Kunjungan Tim Wasrik Itjenad ke Korem 031/Wira Bima untuk Pengawasan dan Audit Sistem Manajemen Organisasi

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono, didampingi oleh Para Kasi Kasrem 031/WB, menerima kunjungan Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itjenad yang dipimpin oleh Brigjen TNI Teguh Paryitno, beserta 9 anggota tim, di Makorem 031/Wira Bima. Kehadiran Tim Wasrik Itjenad ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen organisasi di Korem 031/Wira Bima, Senin (14/10/2024).

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Sugiyono menyampaikan bahwa kehadiran Tim Wasrik Itjenad adalah bagian penting dari upaya meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan program kerja. "Saya menyampaikan selamat datang di Makorem 031/Wira Bima kepada Ketua Tim Wasrik Itjenad dan rombongan. Kami berharap kegiatan pengawasan ini dapat berjalan tertib, aman, serta bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan satuan jajaran Korem 031/Wira Bima," ujar Brigjen TNI Sugiyono.

Menurutnya, program pengawasan ini sangat penting untuk mengendalikan kegiatan organisasi dan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Pengawasan ini juga berfungsi untuk mencegah potensi penyimpangan atau hal-hal yang dapat menghambat pencapaian program kerja. "Kegiatan pengawasan seperti ini akan sangat membantu satuan kerja Korem 031/Wira Bima dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, sesuai dengan regulasi yang berlaku," tambahnya.

Sementara itu, Brigjen TNI Teguh Paryitno, selaku Ketua Tim Wasrik Itjenad, turut mengapresiasi sambutan yang hangat dari Korem 031/Wira Bima. "Kami ucapkan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa ini. Kehadiran kami di sini bertujuan untuk memastikan ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta melakukan pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan program kerja dan anggaran," ungkapnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Para Kasi Kasrem 031/Wira Bima, Para Dandim jajaran Korem 031/Wira Bima, dan sejumlah pejabat di lingkungan Korem 031/Wira Bima. Kunjungan Tim Wasrik Itjenad ke Makorem 031/Wira Bima ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan TNI.

Editor: Arianto 

Read More

Uncle B Coffee: Menyajikan Cita Rasa Kopi Pengaron dan Berbakti untuk Banua

Duta Nusantara Merdeka | Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Uncle B Coffee, kedai kopi yang didirikan oleh Henny Etzelina, merayakan ulang tahunnya yang ke-6 dengan acara syukuran yang sekaligus memperingati HUT ke-79 TNI pada Kamis (10/10/2024), di Area Food Court Hotel Batung Batulis. Henny, seorang penulis dan pengusaha, menjelaskan betapa pentingnya melestarikan dan mempromosikan biji kopi Pengaron, Kabupaten Banjar, sebagai bahan baku utama kopi yang mereka sajikan.

“Sebagai pecinta kopi dan cinta terhadap banua, saya merasa terbatas dalam memberi kontribusi. Namun, melalui Uncle B Coffee, saya ingin mengenalkan kopi lokal dengan cita rasa khas yang dapat dinikmati oleh semua orang,” ungkap Henny dalam sambutannya.

Acara ini tidak hanya berupa perayaan, tetapi juga diisi dengan kegiatan sosial, yaitu khitanan massal untuk 25 anak yang dilaksanakan dari pukul 14:30 hingga 17:30 Wita. Kerjasama dengan Lanud Sjamsudin Noor, acara ini menunjukkan komitmen Uncle B Coffee untuk memberikan kembali kepada masyarakat. 

Henny menambahkan, “Khitanan ini wajib menurut syariat Islam dan berfungsi untuk menjaga kesehatan. Kami berharap bisa memberikan manfaat bagi anak-anak di Banua.” 

Bersama dengan Henny, Kepala Rumah Sakit TNI AU Sjamsudin Noor, Mayor Kes. dr. Ari Setiawan, dan pejabat lainnya turut mendukung jalannya acara. Sementara itu, H. Darmawan Jaya Setiawan, mantan Wakil Wali Kota Banjarbaru, mengapresiasi usaha Henny dalam mempromosikan kopi lokal ke tingkat nasional.

“Semoga Uncle B Coffee terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk Banua Kalsel,” ucap Darmawan. 

Dengan tema “Uncle Bike” tahun ini, Henny menekankan bahwa “B” dalam Uncle B memiliki banyak makna, seperti Berbakti untuk Banua. Melalui kopi dan bakti sosial, Uncle B Coffee berkomitmen untuk berkontribusi lebih bagi masyarakat dan memperkuat cinta terhadap daerah.

Editor: Arianto 

Read More

Perhimpunan INTI Gelar Silaturahmi Kebangsaan dengan Pramono Anung dan Rano Karno

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta,

Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) mengadakan acara Silaturahmi Kebangsaan bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno, di Grand Ballroom Sun City Restaurant, Glodok, Jakarta Barat, Sabtu (12/10) malam. Acara tersebut berlangsung meriah dengan dukungan berbagai elemen seni budaya, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat interaksi antara kandidat dengan komunitas Tionghoa.

Acara dibuka dengan penampilan Paduan Suara PINTI (Perempuan INTI) yang menyanyikan lagu-lagu Betawi populer, dilanjutkan dengan aksi Grup Angklung Paguyuban Meizhou. Kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno ke ruangan acara disambut oleh iringan Barongsai INTI, serta didampingi oleh Ketua Umum Perhimpunan INTI, Teddy Sugianto, dan para tokoh Tionghoa lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum INTI Teddy Sugianto menekankan pentingnya acara silaturahmi ini sebagai platform bagi keluarga besar INTI untuk berinteraksi langsung dan memahami visi, misi, serta program kerja dari setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. "Acara ini merupakan bentuk kontribusi kami dalam memberikan ruang dialog antara para kandidat dengan komunitas Tionghoa di Indonesia," ujar Teddy.

Perhimpunan INTI juga mengumumkan akan melanjutkan Silaturahmi Kebangsaan dengan pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, serta pasangan nomor urut 2, Dharma Porengkun dan Kun Wardhana. Kehadiran tokoh-tokoh Tionghoa dari berbagai organisasi, seperti Didi Dawis dari Perhimpunan Fujjan Indonesia, Abdul Alex Soelistyo dari Perpit, dan Budi S. Tanuwibowo dari MATAKIN, menunjukkan tingginya antusiasme komunitas Tionghoa terhadap pemilihan DKI Jakarta 2024.

Dalam sesi tanya jawab, Pramono Anung dan Rano Karno menekankan komitmen mereka untuk membangun Jakarta yang inklusif dan progresif, di mana semua kelompok masyarakat, termasuk komunitas Tionghoa, dapat berperan aktif dalam pembangunan kota. Dukungan dari tokoh politik dan komunitas bisnis memperkuat harapan bahwa acara ini menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan warga Tionghoa di DKI Jakarta.

Sekitar 1000 orang hadir memadati acara, terdiri dari pengurus, anggota keluarga besar Perhimpunan INTI, tokoh pengusaha Tionghoa, serta partai politik pengusung pasangan nomor urut 3.

Editor: Arianto 

Read More

Hashim Djojohadikusumo Jadi Magnet bagi FORMAS, 37 Organisasi Bergabung dalam Tiga Bulan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hashim Djojohadikusumo, tokoh penting di Indonesia, berhasil menjadi magnet tersendiri bagi Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS). Dalam waktu kurang dari tiga bulan sejak dibentuk, FORMAS telah menarik 37 organisasi dari berbagai bidang untuk bergabung. FORMAS, yang berdiri sejak Agustus, awalnya hanya beranggotakan 21 organisasi, namun kini anggotanya terus bertambah. Hashim Djojohadikusumo, sebagai pendiri dan Ketua Dewan Pembina FORMAS, bersama Ketua Umum FORMAS Yohanes Handoyo Budhisedjati, memainkan peran penting dalam perkembangan pesat organisasi ini.

FORMAS, yang bertujuan mengawal pemerintahan baru di bawah Prabowo – Gibran, mendapat banyak sorotan media. Dalam acara pelantikan 16 organisasi baru di Aula Universitas Podomoro, Jakarta Barat, Jumat (11/10/2024), Hashim Djojohadikusumo dan Yohanes Handoyo Budhisedjati secara resmi melantik perwakilan organisasi tersebut.

Acara pelantikan FORMAS ini juga diwarnai dengan Dialog Kebangsaan bertema "Peran Gen Z dalam Peningkatan Kualitas SDM Menuju Indonesia Emas," yang dihadiri sejumlah rektor perguruan tinggi, tokoh masyarakat, pejabat, dan ratusan mahasiswa. Dalam dialog tersebut, Hashim Djojohadikusumo menekankan peran penting Generasi Z dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Hashim juga mengangkat isu krusial seperti stunting, yang menurutnya masih menjadi masalah besar bagi anak-anak Indonesia. Ia menyebutkan bahwa 30 persen anak-anak Indonesia yang lahir pada tahun 2006 mengalami stunting. Hashim Djojohadikusumo menyoroti pentingnya program pemberian makanan bergizi yang sedang digalakkan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini.

FORMAS, dengan dukungan dari organisasi seperti APTIKNAS dan SPRI, berkomitmen untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan program-program pemerintah. FORMAS berencana untuk melakukan sosialisasi masif terkait program anti-stunting dan pembangunan rumah layak huni yang diusung oleh Hashim Djojohadikusumo. FORMAS memiliki empat organisasi pers yang akan menjalankan publikasi dan sosialisasi hingga ke pelosok desa di seluruh Indonesia.

Beberapa organisasi yang bergabung dalam FORMAS antara lain APTIKNAS, SPRI, Laskar Prabowo 08, SMSI, dan PSMTI. Kehadiran organisasi-organisasi ini memperkuat dukungan terhadap program-program pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Editor: Arianto 

Read More

Danrem 031/WB Gelar Turnamen "Welcome Game Golf"

Duta Nusantara Merdeka | Kampar, Riau  

Danrem 031/WB Brigjen TNI Sugiyono sukses menyelenggarakan turnamen golf bertajuk "Welcome Game Golf Danrem 031/WB" pada Minggu (13/10/2024) di Lapangan Golf Labersa, Kampar, Provinsi Riau. Acara ini diikuti oleh 53 pegolf dari berbagai daerah dan diresmikan dengan pemukulan bola pertama (shot gun/tee-off) oleh Brigjen TNI Sugiyono, Wakapolda Riau, dan Pj Sekda Provinsi Riau.

Turnamen ini menyediakan berbagai hadiah menarik, termasuk Grand Prize, Door Prize, dan hadiah Hole In One berupa sepeda motor serta trofi bagi para pemenang. Ada juga ratusan souvenir untuk semua peserta, menambah kemeriahan acara ini.

Dalam kategori Flight A, juara pertama diraih oleh Didik dengan net 78 HCP, diikuti oleh Deli (net 79 HCP) dan Habilin (net 79 HCP). Untuk Flight B, Made Suara keluar sebagai juara pertama dengan net 80, disusul Hendra Sunaryo (net 82) dan Indra Gunawan (net 83). Best Gross Overall dimenangkan oleh Edo, sementara Best Nett Overall direbut Rudi Haryanto.

Dalam keterampilan khusus, Dedi Haryanto meraih penghargaan Nearest To The Pin, sementara Edi Basuki berhasil memenangkan Nearest To The Line. Untuk Longest Drive, Darmawan tampil sebagai pemenang.

Danrem 031/WB Brigjen TNI Sugiyono menyampaikan bahwa turnamen ini diadakan sebagai ajang silaturahmi, kebersamaan, dan persaudaraan. Harapannya, turnamen ini bisa berlangsung dengan penuh sportivitas dan menjadi momen yang menyenangkan bagi semua peserta. 

Di akhir sambutannya, Brigjen Sugiyono mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang telah mendukung kesuksesan acara ini.

Turut hadir dalam turnamen ini sejumlah pejabat penting, seperti Wakapolda Riau, Pj Sekda Prov Riau, Pejabat Utama Korem 031/WB, serta para Dandim Jajaran Korem 031/WB. Selain itu, perwakilan dari Pertamina RU II Dumai, BRI, dan BRK Syariah juga turut meramaikan acara ini.

Editor: Arianto 

Read More

Pemilihan Ketua Mahkamah Agung 2024-2029: Harapan untuk Sosok Pemimpin Berintegritas dan Peduli

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilihan Ketua Mahkamah Agung (M.A) periode 2024-2029 akan segera digelar dalam hitungan hari, tepatnya pada Selasa (15/10/2024). Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, dan publik pencari keadilan memiliki harapan besar terhadap sosok yang akan terpilih untuk memimpin lembaga tertinggi dalam bidang hukum ini.

"Harapan FORSIMEMA-RI dan masyarakat adalah agar Ketua M.A terpilih bukan hanya seorang ahli hukum yang mumpuni, tetapi juga sosok pemimpin yang rendah hati, bijaksana, peka, dan peduli terhadap kaum marjinal serta kesejahteraan hakim dan ASN Peradilan," kata Syamsul Bahri di Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Diharapkan, Ketua M.A mendatang juga bersedia merangkul kelompok kerja (Pokja) FORSIMEMA-RI sebagai mitra dalam mengedukasi hukum kepada publik.

Dalam pemilihan Ketua Mahkamah Agung ini, menurut Syamsul, penting bagi publik untuk memilih sosok pemimpin yang tangguh dan terpercaya. Pemimpin tersebut harus memiliki rekam jejak yang kuat dan bermartabat, mampu membawa perubahan positif bagi peradilan agung di masa mendatang. Ia juga harus mampu menjalankan program kerja prioritas MA dan terbuka terhadap kritik, serta memberikan solusi dari setiap masukan yang diterima.

Dan yang paling penting, Sosok Ketua M.A yang akan terpilih nantinya diharapkan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, melainkan menjadikan sumpah atau janji sebagai pemimpin sebagai pegangan dalam menjalankan tugas. "Ia harus menjadi panutan bagi keluarga besar Dharmayukti dan masyarakat pencari keadilan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keadilan, kebijaksanaan, dan martabat institusi Mahkamah Agung," ucapnya.

Editor: Arianto 

Read More

RM Kurai Taji di Bojong Gede Bogor dengan Harga Terjangkau

Duta Nusantara Merdeka | Bojong gede 

Kurai Taji, sebuah nagari di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, memiliki sejarah sebagai pusat perdagangan penting sejak era kolonial Belanda. Namun, kini nama "Kurai Taji" juga terkenal sebagai nama Rumah Makan (RM) di Jalan Pasar Baru, Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, yang menawarkan harga makanan super hemat hingga membuat Warung Tegal (Warteg) tersaingi.

Di Warung Tegal, dengan budget Rp 8.000, biasanya hanya bisa mendapatkan tahu, tempe, dan sayur sederhana. Namun, berbeda dengan RM Kurai Taji yang menawarkan pilihan lebih banyak seperti ayam, ikan, daging, hingga telur balado dengan harga yang sama. Hal ini membuat RM Kurai Taji menjadi favorit para pengunjung yang ingin makan hemat namun tetap enak dan mengenyangkan.

**Kepopuleran RM Kurai Taji di Bojong Gede**

Menurut Tuan Har, seorang pelanggan setia RM Kurai Taji, antrean di rumah makan tersebut selalu ramai seperti membeli tiket bioskop pada siang hari. "Banyak Warung Tegal tutup di sini sejak keberadaan RM Kurai Taji. Ini seperti taji tajam yang menghajar ayam jago lawan," ujar Tuan Har, Jumat (4/10) di Bojong Gede, Bogor.

RM Kurai Taji tidak hanya menawarkan harga murah, tetapi juga menolak keras praktik gratifikasi atau tindakan korupsi dalam usahanya. Pemilik rumah makan ini berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan jujur dan transparan, tanpa mengorbankan kualitas maupun integritas.

"Paket hemat di RM Kurai Taji adalah yang paling hemat dibandingkan rumah makan Padang lainnya. Bahkan jika traktir 10 orang sekaligus, harganya tetap terjangkau," tambah Tuan Har menutup pernyataannya.

Editor: Arianto 

Read More

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Resmikan RS Hermina Nusantara di IKN

Duta Nusantara Merdeka | Kalimantan Timur 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit (RS) Hermina Nusantara, bertempat di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan yang besar kepada PT Medikaloka Hermina Tbk atas keberhasilan dalam menyelesaikan pembangunan fisik rumah sakit dengan sangat cepat, hanya dalam kurun waktu 10 bulan. 

Beliau menambahkan bahwa dengan selesainya rumah sakit ini, dapat menambah keyakinan dan kepercayaan diri bagi ASN yang akan pindah ke IKN.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Jokowi dalam peresmian tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tampak pula Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk dr. Hasmoro, Dirut PT Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, dan Direktur RS Hermina dr. Stefanus Dony. (Arianto)

Read More

Pelantikan 78 Pejabat Fungsional Pranata Peradilan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H., resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 78 Pejabat Fungsional Pranata Peradilan di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (7/10/2024). Dari total tersebut, 66 orang dilantik sebagai Pranata Peradilan Ahli Pertama, sementara 12 orang lainnya menjadi Pranata Peradilan Ahli Muda.

Pelantikan ini didasarkan pada dua Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, yaitu No: 4148/SEK/SK.KP4.1.3/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dan No: 4184/SEK/SK.KP4.1.3/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024. Dalam upacara pelantikan tersebut, para pejabat Pranata Peradilan bersumpah untuk setia pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta akan menjunjung tinggi etika jabatan dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Pejabat Pranata Peradilan Ahli Pertama yang Dilantik:

1. Annisa Setya Fatmaningrum, S.H., M.H.

2. Avisena Ilma Rachmasari, S.H.

3. Darrel Ribca Zefanya, S.H.

4. David Achmad Wijaya, S.H.

5. Dewi Ratna Puri, S.H

6. Diah Ayu Lestari, S.T.

7. Didit Wahyu Haryadi, S.H.

8. Diki Agung Prannoto, S.H.

9. Fahrul Sudarusman, S. Kom.

10. Handoyo Dwi Soro, S.H.

11. Tsalis Restu Puspita Asri, S.Kom.

12. Muhammad Frashetya, S.H.

13. Arif Rahman Hakim, S.H.

14. Harmoko, S.H.,

15. Okta Adi Nugroho, S.H., M.H.

16. Rachmat Ramdhani, S.H.

17. Rachmawati, S.E.

18. Harsyal Faruqi, S.H.

19. Randi Fryandika, S.H

20. Risya Nabila, S.H

21. Sary Yuni Astuti, S.Kom

22. Husnul Khotimah, S.H.I

23. Sevthia Nugraha, S.Tr.T

24. Shahifah, S.H., M.Kn

25. Julita Minaria Sinaga, S.H

26. Laila Nur Faizah, S.H

27. Vidia Fitri Hidayati, S.H.I., M.H

28. Achmad Khabibulloh, S.H

29. Adhy Wicaksana Putra, S.H

30. Agus Muklis, S.H

31. Ahmad Fakhrurrozi, S.H

32. Annisa Dwi Lestari , S.Sy

33. Ariano Edwar, S.H

34. Arief Prayogo, S. Kom

35. Arifa Desfamita, S.Komp

36. Asep Karyana, S.T

37. Bagus Wicaksono Ajie, S.H

38. Bobby Fernando, S.H

39. Dewi Sartika, S.H., M.H

40. Dhanni Prihandono, S.Kom

41. Luzerna Putri Sihombing, S.Kom

42. Donna Afriyani, S.H

43. Eka Aryati Sumardiyono, S.H

44. Elizabeth Artanti Pratami Soelistyo, S.H., M.Kn

45. Evanto Pandora Manalu, S.H., M.H

46. Hetty Maria Pasaribu, S.H

47. Hotdinauli Sihite, S.Kom

48. Manotar Saulus Situmorang, S.H

49. Khannisa Dwi Suci Lestari, S.T

50. Lega Rahayu Febriana, S.H

51. Meta Agnes Situmorang,S.H

52. Monica Yuliarini, S.H., M.H

53. Nico Andreas Simanungkalit., S.H., M.H

54. Nikko Banta Meliala, S.H., LL.M

55. Nina Galih Pratiwi, S.A.P

56. Petrus Sian Edvansa, S.H

57. Putri Trie Lestari, S.H

58. Satim, S.H

59. Syafa Atul Uzma, S.Sy

60. Syaiful Ramdhani, S.H

61. Valentino Natama, S.H

62. Maria Rosari Putri, S.H

63. Mochamad Nurhuda Febriansyah, S.H., M.H

64. Yosua Maruli Pandapotan, S.H

65. Yudi Esa Febriandi, S.H

66. Muhammad Zaeni Yusuf, S.Kom.

Adapun, Pejabat Pranata Peradilan Ahli Muda yang Dilantik:

1. Albertus Toni Setiawan, S.Kom., S.H.

2. Hari Pramono, S.Kom.

3. Nanang Nurwahyudi, S.H.

4. Okiawan Waseso, S.H.

5. Raden Roro Hariningsih Arifin, S.H., M.M.

6. Selly Rachmawaty, S.H., M.H.

7. Supraptono, S.H.

8. Dimiyati Arsyad, S.H.

9. Imayani, S.H.

10. Triana Febrianti Stephani, S.E.

11. Veby Dwita Dewi, S.H.

12. Zulaikha Ayu Febriani, S.H.

Sugiyanto, S.H., M.H., menyampaikan harapannya agar para pejabat yang baru dilantik dapat berkontribusi dalam mewujudkan peradilan yang agung. "Selamat bekerja. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam setiap langkah," ucapnya dalam sambutannya.

Editor: Arianto 

Read More

Majelis Kehormatan DKD Peradi Berhentikan Secara Tetap MS Sebagai Advokat

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Setelah hampir setahun berjuang mencari keadilan, Dahliani merasa lega dengan hasil putusan sidang kode etik yang digelar di Kantor Peradi SAI, Jl. Elang No. 3 C Kota Pekanbaru, Jumat (11/10/2024). Sidang tersebut terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penasehat Hukum pihak pengadu, Jetro Sibarani, SH. MH., Cht, serta Penasehat Hukum pihak teradu, Emi Afrizon, SH.

Majelis Kehormatan DKD Peradi Pekanbaru yang diketuai oleh Dr. Riadi Asra Rahmad, SH., MH, dengan didampingi Irwan, SH., MH, dan Santoso, SH., MH sebagai hakim anggota, memutuskan bahwa MS, SH., MH terbukti melanggar Kode Etik Advokat Indonesia. MS diberhentikan secara tetap sebagai advokat sesuai dengan Putusan Nomor 02/LAP-DKD/Pbr/VII 2024.

Menanggapi putusan tersebut, Emi Afrizon SH selaku Penasehat Hukum MS menyatakan akan melanjutkan proses hukum ke tingkat banding. "Kami menghormati keputusan Dewan Kehormatan Peradi SAI, namun kami akan melanjutkan banding ke DPP Peradi SAI dalam waktu 14 hari," ungkapnya kepada wartawan.

Emi menambahkan bahwa meski hasil putusan sudah dibacakan, pihaknya tidak merasa puas. "Kami selaku advokat diawasi oleh Dewan Kehormatan. Kalau kami puas, tentu tidak akan melakukan upaya banding," jelasnya.

Ketua Majelis Kehormatan, Dr. Riadi Asra Rahmad, SH., MH, menekankan pentingnya etika bagi advokat. "Advokat harus memiliki etika sesuai ketentuan yang ada. Mereka wajib menjalani proses magang sebelum menjadi pengacara," tegasnya. Riadi juga mengingatkan agar advokat Pekanbaru senantiasa menjaga etika dalam menjalankan profesinya.

Di tempat terpisah, Penasehat Hukum pihak pengadu, Jetro Sibarani, SH. MH., Cht, mengapresiasi keputusan Majelis Hakim. "Kami berterima kasih kepada Hakim Kode Etik yang telah mempertimbangkan bukti-bukti sehingga keputusan ini adil bagi klien kami," ujarnya. Terkait upaya banding dari pihak teradu, Jetro siap menanggapi dengan kontra memori banding.

Editor: Arianto 

Read More

Mahkamah Agung Raih Penghargaan KemenPAN RB dalam Pelayanan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung dalam hal ini, Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Barat meraih penghargaan unit penyelenggara pelayanan publik yaitu kategori pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa (08/10).

Penghargaan diterima langsung Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H yang diberikan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas 

Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada unit-unit pelayanan publik yang berhasil menghadirkan layanan dengan kualitas di atas rata-rata, diantaranya kategori Pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan; Pemantauan keberlanjutan dan replikasi inovasi pelayanan publik (PKRI); serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Pada acara tersebut juga dilakukan soft launching 22 MPP dan 139 MPP Digital serta integrasi layanan jaminan pensiun. Selanjutnya, ditetapkan 20 Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimoeljono, para Gubernur/ Pj. Gubernur, Bupati/ Pj. Bupati, dan Walikota/ Pj. Walikota seluruh Indonesia. (Arianto)

Read More

Kolonel Kav Eko Agus Nugroho Hadiri Pelantikan Sekda Baru Provinsi Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Kepala Staf Komando Resor Militer 031/Wira Bima, Kolonel Kavaleri Eko Agus Nugroho, menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat baru Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ir. H. M. Taufiq Oesman Hamid, MT, di Pekanbaru, Jumat (11/10/2024). Acara yang berlangsung pada hari Jumat ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi di Provinsi Riau.

Pejabat Sekda baru, Ir. H. M. Taufiq Oesman Hamid, MT, resmi dilantik menggantikan Pj Sekda sebelumnya yang telah memasuki masa purna tugas. Dalam sambutannya, Pj Gubernur Riau Dr. Rahman Hadi, M.Si, mengungkapkan harapannya agar Sekda yang baru dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk dengan TNI.

Kasrem 031/WB, Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, dalam kesempatan tersebut juga memberikan ucapan selamat kepada Sekda yang baru dilantik. Beliau menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Riau. "Kami siap bersinergi dan mendukung penuh program-program pemerintah daerah demi terciptanya Riau yang aman, damai, dan sejahtera," ujar Kolonel Eko Agus Nugroho.

Turut hadir dalam acara ini antara lain Ketua DPRD Riau, Rektor Universitas Riau, Asdatun Kajati Riau, Dir Samapta Polda Riau, Kadis Pers Lanud RSN, serta para pejabat tinggi pratama Provinsi Riau. Acara pelantikan diakhiri dengan sesi foto bersama dan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik.

Editor: Arianto 

Read More

Pilkada 2024, Partai Buruh Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Partai Buruh Provinsi Jakarta secara resmi mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam ajang Pilkada 2024. Acara deklarasi yang berlangsung di Jakarta, Jum'at (11/10/2024), dihadiri oleh ribuan buruh dan para pimpinan pusat Partai Buruh. Dukungan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut.

Ketua Exco Partai Buruh DKI Jakarta, Winarso, menyampaikan dalam sambutannya bahwa deklarasi ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan wujud dari demokrasi yang diperjuangkan oleh Partai Buruh. “Kami berkumpul di sini setelah aspirasi buruh didiskusikan oleh Exco pusat dan nasional. Hari ini, kita sepakat untuk mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan Suswono sebagai wakil gubernur,” ujar Winarso.

Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil, yang hadir dalam acara tersebut, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Partai Buruh. "Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas deklarasi ini. Kami berkomitmen untuk bersinergi memajukan Jakarta dan mensejahterakan warganya, terutama dalam hal kesejahteraan buruh," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga mengungkapkan visi kepemimpinannya yang didasari pada lima prinsip utama, yang diajarkan oleh ibunya, yakni niatkan kekuasaan sebagai ibadah, menyadari kekuasaan itu sementara, menjadi pemimpin yang bermanfaat, adil, serta mendahulukan golongan duafa dan fakir miskin. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi Ridwan Kamil dalam memimpin dengan integritas dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ijtima’ Sanawi XX2024: Perkuat Kompetensi Dewan Pengawas Syariah dan Ekosistem Keuangan Syariah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menggelar acara tahunan Ijtima’ Sanawi XX2024 dengan tema "Memperkuat Kompetensi dan Kolaborasi, serta Peran Dewan Syariah dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah" di Jakarta, Jum'at (11/10/2024). Acara ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kompetensi sumber daya insani Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS), termasuk Dewan Pengawas Syariah.

Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI, Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag, menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. "Kita perlu memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan ekosistem keuangan syariah agar mampu menghadapi tantangan ekonomi masa depan," ujarnya.

Prof. Dr. K.H. Hasanudin menambahkan bahwa lembaga keuangan syariah dan industri lainnya harus terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama, yakni meningkatkan kemaslahatan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. "Ekonomi syariah harus mampu mewujudkan kesejahteraan, baik di dunia maupun akhirat, sebagaimana diamanatkan oleh ajaran Islam," jelasnya.

Ijtima’ Sanawi XX2024 juga menekankan pentingnya kebijakan yang konsisten dalam penguatan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Para peserta diharapkan mampu berperan aktif dalam menyusun regulasi yang memperkokoh pondasi keuangan syariah dan mendorong sinergi antar pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, serta Friderica Widyasari Dewi, KE PEPK OJK. Kehadiran para tokoh ini menegaskan pentingnya peran kolaboratif antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tri Tito Karnavian Luncurkan Percontohan Posyandu dengan 6 Bidang SPM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di DKI Jakarta mulai menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) yang terdiri atas enam bidang guna meningkatkan kesejahteraan, ketahanan, dan kesehatan warga. Demikian disampaikan Ketua Umum (Ketum) Pembina Posyandu Tri Tito Karnavian dalam peluncuran "Percontohan Posyandu dengan Enam Bidang SPM" di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

"Enam bidang SPM ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, sosial, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kami sudah melaksanakan kegiatan Posyandu melayani enam bidang SPM di Kabupaten Lebak, Mudah-mudahan di Jakarta akan jauh lebih baik sehingga menjadi tolok ukur dari bagaimana enam bidang SPM itu diterapkan di Posyandu," ujarnya.

Tri menjelaskan, Posyandu sebagai pos pelayanan terpadu diharapkan tidak hanya melayani bidang kesehatan masyarakat, tetapi juga meliputi bidang lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

"Kami harapkan juga Posyandu bisa melayani hal lainnya. Misalnya rumah yang tidak memiliki air bersih, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang tidak memadai, dan lain-lain. Kami harapkan kehadiran Posyandu ini menjadi tempat awal untuk pembangunan atau program pemerintah," tukasnya.

Tri menambahkan, penerapan enam bidang SPM di Posyandu wilayah Jakarta menjadi percontohan untuk tingkat nasional. Ini mengingat masyarakat di daerah relatif dapat secara mudah melihat implementasi proyek di Jakarta.

DKI Jakarta tercatat memiliki sekitar 4.481 Posyandu, yang artinya terdapat sekitar 17 Posyandu di 267 kelurahan. Menurut Tri, kendati tidak semua masyarakat menggunakan pelayanan Posyandu, tapi setidaknya pemerintah bisa memantau masalah warga.

"Mudah-mudahan dengan adanya Posyandu yang memulai dari rumah tangga, kelurahan, dan lingkup terkecil, kita bisa mengatasi masalah-masalah sosial yang ada," ujar Tri.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Penjabat (Pj.) Ketua Pembina Posyandu Provinsi DKI Jakarta Mirdiyanti mengatakan, peluncuran percontohan Posyandu dengan enam SPM di Jakarta dilaksanakan sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Ini bertujuan untuk membentuk Posyandu sebagai wadah partisipasi masyarakat, sekaligus mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kelurahan. Selain itu, implementasi enam bidang SPM ini juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketahanan, dan kesehatan masyarakat.

"Posyandu kini telah berkembang dengan pendekatan enam bidang SPM di seluruh kelurahan. Adanya dukungan aplikasi JAKI dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengoptimalkan layanan Posyandu sekaligus mempermudah masyarakat untuk mengajukan keluhan dan mengakses berbagai layanan enam bidang SPM," jelas Mirdiyanti.

Dia berharap, ke depannya, penguatan sinergisitas program dan konvergensi lintas sektor dapat terus diperkuat. Hal ini agar implementasi layanan enam bidang SPM dapat berjalan tepat sasaran dan menjadi model bagi Posyandu di wilayah lainnya. (Arianto)

Read More

Sejumlah Hakim Lakukan Aksi Cuti Tuntut Kenaikan Gaji

Duta Nusantara Merdeka | Bandung, Jawa Barat 

Sejumlah hakim di Indonesia memutuskan untuk mengambil cuti mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2023 sebagai bentuk protes menuntut kenaikan gaji yang telah stagnan selama lebih dari 12 tahun. Langkah ini merupakan aksi kolektif dari para hakim yang merasa bahwa beban kerja mereka tidak sebanding dengan kompensasi yang diterima.

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, YM Bapak Dr. Moh Eka Kartika, S.H., M.Hum, menyatakan dukungannya terhadap aksi ini. Ia mengungkapkan bahwa para hakim berhak untuk bersuara mengenai kondisi yang mereka hadapi. "Meskipun saya tidak ikut serta dalam aksi cuti ini, saya menghargai keberanian para hakim yang berani mengambil langkah ini," ujarnya dalam wawancara dengan Syamsul Bahri, Ketua Umum Forsimema-ri, di Bandung, Kamis (10/10/2024).

Para hakim juga menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang belum memberikan kenaikan gaji selama lebih dari satu dekade. Mereka merasa bahwa tunjangan kinerja yang diterima hanya sekitar 70% dari yang seharusnya.

Selain masalah gaji, Dr. Moh Eka Kartika juga menyoroti kondisi rumah dinas yang kurang layak. "Saya harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki rumah dinas yang rusak, sementara biaya sewa untuk kontrak rumah jauh lebih murah," jelasnya.

Aksi cuti ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk calon Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya berjanji untuk memperjuangkan nasib hakim di Indonesia. Dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses perubahan kebijakan terkait kesejahteraan hakim.

Langkah protes ini juga mendapat dukungan dari organisasi dan komunitas hukum, yang menilai bahwa kenaikan gaji hakim penting untuk menjaga independensi dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Mereka berharap aksi ini dapat memicu perubahan yang signifikan dalam kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan para penegak hukum di Indonesia.

Editor: Arianto 

Read More

Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK, Prakerja Perkuat Koordinasi dan Tata Kelola

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan rutin terhadap seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara termasuk Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) yang berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, pendanaan Program Kartu Prakerja bersumber dari APBN yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) sehingga pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) MPPKP adalah bagian dari pemeriksaan atas LK BUN. Kamis (3/10) BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK MPPKP Tahun 2023 kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian.

Pemeriksaan ini tidak memberikan opini, melainkan menjadi pertimbangan perumusan opini atas LK BUN tahun 2023. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK BUN tahun 2023 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP juga diberikan oleh BPK terhadap LK BUN tahun 2020 hingga 2022 dimana Program Kartu Prakerja ada didalamnya.

Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing menyampaikan adanya permasalahan dalam hal penetapan peserta dan pengendalian kehadiran peserta kelas daring (webinar). BPK menemukan 54.856 NIK penerima Kartu Prakerja Tahun 2023 ada di database Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama November 2023.

Sejak tahun 2020 MPPKP menggunakan data dari Dapodik dan PD Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna mengecualikan siswa dan mahasiswa aktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Data ini telah mencakup siswa dan mahasiswa dari lembaga-lembaga pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama.

Terkait pengendalian kehadiran peserta kelas daring (webinar) yang kurang memadai, MPPKP telah mengikuti rekomendasi BPK untuk melakukan reviu dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi dimana dari semula berupa pencocokan redemption code dan pengenalan wajah penerima dengan liveness di awal pelatihan, menjadi di setiap sesi pertemuan ditambah pengecekan lebih mendalam secara sampling mulai tahun 2024 ini.

MPPKP telah mengambil tindakan tegas terhadap lembaga pelatihan dan penerima Kartu Prakerja yang terbukti melanggar ketentuan diantaranya mensuspensi pelatihan, mencabut SK Penetapan Lembaga Pelatihan, meminta pengembalian dana dari Lembaga Pelatihan, dan menarik dana bantuan dari penerima untuk direalokasikan bagi pendaftar yang belum memperoleh manfaat. MPPKP juga bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum baik Kejaksaan Agung maupun Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari Komite Cipta Kerja untuk menjaga tata kelola Program Kartu Prakerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung langkah-langkah yang diambil MPPKP. “Saya sudah memerintahkan Direktur Eksekutif MPPKP untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK segera,” kata Airlangga yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Cipta Kerja.

Sebagai program inovatif di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selama 2020-2024 Prakerja telah memberikan manfaat kepada 18,9 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Prakerja menyediakan pelatihan daring maupun luring untuk mengurangi kesenjangan keterampilan serta merespon berubahnya pasar kerja dan future of work.

“Menuju Indonesia Emas kita membutuhkan pelatihan sebagai bagian pendidikan. Di berbagai negara sudah ada Kementerian yang menangani pelatihan, baik reskilling maupun upskilling. Inovasi dan disrupsi sangat deras. Lifelong learning diperlukan untuk mengantisipasi perubahan zaman. Prakerja membantu angkatan kerja membangun fleksibilitas, merencanakan karir, dan switching karir. Oleh karena itu, saya berharap program yang sangat dirasakan sekali manfaatnya ini tetap berlanjut,” kata Menko Airlangga dalam acara Merayakan Prakerja, Merayakan #JadiBisa di Jakarta (3/10).

Merespon rekomendasi BPK, Direktur Eksekutif MPPKP Denni Puspa Purbasari mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenag untuk dapat menyediakan API sehingga bisa melakukan pengecekan NIK pendaftar apakah statusnya tercatat aktif sebagai mahasiswa. “Prakerja pasti menindaklanjuti semua temuan BPK,” tambah Denni.

Dalam kegiatan serah-terima tersebut Anggota II BPK menyampaikan bahwa sampai dengan Semester II/2023 rekomendasi BPK yang sudah ditindaklanjuti sejauh ini dan selesai sebanyak 75,29%, yang belum selesai 23,94% dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 0,77%. “Temuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Laporan Keuangan. Namun perlu ditindaklanjuti,” kata Daniel. (Arianto)

Read More

FSP RTMMSPSI Gelar Aksi Protes Tuntut Cabut Pasal-pasal PP No. 28 Tahun 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMMSPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, kamis (10/10/2024). Unjuk rasa ini bertujuan untuk menuntut pencabutan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan serta menolak Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) sebagai aturan turunannya yang dinilai mengancam keberlangsungan industri dan pekerjaan di sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS menegaskan bahwa peraturan tersebut mengancam kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) dan industri makanan minuman (IMM). Menurut Hendry, regulasi ini terlalu berfokus pada aspek kesehatan dan mengabaikan dampaknya terhadap lapangan kerja, terutama di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan saat ini. Industri ini sangat berperan dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Sejak 2011 hingga 2024, sebanyak 2.310 pabrik rokok di Indonesia telah menutup operasinya, yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 70.000 anggota FSP RTMMSPSI. Penurunan jumlah pabrik ini menjadi bukti nyata betapa sulitnya bertahan di tengah kebijakan yang semakin menekan.

Adapun, Industri hasil tembakau (IHT) menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, termasuk dari sektor pertanian tembakau, cengkeh, serta produsen dan jasa pendukung lainnya. Pada tahun 2022 dan 2023, penerimaan negara dari cukai tembakau mencapai Rp. 218,6 triliun dan Rp. 213,5 triliun. Kontribusi ini menjadi salah satu sumber devisa negara yang mencapai US$ 1 miliar melalui ekspor.

Menurut dia, FSP RTMMSPSI menilai kebijakan yang diatur dalam PP 28/2024 dan aturan turunannya terlalu menekan industri hasil tembakau dan makanan minuman tanpa memperhatikan aspek keberlangsungan usaha. Kebijakan ini dinilai dapat memicu maraknya peredaran rokok ilegal yang akan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

FSP RTMMSPSI menekankan pentingnya kebijakan yang seimbang antara upaya pengendalian kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemerintah perlu memastikan regulasi yang diambil tidak hanya bertujuan untuk mengurangi konsumsi tembakau dan makanan tinggi gula, garam, dan lemak, tetapi juga harus menjaga kestabilan ekonomi dan pekerjaan di sektor terkait.

Regulasi pelabelan Nutri-Level FOPNL juga mendapat sorotan tajam dari FSP RTMMSPSI. Implementasi aturan ini dinilai tidak tepat karena dampak buruknya terhadap industri pangan olahan yang mempekerjakan lebih dari 4,4 juta karyawan di Indonesia. Edukasi yang lebih luas dan penerapan aturan yang proporsional diperlukan agar semua pihak terkait dapat mencapai hasil yang optimal tanpa merugikan industri dalam negeri.

"FSP RTMMSPSI menyerukan pemerintah untuk lebih mendengarkan suara para pekerja dan memperhitungkan dampak regulasi terhadap kelangsungan industri. Kebijakan yang terlalu kaku tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi dapat menyebabkan PHK massal dan memperburuk situasi ketenagakerjaan di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Forum Bumi: Masa Depan Ketahanan Pangan dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Yayasan KEHATI mengadakan Forum Bumi edisi kedua dengan tajuk "Bagaimana Masa Depan Ketahanan dan Keanekaragaman Pangan Indonesia?" di Jakarta, Kamis (10/10/2024). Acara ini dihadiri oleh para ahli dan pemangku kepentingan yang membahas isu-isu kritis seputar ketahanan pangan di Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim, pandemi, dan konflik global.

Jarot Indarto, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, menyoroti pentingnya menjaga ketahanan pangan melalui pendekatan lokal dan regional. "Kita masih membutuhkan produksi pangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi pada saat yang sama kita juga harus mendorong pelibatan komunitas lokal," jelasnya. 

Ia menekankan perlunya keseimbangan antara strategi produksi pangan nasional dan dukungan terhadap inisiatif lokal untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan, menyampaikan bahwa kurangnya insentif fiskal menjadi hambatan dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem pangan yang lebih tangguh. "Pemerintah harus memperkuat insentif bagi masyarakat lokal agar lebih aktif terlibat dalam produksi dan distribusi pangan," ujarnya.

Puji Sumedi Hanggarawati, Manajer Program Pertanian KEHATI, menambahkan bahwa penting untuk memanfaatkan produksi lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia juga menekankan perlunya pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya pangan agar lebih efektif dalam menghadapi ancaman kelaparan dan kekurangan gizi.

Acara ini juga menghadirkan Sjamsul Hadi, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, yang menggarisbawahi peran masyarakat adat dalam melestarikan keanekaragaman hayati sebagai kunci ketahanan pangan yang berkelanjutan. "Keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pangan," katanya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

DPP-SPKN Apresiasi Kejati Maluku atas Peluncuran Aplikasi "Lapor Beta" untuk Pemberantasan Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku atas komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi di wilayah hukum Maluku. Sekjen DPP-SPKN, Romi Frans, mengungkapkan dukungannya pada Rabu (09/10/2024) di Pekanbaru. 

Menurut Romi Frans, apresiasi ini diberikan sebagai respon atas peluncuran aplikasi "Lapor Beta" yang dilakukan oleh Kejati Maluku pada Rabu (02/10/2024) di kantor Kejati Maluku, Ambon. Aplikasi ini diluncurkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, SH., MH., dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di wilayah Maluku.

Romi Frans menyatakan bahwa aplikasi "Lapor Beta" adalah langkah inovatif dalam meningkatkan transparansi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan, khususnya di Maluku. Menurutnya, aplikasi ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, menjelaskan bahwa "Lapor Beta" merupakan ide yang dikembangkan oleh Bambang Heripurwanto, SH., MH., sebagai upaya untuk memfasilitasi pelaporan tindak pidana korupsi secara cepat, aman, dan rahasia. Dengan adanya aplikasi ini, pelapor dapat dengan mudah memantau perkembangan kasus yang mereka laporkan, serta memastikan kerahasiaan data terjamin.

Aplikasi "Lapor Beta" memungkinkan pelaporan berbagai bentuk dugaan korupsi, seperti penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana terkait pemborongan, penggelapan dalam jabatan, dan delik gratifikasi. Romi Frans menekankan bahwa platform ini menyediakan panduan lengkap bagi pelapor untuk mengisi identitas dan data terkait kasus yang dilaporkan.

Pelapor hanya perlu melengkapi data pada beberapa form, yaitu identitas pelapor, identitas terlapor, kronologi peristiwa, serta bukti pendukung dalam bentuk dokumen, gambar, atau file. Semua laporan yang masuk akan diperiksa dengan teliti oleh pihak berwenang dan ditindaklanjuti secara profesional.

DPP-SPKN menilai bahwa inovasi dari Kejati Maluku ini adalah langkah maju dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Romi Frans menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal dan berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas negara.

Editor: Arianto 

Read More