Ketua Mahkamah Agung RI Hadiri Opening Legal Year Malaysia 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada tanggal 8 November 2024 Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menerima undangan dari Chief Justice Federal Court of Malaysia (Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Malaysia) untuk menghadiri acara Opening Legal Year (OLY) Malaysia Tahun 2025.

Berdasarkan undangan tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., hadir dalam Opening Legal Year (OLY) Malaysia Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025, di Putrajaya International Convention Center, Malaysia. Delegasi yang turut mendampingi yaitu Panitera Mahkamah Agung RI Dr. Heru Pramono, S.H., M.H., Sekretaris Mahkamah Agung RI Sugiyanto, S.H., M.Hum., dan Ajudan Ketua Mahkamah Agung RI Syahrul Malik.

Opening Legal Year diselenggarakan secara rutin setiap awal tahun sebagai tanda dibukanya operasi pengadilan tradisi penting pengadilan-pengadilan pada negara anggota persemakmuran termasuk Federal Court of Malaysia. Seremoni penting ini dihadiri oleh pejabat peradilan dan pejabat hukum negara tersebut dan Mahkamah Agung negara sahabat.

Profesi Hakim Penuh Tantangan

Pada pidatonya Chief Justice Tun Tengku Maimun mengangkat beberapa topik antara lain tentang profesi hakim yang tidak boleh kenal lelah dan penuh tantangan. 

"Apa pun jalan yang Anda pilih, akan selalu ada setidaknya satu pihak yang tidak puas. Hakim akan terus-menerus diawasi, tidak hanya oleh para pihak pencari keadilan, tetapi juga oleh seluruh masyarakat," ujar Chief Justice di hadapan peserta yang hadir.

Dalam memeriksa perkara perdata atau komersial, para hakim dihadapkan dengan ratusan kasus yang semuanya mengungkap berbagai masalah rumit. 

Para hakim menghadapi sengketa pemegang saham yang rumit, likuidasi yang menyangkut kepentingan tidak hanya pemohon tetapi juga kreditor, dan dalam beberapa kasus terdapat perkara yang mencakup masyarakat. Para hakim harus menyelesaikan perkara pencemaran nama baik dan juga sengketa hak kekayaan intelektual. Dalam setiap perkara ini, dokumen yang harud dipelajari dapat mencapai ribuan halaman.

Dalam perkara pidana, para hakim dihadapkan dengan sebagian besar tuntutan yang melibatkan hukuman mati. 

Belum lagi Pengadilan Tinggi harus menangani persidangan atau banding (hampir setiap hari) yang berisi fakta dan gambar mengerikan yang melibatkan pembunuhan yang mengerikan, pelecehan seksual dan kasus pemerkosaan terutama yang melibatkan anak-anak, dan harus mengungkap jaringan rumit anti pencucian uang dan kasus korupsi lainnya.

Demikian juga bagi para Hakim di Pengadilan Keluarga, mereka menangani perkara perceraian yang sangat rumit, terkadang membuat Hakim hampir kehabisan tenaga karena harus menghadapi emosi yang labil dari para pihak. 

Harus menanyakan anak-anak kecil dan terkadang perlu bertanya kepada mereka apakah mereka ingin tinggal bersama ayah atau ibu mereka hampir setiap hari, hal tersebut bukanlah sesuatu yang ringan bagi hakim yang memiliki hati nurani. Dan dalam beberapa kasus, para hakim menemukan baik ayah maupun ibu tidak layak menjadi orang tua, namun para hakim harus memutus agar anak tersebut hidup dengan asuhan orang tuanya yang paling baik di antara yang ada tersebut.

OLY Terakhir bagi Chief Justice Tun Maimun

Bagi Chief Justice Yang Amat Agung Ketua Hakim Negara Tun Maimun Binti Tuan Mat, acara Opening Legal Year Tahun 2025 ini merupakan yang terakhir karena sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. 

Untuk itu, Chief Justice mengajak untuk merenungkan dua hal penting untuk maju ke depan. Yang pertama adalah kondisi hukum ketatanegaraan kita dan yang kedua berkaitan dengan pengangkatan hakim.

"Saya tidak akan lagi memimpin lembaga ini dalam beberapa bulan mendatang. Saat saya meninggalkan jabatan ini, saya berharap pengangkatan Ketua Mahkamah Agung berikutnya sepenuhnya mematuhi semua aspek hukum dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga independensi Peradilan mengingat berbagai peristiwa sejarah yang tidak menyenangkan dan memalukan," tutur Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama di Malaysia.

Mengakhiri pidatonya, Chief Justice juga menyampaikan terima kasih karena telah berkesempatan bekerja dengan orang-orang yang benar-benar inspiratif dan cemerlang baik di tingkat internasional maupun lokal. 

Semua orang yang Allah kehendaki untuk ditempatkan di jalan saya sungguh baik, suka menolong, dan luar biasa. Saya akan meninggalkan Peradilan tanpa penyesalan.

Kalimat terakhir yang diucap Chief Justice dalam pidatonya yaitu "Saya mengucapkan selamat tinggal yang hangat dan tulus kepada para hadirin semua dan Saya juga mengucapkan selamat tahun 2025!" (Arianto)

Read More

Program Makan Bergizi, Refleksi Patriotisme Prabowo dan Posisi IMO-Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Telah jamak diketahui bahwa Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk miskin yang terbilang masih cukup banyak.

Dari total penduduk kurang lebih 280 juta jiwa, sekitar 9,03% di antaranya atau mencapai 25,22 juta jiwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tergolong miskin.

Yang mengejutkan lagi, pada tahun 2022, BPS merilis sekitar 21 juta orang di Indonesia mengalami kekurangan gizi.

Dalam beberapa sumber lain menyebutkan lebih dari setengah penduduk Indonesia, atau sekitar 183,7 juta orang atau 68 persen populasi, dapat digolongkan tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka.

Angka-angka statistik tersebut tentu bukan sekadar isapan jempol, melainkan fakta empirik yang perlu disikapi secara serius.

Alhasil, untuk mengatasi masalah fundamental tersebut, Presiden Prabowo Subianto menelurkan program ambisius: Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk kepedulian dan komitmen memenuhi gizi masyarakat Indonesia yang kurang mampu.

Tidak berhenti di sana, Prabowo yang baru saja melakukan gebrakan besar, nyatanya kembali menggulirkan program medical check up gratis bagi masyarakat yang rencana akan dimulai pada awal 2025 ini.

Tentu ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan yang murah dan terjangkau.

*Indonesia di Tangan Pemimpin Tepat*

Meski di awal saat wacana ini digulirkan banyak menuai pro dan kontra, belakangan justru inisiatif MBG ini mendapat sambutan hangat tidak hanya di dalam negeri, tapi juga dari luar.

Salah satu alasan mengapa program ini layak diapresiasi, tak lain dan tak bukan, dampak dan kemanfaatannya yang begitu besar bagi sebagian besar publik tanah air.

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia sendiri memandang kebijakan pemberian MBG ini sebagai sebuah langkah besar, kalau bukan disebut revolusioner.

Ini lantaran, sejak republik ini berdiri, atensi mengenai pemenuhan gizi rakyat Indonesia hanya sebuah wacana pemanis bibir (lips service) belaka yang tidak pernah diwujudkan.

Tentu, untuk merealisasikan misi tersebut, seorang pemimpin tidak sekadar pintar beretorika atau pandai mengobral janji.

Lebih dari itu, ia harus benar-benar sejalan antara apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat. Dan, sosok pemimpin itu kini hadir di tengah-tengah rakyat Indonesia yang telah lama menantikan sosok seperti Prabowo Subianto.

Indonesia kini dipimpin oleh pemimpin yang tepat. Sosok yang punya segudang pengalaman sebagai seorang leader. Ia yang punya ketegasan, komitmen dan ketulusan untuk membangun negeri.

Prabowo tidak hanya presiden bagi rakyat Indonesia, akan tetapi ia adalah pemimpin yang benar-benar mengerti keadaan rakyatnya.

Ia yang terpanggil hati dan nuraninya untuk turut merasakan segala penderitaan yang selama ini dirasakan mayoritas rakyat Indonesia.

*Prabowo: Sang Negarawan Sejati*

Sebagai seorang patriot sejati, Prabowo telah menunjukkan wataknya kepada segenap rakyat bahwa impiannya selama ini sebagai presiden RI bukan semata-mata mengejar kekuasaan. Hal yang selama ini telah dituduhkan padanya.

Prabowo menjawab keraguan sebagian pihak yang awalnya mempertanyakan komitmennya sebagai seorang kepala negara ketika terpilih kelak.

Ini lantaran, rekam perjuangan beliau menjadi orang nomor satu RI terbilang pelik dan penuh liku. Jatuh bangun ia lalui tanpa pernah merasa putus asa. 

Berkali-kali ia jatuh, bahkan dijatuhkan, namun terus berusaha bangkit dan fokus menggapai mimpi. Sebuah teladan penting yang patut dijadikan inspirasi bagi genarasi muda kelak.

Bahwa untuk mencapai hal besar, seseorang perlu melakukan hal-hal yang besar dengan pengorbanan yang gigih dan tidak mudah menyerah. Prinsip hidup ini wajib dipegang oleh putra-putri bangsa jika ingin sukses.

Kini, setelah kesempatan itu diraih, Prabowo mulai menyicil satu demi satu janji yang pernah disampaikan sejak awal masa kampanye maupun gagasan lama yang telah ia dengungkan.

IMO-Indonesia meyakini bahwa Presiden Prabowo kelak akan menjadi pemimpin Indonesia yang diingat dan dicatat namanya sebagai pemimpin paling dinantikan, dirindukan dan diharapkan selalu ada untuk rakyatnya. 

Penulis: Yakub F. Ismai, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia

Read More

Kodim 0322/Siak Tangkap Kurir Narkoba di Kampung Paluh, Barang Bukti Sabu Diamankan

Duta Nusantara Merdeka | Siak 

Personel Unit Intel Kodim 0322/Siak berhasil menangkap seorang diduga kurir narkoba jenis sabu-sabu di Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Penangkapan ini merupakan langkah tegas dalam komitmen memberantas peredaran narkoba di wilayah Siak.

Operasi dimulai setelah Unit Intel Kodim menerima laporan dari masyarakat pada Selasa (14/1/2025) pukul 17.00 WIB. Informasi tersebut langsung dilaporkan kepada Komandan Unit Intel Kodim 0322/Siak, Lettu Inf Miraj Budi Sudjana, yang segera mengarahkan tim untuk menyusun langkah strategis.  

Tim intelijen melakukan pengendapan pada pukul 20.00 WIB di lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Pada pukul 23.00 WIB, petugas berhasil menggerebek lokasi dan mengamankan seorang terduga kurir berinisial S (50 tahun).  

Barang bukti yang diamankan mencakup satu kantong narkotika jenis sabu seberat 1,12 gram, uang tunai Rp10.462.000 yang diduga hasil penjualan, dua bong, korek api, plastik pembungkus sabu, dan satu tas pinggang. Barang-barang tersebut kini disita untuk penyelidikan lebih lanjut.

Komandan Kodim 0322/Siak, Letkol Arh Riyanto Budi Nugroho, M.Han, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memerangi peredaran narkoba. “Penangkapan ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam menjaga keamanan masyarakat di Kabupaten Siak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/25).

Hasil tes urine menunjukkan tersangka positif sebagai pengguna narkoba. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti akan diserahkan ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.  

Operasi ini tidak hanya menjadi keberhasilan personel intelijen, tetapi juga hasil kolaborasi dengan masyarakat setempat yang aktif memberikan informasi. Kodim 0322/Siak akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membongkar jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dengan langkah tegas ini, Kodim 0322/Siak berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bersih dari ancaman narkoba. “Kami mengajak masyarakat untuk terus melaporkan aktivitas mencurigakan agar bersama-sama menciptakan Siak yang bebas dari narkoba,” pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Aktris Raline Shah Jadi Staf Khusus Menkomdigi, Fokus pada Edukasi Digital dan Kemitraan Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melantik Raline Shah sebagai Staf Khusus (Stafsus) Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital pada Senin (13/1/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan. Penunjukan ini memperkuat fokus pemerintah dalam menghadapi tantangan era digital dengan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif.  

Menurut Meutya, pemilihan Raline mempertimbangkan pengalaman, koneksi internasional, serta dedikasinya terhadap isu-isu sosial, termasuk perhatian khusus pada anak-anak. “Mbak Raline mewakili pekerja seni dan keterwakilan perempuan. Koneksi internasionalnya sangat strategis untuk memperluas kemitraan global,” ujar Meutya.  

Sebagai Staf Khusus, Raline bertanggung jawab menangani isu-isu strategis, seperti judi online, pinjaman online ilegal (pinjol), dan pendidikan digital masyarakat. “Ranah kerja Kementerian Komunikasi dan Digital sangat luas. Fokus saya adalah memastikan edukasi digital masyarakat berjalan efektif dan membangun kemitraan global yang produktif,” kata Raline.  

Ia juga menyebutkan telah menyiapkan sejumlah program kerja yang melibatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah asing. Namun, detail program masih menunggu persetujuan resmi.  

Sebagai pejabat setara eselon I.b, Raline berhak menerima gaji pokok antara Rp3,8 juta hingga Rp6,3 juta, ditambah tunjangan kinerja Rp20,6 juta. Total pendapatannya diperkirakan mencapai Rp24,8 juta hingga Rp27,3 juta per bulan, bergantung pada pencapaian kinerja.  

Penunjukan Raline Shah ini sejalan dengan visi Menkomdigi untuk memperkuat transformasi digital dan mempermudah masyarakat dalam menghadapi tantangan global. “Kolaborasi internasional penting untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam dunia digital,” tegas Meutya.  

Dengan pengalaman dan jaringan luas, Raline optimistis dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat posisi Indonesia di era digital. “Mohon dukungan agar semua program berjalan lancar,” tutupnya.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Simak! Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BPJS Kesehatan menjadi salah satu program andalan masyarakat untuk mendapatkan layanan medis gratis. Mulai dari rawat jalan, operasi, terapi, hingga rawat inap dapat diakses dengan membayar iuran bulanan. Saat ini, iuran BPJS Kesehatan dibagi menjadi tiga kelas: Kelas 1 sebesar Rp150 ribu, Kelas 2 Rp100 ribu, dan Kelas 3 Rp35 ribu per orang per bulan.  

Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua penyakit dan layanan medis ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, terdapat sejumlah layanan dan penyakit yang tidak termasuk dalam cakupan manfaat.  

Daftar Penyakit dan Layanan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan  

1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa.  

2. Perawatan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik.  

3. Perataan gigi (behel).  

4. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan dan kekerasan seksual.  

5. Cedera akibat usaha bunuh diri atau sengaja menyakiti diri sendiri.  

6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.  

7. Pengobatan terkait infertilitas atau mandul.  

8. Cedera akibat tawuran atau kejadian yang dapat dicegah.  

9. Pelayanan kesehatan di luar negeri.  

10. Pengobatan dan tindakan medis bersifat eksperimen atau percobaan.  

11. Pengobatan alternatif atau tradisional yang belum dinyatakan efektif.  

12. Penyediaan alat kontrasepsi dan perbekalan kesehatan rumah tangga.  

13. Pelayanan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (kecuali dalam keadaan darurat).  

14. Penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja yang telah ditanggung program lain.  

15. Pelayanan kesehatan terkait program Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.  

16. Pelayanan dalam kegiatan bakti sosial.  

Dengan memahami daftar ini, peserta BPJS Kesehatan dapat lebih bijak memanfaatkan layanan yang tersedia. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa status kerjasama fasilitas kesehatan sebelum menggunakan layanan.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Cegah Urbanisasi, Mendes Imbau Pemda Optimalkan SDM Desa

Duta Nusantara Merdeka | Palembang 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengimbau seluruh kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati, agar dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di desa dalam menuntaskan masalah pembangunan.

Menurutnya, SDM lokal merupakan aset yang tak tergantikan, sebab mereka lah yang memahami betul terkait kebutuhan, potensi, dan tantangan yang ada di wilayahnya.

Optimalisasi SDM desa ini dilakukan, untuk mencegah terjadinya urbanisasi, sebagaimana yang terjadi di negara Jepang dan Korea Selatan. 

Jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan masalah lain yang lebih berat, salah satunya demografi penduduk yang tak seimbang.

"Desa di Jepang itu kosong, jangan sampai terjadi di Indonesia, Pak. Ada 93% penduduknya ke kota, termasuk di Korea Selatan, 83% penduduknya bergerak ke kota. Kita ingin menyetop atau menghambat laju urbanisasi itu dengan memajukan desa-desa di Indonesia," ujar mantan Wakil Ketua MPR RI ini saat mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada Rapat Koordinasi Swasembada Pangan dengan Kepala Daerah se-Sumatera Selatan, di Kantor Gubernur Gubernur Sumatera Selatan, Kota Palembang, Senin (13/1/2024).

"Inti pokoknya, kita ingin pembangunan itu ada di desa, Pak. Kita ingin desa kita ini diperhatikan. Kalau pembangunan banyak di desa, pemuda pelopor desa dilibatkan, maka saya haqqul yakin desa akan maju dengan pesat," imbuh mantan Anggota DPR RI itu.

Di momen yang sama ini, Menko Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah sedang fokus pada pemberdayaan potensi lokal. Pemanfaatan potensi lokal ini untuk mengurangi impor bahan pokok dapat dilakukan dengan mengandalkan sumber daya pangan lokal. 

Menko Zulhas berharap, pangan lokal ini mampu diproduksi, dikembangkan, dan dikonsumsi oleh suatu daerah atau kelompok masyarakat lokal secara berkelanjutan. 

Sebab menurut Menko Zulhas, makanan lokal bisa memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk waralaba, seperti memiliki cita rasa yang unik serta bahan baku lokal dan pengelolaan yang lebih baik.

"Jadi 2025, tidak impor beras untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, tidak impor jagung untuk pakan ternak, dan tidak impor garam untuk konsumsi, Itu kira-kira tahun 2025," jelas Menko Zulhas.

Menko Zulhas juga menjelaskan, keputusan pemerintah untuk menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk Perum Bulog dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.500 per kg akan diberlakukan mulai 15 Januari 2025 mendatang.

Pemberlakuan penyesuaian HPP gabah untuk memberikan keleluasaan kepada Bulog dalam mengoptimalkan serapan hasil produksi petani pada masa panen raya di tahun ini.

"Sudah diputuskan waktu pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, beras efektif 15 Januari, nanti pabrik-pabrik padi itu, beras yang dibeli oleh Bulog seharga Rp. 12.000, efektif mulai tanggal 15 Januari," kata Zulhas.

"Kedua, Jagung diberlakukan harga Rp. 5.500 per 1 Pebruari tujuannya jangan sampai petani yang panen nanti tidak terserap," tambahnya.

Turut hadir dalam agenda itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sementara Mendes PDT hadir didampingi Staf Ahli Menteri, Bidang Hubungan Antar-Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, Direktur Advokasi Dwi Rudi Hartoyo. (Arianto)

Read More

Mendagri Nilai Kapasitas Zudan Arif Fakrulloh Layak Jadi Kepala Badan Kepegawaian Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai Zudan Arif Fakrulloh memiliki kapasitas yang layak untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mendagri mengaku telah lama mengenal Zudan, termasuk saat masih menjabat sebagai Kapolri. Sebagai seorang birokrat, Zudan dinilai memiliki pengalaman panjang dalam berbagai jabatan strategis.

“Kemudian beliau juga dari segi keilmuan juga cukup tinggi, profesor, doktor. Dan pengalaman lapangan sudah kenyang,” ujar Mendagri dalam acara Pelepasan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H, M.H di Ballroom Puri Ratna Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Acara tersebut digelar untuk melepas Zudan menjalankan amanah barunya sebagai Kepala BKN. Adapun Zudan dilantik sebagai Kepala BKN oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (7/1/2025). Sebelumnya, Zudan menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Mendagri, yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP, menyebut Zudan sebagai sosok dengan tingkat intelektualitas di atas rata-rata. Hal ini membuat Mendagri sering berdiskusi dengan Zudan yang dinilai sefrekuensi dengan dirinya. Karena kapasitas dan pengalaman tersebut, Mendagri juga pernah menugaskan Zudan sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur.

“Sehingga malam ini kami rasanya bangga dan juga kami merasa bahagia bisa melepas [Zudan] dari institusi yang sebetulnya kami masih membutuhkan, tapi negara membutuhkan yang lebih besar lagi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara,” ujar Mendagri.

Zudan, yang juga menjabat Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dinilai memiliki bekal yang kuat untuk mendukung kinerjanya di BKN. Mendagri menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terpilihnya Zudan dalam seleksi Kepala BKN serta kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Zudan.

Mendagri juga berterima kasih atas dedikasi Zudan selama bertugas di Kemendagri dan BNPP. Ia mendoakan agar Zudan selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah barunya.

Di sisi lain, Mendagri berpesan kepada jajaran BNPP agar tetap menjaga kekompakan dan soliditas dalam bekerja, terlepas dari siapa pun yang akan mengisi posisi Sekretaris BNPP menggantikan Zudan. Soliditas ini penting untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BNPP.

Sementara itu, Zudan dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa terima kasih kepada Mendagri beserta para pejabat dan jajaran yang hadir. Ia memohon diri untuk melanjutkan tugas sebagai Kepala BKN. Tak lupa, ia juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama masa pengabdiannya di Kemendagri dan BNPP.

“Kami mohon diri serta mohon doa untuk bisa melanjutkan penugasan di Badan Kepegawaian Negara,” ucap Zudan. (Ari)

Read More

Peringati HUT Ke-19, Bakamla Wujudkan Laut Aman untuk Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 pada Selasa (14/1/2025). Acara yang berlangsung khidmat di Jakarta ini mengusung tema "Bersama Wujudkan Laut Aman untuk Indonesia Maju."  

Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla menekankan pentingnya peran Bakamla dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Ia menguraikan sejarah pembentukan Bakamla, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 hingga penguatan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.  

“Di usia ke-19 ini, Bakamla telah banyak berkontribusi bagi keamanan laut. Namun, kita harus terus berbenah dan meningkatkan kinerja agar memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat,” ujar Laksdya TNI Irvansyah.  

Ia juga menyoroti tantangan keamanan laut, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. “Masalah kelautan membutuhkan kerja sama antarnegara. Tidak ada satu pun negara yang mampu mewujudkan keamanan laut secara mandiri,” tambahnya.  

Dalam kesempatan tersebut, Laksamana Madya TNI Irvansyah mengajak seluruh jajaran Bakamla untuk memperkuat sinergi dengan negara-negara sahabat, menjaga stabilitas kawasan, dan memastikan laut Indonesia tetap aman dan kondusif.  

Upacara ini juga dihadiri oleh pejabat pemerintah, pemangku kepentingan, dan mitra strategis dari berbagai sektor. Mereka menyatakan dukungan penuh untuk memperkuat peran Bakamla dalam menjaga wilayah laut Indonesia.  

“Dengan semangat kerja sama dan komitmen yang kuat, kita wujudkan laut yang aman, stabil, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MOU TNI AU-Kurma Adzwa Farm: Perkuat Program Ketahanan Pangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pakan Lanud Suryadarma

Komandan Lanud Suryadarma Marsma TNI Sapuan, S.Sos., M.M., CHRMP menghadiri penandatanganan pernyataan bersama TNI AU dengan Kurma Adzwa Farm, di desa Bungur Sari, Cikopo, Jawa Barat.

Danlanud Suryadarma dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan pernyataan bersama TNI AU dengan Kurma Adzwa Farm, adalah dalam rangka memberikan payung hukum, terhadap pihak-pihak yang terkait dengan ketahanan pangan maupun Swasembada pangan. 

"Hal ini juga sejalan dengan arahan bapak Presiden Republik Indonesia, yang menekankan tentang Asta Cita yang di dalamnya terkandung peran TNI untuk berperan aktif dalam mewujudkan Swasembada pangan serta mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis, " ujar Danlanud di Jakarta, Senin (13/01/2024).

Lebih lanjut, Danlanud Suryadarma mengatakan, bahwa secara khusus TNI AU siap mendukung program tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka menyukseskan program tersebut dibutuhkan kerjasama semua pihak. 

Ditempat yang sama, Aspotdirga Kasau Marsda TNI Andi Wijaya, menjelaskan untuk menjamin ketersediaan pangan di Indonesia TNI AU telah berkerjasama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan beberapa lembaga terkait. 

Salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan Kurma Adzwa Farm untuk membuka Dirgantara Farm di wilayah Lanud Suryadarma. 

"Saya berharap dengan kerjasama ini, dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Lanud Suryadarma serta masyarakat di sekitar Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang," terang Aspotdirga Kasau. 

Sesaat setelah dilaksanakan penandatanganan kerjasama, Aspotdirga Kasau didampingi Danlanud Suryadarma dan Ichsan David Indra Wijaya selaku Owner Kurma Adzwa Farma melakukan peninjauan ke lokasi kandang kambing yang dimiliki oleh Kurma Adzwa Farm. 

Turut hadir dalam kegiatan Waaspotdirga Kasau, Danwing Udara 8, para pejabat Spordirgaau, para Kepala dinas di jajaran Lanud Suryadarma, perwakilan dari Kementerian RI, dan segenap perwakilan Forkopimda Purwasuka. (Arianto)

Read More

Irjen. Pol. Sandi Nugroho Pimpin Sertijab Pejabat Humas Polri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kadivhumas Polri, Irjen. Pol. Sandi Nugroho, memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di lingkungan Humas Polri pada Senin (13/01/2025). Sertijab ini merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2775/XII/Kep/2024 hingga ST/2778/XII/Kep/2024.  

Dalam sambutannya, Kadivhumas menekankan bahwa rotasi adalah bentuk peningkatan kolaborasi dan profesionalisme. Ia menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi mereka selama ini.  

“Kami ucapkan selamat jalan dan bertugas di tempat baru. Semoga sukses menghadapi tantangan baru yang penuh peluang,” ujar Irjen. Pol. Sandi.  

Kadivhumas juga menyambut pejabat baru dengan harapan mereka dapat segera beradaptasi dan berkolaborasi. “Humas Polri adalah jantung institusi, dengan peran utama menyampaikan informasi transparan kepada masyarakat,” tambahnya.  

Ia menekankan bahwa tantangan di era digital semakin kompleks. Rekam jejak kinerja Polri kini harus transparan dan akuntabel. Dengan sinergi yang kuat, tantangan tersebut diyakini dapat dihadapi bersama.  

Adapun, Pejabat yang Menjalani Sertijab:  

1. Brigjen Pol Dodied Prasetyo Aji, SIK, MH: Karo Kerjasama Internasional Divhubinter Polri.  

2. Brigjen Pol Drs. S Erlangga Waskitoroso: Penata Kehumasan Tk.II Divhumas Polri.  

3. Kombes Pol Syamsu Ridwan: Ka Spn Polda Sulsel.  

4. Kombes Pol Iroth Laurens Recky: Kabagrenmin Divhumas Polri.  

5. Kombes Pol Yusuf Sutejo: Kabaganev Ro PID Divhumas Polri.  

6. Kombes Pol Harry Goldenhardt S: Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divhumas Polri.  

7. Kombes Pol R. Bambang Tjahyo Bawono: Kabag Pensat Ro Penmas Divhumas Polri.  

Sertijab ini diharapkan mampu meningkatkan sinergitas internal Humas Polri, menjadikan institusi lebih solid dan adaptif menghadapi perkembangan zaman.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Letkol Inf Ronal Marpaung Resmi Jabat Dandim 0320/Dumai, Siap Tingkatkan Keamanan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Tradisi Korps dan serah terima jabatan Komandan Kodim (Dandim) 0320/Dumai resmi dilaksanakan. Brigjen TNI Sugiyono, Komandan Resor Militer (Danrem) 031/Wira Bima, memimpin langsung prosesi yang berlangsung khidmat di Auditorium Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Senin (13/01/2025). Dalam acara ini, Letnan Kolonel Inf Ronal Marpaung, S.Sos resmi menggantikan pejabat sebelumnya.  

Brigjen TNI Sugiyono menyampaikan apresiasi atas dedikasi pejabat lama dan memberikan ucapan selamat kepada Letkol Inf Ronal Marpaung. Dalam sambutannya, Danrem menegaskan bahwa peran Dandim sangat krusial dalam menjaga keamanan wilayah dan membangun sinergi dengan masyarakat.  

"Sebagai Komandan Kodim, tugas Anda adalah berbuat baik, berani, tulus, dan ikhlas dalam menjalankan program teritorial serta membangun komunikasi sosial bersama seluruh elemen bangsa," ujar Brigjen Sugiyono.  

Danrem juga menekankan pentingnya pembinaan teritorial untuk memperkuat pertahanan di darat, sejalan dengan tugas pokok Korem 031/Wira Bima. Ia optimis Letkol Ronal Marpaung akan membawa perubahan positif berbekal pengalaman dan wawasan yang luas.  

Selain itu, Ny. Ronal Marpaung turut disambut sebagai Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LXXV Kodim 0320/Dumai. Brigjen Sugiyono berharap dukungan penuh dari Ketua Persit dalam mendukung tugas suami serta organisasi.  

Acara ini juga dihadiri Kasrem 031/Wira Bima Kol Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P., M.S, para Kepala Seksi Korem 031/Wira Bima, para Komandan dan Kepala Satuan Dinas Jawatan, serta para prajurit dan PNS.  

Dengan serah terima ini, diharapkan Kodim 0320/Dumai semakin profesional dalam menjaga stabilitas wilayah Dumai. Letkol Ronal Marpaung menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan masyarakat guna menciptakan keamanan yang kondusif.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dugaan Penelantaran WNI oleh Warga Jepang: PPWI Desak Pertanggungjawaban

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seorang lelaki berkewarganegaraan Jepang, Makoto Wakimoto, terindikasi melakukan praktek jugun ianfu, yakni mengambil wanita untuk memenuhi kebutuhan seksualnya semata selama berada di Indonesia dengan modus menikahi gadis Indonesia. Dugaan ini muncul ketika lelaki berusia 69 tahun itu meninggalkan dan menelantarkan istri, Siti Maesaroh (PR/49), di tahun 2008 setelah menikahinya di tahun 2002.

Selama belasan tahun ditinggalkan suaminya begitu saja, Siti Maesaroh berusaha membesarkan anak hasil perkawinanya dengan Wakimoto, bernama Azusa Wakimoto, dengan berbagai upaya yang bisa dilakukannya. Siti Maesaroh yang tinggal di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat ini, juga beberapa kali mengadukan nasibnya ke Konsulat Jenderal Jepang di Jakarta, namun tidak mendapatkan pelayanan semestinya.

Hal tersebut diceritakan wanita yang dinikahi secara resmi oleh Makoto Wakimoto itu kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, awal November 2024 lalu. Dalam keterangannya, Siti Maesaroh menjelaskan bahwa saat dinikahi Makoto Wakimoto, warga Jepang itu sedang berada di Indonesia untuk sebuah pekerjaan proyek.

Pernikahan Maesaroh dengan Wakimoto dilangsungkan secara Islam bertempat di Kantor Urusan Agama Kemayoran Jakarta Utara, dengan bukti Akta Nikah nomor: 888/109/VII/2002 tertanggal 16 Juli 2002. Pada tahun itu juga, anak pertama mereka lahir berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Azusa Wakimoto.

Kedua suami istri beda kewarganegaraan itu hidup bersama selama 6 tahun sebelum akhirnya pria Jepang (jika masih hidup saat ini berumur 69 tahun) itu meninggalkannya. “Pada sekitar pertengahan tahun 2008, saat usia Azusa Wakimoto baru berusia 6 tahun, suami saya Makoto Wakimoto pamit pulang ke Jepang, dan hingga kini tidak ada kabar beritanya lagi,” ungkap Siti Maesaroh beberapa waktu lalu.

Bersama anak semata wayangnya, Siti Maesaroh terus berharap mendapatkan kabar tentang suaminya. Beberapa kali ia mendatangi Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang di Jakarta untuk meminta bantuan menghubungi keluarga Makoto Wakimoto di Jepang, namun sia-sia.

“Jawaban terakhir dari Konjen Jepang ke saya mengatakan bahwa keluarga Makoto Wakimoto di Jepang juga tidak punya informasi tentang warganya itu. Hingga saat ini saya merasa masih sebagai istri Makoto Wakimoto, jadi saya tidak pernah berpikiran untuk menikah lagi dan berusaha sendiri sekuat tenaga menghidupi anak saya Azusa Wakimoto,” tambah Maesaroh dengan nada sedih.

Terkait pengaduan Siti Maesaroh tersebut, Ketum PPWI Wilson Lalengke melayangkan surat ke Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, yang ditujukan langsung kepada Duta Besar Jepang, Mr. Masaki Yasushi. Surat yang dikirimkan pada 6 Desember 2024 lalu ditembuskan juga ke Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden RI, Menlu RI, dan Menteri HAM RI.

“Amat disayangkan, sudah sebulan sejak surat itu kami kirimkan ke Kedubes Jepang, namun hingga hari ini belum ada respon sama sekali dari pihak Kedubes. Istana juga tidak merespon apa-apa tentang pengaduan warga negaranya yang ditelantarkan oleh warga Jepang itu,” jelas Wilson Lalengke mempertanyakan komitmen nilai moralitas Kedubes Jepang, Sabtu, 11 Januari 2025.

Dalam suratnya kepada Duta Besar Jepang, PPWI meminta agar Kedubes Jepang memberikan penjelasan resmi terkait kasus dugaan penelantaran keluarga (Siti Maesaroh sebagai istri dan Azusa Wakimoto sebagai anak – red) oleh pria Warga Negara Jepang bernama Makoto Wakimoto. PPWI juga berharap mendapatkan keterangan tentang kebijakan Pemerintah Jepang dalam menangani kasus dugaan penelantaran keluarga yang berpotensi kuat sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH) tersebut. Selain itu, PPWI meminta agar Pemerintah Jepang memberikan informasi tentang keberadaan Makoto Wakimoto untuk kemudian, jika masih hidup, dipertemukan dengan istri dan anaknya, Siti Maesaroh dan Azusa Wakimoto sesegera mungkin, serta meminta pertanggungjawaban atas kasus dugaan penelantaran keluarga dimaksud.

Pada bagian berikutnya, PPWI juga menegaskan kepada Kedutaan Besar Jepang bahwa sebagai bangsa yang dikenal menjunjung tinggi kemanusiaan dan hak hidup layak di muka bumi ini, Pemerintah Jepang semestinya tidak dibenarkan lepas tangan dan bersikap tidak peduli terhadap keberadaan seorang anak yang merupakan hasil perkawinan seorang lelaki Warga Negara Jepang dengan seorang wanita dari manapun asalnya. “Praktek menikahi warga negara Indonesia dapat dianggap sebagai modus untuk mendapatkan layanan seksual dan atau sebagai pelampiasan hasrat seksual belaka untuk kepentingan diri sendiri Makoto Wakimoto selama di Indonesia, yang dapat dipersamakan dengan praktek jugun ianfu di zaman penjajahan Jepang atas Indonesia di masa lalu,” tulis Ketum PPWI, Wilson Lalengke, dalam suratnya.

Oleh karena itu, tambah lulusan program pasca sarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University dan Linkoping University itu, Pemerintah Jepang hendaknya menunjukkan tanggung jawab atas perilaku warganya, Makoto Wakimoto, yang telah menelantarkan warga negara Indonesia atas nama Siti Maesaroh dan anaknya Azusa Wakimoto. “Pemerintah Jepang yang dikenal sangat memanusiakan manusia semestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan warganya dengan perempuan dari manapun asalnya, dengan memberikan kompensasi biaya hidup berupa layanan kesehatan dan kesejahteraan ditambah biaya pendidikan bagi Azusa Wakimoto sebagaimana layaknya anak-anak warga negara Jepang lainnya,” tegas Wilson Lalengke.

Sebagai referensi dan pertimbangan bagi Kedutaan Besar Jepang dalam menganalisis dan mengambil kebijakan atas kasus dugaan penelantaran keluarga oleh pria Warga Negara Jepang dimaksud itu, PPWI menyertakan sebanyak 16 berkas dokumen. Dokumen-dokumen tersebut adalah:

1. Surat Kuasa dari Siti Maesaroh kepada DPN PPWI;

2. Surat Kuasa dari Azusa Wakimoto kepada DPN PPWI;

3. Salinan Surat Nikah Makoto Wakimoto dengan Siti Maesaroh;

4. Salinan Surat Keterangan Kelahiran atas nama Azusa Wakimoto;

5. Salinan Akte Kelahiran atas nama Azusa Wakimoto;

6. Salinan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran atas nama Azusa Wakimoto;

7. Salinan Family Register Certificate Nomor 1021 dari Konsulat Jenderal Jepang di Jakarta atas nama Makoto Wakimoto (suami), Siti Maesaroh (istri), dan Azusa Wakimoto (anak perempuan pertama);

8. Salinan Passport Jepang Nomor: TH4007027 atas nama Mokoto Wakimoto;

9. Salinan KTP atas nama Siti Maesaroh;

10. Salinan Passport Jepang Nomor: MZ0221103 dan MZ0530284 atas nama Azusa Wakimoto;

11. Salinan KTP atas nama Azusa Wakimoto;

12. Salinan Ijazah SMP dan SMA atas nama Azusa Wakimoto;

13. Salinan International Driving Permit atas nama Makoto Wakimoto;

14. Salinan Izin Tinggal Sementara hingga 06 Juni 2008 atas nama Makoto Wakimoto;

15. Salinan dokumen lainnya yang terkait dengan Makoto Wakimoto (versi bahasa Jepang).

16. Salinan Surat Balasan Kosulat Jenderal Jepang di Jakarta yang menolak permohonan bantuan dari Siti Maesaroh kepada Pemerintah Jepang tertanggal 17 Oktober 2011.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum didapatkan tanggapan dari pihak Kedutaan Besar Jepang. Kepada semua pihak terkait, terutama Kedubes Jepang di Jakarta, jika ingin memberikan klarifikasi atas berita ini, silahkan kontak redaksi media ini, atau langsung ke Sekretariat PPWI Nasional di 081371549165 (Shony), email: ppwi.nasional2@gmail.com. (APL/Red)

Read More

Kebakaran Los Angeles 2025: Bencana Besar dengan Krisis Air yang Mengkhawatirkan

Duta Nusantara Merdeka | Los Angeles 

Los Angeles tengah menghadapi bencana kebakaran besar yang telah melahap lebih dari 35 ribu hektar lahan sejak Selasa, 7 Januari 2025. Pacific Palisades, salah satu kawasan yang terdampak parah, dihuni banyak selebriti Hollywood. Kebakaran ini telah menewaskan 11 orang dan memaksa lebih dari 153 ribu warga mengungsi.  

Angin topan Santa Ana mempercepat penyebaran api hingga meluas ke 16 ribu hektar dalam sehari. Lebih dari 1.000 rumah dan tempat usaha hancur dalam kebakaran ini. Meski pergerakan angin sedikit mereda pada Jumat dan Sabtu, otoritas memperingatkan potensi angin kencang kembali minggu depan.  

Kebakaran skala besar ini mengungkap krisis air di Los Angeles. Janisse Quinones, Kepala Departemen Air dan Listrik Los Angeles, mengungkapkan bahwa permintaan air naik empat kali lipat dalam 15 jam pertama. Tangki air di dataran tinggi, termasuk tiga tangki berkapasitas 1 juta galon, habis dalam waktu singkat, menghambat upaya pemadaman di kawasan berbukit seperti Pacific Palisades.  

"Begitu banyak air yang digunakan, kami tidak mampu mengisi ulang tangki dengan cepat," ujar Quinones. Sistem air Los Angeles menghadapi tekanan besar, terutama karena ketergantungan pada hidran yang terletak di kawasan perbukitan.  

Kegagalan pengelolaan air di Los Angeles sebelumnya dikritik oleh Donald Trump, yang juga menyoroti minimnya pembersihan semak-semak dan pohon mati yang dianggap memperparah risiko kebakaran. Kritik ini kembali relevan seiring dengan besarnya dampak kebakaran kali ini.  

Pemerintah setempat terus mengupayakan pemadaman dengan mengerahkan ribuan petugas pemadam kebakaran. Warga berharap perbaikan sistem manajemen air dan strategi mitigasi kebakaran dapat mencegah bencana serupa di masa depan.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Lolly yang Kabur dari Rumah Aman, Nikita Mirzani Unggah Video Pesan Emosional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Artis kontroversial Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan setelah mengunggah video berdurasi 8 menit di kanal YouTube miliknya, *Crazy Nikmir REAL*, pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam video tersebut, Nikita menyampaikan pesan penuh cinta dan harapan untuk putrinya, Laura Meizani alias Lolly, yang kabur dari rumah aman pada Kamis, 9 Januari 2025.  

Lolly, yang ditempatkan di rumah aman sejak September 2024, mengaku tidak betah dengan situasi di sana. Melalui media sosial, Lolly menjelaskan alasan kaburnya. "Disatuin sama orang BO, sama orang gila, sama orang HIV, siapa coba yang mau disatuin sama orang begitu," ungkap Lolly dalam video yang viral.  

Nikita mengetahui kaburnya Lolly setelah melihat video yang beredar di media sosial pada dini hari, Jumat (10/1). Ia langsung mendatangi Polres Jakarta Selatan, di mana Lolly terlihat bersama pengacara Razman dan istrinya.  

Sebagai seorang ibu tunggal, Nikita mengungkapkan upaya terbaiknya untuk memberikan masa depan cerah bagi Lolly. "Ami mungkin tidak sempurna, tapi semua yang Ami lakukan semata-mata untuk kebaikan kamu," kata Nikita dalam videonya. Ia juga mengaku kecewa dengan keputusan Lolly namun tetap memberikan dukungan tanpa syarat.  

“Ami akan selalu mencintai kamu, Lolly. Apa pun yang terjadi, pintu rumah Ami akan selalu terbuka untuk kamu,” ujar Nikita, dengan nada haru.  

Di akhir video, Nikita menyampaikan pesan agar Lolly menjaga diri. Ia juga menunjukkan beberapa momen kebersamaan mereka, mengingatkan tentang cinta dan kehangatan keluarga yang tak tergantikan.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Polsek Tambora Jakarta Barat Sukses Tangani Kasus Pencurian, Restorative Justice Jadi Solusi Damai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat 

Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat kembali mendapat apresiasi dari masyarakat atas tindakan cepat dan responsif dalam menangani kasus pencurian. Seorang warga bernama Chi Wah Liu alias Nicolas (29) menyampaikan rasa terima kasih setelah laptop MacBook Air dan handphone Google Pixel miliknya berhasil ditemukan pada Kamis (9/1/2025).  

Chi Wah Liu, yang tinggal di kos di Jalan Gedong Panjang, Tambora, melaporkan kehilangan barang berharganya tersebut. Dengan sigap, jajaran Polsek Tambora langsung melakukan penyelidikan dan menemukan barang-barang itu dalam waktu singkat.  

"Saya sangat berterima kasih kepada jajaran Polsek Tambora. Tidak menyangka barang saya bisa ditemukan secepat ini," ungkap Chi Wah Liu di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).  

Menurut Kapolsek Tambora, Kompol Donny Agung Harvida, melalui Kanit Reskrim Iptu Sudrajat Djumantara, pelaku pencurian adalah teman korban yang sempat berkunjung ke tempat kosnya. "Barang-barang tersebut digadaikan kepada pihak lain, namun berhasil kami amankan," ujar Iptu Sudrajat.  

Setelah penyelidikan, kedua belah pihak memilih berdamai melalui pendekatan restorative justice. "Kami menyusun surat pernyataan perdamaian antara korban dan pelaku. Pendekatan ini membantu menyelesaikan masalah tanpa proses hukum panjang," tambahnya.  

Langkah ini menunjukkan komitmen Polsek Tambora dalam memberikan pelayanan cepat dan solusi damai. Pendekatan tersebut juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.  

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan respons cepat atas laporan masyarakat. Harapan kami, masyarakat merasa terlindungi,” ujar Kompol Donny.  

Restorative justice, seperti yang diterapkan pada kasus ini, tidak hanya menyelesaikan permasalahan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mahkamah Agung RI Perkuat Hubungan Diplomatik dengan Kuwait, Fokus pada Pendidikan Hukum Hakim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Delegasi Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum., tiba di Bandar Udara Internasional Kuwait pada hari Minggu (05/01/2025) pukul 03.10 waktu setempat. 

Delegasi disambut langsung oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Kuwait Al-Mustasyar Saleh Rasheed Al-Rakdan berserta pejabat Mahkamah Agung Kuwait lainnya. 

Kunjungan delegasi Mahkamah Agung RI ke Kuwait dalam rangka menghadiri undangan Lokakarya Pemberantasan Pencucian Uang Perspektif Hukum Nasional dan Perbandingan.

Delegasi Mahkamah Agung RI yang turut mendampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial yaitu Ketua Kamar Agama Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pidana Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Soreang Abu Jahid Darso Atmojo, LC., LL.M., Ph.D, dan Hakim Yustisial/Asisten Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Edi Hudiata, Lc., M.H.

Pada hari pertama dalam rangkaian kegiatan di Kuwait yaitu hari Minggu (5/1/2024) pukul 10.00 waktu setempat, delegasi Mahkamah Agung melakukan pertemuan dengan Kepala Institut Studi Hukum dan Peradilan Kuwait Yang Mulia Al-Mustasyar Haani Al-Hamdan yang juga didampingi oleh sejumlah pejabat lainnnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial menyampaikan salam penghormatan dan juga takjub atas kehangatan dan keramahan Yang Mulia Al-Mustasyar Haani Al-Hamdan beserta jajaran dalam menerima delegasi Mahkamah Agung RI. 

Pertemuan diisi dengan saling tukar informasi mengenai kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi hakim, dilanjutkan dengan room tour ke beberapa ruangan di Gedung Institut Studi Hukum dan Peradilan Kuwait. 

Delegasi MA RI Aktif dalam Lokakarya Pemberantasan Pencucian Uang

Selanjutnya, pada hari Senin (6/1/2025) Delegasi Mahkamah Agung RI mengikuti Lokakarya Internasional Pemberantasan Pencucian Uang Perspektif Hukum Nasional dan Perbandingan yang dihadiri oleh negara-negara teluk dan Indonesia. Lokakarya ini dihadiri oleh utusan Mahkamah Agung di negara-negara teluk dan para para akademisi dari Perancis.

Para pemateri dalam lokakarya internasional tersebut adalah Laurent Desessard selaku guru besar Hukum Pidana dan Kaprodi Hukum Pidana University of Poitiers Perancis yang menyampaikan materi mengenai hukum formil dan materil tindak pidana pencucian uang dalam perundang-undangan Perancis, Muhammad Al-Tamimi selaku guru besar Hukum Pidana dan Wakil Dekan Falutas Hukum Kuwait University, dan Pierre Joutte selaku guru besar Hukum Pidana University of Poitiers Perancis.

Pada sesi tanya jawab dan berbagi best practice di negara masing-masing, delegasi Mahkamah Agung RI aktif menyampaikan tanggapan dan pandangan perihal ketentuan peraturan dan praktik penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Pertemuan Dengan Ketua Mahkamah Agung Kuwait

Dalam kesempatan istimewa tersebut, Mahkamah Agung RI juga melakukan kunjungan resmi ke Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Kuwait Al-Mustasyar Dr. Adel Majid Al-Borsli. 

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang Ketua Mahkamah Agung Kuwait yang merupakan bagian dari Gedung Dewan Peradilan Agung Kuwait, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial menyampaikan tujuan kunjungan tersebut yaitu untuk melakukan Implementasi MoU yang telah ditandatangani beberapa waktu yang lalu, melihat dan mengenal lebih dekat sistem peradilan Kuwait, melihat Sistem Pendidikan, Pelatihan Hakim dan aparat peradilan di Negara Kuwait, dan berbagai capaian yang telah diraih serta berbagai pengalaman pengadilan Kuwait dalam menyelesaikan perkara umum, perkara ekonomi syariah, menejemen peradilan modern berbasis elektronik serta eksekusi perkara perdata keluarga.

Terhadap kunjungan tersebut, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Kuwait Al-Mustasyar Dr. Adel Majid Al-Borsli yang ditemani oleh Pimpinan Mahkamah Agung Kuwait lainnya menyambut baik dan merespons dengan mempersilakan dilakukan pelatihan singkat mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi hakim peradilan agama. Sebagaimana diketahui, 

Kuwait merupakan sumber rujukan yang banyak dipedomani dalam penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah, oleh sebab itu kegiatan pelatihan yang akan diselenggarakan tersebut merupakan hal yang tepat.

Hubungan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Dewan Peradilan Agung/Majlis A’la Lil-Qodho’ semakin erat ketika kedua pimpinan Mahkamah Agung saling mengunjungi dan memberikan dukungan bagi pelatihan kerjasama tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, hubungan kerja sama Indonesia dan Kuwait adalah hubungan yang sangat kuat dan telah dimulai sejak lama sebelum kemerdekaan RI dan dibuka hubungan diplomatik kurang lebih sejak 2 Februari tahun 1968. 

Hubungan tersebut semakin meningkat bersamaan dibukanya perwakilan RI di Kuwait pada tahun 1968 dan perwakilan Kuwait di Jakarta pada tahun 1968. Indonesia dan Kuwait memiliki banyak kesamaan utamanya adalah bahwa kedua negara mayoritas warganya beragama Islam dan sama-sama Negara anggota OKI.

Dalam kesempatan pertemuan dengan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Kuwait Al-Mustasyar Dr. Adel Majid Al-Borsli, pimpinan delegasi Mahkamah Agung RI juga menyampaikan undangan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI untuk menghadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2025 yang akan datang. 

Pada kesempatan tersebut, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Kuwait Al-Mustasyar Dr. Adel Majid Al-Borsli menyampaikan sangat senang mendapat undangan tersebut dan akan menghadirinya sebagaimana tahun sebelumnya.

Melalui kunjungan tersebut, diharapkan Mahkamah Agung RI dan Dewan Peradilan Agung Kuwait dapat terus meningkatkan kerja sama khususnya di bidang pertukaran informasi peradilan dan pelatihan hukum. (Arianto)

Read More

Siswa SD Medan Viral, Dihukum Guru Duduk di Lantai karena Tunggakan SPP

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Seorang siswa kelas IV SD Yayasan Abdi Sukma, Kota Medan, berinisial MI, menjadi sorotan setelah video dirinya dihukum duduk di lantai selama jam pelajaran viral di media sosial. Hukuman ini diberikan karena MI memiliki tunggakan SPP selama tiga bulan. Insiden ini terjadi pada 6 dan 7 Januari 2025.  

"Anaknya disuruh duduk di lantai selama jam pelajaran, tanpa diberikan kesempatan mengikuti pelajaran di kursi seperti teman-temannya," kata AM kepada awak media saat ditemui pada Juma (10/01/2025).

Menurut AM, ibu MI, anaknya dihukum selama dua hari, dari pukul 08.00 hingga 13.00 WIB. Hukuman tersebut membuat MI malu dan enggan bersekolah. AM mengaku baru mengetahui hukuman ini pada hari ketiga ketika mendatangi sekolah.  

AM menjelaskan, keterbatasan ekonomi menjadi penyebab utama tunggakan. Ia mengalami masalah kesehatan yang memerlukan operasi, sementara sang suami belum pulang. Meski demikian, AM menilai hukuman duduk di lantai karena tunggakan SPP tidak dapat diterima.   

Kepala Sekolah Yayasan Abdi Sukma, Juli Sari, menyatakan hukuman tersebut bukan kebijakan resmi sekolah, melainkan keputusan pribadi wali kelas tanpa koordinasi. Juli meminta maaf kepada keluarga MI atas kejadian ini.  

  

Sementara itu, Sejumlah relawan telah membantu melunasi tunggakan SPP MI, memungkinkan dirinya kembali bersekolah. Wakil DPRD Sumatera Utara, Ihwan Ritonga, dari Partai Gerindra, juga memberikan bantuan dan menyarankan keluarga untuk mempertimbangkan pindah sekolah demi kenyamanan psikologis MI.  

  

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi sekolah untuk mengelola komunikasi dengan orang tua dan menerapkan kebijakan yang lebih bijak. Relawan dan pihak terkait telah memberikan solusi untuk memastikan MI dapat melanjutkan pendidikannya tanpa hambatan.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kriminalisasi Berakhir, Ketua Umum APKOMINDO Hoky Laporkan Balik Pihak yang Diduga Terlibat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Setelah perjuangan panjang melawan upaya kriminalisasi yang menjeratnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Ir. Soegiharto Santoso, SH, atau yang akrab disapa Hoky, kini meraih keadilan dengan putusan bebas murni dari Mahkamah Agung RI. Namun, perjuangannya tidak berhenti di situ. Pada Senin, 6 Januari 2025, Hoky melaporkan balik sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kriminalisasi terhadap dirinya.

"Laporan tersebut merujuk pada dugaan tindak pidana pengaduan palsu, pemberian keterangan palsu di bawah sumpah, hingga pelanggaran kode etik kepolisian," kata Hoky di Jakarta, Jum'at (10/1/2025).

Hoky mengungkapkan bahwa dirinya telah mengajukan laporan polisi sejak 17 Februari 2021 melalui LP/B/0117/II/2021/Bareskrim terhadap Sonny Franslay dan Agus Setiawan Lie, dkk. Laporan tersebut menyoroti indikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP, Pasal 220 KUHP, dan Pasal 242 KUHP.

Kasus Hoky bermula pada tahun 2016 ketika ia dilaporkan dan hanya dalam waktu tiga bulan ditetapkan sebagai tersangka. Kurang dari tujuh bulan, proses hukum yang dijalani Hoky berujung pada penahanan di Rutan Bantul. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Hoky menghadapi 35 kali sidang. Namun, fakta persidangan membuktikan dirinya tidak bersalah.

Meski telah dinyatakan bebas oleh PN Bantul, upaya hukum kasasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap dilakukan. Namun, Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut, memperkuat putusan bebas murni Hoky. Ironisnya, saksi dalam persidangan bahkan mengungkap adanya indikasi pihak tertentu yang menyediakan dana untuk memastikan Hoky dipenjara.

Hoky melanjutkan perjuangannya dengan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Polri dan ketidakprofesionalan penyelidik atas penanganan laporannya. Dua laporan polisi, yaitu LP/B/0117/II/2021/Bareskrim dan LP/5364/X/2018/PMJ/Dit Reskrimsus, dinilai tidak mendapatkan penanganan yang layak. Kedua laporan tersebut dihentikan dengan alasan tidak ditemukan unsur pidana, meskipun proses penyelidikan berlangsung hingga bertahun-tahun.

Surat pengaduan Hoky, yang terdiri dari sembilan halaman lengkap dengan bukti, telah disampaikan kepada sejumlah pihak, termasuk Menko Polhukam, Kapolri, dan Komnas HAM. Hoky menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus hukum, terutama untuk mencegah kriminalisasi terhadap individu yang tidak bersalah.

Sebagai wartawan sekaligus advokat, Hoky menilai kasus yang menimpanya mencerminkan tantangan besar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. “Jika saya sebagai wartawan dan advokat bisa mengalami hal ini, bagaimana dengan masyarakat umum yang tidak memahami hukum? Apakah mereka bisa mendapatkan keadilan?” ujar Hoky dalam keterangannya.

Meskipun proses hukum yang dijalani begitu melelahkan, Hoky tetap optimis bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memperbaiki sistem yang ada.

Hoky menyampaikan apresiasi kepada media dan pihak-pihak yang telah mendukungnya selama proses hukum berlangsung. Ia juga berharap laporannya terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan kriminalisasi dapat ditindaklanjuti dengan transparan oleh instansi terkait. “Kebenaran akan menang pada waktunya,” tutup Hoky dengan penuh keyakinan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mengatasi Perilaku Toxic: Langkah Penting untuk Hubungan Lebih Sehat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Toxic adalah istilah yang menggambarkan perilaku negatif seseorang yang dapat merusak hubungan, lingkungan, atau bahkan kehidupan orang lain. Meskipun tidak termasuk gangguan mental, perilaku ini memiliki dampak signifikan pada kesehatan fisik dan mental individu yang terlibat. Toxic behavior sering muncul dalam berbagai hubungan, baik dengan pasangan, teman, keluarga, maupun rekan kerja.  

  

Pelaku toxic umumnya memanipulasi, egois, dan cenderung mengontrol kehidupan orang lain. Mereka sering fokus pada diri sendiri, jarang peduli pada kebutuhan atau keinginan orang lain, dan tidak memberikan dukungan saat dibutuhkan. Perilaku ini tidak hanya melelahkan secara emosional, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang penuh tekanan.  

  

Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang bersikap toxic. Perasaan rendah diri, trauma masa lalu, luka batin, hingga gangguan kepribadian seperti narsisme sering menjadi pemicu utama. Meski demikian, memiliki alasan tersebut tidak membenarkan perilaku toxic. Justru, penting untuk segera menyadarinya dan mengambil langkah perbaikan.  

*Cara Mengatasi Perilaku Toxic*

  

Jika kamu menyadari memiliki sifat toxic, berikut beberapa langkah untuk berubah:  

1. Introspeksi Diri: Evaluasi tindakan dan dampaknya pada orang lain. Akui kesalahan yang telah dilakukan.  

2. Kontrol Emosi: Pelajari cara mengelola emosi, seperti marah atau kecewa, agar tidak melukai orang lain.  

3. Hargai Orang Lain: Biasakan untuk mendengarkan, memberi perhatian, dan menghargai perasaan serta kebutuhan orang di sekitarmu.  

4. Cari Dukungan: Jika sulit mengatasi perilaku ini sendirian, mintalah bantuan dari ahli, seperti psikolog atau konselor.  

Menghilangkan perilaku toxic memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya dapat membawa hubungan yang lebih sehat dan lingkungan yang lebih positif.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

TNI AD Dukung Kelestarian Alam: Tanam 10.000 Pohon untuk Masa Depan

Duta Nusantara Merdeka | Oku Timur 

Dalam upaya menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., melalui Danpuslatpur Brigjen TNI Dany Racka, menegaskan dukungan penuh TNI AD untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Salah satu program unggulannya adalah penanaman pohon yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat.  

Sejak Oktober 2024, satuan Puslatpur telah menanam 600 pohon produktif di lahan sekitar pangkalan. Jenis pohon yang ditanam meliputi rambutan, kelapa, durian, mangga, sirsak, sukun, petai, jengkol, hingga gaharu. Program ini bertujuan untuk mencapai target 10.000 pohon hingga Maret 2025.  

Penanaman pohon ini juga melibatkan anak-anak dari TK dan PAUD Kartika Yayasan Persit serta sekolah-sekolah di sekitar lingkungan. Keterlibatan generasi muda ini bertujuan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga alam dan membangun kesadaran sejak dini.  

“Program ini adalah bagian dari implementasi visi Bapak Kasad, yaitu TNI AD Peduli Lingkungan Alam yang Produktif*. Selain itu, hasil pohon buah nantinya dapat bermanfaat bagi keluarga besar Puslatpur dan masyarakat sekitar,” kata Brigjen TNI Dany Racka kepada awak media, Jum'at (10/1/2025)

Setiap Jumat, prajurit TNI bersama keluarga besarnya melaksanakan gerakan tanam pohon yang bertema "Jumat Berkah Menanam Pohon untuk Indonesia Sehat". Jenis pohon produktif dipilih tidak hanya untuk menjaga lingkungan, tetapi juga menghasilkan buah sehat yang bernilai ekonomis.  

Brigjen TNI Dany Racka menyampaikan, “Penanaman ini adalah langkah nyata untuk menciptakan lingkungan hijau yang produktif, sekaligus menjadi sumber pangan sehat bagi masyarakat.”  

  

Program ini menjadi bukti nyata peran TNI AD dalam mendukung kelestarian alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain meningkatkan kesadaran lingkungan, program ini juga mendukung terwujudnya Indonesia yang sehat dan hijau.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More