Program Prakerja: Transformasi Keterampilan untuk Tenaga Kerja Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sejak diluncurkan pada 2020, Program Prakerja telah menjadi katalisator dalam memperkuat kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui skilling, reskilling, dan upskilling di 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, program ini telah menjangkau lebih dari 18,9 juta penerima manfaat di seluruh provinsi.

Pada 3 Oktober 2024, Prakerja merayakan perjalanan empat tahunnya dengan acara bertajuk "Merayakan Prakerja, Merayakan #JadiBisa". Acara ini dihadiri 151 alumni dari berbagai provinsi, yang berbagi kisah inspiratif tentang bagaimana pelatihan Prakerja membantu mereka meningkatkan keterampilan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya mengapresiasi Prakerja sebagai program strategis yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.

Selama empat tahun, lebih dari 6.000 pelatihan telah disediakan, mulai dari _digital skills_, _green skills_, hingga teknik dan bahasa asing. Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif PMO Prakerja, menyatakan bahwa mayoritas penerima Prakerja adalah generasi muda dari daerah pedesaan yang kini memiliki keterampilan untuk bersaing di pasar kerja.

Salah satu alumni, Helmi Suardi dari Aceh Jaya, berhasil membuka usaha sendiri setelah menyelesaikan empat pelatihan di Prakerja. Berdasarkan survei, pendapatan peserta Prakerja meningkat 17%-21% per bulan setelah pelatihan.

Prakerja juga diakui secara internasional, memenangkan Penghargaan Wenhui UNESCO 2022, dan mendapat penghargaan "GovCyber Innovator of The Year" di IndoSec Awards 2024. Prakerja kini diadopsi oleh negara lain, seperti Kamboja, Thailand, dan Maroko.

Editor: Arianto 

Read More

Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang untuk Tingkatkan Keadilan Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, yang diikuti oleh 80 hakim dari Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara. Acara ini berlangsung di Kabupaten Bogor pada Rabu, 2 Oktober 2024, dan menuai apresiasi dari Ketua MA, Muhammad Syarifuddin. 

Ketua MA menyampaikan bahwa sertifikasi ini penting untuk memastikan hakim memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum pertanahan dan tata ruang, guna memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan. 

“Semoga kita bisa mendapatkan hakim-hakim yang mumpuni dalam bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ketua MA saat membuka acara di Aula PPSDM Kementerian ATR/BPN.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menjelaskan pentingnya pelatihan ini dalam menyatukan persepsi antar lembaga pemerintah. Dengan sertifikasi ini, diharapkan hakim dapat lebih memahami berbagai sengketa pertanahan yang sering menjadi masalah di masyarakat. AHY juga berharap adanya persamaan persepsi di antara para hakim agar masalah pertanahan dapat diselesaikan lebih efektif.

Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode _blended learning_, memadukan pembelajaran mandiri dan tatap muka dengan total 109 jam pelajaran. Materi diberikan oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan praktisi berpengalaman.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Menteri ATR, Raja Juli Antoni, dan para pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Dari MA, turut hadir Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Sunarto, dan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto.

Dengan adanya program sertifikasi ini, diharapkan hakim yang bertugas di 416 Peradilan Umum dan 30 Peradilan Tata Usaha Negara dapat memberikan keadilan yang lebih cepat dan tepat, serta membantu menyelesaikan konflik pertanahan yang semakin kompleks di Indonesia.

Editor: Arianto 

Read More

Ngopi Kamtibmas di RW 08 Duri Utara: Polres Metro Jakarta Barat Pererat Sinergi dengan Warga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat 

Suasana berbeda terasa di RW 08, Kelurahan Duri Utara, Tambora, pada Rabu malam, 2 Oktober 2024, ketika Polres Metro Jakarta Barat menggelar program *Ngopi Kamtibmas*. Program unggulan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, ini bertujuan mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus menampung aspirasi warga untuk menjaga keamanan wilayah.

Sejumlah pejabat utama Polres Metro Jakarta Barat hadir, termasuk Wakapolres AKBP Teuku Arsya Khadafi, Kabag Ops AKBP Alin Kuncoro, Kasat Reskrim AKBP Andri Kurniawan, dan Kasat Samapta AKBP M Hari Agung Julianto. Kehadiran mereka disambut hangat oleh warga, termasuk Ketua RW 08 Agus Sudarso dan tokoh pemuda setempat.

Dalam sambutannya, Wakapolres AKBP Arsya menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). “Kerja sama antara Polri dan warga sangat diperlukan dalam menjaga keamanan. Jangan ragu menyampaikan permasalahan di lingkungan agar kami bisa segera menindaklanjuti,” ujarnya.

Beliau juga mengingatkan warga untuk berhati-hati dalam berbelanja online agar terhindar dari penipuan dan meminta perhatian terhadap instalasi listrik rumah tangga guna menghindari kebakaran. Bahaya judi online yang kian marak juga disoroti sebagai ancaman serius bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua RW 08, Agus Sudarso, mengapresiasi kehadiran para pejabat Polres. Ia menyampaikan bahwa wilayah RW 08 dalam kondisi aman berkat kerja sama yang baik antara warga dan aparat. Sementara itu, tokoh pemuda Karang Taruna, Fajar, mengangkat isu perundungan (*bullying*) yang semakin meresahkan dan berharap dukungan penuh dari Polres.

Acara yang penuh keakraban ini diakhiri dengan diskusi ringan sambil menikmati kopi. Polres Metro Jakarta Barat berharap sinergi antara Polri dan masyarakat dapat terus terjalin guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Kelurahan Duri Utara, Tambora.

Editor: Arianto 

Read More

Bawaslu Kota Tangerang Ajak Media Bersinergi dalam Pengawasan Pilkada 2024

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Tangerang, Kamis (3/10/2024). Acara tersebut dihadiri oleh insan media yang diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga transparansi dan integritas Pilkada. 

Faridal Arkam Machus, Koordinator Divisi Pencegahan dan Humas Bawaslu Kota Tangerang, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan media dalam menghadapi tantangan pengawasan Pilkada. "Kami berterima kasih kepada teman-teman media atas silaturahminya. Pengawasan Pilkada tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami membutuhkan peran media dalam menyebarluaskan informasi yang tepat dan menangkal berita hoax," ujar Faridal.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu hanya memiliki lima komisioner di tingkat kota, dengan tiga komisioner di kecamatan dan satu komisioner di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, dukungan dari media sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.

Dalam kesempatan itu, Faridal juga menekankan pentingnya peran media dalam menangkal hoax yang dapat merusak demokrasi di Kota Tangerang. "Bersama media, kami berharap dapat menciptakan Pilkada yang aman, sejuk, dan bebas dari berita hoax. Hal ini sangat penting demi menjaga kualitas demokrasi di kota ini," tambahnya.

Bawaslu Kota Tangerang berharap ke depannya dapat terus bersinergi dengan media melalui berbagai agenda, termasuk rilis informasi di setiap tahapan Pilkada. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta menciptakan iklim Pilkada yang sehat di Kota Tangerang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pernyataan Sikap IKA FH UNISBA Terkait Kesejahteraan Hakim

Duta Nusantara Merdeka | Bandung

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (IKA FH UNISBA) menyampaikan pernyataan sikap terkait kesejahteraan dan hak-hak yang melekat pada profesi hakim. Mereka menyoroti pentingnya memperkuat integritas dan independensi lembaga peradilan di Indonesia. 

"Kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan para hakim kebebasan dalam menjalankan tugas kehakiman tanpa tekanan eksternal," kata Irfan Arifian, S.H., M.H., Presidium IKA FH UNISBA Masa Bakti 2024-2029, dalam pernyataan persnya, Rabu (02/10/2024). 

IKA FH UNISBA mendukung penuh penyesuaian gaji dan tunjangan hakim. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 dianggap perlu direvisi, mengingat kondisi ekonomi saat ini. Kesejahteraan yang memadai dapat mencegah hakim dari praktik korupsi dan kolusi.

Selain itu, IKA FH UNISBA juga mendorong pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Jabatan Hakim. UU ini diharapkan menjadi dasar hukum yang mengatur tugas, wewenang, serta hak-hak konstitusional hakim, termasuk kesejahteraan, keamanan, dan hak cuti.

Terkait aksi solidaritas cuti bersama yang direncanakan pada 7-11 Oktober 2024, IKA FH UNISBA melihatnya sebagai langkah penting dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional hakim, bukan sekadar tuntutan kenaikan gaji. Mereka berharap aksi ini berjalan tertib dan tetap memperhatikan kepentingan para pencari keadilan.

IKA FH UNISBA juga menekankan pentingnya peraturan rekrutmen calon hakim agar kekosongan hakim di pengadilan dapat segera teratasi, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Editor: Arianto 

Read More

JAMMA Dukung Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Jaringan Masyarakat Madura (JAMMA) Jakarta mendeklarasikan dukungan penuh kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024. Deklarasi ini berlangsung di Gedung Joang 45 yang bersejarah, Jakarta, Rabu (02/10/2024),dengan dihadiri oleh sekitar seratus perwakilan dari berbagai wilayah Jakarta.

Ketua Umum JAMMA, Edi Khumaidi menyampaikan bahwa organisasi mereka bertekad kuat untuk memenangkan pasangan nomor urut 3. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan kebanggaan dan keyakinannya bahwa Pramono Anung dan Rano Karno akan membawa perubahan positif bagi Jakarta. 

“Kami, masyarakat Madura, bersama dengan perwakilan masyarakat dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, danJakarta Timur, serta mahasiswa, berkomitmen mendukung Pramono Anung-Rano Karno untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Ini adalah momen bersejarah di Gedung Joeang 45, tempat di mana para pejuang kita dulu berjuang. Kami akan berjuang bersama demi Jakarta yang lebih baik,” ujar Edi.

Lebih lanjut, Edi menekankan pentingnya keterwakilan masyarakat Madura dalam pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa banyak orang Madura yang kini menduduki posisi penting di berbagai lembaga negara seperti KPK dan BPK. 

"Kami berharap pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dapat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat Madura dan seluruh warga Jakarta," tambahnya.

Deklarasi ini ditutup dengan semangat perjuangan untuk menggerakkan seluruh tim pemenangan hingga ke gang-gang sempit di Jakarta, guna memastikan kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Optimalisasi Terminal Tipe A Dorong UMKM di Terminal Leuwipanjang Bandung

Duta Nusantara Merdeka | Bandung

Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan Terminal Tipe A, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Koperasi Konsumen Sabilulungan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jawa Barat. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penggunaan area UMKM di Terminal Leuwipanjang, Bandung pada Rabu (2/10), oleh Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol Risyapudin Nursin dan Ketua Koperasi Sabilulungan, Asep Hidayat.

Dalam sambutannya, Dirjen Risyapudin menekankan bahwa pembangunan sektor transportasi darat tidak hanya sebatas infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM. Sinergi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan pengusaha bus diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Peluncuran area UMKM di Terminal Leuwipanjang diharapkan menjadi pusat inovasi bagi UMKM, mengubah terminal dari yang sebelumnya dianggap "menakutkan" menjadi tempat yang menyenangkan. Produk lokal khas Bandung seperti bolu susu lembang, kue balok, dan keripik tersedia, termasuk produk herbal dan fashion.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat, Tatan Rustandi, menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), daya saing UMKM, dan kenyamanan pengguna layanan transportasi. Diharapkan, model ini dapat diterapkan di terminal lain di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini adalah Direktur Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Toni Tauladan, Direktur Transportasi Sungai Lilik Handoyo, dan Plt. Direktur Angkutan Jalan Muhammad Fahmi.

Editor: Arianto 

Read More

SOME BY MI Berkolaborasi dengan HALOBALI untuk Tas Eco Batik Edisi Terbatas

 

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Brand global clean derma SOME BY MI menawarkan eco-bag batik edisi terbatas berkolaborasi dengan brand populer HALOBALI yang mendesain pola batik dengan gaya modern, dalam rangka perayaan Hari Batik Indonesia pada tanggal 2 Oktober. Kolaborasi ini menandai kali kedua SOME BY MI bermitra dengan brand batik setelah sebelumnya di tahun 2022, kolaborasi ini bertujuan untuk menghargai budaya tradisional Indonesia sekaligus memperkuat hubungan SOME BY MI dengan pelanggan lokal.

Batik adalah warisan budaya khas Indonesia, ditandai dengan pewarnaan kain secara manual dengan berbagai pola dan desain. Setiap tahun, Hari Batik pada tanggal 2 Oktober dirayakan di Indonesia untuk menghormati karya seni tradisional ini.

Kolaborasi ini menggabungkan produk andalan SOME BY MI, Retinol Serum dan Beta Panthenol Cream, melalui pola batik, menciptakan kolaborasi yang berbeda yang menghadirkan produk unik bagi generasi MZ di Indonesia. Tema utama, "Things I Love," menampilkan reinterpretasi elemen kebahagiaan sehari-hari bersamaan dengan produk perawatan kulit populer, Retinol Serum dan Beta Panthenol Cream, melalui desain batik.

Retinol Serum SOME BY MI menjadi best-seller dalam waktu setahun sejak peluncurannya pada tahun 2022, membantu mencapai tekstur kulit yang halus dengan formula retinol 0,1% yang rendah iritasi. Seiring dengan itu, Beta Panthenol Cream mengurangi iritasi yang disebabkan oleh retinol sambil memberikan manfaat pelembab, menjadikannya pilihan populer di kalangan konsumen sebagai bagian dari "Glass Skin Combo." 

"Kolaborasi batik dengan HALOBALI adalah proyek yang secara modern menafsirkan kembali budaya tradisional Indonesia. Eco bag batik edisi terbatas ini akan menjadi kesempatan bagi para pelanggan setia SOME BY MI untuk memiliki nilai artistik batik bersamaan dengan produk perawatan kulit Korea," kata Yoon Su-ji, Direktur Pemasaran SOME BY MI, Rabu (02/10/2024).

Sementara itu, SOME BY MI, yang dikenal dengan produk perawatan kulit berbasis bahan yang aman dan bersih, semakin populer secara global. Brand ini telah berkembang ke lebih dari 60 negara di Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah, terus tumbuh di pasar global.

Di pasar Indonesia, SOME BY MI mempercepat titik kontak konsumennya dengan meningkatkan kehadirannya di toko-toko kesehatan dan kecantikan global seperti Watsons dan Guardian. Brand ini mengharapkan kolaborasi ini untuk lebih memantapkan posisinya di Indonesia. (Arianto)

Read More

Pelantikan Anggota DPR, MPR, dan DPD RI Periode 2024-2029: Sumpah Janji Dipandu Ketua MA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., memandu pengucapan sumpah/janji jabatan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029. Prosesi sakral ini berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (01/10/2024).

Sebanyak 580 anggota DPR, 732 anggota MPR, dan 152 anggota DPD terpilih pada Pemilu 2024 mengikuti prosesi sumpah tersebut, yang juga disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta tamu undangan lainnya.

Para anggota dalam sumpahnya berjanji untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga integritas dalam mewakili aspirasi rakyat. Mereka berkomitmen mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Sumpah ini juga menegaskan pentingnya menjaga demokrasi dan konstitusi sebagai dasar dari seluruh tindakan yang mereka ambil selama masa jabatan. Ketua MA, Prof. Syarifuddin, memimpin sumpah ini dengan khidmat, dan acara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji Anggota secara simbolis.

Editor: Arianto 

Read More

Rekrutmen Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi, 427 Peserta Ikuti Ujian di Seluruh Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mahkamah Agung (MA) kembali menyelenggarakan rekrutmen Calon Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi tahap XXII guna memenuhi kebutuhan formasi di seluruh Indonesia. Ujian tertulis serentak dilaksanakan di seluruh Pengadilan Tingkat Banding dengan total 427 peserta, termasuk 77 peserta di Pengadilan Tinggi Jakarta, Senin (30/09/2024). 

Acara tersebut dibuka oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum., yang sambutannya dibacakan oleh Ketua Kamar Pidana, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. Ia berharap rekrutmen ini mampu menghasilkan calon hakim adhoc terbaik yang memiliki integritas, profesionalisme, dan memenuhi kualifikasi untuk menangani perkara korupsi di tingkat pertama.

“Sportivitas dan kejujuran sangat diperlukan dalam seleksi ini. Hindari hal-hal yang tidak produktif dan manfaatkan waktu ujian sebaik mungkin,” tegasnya.

Rekrutmen ini dilaksanakan sesuai amanat pasal 10 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan bahwa pengadilan korupsi harus dipimpin oleh hakim karier dan hakim adhoc. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen juga diutamakan oleh panitia.

Suharto juga mengingatkan agar peserta tidak tergoda oleh janji pihak tak bertanggung jawab. "Abaikan informasi yang merugikan, karena seleksi ini dilakukan secara transparan," katanya.

Selain para peserta, hadir dalam acara ini Sekretaris MA, Ketua dan Wakil Pengadilan Tinggi Jakarta, Hakim Tinggi, serta pejabat struktural lainnya.

Editor: Arianto 

Read More

Turunnya Pemahaman Pancasila di Sekolah, DPW IP-KI DKI Jakarta Serukan Pentingnya Cita-Cita Proklamasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua DPW Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) Provinsi DKI Jakarta, Mulyadi Guntur, menyampaikan kekhawatirannya terkait menurunnya pemahaman dan pengenalan terhadap Pancasila di kalangan pelajar. Melalui komunikasi dengan sekolah dasar dan menengah di Jakarta, ia mencatat adanya proses eliminasi nilai-nilai dasar negara tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius dalam menjaga ideologi bangsa di tengah modernisasi yang semakin meresap.

“Ini adalah masalah serius yang harus juga disikapi serius,” tegas Mulyadi dalam acara diskusi bertema “Kriteria Pemimpin yang Setia pada Cita-Cita Proklamasi” di Jakarta, Selasa (01/10/2024). Menurutnya, Pancasila dan cita-cita Proklamasi 1945 yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 semakin tergerus oleh tekanan modernitas, serta kurangnya figur pemimpin panutan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Mulyadi juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan pada cita-cita Proklamasi. Dalam menghadapi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, ia menyerukan agar para kandidat selalu mengingat dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. “Siapapun yang terpilih harus menjadi pemimpin untuk seluruh lapisan masyarakat Jakarta, mencerminkan cita-cita Proklamasi 1945,” tambahnya.

Focus Group Discussion yang diadakan di Jakarta Pusat ini menghadirkan berbagai narasumber penting, seperti Pangdam V Jayakarta, Kapolda Metro Jaya, Pj Gubernur DKI Jakarta, dan Ketua Dewan Paripurna DHN `45. Mereka turut memberikan pandangan tentang pentingnya sosok pemimpin yang mampu membumikan Pancasila dan menjaga nilai-nilai dasar negara di tengah dinamika politik dan sosial Jakarta.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

LSPI Gelar FGD Bahas Peran Organisasi Masyarakat Sipil Jelang Pilkada 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Mewujudkan Iklim Politik yang Harmonis Menjelang Pilkada Serentak 2024” di Jakarta Selatan, Selasa (01/10/2024). Acara ini dihadiri oleh berbagai pakar dan aktivis untuk membahas pentingnya peran OMS dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia menjelang Pilkada Serentak.

Dalam diskusi ini, Hadi R Purnama, Direktur Hukum dan HAM LP3ES, menyampaikan bahwa Pilkada 2024 akan membutuhkan pemetaan risiko konflik yang matang. "Kita harus melakukan pemetaan dan mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi. Pengalaman dari Pilkada dan Pemilu sebelumnya harus dijadikan referensi untuk menghadapi tantangan yang akan datang," ujar Hadi. 

Sementara itu, Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Dewan Nasional Setara Institute, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan damai. "Masyarakat sipil harus menjadi pengawas aktif, mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan harmonis dan berkeadilan," tegas Bonar.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pembicara lainnya, termasuk Mike Verawati, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia; Kurnia Ramadhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW); Iqbal Kholidin, Peneliti Perludem; dan Septa Dinata dari Paramadina Public Policy Institute. Diskusi dimoderatori oleh Subairi Muzakki, Direktur LSPI.

Dalam sesi diskusi, para pembicara sepakat bahwa Pilkada Serentak 2024 adalah momentum penting untuk memperkuat peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam memastikan keberlanjutan demokrasi. OMS diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pendidik politik, dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pengamanan Pelantikan Anggota DPR/DPD RI Periode 2024-2029, Polri Lakukan Ops Mantap Brata

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polri melakukan Ops Mantap Brata 2024, dalam operasi pengamanan pelantikan anggota DPR/DPD RI Periode 2024-2029, Kapolri telah menginstruksikan kepada Kabaharkam Polri selaku KaOps Operasi Mantap Brata 2024 untuk menciptakan dan memelihara situasi kamtibmas yang kondusif. 

Polri melakukan pengamanan dengan melibatkan 5.614 personel dengan rincian satgas daerah sejumlah 4.006, Satgas Polres 585 personel, satgas pusat 598 personel dan Stakeholder terkait sejumlah 425 personel termasuk TNI dan pemerintah daerah.

Konsep pengamanan mengedepankan pre-emtif dan preventif dengan cara bertindak melaksanakan koordinasi dan kerjasama bersinergi dengan instansi terkait lainnya guna meminimalisir potensi ancaman yang dapat mengganggu kamtibmas dalam menghadapi rangkaian pelantikan anggota DPR/DPD 2024-2029. 

Melakukan deteksi dan identifikasi dini setiap potensi ancaman guna melakukan tindakan antisipasi dini dan sterilisasi dengan unit jibom dan K9. Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di rute yang dilalui, jika perlu dilakukan alih arus/rekayasa lalu lintas. Melakukan imbauan kepada segenap lapisan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi menjaga kamtibmas yang kondusif. (Arianto)

Read More

Ahli IT & Digital Forensic: Tindakan Bapeten Negatif, Link dan Tautan Sengaja Dipotong

Ketua Majelis KIP dan Josua Sinambela sebagai Ahli Digital Forensic

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Togap Marpaung, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpaksa pensiun dini akibat mengungkap kasus korupsi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), kembali hadir via Zoom meeting di Komisi Informasi Pusat (KIP) Yogjakarta pada Senin (30/09/2024), dalam agenda sidang ajudikasi sengketa informasi. Sidang ini merupakan lanjutan dari perjuangan panjang Togap Marpaung yang dimulai sejak 2014, dengan fokus pada pembuktian bahwa video uji kompetensi yang ia ajukan sebagai barang bukti telah dipotong dan dimanipulasi oleh pihak Termohon, Bapeten.

Ahli IT dan Digital Forensic, Josua Sinambela, hadir dalam sidang dan memberikan keterangan yang menegaskan adanya lima pemotongan pada link dan tautan video uji kompetensi. Sinambela, setelah diambil sumpah, menyatakan bahwa pemotongan dilakukan secara sengaja oleh pihak Termohon. 

Sidang berlangsung selama dua jam, dengan Majelis, Pemohon, dan Termohon secara aktif bertanya dan mendengarkan keterangan dari Ahli. "Kami sangat terpesona oleh keterangannya yang rinci, logis, dan didukung oleh bukti kuat," ungkap salah satu anggota Majelis.

Namun, pihak Termohon Bapeten tampak kesulitan dalam memberikan penjelasan yang memadai terkait bukti yang disajikan. Mereka mengklaim bahwa video dipotong karena adanya pergantian SD-Card, tetapi saksi ahli menyangkal klaim ini, menyebutnya tidak logis mengingat waktu pergantian yang sangat singkat.

Selama sidang, Termohon juga tidak dapat memberikan bukti fisik berupa SD-Card kepada Majelis, yang sebelumnya telah ditawarkan untuk ditonton bersama oleh Ketua Majelis. Ketidaksediaan ini menimbulkan dugaan bahwa link dan tautan video yang diajukan oleh Bapeten tidak sesuai dengan video asli yang disimpan di SD-Card.

Sidang ini menunjukkan bahwa perjuangan Togap Marpaung belum berakhir, dengan Pemohon tetap meyakini adanya kebohongan dari pihak Termohon yang terus menutupi kebenaran.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Refleksi Lima Tahun Kepemimpinan Ketua DPD RI AA LaNyalla

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di bawah kepemimpinan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, masa bakti 2019-2024, telah menorehan beberapa prestasi yang mendapat apresiasi dari stakeholder di daerah. Karena, LaNyalla selaku Ketua, memang mendorong semua anggota untuk aktif turun ke daerah. 

LaNyalla selalu mengajak semua Anggota DPD RI untuk menunjukkan kepada Bangsa Indonesia, bahwa DPD RI, dengan segala keterbatasannya, masih tetap mampu memperjuangkan aspirasi daerah. 

DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla, juga terbukti berhasil memperjuangkan beberapa aspirasi dari daerah. Bahkan menghasilkan solusi konkret terhadap beberapa kebuntuan atau permasalahan yang terjadi di daerah. Baik menyangkut pembangunan, maupun kepentingan masyarakat daerah.   

Di antaranya, aspirasi dari sembilan Rektor IAIN untuk peningkatan status menjadi UIN. Yang sebelumnya telah mereka perjuangkan bertahun-tahun, tetapi tak kunjung berhasil. Dengan gerak cepat dan koordinasi lintas sektoral, perjuangan menahun itu selesai dalam hitungan jam di ruang pertemuan. 

LaNyalla di daerah pemilihannya, saat reses, juga berhasil memperjuangkan sekitar 5.000 guru honorer di Jawa Timur untuk diangkat menjadi pegawai kontrak PPPK. Ia juga aktif mendorong penyelesaian persoalan Surat Ijo, yang melibatkan lebih dari 500 ribu warga Kota Surabaya, melalui Kementerian ATR/BPN.   

LaNyalla juga berhasil memperjuangkan aspirasi petani sawit rakyat, untuk memperbesar nominal dana peremajaan sawit rakyat, dari 30 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah. 

Ketua DPD RI juga memberi solusi dan jalan keluar untuk mempercepat pembangunan Sirkuit Motor GP di Mandalika saat terjadi permasalahan lintas sektoral.

Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat juga ada andil LaNyalla, yang secara khusus bertemu dengan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.  

Persoalan-persoalan yang dihadapi elemen masyarakat juga tak luput dari sorotan LaNyalla. Mulai dari persoalan yang dihadapi pengemudi online, buruh pabrik, minimnya standar pelayanan pemerintah daerah, terutama di luar Pulau Jawa, hingga dukungan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.   

Sementara di sisi lain, DPD RI juga terus mengawal dan mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang inisiatif DPD RI tentang Daerah Kepulauan, agar pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia mendapat Afirmatif yang berbeda dengan daerah di daratan, mengingat sumber pendapatan asli mereka sangatlah kecil dibanding daerah daratan. 

Selain RUU inisiatif DPD RI lainnya, seperti RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara, RUU tentang Bahasa Daerah, serta RUU Perubahan UU tentang Kelautan, untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia.

Selama lima tahun masa bakti 2019-2024, DPD RI telah menghasilkan 32 Rancangan Undang-Undang inisiatif DPD RI. Sementara terkait pandangan DPD RI terhadap RUU dari DPR/Presiden tercatat sebanyak 46 pandangan. Sedangkan perimbangan terhadap RUU tertentu, tercatat sebanyak 9 pertimbangan.   

Selama menjadi Ketua DPD RI, LaNyalla turun langsung ke daerah. Sudah 35 Provinsi dan lebih dari 350 Kabupaten/Kota di Indonesia didatangi. Bahkan sampai ke Desa-Desa. Untuk melihat, mendengar dan merasakan langsung apa yang dirasakan masyarakat di daerah. Untuk melihat secara langsung bagaimana Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya di daerah dikelola. 

Karena itu, LaNyalla selalu konsisten untuk mendorong agar Desa menjadi kekuatan ekonomi. Karena kemakmuran Indonesia hanya akan terwujud, bila daerah juga makmur. Karena wajah Indonesia adalah mozaik dari provinsi. Dan wajah provinsi adalah mozaik dari kabupaten/kota. Begitu seterusnya hingga ke pemerintahan terkecil, yaitu, desa.     

LaNyalla juga menemui dan mendatangi hampir semua pemangku kerajaan dan kesultanan yang ada di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya untuk memperjuangkan agar bangsa dan negara ini menghormati sejarah peradaban dan kelahirannya. Karena hanya bangsa yang besar, yang menghargai dan menjaga nilai-nilai sejarah peradaban dan kelahirannya. 

Kini, lima tahun berlalu, DPD RI semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selain berhasil mencatatkan posisi DPD RI sebagai Lembaga Negara yang mendapat nilai penggunaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian, secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan. Yang lebih menggembirakan adalah hasil survei CSIS di tahun 2023, dan Litbang Kompas di tahun 2024, yang memberikan nilai kepercayaan masyarakat yang positif kepada DPD RI. 

Seperti diberitakan Harian Kompas, Senin, 30 September 2024 di halaman 2, jelas ditulis bahwa hasil survey Litbang Kompas menunjukkan angka kenaikan yang signifikan dari tahun 2019 ke 2024. Dituliskan, tahun 2019 angka kepuasaan masyarakat terhadap DPD RI berada pada angka 48,5 persen, sementara DPR RI di angka 38,8 persen. Sedangkan pada September tahun 2024, kepercayaan masyarakat kepada DPD RI melesat ke angka 67,5 persen. Angka tersebut menempatkan DPD RI jauh di atas KPK RI dan DPR RI.  

Tentu masih banyak lagi pekerjaan yang masih harus dilanjutkan. Terutama memperjuangkan keseimbangan dan keadilan Fiskal Daerah, dengan memperbesar alokasi Dana Transfer Daerah, demi peningkatan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah kepada rakyat di daerah. Terutama daerah kepulauan dan daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Memperkuat posisi DPD RI juga harus ditempuh dengan memastikan perintah Konstitusi bahwa anggota DPD RI adalah 1/3 dari jumlah anggota DPR RI harus diwujudkan. Karena seharusnya anggota DPD RI masa bakti 2024-2029 bukan 152 orang, melainkan 190 orang. Karena idealnya satu provinsi berisi 5 anggota. 

Selain itu, perjuangan untuk memperkuat peran DPD RI juga harus dilakukan melalui jalur Konstitusi. Dengan target tertinggi adalah DPD RI menjadi bagian utuh dalam proses pembentukan Undang-Undang di DPR RI bersama Pemerintah. Sehingga Undang-Undang yang bersifat mengikat secara hukum kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dibentuk oleh representasi partai politik saja. Tetapi juga dibentuk bersama dengan representasi daerah.  

Itulah perjuangkan melalui pintu Konstitusi, dimana usulan-usulan konkret tentang Penguatan DPD RI serta perbaikan Sistem Ketatanegaraan Indonesia telah disusun dalam Lima Proposal Kenegaraan DPD RI, yang dihasilkan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Sidang Paripurna DPD RI pada tanggal 14 Juli 2023 yang lalu. (Arianto)

Read More

Evaluasi Kinerja DPR RI Periode 2019-2024: Minim Oposisi, Partisipasi Publik Terabaikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

DPR RI periode 2019-2024 dinilai gagal menghadirkan gebrakan signifikan bagi masyarakat. Laporan dari Indonesian Parlementaria Center (IPC) menunjukkan bahwa DPR kurang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. Minimnya oposisi dan kurangnya kontrol terhadap eksekutif menjadi sorotan utama dalam diskusi media yang bertajuk "Evaluasi DPR RI 2019-2024: DPR Minim Oposisi, Partisipasi Publik Dikebiri" yang digelar di Jakarta, Senin (30/09/2024).

Arif Adiputro, peneliti dari IPC, menyebut bahwa komposisi koalisi-oposisi di DPR selama periode ini didominasi oleh partai-partai pendukung pemerintah, yang semakin memperkuat dominasi eksekutif di parlemen. Pada tahun 2021, koalisi pemerintah menguasai 82% kursi di DPR, yang menyebabkan lemahnya suara oposisi dalam proses pembahasan kebijakan.

“Dominasi ini memengaruhi proses legislasi yang cenderung tanpa penolakan fraksi. Publik banyak menolak sejumlah RUU yang dibahas, namun suara oposisi di DPR tidak terdengar,” ungkap Arif.

Dalam hal pengawasan anggaran, IPC mencatat bahwa hanya 37% rekomendasi pengawasan DPR yang ditindaklanjuti oleh pemerintah, menunjukkan lemahnya dampak pengawasan DPR terhadap eksekutif.

Lebih lanjut, kata Arif, IPC juga menyoroti peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang diharapkan bisa menjaga integritas anggota DPR. Sayangnya, MKD dinilai kurang transparan dalam penanganan pelaporan pelanggaran etik.

"Secara keseluruhan, IPC menyimpulkan bahwa DPR RI periode 2019-2024 belum mampu menjalankan partisipasi yang bermakna dalam setiap pengambilan keputusan, terutama terkait dengan aspirasi masyarakat yang sering kali diabaikan," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Aksi Donor Darah ke-18 Abdul Syukur Disambut Antusias Warga

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Warga masyarakat terlihat antusias mengikuti aksi donor darah yang digagas oleh H. Abdul Syukur, Wakil Ketua DPD Provinsi Banten dari Partai Demokrat. Aksi kemanusiaan ini berlangsung di Pinang, Kota Tangerang, dan merupakan kali ke-18 yang diadakan oleh H. Abdul Syukur pada Minggu (29/09/2024).

Sejak pagi hingga tengah hari, ratusan warga terus berdatangan untuk ikut serta dalam aksi sosial ini. Donor darah menjadi semakin penting, terutama untuk jenis dan golongan darah yang langka serta sulit didapat.

“Donor darah merupakan wujud kepedulian sosial dan rasa kemanusiaan untuk membantu sesama yang membutuhkan,” ujar H. Abdul Syukur, yang kerap disapa Bang Syukur. Sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, ia menambahkan bahwa aksi ini juga mencerminkan amal jariyah yang bermanfaat bagi umat.

Aksi donor darah yang digelar H. Abdul Syukur ini mendapatkan respon luar biasa dari masyarakat. Banyak warga yang hadir untuk memberikan darah mereka demi menyelamatkan nyawa orang lain yang membutuhkannya.

Selain itu, kegiatan ini dianggap sebagai implementasi nyata dari ajaran kemanusiaan dan amal jariyah. H. Abdul Syukur berharap aksi yang diprakarsainya ini dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat dan membawa manfaat yang lebih besar ke depan.

“Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi dan semua yang terlibat mendapatkan pahala dari amal kebaikan mereka,” imbuhnya lagi.

Kegiatan ini tidak hanya menguatkan solidaritas sosial, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mengamankan persediaan darah di wilayah Banten, khususnya di tengah kondisi yang sering kali memerlukan darah dalam jumlah besar. (Arianto)

Read More

Dorong Kesejahteraan Masyarakat, Rakornas BAZNAS se-Indonesia 2024 Hasilkan 17 Resolusi

Duta Nusantara Merdeka | Balikpapan 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2024 yang digelar di Balikpapan pada 25-27 September menghasilkan 17 resolusi yang disepakati seluruh peserta, sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan, 17 resolusi yang dihasilkan dalam Rakornas BAZNAS se-Indonesia 2024 sejalan dengan visi dan misi BAZNAS untuk menjadi lembaga utama yang menyejahterakan umat.

"Kita ingin seluruh kekuatan kita di seluruh Indonesia itu merata. Maka sering saya katakan bahwa seluruh pimpinan BAZNAS di Indonesia adalah orang-orang yang profesional," ujar Kiai Noor di Balikpapan, Jumat (27/9/2024).

Resolusi tersebut dibacakan oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional KH. Achmad Sudrajat, Lc., MA., MA, di hadapan Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA.

Turut hadir Wakil Ketua BAZNAS RI H. Mo Mahdum, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag, M.Si, CFRM, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, MA., Deputi BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. M. Arifin Purwakananta, Deputi II BAZNAS RI Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si., Pimpinan BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota beserta jajarannya.

Adapun 17 resolusi Rakornas BAZNAS 2024 adalah sebagai berikut:

Pertama, menyepakati target pengumpulan ZIS-DSKL nasional tahun 2025 sebesar Rp 50 triliun terdiri dari pengumpulan BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ se-Indonesia (On Balance Sheet) sebesar Rp12.7 Triliun dan pencatatan zakat di masyarakat (Off Balance Sheet) sebesar Rp37.3 Triliun;

Kedua, menyepakati 3,4 juta Mustahik Zakat Nasional berbasis KK/BNBA (By Name By Address), dengan target Penerima Manfaat Nasional sebanyak 84 juta jiwa, serta target pengentasan Kemiskinan Nasional sebanyak 1,8 juta jiwa pada tahun 2025;

Ketiga, kembali memperkuat peran dan fungsi BAZNAS melalui empat penguatan: 1) Penguatan Kelembagaan, Organisasi, dan Manajemen BAZNAS seluruh Indonesia,

2) Penguatan SDM Pimpinan dan Amil Zakat, 3) Penguatan infrastruktur dan transformasi digital, dan 4) Penguatan jaringan seluruh stakeholder pengelola zakat;

Keempat, memperkuat status BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural khususnya dalam mendorong Pemerintah untuk melaksanakan regulasi mengenai

pembiayaan yang berasal dari APBN/APBD untuk mendukung operasional BAZNAS sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri;

Kelima, mengoptimalkan realisasi penerimaan zakat dari potensi Rp327 Triliun melalui perluasan jaringan BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota dengan membentuk UPZ di seluruh OPD, Kecamatan, dan Desa dengan melaporkan perkembangannya kepada BAZNAS RI dan Kemendagri secara berkala;

Keenam, mendorong

Sistem Manajemen Informasi BAZNAS dan Sistem Informasi Pemerintah dalam memudahkan pengelolaan zakat;

Ketujuh, memprioritaskan penyaluran ZIS-DSKL untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting, pengentasan kemiskinan BPS dan Transformasi Mustahik menjadi Muzaki yang berkolaborasi dengan data Pemerintah dan terintegrasi dalam SIMBA dalam rangka sukses Asta Cita;

Kedelapan, menyepakati 10 program prioritas Nasional yaitu Rumah Sehat BAZNAS, BAZNAS Microfinance, Desa/Kampung Zakat, Santripeneur, Beasiswa BAZNAS, Z-Chicken, Z-Mart, Rumah Layak Huni, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting, serta

BAZNAS Tanggap Bencana;

Kesembilan, redistribusi penguatan penyaluran dari BAZNAS RI ke BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melalui integrasi program penyaluran Pusat dan Daerah dengan fokus utama pemerataan penyaluran di seluruh daerah untuk memastikan manfaat zakat tersebar secara adil dan merata di berbagai wilayah;

Kesepuluh, sinkronisasi perencanaan pelaksanaan program pendistribusian serta pendayagunaan zakat dengan perencanaan pembangunan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Asta Cita sebagai upaya strategis untuk memastikan keselarasan program-program zakat dengan prioritas pembangunan nasional;

Kesebelas, meningkatkan kualitas tata kelola layanan dan pengelolaan zakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS, komitmen laporan

teraudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dan pembentukan SAI (Satuan Audit Internal) untuk memastikan pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, sistematis, dan sesuai dengan standar yang berlaku;

Kedua belas, berkomitmen untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kelembagaan melalui pengukuran dengan Indeks Zakat Nasional, sebagai upaya mewujudkan tata kelola zakat yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan umat;

Ketiga belas, berkomitmen untuk menyampaikan pelaporan secara rutin dan transparan melalui Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik dalam pengelolaan zakat;

Keempat belas, BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota siap menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis melalui program penguatan mustahik dalam hal penyediaan sumber daya dan bahan pangan yang diperlukan yang didapat dari hasil produksi para pengusaha mustahik seperti program lumbung pangan, balai ternak, dan UMKM binaan BAZNAS dan LAZ seluruh Indonesia;

Kelima belas, BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, serta BAZNAS Kabupaten/Kota berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga dengan menerapkan prinsip aman syar`i, aman regulasi, dan aman NKRI, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menegakkan etika dan integritas;

Keenam belas, BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota berkomitmen menjaga netralitas dan profesionalitas menjelang dan di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024;

Ketujuh belas, BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ mengucapkan terimakasih atas arahan, motivasi, dan dukungan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang telah membesarkan Pengelolaan Zakat Nasional serta siap melanjutkan agenda pembangunan Indonesia pada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. (Arianto)

Read More

Menhub Dorong Masyarakat ke Bandara Soekarno Hatta Gunakan Kereta

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong masyarakat untuk menggunakan kereta bandara untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta. 

"Mari kita gunakan kereta bandara. Selain tepat waktu, juga nyaman, mengurangi polusi dan bebas kemacetan,” ujar Menhub saat meninjau Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (29/9).

Menhub mengatakan, konektivitas transportasi di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta semakin meningkat. 

Pengguna jasa bandara kini dapat dengan mudah berpindah dari kereta bandara, kalayang, hingga ke terminal keberangkatan.

“Kereta bandara dari Manggarai menuju stasiun kereta bandara Soekarno-Hatta. Kemudian penumpang dapat menggunakan kereta kalayang yang menghubungkan semua terminal. Sangat mudah dan ini bisa dijangkau dari Bekasi maupun Depok,” tambah Menhub.

Menhub juga memberi evaluasinya terhadap kereta bandara, salah satunya menyangkut headway atau waktu tunggu. 

Kemudian Menhub juga berharap ada harga khusus untuk pegawai yang bekerja di area bandara demi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

“Tentunya waktu tunggu harus dipersingkat dan saya berharap ada harga khusus kepada pegawai yang bekerja di bandara, karena mereka rutin ke sini, sehingga dapat mengurangi lalu lintas menuju bandara,” kata Menhub.

Implementasi integrasi antar moda melalui kereta bandara, adalah wujud nyata komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun konektivitas dan membangun angkutan umum massal. 

Dengan terintegrasinya berbagai moda transportasi, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, mengurangi kemacetan, mengurangi polusi dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Saat ini, selain Bandara Soekarno-Hatta, ada empat bandara lain yang dilayani kereta bandara yakni Bandara Kualanamu Medan, Bandara Minangkabau Padang, Bandara Adi Soemarmo Solo dan Bandara Internasional Yogyakarta.

Selain mengecek kereta bandara, Menhub juga meninjau terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan menyapa beberapa penumpang.

Turut hadir dalam tinjauan Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Lukma F. Laisa dan Dirut AirNav Indonesia Polana B. Pramesti. (Arianto)

Read More

Aktor Andrew Andika Diperiksa Terkait Kasus Narkoba

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat 

Aktor terkenal Andrew Andika (AA), yang telah membintangi sejumlah film populer, bersama lima orang temannya menjalani pemeriksaan kesehatan di Dokkes Polres Metro Jakarta Barat. Pemeriksaan ini dilakukan setelah AA dan rekan-rekannya ditangkap terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.

Mereka tampak keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.00 WIB dengan pengawalan ketat dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. AA, yang mengenakan baju tahanan berwarna oranye, terlihat dikawal oleh beberapa petugas saat memasuki ruang pemeriksaan.

Penangkapan ini menambah daftar panjang selebriti Indonesia yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Menurut Kanit Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKP Hamdan Agus, hasil tes urine menunjukkan AA dan lima rekannya positif menggunakan amphetamin dan methaphetamin.

"Kami telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urine. Hasilnya, mereka positif narkoba. Saat ini, kondisi kesehatan mereka dalam keadaan stabil," ujar AKP Hamdan pada Minggu (29/9/2024).

Sebelumnya, Andrew Andika dan rekan-rekannya ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni Jakarta Selatan dan Bogor, oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis (26/9/2024). Meski demikian, AA dilaporkan bersikap kooperatif selama proses penangkapan dan pemeriksaan.

"Seluruh tersangka, termasuk AA, bersikap kooperatif selama proses penyelidikan ini," kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Chandra Mata Rohansyah.

Kasus ini terus didalami oleh pihak kepolisian, dan konferensi pers lebih lanjut akan dilakukan untuk mengungkap detail penangkapan dan keterlibatan para tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini.

Editor: Arianto 

Read More