Kemenkes Revitalisasi Pedoman Kerja Puskesmas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggulirkan Transformasi Sistem Kesehatan yang mana salah satu pilarnya adalah Transformasi Layanan Kesehatan Primer.

Layanan kesehatan primer, yang merupakan layanan paling dekat dengan masyarakat, kini berfokus pada upaya menjaga kesehatan masyarakat, bukan hanya mengobati yang sakit.

Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih untuk pelayanan kesehatan primer saat ini adalah memperkuat layanan promotif dan preventif yang berbasis siklus hidup melalui Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP).

Untuk memperkuat implementasi ILP, Kemenkes menyusun panduan pelaksanaan pelayanan berupa Pedoman Kerja Puskesmas dan Pustu, yang merupakan integrasi dari berbagai pedoman program yang ada di pelayanan kesehatan primer.

“Jadi memang ini (pedoman kerja) perlu pembaharuan, karena fokus kesehatan sebelumnya lebih banyak ke kuratif, bukan ke promotif-preventif yang seharusnya kita lakukan disana, dan hal ini (kuratif-preventif) sudah ditunjuk oleh pendahulu-pendahulu kita,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers, Sabtu (19/10/2024).

Menkes Budi juga menekankan pentingnya revitalisasi pedoman kerja puskesmas dan pustu yang sudah ada. Revitalisasi itu tidak dengan merusak yang sudah ada, tetapi menambahkan pedoman baru yang disesuaikan dengan status kesehatan Indonesia saat ini.

Pedoman kerja yang sebelumnya disusun pada 1974 menyesuaikan status demografi Indonesia saat itu yang masih kategori muda, berbeda dengan tahun 2024 yang status demografi mulai menua.

“Itu sebabnya pedoman kerja puskesmas dan adanya ILP ini mesti kita adjust, bukan kita ubah. Karena profil demografi dan epidemiologi berubah, di mana dulu banyak balita dan ibu hamil, sekarang sudah banyak lansia-lansia,” pungkas Menkes Budi.

Pedoman Kerja Puskesmas ini terdiri dari 5 pedoman, yakni:

• Klaster I – Manajamen

• Klaster II – Kesehatan Ibu dan Anak

• Klaster III – Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia

• Klater IV – Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan

• Lintas Klaster

• Pedoman Kerja Puskesmas Pambantu (PUSTU)

Sementara itu, Pedoman Kerja Puskesmas Pembantu berisi skema pelayanan Pustu dan penjelasan pelayanannya, baik dalam gedung maupun di luar gedung.

Dengan demikian, tenaga kesehatan dan kader dapat memberikan pelayanan kesehatan dan mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat (kegiatan posyandu) di wilayahnya. 

Tujuannya, Pustu mampu bertanggung jawab terhadap hasil status kesehatan di desa maupun kelurahannya.

Pedoman ini diharapkan akan mempermudah petugas kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran siklus hidupnya, memahami permasalahan kesehatan di wilayahnya, serta melakukan pembinaan terhadap jejaring pelayanan kesehatan di wilayah. 

Sehingga, penguatan pelayanan primer dapat terwujud dan mendorong pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, efisien, dan terukur.

ILP mengubah pola kerja layanan kesehatan dengan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif berbasis siklus hidup, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif.

“Sejak diluncurkan setahun lalu, sekitar 3.710 puskesmas di 331 kabupaten/kota sudah menerapkan ILP dari target 4.072 puskesmas” ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi ketika memberikan sambutan pada pembukaan Kegiatan Pemberian Penghargaan Puskesmas dan Launching Pedoman Kerja Puskesmas di Jakarta, Jumat (18/10).

Dengan tema “Transformasi Puskesmas Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, desa, dan kelurahan yang memiliki Komitmen Layanan Primer terbaik. 

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 11 puskesmas terbaik yang dikelompokkan dalam kategori Perkotaan, Pedesaan, Terpencil, dan Sangat Terpencil, serta penghargaan kepada puskesmas yang menjadi tempat kaji banding ILP terbanyak.

“Hal ini juga yang mendorong Kementerian Kesehatan untuk memberikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam penguatan pelayanan kesehatan primer. 

Selain itu juga, untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan pustu (puskesmas pembantu), telah disusun sebuah pedoman kerja untuk puskesmas dan pustu” ujar Dirjen Endang. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Pamit dengan Kabinet Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Momen kehangatan semakin terasa ketika di tengah acara, Presiden Jokowi berpindah meja untuk menghampiri para menteri. Ia terlihat berbincang hangat dengan beberapa di antaranya, menjalin komunikasi yang akrab dan penuh canda tawa.

Istana Negara Jakarta pada Jumat siang, 18 Oktober 2024, kembali menjadi saksi momen penting ketika Presiden Joko Widodo menggelar jamuan santap siang bersama jelang purnatugas 20 Oktober mendatang. 

Acara ini tidak hanya dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, tetapi juga oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para wakil menteri, para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan sejumlah kepala badan.

Suasana terlihat penuh kehangatan, dengan dialog yang santai dan canda tawa mewarnai pertemuan tersebut. 

Acara dimulai dengan sambutan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, yang memberikan pengantar dengan penuh hormat.

“Selamat datang di Istana Negara. Ini adalah acara makan siang bersama. Agenda utamanya nanti Bapak Presiden yang menyampaikan,” ujar Pratikno.

Setelah sambutan singkat tersebut, makan siang pun dimulai. Hidangan prasmanan disediakan dengan beragam menu khas Tanah Air, mulai dari soto bangkong, asinan, nasi liwet, kambing guling, pempek, hingga mie ayam.

Para menteri dan tamu undangan bebas mengambil makanan di stan yang telah disiapkan, menciptakan suasana yang akrab dan santai. Di meja utama, Presiden Jokowi duduk bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno, serta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Momen kehangatan semakin terasa ketika di tengah acara, Presiden Jokowi berpindah meja untuk menghampiri para menteri. Ia terlihat berbincang hangat dengan beberapa di antaranya, menjalin komunikasi yang akrab dan penuh canda tawa. Para menteri pun tampak menikmati momen ini, mereka santai sambil mengobrol, sesekali tertawa bersama rekan-rekan kabinet.

Di penghujung jamuan, Presiden Jokowi memberikan kata sambutan. Ia memulai dengan mengingat perjalanan 10 tahun pemerintahannya, di mana banyak momen penting dan dinamika yang telah mereka lalui bersama.

“Kita telah lalui bersama-sama, banyak tantangan-tantangan yang kita diskusikan, kita debatkan, kita ramaikan di dalam rapat-rapat kabinet, rapat terbatas, dan rapat internal,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja keras seluruh kabinetnya selama satu dekade terakhir. Ia berharap apa yang telah dikerjakan bersama dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini. 

Dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai,” ungkap Presiden.

Tak lupa, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Presiden Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerja sama ada hal-hal yang kurang berkenan.

“Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja 30 menit nanti lewat tol bisa silakan kalau ada yang ingin ke Solo. Kalau pakai jalan tol ada yang ke Surabaya lewatnya pasti harus lewat Solo, silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf,” ucap Presiden.

Jamuan makan siang ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi menjadi momen keakraban dan perpisahan hangat antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. (Arianto)

Read More

Tokoh Dayak Minta Dilibatkan dalam Kabinet Presiden Prabowo - Gibran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam sebuah pernyataan yang menggugah, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak se-Indonesia dan Organisasi Masyarakat Dayak se-Kalimantan menyuarakan harapan agar tokoh dan putra-putri Dayak dilibatkan dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih. 

Pimpinan MADN Mikael Pai menegaskan pentingnya representasi masyarakat Dayak dalam pemerintahan, mengingat kontribusi besar mereka terhadap negara.

“Kami ingin agar suara masyarakat Dayak didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan kami dalam kabinet bukan hanya untuk simbolis, tetapi juga untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat Dayak terwakili,” ujar Mikael PAI dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/10/2024). 

Mikael Pai mencatat bahwa meskipun masyarakat Dayak merasa terpinggirkan selama bertahun-tahun, mereka tetap setia mendukung negara dan tidak pernah menantang kedaulatan Indonesia.

Ia juga menekankan bahwa peran masyarakat adat sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan bagi semua elemen bangsa. 

“Kami berharap pemerintah baru dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat Dayak dan tidak mengabaikan kontribusi yang telah kami berikan,” katanya.

Michael menjelaskan bahwa meskipun komunikasi telah dilakukan dengan tim dekat presiden terpilih, hingga saat ini belum ada respons konkret terkait keterlibatan tokoh Dayak dalam pemerintahan. 

“Kami sudah bertemu dengan beberapa penasihat dan anggota tim, tetapi belum ada jawaban pasti mengenai apakah ada kesempatan bagi kami untuk berkontribusi di kabinet,” ujarnya.

Majelis Adat Dayak juga mengungkapkan kebanggaan terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah sebelumnya, terutama oleh Presiden Jokowi yang mengakomodasi masyarakat Dayak dalam posisi wakil menteri. 

“Kami berharap pemerintahan baru ini dapat meneruskan tradisi baik tersebut, agar masyarakat Dayak merasa dihargai dan diakui,” imbuhnya.

Selain itu, MADN mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan, dengan harapan agar proyek ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. 

Mikael menekankan bahwa masyarakat Dayak siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan keberhasilan pembangunan tersebut. 

“Kami percaya bahwa dengan komunikasi yang baik, semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara bersama-sama,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Mikael juga menyampaikan rasa duka atas minimnya keterwakilan masyarakat Dayak dalam pemerintahan saat ini. 

“Kami melihat negara tetangga seperti Malaysia, di mana beberapa tokoh Dayak menduduki posisi menteri. Sementara di Indonesia, kami masih menunggu adanya kehadiran tokoh Dayak di kabinet,” ungkapnya.

Ia menginginkan agar pemerintah pusat memperhatikan potensi dan pengalaman yang dimiliki oleh putra-putri Dayak, yang telah banyak berkontribusi di berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan politik.

Mikael mengakhiri pernyataannya dengan harapan besar agar presiden terpilih merespons aspirasi masyarakat Dayak dengan serius. 

“Kami siap untuk mendukung pemerintah, tetapi kami juga berharap pemerintah dapat memberikan ruang bagi kami untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk bekerja sama demi kemajuan Indonesia,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum FORSIMEMA-RI Syamsul Bahri menyampaikan bahwa pernyataan ini menjadi sinyal jelas bahwa masyarakat Dayak berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung kepada mereka. 

"Dengan dukungan dan keterlibatan yang tepat, diharapkan kehadiran tokoh Dayak dalam pemerintahan dapat menjadi langkah positif untuk masa depan yang lebih inklusif," ujarnya. (Arianto)

Read More

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Pandu Sumpah Jabatan Lima Anggota BPK RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. memandu sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksaan Republik Indonesia (BPK RI) pada Kamis sore, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. 

Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor 112/P tahun 2024 tanggal 26 September 2024.

Berikut adalah lima nama Anggota BPK RI yang dipandu sumpahnya oleh Wakil Ketua MA:

1. Dr. Akhsanul Khaq, Ak. M.B.A., CPA., CSFA

2. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., CA., CFE.

3. Dr. Budi Prijono, S.T., M.M., CFrA., GRCE., CGCAE

4. Ir. Daniel Lumbun Tobing, M.Sc,. CSFA., CFra., CertDA.

5. Drs. Fathan Subchi, M.A.P.

Kelima Anggota BPR RI tersebut bersumpah akan dengan sungguh-sungguh langsung atau tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Mereka juga bersumpah tidak akan menerima langsung atau tidak langsung sesuatu janji atau pemberian dari siapapun.

Di bawah Kitab Suci masing-masing, mereka berjanji akan memenuhi kewajiban Anggota BPK RI dengan sebaik-sebaiknya dan rasa tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan per Undang-Undangan lain yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban mereka.

Mereka juga berjanji dengan sungguh-sungguh akan setia terhadap Negara dan UUD tahun 1945.

Pengucapan sumpah kelima Anggota BPK ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Suharto, S.H., M.H., Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Syamsul Maárif, S.H., LL.M., Ph.D.

Selain itu, turut hadir menyaksikan sumpah lima Anggota BPK RI ini yaitu Wakil Presiden RI ke-10 dan ke 12 Yusuf Kalla, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, dan Ketua BPK RI Ismayatun. 

Hadir juga para Menteri Kabinet Indonesia Maju di antaranya yaitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Olah Raga Dito Ariotedjo, para Anggota DPR, para Anggota MPR, dan tamu undangan. (Arianto)

Read More

Tingkatkan Kinerja, Ditjen Badilum Laksanakan Asesmen AMPUH pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Demi terus meningkatkan kinerja dan pelayanan pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali melaksanakan asesmen sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH). 

Kali ini pelaksanaan asesmen AMPUH dilakukan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024. Tim Ditjen Badilum kali ini dipimpin oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. 

Asesmen dimulai dengan pertemuan pembukaan yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Prof. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Artha Theresia Kartini, S.H., M.H. beserta seluruh jajaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum menyampaikan tujuan pelaksanaan AMPUH untuk memastikan mutu dan kinerja pengadilan dalam memberikan layanan bagi para pencari keadilan. 

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum berharap bahwa hasil dari asesmen ini nantinya dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja.

Selain pelaksanaan asesmen, Tim Ditjen Badilum juga melaksanakan penilaian tahap dua untuk lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan salah satu yang terpilih sebagai peserta dan lolos hingga mencapai tahap kedua dalam lomba ini. PTSP merupakan salah satu titik penting dalam pelayanan di pengadilan. 

Setelah seluruh proses penilaian dan asesmen selesai, pelaksanaan asesmen ditutup dengan pertemuan penutup yang kembali dihadiri oleh Tim Ditjen Badilum beserta Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Wakil Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (Arianto)

Read More

Polisi Gelar Trauma Healing dan Hypnotherapi Untuk Korban Kebakaran Kalianyar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat 

Keceriaan kembali terpancar di wajah anak-anak korban kebakaran di RT 11, RW 02, Kalianyar, Tambora. Di tengah kondisi yang masih berada di bawah tenda darurat di lapangan sepak bola Jl Kalianyar IV, Jakarta, Kamis (17/10/2024), mereka disambut oleh rombongan dari bagian Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya dan Polwan Polres Metro Jakarta Barat.

Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya nyata dalam memberikan trauma healing bagi korban kebakaran yang masih merasakan dampak peristiwa tragis tersebut. Kebakaran hebat di Kalianyar ini telah merenggut lima nyawa, termasuk seorang anak berusia 7 tahun, meninggalkan luka yang mendalam bagi banyak keluarga di area tersebut.

Kegiatan trauma healing ini dirancang untuk memulihkan kondisi psikologis para korban, terutama anak-anak, agar mereka bisa bangkit dan kembali menatap masa depan dengan optimisme. Kedatangan tim konselor dari bagian Psikologi Polda Metro Jaya disambut dengan antusiasme yang perlahan mengusir kesedihan dari wajah anak-anak.

Anak-anak yang awalnya tampak murung mulai bersemangat ketika konselor mengajak mereka bernyanyi, bermain, dan mewarnai gambar. Keceriaan mereka semakin terlihat saat Polwan Polres Metro Jakarta Barat memberikan mainan dan makanan ringan, membuat mereka sejenak melupakan peristiwa pahit yang baru saja terjadi.

Pada kesempatan tersebut, Penata I Woroningroem Fatmasari, S. Psi., selaku Paur Subbag Psipol Ro SDM Polda Metro Jaya, menegaskan pentingnya trauma healing untuk memulihkan kondisi psikologis warga yang terdampak. "Kami di sini untuk memberikan konseling pasca-trauma, terutama bagi anak-anak, agar mereka bisa meredakan ketakutan yang mereka rasakan," ujarnya.

Selain terapi bermain untuk anak-anak, tim juga menyediakan kendaraan hypnotherapy untuk para orang tua yang terdampak kebakaran. Tujuannya adalah membantu mereka melepaskan emosi negatif dan kembali merasa tenang. "Hipnoterapi ini membantu para ibu agar lebih tenang dan memulihkan kondisi psikologis mereka," tambah Woro.

Trauma akibat kebakaran, menurut Woro, bisa berdampak cukup lama, terutama bagi anak-anak yang kehilangan anggota keluarga. “Anak-anak terus teringat peristiwa tersebut dan sering merasa takut berada di tempat yang mengingatkan mereka pada kebakaran,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, masyarakat yang terdampak diajarkan teknik pernapasan diafragma, sebuah latihan sederhana namun efektif untuk meredakan kecemasan. Harapannya, trauma healing ini bisa mengembalikan keceriaan anak-anak dan ketenangan bagi para orang tua.

Editor: Arianto 

Read More

Kolaborasi dengan Mahkamah Agung, Sekjen Kementerian ATR/BPN: Upaya Penyelesaian Masalah Pertanahan dari Hulu ke Hilir

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang pertama kalinya diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Mahkamah Agung, Rabu (16/10/2024) resmi ditutup. Dari 80 Hakim Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara yang mengikuti pelatihan, 78 hakim dinyatakan lulus. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menyebut pelatihan ini menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah pertanahan dan tata ruang dari hulu ke hilir.

“Ini menjadi langkah awal supaya konflik-konflik pertanahan itu semakin diminimalisir, juga tata ruang dan bagaimana pengendaliannya kita selesaikan, kemudian, soal mafia tanah dan juga transformasi digital. Dari sisi hulu, ditugaskan Kementerian ATR/BPN menyelesaikan beberapa hal, di sisi hilir kita bekerja sama dengan Mahkamah Agung,” terang Suyus Windayana usai menutup pelatihan yang berlangsung di Aula PPSDM Kementerian ATR/BPN, Kabupaten Bogor. 

Pelatihan Sertifikasi ini telah berlangsung dari tanggal 27 September-16 Oktober 2024. Peserta sudah menyelesaikan sebanyak 138 tahapan pelatihan dan telah diukur keberhasilannya berdasarkan empat aspek penilaian, yakni kehadiran/kedisiplinan; keaktifan; kuis dan evaluasi sumatif; serta praktik bedah kasus dan ujian lisan.

Menurut Suyus Windayana, Pelatihan Sertifikasi ini sangat penting untuk penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan di Indonesia. “Pelatihan ini memberikan kepastian kepada masyarakat terkait hak atas tanah, mengenai hukum dan juga peradilan untuk masyarakat,” ujar Suyus Windayana.

Dengan adanya pelatihan, diharapkan setiap hakim memiliki keseragaman pemahaman terkait pertanahan dan tata ruang dalam putusan peradilan. “Hakim sudah punya pengalaman, _background_ yang cukup bagus mengenai hukum. Tinggal bagaimana penguatan di masyarakat,” pungkas Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung, Syamsul Arief berharap pelatihan ini menghasilkan hakim yang memiliki pengetahuan lebih luas dalam penanganan masalah pertanahan. Dengan begitu, putusan-putusan hakim ke depan, bukan menambah masalah tapi benar menjadi rujukan untuk penyelesaian masalah pertanahan. 

“Kita harapkan, setelah diikutkan untuk Pelatihan Sertifikasi Pertanahan dan Tata Ruang ini maka hakim-hakim akan memiliki visi yang berpihak kepada keadilan, tanah betul-betul menjadi sumber kehidupan, dan tentu saja menjadi sumber keadilan bagi masyarakat di daerah-daerah,” tegas Syamsul Arief.

Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Einstein Al Makarima Mohammad, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan dilakukan dengan metode _blended learning_ atau secara mandiri dan tatap muka. Adapun materi pembelajaran diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah praktisi. Berdasarkan hasil penilaian, dipilih pula 10 peserta dengan nilai terbaik selama pelatihan.

Hadir dalam penutupan pelatihan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Pejabat Struktural dan Fungsional PPSDM Kementerian ATR/BPN. Hadir mendampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN, jajaran Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. (Arianto)

Read More

Upacara Penaikan Bendera di Makorem 031/WB: Penghargaan untuk Soliditas dan Kemanunggalan TNI-Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Kepala Staf Korem 031/WB, Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P., M.Si., bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam Upacara Penaikan Bendera 17-an di Makorem 031/WB. Upacara ini berlangsung khidmat di lapangan upacara Makorem 031/WB, Jl. Sultan Syarif Kasim No. 1, Pekanbaru, Kamis (17/10/2024). Mewakili Danrem 031/WB Brigjen TNI Sugiyono, Kolonel Kav Eko Agus Nugroho menyampaikan amanat Panglima TNI kepada seluruh peserta upacara.

Upacara tersebut diikuti oleh jajaran PJU Korem 031/WB, Dan/Ka Satdisjan, Kodim 0301/PBR, prajurit, serta PNS se-jajaran Korem 031/WB. Dalam kesempatan itu, Mayor Inf M. Efendi bertindak sebagai Komandan Upacara. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penting dalam menjaga soliditas TNI dan memperkuat hubungan TNI dengan rakyat.

Dalam amanat tertulis, Panglima TNI yang dibacakan oleh Kasrem, disampaikan rasa syukur atas peringatan HUT ke-79 TNI yang telah berlangsung tertib dan lancar di seluruh wilayah Indonesia. "Puncak peringatan HUT TNI ke-79 dilaksanakan pada 5 Oktober 2024 di Monumen Nasional, Jakarta, yang dihadiri ratusan ribu masyarakat, menunjukkan betapa eratnya hubungan TNI dengan rakyat," ungkap Kolonel Eko.

Lebih lanjut, Kasrem menekankan dua agenda politik nasional penting dalam waktu dekat, yaitu Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota pada November mendatang. "Komitmen TNI adalah untuk menjaga netralitas dalam semua proses politik ini dan memastikan stabilitas nasional," tambahnya.

Di akhir amanatnya, Kolonel Kav Eko Agus Nugroho menyampaikan beberapa poin penting sebagai pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari bagi seluruh personel TNI. Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan moral pengabdian kepada bangsa dan negara. Kedua, menjaga soliditas dan kekompakan TNI dengan meningkatkan jiwa korsa dan kepedulian antar prajurit. Ketiga, meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman guna menjamin stabilitas nasional. Keempat, memperkuat hubungan TNI dengan rakyat sebagai kekuatan utama dalam pertahanan nasional.

Editor: Arianto 

Read More

Urgensi Revisi UU Migas No 22 Tahun 2001: Fokus pada Ketahanan Energi Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Ketua Umum DPP IKAL LEMHANNAS, menyampaikan pidato penting dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Urgensi Revisi UU Migas No 22 Tahun 2001 Menuju Ketahanan Energi Nasional" di Jakarta, Kamis (17/10/2024). Dalam kesempatan tersebut, beliau menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga stabilitas bangsa dan bagaimana ketahanan energi menjadi isu krusial bagi Indonesia.

Agum Gumelar menjelaskan bahwa pemahaman dan perhatian terhadap situasi nasional harus menjadi prioritas bagi setiap warga negara. "Tidak boleh apatis. Kita harus berwawasan luas, segala tindakan dan pemikiran harus diorientasikan kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok," tegas Agum. Hal ini menurutnya adalah kunci utama dalam membangun ketahanan nasional.

Ia juga menyoroti peran strategis masyarakat dalam mengawal proses demokrasi pasca-Pemilu 2019. Menurutnya, meskipun situasi politik sempat mengalami polarisasi tajam, kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu tanpa memandang perbedaan politik. "Tidak ada lagi istilah 01 atau 02, kita semua harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa ini," tambahnya.

Dalam pidatonya, Agum menekankan pentingnya bersikap kritis terhadap pemerintah. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kritik harus disampaikan secara elegan, mengikuti aturan dan etika. "Kalaupun kita bersikap oposisi terhadap kebijakan pemerintah, lakukanlah dengan cara yang santun, tanpa mengabaikan norma dan aturan," ujarnya.

Lebih lanjut, Agum Gumelar juga menyampaikan harapannya agar hasil dari diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk revisi UU Migas No 22 Tahun 2001. Menurutnya, revisi ini penting untuk menciptakan ketahanan energi nasional yang kuat dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa UU yang ada saat ini masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan kepentingan nasional.

Melalui forum FGD ini, Agum mengajak semua pihak untuk bekerja sama secara serius dalam melakukan kajian mendalam mengenai undang-undang tersebut. Tujuannya adalah agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar bisa membawa perubahan positif bagi kebijakan energi di Indonesia. 

"Saya sangat berharap diskusi ini bisa menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki kondisi ketahanan energi kita. Mari kita laksanakan ini dengan penuh kesungguhan dan idealisme untuk kemajuan bangsa," tutup Agum.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Sunarto Terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung Masa Periode 2024-2029

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hasil dari pemilihan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ditetapkan secara demokratis. YM Prof Dr Sunarto SH MH terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Mahkamah Agung untuk masa periode 2024-2029. Pemilihan yang berlangsung pada pukul 13.00 siang tersebut melibatkan 42 suara Hakim Agung yang turut serta dalam proses pemungutan suara.

"Pemilihan kali ini mencerminkan kebijaksanaan dan komitmen terhadap demokratisasi dalam pemilihan pimpinan Mahkamah Agung. Para pemilih dinilai tetap menghormati rekam jejak serta senioritas yang dimiliki oleh YM Prof Dr Sunarto, yang menjadi faktor penting dalam memilih pemimpin yang memiliki integritas tinggi di institusi peradilan tertinggi di Indonesia ini," kata Syamsul Bahri, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Publik, terutama para pencari keadilan, menaruh harapan besar kepada kepemimpinan baru Mahkamah Agung ini. Beberapa program prioritas internal, kesejahteraan hakim, serta kepastian hukum bagi masyarakat marjinal diharapkan dapat segera direalisasikan di bawah kepemimpinan YM Prof Dr Sunarto SH MH. Selain itu, diharapkan Ketua Mahkamah Agung yang baru dapat menetralisir setiap kritik publik dengan bijaksana dan tidak menunjukkan sikap defensif terhadap masukan dan kritikan yang membangun.

Menurut Syamsul, FORSIMEMA-RI diharapkan dapat memainkan peran penting sebagai jembatan komunikasi antara Mahkamah Agung dan masyarakat. Sinergi antara Mahkamah Agung, Biro Hukum, dan Humas MA dengan media akan membantu menyebarkan informasi yang akurat serta mengedukasi publik mengenai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam menjawab tantangan peradilan di Indonesia.

Dengan terpilihnya YM Prof Dr Sunarto SH MH sebagai Ketua Mahkamah Agung, diharapkan adanya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang lebih baik dalam periode 2024-2029 ini. "Kepemimpinan yang kuat dan responsif terhadap kritik serta tuntutan keadilan menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan Indonesia," tegasnya.

Editor: Arianto 

Read More

FORKABI Deklarasi Dukung Mas Pram dan Bang Doel sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) resmi menggelar deklarasi untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Mas Pram dan Bang Doel, pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Acara yang berlangsung di Jakarta, Rabu (16/10/2024), dihadiri oleh Ketua Umum FORKABI, Drs. H. Abdul Ghoni, bersama para anggota dan simpatisan FORKABI dari berbagai wilayah di DKI Jakarta.

Dalam pidatonya, Drs. H. Abdul Ghoni menyatakan bahwa FORKABI secara bulat mendukung Mas Pram sebagai Calon Gubernur dan Bang Doel sebagai Calon Wakil Gubernur. "Kami memilih pasangan ini karena kami percaya mereka mampu membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat Jakarta. FORKABI siap mengawal dan memperjuangkan kepentingan rakyat Betawi di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel," ujarnya di hadapan ratusan pendukung yang hadir.

Deklarasi dukungan ini merupakan langkah strategis bagi FORKABI dalam memperkuat suara masyarakat Betawi di Jakarta, yang dikenal dengan semangat persatuan dan identitas kulturalnya. FORKABI berharap Mas Pram dan Bang Doel dapat membawa visi pembangunan yang berkelanjutan serta memperjuangkan kepentingan warga Betawi di kancah pemerintahan DKI Jakarta.

Selain itu, dukungan dari FORKABI diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan dalam peta politik DKI Jakarta menjelang Pilkada 2024. Pasangan Mas Pram dan Bang Doel dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam bidang pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, serta diharapkan mampu menjadi solusi dari permasalahan Jakarta, mulai dari transportasi, kemacetan, banjir, hingga peningkatan kualitas hidup warga.

Dengan deklarasi ini, FORKABI menegaskan komitmennya untuk aktif menggalang dukungan di tingkat akar rumput. Mereka juga berencana mengadakan berbagai kegiatan sosial untuk memperkenalkan visi dan misi Mas Pram dan Bang Doel kepada warga Betawi dan masyarakat Jakarta secara lebih luas. Dukungan FORKABI ini diyakini akan memperkuat peluang kemenangan pasangan tersebut dalam pemilihan mendatang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pemilihan Ketua Mahkamah Agung RI 2024: Sorotan Dunia Hukum Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebanyak 46 Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia tengah bersiap melaksanakan pemilihan Ketua Mahkamah Agung baru yang akan berlangsung pada hari ini, Rabu (16/10/2024). Proses pemilihan ini menjadi sorotan penting dalam dunia hukum Indonesia, mengingat peran sentral Ketua MA dalam penegakan hukum dan keadilan. Posisi ini sangat krusial untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan dan integritas dalam sistem peradilan negara.

Pemilihan Ketua MA kali ini dilakukan untuk mencari pengganti Muhammad Syarifuddin yang akan memasuki masa pensiun. MA menegaskan bahwa prinsip keadilan harus selalu dijunjung tinggi dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh para hakim. Hal ini termasuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti pemulihan kerugian negara dan keadilan bagi seluruh pihak.

Di tengah proses pemilihan ini, muncul berbagai isu dan hoaks yang beredar, salah satunya menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung salah satu kandidat, Yulius, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kamar TUN. Isu ini telah mempengaruhi dinamika di antara para hakim agung menjelang pemilihan yang digelar pagi ini, pukul 10 waktu setempat. Sementara itu, dua kandidat lainnya, Sunarto dan Suharto, diisukan memiliki beban masalah yang lebih berat terkait dugaan korupsi.

Mahkamah Agung sendiri telah menanggapi isu ini pada 17 September 2024, menyatakan bahwa laporan mengenai dugaan korupsi pemotongan honorarium hakim agung dan/atau gratifikasi sebesar Rp97 miliar adalah hoaks. Laporan tersebut telah dibantah oleh Mahkamah Agung, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar yang benar dan hanya upaya untuk merusak kredibilitas institusi.

Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (Forsimema-RI) berharap proses pemilihan Ketua MA yang berlangsung hari ini dapat berjalan dengan adil, jujur, dan bijaksana. Ketua Forsimema-RI, Syamsul Bahri, menyatakan bahwa masa depan Mahkamah Agung sangat bergantung pada pemimpin baru yang terpilih. Ia menekankan pentingnya integritas dan komitmen dari para Hakim Agung dalam menjaga nama baik lembaga peradilan tertinggi ini.

Dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas, Mahkamah Agung terus menunjukkan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat diharapkan tetap aktif memantau perkembangan ini dan berperan serta dalam pengawasan proses hukum yang sedang berlangsung.

Editor: Arianto 

Read More

Menanti Gebrakan 100 Hari Pertama, Prabowo-Gibran Atasi Kendala Gas Industri di Banten

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Peliknya dinamika gas industri di Banten ditengarai bakal bermuara ke pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan segera dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024 mendatang.

Mayoritas pelaku usaha di Banten sampai saat ini masih mengeluhkan kendala pasokan gas lantaran kebijakan pembatasan gas yang dilakukan Perusahaan Gas Nasional.

Menyikapi permasalahan ini, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Banten, Yakub F. Ismail turut angkat bicara sembari memberikan challenge kepada Prabowo-Gibran untuk dapat mengatasi persoalan pasokan gas ini.

"Terus terang, hingga detik ini industri di Banten yang menggunakan gas sebagai sumber energi utama menghadapi persoalan serius. Hal ini imbas dari kebijakan pembatasan pasokan gas oleh PT PGN di wilayah Banten. Tentu, harapan itu tertuju pada pemerintahan baru Prabowo-Gibran, bagaimana menjawab permasalahan ini," kata Yakub di Bilangan, BSD, Rabu (16/10).

Lebih lanjut, Yakub mengatakan bahwa para pelaku usaha di Banten kini benar-benar menantikan gebrakan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama pemerintahan mereka.

"100 hari pertama kerja Prabowo-Gibran akan menjadi sorotan rekan-rekan pengusaha di Banten. Mampukah pemerintahan baru menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi masalah ini?" tukasnya.

Yakub mengaku konsep Asta Cita Prabowo-Gibran memiliki spirit yang selaras dengan pengembangan energi dan ketahanan gas nasional.

Hal ini terutama bertalian dengan visi Prabowo-Gibran dalam memberikan atensi terhadap peran strategis gas bumi sebagai energi transisi maupun energi baru terbarukan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi menuju Visi Indonesia Emas 2045.

"Semestinya melalui visi Asta Cita ini memberikan sebuah harapan baru dalam menghadirkan kebijakan gas nasional yang kuat dan efektif," ujarnya.

Ia lantas mempertanyakan terkait kelangkaan gas di tanah air yang notabene hanya terjadi di Banten. Padahal, kata dia, Banten merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang menjadi jembatan dan penentu ekonomi nasional.

"Ini yang mengherankan justru Banten yang merupakan kawasan strategis nasional, justru mengalami kelangkaan gas. Satu hal yang tentu saja sangat bertolak belakang dengan semangat memperkuat perekonomian nasional," ungkap Yakub.

Yakub lalu menyinggung Banten yang masuk dalam lima daerah dengan tingkat investasi terbesar di Indonesia.

Hal itu, kata dia, seharusnya negara memberikan atensi lebih dengan memperhatikan segala kebutuhan mendasar dalam pengembangan infrastruktur dan perekonomian daerah.

"Salah satunya dengan menghadirkan kebijakan pemasokan gas yang memadai sebagai bagian dari penopang industri utama di Banten," terangnya.

Hal mana, belakangan ini, menurutnya terjadi banyak permasalahan turunan seperti pemangkasan angkatan tenaga kerja (PHK), penurunan kapasitas produksi hingga masalah pengangguran yang timbul akibat banyak industri yang macet dan gulung tikar yang disebabkan oleh kendala gas itu sendiri.

"Untuk itu, kita sangat berharap agar Prabowo-Gibran mampu menugaskan para Menteri yang membidangi urusan gas ini untuk dapat segera memberikan jawaban atas persoalan yang ada di Banten hari-hari ini," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Ditjen Badilum Paparkan Pemanfaatan Aplikasi SATU JARI kepada Ketua Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada Senin (14/10/2024), di Command Center Ditjen Badilum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., menyampaikan pemanfaatan Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI) kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. Aplikasi ini dikembangkan untuk mengoptimalkan penyelesaian eksekusi perdata serta mengurangi jumlah tunggakan perkara di pengadilan.

Dalam pemaparannya, Direktur Jenderal Badilum menjelaskan bahwa SATU JARI mengintegrasikan dua sistem utama: Monitoring Pelaksanaan Eksekusi (PERKUSI) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pemanfaatan aplikasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja pengadilan, menurunkan jumlah tunggakan eksekusi perkara dari 11.697 menjadi 3.532 perkara, dan eksekusi Hak Tanggungan menjadi 1.577 perkara per 1 Oktober 2024. Upaya ini menunjukkan komitmen Ditjen Badilum dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses hukum di Indonesia.

Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum, Ketua Kamar Perdata, I Gusti Agung Sumanatha, SH., M.H., Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Prof. Dr. H. Yulius, SH., M.H., Ketua Kamar Pengawasan, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pidana, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., serta mantan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., M.H. Para pimpinan Mahkamah Agung dan jajaran terkait turut menyaksikan bagaimana SATU JARI mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengawasan dan pemantauan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain itu, Ditjen Badilum juga memanfaatkan jaringan CCTV untuk memperketat pengawasan dan pemantauan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas serta memastikan proses hukum berjalan transparan dan bebas dari intervensi yang tidak diinginkan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Ditjen Badilum membuktikan dedikasinya dalam menghadirkan keadilan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Aplikasi SATU JARI diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga peradilan lainnya dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat sistem hukum di Indonesia.

 

Editor: Arianto 

Read More

Aksi Damai Kaum Muda Indonesia: Kawal PP 28 Tahun 2024 untuk Lindungi Generasi Muda dari Iklan Rokok

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kaum Muda Indonesia menggelar aksi damai di depan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jakarta, Selasa (15/10/2024), guna mengawal implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Mengusung tema "Lindungi Generasi Muda Dari Dampak Iklan dan Sponsorship Rokok," aksi ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari pengaruh buruk iklan dan sponsorship produk tembakau.

Jowanda Harahap, Sekretaris Jenderal Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah menyampaikan dukungan penuh kepada Kemenkes atas langkah progresif yang telah diambil. "Kami mengapresiasi implementasi PP No. 28 Tahun 2024 sebagai langkah penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya rokok dan produk tembakau lainnya," ujar Kowanda. 

Kaum Muda Indonesia menegaskan dukungan mereka terhadap regulasi yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif iklan dan promosi rokok di kalangan anak muda. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih kuat dibandingkan regulasi sebelumnya, PP No. 109 Tahun 2012.

Selain itu, mereka mendorong Kemenkes untuk segera menyelesaikan aturan turunan dari PP No. 28/2024 agar implementasinya lebih jelas dan terarah. Kaum Muda Indonesia menilai kebijakan ini sebagai investasi dalam kesehatan jangka panjang bangsa yang akan meningkatkan daya saing nasional.

Mereka juga menekankan pentingnya edukasi kepada kelompok rentan, terutama anak-anak dan remaja, mengenai bahaya rokok dan produk tembakau baru seperti rokok elektronik. Partisipasi aktif kaum muda dalam advokasi dan pengawalan implementasi PP No. 28 Tahun 2024 dipandang sebagai langkah krusial dalam mencegah dampak negatif industri tembakau di Indonesia.

Dalam pernyataan sikapnya, Kaum Muda Indonesia berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan masukan konstruktif terkait implementasi kebijakan ini. Mereka juga menyerukan kepada seluruh pihak, termasuk Kemenkes, untuk memperkuat kerja sama dengan jaringan pengendalian tembakau dan masyarakat sipil agar regulasi ini dapat diimplementasikan secara efektif.

Aksi damai ini diharapkan dapat mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam melindungi generasi muda Indonesia dari bahaya iklan, promosi, dan sponsorship rokok, sekaligus memastikan masa depan yang lebih sehat dan bebas dari dampak buruk tembakau.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Polri Raih Penghargaan Lembaga dengan Pelayanan dan Komunikasi Terbaik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menerima penghargaan Kementerian dan Lembaga Negara Award 2024 yang diselenggarakan Oleh Inews. Dalam pemberian penghargaan itu, Jenderal Sigit dinobatkan dalam kategori pelayanan dan komunikasi terbaik.

Kategori ini diraih lantaran Polri dipandang memiliki peran aktif dalam membagikan informasi dengan media melalui Divisi Humas Polri. Selain itu, Polri mendapat perhargaan karena telah koorperatif dalam pelayanan masyarakat, termasuk transparansi kasus, Konferensi pers, dan komunikasi bersama media.

Penghargaan ini diberikan Inews setelah melewati penjurian sejak 1 bulan lalu yang dilakukan pemimpin redaksi Inews bersama Aiman Wicaksono. Direktur Utama Inews Grup Syafril Nasution menyatakan, penghargaan ini ditujukan agar kementerian dan lembaga termotivasi untuk meningkatkan peran di masyarakat, tidak hanya di jajaran pusat, tetapi juga hingga ke seluruh daerah.

“Penghargaan ini juga diberikan sebagai bentuk apresiasi di akhir masa jabatan dari pemerintahan dan lembaga, untuk mengapresiasi dengan niat yang unggul serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di 10 tahun pemerintahan Bapak Jokowi,” ungkapnya pada Senin, (14/10/24).

Penghargaan itu pun diterima Kapolri dengan diwakilkan oleh Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho.

“Penghargaan ini baru perdana mendapatkan diterima Polri untuk acara Kementerian dan Lembaga Award 2024 yang juga baru perdana ini dilaksanakan,” jelas Irjen. Pol Sandi.

Irjen. Pol. Sandi menyampaikan pesan dari Kapolri atas ucapan terima kasih telah diberikannya penghargaan ini. Jenderal Sigit mengaku bahwa penghargaan ini adalah sebuah amanah yang harus membuat Polri semakin baik memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kapolri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, insan media, seluruh stake holder dan MNC Grup atas penghargaan yang diberikan. Tentunya ini menjadi semangat bagi Polri untuk bisa bekerja lebih baik lagi, dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi agar Polri lebih bermanfaat untuk masyarakat.” ungkap Kadivhumas. (Arianto)

Read More

Cegah Curanmor, Polsek Grogol Petamburan Gembok Puluhan Motor

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polsek Grogol Petamburan Jakarta Barat terus memperkuat upaya preventif dalam mencegah tindak kejahatan di wilayahnya. Salah satu langkah yang kembali digelar adalah kegiatan "Gembok Kamtibmas", yang secara efektif bertujuan untuk mengurangi maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Kegiatan ini berlangsung pada Senin (14/10/2024), di mana petugas berhasil mengamankan 25 sepeda motor yang terparkir tanpa pengamanan memadai di beberapa lokasi rawan.

Kegiatan patroli dilakukan di titik-titik rawan curanmor seperti di pinggir jalan dan area parkir umum dengan minim pengawasan. Kendaraan yang ditemukan dalam kondisi kurang aman langsung digembok oleh petugas guna memberikan peringatan kepada pemiliknya. Langkah tegas ini dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) Polsek Grogol Petamburan, bertujuan untuk mendorong masyarakat lebih sadar akan pentingnya keamanan kendaraan.

Selain tindakan penggembokan, Polsek Grogol Petamburan juga menempelkan pamflet peringatan di setiap motor yang digembok. Pamflet tersebut berisi pesan kepada pemilik kendaraan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga barang miliknya serta mengingatkan pentingnya upaya pencegahan dalam mengamankan kendaraan dari tangan-tangan jahil. 

Kapolsek Grogol Petamburan Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Reza Hafiz Gumilang, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi preventif yang dirancang khusus untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor yang belakangan meningkat. 

"Kami melihat masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan keamanan kendaraan mereka. Langkah penggembokan ini kami lakukan sebagai teguran agar tidak ada kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk beraksi," ujar Kompol Reza di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Selain menggembok kendaraan, petugas juga memberikan edukasi tentang pentingnya memasang kunci tambahan atau gembok pengaman pada motor. Pamflet-pamflet edukatif tersebut ditempelkan di titik strategis wilayah Grogol Petamburan yang sering kali menjadi incaran pencuri, seperti Jln. Hadiah Utama RW 02 Kelurahan Jelambar, Jln. Satria RW 04 Kelurahan Jelambar, serta Jln. Tomang Banjir Kanal RW 13.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu waspada terhadap keamanan kendaraan. Dengan upaya penggembokan dan edukasi ini, pihak kepolisian berharap angka pencurian kendaraan bermotor di Grogol Petamburan bisa ditekan secara signifikan, sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman dan terlindungi.

Editor: Arianto 

Read More

Brigjen TNI Sugiyono Pimpin Sertijab Kasi Ren Korem 031/ Wira Bima

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, memimpin serah terima jabatan Kepala Seksi Perencanaan (Kasi Ren) Korem 031/Wira Bima. Acara tersebut digelar di Auditorium Kaharudin Nasution, Makorem 031/Wira Bima, Senin (14/10/2024). Jabatan Kasi Ren Korem 031/WB resmi diserahkan dari Kolonel Inf Abdul Sipahutar, S.E. kepada Kolonel Kav Dedi Setiadi, S.I.P.

Brigjen TNI Sugiyono menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Kol Inf Abdul Sipahutar atas dedikasi dan kontribusinya dalam memajukan Korem 031/Wira Bima serta masyarakat di Provinsi Riau. "Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Kolonel Abdul Sipahutar atas pemikiran dan karya terbaiknya untuk kemajuan Korem 031/Wira Bima," ujar Sugiyono.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem 031/Wira Bima juga menyampaikan harapan besar kepada pejabat baru, Kol Kav Dedi Setiadi, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. "Selamat datang kepada Kolonel Dedi Setiadi. Kami berharap Anda dapat menjalankan tugas dengan baik demi kemajuan yang lebih baik lagi di masa mendatang," kata Brigjen Sugiyono.

Acara serah terima jabatan tersebut juga diwarnai dengan prosesi penciuman Dhuaja Korem 031/Wira Bima, sebuah tradisi yang sarat nilai historis. Tradisi ini dilakukan sebagai simbol kecintaan dan kebanggaan terhadap satuan serta komitmen menjaga nama baik Korem 031/Wira Bima.

Dalam pantauan awak media, hadir dalam acara tersebut antara lain Kasrem 031/WB, para Kasi Kasrem 031/WB, para Dandim, Kabalak Aju Korem 031/WB, serta Pengurus Persit KCK Koorcab Rem 031 PD I/BB. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh khidmat, menandai transisi yang harmonis antara pejabat lama dan baru.

Brigjen TNI Sugiyono berharap agar silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga meskipun ada perubahan jabatan. "Semoga hubungan silaturahmi ini tetap terjaga dan terus memberikan kontribusi bagi kemajuan Korem 031/Wira Bima dan Provinsi Riau di masa depan," tutupnya.

Editor: Arianto 

Read More

Pemilihan Ketua Mahkamah Agung Digelar 16 Oktober 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada 10 Oktober lalu, Mahkamah Agung telah mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) yang menghasilkan dua Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). SK KMA pertama adalah Nomor 212/KMASK.KB1.1/2024 mengenai tata tertib pemilihan, dan SK KMA kedua adalah Nomor 213/KMASK.KB1.110R/2024 tentang Panitia Pemilihan Ketua Mahkamah Agung. 

"Kedua SK ini sudah diundangkan dan akan digunakan sebagai dasar hukum dalam pemilihan Ketua Mahkamah Agung yang dijadwalkan pada 16 Oktober 2024 di lantai 14 Mahkamah Agung," kata Prof. Dr. H. Sunarto, SH., MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam TEMU JURNALIS bertajuk "Bersama dengan Ketua Mahkamah Agung" di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurut Sunarto, Perubahan penting pada tata tertib pemilihan mencakup pengaturan korum yang kini ditetapkan sebelum tata cara pemilihan dimulai. Selain itu, tata tertib baru ini juga mencantumkan ketentuan apabila hanya ada satu Hakim Agung yang bersedia mencalonkan diri. 

Dalam situasi ini, pimpinan sidang akan memberikan satu kali kesempatan kepada panitia untuk mengedarkan formulir kesediaan. Jika tetap hanya satu orang yang bersedia, maka calon tunggal tersebut akan ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung secara aklamasi.

"Proses pemilihan akan diawali dengan setiap Hakim Agung mendeklarasikan kesediaan atau ketidaksediaannya sebagai calon Ketua Mahkamah Agung melalui formulir khusus. Hakim Agung yang bersedia akan dicatat, dan daftar nama akan dipajang di papan atau layar monitor. Setelah itu, pimpinan sidang akan mengonfirmasi kesediaan mereka sebelum proses pemungutan suara dimulai," ungkapnya.

Bukan hanya itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial juga mengumumkan bahwa Dr. Yanto telah ditunjuk sebagai juru bicara Mahkamah Agung untuk mengelola komunikasi terkait pemilihan ini. Dengan segala persiapan yang sudah dilakukan, diharapkan pemilihan Ketua Mahkamah Agung kali ini dapat berjalan lancar dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Astra Life Luncurkan AVA Asya Hasanah Proteksi, Produk Unit Link Syariah untuk Perencanaan Keuangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Astra Life, salah satu penyedia asuransi jiwa terkemuka di Indonesia, resmi meluncurkan AVA Asya Hasanah Proteksi, produk asuransi unit link berbasis Syariah. Produk ini dijual melalui kanal distribusi bancassurance bersama Unit Usaha Syariah Permata Bank, menawarkan perlindungan menyeluruh dan investasi sesuai prinsip Syariah.

Presiden Direktur Astra Life, Nico Tahir, mengungkapkan optimisme terhadap pengembangan produk ini di pasar asuransi jiwa syariah Indonesia. "AVA Asya Hasanah Proteksi melengkapi portofolio kami dengan perlindungan dan booster investasi yang kuat, sejalan dengan prinsip Syariah," jelas Nico dalam keterangan persnya, Senin (24/10/2024).

AVA Asya Hasanah Proteksi dirancang untuk memberikan perlindungan jiwa yang komprehensif, mencakup risiko Terminal Illness, Cacat Total dan Tetap, serta manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan. Investasi awal sebesar 60% dari kontribusi dasar meningkat hingga 100% pada tahun polis ke-4, dengan manfaat investasi tambahan mencapai 5% mulai tahun polis ke-6.

Unit Usaha Syariah Permata Bank, yang diwakili oleh Rudy Basyir Ahmad, menyatakan bahwa kerjasama ini sejalan dengan misi mereka untuk menyediakan solusi investasi syariah yang mudah dan aman bagi masyarakat Indonesia. "AVA Asya Hasanah Proteksi menawarkan fleksibilitas kontribusi dengan berbagai metode pembayaran," tambah Rudy.

Produk ini telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadikannya pilihan yang aman bagi masyarakat yang mencari investasi berbasis Syariah. Astra Life dan Permata Bank juga memastikan bahwa semua proses penjualan mengikuti regulasi terbaru, termasuk ketentuan SEOJK Nomor 5 Tahun 2022.

Dengan minimum kontribusi dasar sebesar Rp6 juta per tahun, nasabah dapat menikmati berbagai pilihan asuransi tambahan, seperti asuransi kecelakaan diri Syariah, waiver kontribusi syariah, dan asuransi penyakit kritis.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Hello Astra Life Call Center 24 jam di 1 500 282 atau cabang Permata Bank terdekat.

Editor: Arianto 

Read More