Sejumlah Hakim Lakukan Aksi Cuti Tuntut Kenaikan Gaji

Duta Nusantara Merdeka | Bandung, Jawa Barat 

Sejumlah hakim di Indonesia memutuskan untuk mengambil cuti mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2023 sebagai bentuk protes menuntut kenaikan gaji yang telah stagnan selama lebih dari 12 tahun. Langkah ini merupakan aksi kolektif dari para hakim yang merasa bahwa beban kerja mereka tidak sebanding dengan kompensasi yang diterima.

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, YM Bapak Dr. Moh Eka Kartika, S.H., M.Hum, menyatakan dukungannya terhadap aksi ini. Ia mengungkapkan bahwa para hakim berhak untuk bersuara mengenai kondisi yang mereka hadapi. "Meskipun saya tidak ikut serta dalam aksi cuti ini, saya menghargai keberanian para hakim yang berani mengambil langkah ini," ujarnya dalam wawancara dengan Syamsul Bahri, Ketua Umum Forsimema-ri, di Bandung, Kamis (10/10/2024).

Para hakim juga menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang belum memberikan kenaikan gaji selama lebih dari satu dekade. Mereka merasa bahwa tunjangan kinerja yang diterima hanya sekitar 70% dari yang seharusnya.

Selain masalah gaji, Dr. Moh Eka Kartika juga menyoroti kondisi rumah dinas yang kurang layak. "Saya harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki rumah dinas yang rusak, sementara biaya sewa untuk kontrak rumah jauh lebih murah," jelasnya.

Aksi cuti ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk calon Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya berjanji untuk memperjuangkan nasib hakim di Indonesia. Dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses perubahan kebijakan terkait kesejahteraan hakim.

Langkah protes ini juga mendapat dukungan dari organisasi dan komunitas hukum, yang menilai bahwa kenaikan gaji hakim penting untuk menjaga independensi dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Mereka berharap aksi ini dapat memicu perubahan yang signifikan dalam kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan para penegak hukum di Indonesia.

Editor: Arianto 

Read More

Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK, Prakerja Perkuat Koordinasi dan Tata Kelola

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan rutin terhadap seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara termasuk Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) yang berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, pendanaan Program Kartu Prakerja bersumber dari APBN yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) sehingga pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) MPPKP adalah bagian dari pemeriksaan atas LK BUN. Kamis (3/10) BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK MPPKP Tahun 2023 kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian.

Pemeriksaan ini tidak memberikan opini, melainkan menjadi pertimbangan perumusan opini atas LK BUN tahun 2023. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK BUN tahun 2023 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP juga diberikan oleh BPK terhadap LK BUN tahun 2020 hingga 2022 dimana Program Kartu Prakerja ada didalamnya.

Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing menyampaikan adanya permasalahan dalam hal penetapan peserta dan pengendalian kehadiran peserta kelas daring (webinar). BPK menemukan 54.856 NIK penerima Kartu Prakerja Tahun 2023 ada di database Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama November 2023.

Sejak tahun 2020 MPPKP menggunakan data dari Dapodik dan PD Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna mengecualikan siswa dan mahasiswa aktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Data ini telah mencakup siswa dan mahasiswa dari lembaga-lembaga pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama.

Terkait pengendalian kehadiran peserta kelas daring (webinar) yang kurang memadai, MPPKP telah mengikuti rekomendasi BPK untuk melakukan reviu dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi dimana dari semula berupa pencocokan redemption code dan pengenalan wajah penerima dengan liveness di awal pelatihan, menjadi di setiap sesi pertemuan ditambah pengecekan lebih mendalam secara sampling mulai tahun 2024 ini.

MPPKP telah mengambil tindakan tegas terhadap lembaga pelatihan dan penerima Kartu Prakerja yang terbukti melanggar ketentuan diantaranya mensuspensi pelatihan, mencabut SK Penetapan Lembaga Pelatihan, meminta pengembalian dana dari Lembaga Pelatihan, dan menarik dana bantuan dari penerima untuk direalokasikan bagi pendaftar yang belum memperoleh manfaat. MPPKP juga bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum baik Kejaksaan Agung maupun Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari Komite Cipta Kerja untuk menjaga tata kelola Program Kartu Prakerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung langkah-langkah yang diambil MPPKP. “Saya sudah memerintahkan Direktur Eksekutif MPPKP untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK segera,” kata Airlangga yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Cipta Kerja.

Sebagai program inovatif di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selama 2020-2024 Prakerja telah memberikan manfaat kepada 18,9 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Prakerja menyediakan pelatihan daring maupun luring untuk mengurangi kesenjangan keterampilan serta merespon berubahnya pasar kerja dan future of work.

“Menuju Indonesia Emas kita membutuhkan pelatihan sebagai bagian pendidikan. Di berbagai negara sudah ada Kementerian yang menangani pelatihan, baik reskilling maupun upskilling. Inovasi dan disrupsi sangat deras. Lifelong learning diperlukan untuk mengantisipasi perubahan zaman. Prakerja membantu angkatan kerja membangun fleksibilitas, merencanakan karir, dan switching karir. Oleh karena itu, saya berharap program yang sangat dirasakan sekali manfaatnya ini tetap berlanjut,” kata Menko Airlangga dalam acara Merayakan Prakerja, Merayakan #JadiBisa di Jakarta (3/10).

Merespon rekomendasi BPK, Direktur Eksekutif MPPKP Denni Puspa Purbasari mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenag untuk dapat menyediakan API sehingga bisa melakukan pengecekan NIK pendaftar apakah statusnya tercatat aktif sebagai mahasiswa. “Prakerja pasti menindaklanjuti semua temuan BPK,” tambah Denni.

Dalam kegiatan serah-terima tersebut Anggota II BPK menyampaikan bahwa sampai dengan Semester II/2023 rekomendasi BPK yang sudah ditindaklanjuti sejauh ini dan selesai sebanyak 75,29%, yang belum selesai 23,94% dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 0,77%. “Temuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Laporan Keuangan. Namun perlu ditindaklanjuti,” kata Daniel. (Arianto)

Read More

FSP RTMMSPSI Gelar Aksi Protes Tuntut Cabut Pasal-pasal PP No. 28 Tahun 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMMSPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, kamis (10/10/2024). Unjuk rasa ini bertujuan untuk menuntut pencabutan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan serta menolak Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) sebagai aturan turunannya yang dinilai mengancam keberlangsungan industri dan pekerjaan di sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS menegaskan bahwa peraturan tersebut mengancam kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) dan industri makanan minuman (IMM). Menurut Hendry, regulasi ini terlalu berfokus pada aspek kesehatan dan mengabaikan dampaknya terhadap lapangan kerja, terutama di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan saat ini. Industri ini sangat berperan dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Sejak 2011 hingga 2024, sebanyak 2.310 pabrik rokok di Indonesia telah menutup operasinya, yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 70.000 anggota FSP RTMMSPSI. Penurunan jumlah pabrik ini menjadi bukti nyata betapa sulitnya bertahan di tengah kebijakan yang semakin menekan.

Adapun, Industri hasil tembakau (IHT) menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, termasuk dari sektor pertanian tembakau, cengkeh, serta produsen dan jasa pendukung lainnya. Pada tahun 2022 dan 2023, penerimaan negara dari cukai tembakau mencapai Rp. 218,6 triliun dan Rp. 213,5 triliun. Kontribusi ini menjadi salah satu sumber devisa negara yang mencapai US$ 1 miliar melalui ekspor.

Menurut dia, FSP RTMMSPSI menilai kebijakan yang diatur dalam PP 28/2024 dan aturan turunannya terlalu menekan industri hasil tembakau dan makanan minuman tanpa memperhatikan aspek keberlangsungan usaha. Kebijakan ini dinilai dapat memicu maraknya peredaran rokok ilegal yang akan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

FSP RTMMSPSI menekankan pentingnya kebijakan yang seimbang antara upaya pengendalian kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemerintah perlu memastikan regulasi yang diambil tidak hanya bertujuan untuk mengurangi konsumsi tembakau dan makanan tinggi gula, garam, dan lemak, tetapi juga harus menjaga kestabilan ekonomi dan pekerjaan di sektor terkait.

Regulasi pelabelan Nutri-Level FOPNL juga mendapat sorotan tajam dari FSP RTMMSPSI. Implementasi aturan ini dinilai tidak tepat karena dampak buruknya terhadap industri pangan olahan yang mempekerjakan lebih dari 4,4 juta karyawan di Indonesia. Edukasi yang lebih luas dan penerapan aturan yang proporsional diperlukan agar semua pihak terkait dapat mencapai hasil yang optimal tanpa merugikan industri dalam negeri.

"FSP RTMMSPSI menyerukan pemerintah untuk lebih mendengarkan suara para pekerja dan memperhitungkan dampak regulasi terhadap kelangsungan industri. Kebijakan yang terlalu kaku tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi dapat menyebabkan PHK massal dan memperburuk situasi ketenagakerjaan di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Forum Bumi: Masa Depan Ketahanan Pangan dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Yayasan KEHATI mengadakan Forum Bumi edisi kedua dengan tajuk "Bagaimana Masa Depan Ketahanan dan Keanekaragaman Pangan Indonesia?" di Jakarta, Kamis (10/10/2024). Acara ini dihadiri oleh para ahli dan pemangku kepentingan yang membahas isu-isu kritis seputar ketahanan pangan di Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim, pandemi, dan konflik global.

Jarot Indarto, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, menyoroti pentingnya menjaga ketahanan pangan melalui pendekatan lokal dan regional. "Kita masih membutuhkan produksi pangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi pada saat yang sama kita juga harus mendorong pelibatan komunitas lokal," jelasnya. 

Ia menekankan perlunya keseimbangan antara strategi produksi pangan nasional dan dukungan terhadap inisiatif lokal untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan, menyampaikan bahwa kurangnya insentif fiskal menjadi hambatan dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem pangan yang lebih tangguh. "Pemerintah harus memperkuat insentif bagi masyarakat lokal agar lebih aktif terlibat dalam produksi dan distribusi pangan," ujarnya.

Puji Sumedi Hanggarawati, Manajer Program Pertanian KEHATI, menambahkan bahwa penting untuk memanfaatkan produksi lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia juga menekankan perlunya pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya pangan agar lebih efektif dalam menghadapi ancaman kelaparan dan kekurangan gizi.

Acara ini juga menghadirkan Sjamsul Hadi, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, yang menggarisbawahi peran masyarakat adat dalam melestarikan keanekaragaman hayati sebagai kunci ketahanan pangan yang berkelanjutan. "Keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pangan," katanya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

DPP-SPKN Apresiasi Kejati Maluku atas Peluncuran Aplikasi "Lapor Beta" untuk Pemberantasan Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku atas komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi di wilayah hukum Maluku. Sekjen DPP-SPKN, Romi Frans, mengungkapkan dukungannya pada Rabu (09/10/2024) di Pekanbaru. 

Menurut Romi Frans, apresiasi ini diberikan sebagai respon atas peluncuran aplikasi "Lapor Beta" yang dilakukan oleh Kejati Maluku pada Rabu (02/10/2024) di kantor Kejati Maluku, Ambon. Aplikasi ini diluncurkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, SH., MH., dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di wilayah Maluku.

Romi Frans menyatakan bahwa aplikasi "Lapor Beta" adalah langkah inovatif dalam meningkatkan transparansi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan, khususnya di Maluku. Menurutnya, aplikasi ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, menjelaskan bahwa "Lapor Beta" merupakan ide yang dikembangkan oleh Bambang Heripurwanto, SH., MH., sebagai upaya untuk memfasilitasi pelaporan tindak pidana korupsi secara cepat, aman, dan rahasia. Dengan adanya aplikasi ini, pelapor dapat dengan mudah memantau perkembangan kasus yang mereka laporkan, serta memastikan kerahasiaan data terjamin.

Aplikasi "Lapor Beta" memungkinkan pelaporan berbagai bentuk dugaan korupsi, seperti penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana terkait pemborongan, penggelapan dalam jabatan, dan delik gratifikasi. Romi Frans menekankan bahwa platform ini menyediakan panduan lengkap bagi pelapor untuk mengisi identitas dan data terkait kasus yang dilaporkan.

Pelapor hanya perlu melengkapi data pada beberapa form, yaitu identitas pelapor, identitas terlapor, kronologi peristiwa, serta bukti pendukung dalam bentuk dokumen, gambar, atau file. Semua laporan yang masuk akan diperiksa dengan teliti oleh pihak berwenang dan ditindaklanjuti secara profesional.

DPP-SPKN menilai bahwa inovasi dari Kejati Maluku ini adalah langkah maju dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Romi Frans menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal dan berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas negara.

Editor: Arianto 

Read More

Dugaan Pelanggaran HAM, FLAPK Audiensi dengan Komnas HAM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia saat ini tengah menghadapi kritik keras terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kementerian Luar Negeri (FLAPK). Mereka belum menerima gaji pokok selama bertugas di perwakilan RI luar negeri, meski hak tersebut dijamin oleh berbagai undang-undang, termasuk UU 18/1961, UU 8/1974, UU 43/1999, dan UU 5/2014.

"Para pensiunan mengklaim bahwa tindakan ini melanggar hak mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Berdasarkan UU 18/1961, gaji pokok adalah hak yang tidak boleh dihentikan atau digabungkan dengan tunjangan lain. Namun, Kementerian Luar Negeri justru menghentikan pembayaran tersebut berdasarkan Surat Edaran No. 015690 sejak 1950, dengan alasan keterbatasan devisa," kata Kusdiana, Ketua FLAPK saat Audiensi dengan Komnas KOMNAS HAM Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Oleh Menteri Luar Negeri kepada PNS Kemlu Sejak Tahun 1961-2012 di Jakarta, Rabu (09/10/2024).

Menurut Kusdiana, UU 18/1961, yang diterbitkan pada 1961, sudah menegaskan bahwa setiap PNS, baik di dalam maupun luar negeri, berhak atas gaji pokok. Bahkan, UU 5/2014 lebih lanjut menegaskan bahwa pegawai negeri harus mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai standar.

"FLAPK meminta keadilan atas tindakan yang mereka sebut sebagai penyimpangan hukum selama lebih dari 50 tahun, sejak 1961 hingga 2012. Mereka juga mendesak pemerintah untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) UU 5/2014 dan memberikan hak-hak yang belum diterima," tegasnya.

Tindakan Menteri Luar Negeri yang berkelanjutan ini dinilai melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Para pensiunan berharap kasus ini mendapat perhatian serius dari pihak yang berwenang agar hak-hak mereka dapat dipulihkan sepenuhnya," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pernyataan Sikap SHI Pasca Audiensi dengan Mahkamah Agung dan Presiden Terpilih

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menyampaikan pernyataan sikap resmi setelah audiensi penting pada 7-8 Oktober 2024. Audiensi ini melibatkan Mahkamah Agung, Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), pemerintah, DPR-RI, serta Presiden terpilih, Jenderal TNI Datuk Seri H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo.

Dalam pertemuan tersebut, Solidaritas Hakim Indonesia menyuarakan urgensi peningkatan kesejahteraan hakim, termasuk perbaikan fasilitas, tunjangan, dan kondisi kerja yang layak. Pimpinan lembaga terkait menunjukkan komitmen untuk memperbaiki keadaan melalui kebijakan yang lebih baik.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan komitmennya memperjuangkan hak-hak hakim dan mendukung lembaga peradilan yang independen dan bermartabat. Komitmen ini dianggap sebagai titik terang bagi para hakim di Indonesia.

Solidaritas Hakim Indonesia juga merencanakan beberapa skema aksi: hakim yang mengambil cuti dan berpartisipasi dalam aksi solidaritas di Jakarta, hakim yang memilih berdiam diri di rumah, dan hakim yang telah habis masa cutinya namun tetap mengosongkan jadwal persidangan.

"Pertemuan ini adalah momentum penting dalam memperjuangkan hak dan martabat hakim di Indonesia. Para hakim yang hadir dalam barisan solidaritas di Jakarta akan melanjutkan kegiatan silaturahmi dengan tokoh bangsa, media, akademisi, dan peneliti di bidang peradilan," kata Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, Jusran Ipandi dalam keterangan persnya, Rabu (09/10/2024).

Menurut Jusran, Solidaritas Hakim Indonesia juga menghargai hakim yang memilih berdiam di rumah, memanfaatkan cuti tahunan bersama keluarga, serta menghimbau para hakim yang masa cutinya habis untuk tetap menjalankan tugas dengan integritas.

"Dengan dukungan dari berbagai pihak, Solidaritas Hakim Indonesia berharap adanya kebijakan yang mengembalikan martabat hakim dan memastikan keadilan tetap terjaga di Indonesia," pungkasnya.

Editor: Arianto 

Read More

National Cybersecurity Connect 2024 Kembali Hadir

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) bekerjasama dengan Naganaya Indonesia kembali mengelar National Cybersecurity Connect 2024 selama 2 hari dari 8-9 Oktober 2024 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Acara ini merupakan event tahunan yang didukung penuh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

National Cybersecurity Connect 2024 mengusung tema “A Journey Into Cyber Resilience” yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendiskusikan kemajuan terbaru dalam teknologi, inovasi, dan keamanan digital. 

Hadir pada pembukaan NCC 2024 Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN RI Slamet Aji Pamungkas, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI Dr. Sulistyo, Ketum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH, Vice President Huawei Indonesia Mr. ⁠Kian Chen, Director Of Governments Affair PT Huawei Indonesia Yenty Joman, VP and GM Public Sector & APAC Mr. Chris Gogoel, dan pakar IT dari APTIKNAS Onno W. Purbo bersama jajaran pengurus lainnya yaitu Fanky Christian, Andri Sugondo, Sandy Kusuma, Andi Tanudiredja, Tritan Saputra, Sutedjo Tjahjadi, Ageng Permadi dan Azka Bazil Danish Rahmat, serta Dadang Setiawan.

Pelaksanaan NCC 2024 ini merupakan kali ketiga diadakan di Indonesia dan menghadirkan 20 exhibitor dalam dan luar negeri, serta 3456 lebih pengunjung yang sudah mendaftar dan yang hadir di acara pembukaan 2156 pengunjung. Dan Huawei Indonesia tetap konsisten menjadi sponsor utama NCC 2024. 

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, saat pembukaan sempat didaulat membacakan sambutan mewakili Kepala BSSN RI Letjen (Purn) Hinsa Siburian.   

Saat sesi konferensi pers, Ia mengatakan, kegiatan NCC 2024 ini sangat didukung BSSN. “Dalam pelaksanaan program pengamanan ruang siber, BSSN selalu melibatkan empat pilar yakni pemerintah, pengusaha, akademisi, dan komunitas. Nah pelaksana kegiatan ini sudah mencakup empat pilar itu,” kata Mamung sapaan akrab Slamet Aji Pamungkas usai pembukaan NCC 2024 di Hotel Bidakara, Selasa (8/10/2024). 

Menurutnya, perlindungan data pribadi sudah ada regulasinya, dan penerapannya perlu melibatkan empat sektor tadi yaitu pemerintah, pengusaha, akademisi, dan komunitas. 

“Saya melihat pada kegiatan NCC ini ada banyak perusahaan menawarkan jasa pengamanan siber. Kami (BSSN) memfasilitasi perusahaan-perusahaan nasional yang akan memulai kegiatan di bidang siber untuk memastikan kesiapannya,” ujarnya. 

Cybersecurity Congres

Menariknya, pada pelaksanaan tahun ini dirangkaikan dengan program baru yakni National Cybersecurity Congress yang akan mempertemukan puluhan pemangku kepentingan dari berbagai sektor termasuk pemerintah, swasta, dan mitra internasional.

"Kongres ini bertujuan untuk menciptakan platform baru guna membahas isu-isu terkini di bidang teknologi informasi dan keamanan siber," jelas Presiden Direktur Naganaya Indonesia Aditya Adiguna di sela kegiatan NCC.

Pada kesempatan yang sama, Ketum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH mengatakan, teknologi digital telah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aktivitas, khususnya pada layanan public. 

"Namun di sisi lain, teknologi juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan keamanan siber,” ujar Hoky sapaan akrab Soegiharto yang juga menjabat sebagai Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Hoky juga menambahkan, saat ini sudah ada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang sanksinya akan berlaku mulai 17 Oktober 2024 ini.

“UU Pelindungan Data Pribadi merupakan langkah maju yang diambil pemerintah dan sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat atas data pribadinya. Namun, di sisi lain, UU ini juga menjadi tantangan bagi seluruh pihak, termasuk pemerintah dan pelaku usaha, untuk memastikan bahwa sistem dan infrastruktur digital yang mereka miliki telah memenuhi standar keamanan yang tinggi, karena sanksinya sangat berat,” ungkapnya.

Pelaksanaan NCC 2024 ini akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan diantaranya Workshop Interaktif, Panel Diskusi, Cyberfest, dan Exhibition. 

Hadirnya National Cybersecurity Connect (NCC) 2024 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan siber di era digital saat ini. Acara ini juga menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi dalam menghadapi tantangan serta mencari solusi inovatif di bidang cybersecurity. 

Selain Huawei Indonesia kegiatan NCC 2024 juga didukung oleh Quokka, Akamai, PT Protergo Siber Sekuriti, EmbedIT, Agress, Naga Cybersecurity, TÜV Rheinland Group, Sandhiguna Widya Proteksi, dan lain lainnya. (Arianto)

Read More

Bersenjata Airsoft Gun, 5 Pelaku Begal Diamankan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus perampokan disertai kekerasan yang terjadi di wilayah Kebon Jeruk. Kejadian ini melibatkan lima tersangka, salah satunya merupakan pelaku utama yang menggunakan senjata jenis airsoft gun. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Unit Reskrim Polsek Kebon Jeruk.

Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 27 September 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, di depan minimarket di Jalan Panjang Arteri Kelapa II Raya, Kebon Jeruk. Korban, seorang pengemudi ojek online, didatangi empat pelaku yang menodongkan senjata airsoft gun dan merampas sepeda motor serta tasnya. Setelah kejadian, korban segera melaporkan insiden tersebut ke Polsek Kebon Jeruk.

Berdasarkan olah tempat kejadian perkara dan bukti yang diperoleh, polisi berhasil menangkap lima tersangka di sebuah apartemen di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Barang bukti yang disita antara lain senjata airsoft gun, sepeda motor Honda Vario milik korban, dan beberapa handphone. Para tersangka yang diamankan adalah MI alias Kempleng, MY alias Ucup, S alias Pandi, RK alias Abak, dan MF.

Motif perampokan ini adalah untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba. Setelah merampas barang-barang korban, para pelaku menjual handphone korban kepada pengedar narkoba di kawasan Kampung Ambon untuk mendapatkan uang dan paket sabu.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi, mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di malam hari dan menghindari tempat sepi guna mencegah kejadian serupa. Polres Metro Jakarta Barat terus berkomitmen meningkatkan patroli dan pengawasan untuk menjaga keamanan masyarakat. 

Editor: Arianto 

Read More

Pengaduan Wilson Lalengke ke Divpropam: Dugaan Pelanggaran Etika Polisi Polda Metro Jaya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, melaporkan lima anggota polisi dari Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran etika dan privasi dalam sebuah insiden di kediamannya pada Senin, 7 Oktober 2024. Laporan ini teregistrasi dengan nomor 11241008000006 dan saat ini sedang menunggu konfirmasi dari Bagyanduan Divpropam pada 8 Oktober 2024.

Menurut pengakuan Wilson, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 06.30 WIB, ketika lima anggota polisi datang ke rumahnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Para polisi tersebut mengaku bertugas untuk meminta klarifikasi terkait video yang diunggah oleh Wilson di Channel YouTube pribadinya, "Wilson Lalengke Official." Video tersebut memuat informasi dari seorang narasumber tentang dugaan praktik jual-beli pangkat bintang di lingkungan Polri senilai 20 miliar rupiah per bintang.

Saat diminta untuk menunjukkan surat tugas, para polisi memperlihatkan surat dengan logo Polda Metro Jaya. Namun, yang menjadi sorotan adalah tindakan salah satu anggota polisi yang mengikuti Wilson hingga ke kamar tidurnya tanpa izin, sebuah tindakan yang dianggap Wilson sebagai pelanggaran privasi.

“Saya tersentak dan menyuruh polisi tersebut keluar sambil marah karena merasa dilecehkan privasi saya oleh seorang abdi rakyat yang tidak mempunyai sopan santun,” ujar Wilson dalam kronologi pengaduannya.

Istrinya yang sedang menyiapkan kopi untuk para polisi juga mendengar insiden tersebut. Wilson kemudian menegur polisi yang bersangkutan di hadapan rekan-rekannya di ruang tamu.

Kejadian ini, menurut Wilson, sangat mencederai privasi keluarganya. Kedatangan para polisi di pagi buta tanpa pemberitahuan membuatnya merasa diperlakukan seperti seorang teroris.

Sekitar 15-20 menit kemudian, pimpinan para polisi tersebut tiba di lokasi dan mengklaim bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi sambil menikmati kopi yang disediakan oleh istri Wilson.

Wilson Lalengke berharap agar tindakan para polisi, khususnya yang mencoba masuk ke kamar tidurnya tanpa izin, dapat diproses sesuai aturan internal Polri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Laporan ini mencerminkan pentingnya menjaga etika dan sopan santun dalam menjalankan tugas, terutama dalam menghormati hak-hak privasi warga negara.

Editor: Arianto 

Read More

Mahkamah Agung: Sri Mulyani Setujui Usulan Kenaikan Gaji dan Tunjangan Hakim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mahkamah Agung (MA) mengumumkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui usulan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Persetujuan ini mencakup kenaikan gaji pokok, pensiun, dan tunjangan jabatan yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara sekaligus Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial Mahkamah Agung, Suharto, saat menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia di Gedung Mahkamah Agung pada Senin, 7 Oktober 2024.

"Info terakhir, tanggal 3 Oktober, sudah keluar persetujuan prinsip dari Menkeu," ujar Suharto, mengutip informasi terbaru mengenai proses pengajuan kenaikan gaji hakim. 

Menurut Suharto, Mahkamah Agung telah mengusulkan delapan poin perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di bawah MA. Namun, dari delapan poin yang diajukan, hanya empat yang disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan diajukan ke Kementerian Keuangan.

Empat poin yang disetujui mencakup:

1. Kenaikan gaji pokok sebesar 8-15 persen.

2. Uang pensiun meningkat sebesar 8-15 persen.

3. Tunjangan jabatan naik hingga 45-70 persen.

4. Penambahan tunjangan kemahalan.

Adapun empat usulan lainnya dari Mahkamah Agung yang belum diakomodasi oleh Kementerian PANRB meliputi: 

1. Fasilitas perumahan negara.

2. Transportasi.

3. Kesehatan.

4. Honorarium percepatan penanganan perkara.

Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para hakim dan memperkuat dukungan dalam menjalankan tugasnya menjaga supremasi hukum di Indonesia.

Mahkamah Agung dan Solidaritas Hakim Indonesia tetap mengupayakan agar semua usulan perubahan yang diajukan dapat disetujui. Hal ini penting untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan yang lebih baik bagi para hakim, demi menjaga kualitas dan integritas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kenaikan gaji dan tunjangan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan motivasi serta kinerja para hakim, sehingga diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih berkualitas dan adil bagi masyarakat.

Editor: Arianto 

Read More

HUT TNI ke-79, Polsek Metro Tamansari dan Koramil 01 Tamansari Perkuat Sinergi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-79, Polsek Metro Tamansari menunjukkan kekompakan dan sinergi dengan Koramil 01 Tamansari. Acara ini berlangsung pada Senin, 7 Oktober 2024, di Mako Koramil 01 Tamansari, Jalan Mangga Besar 6, Tamansari, Jakarta Barat.

Dipimpin oleh Kapolsek Metro Tamansari, Kompol Adhi Wananda, serta Wakapolsek Kompol Ujang Rahmat Sutardi, rombongan Polsek Metro Tamansari hadir di lokasi untuk memberikan ucapan selamat kepada jajaran Koramil 01 Tamansari yang dipimpin oleh Mayor Infanteri Mulia Adi Dharma. Kehadiran mereka disambut dengan keakraban, memperkuat hubungan yang telah terjalin baik antara dua institusi keamanan ini.

Kapolsek Kompol Adhi Wananda mengungkapkan rasa hormatnya terhadap peran besar TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. "Kami dari jajaran Polsek Metro Tamansari hadir untuk memberikan penghormatan kepada rekan-rekan kami di TNI yang memperingati ulang tahun ke-79. Sinergi antara Polri dan TNI sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah Tamansari," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Danramil 01 Tamansari, Mayor Inf Mulia Adi Dharma, juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dari pihak Polsek Metro Tamansari. "Kehadiran Kapolsek dan jajarannya adalah bentuk nyata sinergi TNI-Polri. Kami berharap kerja sama ini akan terus berlanjut dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kami," ungkapnya.

Momen kebersamaan ini diakhiri dengan pemotongan kue dan tumpeng sebagai simbol persaudaraan, diikuti sesi foto bersama antara anggota Polsek Metro Tamansari dan Koramil 01 Tamansari. Acara ini tidak hanya menjadi perayaan HUT TNI, tetapi juga penguatan komitmen antara TNI dan Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dengan soliditas dan kekompakan yang diperlihatkan pada acara ini, diharapkan sinergi antara TNI dan Polri terus terjaga demi mewujudkan stabilitas dan kedamaian di wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya.

Editor: Arianto 

Read More

Peringati Hari Habitat Dunia 2024, Kementerian PUPR Gelar Pameran Memetri

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan pameran “Memetri” sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Habitat Dunia-Hari Kota Dunia (HHD-HKD) 2024 yang mengusung tema nasional “Jaga Iklim Jaga Masa Depan”. Pameran ini diselenggarakan di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY pada 8-19 Oktober 2024.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, pameran ini diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat lias akan perubahan iklim. “Anak-anak muda harus memikirkan iklim di masa depan supaya tidak terlalu panas dan tidak terjadi masalah dengan lingkungan,” kata Diana dalam konferensi pers HHD-HKD 2024 di GIK UGM, Senin (7/10).

Menurut Diana, pemilihan GIK sebagai pameran karena lokasinya yang strategis sehingga baik mahasiswa maupun masyarakat luas bisa hadir dengan mudah.

Pada konferensi pers ini, Diana menjelaskan sektor bangunan merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca, sekitar sepertiga dari total emisi. Namun, sektor ini juga memiliki potensi besar dalam penghematan energi dan pengurangan emisi. 

“Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021, bangunan diwajibkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 25% selama operasionalnya. Kementerian PUPR pun telah mengeluarkan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021, tentang penilaian kinerja bangunan hijau. Penghematan energi bisa dilakukan dengan strategi iklim mikro dan pendinginan pasif sebelum menggunakan alat hemat energi,” kata Diana.

Untuk merancang desain pendinginan pasif yang tepat diperlukan data iklim standar. Untuk itu, Kementerian PUPR bersama BMKG telah meluncurkan peta zona iklim pada 1 Oktober 2024 lalu. Peluncuran data ini juga merupakan salah satu rangkaian peringatan HHD-HKD 2024.

Lebih lanjut, Diana menambahkan peringatan HHD-HKD 2024 menunjukkan adanya keterlibatan dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan permukiman dan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan. Pada tahun ini Kementerian PUPR melalui 34 Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di seluruh Indonesia melakukan aksi penanaman 3.650 pohon.

“Ini adalah aksi nyata untuk menjaga iklim. Penanaman pohon di infrastruktur yang dibangun memberikan kontribusi penyerapan emisi karbon 81 ton/tahun dan mengurangi suhu permukaan 5 derajat celcius,” ungkap Diana.

Kurator pameran Yoshi Fajar mengatakan “Memetri” tidak hanya sebagai tema pameran tetapi juga diperlukan sebagai cara berpikir dalam proses dan tujuan pembangunan. “Memetri atau memelihara sangat mendasar untuk Kementerian PUPR sebagai tindak lanjut atas hasil yang sudah dicapai melalui program dan rencana kerja selama ini. Memetri secara umum juga dapat dipakai sebagai cara pandang yang mendasari kerja organisasi dalam membangun Indonesia,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Solidaritas Hakim Indonesia Gelar Aksi Cuti Bersama dan Audiensi untuk Kesejahteraan Profesi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Para hakim dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia akan melakukan aksi cuti bersama sebagai bentuk perjuangan untuk kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim. Agenda utama dari aksi ini adalah mengadakan audiensi dengan Pimpinan Mahkamah Agung (MA), Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta Menteri Hukum dan HAM.

Pertemuan akan dilaksanakan pukul 13.00 WIB di dua lokasi berbeda di Jakarta, Senin (07/10/2024). Tim pertama akan bertemu dengan Pimpinan MA dan Pimpinan Pusat IKAHI di Gedung Mahkamah Agung. Sementara itu, tim kedua akan melakukan audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM di Gedung Kementerian Hukum dan HAM. 

"Tujuan utama dari audiensi ini adalah rapat dengar pendapat untuk membahas isu-isu terkait kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim," kata Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, Jusran Ipandi.

Menurut Jusran, Selain menyerahkan Draft Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, Solidaritas Hakim Indonesia juga membawa tiga tuntutan utama lainnya:

1. Pengesahan RUU Jabatan Hakim 

Mendorong pengesahan Undang-Undang Jabatan Hakim sebagai landasan hukum yang kuat dan independen, untuk menjamin kedudukan serta wibawa profesi hakim.

   

2. Pengesahan RUU Contempt of Court

 

Memastikan adanya perlindungan bagi hakim dari segala bentuk penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) sehingga proses peradilan bebas dari intervensi atau tekanan.

   

3. Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Keamanan Hakim

Mendesak diterbitkannya peraturan yang menjamin keamanan fisik dan psikologis hakim dalam menjalankan tugasnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memastikan adanya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi profesi hakim di Indonesia. "Solidaritas Hakim Indonesia mengajak seluruh masyarakat dan media untuk memantau serta mendukung perjuangan ini demi terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan kokoh," ucapnya.

Dengan adanya perubahan regulasi yang mendukung, diharapkan kualitas penegakan hukum di Indonesia semakin terjamin, serta martabat hakim tetap terjaga. Solidaritas Hakim Indonesia menegaskan, "Hakim Bermartabat, Hukum Terjaga, Masyarakat Berdaya!"

Editor: Arianto 

Read More

ISOPLUS Run Hadir di Pantai Indah Kapuk 2

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

ISOPLUS kembali menghadirkan inovasi di dunia olahraga dengan menggelar ISOPLUS RUN 2024 di Community Park Pantai Indah Kapuk 2, yang menawarkan pengalaman lari yang berbeda bagi pelari dan warga Jakarta. Mengusung tema “Unlock Your Greatness” ISOPLUS Run berkonsep unik dimana para peserta akan merasakan lari di lingkungan Pantai Indah Kapuk sambil menikmati udara segar pagi hari. Para peserta akan melewati sejumlah landmark menarik di Pantai Indah Kapuk 2, diantaranya Patung Soekarno Hatta, Patung Jenderal Sudirman, Taman Doa Our Lady of Akita, Greenbelt PIK 2, dan pinggir pantai utara Jakarta.

ISOPLUS RUN Jakarta 2024 menawarkan tiga kategori utama: 5K, 10K, dan Kids Dash. Sedangkan kota selanjutnya yaitu Surabaya, menawarkan empat kategori lari: 5K, 10K, Kids Dash, dan Half Marathon. ISOPLUS Run Surabaya akan diadakan 20 Oktober mendatang. 

Joshua Gunawan, Marketing Manager Beverages Category WINGS Group Indonesia menyatakan pihaknya ingin mengajak semua pelari untuk bisa ‘unlock their greatness’ melalui pengalaman luar biasa di ISOPLUS RUN ini. “Dengan perencanaan yang matang dan dukungan penuh ISOPLUS, kami harap dapat membentuk kebiasaan baik dan titik awal bagi pelari pemula untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat, karena kami merancang ISOPLUS Run ini dapat diikuti oleh semua orang dari berbagai kategori usia. Your journey starts here. Kami juga berharap agar event ini dapat menjadi ikon baru di dunia lari Indonesia,” ujarnya dalam keterangan persnya, Minggu (07/10/2024).

ISOPLUS Run 2024 Jakarta telah sukses dilaksanakan tanpa adanya pelari yang cedera. Immanuel Hutasoit, Juara Umum Pria Kategori 10K ISOPLUS Run 2024 Jakarta mencatatkan waktu finish 32 menit 41 detik, dan Juara Umum Wanita Kategori 10K, Novia Nur Nirwani mencatatkan waktu finish di 40 menit 5 detik. “Panitia benar-benar sigap luar biasa, marshall-nya semua keren banget dalam menunjukkan rute bagi para pelari. Untuk memastikan para peserta dapat finish strong, terlihat sekali banyak isotonik dan water station, lebih dari 4 water station, ini sangat membantu sekali karena kita lari di lingkungan pantai yang lebih lembap,” ujar Novia.

ISOPLUS tidak setengah-setengah dalam mendukung penuh masyarakat dapat memulai kebiasaan hidup sehatnya, terbukti dengan adanya pendampingan profesional dalam program ‘21 DAYS CHALLENGE’ bagi para pelari yang mendaftar bundling lari di dua kota yaitu Jakarta dan Surabaya. Dalam program pelatihan ini, ISOPLUS bekerja sama dengan pelatih lari profesional Andi Sugiyanto dan Dokter Gizi dr. Angela Dalimarta, Sp.GK untuk untuk mendampingi para pelari secara intensif selama 21 hari.

Pelatih lari profesional akan memberikan tips dan trik seputar cara para pelari dapat meningkatkan personal best mereka dari satu event ke event lainnya. Dan ahli gizi akan memberikan rancangan khusus nutrition and hydration plan selama 21 hari untuk mendukung kebutuhan nutrisi para peserta lari terutama peserta lari 10K dan half marathon. Ini semua kami lakukan demi mendukung para pelari agar dapat finish excellent dan membantu performa dan pemulihan mereka,” lanjut Joshua.

Setelah berlari, pelari dimanjakan oleh berbagai fasilitas seperti kolam ice bath untuk merendam kaki, pijat fisioterapi, keramas gratis, makanan enak, refreshment segar, juga hiburan musik dari Diskopantera, Cynthia Gabriella dan Flying Beat yang membuat suasana makin seru. 

Keberhasilan Atas Hasil Kolaborasi

Di ISOPLUS Run 2024, ISOPLUS menggandeng ilustrator muda berbakat Indonesia, Amalia Dian, untuk mendesain jersey eksklusif ISOPLUS Run 2024. Jersey ini hadir dengan tema yang mengangkat ciri khas dua kota besar tempat diselenggarakannya acara, Jakarta dan Surabaya. Untuk Jakarta, desain jersey menampilkan elemen ikonik seperti gedung pencakar langit, kereta cepat, dan ondel-ondel yang merepresentasi budaya Jakarta. Sedangkan untuk Surabaya, desainnya mengambil inspirasi dari landmark kota seperti Tugu Suro dan Boyo, orang yang menggunakan ikat kepala udeng, Jembatan Suramadu, serta kapal-kapal untuk mengilustrasikan Pelabuhan Tanjung Perak. Kedua desain jersey menggunakan warna biru, putih, dan kuning yang merupakan ciri khas dari brand ISOPLUS.

Keberhasilan ISOPLUS Run 2024 juga tidak lepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Bank MAS, Agung Sedayu Group, dan sponsor lainnya. Ho Danny Hartono selaku Direktur Utama Bank MAS, mengatakan “Kami menyambut baik kolaborasi dengan ISOPLUS dalam ISOPLUS Run 2024 sebagai sponsor utama. Kerjasama ini merupakan wujud komitmen kami untuk selalu hadir dalam aktivitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk menjadi Bank Andalan Anda,” ungkap Ho Danny Hartono. 

ISOPLUS terus konsisten mengedukasi masyarakat akan pentingnya #ExcellentHydration bagi setiap orang, melalui berbagai event olahraga dan gaya hidup lainnya. “Kami berusaha menyelenggarakan event lari yang family friendly untuk semua. Hal ini sejalan dengan semangat perusahaan kami bahwa segala yang baik harus dapat dijangkau oleh semua orang, salah satunya melalui kegiatan ISOPLUS RUN Series dan produk-produk berkualitas dari WINGS. Harapan kami masyarakat semakin aware tentang #ExcellentHydration bagi tubuhnya dan minum ISOPLUS sebagai penunjang performa tubuh,” tutup Joshua.  

Untuk informasi lebih lanjut seputar kegiatan ISOPLUS Run Series 2024, klik http://www.isoplusrun.com atau kunjungi akun Instagram @isoplus7ion ! (Arianto)

Read More

Kelebihan Berobat di Penang: Pilihan Favorit Pasien Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Berobat di Penang menjadi pilihan favorit bagi banyak pasien Indonesia. Menurut data dari The Malaysia Healthcare Travel Council, sekitar 1,2 juta pasien dari Indonesia memilih berobat ke Malaysia pada tahun 2020, dengan Penang sebagai salah satu destinasi utama. Berikut adalah beberapa kelebihan yang membuat Penang begitu diminati:

1. Efektivitas Resep Obat

Banyak pasien yang merasa bahwa resep obat yang diberikan di rumah sakit Penang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan penyakit mereka. Meskipun jumlah obat yang diberikan minimal, efektivitasnya tetap tinggi, sehingga biaya obat menjadi lebih hemat dan risiko efek samping berkurang.

2. Diagnosis Lebih Akurat

Rumah sakit di Penang memiliki banyak dokter spesialis yang berpengalaman dan terlatih secara internasional. Banyak pasien yang mencari second opinion di Penang setelah mengalami salah diagnosis di rumah sakit dalam negeri, dan mereka merasa diagnosis di Penang lebih akurat, sehingga mempercepat proses penyembuhan.

3. Fasilitas Berstandar Internasional

Rumah sakit di Penang seperti Sunway Medical Center dan Island Hospital dilengkapi dengan teknologi medis terbaru, termasuk fasilitas mamografi 3D untuk kanker payudara. Selain itu, Mount Miriam Cancer Hospital terkenal dengan alat Cyber Knife yang mampu menjangkau tumor kecil di area kritis.

4. Biaya Pengobatan Terjangkau

Biaya berobat di Penang bisa lebih murah hingga 30-50% dibandingkan di Indonesia, terutama untuk operasi besar seperti jantung. Hal ini disebabkan oleh pajak alat kesehatan dan obat-obatan yang lebih rendah di Malaysia, yang berdampak pada penurunan biaya pengobatan.

5. Opsi Pengobatan yang Beragam

Selain Penang, Malaysia juga menawarkan opsi pengobatan di kota lain seperti Malaka, yang lebih dikenal dengan perawatan tradisional dan holistik. Namun, banyak pasien memilih Penang karena fasilitas medisnya yang modern dan lengkap.

6. Proses Berobat yang Mudah

Proses berobat di Penang kini semakin mudah dengan adanya agen medis, yang membantu mulai dari konsultasi awal, pengaturan jadwal, hingga akomodasi di Penang. Konsultasi awal dilakukan untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan sesuai kebutuhan medis.

Berobat di Penang memberikan pengalaman pengobatan berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih terjangkau, fasilitas modern, dan proses yang mudah. Tidak heran jika Penang menjadi pilihan utama bagi pasien Indonesia yang mencari solusi medis terbaik. (Arianto)

Read More

Siapa Pengganti Ketua Mahkamah Agung RI?

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dengan segera pensiunnya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikannya semakin ramai dibicarakan. Sementara itu, tuntutan kesejahteraan hakim, termasuk protes terkait cuti bersama dan isu mogok, menambah tekanan dalam proses suksesi tersebut.

Saat ini, sejumlah nama mulai muncul sebagai kandidat kuat untuk memimpin Mahkamah Agung. Dalam proses ini, dukungan dari para hakim agung sangat krusial.

**Kesejahteraan Hakim Jadi Sorotan**

Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) tengah gencar memperjuangkan kesejahteraan hakim. Permintaan hak-hak yang lebih baik diyakini akan memengaruhi kualitas peradilan di Indonesia. Isu kesejahteraan ini menjadi perhatian publik, bersamaan dengan persiapan pemilihan Ketua MA yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2024.

**Empat Nama Kandidat Muncul**

Dari 47 hakim agung, empat nama kandidat telah mencuat sebagai calon potensial pengganti Ketua MA:

1. Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., hakim karier dari Sumatera Barat yang memiliki pengalaman panjang di peradilan umum. Ia dikenal akan keahlian dalam menangani kasus perdata dan pidana.

2. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., mantan Ketua Kamar Pengawasan MA, kini menjadi salah satu kandidat kuat dengan pengalaman mendalam di bidang yudisial.

3. Prof. Dr. Yulius, S.H., M.H., hakim Tata Usaha Negara, juga menjadi sosok penting yang dipertimbangkan untuk memimpin lembaga tinggi ini. Ia dikenal karena ketegasannya dalam menangani sengketa tata usaha negara.

4. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., yang telah lama berkarier di MA dan kini menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana MA.

**Nuansa Pemilihan dan Harapan Publik**

Pemilihan Ketua MA kali ini diwarnai dengan harapan besar dari publik, para hakim, dan masyarakat umum. Para pemilih menginginkan pemimpin yang tidak hanya memahami tugas yudisial, tetapi juga peka terhadap kesejahteraan hakim. Kelompok kerja Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) berharap pemimpin baru bisa merangkul media dan berperan dalam edukasi hukum yang lebih baik.

Dalam beberapa bulan mendatang, pemilihan Ketua MA diharapkan dapat berlangsung lancar dan menghadirkan sosok yang mampu memimpin Mahkamah Agung menuju era baru yang lebih baik.

Editor: Arianto 

Read More

Kapolda Riau Berikan Kejutan di HUT TNI ke-79 kepada Brigjen TNI Sugiyono

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kediaman Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, mendadak ramai dengan kedatangan Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, bersama pejabat utama Polda Riau pada Sabtu (05/10/2024) pagi. Sekitar pukul 06.30 WIB, Kapolda dan rombongan membawa tumpeng dan kue ulang tahun sebagai kejutan spesial untuk Brigjen TNI Sugiyono dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-79.

Suasana di rumah dinas Danrem, yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Pekanbaru, seketika berubah menjadi meriah. Kehadiran puluhan personel Polda Riau ini disambut dengan senyum dan kebanggaan oleh Brigjen TNI Sugiyono. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kapolda dan seluruh jajarannya atas kejutan yang berkesan ini.

"Ini adalah kejutan yang sangat berarti di pagi hari pada perayaan HUT TNI ke-79. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolda dan seluruh jajarannya atas perhatian dan dukungan yang diberikan," ujar Brigjen TNI Sugiyono.

Danrem 031/Wira Bima juga menambahkan bahwa sinergi antara Korem dan Polda Riau selama ini berjalan sangat baik, terutama dalam menjaga keamanan, khususnya pada masa Pilkada. Meski baru menjabat sebagai Danrem, Brigjen Sugiyono merasa hubungan antara TNI dan Polri di Provinsi Riau sudah sangat solid.

Sementara itu, Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada TNI yang ke-79. "Dirgahayu TNI ke-79. TNI adalah kita, bersama-sama kita akan terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat," ujar Kapolda.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kasrem 031/Wira Bima, para Kasi Kasrem, serta Pejabat Utama Polda Riau.

Editor: Arianto 

Read More

Inilah Pesan Syamsul Bahri Usai Pelantikan Sarjana NU

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr. H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. menginginkan agar Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Kalsel dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sejalan dengan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jamaah.

Hal tersebut disampaikan Sahbirin diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur pada kegiatan Pelantikan dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwi) Pimpinan Wilayah (PW) ISNU Kalsel di Hotel Jelita, Banjarmasin, Kalsel, Jum’at (4/10/2024).

Agus menuturkan sebagai organisasi yang mewadahi para intelektual, ISNU memiliki peran strategis dalam tantangan yamg ada di masyarakat.

“Dengan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, pengangguran dan sebagainya, ISNU diharapkan mampu menjadi pioner dalam menciptakan solusi-solusi yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berlandaskan kearifan lokal dan ajaran agama Islam yang Rahmatan Lil Alamin,” kata Agus.

Acara yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting ini menjadi momentum penting bagi penguatan peran sarjana NU dalam membangun daerah dan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Gerakan Muda Indonesia Raya (Gemira) Kalsel, H. Syamsul Bahri, S.Ag, M.Pd menyampaikan pesan penting yang menyentuh para hadirin, terutama generasi muda.

Saat ini, tantangan yang dihadapi oleh generasi muda tidak hanya dari aspek ekonomi dan pendidikan, tetapi juga dari peredaran narkoba yang kian mengkhawatirkan.

Kita semua, khususnya sarjana NU dan anak muda, harus mengambil peran aktif dalam menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari ancaman narkoba,” kata Bendahara Umum ISNU Kalsel.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara organisasi-organisasi keagamaan, pemuda, dan pemerintah dalam melawan narkoba.

Gerakan anti-narkoba harus menjadi agenda utama, terutama di Kalsel. Jangan biarkan masa depan generasi muda kita hancur karena narkoba.

“Mari kita bersama-sama membangun ketahanan mental dan spiritual, serta mendukung berbagai program pemerintah dalam pemberantasan narkoba,” sambungnya.

Pelantikan ISNU Kalsel ini diharapkan Syamsul menjadi awal dari gerakan besar dalam menguatkan peran intelektual dan moral di masyarakat, khususnya dalam melawan bahaya narkoba yang menjadi musuh bersama.

Para sarjana NU yang baru dilantik pun berkomitmen untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Mereka sepakat untuk memperkuat sinergi demi kesejahteraan dan kemajuan Kalsel.

“ISNU kedepannya harus berbeda, karena kita menyongsong Indonesia emas, sebenarnya orang Indonesia ini bisa sejajar dengan orang-orang luar lainnya,” ujarnya.

Khusus Kalsel, SDM harus meningkat untuk menyambut Indonesia emas. “Saya melihat harus ada penguatan SDM dan ekonomin kerakyatan, jadi ISNU harus memperkuat sektor tersebut,” katanya.

Ia bangga anggota NU bisa memiliki banyak peran dengan berbagai macam keahlian. “Meski berbeda profesi, mereka (NU) tetap memperjuangkan visi-misi ISNU dan pembinaan umat,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

PCM Medan Denai Gelar Kunjungan Silaturrahim Ke Amal Usaha Muhammadiyah

Dokumentasi Kunjungan PCM Medan Denai Ke

SD Terpadu Muhammadiyah 23 Medan.

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Denai Menggelar Kunjungan Silaturrahim ke Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang Berada di Cabang Medan Denai, Kunjungan ini serentak dilaksanakan dalam Rangka Untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan di Cabang Medan Denai.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PCM Medan Denai, Harun Al Rasyid, S.Pd.I didampingi Sekretaris Ebiet Prayugo Radityo, dan Wakil Ketua Muhammad Amin dan Syahrul, ST.

Suasana Keakraban Bersama 

Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 48 Medan

Ketua PCM Medan Denai, Harun Al Rasyid, S.Pd.I mengungkapkan bahwa Kegiatan Kunjungan Silaturrahim ini merupakan hal yang sudah biasa di Muhammadiyah, selain melihat Situasi dan Perkembangan Amal Usaha, Juga dapat Langsung mengetahui berbagai Persoalan-Persoalan yang sedang terjadi, Menampung Aspirasi baik dalam sarana Prasarana, metode pembelajaran dan komunikasi antara Pimpinan, Kepala Sekolah, Guru hingga Berbincang dengan para Siswa." Ungkapnya.

Harun juga Mengapresiasi Kinerja Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Non PNF Cabang Medan Denai, dan dalam Kesempatan ini PCM Medan Denai Hadir untuk Memberikan Support dan Pengarahan dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Medan Denai menjadi Lebih Baik.

Kunjungan Silaturrahim Ke SD Muhammadiyah 19 Medan.

Kunjungan Silaturrahim PCM Medan Denai ini Dimulai dari SMP Muhammadiyah 48 Medan yang memiliki 135 Siswa dan berlokasi di Jalan Tangguk Bongkar X No.2 Medan, selanjutnya Ke SD Muhammadiyah 19 yang memiliki 79 Siswa berada di Jalan Pancasila GG. sekolah dan terakhir ke SD Muhammadiyah 23 yang memiliki 157 Siswa berada di Jalan Denai Gang Mulajadi Medan. 

Nantinya PCM Medan Denai juga akan melakukan Kunjungan Silaturrahim Ke Sekolah yang di kelola oleh Ranting Muhammadiyah Denai, yakni SD Terpadu Muhammadiyah 36 Medan yang berada di Jalan Jermal 3 No. 10 Medan. **

Read More