IMO Indonesia Segera Kukuhkan DPW Kalimantan Tengah: Peluang Strategis di Bumi Borneo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia bakal segera mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam waktu dekat ini.

"Hal tersebut dipastikan setelah sebaran anggota di Kalteng mencukupi untuk bisa dibentuk DPW, sebagaimana dapat dilihat melalui https://imo-indonesia.com/peta-sebaran-imo/," ujar Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail di bilangan Jakarta, Minggu (19/1).

Yakub menilai terbentuknya DPW Kalteng cukup strategis, selain merupakan provinsi terluas di Indonesia dengan wilayah mencapai 153.444 kilometer persegi. Kateng juga merupakan wilayah segitiga emas yang diapit oleh negara Malaysia, Brunei serta Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Hal ini menjadi penting, takala Kaleng juga merupakan provinsi penyangga dari IKN, yang mana Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto bakal segera berkantor di sana pada 17 Agustus 2018 mendatang," ucapnya.

Terkait hal itu, lanjut Yakub, tentunya peran serta IMO-Indonesia di Bumi Borneo tersebut dapat menjadi mitra strategis dalam rangka mengangkat berbagai dinamika serta potensi lintas sektor yang ada.

"Sehingga keberadaannya bisa menjadi nilai tambah dan menjadi manfaat bagi masyarakat luas khususnya di Kalteng," terangnya.

Untuk itu, kata dia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMO-Indonesia siap menyambut para pemilik media di sektor online/siber khususnya untuk bisa tergabung dan menjadi bagian kepengurusan di DPW Kalteng yang akan segera terbentuk. (Arianto)

Read More

Kemensos Fokus Pemberdayaan untuk Atasi Kemiskinan Secara Berkelanjutan

Duta Nusantara Merdeka | Surakarta 

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menekankan pentingnya permberdayaan bukan sekadar perlindungan sosial dalam memberantas kemiskinan.

"Jadi, setelah mereka mendapatkan perlindungan, ada batasnya. Para pendamping jangan meninabobokan mereka yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Gus Ipul dalam acara Dialog Bersama Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial di Pendopo Keraton Surakarta Hadiningrat, Sabtu (18/1/2025).

Ia meminta agar para pendamping PKH, berusaha secara keras agar keluarga penerima manfaat (KPM) tidak betah hanya menerima bantuan dan bisa naik kelas menuju kelompok sejahtera yakni dengan pindah ke pemberdayaan masyarakat.

"Jika mereka naik kelas maka program akan beda, bukan bantuan sosial (Bansos) lagi. Tapi, bantuan modal, peningkatan kapasitas, dan menciptakan pasar," katanya. 

Gus Ipul mengatakan pendamping PKH harus memiliki semangat untuk menggraduasi KPM PKH. KPM harus dipersiapkan untuk diambil alih ke kementerian lain. 

"Mereka graduasi, ikut program kementerian UMKM, kementerian koperasi, kementerian tenaga kerja supaya mereka jadi keluarga yang lebih mandiri," katanya. 

Ia menjelaskan KPM yang tidak bisa langsung menjalani pemberdayaan perlu melalui rehabilitasi. Sehingga, mereka akan ditempatkan di shelter dan direhabilitasi fungsi sosialnya agar utuh dan sehat.

"Tugas kita berkelanjutan terpadu terukur, graduasi, check out, lulus," kata Gus Ipul. 

Ia menargetkan tiap pendamping PKH harus menggraduasi 10 KPM tiap tahun. Ia meminta para pendamping untuk bekerja berdasarkan data yang akurat.

"Saya ingin pendamping menerjemahkan bidang tugas masing-masing. Bikin data profil 300 orang, bikin perencanaan," katanya. 

Ia mengatakan pendamping PKH harus memetakan KPM yang perlu direhabilitasi hingga yang langsung bisa diberdayakan.

"Pendamping harus punya target kapan KPM bisa digraduasi," katanya.

Kemensos mengalokasikan anggaran untuk Solo Raya sebesar Rp2 triliun. Rinciannya bantuan sembako Rp1,1 triliun, PKH 759 miliar, bantuan permakanan Rp62 miliar, dan YAPI sebesar Rp17 miliar. Adapun penerima bantuan sosial sebanyak 542.791 KPM. (Arianto)

 

Read More

BLT BBM Rp600.000 Siap Disalurkan, Begini Syaratnya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp600.000 kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Program ini bertujuan membantu masyarakat kurang mampu menghadapi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

Syarat dan Dokumen Pencairan BLT BBM

  

Untuk mencairkan bantuan ini, penerima diwajibkan membawa:  

1. e-KTP Asli – Sebagai bukti identitas resmi.  

2. Kartu Keluarga (KK) – Untuk memastikan data penerima sesuai sistem.  

3. Surat Undangan Pencairan BLT – Surat ini berisi jadwal dan lokasi pencairan.  

Pastikan semua dokumen lengkap untuk menghindari kendala di kantor pos.  

Jadwal Penyaluran BLT BBM 2025

  

Pencairan BLT BBM akan dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun. Data penerima yang lebih akurat hasil kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan bantuan tepat sasaran.  

Kriteria Penerima BLT BBM

 

- Tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin.  

- Bukan ASN, TNI, atau Polri.  

- Tidak memiliki anggota keluarga berpenghasilan di atas UMR.  

- Bukan pekerja sosial, pendamping sosial, atau operator.  

Tujuan Program BLT BBM

 

Pemerintah berharap program ini meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, meningkatkan daya beli, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.  

Pemerintah sedang mengkaji skema terbaik agar BLT BBM tepat sasaran, di antaranya:  

1. Mengubah subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai.  

2. Mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang.  

3. Menyesuaikan harga BBM bersubsidi untuk efisiensi.  

Program ini juga menjadi langkah memastikan subsidi tidak dinikmati kelompok yang tidak berhak.  

  

Masyarakat diimbau terus memantau kebijakan dan jadwal pencairan BLT BBM untuk memastikan prosesnya berjalan lancar.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kadis Dispora Kota Tangerang Resmi Buka Kejurda Banten Bola Voli U-16

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang, Kaonang, resmi membuka Kejuaraan Daerah (Kejurda) Banten Bola Voli antar klub usia di bawah 16 tahun. Acara bergengsi ini berlangsung pada 18–19 Januari 2025 di Nambo Sport Center, Jalan M. Toha, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

Dalam sambutannya, Kaonang menyampaikan rasa terima kasih kepada PBVSI Banten atas kepercayaan menjadikan Kota Tangerang sebagai tuan rumah. "Nambo Sport Center yang baru ini kami harapkan menjadi arena pengembangan atlet-atlet voli berprestasi, baik di level regional maupun nasional," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya persiapan matang untuk menggelar even olahraga skala internasional di masa depan.

Kejuaraan ini merupakan hasil kolaborasi antara PBVSI Banten dan Dispora Kota Tangerang. "Ajang ini menjadi momentum strategis bagi klub-klub voli di Banten untuk menampilkan atlet muda andalan mereka," ujar Kaonang kepada awak media di Tangerang, Sabtu (18/01/2025).

Lebih lanjut, Kaonang menekankan bahwa kegiatan ini juga mendukung pengembangan *sportourism* dan *sportainment* di Kota Tangerang. Di tahun 2025, Dispora telah merencanakan 37 kegiatan yang mencakup bidang olahraga dan kepemudaan. 

Ia menjelaskan, Nambo Sport Center dirancang sebagai venue olahraga yang memenuhi standar nasional dan internasional. “Kami berharap venue ini mampu menjadi pusat even olahraga besar yang mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Tangerang,” tutur Kaonang.

Kejurda Bola Voli ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga upaya membangun semangat olahraga di kalangan generasi muda. Dengan fasilitas yang memadai, Dispora optimistis Kota Tangerang akan terus melahirkan atlet berbakat yang mampu bersaing di kancah nasional dan internasional.

Acara ini menandai langkah maju dalam membangun citra Kota Tangerang sebagai destinasi unggulan untuk olahraga prestasi sekaligus hiburan. Masyarakat diundang untuk menyaksikan aksi para atlet muda Banten yang akan memperebutkan gelar juara di ajang ini. 

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

TNI AL Bongkar Pagar Laut 30 KM Demi Nelayan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dengan berpedoman kepada perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto, TNI AL bersama masyarakat sekitar membongkar pagar laut sepanjang 30 KM yang ditanam di Pesisir Laut Tangerang. Sabtu (18/1).

Ini merupakan langkah cepat yang diambil oleh TNI AL untuk menanggulangi keluhan yang dirasakan oleh seluruh nelayan di wilayah pesisir ini. Dengan adanya pagar laut ini, maka menyulitkan nelayan untuk melaut mencari ikan. Saat pembongkaran pagar laut ini, TNI AL dan masyarakat berlayar dari Pos TNI AL (Posal) Tanjung Pasir menuju lokasi di tengah laut.

Di hadapan awak media, Komandan Lantamal III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto mengungkapkan bahwasanya TNI AL membongkar pagar laut ini untuk memudahkan masyarakat dalam mencari nafkah di laut khususnya nelayan. Kurang lebih 600 orang yang terdiri dari prajurit TNI AL dan masyarakat turut andil dalam pembongkaran pagar laut ini.

Untuk mengetahui kedalaman dari patok-patok yang ditanam di laut ini, TNI AL mengerahkan Prajurit Lantamal III, Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) III, Penyelam Dinas Penyelaman dan Penyelamatan Bawah Air (Dislambair), Lanal Banten, Satkopaska Koarmada I dan Diskes Koarmada I. 

"Selain TNI, yang lebih penting, kita libatkan masyarakat karena ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Untuk kepentingan masyarakat, kita akan selalu ada, terutama dalam membantu nelayan untuk mencari nafkah," pungkas Danlantamal III.

Pembongkaran ini akan berlangsung beberapa hari dan ditargetkan tercabut sebanyak 2 KM per hari. Untuk kepentingan masyarakat, TNI AL akan berupaya secepat mungkin untuk membongkarnya, diharapkan stakeholder terkait juga membantu dalam menuntaskan kesulitan para nelayan dalam mencari nafkah.

Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Program Prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan bahwa setiap Prajurit TNI AL harus berupaya untuk manunggal dengan masyarakat, karena TNI terlahir dari rahim rakyat. (Arianto)

Read More

MenTrans Iftitah : Keberhasilan adalah milik mereka yang mau bekerja keras!

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Generasi muda harus kerja keras dan jangan mengeluh, jika ingin memiliki masa depan yang baik, generasi muda harus terus berusaha. Hal tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara pada lebih dari 200 siswa, guru dan alumni SMA Negeri 2 Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/2). Menteri Iftitah merupakan alumni angkatan tahun 1995.

“Rasanya baru kemarin saya di sini (SMA Negeri 2 Bogor) ternyata sekarang sudah 32 tahun. Tiga dekade yang lalu saya menginjakkan kaki pertama kali di sini. Saya anak kecil dari Pandeglang, merantau jauh dari kedua orangtua, memiliki tujuan utama masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) tanpa tes dan alhamdulillah diterima,” ucap Iftitah saat memberikan motivasi.

Duduk melingkar di lapangan, para siswa dan siswi memanggil Menteri Transmigrasi dengan sebutan Kang Iftitah, panggilan akrabnya saat sekolah dulu. Dalam suasana yang akrab dan informal, para siswa berkerumun mendengarkan Kang Iftitah membagikan kisah serta pengalamannya ketika menjadi siswa di sekolah tersebut.

Dengan detil, Kang Iftitah bercerita sejak awal mula daftar dan bersekolah di SMAN 2 Bogor. “Saya ingat betul awal datang mendaftar diterima Ibu Novida namanya,” ungkapnya.

Selama 11 tahun sekolah di Pandeglang dari TK hingga SMP, Kang Iftitah hanya jalan kaki sejauh 300 meter dari rumah. Namun di Bogor, ia harus naik angkot tiga kali dari jalan Padjajaran untuk tiba ke SMAN 2 Bogor yang ada di Jalan Budi Agung.

Kesempatan kunjungan ini juga dimanfaatkan Menteri Iftitah untuk nostalgia dengan lingkungan sekolah bersama kawan kawannya kala itu. Hingga saat ini Kang Iftitah masih menjalin silaturahmi dengan teman-teman seangkatannya, termasuk dengan Kang Rino, teman sebangkunya saat kelas 2 Fisika 2.

Bersama para alumni di dampingi Kepala Sekolah SMAN 2 Bogor, Bambang Aryan Soekisno Kang Iftitah dan Kang Rino berkeliling gedung sekolah sambil menyapa para siswa. Sesekali mereka bertukar canda, mengenang masa-masa indah di SMA.

“Guru guru yang tulus, penuh dengan kasih sayang membimbing kami. SMANDA jadi rumah kedua saya waktu itu saat jadi anak rantau, karena di sini saya ketemu dengan banyak teman, guru yang sangat baik,” imbuhnya.

Menurutnya, pengalaman adalah guru penting untuk kehidupan, sebab berkat sekolah di SMAN 2 Bogor ini dirinya bisa menjadi lulusan terbaik Akademi Militer, bisa menjalankan misi khusus di Aceh dan Lebanon, dan kini menjadi Menteri Transmigrasi. 

“Bermimpilah yang besar, sebab masa depan sukses adalah milik mereka yang bermimpi dan bekerja keras, di balik kesusahan pasti ada kemudahan,” pungkasnya. (Arianto)

 

Read More

HUT Penerangan TNI AD ke-74: Dedikasi untuk Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dalam rangka memperingati hari jadi ke-74, Penerangan TNI Angkatan Darat Korem 031/Wira Bima menggelar acara syukuran di Jalan Mayor Ali Rasyid, Pekanbaru, Jumat (17/01/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Kasi Intel Korem 031/WB Kolonel Inf Bismark Sitorus, Kapenrem 031/WB Kapten Inf Turba Marpaung, anggota Penrem, dan sejumlah awak media.  

Dalam suasana penuh keakraban, syukuran ini menjadi simbol dedikasi Penerangan TNI AD sebagai penghubung antara TNI dan masyarakat. “Dirgahayu Penerangan TNI AD yang ke-74. Semoga anggota Penerangan terus mengembangkan profesionalisme dan inovasi demi mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat,” ujar Kolonel Inf Bismark Sitorus.  

Momentum ini juga mempererat sinergitas antara TNI dan insan pers. Kapten Inf Turba Marpaung menekankan pentingnya kolaborasi dengan media untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang. “Kami berharap media terus mendukung TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa menuju Indonesia Emas,” tambahnya.  

Rangkaian acara meliputi pemotongan tumpeng oleh Kolonel Inf Bismark Sitorus, pemberian cendera mata kepada awak media, dan penghargaan kepada jurnalis aktif seperti Arismandianto dari Riau Berantas.  

Acara ini juga menjadi ajang refleksi untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui transformasi informasi. Dengan semangat kolaborasi, TNI AD dan media diharapkan mampu menjaga keharmonisan bangsa dan menyongsong masa depan yang lebih baik.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Dirjen Badilum MA Pimpin penandatanganan Pakta Integritas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam meningkatkan komitmen para pekerja dan pegawai DIrektorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, DIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memimpin penandatanganan Pakta Integritas, Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja Tahunan sekaligus memberikan arahan pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 ini. 

Pada kegiatan ini beliau didampingi Sekretaris Ditjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., DIrektur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H.

Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium lantai 12, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Selasa 14 Januari 2025. 

Seluruh pejabat dan pegawai DItjen Badilum, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) menghadiri dan berpartisipasi dalam acara ini.

Pada acara ini, para pejabat tinggi pratama menandatangani Pakta Integritas, Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja Tahunan di hadapanDIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dilanjutkan dengan masing-masing pejabat administrator bertanda tangan di hadapan pimpinan unit Eselon II.

Di akhir kegiatan, DIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memberikan arahan agar para pejabat dan pegawai terus mengakkan integritas dan meningkatkan kualitas layanan. 

Beliau juga mengingatkan agar para pejabat dan pegawai tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang, seperti dengan memanfaatkan nama instansi untuk kepentingan pribadi.

Beliau juga mengingatkan kembali komitmen pelayanan oleh Ditjen Badilum kepada satuan kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di daerah, dan dalam pemberian layanan ini, pejabat dan pegawai diingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran seperti korupsi dan pelanggaran disiplin. (Arianto)

Read More

KKP Segel Pagar Reklamasi Ilegal di Bekasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel kegiatan reklamasi yang sempat diduga sebagai pagar laut di Muara Tawar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi penyegelan dilakukan pada Rabu (15/1) karena kegiatan tersebut diduga tidak dilengkapi izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), 

Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah bersurat kepada penanggung jawab kegiatan pada tanggal 19 Desember 2024 usai inspeksi lapangan insidental yang dilakukan oleh Polisi Khusus (Polsus) Kelautan di lokasi reklamasi.

“Kami dari KKP khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan hadir saat ini untuk melakukan penertiban berupa penyegelan. Kami segel sebagai wujud komitmen KKP dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat atas indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Bekasi,” terang Ipunk dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Hermansyah menyampaikan bahwa sebenarnya kegiatan reklamasi ini merupakan kerja sama dengan PT. TRPN untuk kegiatan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. Hermansyah menyebutkan bahwa PT. TRPN menyewa lahan yang ada di kawasan PPI Paljaya seluas 5.700 meter persegi selama 5 tahun dengan kompensasi sebesar 2,6 miliyar dan ditambah beberapa penataan yang dilakukan di kawasan pelabuhan.

Penataan meliputi fasilitas pokok seperti pendalaman kolam labuh, pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur. Di samping itu ada juga penataan toko, pembangunan kantor, serta pengaktifan tempat lelang maupun cold storage.

“Yang dilakukan oleh TRPN adalah rekonstruksi lahan. Dasar mereka adalah kepemilikan lahan ini dan memiliki PKKPR daratnya. 

Pagar-pagar itu adalah batas lahan antara alur laut yang akan dibuat dengan kepemilikan lahan pemanfaatan ruang laut lainnya. Kita minta izin untuk dibuka alur laut selebar 70 meter kepada pemilik lahan. Karena sebetulnya di atas alur laut ini ada sertifikat kepemilikan lahan lain,” terang Hermansyah.

Melengkapi pernyataan Ipunk, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa kegiatan ini dikategorikan reklamasi karena kegiatan dilakukan di luar garis pantai berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

“Dari hasil penyidikan, kegiatan reklamasi ini terindikasi melanggar Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” tegas Sumono.

Selanjutnya, KKP akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Pemerintah Daerah Jawa Barat, perusahaan pemilik lahan, dan instansi-instansi terkait lainnya mengingat lokasi reklamasi berada di Zona Pelabuhan Perikanan. 

Hal ini sesuai dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. (Arianto)

 

Read More

Dirjen Badilum Pantau Kinerja Pengadilan Melalui SATU JARI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Demi memastikan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dan menjaga integritas pengadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. secara rutin melakukan pemantauan dan pembinaan satuan kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Pembinaan ini dilakukan secara langsung ataupun online. 

Pada kegiatan di hari Rabu, 15 Januari 2025, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyapa secara online dilanjutkan dengan memantau melalui CCTV dan aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI) beberapa satuan kerja yaitu:

1. Pengadilan Tinggi Kepualauan Riau

2. Pengadilan Negeri Sinjai (Sulawesi Selatan)

3. Pengadilan Negeri Bantaeng (Sulawesi Selatan)

4. Pengadilan Negeri Tahuna (Sulawesi Utara)

5. Pengadilan Negeri Bintuhan (provinsi Bengkulu)

6. Pengadilan Negeri Bulukumba (Sulawesi Selatan)

7. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah)

8. Pengadilan Negeri Wangi Wangi (Sulawesi Tenggara)

9. Pengadilan Negeri Waingapu (Nusa Tenggara Timur)

10. Pengadilan Negeri Koba (provinsi Bengkulu)

11. Pengadilan Negeri Batang (provinsi Jawa Tengah)

12. Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu (provinsi Maluku)

Ke masing-masing satuan kerja, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyapa para pimpinan, hakim, panitera dan pegawai. 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kemudian memeriksa apakah satuan kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri sudah melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama, memastikan kualitas pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan mengingatkan tentang pentingnya integritas.

Beliau menyebut bahwa pengadilan tinggi dan pengadilan negeri tidak perlu lagi menjamu atau menjemput secara VIP para pejabat Mahkamah Agung yang berkunjung ke daerah, serta tidak memberikan oleh-oleh kepada pejabat yang datang. 

Sikap sederhana dan tidak menyambut secara berlebihan ini sesuai dengan arahan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto S.H., M.H. untuk meningkatkan integritas dan agar tidak memberatkan satuan kerja di daerah.

Dalam menjaga integritas, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga mengingatkan para hakim, paniitera, panitera pengganti dan juru sita agar menghindari kontak dengan pihak berperkara, untuk menghindari konflik kepentingan.

Hadir pula mendampingi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dalam kegiatan ini adalah Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. dan tim Satu Jari Ditjen Badilum yang membantu beliau dalam memantau kinerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dalam menangani perkara. (Arianto)

Read More

Prabowo Stop Impor Beras, Petani Sambut Positif Kebijakan Pro Kesejahteraan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto resmi menghentikan impor beras untuk kebutuhan nasional. Langkah ini tak hanya menciptakan keseimbangan pasar domestik, tetapi juga turut menurunkan harga beras di pasar dunia. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kesejahteraan petani lokal dengan memberikan nilai jual yang lebih baik pada hasil panen mereka.

Sebagai bentuk dukungan tambahan, pemerintah melarang alih fungsi lahan pertanian untuk memastikan produksi beras nasional meningkat. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Para petani di berbagai daerah menyambut positif keputusan ini. Selama ini, impor beras kerap menekan harga gabah, membuat pendapatan petani menjadi tidak seimbang dengan biaya produksi. "Dengan penghentian impor, kami merasa hasil panen kami lebih dihargai," ujar salah satu petani di Jawa Tengah.

Presiden Prabowo juga mendorong optimalisasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dengan begitu, Indonesia dapat berdiri sebagai negara mandiri pangan yang memberdayakan petaninya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menkopolkam Apresiasi KPK: Langkah Strategis Lawan Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan dalam pertemuannya dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras KPK berserta jajaran dalam Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Di dalam pertemuan ada beberapa hal yang disampaikan yang pertama adalah tentunya kami menyampaikan apresiasi dan ucapn terima kasih atas kerja keras KPK berserta jajarannya dalam Langkah Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang merupakan salah satu program prioritas nasional sebagai mana yang di amanahkan oleh bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelas Menko Polkam Budi Gunawan kepada awak media selesai pertemuan di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Menko Polkam menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini di bahas beberapa langkah-langkah strategis dalam upaya penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK sendiri sudah tergabung kedalam dua desk yang telah terbentuk sejak 3 November 2024 yaitu Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dan Desk Pengembalian Devisa Negara.

“KPK ada di dalamnya merupakan salah satu instrument yang bergabung dalam dua desk tersebut. Kedepan juga ada beberapa desk tambahan yang akan dibentuk di antaranya Desk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Desk Penanganan Kebakaran Hutan yang kemungkinan juga KPK akan bergabung di dalamnya sebagaimana hasil pertemuan tadi,” ungkapnya.

Selain itu, Menko Polkam juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut disepakati tentang aspek transparansi pengawasan yang berbasis risiko terjadinya kebocoran-kebocoran anggaran negara dan edukasi anti korupsi, termasuk kampanye anti korupsi yang menjadi prioritas dalam memperkuat strategi langkah pencegahan korupsi.

“Hal lainnya Kemenko Polkam juga akan mendukung tentang konektifitas KPK terhadap beberapa Kementerian dan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Semuanya dilakukan dalam rangka meningkatkan pencegahan kebocoran-kebocoran anggaran neraga. Tentunya kolaborasi, sinergi dan kerjasama semakin intens ini, nanti akan dikoordinir oleh Kemenko Polkam dengan beberapa Kementerian Lembaga khususnya aparat penegakan hukum. Ini bertujuan untuk meningkatakan kepercayaan masyarakat dan investor,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa banyak isu-isu yang dibahas dalam pertemuan ini yang kedepannya akan ditindaklanjuti oleh Kemenko Polkam dan KPK dalam membangun sinergi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Harapan KPK pastinya bahwa kegiatan berikutnya lebih ditingkatkan untuk koordinasi dan ciptakan sinergi yangg baik antara pemerintah dengan KPK. Dengan kerja sama yang baik maka tujuan pemberantasan kprupsi antara lain dengan pencegahan dan penindakan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya. (Arianto)

Read More

Dana Hibah Setda Kota Dumai Terindikasi Korupsi, Publik Tuntut Transparansi

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Anggaran Dana Hibah Sekretariat Daerah (Setda) Kota Dumai tahun 2022 dan 2023 yang mencapai puluhan miliar rupiah kini menjadi sorotan publik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau menemukan sejumlah ketidakwajaran, mulai dari laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak tertib hingga dugaan penyalahgunaan dana hibah.  

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022 dan 2023, disebutkan bahwa beberapa penerima dana hibah tidak menyampaikan LPJ sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dugaan penyimpangan ini semakin kuat dengan adanya indikasi ketidaksesuaian penggunaan dana hibah dengan proposal pengajuan.  

Realisasi belanja hibah yang tidak mencerminkan kondisi nyata menimbulkan dugaan adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada tahun 2022, sebanyak 15 penerima hibah diduga belum melaporkan penggunaan dana senilai Rp1,7 miliar. Sementara itu, pada tahun 2023, sebanyak 8 penerima hibah juga belum melaporkan penggunaan dana senilai Rp1,5 miliar.  

Redaksi sinurberita.com telah mengirimkan Surat Konfirmasi secara tertulis kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai dengan nomor surat 397/redaksi/SB/konfirmasi/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024. Berdasarkan jawaban surat tertulis yang dikirim kepada Redaksi sinurberita.com dengan nomor surat 450/1034/KESRA tertanggal 21 Oktober 2024, Sekda Kota Dumai terkesan membantah seluruh data dan informasi yang disampaikan melalui surat konfirmasi tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Dumai, H. Indra Gunawan, melalui surat klarifikasi tertanggal 21 Oktober 2024, menyatakan bahwa semua dana hibah telah disalurkan dan diaudit sesuai prosedur. “Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah telah diperiksa baik secara internal maupun eksternal,” ujarnya.  

Namun, pernyataan ini tidak meredam kecurigaan publik. Masyarakat dan sejumlah pihak mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Polda Riau, untuk segera menyelidiki dugaan penyimpangan ini.  

Aktivis antikorupsi meminta pihak berwenang memastikan transparansi penggunaan dana hibah, mengingat besarnya nilai anggaran yang dipertaruhkan. Jika ditemukan pelanggaran hukum, para pelaku harus ditindak tegas.  

Dengan situasi ini, isu korupsi dana hibah menjadi perhatian utama warga Dumai. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat membangun kembali kepercayaan publik melalui langkah transparansi dan penegakan hukum yang jelas.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kebakaran Glodok Plaza: 9 Korban Dievakuasi, Kasir Wanita Dilaporkan Hilang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kebakaran besar melanda Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat, pada Rabu, 15 Januari 2025, sekitar pukul 21.30 WIB. Hingga Kamis pagi, api belum sepenuhnya padam, meskipun 45 unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan, menurut Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawan Adji.  

Sebanyak 9 orang korban yang terjebak di lantai 7, 8, dan 9 telah berhasil dievakuasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa para korban berasal dari karyawan tempat hiburan malam di lokasi tersebut.  

Namun, hingga saat ini, seorang kasir wanita masih dilaporkan hilang. Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin, menyebutkan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mencari korban yang diduga terjebak di dalam bangunan.  

  

Menurut saksi mata, bau asap pertama kali tercium di lantai 9, yang merupakan area bekas diskotek. "Kami mencium bau asap di belakang videotron pada lantai 9," ujar saksi kepada wartawan. Dugaan awal menyebutkan kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di area tersebut.  

Pihak keluarga kasir wanita yang hilang melapor ke lokasi kejadian pada Kamis dini hari. Dua regu pencarian telah dikerahkan, masing-masing terdiri dari 8 personel. "Pencarian korban menjadi prioritas utama kami," ungkap Syarifuddin.  

Selain Damkar, personel dari PMI, dinas kesehatan, dan dinas sosial turut membantu evakuasi dan pendataan pengungsi. Hingga kini, jumlah total korban belum dapat dipastikan, sementara proses pemadaman masih berlangsung.  

Kebakaran ini menambah daftar panjang insiden serupa di kawasan pusat perbelanjaan Jakarta. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penyebab pasti dan memastikan keselamatan para penghuni gedung.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Konflik Nikita Mirzani vs Razman Nasution Makin Panas, Lolly Jadi Pemicu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Razman Nasution kian memanas, menjadi sorotan publik. Konflik ini bermula ketika Lolly, anak Nikita, kabur dari save house dan memilih tinggal bersama Razman. Bahkan, Lolly menyatakan keinginannya menjadi anak adopsi Razman, yang memicu ketegangan antara kedua belah pihak.  

Puncak konflik terjadi ketika Nikita melaporkan Razman ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pengeroyokan. Lewat kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, Nikita menyebut dirinya dikeroyok hingga mengalami luka memar dan benjol. "Seorang ibu, single parent dengan tiga anak, dikeroyok lebih dari satu orang," ungkap Fahmi di Jakarta, Selasa (14/01/2025).  

Untuk memperkuat laporannya, Nikita telah melakukan visum di rumah sakit. "Bukti visum sudah ada, mulai dari kepala hingga pipinya mengalami luka memar," tambah Fahmi. Meski demikian, kronologi pengeroyokan belum diungkap secara rinci.  

Tudingan Balik Razman Nasution  

Razman Nasution tak tinggal diam. Ia melaporkan balik Nikita atas dugaan pemukulan yang diduga terjadi di kantor polisi. Menurut Razman, insiden tersebut terjadi saat ia dan istrinya mengantar Lolly. Nikita diduga marah-marah dan mencoba menarik paksa Lolly, hingga memicu keributan.  

"Istri saya dipukul. Saya juga mengalami luka di kening akibat pukulan Nikita. Semua kejadian ini direkam lengkap," ujar Razman dalam keterangannya pada 10 Januari 2025.  

Razman juga menggandeng 33 kuasa hukum untuk menghadapi Nikita di pengadilan. Dalam laporannya, Razman menyebut insiden pemukulan itu dilakukan di hadapan penyidik dan Kanit Polres.    

Kini, Nikita menghadapi ancaman hukuman hingga lima tahun penjara jika terbukti bersalah atas dugaan pengeroyokan. Konflik ini semakin rumit, dengan masing-masing pihak berusaha membuktikan kebenaran versi mereka.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Opsen Pajak Mulai Berlaku, Kemendagri Ingatkan Pemda Tidak Menambah Beban Wajib Pajak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) bahwa opsen tidak menambah beban wajib pajak. Oleh karenanya, penting untuk memberikan keringanan atau pengurangan atas pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), opsen PKB, dan opsen BBNKB.

“Kebijakan pengenaan opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung wajib pajak pada saat berlakunya peraturan daerah (Perda) pajak dan retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam keterangan resminya di Gedung H, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu, (15/1/2025).

Maurits melanjutkan, dalam rangka memitigasi dampak penerapan kebijakan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB, Pemda harus segera mengambil langkah strategis. Apalagi, kebijakan yang merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) tersebut mulai berlaku efektif pada 5 Januari 2025.

“Adapun langkah strategis tersebut yaitu memberikan keringanan dan/atau pengurangan atas dasar pengenaan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya. Berikutnya, menetapkan keputusan gubernur mengenai pemberian keringanan dan/atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB paling lambat pada tanggal 2 Januari 2025,” tegas Maurits.

Maurits melanjutkan, dalam percepatan penyusunan keputusan gubernur, maka harus disesuaikan dengan format yang telah ditentukan untuk dijadikan pedoman. Hal ini sebagaimana Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1.3.1/6764/SJ tentang petunjuk pelaksanaan pemberian keringanan atau pengurangan terkait penerapan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB.

Lebih lanjut, Maurits juga mengimbau Pemda untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meminta masyarakat patuh membayar pajak. Kemudian, Pemda juga perlu melaporkan hasil pelaksanaan upaya tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri dan ditembuskan kepada Menteri Keuangan melalui Sekjen Kementerian Keuangan. Di lain sisi, Maurits juga menjelaskan pentingnya pengaturan opsen pajak daerah.

“Opsen pajak daerah dimaksudkan untuk mempercepat penerimaan bagian PKB dan BBNKB bagi kabupaten/kota, serta memperkuat sumber penerimaan daerah, dan memperkuat sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota,” tandas Maurits. (Arianto)

 

Read More

Bareskrim Polri Tetapkan Dua Tersangka dalam Pencucian Uang Hotel Aruss Semarang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp40,5 miliar yang bersumber dari perjudian online. Dua tersangka ditetapkan, yakni korporasi PT AJP dan FH, seorang komisaris perusahaan tersebut.  

“PT AJP tidak hanya membangun hotel menggunakan dana hasil kejahatan, tetapi juga menikmati hasil operasionalnya,” ujar kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (16/01/2025).

Menurut Helfi, Dirtipideksus Bareskrim Polri, modus operandi kasus ini melibatkan aliran dana dari rekening pribadi FH ke PT AJP untuk pembangunan Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah. Transaksi mencurigakan ini terjadi dalam kurun waktu 2020-2022, dengan sumber dana berasal dari platform judi online seperti Dafabet, Agen138, dan judi bola.  

Dari penyelidikan, ditemukan aliran dana ke PT AJP melalui lima rekening penampung, masing-masing atas nama OR, RF, MG, dan dua rekening atas nama KB. Untuk menyamarkan asal-usul uang, dana tersebut diputar melalui aktivitas properti sebelum dikelola untuk menghasilkan keuntungan.  

"Bareskrim telah menyita barang bukti senilai Rp103,2 miliar dari 15 rekening yang terindikasi terkait dengan transaksi judi online. Hotel Aruss juga telah disita sebagai bagian dari proses hukum," ungkapnya.  

PT AJP disangkakan melanggar Pasal 6 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Ancaman hukuman berupa pidana denda maksimal Rp100 miliar.  

Sementara itu, FH dijerat dengan Pasal 4 juncto Pasal 69 UU yang sama, ditambah dengan Pasal 303 KUHP terkait perjudian.  

Kasus ini menjadi peringatan penting tentang risiko pencucian uang di sektor properti. Kepolisian berharap masyarakat waspada dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang melibatkan keuangan ilegal.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sikap Mahkamah Agung Terhadap Eks Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menyikapi siaran pers Kejaksaan Agung Agung RI pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, penyidik Jampidsus telah menetapkan R, mantan Ketua PN Surabaya, sebagai Tersangka dengan alasan diduga melakukan tindak pidana korupsi yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di PN Surabaya atas nama Ronald Tannur. 

Terhadap hal tersebut Ketua Mahkamah Agung menyampaikan dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Penyidik Kejasakaan Agung. 

Ketua Mahkamah Agung mendorong agar proses tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku, serta dilakasanakan secara transparan, fair dan akuntabel. 

Ketua Mahkamah Agung akan menunggu surat resmi tentang penahanan yang telah dilakukan kepada sudara R, dan selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian sementara saudara R sebagai hakim kepada Presiden RI. 

Terkait hal tersebut Pimpinan Mahkamah Agung juga menekankan kepada Aparatur Pengadilan diseluruh Indonesia untuk tetap tenang, bekerja secara profesional, tetap menjunjung integritas dan kejujuran. 

Kepada seluruh pimpinan pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding agar melaksanakan garis kebijakan Ketua Mahkamah Agung dalam memimpin, yaitu tetap dengan kesederhanaan dan menjauhi perbuatan tercela.

Dalam kesempatan ini saya juga meluruskan tentang pemberitaan rekan wartawan terkait adanya penulisan berita dengan menyebut “kebijakan MA mengenai kerugian negara”. Hal tersebut tidak benar, karena sewaktu saya ditanya rekan wartawan mengenai pengertian kerugian negara, Saya hanya menunjuk ketentuan yang mengatunya. 

Perlu saya sampaikan dalam menangani perkara yang sedang berjalan, yang mengetahui pokok permasalahan hanya Hakim dan Penuntut Umum karena yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta menemukan alat bukti adalah penyidik. 

Sedangkan Hakim, dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan fakta persidangan yang kemudian menjadi fakta hukum, bila fakta persidangan tersebut terbukti adanya persesuain antara alat bukti yang satu dengan yang lain. 

Sehingga fakta hukum yang terbukti tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan kerugian negara dan juga untuk menentukan salah dan tidaknya terdakwa. 

Terkait kerugian negara, Mahkamah Agung telah mengubah Rumusan Pleno Kamar Pidana Tahun 2016 angka 4 yang tertuang dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 terkait instansi yang menghitung kerugian keuangan negara, tertuang dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024, menjadi sebagai berikut: 

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tersertifikasi, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarannya kerugian keuangan negara”.

Terkait pemberitaan beberapa rekan wartawan dalam perkara Harvey Mois, mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan, 

Dr. Yanto berpendapat hal tersebut wajib dimuat dalam putusan. 

Saya luruskan, itu bukan pendapat saya, melainkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP yang mewajibkan majelis hakim/hakim mempertimbangkan dalam putusannya tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga Hakim melaksanakan ketentuan normatif undang-undang. (Arianto)

Read More

Korem 031/Wira Bima Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis

Duta Nusantara Merdeka | Kampar 

Korem 031/Wira Bima kembali membuktikan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program kemanusiaan. Bersama Rumah Sakit Nurlima, Korem 031/Wira Bima menggelar Pencanangan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Lipat Kain, Kabupaten Kampar, pada Rabu (15/1/2025).  

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan bergizi, terutama bagi anak-anak. Dalam sambutannya, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono menegaskan pentingnya kesehatan sebagai modal utama membangun generasi penerus yang tangguh.  

“Kesehatan adalah pondasi utama membangun SDM unggul. Melalui program ini, kami ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi sekaligus mendorong peran aktif komunitas dan keluarga,” ungkap Sugiyono.  

Program ini juga selaras dengan visi Presiden **Prabowo Subianto** yang menekankan pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan. Pj Bupati Kampar Hambali, S.E., M.H., menambahkan bahwa program ini dapat mendukung pemerataan ekonomi dan pembangunan dari desa hingga kota.  

Acara ini turut diisi dengan peletakan batu pertama untuk perluasan fasilitas Rumah Sakit Nurlima, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. “Kolaborasi dengan RS Nurlima ini diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Kampar,” kata Sugiyono.  

Kegiatan ditutup dengan momen istimewa ketika Danrem 031/Wira Bima membagikan makanan bergizi gratis kepada siswa-siswi SD 001 Terpadu Lipat Kain. Raut bahagia terpancar dari wajah para anak-anak, yang turut menikmati manfaat dari program ini.  

Program ini mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak, termasuk Forkopimda Kampar, yang turut hadir dalam acara tersebut. Korem 031/Wira Bima berharap langkah ini menjadi inspirasi bagi instansi lain untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Nikmati Promo BUY 1 GET 1 FREE, Grand Opening RamenYA! Outlet ke-102 di Green Sedayu Mall

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

RamenYA!, restoran ramen Halal favorit keluarga Indonesia, kembali melanjutkan ekspansinya di tahun 2025 dengan membuka outlet ke-102 di Green Sedayu Mall pada Rabu, 15 Januari 2025. Setelah sukses mencapai 100 outlet di akhir 2024, pembukaan ini menjadi langkah awal RamenYA! untuk terus menghadirkan ramen halal, enak, dan terjangkau ke lebih banyak pelanggan di seluruh Indonesia.

“Green Sedayu Mall menjadi lokasi strategis bagi RamenYA! untuk lebih dekat dengan pelanggan di kawasan Jakarta Barat. Selain menyajikan menu yang terjangkau dan lezat, konsep store terbaru ini dirancang lebih estetik, menjadikannya tempat yang nyaman untuk bersantai bersama teman maupun keluarga. Kami ingin pelanggan tidak hanya menikmati ramen dan donburi, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang berkesan,” ujar Gita Gustiana, Marketing RamenYA!, bagian dari daYA Group di Jakarta, Selasa (15/01/2024).

RamenYA! menawarkan berbagai pilihan ramen kuah dan donburi yang selalu menjadi favorit pelanggan. Legendary Chicken dengan kuah khas yang dimasak selama 12 jam, dibanderol dengan harga Rp 33.000, serta nikmatnya Beef Ramen seharga Rp 41.000, sampai dengan Salted Egg Dry Ramen seharga Rp 33.500 adalah beberapa menu yang wajib dicoba. Untuk pencinta donburi, Chicken Katsu Don seharga Rp 45.000 juga bisa menjadi pilihan yang tepat.

Selain itu, pelanggan juga bisa menikmati menu pendamping baru seperti Salmon Gyoza, Salmon Croguette, dan Crispy Chicken Skin yang cocok untuk melengkapi pengalaman bersantap dengan kisaran harga Rp 9.800 sampai dengan Rp 29 000 saja.

Harga yang terjangkau tetap menjadi salah satu keunggulan RamenYA!. Untuk pelanggan yang Ingin porsi lebih besar, tersedia opsi King Size hanya dengan tambahan Rp 15.000.Berbagai pilihan minuman seperti Ocha yang dapat di refill sepuasnya, Sparkling, dan Breeze juga siap melengkapi makanan Anda.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia, RamenYA! menghadirkan promo spesial BUY 1 GET 1 FREE di store RamenYA! Green Sedayu Mall pada 20 sampai dengan 23 Januari 2025, dimana pada periode yang sama ini juga berjalan promo BUY 1 GET 1 FREE di store ke-100 RamenYA! yaitu RamenYA! Matahari Mall Daan Mogot. Dengan setiap pembelian ramen kuah, pelanggan akan mendapatkan Legendary Chicken Ramen secara gratis. Promo ini berlaku kelipatan, menjadikannya kesempatan sempurna untuk mengajak teman atau keluarga menikmati RamenYA!.

Jangan lewatkan promo ini dan kunjungi outlet terbaru RamenYA! di Green Sedayu Mall Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo dan pembukaan outlet di kota lainya, ikuti Instagram dan media sosial resmi @ramenya.id.

Ramen Halal Enak Murah Ya, RamenYA!

Read More