Proyek Jalan Tol Rengat-Pekanbaru Diduga Gunakan Tanah Uruk Ilegal

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Proyek pembangunan jalan tol ruas Rengat-Pekanbaru diduga menggunakan tanah uruk ilegal. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Organisasi Sinergi Pemuda Riau (SPR), Randi Syaputra, dalam investigasi lapangannya.  

“Tim investigasi SPR menyaksikan langsung aktivitas penambangan tanah uruk ilegal. Kami mengikuti truk pengangkut tanah hingga ke lokasi penampungan di proyek jalan tol seksi lingkar Pekanbaru,” ungkap Randi, Selasa (7/1/2025).  

  

SPR telah mengumpulkan berbagai bukti, termasuk video dan foto aktivitas penambangan ilegal di Jl. Yos Sudarso, Km 8, Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai Barat, tepatnya di sekitar SPBU Muara Fajar. Sebelumnya, laporan dugaan ini telah disampaikan ke Polresta Pekanbaru pada 6 September 2024.  

Polresta Pekanbaru telah merespon dengan mengeluarkan SP2HP Laporan Nomor: B/2468/IX/RES.7.4/2024/Reskrim pada 26 September 2024, namun hingga kini aktivitas tersebut masih berlangsung.  

Menurut Suhermanto, SH, pemerhati tambang yang pernah terlibat diskusi dengan KPK RI, UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 dan 161 dengan tegas mengatur bahwa pelaku dan pemanfaat tambang ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.  

“Jika benar Vendor PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) memanfaatkan tanah uruk ilegal untuk proyek jalan tol, ini menjadi preseden buruk. Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh BUMN seharusnya menjadi contoh baik,” tegas Suhermanto.  

Suhermanto menegaskan pentingnya tindakan tegas dari aparat untuk menghentikan aktivitas ilegal ini demi menjaga lingkungan dan mencegah kebocoran pendapatan daerah.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Unit Intel Kodim 0302/Inhu Tangkap Pengedar Sabu di Kecamatan Lirik

Duta Nusantara Merdeka | Indragiri Hulu

Unit Intel Kodim 0302/Inhu berhasil menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, pada Senin malam (6/1/2025). Penangkapan ini dilakukan sebagai respon atas laporan masyarakat yang resah terhadap maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut.  

Tersangka, S alias J (29), ditangkap di rumahnya sekitar pukul 22.30 WIB. Dalam operasi tersebut, petugas menyita barang bukti berupa:  

- 15,92 gram sabu-sabu  

- Peralatan konsumsi  

- Dua unit handphone  

- Uang tunai hasil penjualan narkoba.  

Penangkapan ini disaksikan langsung oleh warga setempat, yang memberikan apresiasi atas tindakan cepat aparat keamanan.  

“Tindakan ini merupakan upaya kami untuk memberantas narkoba dan menjaga keamanan masyarakat,” ujar Letda Caj Tyson Manik, Dan Unit Intel Kodim 0302/Inhu. Ia menegaskan, Kodim 0302/Inhu berkomitmen penuh dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.  

Saat ini, tersangka dan barang bukti telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kodim 0302/Inhu mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan dugaan aktivitas narkoba agar wilayah ini terbebas dari ancaman narkoba.  

Langkah tegas ini menunjukkan keseriusan Kodim 0302/Inhu dalam memerangi peredaran narkoba yang merusak generasi muda. Dengan kerjasama antara aparat dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang aman dan kondusif.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Eva Pendakian Terakhir: Kisah Mistis Pendakian Gunung yang Sarat Pesan Lingkungan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Film terbaru "Eva Pendakian Terakhir" karya PH Citra Visual Sinema berkolaborasi dengan Titah Cita Kreasi, dijadwalkan tayang pada 16 Januari 2025. Disutradarai oleh Dedy Mercy dengan naskah yang digarap Baskoro Adi Wuryanto dan Imam Salimi, film ini menjanjikan pengalaman emosional yang mendalam.  

Bulan Sutena memerankan tokoh utama, Eva, seorang gadis yang mencoba pulih dari duka mendalam setelah kehilangan ibunya. Eva diajak sahabatnya, Pasha (diperankan oleh Kiesha Alvaro), untuk mendaki gunung di Sulawesi Selatan. Gunung tersebut terkenal dengan medan berat dan cerita mistis yang menyertainya.  

Kisah Mistis di Tengah Pendakian

 

Selama perjalanan, rombongan Eva menghadapi berbagai rintangan, termasuk pelanggaran pantangan yang memicu gangguan makhluk gaib. Axel Matthew Thomas, Ashira Zamita, dan Ilham Aji Santoso juga turut berperan sebagai rekan pendaki yang menghadapi peristiwa menyeramkan, termasuk kesurupan hingga hilangnya Eva secara misterius.  

Eksekutif produser Anwar A. Mattawape menegaskan bahwa film ini tak hanya sekadar hiburan, tetapi juga refleksi bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga alam.  

  

"Film ini terinspirasi dari kisah nyata pendaki Indonesia. Kami ingin menyampaikan pentingnya menghormati adat dan menjaga kelestarian alam," ujar Anwar, yang juga pendiri UKM Mapala 09 FT Unhas dalam keterangan tertulis, Senin (6/1/2025).

 

Pengambilan gambar dilakukan di Gunung Kidul, dengan kru harus menghadapi medan berat untuk membawa peralatan dan merekam hingga dini hari. Bulan Sutena mengaku mengalami kejadian mistis selama syuting, menambah kedalaman pengalaman pribadinya terhadap film ini.  

Niken Septikasari, produser eksekutif lainnya, menyatakan bahwa film ini juga menyampaikan pesan spiritual. “Kekuatan hati yang baik dan pertolongan Tuhan adalah kunci bertahan dalam situasi sulit,” ujarnya.  

"Eva Pendakian Terakhir" akan tayang mulai **16 Januari 2025**. Dengan alur cerita yang kuat, pemandangan memukau, dan pesan moral yang relevan, film ini wajib masuk daftar tontonan Anda.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan: Pemerintah Naikkan Harga Gabah dan Stabilkan Pasokan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin rapat koordinasi terbatas di Gedung Graha Mandiri Jakarta, Senin (6/1/2025). Fokus utama rapat adalah pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk tiga komoditas utama—gabah, beras, dan jagung—serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di bulan-bulan defisit.  

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa harga gabah kering panen (GKP) akan dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram mulai 15 Januari 2025. Langkah ini diharapkan memberikan keuntungan bagi petani dan meningkatkan produksi. Sementara itu, cadangan jagung sebanyak 750.000 ton akan disalurkan ke pasar dengan harga terjangkau, mendukung kebutuhan peternak dan industri pangan.  

Beberapa kebijakan strategis turut disampaikan, termasuk:  

1. Pemberlakuan larangan pembatasan (lartas) untuk komoditas gandum pakan.  

2. Penguatan data penerima SPHP, terutama peternak mandiri (layer dan broiler).  

3. Peninjauan ulang pengenaan PPN pada dedak atau bekatul, produk sampingan beras.  

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan.  

  

Rapat ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Wakil Direktur Utama Perum Bulog, dan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Jagung Indonesia (PEJAGINDO). Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan memperkuat stabilitas pasokan pangan dan menjaga harga tetap terkendali.  

  

Dengan kebijakan ini, pemerintah optimis dapat mengatasi fluktuasi harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta konsumen. Pasokan beras, jagung, dan kedelai diprioritaskan, terutama di musim panen dan masa defisit, guna memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

IMO-Indonesia Dukung Komitmen Pertamina Bangun Ketahanan Energi Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia terus memberikan dukungan kepada PT Pertamina dalam membangun ketahanan energi nasional.

"Sejak dulu kami mendukung Pertamina dalam mewujudkan ketahanan (resiliensi) energi nasional di tengah tantangan global," ungkap Ketua Umum IMO- Indonesia Yakub F. Ismail kepada media di Kebayoran, Jakarta, Selasa (7/1).

Yakub mengatakan dukungan itu bukan tanpa alasan. Pihaknya menilai Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) paling produktif dan menjanjikan bagi masa depan Indonesia.

"Dari berbagai pencapaian yang ada, harus diakui bahwa Pertamina adalah sedikit di antara BUMN yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan bangsa," ujar Yakub.

Bukti pencapaian itu, kata Yakub, dapat dilihat dari prestasi Pertamina belum lama ini yang sukses meraih apresiasi membanggakan dari CNBC Indonesia Awards 2024. 

Pertamina saat itu dinobatkan sebagai Best Company in Sustainability and Energy Resilience. Penghargaan tersebut diserahkan oleh CEO CNBC Indonesia, Wahyu Daniel Panjaitan, kepada VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, di The Westin Hotel, 11 Desember 2024.  

Jika dirunut satu per satu, ucap Yakub, tentu tidak tidak sedikit torehan prestasi yang telah disumbangkan Pertamina kepada bangsa ini.

Sebut saja komitmen Pertamina dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Indonesia. 

"Serta kado ulang tahun terbaik untuk Indonesia di mana Pertamina mampu tampil menjadi perusahaan penyandang peringkat satu dunia untuk kategori environmental, social, and governance (ESG) sub sektor minyak dan gas (migas) terintegrasi," terangnya.

Untuk itu, lanjut Yakub, tidak ada alasan untuk tidak mendukung perusahaan andalan negara ini untuk terus tumbuh, maju dan berkembang untuk mewujudkan visi ketahanan energi di masa mendatang.

"Kami segenap pengurus dan anggota IMO-Indonesia yang tersebar dari pusat hingga daerah https://imo-indonesia.com/peta-sebaran-imo/ menyatakan komitmen untuk terus mendukung langkah Pertamina untuk memainkan peran strategis tidak hanya di level nasional, tapi juga di kancah global," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Rahasia Penyanyi Sukses dari Ajang Pencarian Bakat: Teknik, Rasa, dan Attitude

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Ada banyak jalan untuk menjadi seorang penyanyi, salah satunya dengan mengikuti kompetisi bernyanyi.

Saat ini pun banyak stasiun televisi yang memiliki program pencarian bakat untuk menemukan talenta baru di dunia tarik suara.

Tak jarang, program pencarian bakat itu menjadi unggulan hingga ikon untuk stasiun televisi tersebut.

Untuk mendapatkan pemenangnya, biasanya melalui voting yang dilakukan oleh penonton ditambah dengan pendapat dari para juri yang berkompeten di bidangnya.

Dalam podcast PODHUB yang dipandu oleh Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano, Soimah dan Jirayut hadir sebagai bintang tamu.

Sama-sama pernah menjadi juri di ajang pencarian bakat, Deddy Corbuzier dan Soimah membahas tentang pemenang di acara tersebut tak mesti menjadi yang paling populer di antara yang lain.

Ada beberapa hal yang menurut Soimah menjadi kunci penyanyi jebolan pencarian bakat bisa bertahan dengan popularitasnya.

“Kalau di kompetisi, menurut saya pribadi, di kompetisi menyanyi salah satu yang dibutuhkan itu teknik nyanyi selain dinamika, improvisasi, dan lain-lain,” ucap Soimah

“Tapi di dalam praktiknya, ketika seratus persen menggunakan teknik, nggak sampai di hati karena nyanyinya nggak ada rasa, ya memang nggak bisa dirasain,” tambahnya.

Soimah menjelaskan kalau teknik bernyanyi selalu dipelajari di waktu mengikuti kompetisi.

Deddy Corbuzier juga membongkar fakta kalau tak jarang juri ikut andil dalam membangun konsep penampilan di atas panggung.

“Setelah kita lepas, kan harus balik ke pribadinya masing-masing, mau maju nggak, mau nebelin kreativitasnya nggak,” ujarnya lagi.

Soimah mengatakan kalau attitude seseorang juga memberi pengaruh pada kelangsungan kariernya.

Sebagai juri, Soimah juga memberikan masukan pada peserta untuk bisa menjadi lebih baik.

“Aku selalu berusaha kalau nasehatin itu dari hati, kalau sekiranya aku melihat ‘Oh anak ini kayaknya ngeyel, nggak bisa dikasih tau, nanti dia ku kasih tau tapi menerimanya ‘kayak apa sih?’ kan kita bisa menilai,” ungkapnya.

“Kita bisa merasa mana anak yang nerima nasihat, mana yang nggak. Sekiranya masih dibutuhkan ya kita kasih, nggak ya sudah, nggak apa-apa, bukan kewajibanku juga,” imbuhnya lagi.

Deddy Corbuzier dan Soimah juga berbagi pengalaman ketika menjadi juri di salah satu program pencarian bakat yang sama.

Keduanya mengatakan kalau usai acara, mereka ke belakang panggung untuk memberikan saran dan masukan pada peserta.

“Kita habis acara masih kayak ada beban kalau belum ke dalam dulu, belum ngobrol, belum ngasih tahu," ujar Soimah.

“Kalau sekarang kan habis syuting, udah kemana-mana, sudah sepi, dulu nggak gitu,” tambahnya.

Jirayut yang menjadi salah satu peserta dalam program Soimah saat menjadi juri juga mengatakan kalau ia sosok yang selalu mengontrolnya.

Penyanyi asal Thailand itu mengungkapkan kalau Soimah memberinya nasihat untuk tidak menjadi pribadi yang sombong.

“Kalau aku lihat dia lagi bagus, aku chat. Lagi jelek juga aku chat, jadi bukan pas jeleknya saja, bukan pas bagusnya juga,” kata Soimah.

“Pas bagus kita ingetin, pas jelek kita semangatin,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Malaysia Airlines dan Dianta Tour Travel Tandatanganin Kerja Sama Strategis untuk Jamaah Umroh Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Maskapai Malaysia Airlines, melalui PT Mudah Menuju Baitullah (MMB) sebagai wholesaler Indonesia, resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Dianta Tour Travel pada Senin, 6 Januari 2025. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlangsung di kantor PT MMB di Jalan Parit Indah, Pekanbaru.  

Langkah ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar perjalanan umroh dan mendukung ketersediaan tiket bagi calon jamaah haji dan umroh. Kolaborasi ini memungkinkan PT MMB menyediakan berbagai layanan dan produk yang dirancang untuk memudahkan perjalanan ibadah jamaah dari Indonesia, khususnya yang tergabung di PT Dianta Tour Travel.  

Direktur PT MMB PSA Malaysia Airlines, H. Kastomo, menyatakan bahwa maskapainya siap memberikan layanan terbaik bagi jamaah umroh Indonesia. “Kami hadir di empat sektor, yaitu Balikpapan (BPN), Makassar (UPG), Yogyakarta (YIA), dan Pekanbaru (PKU). Kerja sama dengan PT Dianta Tour Travel khusus untuk sektor Pekanbaru ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kelancaran perjalanan jamaah,” ujarnya.  

Lebih lanjut, Kastomo menegaskan komitmen Malaysia Airlines untuk menjaga ketepatan waktu keberangkatan dan kepulangan jamaah. “Kami menyadari bahwa perjalanan umroh adalah perjalanan spiritual, sehingga kenyamanan dan keamanan jamaah menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.  

Sementara itu, Komisaris PT Dianta Tour Travel, H. Rio Kasairy, menyambut positif kerja sama ini. “Melalui kolaborasi ini, kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jamaah umroh kami dari Juli hingga Desember 2025. Semoga kerja sama ini mempermudah jamaah untuk mencapai Baitullah,” tuturnya.  

Dengan sinergi ini, diharapkan kedua pihak mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman perjalanan ibadah, serta memperkokoh posisi Indonesia sebagai salah satu pasar umroh terbesar di dunia.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ragam Inovasi Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Sekolah dari Jakarta hingga Jayapura

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diterapkan di berbagai wilayah Indonesia pada hari ini, Senin, 6 Januari 2024.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menuturkan pemerintah RI akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Pelaksanaan (Program MBG) mulai 6 Januari 2025. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," tutur Budi usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 3 Januari 2025.

Menteri Koperasi itu juga menyebut 1.923 koperasi yang telah siap berpartisipasi dalam program MBG.

Beragam jenis koperasi juga akan terlibat, seperti koperasi telur dan sayur di lingkungan masyarakat.

Budi mengatakan masing-masing koperasi itu akan menyuplai bahan makanan yang diperlukan program makan bergizi gratis.

"Koperasi telur, koperasi sayur, beras, ikan, dan sebagainya," sebut Budi.

"Ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dukungan untuk program makan bergizi gratis," tanbahnya.

Budi mengungkap pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total Rp71 triliun anggaran untuk program MBG sepanjang tahun 2025.

"Ini baru berjalan, bagaimana mau putar transaksinya? Kita lihat realisasinya nanti," tegasnya.

Berkaca dari hal itu, berbagai pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan program MBG mempunyai gagasannya tersendiri terkhusus untuk anak-anak sekolah di Indonesia.

Seperti Pemda DKI Jakarta yang berkoordinasi secara intensif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyalurkan MBG, hingga Pemda Jayapura yang menyediakan menu khusus untuk anak sekolah. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Makan Gratis untuk 12 Ribu Siswa DKI Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko mengungkap 4 titik SPPG akan menyalurkan makan bergizi gratis untuk 12.054 siswa di seluruh jenjang pendidikan di Jakarta.

"Di awal Januari ini sementara ada 4 titik SPPG yang sudah siap, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah, dan SPPG Pulo Gebang Cakung," sebut Sarjoko kepada awak media di Jakarta, pada Senin, 6 Desember 2024.

Sarjoko menyoroti program MBG ini untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa di sekolah DKI Jakarta.

Kepala Disdik DKI Jakarta itu menegaskan pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan semua SPPG di wilayahnya.

"Kami berkoordinasi intensif dengan semua SPPG yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan pelaksanaan MBG di Jakarta berjalan lancar," tegas Sarjoko.

Sistem Cost Sharing di Palembang

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Disdik Palembang, Adrianus Amri menuturkan pihaknya telah menyiapkan mekanisme tertentu untuk program MBG bagi siswa di sekolah.

"Untuk pelaksanaannya Januari ini, untuk waktu tepatnya masih dalam pembahasan," tutur Amri kepada wartawan di Palembang, pada Jumat, 3 Januari 2025.

Amri menyoroti program MBG di Palembang menerapkan tiga pola kerja sama, yakni memanfaatkan jasa boga atau katering, kerja sama TNI/Polri, dan sinergi pemerintah bersama swasta.

Kepala Disdik Palembang itu menyebut konsep anggaran cost sharing atau praktik berbagi biaya.

"Konsep anggaran cost sharing dan berbagi wilayah, hal ini memang kewajiban daerah dan instruksi dari pusat," sebut Amri.

Amri juga mengungkap jika program MBG yang berlangsung mengalami kekurangan anggaran, maka Pemerintah Kota (Pemkot) akan menyiapkan anggaran dari Dana Tidak Terduga (DTT).

Pembagian makan bergizi di Palembang itu dilakukan setiap hari jam masuk sekolah, yakni Senin-Jumat untuk satu kali makan.

Amri menjelaskan, setiap sajian bernilai Rp10 ribu dan sudah sesuai takaran dengan menu lengkap dan seimbang.

"Sebenarnya Rp15 ribu per menu, Rp10 ribu ini untuk bahan makanan, dan Rp5 ribu untuk biaya lain-lain dalam upaya mendukung program makan bergizi gratis," jelasnya.

Disdikbud Kalsel: Semoga MBG Bisa Turunkan Angka Stunting 

Sekretaris Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadeli Rosyaidi pernah mengungkap pihaknya menjadikan Kota Banjarmasin sebagai percontohan pelaksanaan program makan bergizi gratis, pada Jumat, 27 Desember 2024.

Hadeli menuturkan program MBG tersebut melibatkan sejumlah siswa di Kota Banjarmasin.

"Program ini melibatkan sejumlah siswa yang memahami tentang takaran gizi makanan siang gratis," terangnya.

Sekretaris Disdikbud Kalsel itu juga menuturkan pihaknya merencanakan pelaksanakan program MBG bagi anak sekolah di 130 lokasi sepanjang tahun 2025.

Hadeli juga berharap MBG dapat membantu menurunkan angka stunting atau kondisi gagal tumbuh anak yang disebabkan kekurangan gizi.

"Semoga program ini dapat membantu menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan (di Kalsel)," harapnya.

Menu Ikan Kaleng di Jayapura

Menu makanan unik dapat dirasakan siswa di Papua, Pemkot Jayapura menyatakan kesiapannya untuk menyiapkan menu ikan kaleng yang diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura Matheys Sibi pernah menyebut ikan kaleng sebagai menu makan bergizi gratis.

Sibi juga mengklaim pihaknya telah bersiap dalam melaksanakan program MBG meskipun belum memiliki fasilitas yang memadai untuk pembuatan ikan kaleng.

"Kami siap meskipun di Kota Jayapura belum ada fasilitas pembuatan ikan kaleng, sehingga ini menjadi peluang bagi kami dalam mengembangkan potensi yang ada," terang Sibi kepada awak media di Jayapura, Papua, pada Jumat, 15 November 2024 lalu.

Sibi menuturkan Kota Jayapura memiliki potensi yang besar di bidang perikanan, sehingga dengan adanya program ikan kaleng dapat dikelola secara efisien di dapur MBG wilayah setempat.

"Kota Jayapura memiliki potensi laut yang melimpah, seperti komoditas unggulan yakni ikan tuna dan ikan tongkol," ungkap Sibi.

"Pada prinsipnya kami siap menerapkan program ini karena dengan potensi yang dimiliki Kota Jayapura harus bisa untuk menerapkan (Program MBG)," tandasnya. (Arianto)

Read More

SKKP Bangun 1.000 Dapur Sehat di Seluruh Indonesia: Dorong Program Makan Bergizi Gratis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Merespon program Pemerintah Pusat terkait Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, Satuan Kerja kesejahteraan Prajurit (SKKP) berkomitmen untuk membangun dan mengelola 1000 Dapur Sehat di seluruh Indonesia. Ini adalah bagian dari 5000 Dapur Sehat yang ditargetkan Pemerintah di tahun 2025. SKKP mengandeng beberapa pihak untuk mereaslisasikan rencana tersebut, yakni para investor, penyedia jaminan (collateral), koperasi, dan mitra pengusaha supplier bahan makanan.

Hal itu terungkap dalam acara Rapat Pimpinan SKKP bersama para stake holder yang berlangsung pada hari Minggu, 5 Januari 2025, bertempat di Restoran Kopi Aceh Kariim, Radio Dalam, Jakarta Selatan. Hadir dalam rapat tersebut Ketua Umum SKKP, Brigjen Pol (Purn) Hilman Thaib Mandagi; Pengurus SKKP, Brigjen TNI (Purn) Dr. Resmanto Widodo Putro; Pembina SKKP, Prof. Adji Hoesodo dan Anwar Sanusi; serta pengurus SKKP Daerah Jawa Barat, Andri Saputra.

Beberapa mitra kerja juga terlihat hadir, antara lain dari kalangan investor, Mr. Hendra Suhendra dan Ms. Tety Fatonah Hajufa Muhel Tasgar Thea; perbankan, BNI dan Bank Mandiri; konsultan, PT. Kayaindo; dan pengusaha di bidang produksi pangan sehat. Selain itu, juga hadir pejabat dari Badan Gizi Nasional (BGN), Ms. Rona dan Deni Kumentas, serta Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke yang juga merupakan pengurus pusat SKKP.

Setelah penjelasan secara singkat oleh Ketua Umum SKKP, acara dilanjutkan dengan penanda-tanganan komitmen kerja sama antara SKKP dengan investor dan lembaga penjaminan atau pemilik collateral disaksikan oleh para pengurus dan pihak perbankan yang hadir. Pihak SKKP diwakili oleh Hilman Thaib Mandagi, pihak investor diwakili oleh Mr. Hendra Suhendra dan Ms. Tety Fatonah Hajufa Muhel Tasgar Thea, serta pemilik collateral diwakili Mr. Anwar Sanusi.

Pada kesempatan itu juga disampaikan pemaparan program pembangunan dan pengelolaan Dapur Sehat oleh pihak Tim Konsultan SKKP. Dalam implementasinya nanti, fasilitas Dapur Sehat SKKP bakal terdiri atas bangunan, fasilitas masak dan penyajian makanan sehat bergizi, fasilitas pengolah sampah modern, dan SKKPMart. Setiap Dapur Sehat akan mempekerjakan tidak kurang dari 50 orang, yang terdiri antara lain juru masak, ahli gizi, pengawas, transportasi, dan pengamanan.

Ketua Umum SKKP menyampaikan bahwa investor yang digandeng dalam kerja sama ini telah siap untuk menyuntikkan dana sejumlah tidak kurang dari Rp. 5 trilyun yang akan digunakan untuk pengadaan bangunan dan fasilitas, serta biaya operasional Dapur Sehat. 

“Melalui pola kerja sama ini, kita akan membangun dan mengelola Dapur Sehat di ribuan titik di seluruh wilayah Indonesia secara serentak, secara bersamaan kita bangun dan kelola operasionalnya. Jadi tidak bangun satu per satu, tapi sekaligus 1000 titik, setelah itu 1000 titik lagi, dan seterusnya,” ungkap Hilman kepada media ini usai pertemuan.

Rencana tersebut, lanjutnya, akan segera dilaksanakan sesuai dengan arahan dari pihak BGN sebagai tim penanggung jawab Program Makan Bergizi Gratis secara nasional ini. 

“Dalam waktu dekat, kita akan langsung bergerak berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar rencana yang sudah matang ini segera direaliasikan. Besok (hari ini Senin, 6 Januari 2025 – red) program makan gratis untuk anak sekolah sudah mulai dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi kita juga harus bergerak cepat agar semua anak sekolah di Indonesia segera merasakan pelayanan makan bergizi gratis setiap hari,” jelas Hilman Thaib Mandagi menutup keterangannya.

Di tempat dan waktu yang sama, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana SKKP berkontribusi dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan Pemerintah Prabowo Subianto. 

“Saya berharap melalui program pembangunan dan pengelolaan Dapur Sehat SKKP di ribuan titik di seluruh Indonesia, akan membuka banyak peluang bagi masyarakat, termasuk wartawan dan pewarta warga, untuk mengupayakan berbagai produk pangan lokal yang dibutuhkan oleh dapur-dapur sehat di tempat masing-masing. Kita juga akan kerja sama dengan Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia (ASPAI) dalam program penanaman 2 juta pohon anggur, yang hasilnya nanti dapat di-supply ke Dapur Sehat SKKP itu,” terang tokoh pers nasional itu optimis. (Arianto)

Read More

Mengenal Gen Beta: Generasi Masa Depan yang Peduli Teknologi dan Lingkungan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Tahun 2025 menjadi awal kelahiran Generasi Beta, sekaligus mengganti generasi-generasi sebelumnya yakni Gen Alpha dan Gen Z.

Pada umumnya, istilah generasi merujuk pada pengelompokan orang yang lahir dari kurun waktu tertentu.

Seorang bayi yang dianggap sebagai Gen Beta, dapat diketahui ketika dirinya lahir sejak 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2039 mendatang.

Sebuah penamaan generasi yang telah dimulai pada 1901 silam, kala itu generasi pertama disebut sebagai Greatest Generation (1901-1927).

Gen Beta menjadi generasi ke-7, sebelumnya diisi oleh Gen Alpha (2013-2024) dan Gen Z (1997-2012).

Kelahiran generasi baru pada tahun 2025 ini juga diprediksi akan tumbuh dalam dunia yang digerakkan oleh teknologi. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Perkembangan AI hingga Dinamika Global

Dilansir dari Only My Health, Gen Beta akan mengulik lebih banyak mengetahui tentang kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai bidang.

Peneliti sosial, Mark McCrindle memprediksi Gen Beta akan mencapai 16 persen dari populasi global pada tahun 2035.

Gen Beta juga akan menghadapi tantangan unik seperti perubahan karakteristik pencarian identitas diri dengan dinamika global yang dipenuhi teknologi.

"Generasi anyar ini akan mencari jati diri mereka berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari lanskap teknologi yang terus berkembang," sebut Mark dalam artikel Only My Health yang tayang pada 31 Desember 2024 lalu.

Karakteristik Gen Beta

Dalam kesempatan yang sama, Mark juga menuturkan karakteristik Gen Beta yang diprediksi akan memperlihatkan keunikan tersendiri. 

Pertama, generasi baru ini akan mahir dalam teknologi sebab mereka tumbuh dengan perkembangan AI hingga membuat mereka sangat fasih dalam memanfaatkan perangkat digital.

Kedua, kesadaran sosial generasi ini akan lebih cenderung menuju ke perubahan iklim dan kesenjangan sosial.

Mark mengungkap hal menarik dari Gen Beta ini dengan memprediksi gaya hidup mereka yang cenderung berbau teknologi terbarukan.

"Mereka (Gen Beta) mungkin akan menyadari isu global seperti perubahan iklim dan kesenjangan sosial," terang Mark.

"Bukan tidak mungkin jika mereka juga akan banyak memilih gaya hidup yang berbau teknologi terbarukan dan berkelanjutan," lanjutnya.

Mewarisi Kesukaan Kuliner Orang Tuanya

Majalah Forbes, menyoroti hal menarik dari Gen Beta terkait dunia makanan.

"Ini bukan tentang memprediksi makanan favorit atau tradisi kuliner Beta, tapi mengenali unsur yang membentuk dunia makanan mereka," tulis Forbes dalam artikel yang tayang pada 2 Januari 2025.

Forbes juga menuturkan, Gen Beta akan terbentuk dari kebiasaan pilihan kuliner orang tua mereka yang paling tua lahir sebagai Gen Milenial (1981-1996).

Gen Beta diprediksi akan menciptakan gagasan baru dalam dunia kuliner dari pengamatan terhadap kesukaan orang tua mereka.

"Kondisi awal akan menciptakan hal-hal baru dalam dunia kuliner berdasarkan identitas makanan versi mereka sendiri," ungkap Forbes.

Berkaca dari hal itu, pada era teknologi masa kini terkhusus di media sosial (medsos) juga terdapat istilah-istilah viral yang muncul dari generasi sebelum Beta, yakni Gen Z dan Gan Alpha.

Istilah yang Pernah Viral di Era Gen Z dan Alpha

Kata-kata seperti demure dan brain rot adalah salah satu istilah yang viral pada era Gen Z. Sementara Gen Alpha, lebih suka menuturkan istilah berdasarkan viralitas di medsos seperti skibidi dan sigma. Berikut ini ulasan selengkapnya:

Gen Z

Pertama, adalah istilah 'demure' yang acapkali disebut Gen Z di medsos. Hal itu berarti tentang seseorang yang pendiam, pemalu, atau cenderung terkesan sopan terhadap orang lain.

Kemudian, Gen Z juga kerap 'Let Them Cook' yang merupakan ungkapan untuk memberikan perintah 'biarkan mereka melakukan tugasnya'.

Gen Z juga kerap menyebut istilah 'Brain Rot' yang merujuk pada dampak negatif konsumsi konten berkualitas rendah, terutama di medsos.

Gen Alpha

Generasi yang paling dekat dengan Gen Beta ini lebih cenderung menggunakan istilah populer yang ditemukan di medsos.

Contohnya, 'Skibidi' yang muncul dalam sebuah lagu berbahasa Arab dari serial YouTube Skibidi Toilet kreasi Alexey Gerasimov.

Mulanya, skibidi tidak memiliki arti spesifik, namun kata ini berkembang menjadi istilah gaul Gen Alpha yang berarti 'buruk atau keren tergantung konteksnya'.

Gen Alpha juga cenderung menyebut 'Sigma' dalam pergaulan. Mereka akan mengungkap istilah itu bagi sesuatu yang dinilai bagus, populer, dan dominan. (Arianto)

Read More

Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Begini Cara Daftar Mitra hingga Penerima Manfaat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah RI melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025 Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi mengatakan program MBG ini siap dimulai pada 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.

"Kita bersyukur tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," kata Hasan dalam siaran pers di Jakarta, pada Minggu, 5 Januari 2025.

Hasan menyoroti Program MBG ini dianggap sebagai tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya pemerintah berfokus untuk pemenuhan gizi berstandar nasional terkhusus untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil menyusui.

Selain memastikan kecukupan gizi setiap porsi MBG, terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan limbah di setiap Dapur MBG.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah di setiap dapur MBG," ungkap Hasan.

"Bahkan untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," tambahnya.

Pemerintah RI juga berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025 dan dapat melayani 20 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah di tingkat PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil dan menyusui.

Di sisi lain, BGN juga membuka kesempatan bagi pihak yang ingin menjadi mitra dalam program MBG. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Syarat Jadi Mitra MBG

Dalam kesempatan berbeda, Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut sejumlah syarat yang perlu dipenuhi lembaga atau individu yang ingin bekerja sama dalam program MBG.

Pertama, calon mitra program MBG yang dijalankan BGN perlu memiliki status legal yang jelas.

"Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya," sebut Dadan dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024 lalu.

Kedua, calon mitra program yang diusung Prabowo itu dapat berkontribusi secara konsisten, seperti terkait pendanaan hingga fasilitas.

Kemudian, pihak yang mendaftar juga harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

Terakhir, Dadan menegaskan calon mitra MBG juga perlu memberikan informasi detail terkait lokasi dan penerima manfaat.

"Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial," tegasnya.

Daftar ke Situs Resmi BGN

Dalam kesempatan yang sama, Dadan menuturkan calon mitra yang ingin mendaftar dapat melalui situs web resmi BGN: mitra.bgn.go.id.

"Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami (BGN)," tutur Dadan.

Kepala BGN itu juga menjelaskan informasi yang dibutuhkan calon mitra program makan gratis akan tersedia pada situs resmi tersebut.

"Di sana (situs resmi MBG), semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran," jelas Dadan.

Dadan juga membeberkan MBG terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, dan komunitas lokal.

"BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia," bebernya.

Cara Isi Data Diri hingga Proses Verifikasi

Pemerintah RI tengah berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian lokal lewat bahan pangan dalam negeri.

Bagi yang berminat menjadi mitra dalam program makan gratis, pendaftaran di situs resmi BGN tidak dipungut biaya apapun.

Calon mitra MBG perlu berhati-hati terhadap tindakan penipuan yang mengatasnamakan program tersebut.

Pendaftaran sebagai mitra MBG dilakukan melalui situs mitra.bgn.go.id, kemudian login dengan email dan kata sandi. Peserta akan diarahkan untuk membuat akun baru dan melengkapi formulir pendaftaran. 

Kemudian, Calon mitra MBG perlu mengisi data diri dengan memasukkan informasi seperti nama, email, nomor telepon, jenis usaha, hingga kata sandi.

Selanjutnya, peserta juga perlu melampirkan dokumen administratif yang diminta, yakni KTP, NPWP, dan NIB. Sebelum klik 'Daftar' pastikan dokumen tersebut sudah lengkap.

Jika sudah melakukan proses pendaftaran, BGN akan memverifikasi data serta menyeleksi kemampuan penyediaan makanan bergizi dari calon mitra MBG. (Arianto)

Read More

Diduga Sindikat Penggelapan, Penembakan Pemilik Rental Mobil di Rest Area

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Belum lama ini, terjadi kasus penembakan kepada pemilik rental mobil. Kasus penembakan tersebut terjadi pada Kamis, 2 Januari 2025.

Hingga saat berita ini ditulis, polisi terus melakukan penyidikan atas kasus penembakan yang memakan korban meninggal dunia.

Disinyalir, pelaku berasal dari sindikat penggelapan mobil yang memang mulai marak di Indonesia.

Kasus Penggelapan Mobil di Indonesia

Kasus penggelapan rental mobil di Indonesia telah menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. 

Modus operandi yang digunakan para pelaku seringkali sangat beragam, mulai dari menyewa mobil untuk tujuan pribadi hingga membawa kabur kendaraan untuk dijual atau digunakan dalam aktivitas ilegal. 

Beberapa kasus penggelapan rental mobil bahkan menimbulkan kerugian besar bagi pemilik usaha rental dan meresahkan masyarakat. 

Berikut ini adalah tiga contoh kasus penggelapan rental mobil yang terjadi di Indonesia.

1. Kasus Penggelapan Mobil Rental di Jakarta oleh Penyewa Palsu (2022)

Pada tahun 2022, sebuah kasus penggelapan mobil rental terjadi di Jakarta, melibatkan seorang pria yang menyewa mobil dengan identitas palsu. 

Pelaku menyewa sebuah mobil mewah dengan alasan untuk digunakan dalam acara keluarga. 

Namun, setelah mobil diserahkan, pelaku tidak kunjung mengembalikan kendaraan tersebut sesuai waktu yang disepakati. 

Ketika pihak rental mencoba menghubungi pelaku, nomor telepon yang digunakan ternyata sudah tidak aktif, dan alamat yang diberikan pun tidak dapat dilacak.

Setelah penyelidikan, diketahui bahwa pelaku menggunakan dokumen palsu untuk menyewa mobil tersebut, dan mobil yang digelapkan dibawa kabur ke luar kota. 

Pihak kepolisian akhirnya menemukan mobil tersebut setelah beberapa hari melakukan pencarian, namun pelaku berhasil melarikan diri. 

Kasus ini mengungkap celah dalam sistem verifikasi identitas penyewa, yang kemudian mendorong banyak perusahaan rental mobil untuk meningkatkan prosedur verifikasi, seperti menggunakan e-KTP dan verifikasi melalui aplikasi pengawasan berbasis GPS.

2. Kasus Penggelapan Rental Mobil oleh Supir Rental di Bandung (2023)

Pada tahun 2023, sebuah kasus penggelapan rental mobil melibatkan seorang supir rental di Bandung. 

Pelaku bekerja sebagai sopir untuk sebuah perusahaan rental mobil dan menyewa mobil dengan alasan untuk digunakan untuk pekerjaan. 

Namun, alih-alih menggunakannya untuk tujuan yang sah, pelaku justru membawa kabur mobil tersebut. 

Pada awalnya, pihak rental tidak curiga karena pelaku selalu mengembalikan mobil tepat waktu.

Namun, saat mobil yang disewa oleh pelaku tidak kunjung kembali, pihak rental mulai mencurigai dan melakukan pelacakan melalui GPS yang terpasang di kendaraan tersebut.

Mobil tersebut ditemukan berada di luar kota, sementara pelaku sudah tidak dapat dihubungi. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku, yang ternyata memiliki niat untuk menjual mobil tersebut secara ilegal. 

Kasus ini menunjukkan bagaimana orang dalam atau pekerja yang dipercaya bisa menjadi pelaku penggelapan, dan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap karyawan rental mobil.

3. Kasus Penggelapan Mobil Rental oleh Kelompok Penjahat di Surabaya (2024)

Pada awal tahun 2024, sebuah kelompok penjahat di Surabaya melakukan penggelapan rental mobil dengan cara yang lebih terorganisir. 

Kelompok ini menyewa mobil-mobil dari beberapa tempat rental mobil dengan menggunakan identitas palsu dan menyewa dalam jumlah besar. 

Mobil-mobil tersebut kemudian dibawa ke lokasi-lokasi terpencil dan dijual kepada pihak ketiga yang terlibat dalam perdagangan mobil ilegal.

Dalam kasus ini, pemilik rental mobil yang merasa curiga melaporkan ke pihak kepolisian setelah menemukan bahwa pelaku menyewa beberapa mobil dalam waktu bersamaan. 

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan jejak-jejak yang mengarah kepada kelompok penjahat ini. 

Mereka mengungkap bahwa kelompok tersebut memiliki jaringan luas dalam menjual mobil yang digelapkan. 

Setelah penggerebekan, polisi berhasil menyita beberapa mobil hasil penggelapan dan menangkap sebagian pelaku. 

Namun, beberapa anggota kelompok tersebut masih buron.

Kasus ini membuka mata banyak pelaku usaha rental mobil akan pentingnya kewaspadaan terhadap modus penggelapan yang melibatkan lebih dari satu individu dan dapat melibatkan jaringan ilegal.

Pemasangan alat pelacak GPS pada setiap kendaraan rental menjadi salah satu langkah yang diambil untuk mencegah kejadian serupa.

Dampak Penggelapan Rental Mobil

Kasus penggelapan rental mobil ini tidak hanya merugikan pemilik usaha rental, tetapi juga berdampak pada sistem perekonomian secara keseluruhan. 

Selain kerugian finansial yang besar, pemilik rental seringkali menghadapi kerugian reputasi, terutama jika kendaraan yang digelapkan memiliki nilai jual tinggi. 

Kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan rental mobil juga dapat berkurang jika kasus semacam ini tidak ditangani dengan baik. 

Oleh karena itu, banyak perusahaan rental mobil kini mulai meningkatkan sistem verifikasi penyewa dan memperketat prosedur penyewaan kendaraan untuk mengurangi risiko penggelapan. (Arianto)

Read More

Waspada! Virus HMPV Marak di China

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wabah virus Human Metapneumovirus (HMPV) yang sedang merebak di China belakangan ini telah menarik perhatian global. 

Virus ini menyebar dengan sangat cepat, menyebabkan lonjakan kasus yang signifikan di wilayah China bagian utara. HMPV dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala mirip flu, seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas.

Meskipun virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, individu dengan sistem kekebalan tubuh lemah, anak-anak, dan lansia berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi serius seperti bronkitis atau pneumonia.

Meski situasi wabah HMPV masih menjadi perhatian di sejumlah negara, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. 

Juru Bicara Kemenkes, drg. Widyawati, MKM, mengimbau masyarakat untuk tidak panik, namun tetap waspada. 

“Kami mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini penting untuk memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah penularan berbagai virus yang berpotensi mengancam kesehatan,” ungkap Widyawati.

Pemerintah Indonesia pun terus memantau perkembangan wabah ini di China dan negara-negara lainnya, dengan mengambil langkah antisipasi melalui pengawasan di pintu-pintu masuk negara. 

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah-langkah preventif yang efektif," tambah Widyawati. 

Pengawasan yang lebih ketat dilakukan terutama terhadap pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala seperti Influenza Like Illness (ILI). 

Langkah-langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran HMPV ke Indonesia.

Apa Itu Virus HMPV?

Virus HMPV belum memiliki vaksin atau pengobatan khusus, namun perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat dapat membantu meringankan gejala.

Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur, dan menggunakan masker di tempat umum.

Ini akan membantu mengurangi risiko tertular virus dan penyakit menular lainnya.

Akankah Seperti Covid-19?

Meskipun wabah Human Metapneumovirus (HMPV) saat ini menjadi perhatian di beberapa negara, kemungkinan besar virus ini tidak akan menjadi marak seperti saat pandemi COVID-19.

Beberapa faktor membedakan kedua virus ini, terutama dalam hal tingkat penularan dan dampak kesehatan global.

HMPV memang bisa menyebabkan gejala infeksi saluran pernapasan seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas, yang mirip dengan flu biasa. 

Namun, HMPV umumnya tidak seagresif COVID-19 dalam hal penyebaran yang cepat dan dampaknya terhadap populasi global. COVID-19, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih tinggi dan menyebabkan komplikasi yang lebih serius pada banyak orang, termasuk kematian dalam jumlah besar.

Sementara itu, HMPV lebih berisiko bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, tetapi virus ini jarang menyebabkan masalah serius pada orang dewasa sehat. 

Selain itu, meskipun HMPV dapat menular, ia tidak menunjukkan pola penyebaran yang secepat COVID-19. 

Di Indonesia, hingga saat ini belum ada laporan kasus HMPV, dan pemerintah terus memantau situasi dengan kewaspadaan.

Salah satu alasan mengapa HMPV mungkin tidak akan marak seperti COVID-19 adalah karena belum ada bukti bahwa virus ini dapat menyebar dengan cepat di seluruh dunia atau menyebabkan pandemi. 

Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah preventif, seperti pengawasan ketat di pintu-pintu masuk negara dan memantau perkembangan di negara lain untuk mencegah penyebaran virus ini.

Namun, meskipun kemungkinan besar tidak akan menjadi sebesar pandemi COVID-19, kewaspadaan terhadap HMPV tetap penting. 

Masyarakat disarankan untuk menjaga kebersihan, menjaga daya tahan tubuh, dan segera mencari pengobatan jika mengalami gejala terkait infeksi saluran pernapasan. 

Sebagai tambahan, pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk mengikuti langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan untuk mencegah penyebaran virus. (Arianto)

Read More

Opsen pajak Kendaraan Berlaku Hari Ini, Berapa Biaya yang Dibebankan?

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah berencana mengubah tampilan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mulai awal tahun 2025. 

Rencana ini didasari oleh pengenalan dua pajak tambahan yang harus dibayarkan masyarakat, yaitu opsen pajak. 

Opsen pajak ini berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Perubahan tersebut diprakarsai oleh pemerintah daerah, sehingga akan ada penambahan dua kolom baru pada tampilan STNK, yaitu kolom untuk jumlah pajak yang harus dibayarkan, yakni opsen PKB dan opsen BBNKB.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perubahan ini akan mencakup penambahan tabel baru pada bagian belakang Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP). 

Sebelumnya, komponen yang tercantum dalam SKKP meliputi: BBNKB, PKB, SWDKLLJJ, Biaya Administrasi STNK, dan Biaya Administrasi TNKB.

Setelah ada opsen pajak, komponen tersebut akan diperbarui menjadi: BBNKB, Opsen BBNKB, PKB, Opsen PKB, SWDKLLJJ, Biaya Administrasi STNK, dan Biaya Administrasi TNKB.

Dengan adanya opsen pajak, tampilan STNK tidak hanya berubah, tetapi juga menambah beban baru bagi masyarakat karena harus membayar pajak tambahan. 

Opsen BBNKB dan opsen PKB ini harus dibayarkan bersamaan dengan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

Pembayaran akan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. 

Bank yang bersangkutan akan membagi pembayaran ke rekening yang sesuai, yaitu pembayaran PKB dan/atau BBNKB yang akan disetorkan ke RKUD provinsi, sementara Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB yang termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan dikirimkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Pengenalan opsen pajak ini mulai berlaku serempak pada 5 Januari 2025. 

Tarif opsen pajak sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Pasal 83. 

Dalam pasal tersebut, tarif opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen dari besaran pajak terutang. Besaran opsen ini bersifat tetap, dan perhitungannya dilakukan dengan mengalikan tarif 66 persen dengan besaran pajak yang terutang untuk PKB maupun BBNKB.

Terkait penerapan opsen ini, tarif maksimal pada pajak induk akan diturunkan. 

Menurut Undang-Undang yang sama, tarif PKB untuk kendaraan pertama akan dibatasi maksimal 1,2 persen, sementara untuk pajak progresif maksimal 6 persen. 

Sementara itu, tarif BBNKB ditetapkan dengan batas maksimal 12 persen.

Biaya Tambahan 2 Kolom Baru di STNK

Perubahan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang akan ditambahkan dalam kolom baru di STNK membuat masyarakat harus melakukan pembayaran pajak tambahan yang harus dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Meski bertujuan untuk meningkatkan sistem pendapatan daerah, perubahan ini akan menambah beban finansial bagi masyarakat karena pengenalan pajak tambahan yang bersifat tetap sebesar 66 persen dari pajak terutang.

Pembayaran pajak opsen akan dialihkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Rekening Kas Umum Negara (RKUN), tergantung pada jenis pembayaran.

Pengenalan tarif opsen pajak ini akan berlaku pada 5 Januari 2025, dengan batasan tarif pajak yang lebih rendah untuk kendaraan pertama dan pajak progresif yang lebih tinggi. 

Sementara itu, tarif BBNKB tetap diatur maksimal 12 persen. 

Meskipun perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan memahami perubahan yang terjadi serta beban tambahan yang akan dikenakan. (Arianto)

Read More

Dianta Tour Travel Gelar Pelatihan Tour Leader Batch 3 untuk Tingkatkan Profesionalisme

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

PT. Dianta Tour Travel (DNT) sukses menggelar pelatihan Tour Leader Batch 3 di Hotel Prime Park, Kota Pekanbaru, pada Sabtu (4/1). Pelatihan yang berlangsung satu hari penuh ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Riau, Batam, dan Sumatra Barat.  

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Plt TU Kanwil Kemenag Riau, Dr. H. Rahmat Suhadi, M.Pd, Kepala Malaysia Airlines Indonesia, serta para ustaz dan ustazah.  

Komisaris PT. Dianta Tour Travel, Rio Red, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan pelayanan terbaik yang adaptif dan profesional.  

“Pelatihan ini adalah langkah nyata untuk mencetak Leader Tour Travel yang kompeten. Harapan kami, para peserta mampu menjadi pemimpin perjalanan wisata yang handal, memberikan pengalaman tak terlupakan bagi peserta umroh, serta menjaga standar kepuasan pelanggan,” ujarnya.  

Rio juga menekankan pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan standar nasional. “Kami ingin membangun SDM yang tidak hanya berkualitas tetapi juga profesional dan siap menghadapi dunia kerja,” tambahnya.  

Sementara itu, Direktur Utama PT. Dianta Tour Travel, Dian, turut mengungkapkan harapannya. “Kami berharap pelatihan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan para leader. Dengan pelatihan ini, mereka diharapkan lebih siap dan agresif dalam menghadapi tantangan,” tuturnya.  

Selain membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan teknis, pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan peserta dalam memandu perjalanan wisata.  

PT. Dianta Tour Travel terus berupaya memastikan pelayanan sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan. "Langkah ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan," ucapnya.  

Dengan pelatihan ini, para Tour Leader diharapkan mampu meningkatkan standar profesionalisme mereka, membawa nama baik PT. Dianta Tour Travel sebagai penyedia layanan perjalanan umroh dan wisata terpercaya di Indonesia.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Edukasi Publik, 12 Catatan IMO-Indonesia Bakal Jadi Diskursus Per Triwulan

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia baru saja merilis sebuah lensa pembacaan yang perdana pada kamis, (2/1) kemarin dengan judul "Domino Effect Imbas PPN 12 Persen, Siapa Dirugikan?" sebagai wadah edukasi dan diseminasi informasi serta opini publik untuk memberikan alternatif pembacaan terkait peristiwa penting yang terjadi di Indonesia.

Hasil pembacaan terhadap dinamika dan persitiwa sosial politik yang dipublish setiap minggu tersebut, rencananya bakal menjadi diskursus per tiga bulan (triwulan) dengan TagLine "Twelve Notes".

"Jadi, IMO-Indonesia di tahun 2025 ini akan memberikan catatan setiap minggunya, kemudian dijadikan diskursus setiap triwulan dari 12 catatan tersebut untuk mengedukasi publik," ujar Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail di bilangan Bandung Jawa Barat, Sabtu (4/1).

Yakub menjelaskan, giat tersebut tentunya jadi hajat organisasi yang akan dikemas apik oleh pengurus DPP dan DPW secara nasional dengan melibatkan seluruh anggota yang digelar secara hybrid.

"Kegiatan ini dikemas sedemikian rupa dengan mempertimbangkan beragam konteks dan kegentingan isu, sehingga outcome yang diperoleh diharapkan mampu memberikan kontibusi besar terhadap perbaikan sosial politik dan ekonomi," terang Yakub.

Ia berharap melalui langkah tersebut, IMO-Indonesia bisa memberikan kontribusi lebih dalam membangun dan mencerdaskan bangsa dalam perwujudan visi Indonesia yang cerdas, makmur, adil dan sejahtera. (Arianto)

Read More

Optimisme Ekonomi 2025: Pemerintah Dorong Pasar Modal dan UMKM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan optimisme pemerintah terhadap perekonomian Indonesia pada acara Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, di Jakarta, Kamis (2/1).

Dalam pidatonya, Menkeu menyoroti capaian APBN 2024 yang berhasil mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global.

“Penerimaan negara di semester dua mulai pulih setelah tekanan besar di awal tahun, dan belanja pemerintah mampu memitigasi dampak ekonomi, terutama melalui dukungan untuk pemilu, pembangunan IKN, dan penanganan El Nino,” jelasnya. 

Selain itu, Menkeu juga mengatakan bahwa defisit APBN juga berhasil ditekan di bawah proyeksi awal. Hal ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat.

Menkeu menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga, termasuk Bank Indonesia, OJK, dan LPS, untuk menjaga stabilitas ekonomi. 

Dalam kesempatan itu, Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah memantau langsung penutupan APBN 2024 beberapa hari lalu, yang menegaskan komitmen terhadap transparansi keuangan negara.

Pemerintah mendukung pengembangan pasar modal dengan menyempurnakan regulasi sektor keuangan, implementasi pajak karbon, dan pemberian insentif untuk sektor properti, otomotif, serta UMKM. 

“Kami juga memberikan stimulus seperti diskon listrik 50 persen untuk pelanggan kecil dan pembebasan pajak UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun,” ungkap Menkeu.

Menkeu mengajak seluruh pihak menjaga semangat positif di awal tahun. Menurutnya, Indonesia adalah negara kaya. Dengan sinergi dan tekad bersama, bangsa Indonesia akan mampu mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat. (Arianto).

Read More

3 Bulan Dibentuk, Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi Berhasil Selamatkan Kerugian Negara Rp 6,7 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sejak dibentuk pada bulan Oktober 2024, Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Peningkatan Devisa Negara, telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang sebesar Rp 6,7 triliun. 

Selain itu, Desk yang dipimpin oleh Jaksa Agung ini telah menetapkan sejumlah tersangka baik perorangan maupun korporasi.

“Dalam kurun waktu setelah dibentuknya desk yang kurang dari 3 bulan, desk telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang Rp 6,7 triliun. 

Sebenarnya akan ditampilkan barang bukti uangnya, tapi karena setelah diukur ruangannya tidak cukup maka barang bukti tersebut ada di virtual account BRI,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan saat konferensi pers usai memimpin Rapat Tingkat Menteri terkait Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Menko melanjutkan, ada beberapa tersangka baik perorangan maupun korporasi. 

Pertama terkait dengan tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah dengan kerugian negara, perusakan lingkungan, dan sebagainya, berjumlah Rp 271 triliun. Kemudian juga ada tersangka baru terkait korporasi terkait tata niaga kelapa sawit dengan jumlah kerugian negara sekitar Rp 73 triliun.

“Jadi kalau ditotal hasil penanganan yang dilakukan Jaksa Agung dan jajaran, sejak desk dibentuk, yang akan disampaikan secara detil dengan jumlah total kerugian negara kurang Rp 346 triliun negara. Ini yang bisa diselamatkan,” kata Menko Polkam.

Mantan Kepala BIN ini mengatakan, rapat koordinasi juga membahas strategi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meminimalkan kebocoran anggaran, dan strategi meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. 

Menko menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto secara khusus memberikan arahan kepada Desk untuk memastikan penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana kprupsi, harus betul-betul dijalankan dengan tegas dan tanpa ragu-ragu.

Oleh karenanya pemerintah sepakat bahwa penegakan hukum selain dapat memberikan efek jera, tetapi juga memberikan solusi berupa perbaikan terhadap regulasi dan pencegahan yang dapat meminimalisir peluang-peluang terjadinya korupsi, sehingga akan semakin memperkuat institusi pemerintah yang akan menjadi agent of development atau agen utama pembangunan di negara ini.

“Intinya bahwa semua langkah dan strategi yang dijalankan harus bergerak seimbang antara upaya penegakan, penindakan dan perbaikan regulasi dan tata kelola,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.

Pada rapat koordinasi ini, Desk menyepakati beberapa langkah yang harus diiptimalkan. 

Diantaranya yaitu penggunaan teknologi digital seperti e katalog atau e government di seluruh pemerintahan daerah untuk mengurangi resiko-resiko atau peluang-peluang terjadinya korupsi.

Kedua, fokus utama di dalam bidang-bidang korupsi maupun pengembalian devisa negara adalah pada pengembalian aset hasil korupsi, khususnya yang berada di luar negri agar dana tersebut bisa kembali di negara dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, desk akan terus memperkuat bekerja sama internasional untuk langkah-langkah di dalam pengembalian aset-aset koruptor yang ada di luar negeri.

“Kami dari desk memohon dukungan dari media dan seluruh masyarakat untuk terus kita bersama mendukung upaya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan kprupsi, termasuk di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, semakin transparan sebagaimana misi presiden,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.

Sementara itu, Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa pembentukan kedua desk ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.

“Meski desk koordinasi yang dipercayakan kepada Kejaksaan baru terbentuk pada tanggal 4 November 2024 yang lalu, namun desk koordinasi tersebut telah menunjukkan kinerja yang sangat membanggakan,” ungkap Jaksa Agung.

Sebagai gambaran, dalam rangka meningkatkan tata kelola bisnis di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan RI telah mengambil langkah-langkah strategis dengan memberikan pendampingan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga negara yang terlibat dalam kasus korupsi, guna mencegah terjadinya atau terulangnya tindak pidana tersebut.

Sedangkan, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI telah berperan aktif sebagai anggota tim Satuan Tugas Sawit yang bertugas melakukan perbaikan tata kelola industri kelapa sawit. 

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari penertiban, inventarisasi data, hingga penyusunan kebijakan satu peta tematik perkebunan kelapa sawit sebagai bentuk dukungan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Selain itu, Kejaksaan juga berperan secara aktif sebagai Ketua Pelaksana Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara yang di bawah koordinasi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Sejak Oktober hingga Desember 2024, Kejaksaan RI melalui Bidang Intelijen telah berhasil mengamankan 89 proyek pembangunan prioritas nasional, 28 proyek IKN, dan 1.120 proyek prioritas daerah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Jaksa Agung juga menyampaikan keprihatinannya atas Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan di angka 34 pada tahun 2024, dengan peringkat yang merosot dari posisi 110 ke 115 dunia. Hal ini mencerminkan perlunya langkah pencegahan korupsi yang lebih efektif dan terkoordinasi.

“Korupsi adalah musuh kita bersama, dan inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jaksa Agung. (Arianto)

Read More

Kemendagri Dorong Pemda Segera Percepat Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Katalog Elektronik V6

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah daerah (Pemda) segera mempercepat pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui Katalog Elektronik Versi 6 (V6). Upaya ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta produk mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pesan ini disampaikan Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Ditjen Bina Keuda Sumule Tumbo mewakili Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Horas Maurits Panjaitan dalam acara Coffee Morning bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kegiatan ini berlangsung di Roestam Sjarief Lantai 2 Gedung LKPP, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Sumule menyampaikan, Katalog Elektronik V6 telah dirancang agar terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). “Tidak hanya terintegrasi dengan SIPD RI, Katalog Elektronik V6 juga dilengkapi dengan fitur e-Audit. Fitur ini diciptakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan dan monitoring secara real-time, sekaligus mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Sumule.

Karena itu, dia meminta Pemda segera mengambil langkah konkret dalam mengoptimalkan proses PBJ melalui Katalog Elektronik V6. Upaya ini penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan pelaksanaan PBJ melalui Katalog Elektronik V6 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumule mengatakan, langkah konkret yang dapat dilakukan Pemda yaitu menetapkan dan mendaftarkan akun pejabat pengelola Katalog Elektronik Versi 6. Hal ini mencakup untuk Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan (PP), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan/atau Kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran (BP), dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kedua, melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 yang diakses pada laman katalog.inaproc.id, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, dalam hal terdapat permasalahan teknis pada Katalog Elektronik, pemerintah daerah dapat menyampaikan laporan melalui kanal Pusat Bantuan Katalog Elektronik Versi 6 pada bantuan.inaproc.id,” tegas Sumule.

Lebih lanjut, Sumule menjelaskan mengenai proses transaksi pembayaran atas belanja PBJ melalui Katalog Elektronik V6. Pemda dapat melakukan pembayaran tagihan atas surat pesanan barang/jasa melalui pembayaran Langsung (LS). Ini dilakukan dengan mekanisme ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra Payment Gateway yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pembayaran dapat dilakukan melalui Uang Persediaan (UP) yang dilakukan dengan mekanisme transfer dari rekening BP/BPP ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola, dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra Payment Gateway. “Berikutnya, menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola, dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra Payment Gateway yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Sumule. 

Disisi lain, Sumule juga mengimbau BUD dan BP/BPP masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar berkoordinasi dengan masing-masing Bank Penampung Rekening Kas Umum Daerah. Koordinasi ini untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi PBJ melalui Katalog Elektronik V6.

“Dalam hal penerapan Katalog Elektronik Versi 6 terkendala karena keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan regulasi, maka pemerintah daerah dapat menyesuaikan kesiapannya paling lambat tanggal 20 Maret 2025,” tandas Sumule. (Arianto)

Read More

Partai Buruh Apresiasi Putusan MK Hapus Presidential Threshold, Siap Usung Capres Sendiri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komite Eksekutif (Exco) Partai Buruh menggelar konferensi pers untuk menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan *Presidential Threshold*. Putusan ini dianggap sebagai langkah bersejarah yang membuka jalan bagi demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia.  

Sekretaris Partai Buruh, Ferri Nuzarli, menyatakan apresiasi tinggi atas putusan tersebut. "Penghapusan *Presidential Threshold* adalah tonggak penting untuk memperbaiki sistem politik kita. Partai Buruh siap mencalonkan presiden atau wakil presiden di Pemilu 2029," tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jum'at (03/01/2025). 

  

Sebelumnya, partai politik atau koalisi diwajibkan memperoleh 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mencalonkan presiden. Dengan dihapusnya aturan ini, semua partai yang lolos verifikasi kini memiliki hak setara dalam mencalonkan pasangan capres-cawapres.  

Lebih lanjut, Ferri Nuzarli memastikan Partai Buruh akan mengusung pasangan capres dan cawapres dari internal partai. "Nama-nama akan dibahas dalam Rakernas Partai Buruh pada Februari 2025," katanya.  

Sementara itu, Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin, menegaskan bahwa Partai Buruh telah lama memperjuangkan isu ini. "Kami sudah dua kali mengajukan uji materi ke MK terkait ambang batas ini, dan akhirnya usaha tersebut membuahkan hasil," ungkapnya.  

Partai Buruh juga berencana menggugat ambang batas perolehan suara untuk masuk DPR (parliamentary threshold). "Setelah ini, kami akan mengajukan uji materi untuk menghapus parliamentary threshold. Jika tidak dihapus, setidaknya aturan tersebut harus diatur ulang agar partai kecil bisa mendapatkan representasi," tambah Said.  

Partai Buruh juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi pemohon gugatan ke MK. "Kami akan mengundang mereka ke kantor Partai Buruh untuk memberikan apresiasi atas perjuangan mereka," ujar Said.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More