda agar terus mengendalikan harga pangan menjelang Lebaran. Meskipun saat ini harga pangan relatif terkendali, ada beberapa komoditas yang perlu diatensi seperti minyak goreng dan cabai. (Ar)

Read More