Konflik Doktif dan DRL: Pelanggaran Etik hingga Ancaman di Media Sosial

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kasus yang melibatkan Dokter Detektif, atau lebih dikenal dengan sebutan Doktif, kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya melaporkan Shella Saukia atas dugaan ancaman, kini Doktif melayangkan pengaduan terhadap dokter berinisial DRL atas dugaan pelanggaran kode etik profesi.  

“Saya melaporkan DRL terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan beberapa waktu lalu,” ujar Doktif dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta, Senin (20/1/2025).  

Dugaan pelanggaran ini mencakup tindakan DRL yang diduga menjual produk kecantikan dengan izin edar yang telah dicabut. Menurut Doktif, kasus ini telah dibawa ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).  

“Saya sudah bertemu Kepala BPOM bersama LBH Kesra. Mereka menyarankan agar pelanggaran ini dilaporkan ke MKEK untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.  

Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Kesehatan Rakyat (LBH Kesra) turut mendampingi Doktif dalam menangani kasus ini. Salah satu perwakilan LBH Kesra menyatakan bahwa konflik ini tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga organisasi profesi.  

“Kami merekomendasikan agar masalah ini dikembalikan ke ranah profesi kedokteran. Pelanggaran etik dan disiplin harus dinilai berdasarkan norma-norma profesi yang berlaku,” jelas perwakilan LBH Kesra.  

LBH Kesra menambahkan bahwa evaluasi terhadap dugaan pelanggaran akan dilakukan oleh komunitas profesi untuk memastikan keadilan dan integritas.  

Doktif juga memberikan pesan kepada rekan-rekannya di profesi kedokteran.  

“Saya ingin mengajak teman-teman dokter untuk berhenti melakukan flexing. Mari kita kembali pada nilai-nilai profesi dokter yang sebenarnya,” ujarnya.  

*Konflik dengan Shella Saukia Belum Reda* 

Perseteruan Doktif dengan Shella Saukia, pemilik merek SS Skin, juga masih memanas. Setelah insiden ancaman saat live TikTok, Doktif melaporkan Shella Saukia ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pemaksaan dan ancaman.  

Kasus ini menjadi perhatian luas, terutama di media sosial, dengan berbagai komentar dari warganet yang mengikuti perkembangan.  

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Humas dan Media: Pentingnya Sinergi Demi Transparansi Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Isu transparansi kembali menjadi sorotan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Sebuah kebijakan yang mewajibkan wartawan atau awak media membawa surat resmi untuk bertemu Juru Bicara (Jubir) Humas PTUN menuai kritik. Situasi ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh institusi pelayanan publik.  

Kelompok Kerja (Pokja) Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA) menyayangkan kondisi ini. Menurut Ketua Umum FORSIMEMA, Syamsul Bahri, sinergi antara Humas dan media adalah kunci penting untuk membangun citra positif sebuah institusi. "Humas dan wartawan itu seperti setali tiga uang. Humas bertugas menyosialisasikan informasi, sedangkan media bertugas mengedukasi publik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (21/01/2025).

YM Bapak Suharto SH MHum, Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI, juga pernah menekankan pentingnya kolaborasi antara Humas dan media. "Fungsi utama Humas adalah memastikan semua informasi dapat diakses dengan mudah oleh media, sementara tugas media adalah menyampaikan informasi tersebut secara akurat kepada masyarakat," ucapnya.  

Namun, kebijakan yang terkesan mempersulit akses wartawan ini justru bertentangan dengan semangat tersebut. Syamsul Bahri berharap agar YM Bapak Suharto dapat memberikan arahan resmi kepada jajaran Humas di tingkat Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) seluruh Indonesia. Arahan ini penting untuk memastikan Humas bersikap proaktif dan tidak mempersulit konfirmasi atau koordinasi dengan awak media.  

"Sinergi antara Humas dan media sangatlah krusial. Transparansi informasi tidak hanya membantu membangun citra positif institusi, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya. Dengan demikian, segala upaya untuk membatasi akses media harus segera dievaluasi agar tidak merusak hubungan yang seharusnya saling mendukung," pungkasnya.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Polri Ungkap Tiga Kasus Besar Judi Online

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, mengungkapkan hasil kerja keras dalam pemberantasan judi online. Polri berhasil membongkar tiga kasus besar yang melibatkan situs judi daring dengan total aset yang disita mencapai Rp61 miliar. Ketiga situs tersebut adalah H5GF777, RGO Casino, dan Agen 138, yang beroperasi secara nasional dan internasional.

Menurut Brigjen Himawan, operasi ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga dalam Desk Pemberantasan Judi Online yang dibentuk atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. 

"Upaya ini adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memerangi judi online yang merugikan masyarakat. Kita terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk menindak tegas pelaku dan memutus rantai kejahatan ini," ujar Brigjen Himawan.

Kasus Pertama: Situs H5GF777

Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua tersangka, MIA dan AL, yang diduga sebagai pengelola situs. Tersangka AL, yang juga terlibat dalam kasus lain, diduga menggunakan perusahaan PT GMM Giat Pelangkah Maju untuk memfasilitasi pembayaran judi daring. Polri menyita aset senilai Rp47 miliar dari beberapa penyedia jasa pembayaran, termasuk rekening-rekening terkait.

Kasus Kedua: Situs RGO Casino

Sebanyak lima tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang tersangka dengan inisial HJ alias Zeus, yang diduga sebagai manajer operasional situs dan pengendali 17 website judi lainnya. 

"Tersangka HJ bolak-balik antara Jakarta dan Kamboja untuk melatih dan merekrut pelaku lain yang akan dipekerjakan sebagai admin situs judi online," jelas Brigjen Himawan. Dalam kasus ini, Polri menyita uang tunai lebih dari Rp1,6 miliar, kendaraan mewah, dan peralatan operasional.

Kasus Ketiga: Situs Agen 138

Polri juga membongkar jaringan situs Agen 138, yang melibatkan tersangka berinisial JO, JG, AHL, dan KW. Salah satu tersangka, KK, yang diduga sebagai otak dari jaringan ini, masih berstatus buronan. Brigjen Himawan menegaskan, 

"Kami akan terus mendalami aliran dana jaringan ini untuk mengungkap siapa saja yang terlibat, termasuk kaitannya dengan aset-aset seperti Hotel Arus yang disita sebelumnya."

Operasi ini mendapat dukungan penuh dari berbagai lembaga, termasuk Kemenkopolkam, PPATK, KomDigi, Ditjen Imigrasi, dan Kejaksaan Agung. Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK, Brigjen Muhammad Irhamni, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan analisis transaksi keuangan untuk membantu mengidentifikasi pelaku dan aliran dana.

Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Perjudian dari KomDigi, Menharik Nur menambahkan, "Kami terus memblokir dan men-takedown situs-situs perjudian online yang kembali bermunculan dengan domain berbeda. Literasi digital juga kami gencarkan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam judi online."

Kejaksaan Agung juga menegaskan komitmennya dalam penuntutan kasus-kasus ini. Direktur Tindak Pidana Umum lainnya, Agus Sahat, menjelaskan, "Kami memastikan penuntutan dilakukan secara maksimal untuk memberikan efek jera, menghindari disparitas hukuman, dan mengamankan aset hasil kejahatan untuk negara."

Kasus-kasus ini menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto, yang telah menginstruksikan koordinasi intensif antara Polri, PPATK, dan kementerian terkait untuk memberantas judi online hingga ke akar-akarnya. 

"Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyelamatkan moral masyarakat dan aset negara," tegas Brigjen Himawan.

Dengan langkah-langkah tegas ini, Polri optimis dapat memberantas perjudian daring yang merugikan masyarakat dan melindungi ruang digital Indonesia. (Arianto)

Read More

Sengketa Tanah Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al Falah Soroti Kejanggalan Jual Beli dan Pelanggaran Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polemik terkait jual beli tanah antara Haji Mukhtar bin Usman dengan Haji Rahmatullah Sidik atau Ketua Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al Falah semakin memanas. Sengketa ini memunculkan berbagai masalah lain seperti status kepemilikan lahan sekolah, izin operasional, hingga dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat dan pengelola yayasan. 

"Permasalahan bermula dari transaksi jual beli tanah seluas 3.100 meter persegi pada tahun 1968 yang diduga tidak disertai bukti pembayaran dan saksi yang jelas. Haji Muchtar, pemilik tanah, disebutkan telah menagih janji pembayaran atau Hak, kepada Haji Rahmatullah Sidik, karena kita (saya dan Hj Farida meminta tanah bukan uang). Jadi, tinggal 2 Ahli Waris yang belum menerima dan/atau mendapatkan Hak nya yaitu Keluarga saya (Almarhum H Bahrodji) dan Hj Farida, namun hingga kini klaim kepemilikan masih belum jelas," kata Zaky Mubarok Bin H Bahrodji Bin H Muchtar Bin Usman kepada awak media di Jakarta, Senin (20/01/2025). 

Menurut dia, pihak keluarga almarhum Haji Muchtar maupun almarhum Haji Rahmatullah termasuk Haji Ahmad Fauzi dan Hajjah Farida, menyatakan tanah tersebut belum dibayarkan dan tidak ada bukti pembayaran. Selain itu, ada laporan mengenai penggunaan tanah untuk keperluan sekolah yang belum disertai dokumen wakaf atau akta jual beli resmi.

Kasus ini juga menyoroti beberapa dugaan pelanggaran hukum, antara lain:  

1. Proses Jual Beli Sepihak: Transaksi dilakukan tanpa kehadiran semua ahli waris dan tidak melibatkan notaris.  

2. Izin Operasional Sekolah: Izin operasional Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al Falah dilaporkan telah kadaluarsa, namun sekolah tetap beroperasi dan menerima dana BOS.  

3. Dugaan Suap dan Intimidasi: Terdapat laporan iming-iming uang sebesar Rp2 miliar untuk meredam sengketa, serta dugaan intimidasi terhadap pihak-pihak yang mencari keadilan.

4. Maladministrasi dan miris nya pelayanan publik.

5. Dugaan adanya pemufakatan/kerjasama antara Yayasan dan Ahli Waris terhadap Hajah Farida, Nakiah maupun Zaky Mubarok. Diduga, ada permainan antara pihak Yayasan dengan H Syatief Usman-dan kawan kawan terhadap hak Hj Farida, Tante Nakiah maupun saya.

Pihak yang merasa dirugikan mendesak Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al Falah untuk membuktikan keabsahan kepemilikan tanah dengan dokumen lengkap dan saksi terpercaya. Mereka juga meminta agar pengurus yayasan bersumpah di atas Al-Qur’an demi menegaskan kebenaran.  

"Haji Ahmad Farid, Ketua Yayasan, sebelumnya berjanji akan menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum. Namun, hingga kini proses hukum, baik pidana maupun perdata, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan," ungkapnya. 

Masyarakat dan ahli waris tanah mendesak pihak berwenang, termasuk KUA Kebon Jeruk, Kemenag Jakarta Barat, serta Kemendikbud Ristek, untuk melakukan investigasi menyeluruh. Mereka juga meminta netralitas aparat dalam menangani kasus ini tanpa keberpihakan.  

Masalah ini tidak hanya merugikan keluarga pemilik tanah, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Status hukum lahan yang tidak jelas dapat memengaruhi kelangsungan pendidikan siswa dan citra yayasan sebagai lembaga pendidikan.  

Sengketa ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam proses jual beli tanah, khususnya yang melibatkan lembaga pendidikan. Dengan penyelesaian yang adil, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan yayasan dapat dipulihkan.  

Untuk ke depannya, semua pihak terkait diimbau untuk mengedepankan musyawarah dan hukum yang berlaku demi mencegah polemik serupa di masa mendatang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Maqdir Ismail: Ketidakpastian Hukum dan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kepastian hukum seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Hal tersebut disampaikan Ketum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Maqdir Ismail dalam seminar bertajuk "Outlook Hukum dan Ekonomi 2025: Hukum Yes, Pertumbuhan Ekonomi Yes! Mungkinkah?" di Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

 

Maqdir menyoroti ketidakpastian hukum menjadi penghambat utama pembangunan di Indonesia. "Negara ini adalah negara hukum. Kepastian hukum seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi," tegasnya. 

Ia menambahkan, pelanggaran hukum yang ditangani secara tidak tepat kerap melahirkan ketidakadilan, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang menyangkut perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.  

  

Lebih lanjut, Maqdir mengungkapkan bahwa ketidakpastian hukum berdampak langsung pada tren investasi. Meski investasi perkebunan meningkat sejak 2020, masalah perizinan lahan seperti Hak Guna Bangunan (HGU) yang tidak tuntas sejak 2016 memperburuk iklim investasi. "Sebanyak 2,5 juta hektar lahan perkebunan sawit dikelola tanpa HGU yang jelas, ini mengurangi daya tarik investasi," jelasnya.  

Disisi lain, Maqdir juga membandingkan Indonesia dengan Vietnam, negara yang menawarkan kepastian hukum lebih baik bagi investor. Vietnam mendefinisikan korupsi secara jelas, sehingga menghindarkan pelaku usaha dari kriminalisasi yang berlebihan. "Banyak investor mulai memindahkan modal mereka ke Vietnam karena merasa lebih aman dan nyaman," katanya.  

Seminar ini mendorong pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan pendekatan hukum administrasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi. "Penegakan hukum pidana harus menjadi langkah terakhir, bukan prioritas utama," kata Maqdir.  

Seminar ini menjadi wadah diskusi strategis untuk menjawab tantangan hukum dan ekonomi di 2025, sekaligus memberikan solusi agar Indonesia tetap kompetitif di tingkat ASEAN. 

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sindikat Pencurian Rumah Kosong di Jaksel Dibongkar, 4 Pelaku Ditangkap Polda Metro Jaya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polda Metro Jaya berhasil menangkap empat orang pelaku sindikat pencurian rumah kosong yang meresahkan warga Jakarta Selatan. Penangkapan dilakukan pada Minggu (19/1/2025), setelah aksi mereka terekam CCTV dan videonya viral di media sosial sejak Jumat (10/1/2025).  

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkap bahwa keempat pelaku memiliki peran berbeda. Reza, salah satu pelaku, bertindak sebagai eksekutor utama. Sementara tiga lainnya, Jadmiko Arum Sadewo, Syaiful Bahri, dan Tri Wahyu Saputra, berperan sebagai penadah barang curian.  

"Selain Reza, masih ada dua pelaku lain yang juga berperan sebagai eksekutor. Saat ini, mereka masih dalam pengejaran," ujar Ade di Jakarta.  

Menurut Ade, sindikat ini menargetkan rumah kosong secara acak. Modus yang digunakan adalah mencongkel gerbang dan pintu untuk mengakses barang-barang berharga di dalam rumah. "Pelaku mencari rumah yang tidak berpenghuni. Setelah memastikan rumah kosong, mereka mulai aksi pencurian," jelasnya.  

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengungkap bahwa sindikat ini sudah membobol lebih dari 20 rumah di kawasan hukum Polda Metro Jaya. "Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku Reza mengaku telah terlibat dalam pencurian di lebih dari 20 lokasi," kata Abdul.  

Saat ini, penyidik Subdit Jatanras masih melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan lebih luas. "Kami terus mengejar dua pelaku lainnya dan mendalami peran mereka dalam sindikat ini," tambah Abdul.  

Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan keamanan rumah, terutama saat tidak ada penghuni. Kombes Ade Ary mengimbau warga untuk memanfaatkan teknologi keamanan, seperti CCTV, untuk mencegah aksi serupa di masa depan.  

Dengan penangkapan ini, Polda Metro Jaya menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan warga Jakarta. 

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Korem 031/Wira Bima Bongkar Sindikat Perdagangan Bayi Online Antarprovinsi

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Tim Intel Korem 031/Wira Bima berhasil mengungkap sindikat perdagangan bayi online antarprovinsi yang beroperasi melalui media sosial TikTok. Kasus ini terkuak setelah Komisi Perlindungan Anak (KPA) Riau melaporkan adanya postingan mencurigakan terkait penjualan bayi di platform tersebut, Sabtu (18/1/2025).  

Laporan tersebut diterima langsung oleh Letda Inf Dadang dari Ketua KPA Riau, Dwi Ari Santi. Menindaklanjuti laporan, Tim Intel Korem segera berkoordinasi dengan Tim Buser Polsek 50 Kota yang dipimpin Ipda Eroiman untuk merancang operasi penyamaran sebagai pembeli.  

Operasi ini berlangsung di sebuah kafe di Kecamatan Sail, Pekanbaru. Saat ketiga pelaku datang untuk negosiasi dan sepakat menjual bayi dengan harga Rp35 juta, mereka langsung diamankan.  

Kapenrem 031/Wira Bima, Kapten Inf Turba Marpaung, menyebutkan bahwa tiga pelaku berhasil ditangkap, yakni TH (30), EH (49), dan AT (22). Sementara itu, masih ada dua pelaku lain yang kini dalam pengejaran.  

Menurut hasil penyelidikan sementara, AT diketahui sebagai penghubung utama dalam sindikat ini dan telah menjual bayi sebanyak enam kali di Medan. Seorang bidan berinisial EJS juga diduga terlibat dalam kasus ini.  

Bayi yang berhasil diselamatkan adalah seorang perempuan berusia satu minggu dengan berat badan 2,29 kg dan panjang 49 cm. Saat ini, bayi tersebut dirawat di RS Bhayangkara Pekanbaru untuk memastikan kondisinya stabil.  

Sindikat ini menggunakan media sosial untuk menawarkan bayi kepada calon pembeli. Salah satu akun TikTok yang digunakan, Erdnooo, menjadi alat utama dalam memasarkan bayi-bayi yang dijual secara ilegal.  

  

Saat ini, kasus ini tengah dikembangkan oleh Polresta Pekanbaru untuk membongkar jaringan lebih luas. Kapten Inf Turba Marpaung menyatakan, "Kami berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan memastikan tidak ada lagi eksploitasi terhadap anak-anak."  

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap aktivitas perdagangan manusia, khususnya melalui media sosial.   

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kapolri Dorong Hima Persis Wujudkan SDM Unggul untuk Indonesia Emas 2045

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menghadiri penutupan Musyawarah Pleno Nasional Hima Persis di Yogyakarta. Kehadiran Kapolri tersebut turut didampingi Astamaops Irjen. Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca, Kadivpropam Irjen. Pol. Abdul Karim, Kadivhumas Irjen. Pol. Sandi Nugroho, dan Wakabaintelkam Irjen. Pol. Yuda Gustawan.

Dalam sambutannya, Kapolri menekankan bahwa peran Hima Persis memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Hima Persis pun selama ini telah memiliki berbagai program yang sangat berpengaruh dalam menyukseskan visi misi memajukan negeri ini.

“Banyak yang telah dibicarakan dalam pleno ini tentunya dan ini menjadi semangat bersama, yang penting isinya akan terus dikeluarkan oleh rekan-rekan di Hima Persis dalam rangka mempersiapkan diri dalam rangka menjadi pribadi-pribadi SDM yang unggul dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” kata Jenderal Sigit dalam sambutannya, Sabtu (18/1/25).

Menurut Kapolri, dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia, Hima Persis sangat memiliki peluang besar menjadi bagian mewujudkan SDM unggul demi Indonesia Emas. 

Bahkan, dalam berbagai tantangan ke depan di era digital saat ini, Hima Persis diharapkan menjadi agen-agen yang bisa membantu pemanfaatan internet secara positif.

“Harapan saya tentunya temen-temen bisa menjadi duta-duta, agen-agen cooling system di ruang siber dan juga tentunya menyampaikan pesan agar jangan sampai saudara-saudara kita terbawa oleh hal-hal yang berdampak negatif karena perkembangan dunia maya,” ungkap Kapolri.

Tak dipungkiri Kapolri, persoalan narkoba hingga kondisi global masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus dihadapi dengan kesigapan. Namun, jika berbicara kondisi global yang berdampak pada perekonomian bangsa, Hima Persis telah membuktikan peranannya demi menjaga stabilitas.

Diketahui, Hima Persis telah memiliki progam penanaman bibit-bibit yang berdampak pada ketahanan pangan. Selain itu, terdapat program digitalisasi hingga pemberdayaan UMKM yang juga tak kalah pentingnya bagi kondisi di dalam negeri.

“Kita harus terus menjadi pembelajar yang abadi, terus belajar sepanjang

hayat. Selanjutnya tentunya nilai-nilai agama, karakter-karakter pribadi, berarti yang terus harus kita jaga untuk menghadapi berbagai macam godaan, berbagai macam hal-hal buruk,” jelas Kapolri

Lebih lanjut Kapolri memaparkan, dirinya juga percaya bahwa dengan keberagaman di Indonesia, Hima Persis bisa selalu menyuarakan persatuan di tengah-tengah perbedaan. Dengan begitu, apa yang menjadi pekerjaan rumah bersama dan visi misi bangsa, bisa dapat terwujud.

“Saya titip rekan-rekan untuk terus menjaga keberagaman yang ada menjadi satu kekuatan besar untuk bisa mencapai cita-cita kita menjadi Indonesia maju Indonesia Emas tahun 2045,” ujar Kapolri. (Arianto)

Read More

IMO Indonesia Segera Kukuhkan DPW Kalimantan Tengah: Peluang Strategis di Bumi Borneo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia bakal segera mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam waktu dekat ini.

"Hal tersebut dipastikan setelah sebaran anggota di Kalteng mencukupi untuk bisa dibentuk DPW, sebagaimana dapat dilihat melalui https://imo-indonesia.com/peta-sebaran-imo/," ujar Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail di bilangan Jakarta, Minggu (19/1).

Yakub menilai terbentuknya DPW Kalteng cukup strategis, selain merupakan provinsi terluas di Indonesia dengan wilayah mencapai 153.444 kilometer persegi. Kateng juga merupakan wilayah segitiga emas yang diapit oleh negara Malaysia, Brunei serta Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Hal ini menjadi penting, takala Kaleng juga merupakan provinsi penyangga dari IKN, yang mana Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto bakal segera berkantor di sana pada 17 Agustus 2018 mendatang," ucapnya.

Terkait hal itu, lanjut Yakub, tentunya peran serta IMO-Indonesia di Bumi Borneo tersebut dapat menjadi mitra strategis dalam rangka mengangkat berbagai dinamika serta potensi lintas sektor yang ada.

"Sehingga keberadaannya bisa menjadi nilai tambah dan menjadi manfaat bagi masyarakat luas khususnya di Kalteng," terangnya.

Untuk itu, kata dia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMO-Indonesia siap menyambut para pemilik media di sektor online/siber khususnya untuk bisa tergabung dan menjadi bagian kepengurusan di DPW Kalteng yang akan segera terbentuk. (Arianto)

Read More

Kemensos Fokus Pemberdayaan untuk Atasi Kemiskinan Secara Berkelanjutan

Duta Nusantara Merdeka | Surakarta 

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menekankan pentingnya permberdayaan bukan sekadar perlindungan sosial dalam memberantas kemiskinan.

"Jadi, setelah mereka mendapatkan perlindungan, ada batasnya. Para pendamping jangan meninabobokan mereka yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Gus Ipul dalam acara Dialog Bersama Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial di Pendopo Keraton Surakarta Hadiningrat, Sabtu (18/1/2025).

Ia meminta agar para pendamping PKH, berusaha secara keras agar keluarga penerima manfaat (KPM) tidak betah hanya menerima bantuan dan bisa naik kelas menuju kelompok sejahtera yakni dengan pindah ke pemberdayaan masyarakat.

"Jika mereka naik kelas maka program akan beda, bukan bantuan sosial (Bansos) lagi. Tapi, bantuan modal, peningkatan kapasitas, dan menciptakan pasar," katanya. 

Gus Ipul mengatakan pendamping PKH harus memiliki semangat untuk menggraduasi KPM PKH. KPM harus dipersiapkan untuk diambil alih ke kementerian lain. 

"Mereka graduasi, ikut program kementerian UMKM, kementerian koperasi, kementerian tenaga kerja supaya mereka jadi keluarga yang lebih mandiri," katanya. 

Ia menjelaskan KPM yang tidak bisa langsung menjalani pemberdayaan perlu melalui rehabilitasi. Sehingga, mereka akan ditempatkan di shelter dan direhabilitasi fungsi sosialnya agar utuh dan sehat.

"Tugas kita berkelanjutan terpadu terukur, graduasi, check out, lulus," kata Gus Ipul. 

Ia menargetkan tiap pendamping PKH harus menggraduasi 10 KPM tiap tahun. Ia meminta para pendamping untuk bekerja berdasarkan data yang akurat.

"Saya ingin pendamping menerjemahkan bidang tugas masing-masing. Bikin data profil 300 orang, bikin perencanaan," katanya. 

Ia mengatakan pendamping PKH harus memetakan KPM yang perlu direhabilitasi hingga yang langsung bisa diberdayakan.

"Pendamping harus punya target kapan KPM bisa digraduasi," katanya.

Kemensos mengalokasikan anggaran untuk Solo Raya sebesar Rp2 triliun. Rinciannya bantuan sembako Rp1,1 triliun, PKH 759 miliar, bantuan permakanan Rp62 miliar, dan YAPI sebesar Rp17 miliar. Adapun penerima bantuan sosial sebanyak 542.791 KPM. (Arianto)

 

Read More

BLT BBM Rp600.000 Siap Disalurkan, Begini Syaratnya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp600.000 kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Program ini bertujuan membantu masyarakat kurang mampu menghadapi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

Syarat dan Dokumen Pencairan BLT BBM

  

Untuk mencairkan bantuan ini, penerima diwajibkan membawa:  

1. e-KTP Asli – Sebagai bukti identitas resmi.  

2. Kartu Keluarga (KK) – Untuk memastikan data penerima sesuai sistem.  

3. Surat Undangan Pencairan BLT – Surat ini berisi jadwal dan lokasi pencairan.  

Pastikan semua dokumen lengkap untuk menghindari kendala di kantor pos.  

Jadwal Penyaluran BLT BBM 2025

  

Pencairan BLT BBM akan dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun. Data penerima yang lebih akurat hasil kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan bantuan tepat sasaran.  

Kriteria Penerima BLT BBM

 

- Tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin.  

- Bukan ASN, TNI, atau Polri.  

- Tidak memiliki anggota keluarga berpenghasilan di atas UMR.  

- Bukan pekerja sosial, pendamping sosial, atau operator.  

Tujuan Program BLT BBM

 

Pemerintah berharap program ini meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, meningkatkan daya beli, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.  

Pemerintah sedang mengkaji skema terbaik agar BLT BBM tepat sasaran, di antaranya:  

1. Mengubah subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai.  

2. Mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang.  

3. Menyesuaikan harga BBM bersubsidi untuk efisiensi.  

Program ini juga menjadi langkah memastikan subsidi tidak dinikmati kelompok yang tidak berhak.  

  

Masyarakat diimbau terus memantau kebijakan dan jadwal pencairan BLT BBM untuk memastikan prosesnya berjalan lancar.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kadis Dispora Kota Tangerang Resmi Buka Kejurda Banten Bola Voli U-16

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang, Kaonang, resmi membuka Kejuaraan Daerah (Kejurda) Banten Bola Voli antar klub usia di bawah 16 tahun. Acara bergengsi ini berlangsung pada 18–19 Januari 2025 di Nambo Sport Center, Jalan M. Toha, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

Dalam sambutannya, Kaonang menyampaikan rasa terima kasih kepada PBVSI Banten atas kepercayaan menjadikan Kota Tangerang sebagai tuan rumah. "Nambo Sport Center yang baru ini kami harapkan menjadi arena pengembangan atlet-atlet voli berprestasi, baik di level regional maupun nasional," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya persiapan matang untuk menggelar even olahraga skala internasional di masa depan.

Kejuaraan ini merupakan hasil kolaborasi antara PBVSI Banten dan Dispora Kota Tangerang. "Ajang ini menjadi momentum strategis bagi klub-klub voli di Banten untuk menampilkan atlet muda andalan mereka," ujar Kaonang kepada awak media di Tangerang, Sabtu (18/01/2025).

Lebih lanjut, Kaonang menekankan bahwa kegiatan ini juga mendukung pengembangan *sportourism* dan *sportainment* di Kota Tangerang. Di tahun 2025, Dispora telah merencanakan 37 kegiatan yang mencakup bidang olahraga dan kepemudaan. 

Ia menjelaskan, Nambo Sport Center dirancang sebagai venue olahraga yang memenuhi standar nasional dan internasional. “Kami berharap venue ini mampu menjadi pusat even olahraga besar yang mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Tangerang,” tutur Kaonang.

Kejurda Bola Voli ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga upaya membangun semangat olahraga di kalangan generasi muda. Dengan fasilitas yang memadai, Dispora optimistis Kota Tangerang akan terus melahirkan atlet berbakat yang mampu bersaing di kancah nasional dan internasional.

Acara ini menandai langkah maju dalam membangun citra Kota Tangerang sebagai destinasi unggulan untuk olahraga prestasi sekaligus hiburan. Masyarakat diundang untuk menyaksikan aksi para atlet muda Banten yang akan memperebutkan gelar juara di ajang ini. 

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

TNI AL Bongkar Pagar Laut 30 KM Demi Nelayan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dengan berpedoman kepada perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto, TNI AL bersama masyarakat sekitar membongkar pagar laut sepanjang 30 KM yang ditanam di Pesisir Laut Tangerang. Sabtu (18/1).

Ini merupakan langkah cepat yang diambil oleh TNI AL untuk menanggulangi keluhan yang dirasakan oleh seluruh nelayan di wilayah pesisir ini. Dengan adanya pagar laut ini, maka menyulitkan nelayan untuk melaut mencari ikan. Saat pembongkaran pagar laut ini, TNI AL dan masyarakat berlayar dari Pos TNI AL (Posal) Tanjung Pasir menuju lokasi di tengah laut.

Di hadapan awak media, Komandan Lantamal III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto mengungkapkan bahwasanya TNI AL membongkar pagar laut ini untuk memudahkan masyarakat dalam mencari nafkah di laut khususnya nelayan. Kurang lebih 600 orang yang terdiri dari prajurit TNI AL dan masyarakat turut andil dalam pembongkaran pagar laut ini.

Untuk mengetahui kedalaman dari patok-patok yang ditanam di laut ini, TNI AL mengerahkan Prajurit Lantamal III, Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) III, Penyelam Dinas Penyelaman dan Penyelamatan Bawah Air (Dislambair), Lanal Banten, Satkopaska Koarmada I dan Diskes Koarmada I. 

"Selain TNI, yang lebih penting, kita libatkan masyarakat karena ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Untuk kepentingan masyarakat, kita akan selalu ada, terutama dalam membantu nelayan untuk mencari nafkah," pungkas Danlantamal III.

Pembongkaran ini akan berlangsung beberapa hari dan ditargetkan tercabut sebanyak 2 KM per hari. Untuk kepentingan masyarakat, TNI AL akan berupaya secepat mungkin untuk membongkarnya, diharapkan stakeholder terkait juga membantu dalam menuntaskan kesulitan para nelayan dalam mencari nafkah.

Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Program Prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan bahwa setiap Prajurit TNI AL harus berupaya untuk manunggal dengan masyarakat, karena TNI terlahir dari rahim rakyat. (Arianto)

Read More

MenTrans Iftitah : Keberhasilan adalah milik mereka yang mau bekerja keras!

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Generasi muda harus kerja keras dan jangan mengeluh, jika ingin memiliki masa depan yang baik, generasi muda harus terus berusaha. Hal tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara pada lebih dari 200 siswa, guru dan alumni SMA Negeri 2 Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/2). Menteri Iftitah merupakan alumni angkatan tahun 1995.

“Rasanya baru kemarin saya di sini (SMA Negeri 2 Bogor) ternyata sekarang sudah 32 tahun. Tiga dekade yang lalu saya menginjakkan kaki pertama kali di sini. Saya anak kecil dari Pandeglang, merantau jauh dari kedua orangtua, memiliki tujuan utama masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) tanpa tes dan alhamdulillah diterima,” ucap Iftitah saat memberikan motivasi.

Duduk melingkar di lapangan, para siswa dan siswi memanggil Menteri Transmigrasi dengan sebutan Kang Iftitah, panggilan akrabnya saat sekolah dulu. Dalam suasana yang akrab dan informal, para siswa berkerumun mendengarkan Kang Iftitah membagikan kisah serta pengalamannya ketika menjadi siswa di sekolah tersebut.

Dengan detil, Kang Iftitah bercerita sejak awal mula daftar dan bersekolah di SMAN 2 Bogor. “Saya ingat betul awal datang mendaftar diterima Ibu Novida namanya,” ungkapnya.

Selama 11 tahun sekolah di Pandeglang dari TK hingga SMP, Kang Iftitah hanya jalan kaki sejauh 300 meter dari rumah. Namun di Bogor, ia harus naik angkot tiga kali dari jalan Padjajaran untuk tiba ke SMAN 2 Bogor yang ada di Jalan Budi Agung.

Kesempatan kunjungan ini juga dimanfaatkan Menteri Iftitah untuk nostalgia dengan lingkungan sekolah bersama kawan kawannya kala itu. Hingga saat ini Kang Iftitah masih menjalin silaturahmi dengan teman-teman seangkatannya, termasuk dengan Kang Rino, teman sebangkunya saat kelas 2 Fisika 2.

Bersama para alumni di dampingi Kepala Sekolah SMAN 2 Bogor, Bambang Aryan Soekisno Kang Iftitah dan Kang Rino berkeliling gedung sekolah sambil menyapa para siswa. Sesekali mereka bertukar canda, mengenang masa-masa indah di SMA.

“Guru guru yang tulus, penuh dengan kasih sayang membimbing kami. SMANDA jadi rumah kedua saya waktu itu saat jadi anak rantau, karena di sini saya ketemu dengan banyak teman, guru yang sangat baik,” imbuhnya.

Menurutnya, pengalaman adalah guru penting untuk kehidupan, sebab berkat sekolah di SMAN 2 Bogor ini dirinya bisa menjadi lulusan terbaik Akademi Militer, bisa menjalankan misi khusus di Aceh dan Lebanon, dan kini menjadi Menteri Transmigrasi. 

“Bermimpilah yang besar, sebab masa depan sukses adalah milik mereka yang bermimpi dan bekerja keras, di balik kesusahan pasti ada kemudahan,” pungkasnya. (Arianto)

 

Read More

HUT Penerangan TNI AD ke-74: Dedikasi untuk Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dalam rangka memperingati hari jadi ke-74, Penerangan TNI Angkatan Darat Korem 031/Wira Bima menggelar acara syukuran di Jalan Mayor Ali Rasyid, Pekanbaru, Jumat (17/01/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Kasi Intel Korem 031/WB Kolonel Inf Bismark Sitorus, Kapenrem 031/WB Kapten Inf Turba Marpaung, anggota Penrem, dan sejumlah awak media.  

Dalam suasana penuh keakraban, syukuran ini menjadi simbol dedikasi Penerangan TNI AD sebagai penghubung antara TNI dan masyarakat. “Dirgahayu Penerangan TNI AD yang ke-74. Semoga anggota Penerangan terus mengembangkan profesionalisme dan inovasi demi mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat,” ujar Kolonel Inf Bismark Sitorus.  

Momentum ini juga mempererat sinergitas antara TNI dan insan pers. Kapten Inf Turba Marpaung menekankan pentingnya kolaborasi dengan media untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang. “Kami berharap media terus mendukung TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa menuju Indonesia Emas,” tambahnya.  

Rangkaian acara meliputi pemotongan tumpeng oleh Kolonel Inf Bismark Sitorus, pemberian cendera mata kepada awak media, dan penghargaan kepada jurnalis aktif seperti Arismandianto dari Riau Berantas.  

Acara ini juga menjadi ajang refleksi untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui transformasi informasi. Dengan semangat kolaborasi, TNI AD dan media diharapkan mampu menjaga keharmonisan bangsa dan menyongsong masa depan yang lebih baik.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Dirjen Badilum MA Pimpin penandatanganan Pakta Integritas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam meningkatkan komitmen para pekerja dan pegawai DIrektorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, DIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memimpin penandatanganan Pakta Integritas, Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja Tahunan sekaligus memberikan arahan pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 ini. 

Pada kegiatan ini beliau didampingi Sekretaris Ditjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., DIrektur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H.

Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium lantai 12, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Selasa 14 Januari 2025. 

Seluruh pejabat dan pegawai DItjen Badilum, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) menghadiri dan berpartisipasi dalam acara ini.

Pada acara ini, para pejabat tinggi pratama menandatangani Pakta Integritas, Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja Tahunan di hadapanDIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dilanjutkan dengan masing-masing pejabat administrator bertanda tangan di hadapan pimpinan unit Eselon II.

Di akhir kegiatan, DIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memberikan arahan agar para pejabat dan pegawai terus mengakkan integritas dan meningkatkan kualitas layanan. 

Beliau juga mengingatkan agar para pejabat dan pegawai tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang, seperti dengan memanfaatkan nama instansi untuk kepentingan pribadi.

Beliau juga mengingatkan kembali komitmen pelayanan oleh Ditjen Badilum kepada satuan kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di daerah, dan dalam pemberian layanan ini, pejabat dan pegawai diingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran seperti korupsi dan pelanggaran disiplin. (Arianto)

Read More

KKP Segel Pagar Reklamasi Ilegal di Bekasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel kegiatan reklamasi yang sempat diduga sebagai pagar laut di Muara Tawar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi penyegelan dilakukan pada Rabu (15/1) karena kegiatan tersebut diduga tidak dilengkapi izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), 

Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah bersurat kepada penanggung jawab kegiatan pada tanggal 19 Desember 2024 usai inspeksi lapangan insidental yang dilakukan oleh Polisi Khusus (Polsus) Kelautan di lokasi reklamasi.

“Kami dari KKP khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan hadir saat ini untuk melakukan penertiban berupa penyegelan. Kami segel sebagai wujud komitmen KKP dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat atas indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Bekasi,” terang Ipunk dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Hermansyah menyampaikan bahwa sebenarnya kegiatan reklamasi ini merupakan kerja sama dengan PT. TRPN untuk kegiatan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. Hermansyah menyebutkan bahwa PT. TRPN menyewa lahan yang ada di kawasan PPI Paljaya seluas 5.700 meter persegi selama 5 tahun dengan kompensasi sebesar 2,6 miliyar dan ditambah beberapa penataan yang dilakukan di kawasan pelabuhan.

Penataan meliputi fasilitas pokok seperti pendalaman kolam labuh, pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur. Di samping itu ada juga penataan toko, pembangunan kantor, serta pengaktifan tempat lelang maupun cold storage.

“Yang dilakukan oleh TRPN adalah rekonstruksi lahan. Dasar mereka adalah kepemilikan lahan ini dan memiliki PKKPR daratnya. 

Pagar-pagar itu adalah batas lahan antara alur laut yang akan dibuat dengan kepemilikan lahan pemanfaatan ruang laut lainnya. Kita minta izin untuk dibuka alur laut selebar 70 meter kepada pemilik lahan. Karena sebetulnya di atas alur laut ini ada sertifikat kepemilikan lahan lain,” terang Hermansyah.

Melengkapi pernyataan Ipunk, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa kegiatan ini dikategorikan reklamasi karena kegiatan dilakukan di luar garis pantai berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

“Dari hasil penyidikan, kegiatan reklamasi ini terindikasi melanggar Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” tegas Sumono.

Selanjutnya, KKP akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Pemerintah Daerah Jawa Barat, perusahaan pemilik lahan, dan instansi-instansi terkait lainnya mengingat lokasi reklamasi berada di Zona Pelabuhan Perikanan. 

Hal ini sesuai dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. (Arianto)

 

Read More

Dirjen Badilum Pantau Kinerja Pengadilan Melalui SATU JARI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Demi memastikan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dan menjaga integritas pengadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. secara rutin melakukan pemantauan dan pembinaan satuan kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Pembinaan ini dilakukan secara langsung ataupun online. 

Pada kegiatan di hari Rabu, 15 Januari 2025, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyapa secara online dilanjutkan dengan memantau melalui CCTV dan aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI) beberapa satuan kerja yaitu:

1. Pengadilan Tinggi Kepualauan Riau

2. Pengadilan Negeri Sinjai (Sulawesi Selatan)

3. Pengadilan Negeri Bantaeng (Sulawesi Selatan)

4. Pengadilan Negeri Tahuna (Sulawesi Utara)

5. Pengadilan Negeri Bintuhan (provinsi Bengkulu)

6. Pengadilan Negeri Bulukumba (Sulawesi Selatan)

7. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah)

8. Pengadilan Negeri Wangi Wangi (Sulawesi Tenggara)

9. Pengadilan Negeri Waingapu (Nusa Tenggara Timur)

10. Pengadilan Negeri Koba (provinsi Bengkulu)

11. Pengadilan Negeri Batang (provinsi Jawa Tengah)

12. Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu (provinsi Maluku)

Ke masing-masing satuan kerja, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyapa para pimpinan, hakim, panitera dan pegawai. 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kemudian memeriksa apakah satuan kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri sudah melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama, memastikan kualitas pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan mengingatkan tentang pentingnya integritas.

Beliau menyebut bahwa pengadilan tinggi dan pengadilan negeri tidak perlu lagi menjamu atau menjemput secara VIP para pejabat Mahkamah Agung yang berkunjung ke daerah, serta tidak memberikan oleh-oleh kepada pejabat yang datang. 

Sikap sederhana dan tidak menyambut secara berlebihan ini sesuai dengan arahan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto S.H., M.H. untuk meningkatkan integritas dan agar tidak memberatkan satuan kerja di daerah.

Dalam menjaga integritas, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga mengingatkan para hakim, paniitera, panitera pengganti dan juru sita agar menghindari kontak dengan pihak berperkara, untuk menghindari konflik kepentingan.

Hadir pula mendampingi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dalam kegiatan ini adalah Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. dan tim Satu Jari Ditjen Badilum yang membantu beliau dalam memantau kinerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dalam menangani perkara. (Arianto)

Read More

Prabowo Stop Impor Beras, Petani Sambut Positif Kebijakan Pro Kesejahteraan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto resmi menghentikan impor beras untuk kebutuhan nasional. Langkah ini tak hanya menciptakan keseimbangan pasar domestik, tetapi juga turut menurunkan harga beras di pasar dunia. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kesejahteraan petani lokal dengan memberikan nilai jual yang lebih baik pada hasil panen mereka.

Sebagai bentuk dukungan tambahan, pemerintah melarang alih fungsi lahan pertanian untuk memastikan produksi beras nasional meningkat. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Para petani di berbagai daerah menyambut positif keputusan ini. Selama ini, impor beras kerap menekan harga gabah, membuat pendapatan petani menjadi tidak seimbang dengan biaya produksi. "Dengan penghentian impor, kami merasa hasil panen kami lebih dihargai," ujar salah satu petani di Jawa Tengah.

Presiden Prabowo juga mendorong optimalisasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dengan begitu, Indonesia dapat berdiri sebagai negara mandiri pangan yang memberdayakan petaninya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menkopolkam Apresiasi KPK: Langkah Strategis Lawan Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan dalam pertemuannya dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras KPK berserta jajaran dalam Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Di dalam pertemuan ada beberapa hal yang disampaikan yang pertama adalah tentunya kami menyampaikan apresiasi dan ucapn terima kasih atas kerja keras KPK berserta jajarannya dalam Langkah Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang merupakan salah satu program prioritas nasional sebagai mana yang di amanahkan oleh bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelas Menko Polkam Budi Gunawan kepada awak media selesai pertemuan di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Menko Polkam menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini di bahas beberapa langkah-langkah strategis dalam upaya penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK sendiri sudah tergabung kedalam dua desk yang telah terbentuk sejak 3 November 2024 yaitu Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dan Desk Pengembalian Devisa Negara.

“KPK ada di dalamnya merupakan salah satu instrument yang bergabung dalam dua desk tersebut. Kedepan juga ada beberapa desk tambahan yang akan dibentuk di antaranya Desk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Desk Penanganan Kebakaran Hutan yang kemungkinan juga KPK akan bergabung di dalamnya sebagaimana hasil pertemuan tadi,” ungkapnya.

Selain itu, Menko Polkam juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut disepakati tentang aspek transparansi pengawasan yang berbasis risiko terjadinya kebocoran-kebocoran anggaran negara dan edukasi anti korupsi, termasuk kampanye anti korupsi yang menjadi prioritas dalam memperkuat strategi langkah pencegahan korupsi.

“Hal lainnya Kemenko Polkam juga akan mendukung tentang konektifitas KPK terhadap beberapa Kementerian dan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Semuanya dilakukan dalam rangka meningkatkan pencegahan kebocoran-kebocoran anggaran neraga. Tentunya kolaborasi, sinergi dan kerjasama semakin intens ini, nanti akan dikoordinir oleh Kemenko Polkam dengan beberapa Kementerian Lembaga khususnya aparat penegakan hukum. Ini bertujuan untuk meningkatakan kepercayaan masyarakat dan investor,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa banyak isu-isu yang dibahas dalam pertemuan ini yang kedepannya akan ditindaklanjuti oleh Kemenko Polkam dan KPK dalam membangun sinergi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Harapan KPK pastinya bahwa kegiatan berikutnya lebih ditingkatkan untuk koordinasi dan ciptakan sinergi yangg baik antara pemerintah dengan KPK. Dengan kerja sama yang baik maka tujuan pemberantasan kprupsi antara lain dengan pencegahan dan penindakan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya. (Arianto)

Read More