Libur Nataru, Harga Tiket Pesawat Turun 10 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri BUMN, Erick Thohir siap memberikan dukungan atas visi Presiden Prabowo Subianto untuk melayani masyarakat dan memberikan kemudahan bagi rakyat yang ingin bepergian selama periode liburan akhir tahun.

Hal itu diungkapkan Erick setelah Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas peran Kementerian BUMN yang mampu berkordinasi dengan Kementerian Perhubungan atas kebijakan yang berhasil menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025.

Erick Thohir menegaskan, penurunan harga tiket pesawat ini merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, serta dukungan penuh dari Presiden Prabowo. 

"Kami sangat mengapresiasi arahan dan dukungan Presiden Prabowo dalam upaya menurunkan harga tiket pesawat. Ini adalah langkah nyata untuk membantu masyarakat dan mendorong pertumbuhan pariwisata nasional," ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Senin (02/12/2024).

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penurunan harga tiket pesawat dan kesehatan industri penerbangan. 

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan industri penerbangan, sambil tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," pesan Presiden.

Dengan kebijakan dalam 100 hari pemerintahan Prabowo ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati liburan Natal dan Tahun Baru dengan lebih terjangkau dan nyaman, serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola sektor transportasi dan pariwisata. (Arianto)

Read More

Persidangan Kasus Eki Sairoma Situmeang di PN Jaksel jadi sorotan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perkara pidana 758/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel yang melibatkan terdakwa Prasetyo Adi Nugroho, Supriyanto, S.E., dan Hikmat Hayat mendapat sorotan tajam dari tim kuasa hukum terdakwa. Mereka menuding Jaksa Muda Yerich Mohda, S.H., M.H., melakukan pelanggaran prinsip keadilan dengan diduga merekayasa fakta hukum dalam dakwaan.

Ade Lutfi Syaefudin, S.H., selaku jubir tim kuasa hukum para terdakwa, menyatakan bahwa jaksa melanggar Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa karena narasi peristiwa hukumnya dikaitkan satu dg yg lain sehingga tampak seolah semua terdakwa berkonspirasi

"Kami menemukan indikasi kuat bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah direkayasa. Jaksa tidak hanya gagal menghadirkan bukti yang memadai, tetapi juga mengabaikan fakta yang menunjukkan bahwa klien kami tidak bersalah," kata Priagus Widodo di Jakarta, Senin (02/12/2024).

Dalam dakwaan, terdakwa dituduh melanggar Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait dugaan penipuan. Namun, fakta persidangan justru menunjukkan bahwa klien mereka tidak menerima aliran dana atau keuntungan dari tindakan yang didakwakan.

"Tidak ada bukti bahwa klien kami memiliki niat jahat atau mens rea. Bahkan, dalam perkara ini, klien kami adalah korban yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu," tambah Priagus.

Fakta persidangan mengungkap bahwa pelaku utama, Eki Sairoma Situmeang, telah mengakui dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa ia melakukan penipuan dengan memalsukan surat, cap, dan jabatan PLN. Eki juga meminta Heri, Direktur PT Kerjasama Untuk Negeri, untuk mencari perusahaan lain guna menjalankan proyek kedua untuk pengadaan EV charging dan MCB di PLN. Heri melakukan pembayaran kepada supplier yang ditunjuk oleh Eki, yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi korban, PT Dima Investindo.

"Eki telah mengakui semuanya. Dialah yang melakukan pemalsuan dan mengarahkan Heri untuk mencari pihak lain menjalankan proyek. Dengan demikian yang menjadi pelaku utama yang berperan aktif merugikan PT Dima Investindo itu adalah Eki dan Heri, tetapi Klien kami malah yang dikambinghitamkan jadi terdakwa." ujar Priagus

Kasus ini pernah dikabulkan eksepsi terdakwa oleh majelis hakim pada Oktober 2021 yang dalam pertimbangan putusan sela bahwa fakta hukum dakwaan jaksa bersifat imajiner. Terdakwa lain dalam perkara ini, seperti Eki Sairoma Situmeang, Ade Maulana, Wan Muhammad Robby Minaldi, dan Ratudin Ali, dinilai memiliki peran lebih besar dalam perbuatan yang merugikan korban.

"Seharusnya jaksa fokus pada mengusut aliran dana secara menyeluruh serta menghadirkan pelaku utama maupun saksi korban Irman pada persidangan agar perkara terang benderang sehingga klien kami tidak dijadikan kambing hitam," tegas Priagus.

Kuasa hukum juga mengkritik penggunaan kesaksian Caroline, saksi de auditu yang dianggap tidak memiliki legalitas sah sebagai Legal Manager PT. Dima Investindo.

"Kesaksian Caroline dipenuhi ketidakkonsistenan dan tidak seharusnya dijadikan dasar dakwaan. Tetapi, jaksa tetap menggunakannya, yang menunjukkan lemahnya proses hukum dalam perkara ini," jelas Priagus.

Tim kuasa hukum mendesak agar majelis hakim mempertimbangkan semua fakta yang telah diungkap dalam persidangan dan menerima pledoi maupun duplik kliennya.

"Kami hanya berharap keadilan ditegakkan. Klien kami tidak pantas menjadi korban dari sistem hukum pidana yang penuh penyimpangan seperti ini. Dan ini bertentangan dengan keputusan perdata yang inkrach bahwa klien kami tidak terbukti PMH (Perbuatan Melawan Hukum)," ujar Priagus Widodo.

"Fakta-fakta ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses hukum yang sedang berjalan, sehingga keadilan dapat diberikan kepada semua pihak yang terlibat. Kami hanya berharap kepada Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan memberikan putusan dengan membebaskan klien kami" pungkas Priagus Widodo. (Arianto)

Read More

Mahasiswa Magister Manajemen UNPAM Gelar PKM Pemberdayaan UMKM

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pamulang (UNPAM) melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema Pemberdayaan UMKM di Bojongsari: Strategi Manajerial dan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Daya Saing dan Loyalitas Layanan, bertempat di Resto Kampung Belang, Depok, Minggu (1/11/ /2024).

Acara diikuti oleh 30 UMKM yang dibawah naungan Klinik Bisnis Ponsera Bojongsari, Mahasiswa Magister Manajemen dan Dosen Pembimbing.

Ketua PKM Rangga Adhitia mengatakan, pada era modern seperti sekarang ini, pendidikan sudah tidak hanya terpaku didalam kelas saja.

"Kami sebagai mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat luas, melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berangkat dari tugas dan tanggung jawab itulah kami melakukan kegiatan PKM ini," ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada para bapak dan ibu dosen yang tidak pernah lelah dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa semua. "Serta kepada para pelaku UMKM juga kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini," katanya.

Perwakilan dari Program Studi Magister Manajemen Universitas Pamulang sambutan diwakili oleh Dr. Ir. Hj. Umi Rusilowati, M.M. Ia menyampaikan begitu bersyukur ada pemberdayaan UMKM di Bojongsari dengan tema yang bombastis untuk menjadi bahan penilitian S2 kalian semua, bisa menjadi tempat penilitian kalian disini karena tempat UMKM nya jelas.

Umi juga menambahkan akan ada pemaparan dari tiga konsentrasi SDM, Keuangan dan Pemasaran yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari magister manajemen.

"Kita disini bukan menggurui tapi kita sharing knowledge hari ini untuk memperkaya teman-teman di magister, kita berharap kepada teman-teman UMKM untuk tidak sungkan juga berbagi dengan teman-teman mahasiswa," katanya.

"Disini juga kami promosikan UNPAM siapa tahu ibu dan bapak ada anak yang akan melanjutkan Pendidikan S1 ataupun S2 di UNPAM," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Klinik Bisnis Ponsera Bojongsari Ibu Erma Sulistyaningsih, mengatakan terima kasih kesempatan diberikan kepada kami untuk mengikuti acara pelatihan yang telah diadakan oleh teman-teman mahasiswa semoga kami bisa belajar untuk memajukan UMKM di Bojongsari Depok.

Setelah sambutan acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang dimana pemateri dari mahasiswa dengan konsetrasi Keuangan, SDM dan Pemasaran oleh Saudari Shella, Avivah dan Yesie, lalu diadakan tanya jawab. 

Editor: Arianto 

Read More

Dugaan Manipulasi Data Pembayaran Honor PNS di BPKAD Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru, Riau 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru diduga melakukan manipulasi data pembayaran honor Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyebabkan kerugian negara di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2021. 

Dari data yang diterima oleh redaksi, ditemukan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: SP2DOB 00020/SP2DOB-BPKAD/IV/2021 mencatat pembayaran honor kepada 51 orang PNS. Namun, kenyataannya hanya 7 orang PNS yang menerima pembayaran honor dengan nilai berkisar Rp12 juta hingga Rp15 juta. Sebanyak 44 PNS lainnya tidak tercatat dalam pembayaran tersebut.

Berikut adalah data 7 PNS yang menerima honor berdasarkan dokumen yang diperoleh:  

1. Syoffaizal DRS MSI H sebesar Rp15.300.000

2. Harinato sebesar Rp15.200.000

3. Yulianis sebesar Rp12.750.000

4. Sukardi Yasin/Duplikat 1 sebesar Rp14.250.000

5. Riski Emilia Firdaus sebesar Rp14.250.000

6. Ezikra Habibah sebesar Rp14.250.000

7. Weny Fitria Duplikat 1 sebesar Rp12.350.000

Namun, angka tersebut jauh melampaui ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa gaji maksimum PNS golongan tertinggi adalah Rp5.901.200 per bulan. Sementara itu, batas maksimal pembayaran honor menurut Pagu Anggaran adalah Rp7.370.000 per bulan.

Dugaan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengelolaan keuangan di BPKAD Pekanbaru. Jika benar terjadi manipulasi, praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu, transparansi dalam pelaporan keuangan juga menjadi sorotan, terutama terkait perbedaan jumlah penerima honor yang tercatat dan realisasi di lapangan.

Dalam upaya memperoleh klarifikasi, redaksi mengirimkan surat resmi kepada Kepala BPKAD Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Oktober 2024, dengan Nomor Surat 186/konfirmasi/red/RB/Riauberantas/X/2024. Hingga berita ini diterbitkan, surat tersebut belum mendapatkan tanggapan. Selain itu, sejumlah konfirmasi melalui WhatsApp kepada Kepala BPKAD, Yulianis, juga tidak direspons.

Kasus ini memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang, termasuk Inspektorat Kota Pekanbaru, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidikan mendalam diperlukan untuk mengungkap apakah ada unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan anggaran.

Dugaan manipulasi pembayaran honor PNS oleh BPKAD Kota Pekanbaru menjadi alarm bagi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Harapannya, pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk menuntaskan kasus ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. 

Editor: Arianto 

Read More

AMI Awards ke-27: Momentum Musik Indonesia Menginspirasi Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-27 kembali digelar, menyoroti kekayaan musik Tanah Air dan kontribusinya dalam membangun identitas budaya bangsa. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem musik Indonesia, mempromosikan keberagaman budaya, dan menciptakan generasi baru musisi yang inovatif.

Chandra Darusman, Ketua AMI Awards, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. "Alhamdulillah, kita terus memperjuangkan sinergi antara budaya dan musik. Kolaborasi ini ibarat matematika, di mana satu tambah satu bisa menjadi tiga, menciptakan nilai lebih bagi ekosistem musik Indonesia," kata Chandra dalam Konferensi Pers Malam Puncak Anugerah AMI Awards ke-27, di Jakarta, Senin (02/12/2024).

Puncak penghargaan akan berlangsung pada 4 Desember 2024, pukul 18.30 WIB. Lebih dari 62 kategori penghargaan akan diberikan, termasuk kategori baru seperti dangdut elektronik dan teater musikal, mencerminkan inovasi dan kreativitas musisi Indonesia. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan, "Transformasi digital sejak 2017 telah mengubah cara masyarakat menikmati musik. Hingga 2022, 90,6% pendapatan musik berasal dari platform streaming. Perubahan ini membuka peluang bagi musisi muda dan lokal untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional."

Tahun ini, tema "Generasi Baru Musik Indonesia" menjadi fokus utama. Tema ini menggarisbawahi semangat muda, keberagaman, dan inovasi. Generasi baru ini tidak hanya menghidupkan kembali musik tradisional tetapi juga memperkenalkan genre baru yang relevan dengan zaman, seperti scoring film dan musik alternatif.

"Kami berharap tema ini bisa memperkuat identitas budaya bangsa melalui musik yang menyatukan keberagaman Indonesia dalam harmoni," ungkap Chandra Darusman. 

Salah satu program unggulan tahun ini adalah kemitraan dengan penghargaan musik dari Jepang. Kolaborasi ini membuka peluang bagi musisi Indonesia untuk tampil di panggung global. "Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk membawa musik Indonesia ke panggung dunia," kata Chandra.

Menteri Kebudayaan berkomitmen mendukung perkembangan musik Indonesia sebagai bagian dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32, yang menegaskan bahwa negara harus memajukan kebudayaan nasional. 

"Musik Indonesia harus menjadi kekuatan budaya yang menginspirasi dunia dan mempersatukan bangsa," kata Fadli Zon.

Dengan kolaborasi pemerintah, pelaku industri, dan musisi muda, AMI Awards ke-27 menjadi tonggak penting dalam menciptakan masa depan musik Indonesia yang inklusif, inovatif, dan mendunia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Visinema Group Meriahkan JAFF 2024 dengan Beragam Program Inspiratif

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Visinema Group berpartisipasi dalam gelaran Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) dan JAFF Market 2024, yang berlangsung dari 30 November hingga 7 Desember 2024. Sebagai bagian dari industri perfilman Indonesia, Visinema hadir dengan berbagai program yang bertujuan mendukung perkembangan sineas muda dan memperkuat ekosistem perfilman nasional. Acara ini juga menjadi platform untuk memperkenalkan karya-karya terbaru Visinema kepada publik.

Pada Senin, 2 Desember 2024, Visinema membuka rangkaian acara dengan Inclusive Screening: Home Sweet Loan di Empire XXI Studio 4 pada pukul 12.00 WIB. Film yang telah sukses meraih lebih dari 1,7 juta penonton ini diputar dalam format inklusif untuk memberikan aksesibilitas bagi penonton tunanetra dan tunarungu. Langkah ini adalah bentuk komitmen Visinema untuk menjangkau semua lapisan masyarakat dan memberikan pengalaman sinematik yang setara.

Pada Rabu, 4 Desember 2024, Visinema akan menggelar sneak peek film animasi terbaru mereka, JUMBO, di Empire XXI Studio 1, pukul 15.30-17.30 WIB. Pengunjung dapat menyaksikan cuplikan eksklusif dan berinteraksi langsung dengan Ryan Adriandhy, Head of Animation Development Visinema Studios, serta Writer & Director of JUMBO. JUMBO menjadi salah satu film yang paling dinantikan oleh penonton Tanah Air.

  

Visinema juga berpartisipasi aktif dalam JAFF Market, ekshibisi industri film terbesar di Indonesia, yang berlangsung di Jogja Expo Center pada 3-5 Desember 2024. Di booth Visinema, berbagai kegiatan menarik dihadirkan, seperti Pitching Corner dan Sharing Session. Pitching Corner memberikan kesempatan bagi sineas muda untuk mengajukan ide cerita, sedangkan Sharing Session akan menjadi ruang berbagi ilmu dari para ahli di industri film, seperti Tersi Eva Ranti, Ryan Adriandhy, dan Irfan Ramli.

Selain itu, Visinema juga mengadakan JAFF Future Project (JFP) Networking Lunch pada 3 Desember 2024, pukul 12.00-13.00 WIB. Acara ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara para pelaku industri film Indonesia, dipandu oleh Angga Dwimas Sasongko, Founder & Group CEO Visinema, dan sejumlah pejabat Visinema lainnya.

  

Di akhir tahun 2024, Visinema akan merilis beberapa film menarik, seperti Hutang Nyawa, yang tayang mulai 12 Desember 2024. Film horor ini mengangkat tema keluarga dan tradisi mistis. Selain itu, Ambyar Mak Byar, sebuah film musik yang mengangkat kisah cinta dan perjuangan, akan tayang mulai 9 Januari 2025. JUMBO, film animasi yang penuh dengan visual memukau, juga siap menghibur berbagai kalangan.

Visinema di JAFF 2024 bukan hanya sebagai ajang promosi karya, tetapi juga sebagai bentuk nyata komitmen mereka dalam mendukung sineas muda dan mendorong kemajuan industri perfilman Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi media sosial resmi @visinemaid.

Editor: Arianto 

Read More

Inilah Respon Apindo Banten Perihal Kenaikan Upah Minimum 6,5%

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Dunia usaha tanah air baru saja digemparkan oleh kabar kenaikan upah minimum (UMP) yang baru saja diteken Presiden RI Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, kenaikan UMP tahun 2025 ini terbilang cukup tinggi yakni sebesar 6,5 persen.

Kebijakan ini kini menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Sebagian menilai keputusan ini sangat menguntungkan kelompok pekerja yang selama ini kurang mendapatkan pemasukan yang memadai dari gaji atau upah kerja yang diterima.

Sebaliknya, keputusan yang sama mendapat sambutan kritis dari pelaku usaha yang mempertanyakan dasar pemerintah membuat kebijakan tersebut.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) termasuk salah satu kelompok usaha yang mencoba mempertanyakan dasar keputusan kenaikan upah 6,5 persen ini.

"Sebetulnya, yang jadi persoalan bukan kenaikannya, sebab kami di organisasi pengusaha pun sepakat dengan kenaikan secara bertahap itu. Akan tetapi, yang kami persoalkan adalah dasarnya apa? Kan, semua keputusan harus memiliki dasar yang kuat, terlebih ini menyangkut kebijakan publik, yang dampaknya bukan main-main," kata Ketua DPP Apindo Banten, Yakub F. Ismail di bilangan BSD, Banten, Minggu (1/12).

Menurut Yakub, pemerintah tampaknya belum memiliki sebuah pengkajian yang temporal, holistik dan aspiratif bagi dunia usaha.

Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari bentuk pengambilan keputusan yang terlihat sepihak dan tidak mempertimbangkan berbagai aspek krusial saat ini.

"Kami mempertanyakan alasan di balik pengambilan keputusan ini karena jujur, kami tidak dilibatkan dan semua ini berlangsung tanpa ada pembicaraan apapun. Jelas kami kaget dan tentu saja mempertanyakan apa dalilnya," terang Yakub.

Yakub, misalnya, mengurai sejumlah konsekuensi bila keputusan tersebut diterapkan di tahun 2025 mendatang.

"Sejumlah kemungkinan negatif akan muncul jika keputusan ini diterapkan tanpa mengkaji dampak buruk yang ditmbulkan. Misalnya, kesiapan dunia usaha dalam mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran dan biaya operasional lainnya. Karena sebagian besar perusahaan mengambil patokan pada UMP yang ada (berlaku saat ini) tanpa menyadari margin kenaikan hingga 6,5 persen. Bayangkan, jika tiba-tiba ini diberlakukan, apakah tidak menimbulkan bencana besar bagi dunia usaha tanah air?" tukasnya.

Yakub lebih lanjut menyebut banyak hal yang menjadi beban perusahaan setiap bulannya seperti kenaikan biaya BPJS tenaga kerja, BPJS Kesehatan, upah sundulan, selisih UMK, dan Tapera 2027.

"Itu belum teramsuk beban pengeluaran tahunan bagi perusahaan seperti uang THR, biaya kompensasi bagi PHK karyawan dan pensiun, serta kompensasi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)," urainya.

Dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi di atas, dirinya meminta kepada pemerintah agar kembali memaknai relasi tripartite (pemerintah, perusahaan, pekerja) yang sehat dan suportif.

"Sepertinya perlu untuk memaknai ulang hubungan tripartite yang sehat. Sebab jika tidak, hal ini akan memicu persoalan yang jauh lebih kompleks ke depan," ungkapnya.

Terkait hal ini, dirinya meminta berbagai pihak terutama kelompok strategis untuk merundingkan lagi kelanjutkan pemberlakuan kebijakan kenaikan upah tersebut.

Ia juga menyayangkan pihak pemerintah provinsi Banten yang sampai sekarang belum mengeluarkan SK Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) agar keterwakilan unsur sesuai dengan aturan yang berlaku yakni (2:1:1) untuk melakukan berbagai perundingan.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan menaikkan UMP sebesar 6,5 persen. Pengumuman dilakukan Prabowo usai melakukan rapat terbatas dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat (30/12). (Arianto)

Read More

Agus Andrianto Lantik 33 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, melantik 33 Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Kamis (28/11/2024).

Berikut daftar lengkap nama-nama pejabat yang dilantik oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto:

1. Marselina Budiningsih, Bc.IP., S.Sos., M.Si. – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik

2. Jamaruli Manihuruk, S.H., M.H. – Kepala Pusat Strategi Kebijakan

3. Ibnu Ismoyo, S.H., M.H., M.M. – Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

4. Dodot Adikoeswanto, Bc.I.P., S.H., M.H. – Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan

5. Jayanta Surbakti, S.IP., M.Si. – Kepala Biro Barang Milik Negara

6. Eko Budianto, S.H., M.Si. – Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

7. Agung Aribawa, A.Md.IP., S.H., M.Si. – Kepala Biro Umum

8. Ika Yusanti, Bc.I.P., S.H., M.Si. – Sekretaris Inspektorat Jenderal

9. Dr. Iwan Santoso, S.H., M.Si. – Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal

10. M. Adnan, S.H., M.H. – Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal

11. Pria Wibawa, S.H. – Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal

12. Supriyanto, Bc.I.P., S.Pd. – Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal

13. Sandi Andaryadi, A.Md.Im., S.I.P., M.Si. – Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

14. Tato Juliadin Hidayawan, S.H., M.M. – Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan, Direktorat Jenderal Imigrasi

15. Jaya Saputra, S.H., M.Si. – Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi

16. Brigjen Pol. Anom Wibowo – Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi

17. Kombes Pol. Yuldi Yusman – Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi

18. Felucia Sengky Ratna, A.Md.Im, S.H., M.Si. – Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Direktorat Jenderal Imigrasi

19. Barron Ichsan, A.Md.Im., S.H., M.Si. – Direktur Kepatuhan Internal, Direktorat Jenderal Imigrasi

20. Suhendra, S.E., M.M. – Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi

21. Chicco Ahmad Muttaqin, A.Md.Im., S.Sos., M.A. – Direktur Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi

22. Dr. Gun Gun Gunawan – Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

23. Kadek Anton Budiharta, A.Md.IP., S.H., M.Si. – Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

24. Masjuno, A.Md.IP., S.H., M.H. – Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

25. Erwedi Supriyatno, Bc.IP., S.H., M.H. – Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

26. Dr. dr. Adhayani Lubis, Sp.KJ., M.K.M. – Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

27. Ceno Hersusetiokartiko, Bc.IP., S.H., M.H. – Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

28. Kombes Pol. Tatan Dirsan Atmaja – Direktur Pengamanan dan Intelijen, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

29. Maulidi Hilal, S.H., M.Si. – Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

30. Lilik Sujandi, Bc.I.P., S.I.P., M.Si. – Direktur Kepatuhan Internal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

31. Dadan Gunawan, S.H., M.Si. – Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan

32. Pujo Harinto, Bc.I.P., S.Sos., M.Si. – Kepala Pusat Pengembangan dan Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan

33. Dr. Muhammad Tito Andrianto, S.H., M.H. – Kepala Pusat Pelatihan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan

Agus mengatakan, pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan tonggak sejarah yang menandai dimulainya babak baru kepemimpinan di Kemenimipas. 

Hal ini juga menandai perubahan penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan bentuk kontribusi mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

“Bapak Presiden selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa tujuan yang ingin diwujudkan adalah alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dalam bernegara melalui Asta Cita. Ini yang akan kita wujudkan bersama,” tuturnya, dilansir dari laman ditjenpas.go.id.

Menurutnya, saat ini Pemasyarakatan masih menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, baik di tingkat global, nasional, maupun regional. 

Beberapa di antaranya, yaitu persoalan kelebihan penghuni (overcrowded) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) serta kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, jajaran pejabat yang baru dilantik diminta untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kita upayakan peningkatan kesejahteraan Warga Binaan melalui optimalisasi program pembinaan kemandirian yang produktif dan berdaya saing. Tekan jumlah residivis dan ubah stigma bahwa Lapas dan Rutan tempat yang aman untuk melakukan tindak pidana,” Kata Menimipas

Ia meminta capaian yang sudah diraih dipertahankan dan terus ditingkatkan, sementara yang masih kurang agar segera dievaluasi dan diperbaiki. Misalnya, capaian PNBP Pemasyarakatan tahun 2024 telah mencapai Rp11,1 miliar, jauh melampaui target yang sebesar Rp9,4 miliar. Namun menurutnya, target ini perlu ditingkatkan agar memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, kepada para pejabat yang dilantik, Menimipas berpesan agar bekerja secara optimal, berani, dan tidak ragu-ragu sebagai bentuk gerak cepat untuk mencapai target yang telah ditentukan. (Arianto)

Read More

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Gelar Bakti Sosial Serentak di Seluruh Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) melaksanakan kegiatan bakti sosial serentak di seluruh kantor imigrasi, rumah detensi imigrasi, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan pada Jumat (29/11/2024). 

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

“Bakti sosial ini merupakan salah satu program akselerasi kami dalam rangka melaksanakan perintah Bapak Presiden. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa kementerian tidak hanya bekerja melalui kebijakan, tetapi juga hadir secara langsung di tengah masyarakat untuk memberikan manfaat nyata,” ujar Menteri Agus.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, memegang peran strategis sebagai fasilitator pembangunan masyarakat. 

Tidak hanya melalui kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti kemudahan visa untuk tujuan investasi serta kebijakan paspor baru nol rupiah bagi calon pekerja migran Indonesia, tetapi juga melalui kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat.

Dalam kegiatan ini, Menteri Imipas dan jajaran di seluruh Indonesia memberikan lebih dari 14.000 paket makanan bergizi gratis, sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

Kegiatan ini akan berlangsung secara rutin di setiap hari Jumat, dengan menyasar masyarakat prasejahtera yang berada di lingkungan sekitar kantor masing-masing.

“Kami berharap masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah secara langsung. Kegiatan seperti ini akan terus kami galakkan sebagai bagian dari langkah membangun Indonesia yang lebih sejahtera,” pungkas Agus Andrianto. (Arianto)

Read More

Wakil Ketua MA Non-Yudisial Pimpin Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial, H. Suharto, S.H., M.Hum., memimpin prosesi wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. Acara berlangsung khidmat di Gedung Pengadilan Tinggi Medan, dihadiri pejabat tinggi Mahkamah Agung, Forkopimda Sumatra Utara, dan tokoh peradilan di Medan, Kamis (28/11/2024).

Dalam sambutannya, H. Suharto menyebut prosesi ini sebagai tanda pengabdian monumental. "Profesi hakim adalah perjalanan mulia yang penuh tantangan. Bapak Panusunan Harahap telah mendedikasikan lebih dari 40 tahun hidupnya untuk menegakkan keadilan," ungkapnya.  

Ia juga menyoroti integritas, kecermatan, dan keteguhan hati yang diperlukan dalam dunia peradilan. "Beliau telah menjalani tugas di berbagai kota dan pulau dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kariernya mencerminkan dedikasi luar biasa pada bangsa dan negara."  

Adapun, Dr. Drs. H. Panusunan Harahap memulai karier sebagai CPNS di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (1985) dan menjadi Hakim di berbagai wilayah, termasuk PN Sorong (1989-1995), PN Pekanbaru (1998-2000), dan PN Jakarta Pusat (2000-2004). Ia juga pernah menjabat Ketua di PN Batam (2006-2007) dan Ketua Pengadilan Tinggi di beberapa provinsi, seperti Padang (2020-2021) dan Riau (2021-2022), sebelum mengakhiri tugas di Pengadilan Tinggi Medan (2022-2024).  

H. Suharto berharap meski memasuki masa purnabakti, Dr. Panusunan Harahap tetap menjalin silaturahmi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. "Bekal pengalaman dan pengetahuan beliau adalah aset berharga yang akan terus bermanfaat," tambahnya.  

Turut hadir dalam acara ini Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, pejabat eselon I MA, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan di wilayah Sumatra Utara, serta pengurus Dharmayukti Karini.  

Editor: Arianto 

Read More

Pecah Telor, Akhirnya Kepengurusan PPWI Jakarta Utara Berhasil Dilantik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, meresmikan berdirinya Kepengurusan DPC PPWI Jakarta Utara yang ditandai pelantikan Pengurus PPWI Jakarta Utara periode 2024-2029, Jumat, 29 November 2024. Momentum ini menandai berdirinya secara resmi melalui acara seremonial pengukuhan kepengurusan PPWI untuk pertama kalinya di DKI Jakarta.

"Selama 17 tahun sejak berdirinya PPWI, ini adalah momentum istimewa bagi PPWI, karena ini merupakan acara peresmian dan pelantikan pengurus PPWI yang pertama kali di wilayah DKI Jakarta," ungkap Wilson Lalengke saat mengawali sambutan dan arahannya usai prosesi pelantikan Pengurus PPWI Jakarta Utara yang dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel D'Arcici, Sunter Permai, Jakarta Utara.

Acara yang dilangsungkan usai Sholat Jumat ini, tambah wartawan senior itu, diibaratkan sebagai moment pecah telor. "Selama ini, belum pernah diadakan acara peresmian kepengurusan PPWI di wilayah Provinsi DKI Jakarta, masih nol atau dalam bentuk angka 0, yang diibaratkan telur bulat. Hari ini, telur itu pecah sudah," ujarnya tersenyum dan menambahkan bahwa dirinya sudah banyak menghadiri acara pelantikan kepengurusan di daerah-daerah, dari Aceh hingga Papua, namun perlu menunggu 17 tahun baru dapat melaksanakan acara serupa di wilayah DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua DPC PPWI Jakarta Utara, Ida Iriyani, S.I.Kom, mengatakan bahwa acara tersebut dapat terselenggara berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. "Kami dibantu oleh berbagai pihak, mulai dari teman-teman pengurus, pihak hotel D'Arcici, Pemkot Jakarta Utara, dan banyak lagi. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan tersebut," jelasnya.

Hadir dalam acara pelantikan kepengurusan DPC PPWI Jakarta Utara ini, antara lain Walikota Jakarta Utara yang diwakili Kadis Kominfo, Kodim 0502 Jakarta Utara, Polres Jakarta Utara, dan Bawaslu. Selain itu, hadir juga dari kalangan organisasi pekerja, ormas pemuda, dan anggota PPWI dari beberapa wilayah di Jabodetabek dan Lampung.

Acara ini dibarengi kegiatan pembagian bantuan kepada anak yatim dari kalangan keluarga ojek/gojek. "Umumnya, anak-anak yang kami bantu secara rutin adalah keluarga yang ayahnya tukang ojek, yang mencari nafkah di jalanan, dan mengalami nasib malang meninggal dunia. Mereka ditampung di sebuah yayasan yang kami bina dan beri bantuan agar tetap bisa sekolah," imbuh Ida Iriyani.

Di akhir acara, ditampilkan kreativitas anak muda Jakarta Utara yang tergabung dalam 'Group Band PPWI Jakarta Utara' untuk menghibur para undangan sambil makan siang. Selamat dan sukses untuk PPWI Jakarta Utara, the Breaker Egg of PPWI DKI Jakarta. (Arianto)

Read More

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Resmikan Turnamen Voli Putri Empat Lingkungan Peradilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Prof. Dr. H. Herri Swantoro, SH., MH., secara resmi membuka Turnamen Bola Voli Putri Empat Lingkungan Peradilan Se-Jakarta, pada Jumat (29/11/2024). Acara yang berlangsung meriah ini dimulai pukul 07.30 WIB, dihadiri oleh empat satuan kerja (Satker): Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Pengadilan Militer Utama Jakarta, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.  

Dalam sambutannya, Herri Swantoro menyampaikan bahwa kegiatan olahraga ini adalah lanjutan dari acara serupa yang diinisiasi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada September lalu. "Turnamen ini diharapkan menjadi tradisi tahunan untuk mempererat persaudaraan empat lingkungan peradilan," ujar Herri. Ia juga menekankan pentingnya sportivitas dan hiburan dalam setiap pertandingan.  

Sementara itu, Sumpeno, Ketua Panitia, melaporkan bahwa kondisi fisik dan psikologis para pemain sangat baik sehingga diharapkan memberikan performa terbaik. Ia juga mengingatkan bahwa turnamen sebelumnya menetapkan Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Juara I, diikuti oleh Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Juara Harapan.  

Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan drum oleh Herri Swantoro dan pemukulan bola voli oleh pimpinan pengadilan tingkat banding. Turut hadir dalam acara ini:  

- Tedi Cahyono, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkot Jakarta Utara.  

- Laksda TNI Ismu Edi Aryanto, SH., MH., Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta   

- H. Oyo Sunaryo, SH., MH., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.  

- Dr. Artha Theresia, SH., MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. 

- Dra. Hj. Erni Zurniah, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 

Hasil Turnamen:  

- Juara I: Pengadilan Tinggi Jakarta  

- Juara II: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  

- Juara III: Pengadilan Militer Utama Jakarta  

- Juara Harapan: Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  

Dengan semangat "Mensana In Corpore Sano" (di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat), turnamen ini berhasil memupuk kerja sama dan semangat sportivitas di antara lingkungan peradilan se-Jakarta.

Editor: Arianto 

Read More

Jumhur Hidayat: KSPSI Sambut Gembira Kenaikan Upah Minimum 6,5% Yang Diumumkan Presiden Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Silang sengkarut soal penetapan upah minimum terjawab sudah yang tersimpulkan dari pengumuman yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Jumat (29/11) 

"Memang benar jam 14.00 WIB kami para pimpinan Serikat Buruh/Serikat Pekerja diundang ke Istana untuk berdialog dengan Presiden yang didampingi beberapa menterinya," ujar Jumhur Hidayat

Pertemuan dengan Presiden itu, menurut Jumhur yang adalah Ketua Umum KSPSI Pembaruan, sangat subtantif dan produktif. 

"Saya tidak mengira Presiden begitu serius dan tulus memperhatikan kesejahteraan buruh hingga hal yang detil seperti soal upah ini. Hasilnya pun sangat menggembirakan karena kenaikan itu sudah memadai ditambah lagi untuk Upah Minimum Sektoral juga diberlakukan dengan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota," jelas Jumhur.

Masih menurut Jumhur, Pemerintah juga akan menghadirkan beberapa kebijakan yang mendukung bergairahnya sektor industri dengan menindak tegas barang-barang impor ilegal dan juga membatasi impor barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. 

"Dengan kebijakan itu, maka permintaan pasar dalam negeri akan meningkat pesat yang artinya kegiatan industri padat karya akan beroperasi dalam keadaan kapasitas terpasang yang penuh", pungkas Jumhur. (Arianto)

Read More

Film Sampai Nanti, Hanna! Siap Tayang 5 Desember 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menjelang penayangannya di bioskop pada 5 Desember 2024, film *Sampai Nanti, Hanna!* karya Pic[k]lock Films, Azoo Projects, Fortius Films, dan City Vision sukses menggelar acara press screening dan gala premiere yang berlangsung di XXI Epicentrum, Jakarta, pada Jum'at (29/11/2024). Acara ini menjadi ajang istimewa untuk memperkenalkan film yang mengangkat tema tentang kesempatan kedua dalam hidup.

Film *Sampai Nanti, Hanna!* bukan hanya sebuah film romansa biasa. Mengisahkan tentang Gani (Bio One) yang mencintai dalam diam dan Hanna (Febby Rastanty), wanita yang terjebak dalam hubungan yang salah, film ini menggambarkan perjuangan mereka untuk menemukan keberanian dan kesempatan kedua dalam hidup. Sutradara Agung Sentausa berharap kisah ini dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk bangkit dari luka batin dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

“Saya ingin penonton melihat proses pendewasaan diri dalam film ini. Ini adalah cerita tentang pilihan, tentang memberi kesempatan pada waktu, dan tentang memberi diri kita kesempatan kedua meskipun dunia seolah mengatakan tidak mungkin,” ujar Agung Sentausa, sutradara film tersebut.

Acara gala premiere yang digelar di XXI Epicentrum Jakarta ini turut dihadiri oleh para pemain utama, yakni Bio One (Gani), Febby Rastanty (Hanna), Ibrahim Risyad (Arya), serta pengisi original soundtrack "Luka" AIU. Selain itu, turut hadir pula produser Dewi Umaya Rachman, penulis skenario Swastika Nohara, dan tentunya sutradara Agung Sentausa. Kehadiran mereka disambut meriah oleh media, sineas, dan penggemar film yang datang untuk menyaksikan film yang penuh emosi ini.

*Film Sampai Nanti, Hanna!* juga akan menggelar special screening di beberapa kota besar, antara lain Bandung (BTC XXI) pada 1 Desember 2024, pukul 12.15 WIB, serta di Jatinangor (JATOS XXI) pada 1 Desember 2024, pukul 14.30 WIB. Selain itu, film ini juga akan tayang di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) pada 3 Desember 2024 di Studio 3 Empire XXI, yang telah terjual habis tiketnya. Penonton yang hadir dapat berdiskusi langsung dengan sutradara dan pemain seperti Febby Rastanty dan Bio One.

Promo Beli 1 Gratis 1 di 5 dan 6 Desember 2024

Untuk merayakan penayangan film ini, pihak penyelenggara juga menawarkan promo spesial Beli 1 Gratis 1 pada 5 dan 6 Desember 2024 untuk semua penayangan film *Sampai Nanti, Hanna!* di hari yang sama. Promo ini berlaku untuk pemesanan tiket melalui aplikasi MTix, CGV App, atau Cinepolis App. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menyaksikan film yang menyentuh hati ini bersama orang terdekat.

Menurut Bio One, perannya sebagai Gani mewakili banyak orang yang mencintai dalam diam, sementara Hanna, yang diperankan oleh Febby Rastanty, menggambarkan mereka yang berjuang melawan luka terdalam. “Saya harap film ini bisa memberi kekuatan kepada siapa saja yang merasa tak berdaya untuk menemukan harapan baru,” ujar Bio One.

Film *Sampai Nanti, Hanna!* akan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 5 Desember 2024. Untuk informasi lebih lanjut dan update terkait film ini, kunjungi akun Instagram resmi @sampainantihanna.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Indonesia Tegaskan Komitmen di Pertemuan Council of Palm Oil Producing Countries

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam 12th Ministerial Meeting of the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan dan penguatan sektor kelapa sawit. Pertemuan ini menjadi momen strategis bagi negara-negara penghasil kelapa sawit untuk memperkuat kolaborasi menghadapi tantangan global, termasuk fluktuasi pasar dan isu keberlanjutan.  

Dalam pertemuan tersebut, Nigeria dan Republik Demokratik Kongo resmi diterima sebagai negara pengamat CPOPC. Airlangga menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama yang telah terjalin. "Kami juga memperpanjang status negara pengamat untuk beberapa negara, termasuk Papua Nugini dan Kolombia," ujar Airlangga di Jakarta, Jum'at (29/11/2024).

Selain itu, terjadi serah terima kepemimpinan CPOPC dari Indonesia kepada Malaysia untuk periode satu tahun ke depan. Kolaborasi antara kedua negara ini terus diperkuat dalam berbagai aspek, termasuk program hilirisasi industri kelapa sawit dan pengurangan emisi karbon.  

Pasar kelapa sawit global saat ini masih mengalami fluktuasi. Airlangga mencatat bahwa harga kelapa sawit sempat mencapai rekor tertinggi pada 2022 sebelum kembali menurun pada 2023. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia tetap berkomitmen pada pengembangan sektor sawit, sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto.  

Komitmen ini mencakup:  

- Ketahanan pangan  

- Kemandirian energi 

- Hilirisasi industri perkebunan, khususnya kelapa sawit  

Indonesia menonjol dalam penerapan program biodiesel, seperti B35 dan rencana menuju B40. Program ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah kelapa sawit, tetapi juga memberikan kontribusi konkret dalam pengurangan emisi karbon global.  

"Melalui program B35, Indonesia berhasil menghemat emisi karbon hingga 32 juta ton CO2. Dengan B40, potensi penghematan bisa mencapai lebih dari 40 juta ton," jelas Airlangga. Program ini juga diapresiasi oleh Malaysia, yang berencana mengadopsi pendekatan serupa.  

Selain sebagai sumber pangan, kelapa sawit menjadi bagian penting dalam diversifikasi energi untuk mendukung agenda keberlanjutan global.  

Pertemuan ini juga menyoroti peran strategis kelapa sawit sebagai komoditas penting dunia. Kedua negara, Indonesia dan Malaysia, menyepakati langkah-langkah kolaboratif untuk memastikan kelapa sawit terus diterima di pasar global. Hal ini mencakup advokasi bersama terhadap kampanye negatif yang sering dialamatkan kepada industri kelapa sawit.  

"Indonesia dan Malaysia mewakili suara produsen kelapa sawit dunia. Kami memastikan komoditas ini diakui sebagai bagian penting dari solusi keberlanjutan global," tambah Airlangga.  

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Prediksi Pilgub Tembus 75 Persen, Ketum IMO-Indonesia Apresiasi Tim Internal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pesta demokrasi yang baru saja dihelat pada Rabu (27/11) kemarin membuat banyak pihak menyampaikan pandangannya terkait hasil, dinamika politik maupun penyelenggaraannya.

Namun sebelum itu semua, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Yakub F. Ismail dengan tim kecilnya telah melakukan riset terkait siapa pasangan Pilgub yang akan unggul di berbagai wilayah.

CEO media Putraindonews itu bersama tim mulai melakukan berbagai penelitian dengan menggali berbagai informasi terkait pilgub secara nasional sejak para pasangan mendaftar di KPU pada (27/8) yang lalu.

Berdasarkan hasil pengkajian, muncul sejumlah probabilitas untuk kemenangan masing-masing paslon.

Yakub menandaskan bahwa untuk Pilgub Jabar, timnya memprediksi kemenangan akan diraih pasangan Dedi-Erwan. Hal ini selaras dengan hasil hitung cepat yang menempatkan keduanya meraih suara 61,16 persen atas kompetitornya.

Selanjutnya, untuk Pilkada Jawa Tengah (Jateng), kata dia, peluang kemenangan diprediksi akan diraih paslon Luthfi-Taj Yasin yang kini unggul 59,38 persen atas rivalnya.

Senada, tim internal juga telah memperediksi jauh hari bahwa kemenangan masih akan berpihak pada pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Jatim. Perkiraan itu sejalan dengan hasil hitung cepat saat ini di mana keduanya sudah unggul dengan perolehan 57,23% suara.

 

Lalu, yang tidak kalah penting adalah Provinsi Bengkulu di mana tim internal sebelumnya memprediksi pasangan Helmi Hasan-Mian akan meraih kemenangan atas petahana.

Hasilnya pun cukup mengejutkan di mana keduanya meraup suara 56,18% atau menang jauh atas pesaingnya.

IMO-Indonesia juga membuat prediksi kemenangan atas beberapa kandidat di sejumlah provinsi namun semuanya masih menunggu perkembangan perhitungan lebih lanjut.

"Yang pasti dari sejumlah wilayah yang kita prediksi di awal kini hasilnya sesuai dengan analisis."

Adapun terkait potensi yang dimiliki oleh IMO-Indonesia ini, Yakub masih akan melihat kedepannya. "Apakah menjadi satu divisi khusus atau dibuat lembaga baru yang terpisah dan independen," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Ombudsman RI Soroti Upaya Pencegahan TPPO: Evaluasi dan Saran Perbaikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ombudsman RI baru saja menyelesaikan kajian sistemik terkait pelaksanaan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kajian ini bertujuan mencegah maladministrasi dan meningkatkan efektivitas langkah pencegahan TPPO melalui empat aspek utama: sosialisasi, pengawasan, peningkatan koordinasi, dan regulasi.  

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, menjelaskan bahwa kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah korban TPPO setiap tahun. Para korban berasal dari berbagai latar belakang ekonomi dan pendidikan, dengan modus operandi yang semakin kompleks. "Jaringan kejahatan TPPO bersifat terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik antarnegara maupun dalam negeri," ujar Johanes dalam acara penyerahan hasil kajian di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Kamis (28/11/2024).

Hasil Kajian dan Temuan Penting

 

1. Sosialisasi dan Edukasi 

Ombudsman menemukan sejumlah kelemahan, termasuk minimnya Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO, kurangnya anggaran Gugus Tugas TPPO, dan belum seragamnya kelompok sasaran sosialisasi.  

2. Pengawasan  

Dalam aspek pengawasan, lembaga seperti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dinilai belum optimal. Kasus-kasus TPPO seharusnya dapat dicegah melalui pengawasan keimigrasian yang lebih ketat, termasuk proses verifikasi dokumen dan wawancara di titik pemeriksaan imigrasi.  

3. Koordinasi dan Kerja Sama

  

Masalah koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan. Gugus Tugas Daerah, misalnya, belum sepenuhnya beradaptasi dengan restrukturisasi yang menjadikan Kapolri sebagai ketua harian. Sinergi antara pemerintah daerah dan penegak hukum juga dinilai kurang.  

4. Regulasi  

Ombudsman menilai bahwa kebijakan terkait TPPO, seperti Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2023, belum cukup efektif. Gugus Tugas sebagai lembaga koordinatif dianggap tidak memiliki kewenangan yang memadai untuk memutus rantai kejahatan perdagangan orang.  

Lebih lanjut, Ombudsman RI memberikan rekomendasi strategis kepada sejumlah pihak:  

- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan diminta menginisiasi perubahan regulasi yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.  

- Kementerian Ketenagakerjaan diminta meningkatkan pengawasan terhadap LPK dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi migrasi ilegal.  

- Kementerian Imigrasi diharapkan memperkuat kemampuan petugas imigrasi dalam memverifikasi keabsahan dokumen dan mencegah praktik pemalsuan data.  

- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diminta memastikan pengawasan ketat terhadap P3MI agar tidak terjadi penyimpangan dalam penempatan pekerja.  

Johanes menekankan bahwa laporan ini bertujuan meningkatkan tata kelola pelayanan publik dalam upaya mencegah TPPO. "Penerapan saran ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang profesional, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum," pungkasnya.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Peringati Hari Guru Nasional, Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah pada Pendidikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahannya dengan alokasi anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia.

“Kami menempatkan pendidikan nomor satu dalam APBN kita. Dan tidak tanggung-tanggung, saya kira ini pertama kali dalam sejarah Indonesia, alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia,” ujar Presiden, Kamis (28/11/2024).

Presiden menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki infrastruktur pendidikan, dan mendukung berbagai program inovatif yang mendorong kemajuan pendidikan.

“Kita bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah telah menganggarkan Rp81,6 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk pemberian satu kali gaji pokok untuk guru ASN dan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN. Selain itu, Rp17,15 triliun dialokasikan untuk merehabilitasi 10.440 sekolah negeri dan swasta di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

“Sekolah menurut keyakinan saya adalah pusat pembangunan nasional. Karena itu, sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh ada sekolah yang tidak memiliki WC untuk anak-anaknya,” ujar Presiden.

Presiden juga mengumumkan rencana pemasangan televisi canggih di seluruh sekolah, yang diharapkan dapat mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas, termasuk untuk siswa di daerah terpencil.

“Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3-4 bulan lagi,” kata Presiden, menyampaikan optimisme terhadap inisiatif ini.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya kerja keras dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ia mengajak para guru dan semua pemangku kepentingan untuk percaya pada komitmen pemerintah.

“Saya telah mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin. Saya mengajak mereka sekarang sungguh-sungguh, kita harus berjuang, bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita,” tutup Presiden.

Kegiatan Peringatan Hari Guru Nasional ini menjadi momentum untuk menegaskan visi pemerintah dalam membangun masa depan bangsa melalui pendidikan yang berkualitas dan inklusif. (Arianto)

 

Read More

DPD APTIKNAS Bogor dan FiberStar Sukses Gelar Smart City Connection

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DPD APTIKNAS) Bogor dan FiberStar sukses menggelar Smart City Connection dengan tema "Pemerataan Infrastruktur Digitalisasi Data Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045" di IPB International Convention Center, Botani Square Building, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis (28/11/2024).  

Pada acara ini, materi utama yang dibahas adalah pentingnya integrasi data dalam mewujudkan smart city yang berkelanjutan. Selain itu dukungan teknologi seperti Internet of Things (IoT), Big Data, dan Artificial Intelligence (AI) menjadi topik paling hangat dibahas pada event ini. 

Pihak penyelenggara menargetkan hasil pembahasannya ini memberi masukan positif bagi masyarakat dan pemerintah untuk memungkinkan pengelolaan data secara holistik, memfasilitasi kolaborasi antar sektor, dan mempercepat respon terhadap berbagai tantangan perkotaan seperti kemacetan, polusi, dan kebutuhan layanan publik yang efisien. 

“Melalui pendekatan ini, pengambilan keputusan dapat lebih akurat dan berbasis data, menciptakan kota yang cerdas dan tanggap terhadap kebutuhan Masyarakat,” ujar Ketua DPD APTIKNAS Bogor Azka Bazil Danish Rahmat, SE, MM di sela kegiatan. 

Azka juga mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan DPD APTIKNAS Bogor untuk implementasi program nasional APTIKNAS khususnya di bidang Smart City. 

Pada kesempatan ini juga, Ketum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH memberikan apresiasi kepada jajaran DPD APTIKNAS Bogor atas terlaksananya kegiatan ini. Soegiharto menyatakan, APTIKNAS sangat mendukung program yang bertujuan untuk pemanfaatan TIK dan peningkatan akses informasi serta teknologi yang lebih merata di kalangan Masyarakat. 

“Sebab pemanfaatan TIK merupakan sarana yang krusial untuk memajukan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan serta interaksi sosial dalam masyarakat modern saat ini,” kata Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, dan Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.  

Turut hadir dan memberi sambutan serta menjadi Keynote Speaker pada kegiatan ini Chief Digital Transformation Office, Kemenkes RI Setiaji, ST, M.Si dilanjutkan pemaparan utama dengan tema "Pemerataan Infrastruktur Digitalisasi Data Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045." 

Dalam pemaparannya Setiaji mengatakan, integrasi data kesehatan akan meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, serta perlu ditunjang dengan Infrastruktur yang merata. 

Sedangkan Government Account Director FiberStar, Sapto Jati Handoyo, yang turut didaulat menjadi narasumber mengatakan, diperlukan Total Solution System yang terintegrasi untuk mendukung digitalisasi data kesehatan menuju Indonesia Emas 2045.  

Para narasumber lainnya yang turut berkontribusi pemikiran dalam kesempatan ini yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H Ade Suryaman, SH, MM, Kadis Kominfo Kabupaten Sukabumi ⁠Mubtadi Latip, Kadis Kesehatan Kabupaten Sukabumi Agus Sanusi, Star Health FiberStar ⁠Alex Christian, ⁠ VP of Product Tilaka Abdulloh Fahmi, dan Customer Service Assurance Division Head FiberStar ⁠Wisnu Wardhana serta National Sales Division Head FiberStar Syaiful Rahmat.

Kegiatan ini dihadiri oleh para manajemen Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik, serta para pelaku bisnis di sektor teknologi, termasuk Akademisi dan peneliti, serta para mahasiswa, komunitas, dan masyarakat umum yang peduli pada transformasi digital. 

Event ini menjadi meriah karena selain diselenggarakan secara offline di IPB International Convention Center (ICC) Botani Square, Bogor, ternyata dapat pula disaksikan oleh masyarakat umum melalui Live Streaming Online di kanal Zoom Meeting Youtube FiberStar ID dan Instagram @fiberstarid. (Arianto)

Read More

Perkuat Pengawasan Dana Desa, Mendes PDT Terima Audiensi JAM Intel Kejagung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI (JAM-Intel Kejagung) Reda Manthovani di ruang kerjanya, Kamis (28/11/2024).

Dalam pertemuan itu, Mendes Yandri berharap agar Kejagung dapat bersinergi memperkuat pendampingan dan pengawasan pada tata kelola dana desa. Hal itu demi mendorong tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat desa melalui penyaluran dana desa.

"Jaksa masuk desa ini bagus untuk pendampingan terkait pengelolaan dana desa. Dan sebenarnya, kesalahan-kesalahan di Kepala Desa, Pemerintah Desa itu terjadi karena ketidaktahuan mereka terhadap administrasi yang benar," ujar Mendes Yandri.

Lebih lanjut, Mendes Yandri mengatakan, pembangunan desa ini tentu membutuhkan dana desa yang sangat besar sekali, dan pengelolaannya harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

Kehadiran Jaksa di tengah-tengah masyarakat, kata Mendes Yandri, diharapkan mampu memberi manfaat dalam mengasistensi aparatur desa, demi mempercepat eksekusi program strategis pemerintah, seperti desa tematik yang diproyeksikan menjadi penyuplai makan siang bergizi.

"Misal perlunya pengawasan pada program ketahanan pangan. Seperti pada program kita yang baru dirapatkan tadi dengan Menko Pangan, yakni desa tematik. Misalnya nanti ada desa tomat, desa nanas," beber mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri juga menegaskan, membangun kesadaran hukum di tingkat desa dan pemerintahan desa, tentu tidak cukup dengan program Jaga Desa, tetapi satuan kerja di daerah diharapkan menggali isu-isu hukum yang berkembang di desa untuk dijadikan bahan penyuluhan hukum di desa.

Termasuk melakukan pembenahan dan perbaikan tentang tata kelola pertanggungjawaban keuangan desa yang lebih simpel, mudah dimengerti dan dilaksanakan. Sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan secara efektif dan efisien oleh setiap program ekonomi kerakyatan di level desa.

"Perangkatnya ada, lahannya ada, tinggal pendampingan dari Jaksa yang perlu kita jalin bersama. Komitmen ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di desa," pungkas mantan Anggota DPR RI itu.

Hadir mendampingi Mendes Yandri, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT, Taufik Madjid, Inspektur Jenderal, Teguh, Plh. Dirjen PDP Kemendes PDT, Rahmatia Handayani, dan Kepala Biro Hukum Lalu Syaefudin. (Arianto)

Read More