Ancaman Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sepanjang sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2024), ancaman dan serangan terhadap para Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia terus terjadi dengan intensitas yang meningkat. Para Pembela HAM, yang bekerja untuk membela hak-hak masyarakat yang tertindas, kerap menghadapi kekerasan fisik, kriminalisasi, hingga ancaman pembunuhan. Hal ini tidak hanya membahayakan keselamatan mereka, tetapi juga menghambat perjuangan advokasi HAM di Indonesia.

Dalam Diskusi Publik Kaukus Perempuan Pembela HAM yang diadakan di Jakarta, Jumat (27/09/2024), Laode M. Syarif, Ph.D, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, menyampaikan kekhawatirannya terhadap tren negatif ini. Pada acara yang juga diisi dengan peluncuran laporan penelitian berjudul "Catatan Kelabu Perlindungan Pembela HAM 2014-2023", terungkap bahwa serangan terhadap Pembela HAM meningkat, tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga berupa kriminalisasi melalui tuntutan perdata.

Menurut Laode, pola ancaman terhadap Pembela HAM berubah sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada periode pertama, kekerasan fisik seperti penganiayaan lebih sering terjadi. Namun, pada periode kedua, ancaman lebih banyak datang dalam bentuk kriminalisasi dan tuntutan hukum. "Serangan terhadap Pembela HAM ini terjadi di seluruh pulau di Indonesia, tidak hanya di Jawa," ujar Laode.

Ia berharap laporan ini bisa menjadi rujukan untuk pemerintahan mendatang, terutama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan melindungi lingkungan. Laode juga menaruh harapan besar pada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, agar menjadi panglima dalam pemberantasan korupsi, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia. 

"Perlindungan HAM harus menjadi prioritas, baik oleh pemerintah, parlemen, maupun masyarakat Indonesia sendiri," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Swissotel Jakarta PIK Avenue Luncurkan Kembali Paperduck

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Swissotel Jakarta PIK Avenue dengan bangga meluncurkan kembali Paperduck, sebuah konsep bersantap mewah yang terletak di dalam restoran The Chinese National. Untuk menandai kesempatan penting ini, sebuah acara eksklusif akan berlangsung pada hari Rabu, 25 September 2024, yang menampilkan kolaborasi kuliner yang luar biasa dari tiga koki terkemuka: Executive Chef Roger (Shen Xiao Dong), Executive Chinese Chef Kong Fook Sin, dan Executive Chef Edi Pancamala.

Acara ini akan menampilkan set menu yang dibuat dengan cermat, dimulai dengan serangkaian makanan kecil dari Executive Chef Edi Pancamala, yang diracik dengan Tabasco. Pengalaman dilanjutkan dengan hidangan pembuka panas dan hidangan utama mewah yang disiapkan oleh Executive Chinese Chef Kong Fook Sin dan Chef Roger. Hidangan utama malam itu adalah Iga Sapi Australia yang dimasak perlahan, dipadukan dengan Bawang Bombay Renyah dan Jamur Truffle Hitam, yang ditakdirkan untuk menjadi ciri khas sajian kuliner Paperduck.

Chef Shen Xiao Dong, yang dikenal sebagai Chef Roger, membawa keahliannya dari Fuchun Resort yang terkenal di Hangzhou, di mana ia telah memikat selera para pencinta kuliner dengan pendekatannya yang unik pada masakan Cina modern. Filosofi kulinernya memadukan tradisi dan inovasi, menghadirkan cita rasa luar biasa yang halus dan berakar kuat pada warisan budaya Tionghoa. 

Salah satu keahliannya adalah membuat hidangan canggih yang menonjolkan bahan-bahan musiman dengan ketepatan yang luar biasa. Interpretasinya terhadap hidangan Cina kontemporer tidak diragukan lagi akan meningkatkan sajian di Paperduck, membawa cita rasa Hangzhou ke Jakarta.

Sementara itu, Executive Chinese Chef Kong Fook Sin, dikenal dengan masakan Kantonnya yang otentik dan menguasai salah satu hidangan yang paling dihormati dalam kuliner Tionghoa: Bebek Peking. 

Sebagai bagian dari acara peluncuran, Chef Kong akan menyajikan hidangan andalannya, Truffle Peking Duck, yang merupakan hidangan klasik yang luar biasa, memadukan kekayaan truffle hitam dengan rasa lembut dari bebek berkulit renyah. 

Hidangan khas ini telah menjadi sorotan dalam berbagai pengalaman bersantap yang berbeda, dan kehadirannya di Paperduck menjanjikan untuk meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi para tamu.

"Visi kami untuk Paperduck adalah untuk mendefinisikan kembali pengalaman bersantap mewah di The Chinese National, menawarkan para tamu sebuah perjalanan gastronomi yang benar-benar luar biasa," ujar Chef Kong Fook Sin. "Kolaborasi dengan Chef Roger dan talenta dari tim kuliner kami yang luar biasa akan menciptakan malam yang tak terlupakan."

Senada, General Manager Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Sean Halpin, menambahkan: "Kami sangat senang dapat meluncurkan kembali Paperduck dengan kolaborasi yang luar biasa dari para ahli kuliner. Acara ini mencerminkan komitmen kami untuk memberikan pengalaman bersantap yang tak tertandingi, menggabungkan keahlian para chef kami dengan bahan-bahan terbaik untuk menghadirkan sesuatu yang benar-benar unik di kancah kuliner Jakarta."

Berkat dukungan yang luar biasa dari para sponsor kami, Tabasco, Hydro Coco, dan Aussie Beef Mates, Executive Chef Edi Pancamala berhasil menciptakan menu yang memukau. Kreasinya, yang menampilkan Tabasco dan Hydro Coco, menyoroti beragam rasa dari bahan-bahan premium ini, sementara daging sapi Australia yang disediakan oleh Meat & Livestock Australia (MLA) menjadi pusat perhatian pada hidangan utama yang lezat. Bersama-sama, elemen-elemen ini membentuk pengalaman bersantap yang menunjukkan keahlian dan kreativitas tim kuliner kami.

Setelah acara peluncuran eksklusif pada 25 September, Paperduck akan dibuka untuk umum pada 26 September 2024. Para tamu dapat menikmati menu santapan mewah yang tersedia untuk makan siang dan makan malam. Menu ini menawarkan pilihan à la carte serta set menu yang dirancang untuk pengunjung yang ingin meningkatkan pengalaman kuliner mereka di Paperduck, The Chinese National.

Untuk informasi lebih lanjut atau untuk memesan tempat di acara yang unik ini, silakan hubungi Swissotel Jakarta PIK Avenue di 021 2257 1188 atau melalui WhatsApp di 0852 8088 8355. Ikuti kami di Instagram di @swissoteljakartapik dan @thechinesenational. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Desa Berketahanan Iklim Tertuang dalam SDGs Desa ke-13

Duta Nusantara Merdeka | Badung 

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menggagas desa berketahanan iklim melalui pendekatan level mikro yang diukur berdasarkan data SDGs Desa. Hal itu tertuang dalam SDGs Desa ke-13, yakni Desa Tanggap Perubahan Iklim untuk menyadarkan masyarakat desa terkait pentingnya isu perubahan iklim

"Semua tertuang dalam arah kebijakan pembangunan yang kita kembangkan dalam Kemendes yang kita beri nama SDGs Desa dengan melandingkan berbagai pembangunan global pada level terkecil pada tingkat desa termasuk tentang perubahan iklim," papar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Seminar Internasional dan Launching Kolaborasi Aksi Desa Berketahanan Iklim di Bali pada Kamis (26/9/2024).

"Dalam SDGs Desa ke-13 kita gunakan diksi tanggap semata-mata didasarkan pada sebuah kesadaran terkait pentingnya masalah ini," tambahnya.

Alasan dilaksanakannya desa berketahanan iklim di level terkecil adalah agar setiap datanya bisa diketahui secara rinci sehingga semakin tepat sasaran. Namun demikian, hal ini tetap butuh kolaborasi tidak hanya antara Kemendes PDTT dengan desa namun juga kementerian dan lembaga terkait bahkan pemerintah di level kabupaten hingga provinsi. 

"Jadi kalau kita mau menangani atau menyikapi segalanya pada level mikro tentu enggak mungkin dilaksanakan sendirian tapi harus dengan cara kolaboratif. Di sini pentingnya forum malam hari ini," tegas Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT. 

Kolaborasi ini juga yang melatarbelakangi digelarnya diskusi yang menggandeng narasumber berbagai level dalam seminar internasional. Di antaranya membahas tentang Global Green Growth Institute (GGGI) tentang peluang dan tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di perdesaan yang disampaikan Vidya Fauzianti selaku Deputy Country Representative, GGGI Indonesia.

Paparan tentang ketahanan iklim desa pesisir melalui pemberdayaan masyarakat lokal juga disampaikan Suseno Sukoyono, Board of Supervisor Coral Triangle Center dan Senior Marine Conservation Expert yang menjelaskan dari sudut pandang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Selain itu juga penjelasan dari Kepala Desa Taro, I Wayan Warka dalam tema praktik baik pelestarian hutan adat dan pertanian berwawasan lingkungan. Setiap paparannya menunjukkan bagaimana desa ini dapat memanfaatkan hutan dan potensi lingkungannya untuk tetap menjaga kelestarian alam.

Hadir mendampingi Gus Halim yakni Sekjen Taufik Madjid bersama para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kemendes PDTT. Selain itu peserta diskusi juga berasal dari kementerian dan lembaga terkait termasuk perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Arianto)

Read More

Dorong Kepastian Berusaha, Apindo Banten Gelar 'Tanya Gubernur'

Duta Nusantara Merdeka | Serang  

Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Banten rencana dalam waktu dekat menggelar diskursus publik dengan tema "Tanya Gubernur".

Ketua DPP Apindo Banten Yakub F. Ismail kepada media mengatakan bahwa acara dialog terbuka itu diadakan dengan tujuan mendorong kepastian berusaha di Provinsi Banten yang sempat mengalami pasang surut selama beberapa tahun terakhir.

"Jadi kegiatan ini hadir sebagai bagian dari aspirasi rekan-rekan pengusaha di Banten yang menantikan adanya kepastian usaha di tangan gubernur yang baru," kata Yakub di Serang, Banten, Kamis (26/9).

Dalam pernyataannya Yakub menyampaikan bahwa sebagian besar pengusaha di Tanah Jawara itu belakangan menghadapi banyak persoalan, utamanya mengenai kepastian dalam menjalankan usaha.

"Ini terjadi lantaran kebijakan Pemprov Banten yang kurang tegas dalam memberikan kepastian hukum dan berbagai jaminan keberlangsungan usaha lainnya. Sehingga, banyak rekan-rekan pengusaha mengalami kerugian dan kehilangan momentum untuk mengembangkan usaha yang telah dijalani," jelas Yakub.

Bertolak pada masalah tersebut, pihaknya bersama rekan-rekan pengusaha lainnya lalu berinisiatif mengadakan sebuah forum tanya jawab bersama para calon gubernur Banten ke depan guna mengurai problematika dimaksud.

"Jadi dalam forum Tanya Gubernur nanti, teman-teman pengusaha akan berkesempatan untuk menguji visi-misi, program dan kebijakan pemimpin Banten akan datang dalam hal memberikan kepastian dalam berusaha dan berbagai jaminan kepastian hukum lainnya," papar Yakub.

Untuk meramaikan kegiatan tersebut, Yakub mengundang seluruh stakeholder, terutama para pelaku usaha agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

"Kehadiran para stakeholder tentu akan memberikan masukan dan dampak positif dalam mencari jalan keluar terkait permasalahan ini," tandasnya. (Arianto)

Read More

Sinergi TNI-Polri dalam Penyambutan dan Pelepasan Danrem 031/Wira Bima di Mapolda Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima yang baru, Brigjen TNI Sugiyono, disambut hangat dalam upacara penyambutan dan pelepasan yang diadakan di Mapolda Riau, Kamis (26/09/2024). Meskipun hujan gerimis menyelimuti, semangat tidak surut, terlihat dari kehadiran seluruh personel Polda Riau dan Kapolres di sepanjang jalan menuju Mapolda.

Brigjen TNI Sugiyono dan istri disambut oleh Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, yang langsung mengalungkan bunga sebagai tanda kehormatan. Ketua Bhayangkari juga turut memberikan buket bunga kepada Ketua Persit KCK Koorcab Rem 031 PD I/BB. Upacara dilanjutkan dengan persembahan tari tradisional, menambah khidmat suasana penyambutan.

Setelahnya, diadakan Apel Kehormatan sebagai bagian dari rangkaian penerimaan dan pelepasan Danrem 031/Wira Bima, yang diikuti Forkompimda Provinsi Riau. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Dany Rakca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang solid antara Korem, Polda, dan pemerintah Riau. "Saya tak menyangka mendapat penghormatan seperti ini, semoga masyarakat Riau memberikan doa restu bagi tugas baru saya," ucap Brigjen TNI Dany Rakca.

Pada kesempatan yang sama, Brigjen TNI Sugiyono juga mengapresiasi sambutan yang meriah ini, menilai sinergi TNI-Polri merupakan kunci penting dalam menjaga keamanan, terlebih dalam pelaksanaan Pilkada serentak. "Saya mohon dukungan masyarakat Riau agar kita bisa bersama-sama membangun provinsi ini ke arah yang lebih baik," ujarnya.

Kapolda Riau menutup acara dengan memberikan cinderamata kepada Brigjen TNI Dany Rakca sebagai simbol penghargaan, diakhiri dengan tradisi pedang pora yang mengiringi pelepasan Danrem lama ke tempat tugas baru.

Editor: Arianto 

Read More

RUU Daerah Kepulauan Terkatung-katung, Fachrul Razi: DPD RI Kecewa Pemerintah Tidak Komitmen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan sudah lama bergulir di parlemen, bahkan telah diusulkan sejak 20 tahun yang lalu. Tetapi, hingga kini masih belum jelas mengenai kelanjutan pembahasannya. DPR RI bersama DPD RI telah berupaya untuk melakukan langkah-langkah konkrit agar RUU ini dapat naik ke tahap pembahasan, namun sampai saat ini belum menemukan titik terang.

Pada Kamis 26 September 2024, misalnya, digelar Rapat Kerja oleh Pansus RUU Daerah Kepulauan secara tripartit antara DPR, DPD dan Pemerintah untuk menindaklanjuti RUU Daerah Kepulauan. Namun, Rapat ini belum menghasilkan penyelesaian yang konkrit karena ketidakhadiran pihak pemerintah khususnya Mendagri. “Sangat disayangkan pada rapat kerja kedua Pansus ini tidak ada satu pun Menteri yang hadir pada raker,” keluh Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan Mercy Chriesty Barends yang memimpin jalannya rapat. 

Perwakilan pemerintah yang hadir satu-satunya adalah dari pihak Kemenkumham. Kementerian yang menggawangi bidang hukum ini tidak dapat bertindak lebih jauh, karena dalam Surpres yang pertama disebut adalah Kemendagri sehingga kementerian yang dipimpin oleh Tito Karnavian ini yang dianggap memiliki tanggungjawab paling utama sebagai leading sector.

Sementara itu, Senator DPD RI yang hadir H. Fachrul Razi, M.IP yang juga menjabat sebagai Ketua Komite I DPD RI mengungkapkan kekecewaannya. “DPD RI kecewa kepada pemerintah (Kemendagri), karena tidak hadir pada rapat pansus. Sikap pemerintah ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap pembentukan RUU Daerah kepulauan. Lagi-lagi, rapat hari ini tidak bisa mengambil keputusan politik akibat tidak lengkapnya unsur pemerintah,” tandas Razi.

Anggota DPR yang hadir juga mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan melakukan pembiaran terhadap RUU ini. “RUU ini sepertinya diabaikan, pemerintah tidak ada komitmen sama sekali”. Padahal RUU Daerah Kepulauan sangat strategis mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, dan sekaligus juga negara maritim”. “Dengan demikian, pembangunan di sektor kelautan mesti diakselerasi”. ungkap anggota DPR perwakilan dari Fraksi Demokrat. Hal ini juga diaminkan oleh Anggota DPR perwakilan dari fraksi Golkar yang menambahkan bahwa RUU ini sangat urgen sebagai kerangka normatif untuk menyelesaikan masalah di wilayah kepulauan yang terpinggirkan, terpencil dan terbelakang.“ Di samping itu, jika RUU ini dapat disepakati bersama dengan pemerintah, persoalan-persoalan dengan negara tetangga juga dapat teratasi dengan baik,” tambahnya.

Dari anggota DPR perwakilan fraksi PKS juga menyayangkan sikap pemerintah ini. “Surpres sudah ada dari sejak Maret 2020, sehingga sebetulnya tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pembahasan RUU ini tetapi karena kurangnya respon dari pemerintah, RUU ini jadi mati suri”. Untuk itu, menurut Anggota DPR perwakilan Fraksi PDIP, Mustafa, perlu adanya terobosan agar pembahasan dalam pansus dapat berjalan terus tanpa hambatan. “Perlu skenario lain dalam agenda rapat ini agar pembahasan RUU tetap dapat dilakukan,” usul Mustafa.

Rapat Pansus RUU Daerah kepulauan diadakan pada hari Kamis, 26 September 2024 pukul 14:30 s/d 15:30 WIB di Ruang Rapat Pansus B DPR RI lantai 3. Sehubungan dengan rapat pansus belum dapat mengambil keputusan, maka akan diadakan rapat lanjutan pada hari Jumat, 27 September 2024 setelah shalat Jumat dengan target RUU ini dapat di carry over untuk pembahasan selanjutnya. (Arianto)

Read More

Solidaritas Hakim Indonesia Bakal Gelar Aksi Gerakan Cuti Bersama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Selama bertahun-tahun, kesejahteraan hakim belum menjadi prioritas pemerintah, padahal hakim merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan di negara ini. 

Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan jabatan hakimdalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 (PP 94/2012), hingga saat ini belum pernah mengalami penyesuaian, meskipun inflasi terus berjalan setiap tahunnya. 

Hal ini membuat gaji dan tunjangan yang ditetapkan 12 tahun lalu menjadi sangat berbeda nilainya dibandingkan dengan kondisi saat ini. 

Ketidakmampuan pemerintah menyesuaikan penghasilan hakim ini jelas merupakan langkah mundur dan berpotensi mengancam integritas lembaga peradilan. 

Tanpa kesejahteraan yang memadai, hakim bisa saja rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Apalagi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 23P/HUM/2018 yang secara tegas mengamanatkan perlunya peninjauan ulang pengaturan penggajian hakim.

Dengan demikian, pengaturan pengajian hakim yang diatur dalam PP 94/2012 saat ini sudah tidak memiliki landasan hukumyang kuat. 

Oleh karena itu, revisi terhadap PP 94/2012 untuk menyesuaikan penghasilan hakim menjadi sangat penting dan mendesak. 

Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini akan dilaksanakan secara serentak oleh ribuan hakim mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. 

Sebagian dari kami juga akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes terhadap kondisi kesejahteraan dan independensi hakim yang telah terabaikan selama bertahun-tahun. 

Para hakim yang berangkat ke Jakarta akan melakukan audiensi, aksi protes, dan silaturrahmi dengan lembaga terkait serta tokoh nasional yang peduli terhadap isu peradilan, sebagai upaya memperjuangkan perubahan nyata bagi profesi hakim dan sistem hukum Indonesia.

Gerakan ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi para hakim yang telah lama terabaikan, serta mengingatkan pemerintah bahwa tanpa jaminan kesejahteraan yang layak, penegakan hukum akan kehilangan wibawa dan keadilan yang hakiki.

Saat ini pengaturan gaji pokok Hakim masih disamakan dengan

pengaturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil. Besaran Gaji Pokok memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Tunjangan Jabatan. 

Karenanya permasalahan

akan muncul ketika seorang Hakim pensiun, penghasilan pensiunnya akan turun drastis, mengingat pensiun hanya memperhitungkan gaji pokok dari Hakim yang bersangkutan.

Terkait dengan Tunjangan Jabatan Hakim, pada tahun 2012 terjadi kenaikan yang cukup signifikan setelah diundangkannya PP 94/2012. 

Sayangnya, sejak tahun 2012 hingga tahun 2024 belum ada penyesuaian terkait kenaikan gaji dan tunjangan Hakim. 

Tentunya nilai kenaikan tunjangan jabatan di tahun 2012 tersebut sudah tidak sama lagi dengan kondisi saat ini, mengingat adanya

inflasi tiap tahunnya. 

Sedangkan mengacu pada harga jual emas ANTAM pada tahun 2012 diketahui senilai Rp584.200 / Gram. 

Sedangkan di per Januari 2024 diketahui harga jual emas ANTAM mencapai Rp1.132.000 / Gramnya. Kedua indikator ini layak menjadi salah satu acuan penyesuaian gaji dan tunjangan Hakim.

Selain mengacu pada angka inflasi dan harga emas, penyesuaian gaji dan tunjangan Hakim juga harus

mempertimbangkan besaran insentif yang cukup untuk menarik individu-individu berkualitas, baik dari segi intelektualitas dan

integritas untuk mendaftar menjadi Hakim. 

Penghasilan Hakim harus bersaing dengan Kantor-Kantor Hukum ternama, Perusahaan-Perusahaan BUMN, atau Perusahaan Multinasional. 

Pengaturan tunjangan kemahalan saat ini terdiri dari 4 zona, yakni Zona 1 yang tidak memperoleh tunjangan kemahalan, Zona 2 dengan nominal Rp1.350.000,00, Zona 3 dengan nominal Rp2.400.000,00, dan Zona 3 Khusus dengan nominal Rp10.000.000,00. 

Terhadap tunjangan kemahalan yang telah diatur saat ini, terdapat beberapa catatan, yakni Penyebutan wilayah yang memperoleh tunjangan kemahalan seringkali terkendala mengenai nama Pengadilan secara administrasi yang berbeda. Sebagai contoh Pengadilan Negeri Ranai yang tidak menggunakan nama

Natuna. 

Selain itu juga penyebutan wilayah yang tidak mengacu spesifik pada Pengadilan mana yang memperoleh tunjangan golongan tertentu juga membuat ketidakjelasan, seperti yang terjadi pada Bumi Halmahera tanpa merujuk pada wilayah kabupaten/kota atau Pengadilan. 

Karenanya, ke depan terhadap pengaturan tunjangan kemahalan tersebut harus digunakan dengan menyebut langsung nama Pengadilan secara spesifik (PN, PA, PTUN) yang memperoleh tunjangan sesuai dengan zonanya guna menghindari kerancuan seperti saat ini yang hanya melakukan penyebutan wilayah.

Berdasarkan kondisi di atas, Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut Presiden Republik Indonesia segera merevisi PeraturanPemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan FasilitasHakim di Bawah Mahkamah Agung, untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.

2. Mendesak Pemerintah untuk Menyusun Peraturan Perlindungan Jaminan Keamanan bagi Hakim, mengingat banyaknya insiden kekerasan yang menimpa hakim di berbagai wilayah pengadilan. Jaminan keamanan ini penting untuk memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau ancaman.

3. Mendukung Mahkamah Agung RI dan PP IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) untuk berperan aktif dalam mendorong revisi PP 94/2012, dan memastikan bahwa suara seluruh hakim di Indonesia didengar dan diperjuangkan.

4. Mengajak seluruh hakim di Indonesia untuk memperjuangkan perbaikan kesejahteraan hakim secara bersama melalui aksi cuti bersama pada tanggal 7-11 Oktober 2024, sebagai bentuk protes damai dan menunjukkan kepada pemerintah bahwa kesejahteraan hakim adalah isu yang sangat mendesak.

6. Mendorong PP IKAHI untuk memperjuangkan RUU Jabatan Hakim agarkembali dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan segera disahkan, sehingga pengaturan kesejahteraan hakim dapat diaturdalam kerangka hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Disisi lain, Syamsul Bahri, Ketum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia ( FORSIMEMA-RI) berharap di Pemerintahan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, Kesejahteraan Hakim mendapatkan Prioritas Utama dan menjadi perhatian pemerintah. (Arianto)

Read More

Penyerahan Pasukan Telah Diterima, Begini Pesan Brigjen TNI Dany Rakca kepada Prajurit

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dalam rangkaian serah terima jabatan Komandan Korem 031/Wira Bima, dilaksanakan Apel Penyerahan Pasukan yang berlangsung di Lapangan Makorem 031/Wira Bima pada Rabu (25/09/2024). Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han, menyerahkan pasukan kepada Brigjen TNI Sugiyono sebagai Danrem baru.

Brigjen TNI Dany Rakca menyampaikan terima kasih kepada seluruh prajurit dan PNS Korem 031/Wira Bima atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama 1 tahun 5 bulan ia menjabat. "Semangat pengabdian yang tertanam harus terus dipelihara dan ditingkatkan untuk membantu Korem 031/Wira Bima ke depan," ujarnya.

Ia juga menaruh keyakinan penuh bahwa di bawah kepemimpinan Brigjen TNI Sugiyono, Korem 031/Wira Bima akan semakin maju dan sukses. Tak lupa, Brigjen TNI Dany Rakca juga memohon maaf atas kekurangan selama masa kepemimpinannya.

Brigjen TNI Sugiyono menyampaikan terima kasih atas kepemimpinan Brigjen TNI Dany Rakca yang telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam pembinaan satuan Korem 031/Wira Bima. "Kami siap melanjutkan pondasi yang telah dibangun demi kesuksesan tugas ke depan," pungkasnya.

Editor: Arianto 

Read More

Kementerian PUPR Jajaki Kerja Sama Pemecah Gelombang dan Tanggul Laut dengan NHRI

Duta Nusantara Merdeka | Beijing 

Dalam kunjungan kerjanya ke Tiongkok, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan pemecah gelombang (_breakwaters_) dan berbagai macam struktur tanggul laut (_sea dikes_) yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia. 

Pertemuan akan ditindaklanjuti dengan rencana kunjungan tim NHRI ke Indonesia dalam waktu dekat. NHRI akan mereview data dan kajian _basic design_ yang sudah tersedia yang disusun oleh tim ahli Korea Selatan, Belanda dan tim Kementerian PUPR. 

Dalam diskusi ini, Menteri Basuki menekankan pentingnya dibuat model fisik _sea dikes_ dengan memanfaatkan laboratorium Sumberdaya Air di Bandung dan laboratorium Pantai di Bali Utara. “Hal ini merupakan_transfer of knowledge_ dari Tiongkok ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema _loan_,” tambah Menteri Basuki.

_Breakwaters_ tradisional biasanya terbuat dari batu pecah yang dihasilkan dari peledakan gunung, memerlukan waktu lama untuk dibangun dan rentan terhadap kerusakan akibat badai. NHRI mengembangkan inovasi baru berupa _breakwaters_ berbentuk _caisson_, desain atas menyerupai angka delapan dan bagian bawah elips, yang akan ditanam dalam tanah cukup dalam. 

Inovasi ini sudah diterapkan di Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sepanjang 27 km. Inovasi baru ini lebih berat dan tahan terhadap gelombang, memungkinkan waktu konstruksi tiga kali lebih cepat dan penghematan biaya hingga 30%. Selain untuk pemecah gelombang, struktur ini juga dapat digunakan untuk revetment sungai dan sedang dikembangkan untuk kincir angin.

Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan.

“Saat ini echosounding dilakukan untuk mengumpulkan data bathimetri dan investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang. Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar. Namun demikian, perlu perbaikan sanitasi masyarakat terlebih dahulu, karena ada 13 sungai yang bermuara di area tersebut, agar tanggul tidak menjadi septic tank,” ujar Arie.

Atas pertemuan teknis ini, Presiden NHRI Dai Liqun mengucapkan terima kasih atas upaya menjalin kerja sama antara Kementerian PUPR dan NHRI. "Segera kami tindaklanjuti," tutup Dai Liqun. (Arianto)

Read More

33 Tahun Iloenx Tumbuh dan Berkembang di Banjarmasin

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin

Pada 33 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 25 September 1991, berawal dari rumah sederhana dalam gang kecil di bilangan Jalan Antasan Kecil Barat Nomor 37 RT 11, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjar Barat (kala itu), Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan diberilah nama sebuah usaha kecil sablon dengan nama dan filosofi sederhana pula, yakni Ilung.

Seperti diketahui, ilung atau tanaman air eceng gondok dalam bahasa Indonesianya, bermakna selalu di atas permukaan air, tak pernah tenggelam.

Begitulah tekad kakak beradik Johan Asyari, SE dan Faisal, kala membangun usaha rumah cetaknya yang sejak awal penulisannya dibuat agak beda di zamannya, Iloenx Enterprise.

Kini, 33 tahun sudah berjalan Iloenx Enterprise melayani kebutuhan cetak warga, baik kantor swasta, instansi pemerintahan, sekolah dengan semua segmen.

“Kalau segmentasi pasar anak muda kebanyakannya dari kalangan sekolah dan kampus. Kita sering bekerja sama untuk mensupport suatu kegiatan atau acara, selain itu kebutuhan cetak, sablon, dan seragam juga kami yang kerjakan, ” tutur Ichal iloenx – sapaan akrab Faisal, Direktur CV Iloenx Enterprise.

Di masa pileg dan pilkada sekarang ini, Iloenx Enterprise juga sering menerima order terkait Alat Peraga Kampanye (APK) dari berbagai caleg, paslon kepala daerah, maupun paslon calon presiden.

Usaha percetakan yang terletak di Wilayah Kayutangi, Jalan Simpang Tangga Jalur 4, Kompleks Bumi Indah Lestari IV Blok B No 55, Banjarmasin Utara, ini biasanya selalu didatangi oleh pelanggan.

“Alhamdulillah, kepercayaan masyarakat sudah semakin meningkat kepada Iloenx Enterprise. Ini terbukti saat Pileg 2019 lalu, dan Pilkada 2020 ini, ada order kaos, kalender, kipas, gantungan kunci, mug, spanduk, baliho, branding mobil, dan lain lain. Semuanya kami kerjakan secara professional, dan kami selalu mengutamakan kualitas,” ujar Ichal.

Tercatat, di masa pandemi saja, di saat usaha yang lain ‘tiarap’ bahkan ada yang kolaps, Iloenx Enterprise kebanjiran order. “Antara lain pembuatan masker, dengan cetak sablon di bagian depannya berupa nama paslon kampanye, promo, nama organisasi, dan lain sebagainya, ” katanya.

Terkini, di suasana jelang pileg, pilkada dan pilpres ini Iloenx Enterprise sudah menerima banyak order dari caleg berbagai partai di kabupaten/kota di Kalseltengtim, dan cetakan APK capres.

Selama mengarungi 33 tahun, Iloenx Enterprise kini tak hanya bergelut di bidang percetakan, sablon dan advertising, tapi juga sudah melakukan ekspansi usaha. Diantaranya Event Organizer, Foto, Videografi, Rumah Produksi Cinema, Consultant Branding dan usaha penerbitan media.

Untuk Rumah Produksi Cinema, Iloenx Enterprise pada tahun 2021 pernah menggarap pembuatan film Nan Sarunai, permintaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. (Arianto)

“Terimakasih kepada para pelanggan dan konsumen yang telah mempercayakan kualitas cetaknya dan event-event kepada kami. Tanpa Anda, kami tiada,” pungkas Ichal iloenx. 

Arianto 

Read More

Panduan Praktis Tingkatkan Kemampuan Public Speaking

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum merupakan keterampilan penting dalam dunia profesional. Keterampilan ini membantu Anda mengkomunikasikan ide, penelitian, atau tugas secara efektif di hadapan audiens. Namun, banyak orang merasa gugup dan kurang percaya diri saat tampil di depan umum. Dengan latihan yang tepat, keterampilan ini dapat ditingkatkan.

Berikut adalah 7 tips public speaking yang bisa Anda pelajari untuk meningkatkan kemampuan bicara di depan umum:

1. Kenali Audiens dan Topik: Pahami siapa yang akan menjadi audiens Anda. Sesuaikan gaya bicara agar pesan tersampaikan dengan baik.

   

2. Latihan Terus Menerus: Latihan adalah kunci sukses. Semakin sering berlatih, semakin siap dan percaya diri Anda.

3. Rekam Diri Sendiri: Rekam saat latihan untuk menilai kekurangan. Anda bisa memperbaiki gerakan tubuh, suara, dan cara menyampaikan pesan.

4. Persiapkan Materi dengan Baik: Catatan terstruktur membantu mengurangi kesalahan. Persiapkan poin utama dan gunakan catatan sebagai panduan.

5. Pahami Pesan yang Akan Disampaikan: Penguasaan materi membuat Anda terlihat lebih percaya diri di depan audiens.

6. Jangan Gunakan Filler Words: Hindari kata-kata pengisi seperti "uh" dan "em". Diam sejenak lebih baik daripada mengisi waktu dengan kata-kata tersebut.

7. Perhatikan Body Language: Bahasa tubuh berperan penting dalam public speaking. Pertahankan postur tubuh yang baik dan hindari gestur negatif seperti menyilangkan tangan atau melihat ke bawah.

Dengan mempraktikkan tips ini secara rutin, kemampuan public speaking Anda akan meningkat, membuat Anda lebih siap dan percaya diri dalam setiap presentasi atau pidato.

Editor: Arianto 

Read More

Semester I-2024, Ikapharmindo Putramas Cetak Penjualan Rp195,22 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Emiten industri farmasi dan personal care, PT Ikapharmindo Putramas Tbk ("IKPM" atau "Perseroan"), mencatat penurunan penjualan neto sebesar 7,9% hingga semester I-2024, dari Rp212 miliar pada semester I-2023 menjadi Rp195,22 miliar. Penurunan ini disampaikan oleh Hartono, Direktur Utama IKPM, dalam Public Expose di Jakarta, Rabu (25/09/2024).

Masih kata Hartono, Perseroan juga mencatatkan laba kotor sebesar Rp88,09 miliar yang turun tipis dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp91,32 miliar. 

Tak cuma itu, menurut Hartono, Laba komprehensif bersih juga turun, dari Rp10,83 miliar pada tahun lalu menjadi hanya Rp4,3 miliar di semester pertama 2024. Namun, meskipun laba bersih menurun, total liabilitas Perseroan berkurang tipis menjadi Rp223,43 miliar, dan total ekuitas meningkat menjadi Rp244,71 miliar. Selain itu, total aset Perseroan juga mengalami kenaikan 1,85% menjadi Rp468,66 miliar.

Lebih lanjut, Hartono menegaskan, Perseroan berkomitmen untuk tetap meningkatkan kinerja bisnis dengan fokus pada beberapa strategi utama, diantaranya, peningkatan coverage dan penetrasi tim sales untuk memperluas pasar, pengembangan portfolio produk guna menambah variasi produk yang ditawarkan, dan peningkatan distribusi melalui penambahan distributor untuk memastikan ketersediaan produk.

Selain itu, Perseroan berkomitmen juga untuk pengembangan divisi yang belum optimal, termasuk mendorong potensi ekspor, optimalisasi fasilitas produksi agar lebih efisien dan meningkatkan kapasitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sejalan dengan nilai-nilai IKPM dan melanjutkan transformasi digital guna memperkuat daya saing di pasar.

"Dengan strategi ini, Perseroan berusaha mengatasi tantangan yang ada dan terus melakukan upaya inovatif demi mempertahankan posisinya di industri farmasi nasional," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin  

Editor: Arianto

Read More

Kolaborasi Pendampingan untuk Akselerasi Terwujudnya Desa Mandiri

Duta Nusantara Merdeka | Sentul 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus memperkuat kolaborasi pendampingan masyarakat desa guna mengoptimalkan potensi yang ada di setiap desa. Dengan demikian akselerasi pencapaian Desa Mandiri dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat (BPSDM) Kemendes PDTT, Luthfiyah Nurlaela, menegaskan bahwa kompleksitas masalah dan potensi di desa tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan pendekatan terpadu melalui kolaborasi lintas sektor.

"Ini saatnya wujudkan kolaborasi tugas pendampingan desa," kata Luthfiyah.

Upaya menuju kolaborasi ini dimulai dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga, di antaranya di Kupang, Makassar, dan Belitung. Tujuan FGD ini adalah untuk menyinergikan pendampingan pemberdayaan dan pembangunan di desa.

“Kementerian dan lembaga lain juga fokus pada pendampingan tematik di desa, jadi kolaborasi ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian tujuan,” tambahnya.

Program Kolaborasi Pendampingan Desa yang melibatkan berbagai elemen seperti Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Penyuluh Pertanian akan resmi diluncurkan oleh Menteri Desa PDTT di Desa Pelangi Satu, Rabu (25/9/2024).

Lebih lanjut, Luthfiyah juga menekankan bahwa kolaborasi ini memerlukan tahapan-tahapan penting, seperti penyelarasan persepsi, penentuan tujuan bersama, dan penguatan komitmen untuk bekerja bersama.

"Kata kunci lainnya adalah akselerasi. Kita harus mempercepat peningkatan jumlah Desa Mandiri di Indonesia yang saat ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan total jumlah desa," jelasnya.

Dengan kolaborasi yang kuat, Luthfiyah berharap proses perubahan status desa menuju Desa Mandiri dapat dipercepat. Selain itu, pendekatan holistik diperlukan untuk mengatasi kompleksitas masalah dan memaksimalkan potensi desa.

"Saya berharap kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik dan berbasis pada semangat kebersamaan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Nursaid, menambahkan bahwa setelah lahirnya Undang-Undang Desa, banyak yang berpikir bahwa pendampingan desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemendes PDTT.

"Faktanya, ada 12 kementerian yang juga terlibat dalam pendampingan di desa, seperti PKH, Penyuluh Keluarga Berencana, dan Pokdarwis yang juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa," kata Nursaid.

Dengan adanya Kolaborasi Pendampingan Desa, Nursaid yakin bahwa akselerasi pencapaian Desa Mandiri akan lebih optimal.

Acara yang dihadiri oleh 216 peserta, dilanjutkan dengan diskusi panel bertema "Kebijakan dan Implementasi Pendampingan Desa dan Masyarakat" dengan menghadirkan narasumber dari Dinas PMD Kabupaten Bogor, Dinas Sosial Kabupaten Bogor, dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Bogor.

Turut hadir dalam acara tersebut, PSM Ahli Utama Ekatmawati, Anto Pribadi, serta pejabat Kemendes PDTT lainnya. (Arianto)

Read More

MA dan LPS Tanda Tangani Nota Kesepahaman

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka penguatan dan pengembangan Hukum yang mencakup aspek-aspek penjaminan dan perlindungan dana Masyarakat, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa menandatangani Nota Kesepahaman Antara Mahkamah Agung dan Lembaga Penjamin Simpanan pada Jum'at, 20 September 2024 di Ballroom Hotel Renaissance, Bali.

Nota kesepahaman ini menandai tonggak penting dalam penguatan koordinasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kedua lembaga, sesuai dengan amanat yang diberikan oleh undang-undang Republik Indonesia. 

Ruang lingkup Nota Kesepahamanan ini adalah penguatan dan pengembangan hukum mencakup aspek-aspek penjaminan dan perlindungan dana masyarakat yang ditempatkan pada bank, perusahaan asuransi, serta perusahaan asuransi syariah, guna memastikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasional lembaga-lembaga keuangan tersebut, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional yang berkelanjutan. 

"Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; penyediaan, pertukaran, dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi," ujar Ketua MA Syarifuddin.

Ketua MA Syarifiddin berharap Nota kesepahaman yang akan di tandatangani hari ini merupakan langkah penting menuju peningkatan kerja sama antara kedua institusi kita, demi memastikan bahwa tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk melayani sistem peradilan dan keuangan negara. 

Dalam semangat komitmen bersama inilah, kita mengukuhkan kemitraan ini yang akan memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam penegakan hukum dan stabilitas sistem keuangan nasional. Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. 

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan melalui penjaminan simpanan nasabah, penjaminan polis asuransi, serta penyelesaian masalah institusi keuangan yang mengalami kegagalan.

Seperti diketahui, Kedua lembaga ini memiliki peran yang sangat vital bagi stabilitas dan kemajuan bangsa. 

Untuk memperkuat sinergi kelembagaan, demi kepentingan tidak hanya lembaga kita masing-masing, tetapi yang lebih utama adalah kepentingan publik yang kita layani. Melalui kerja sama yang lebih erat, kita bertujuan untuk mengatasi berbagai kompleksitas masalah hukum dan keuangan yang muncul di dunia yang semakin terhubung ini. 

Proses penyusunan Nota Kesepahaman ini telah berlangsung dengan sangat teliti, dan saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan nota ini, khususnya tim dari Mahkamah Agung dan Lembaga Penjamin Simpanan, atas kerja keras dan ketekunan yang telah mereka curahkan. 

Upaya mereka telah menghasilkan sebuah dokumen yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak lembaga-lembaga kita, tetapi juga meletakkan dasar bagi kerja sama di masa depan. Nota Kesepahaman ini menjadi awal dari kemitraan yang panjang dan bermanfaat antara Mahkamah Agung dan Lembaga Penjamin Simpanan. 

Bersama dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan tangguh, yang berdiri kokoh di atas pilar keadilan dan keamanan finansial.

Kerja sama ini akan membuka ruang untuk saling bertukar informasi, mengatasi berbagai tantangan hukum dan peraturan yang ada, serta menciptakan mekanisme yang lebih efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. 

"Tentunya kerja sama tersebut harus berjalan dengan penghormatan terhadap nilai independensi dari masing-masing lembaga," katanya.

Sebagaimana diketahui, sesuai mandat UU 4/2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), LPS diamanatkan untuk menjalankan Program Penjaminan Polis Asuransi. LPS akan mulai efektif menjalankan mandat baru ini paling lambat lima tahun sejak UU P2SK ditetapkan. Penambahan peran ini tentunya menjadikan peran LPS di dalam industri keuangan akan semakin besar.

Acara penandatanganan ini di akhiri dengan tukar menukar cindera mata dan foto bersama. Kegiatan ini di hadiri, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Hakim Agung, Dirjen Badilum, Kepala BSDK, Panmud Perdata, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan sewilayah Denpasar. Hadir juga para pejabat dari Lingkungan Lembaga Penjamin Simpanan, dan undangan lainnya. (Arianto)

Read More

DPP IP-KI Serahkan Kajian Ekonomi Pancasila kepada Ketua MPR RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) melakukan audiensi dengan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Selasa (24/09/2024) untuk menyerahkan kajian strategis tentang penerapan ekonomi Pancasila sebagai dasar kebijakan nasional. Kajian ini bertujuan menciptakan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Pancasila.

Dalam kajian tersebut, DPP IP-KI menekankan pentingnya pendekatan ekonomi Pancasila dalam memperkuat sektor UMKM yang telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Beberapa rekomendasi yang disampaikan meliputi perluasan akses digital untuk pelaku UMKM serta penguatan transparansi perpajakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyambut baik kajian ini dan menegaskan dukungannya terhadap upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, kajian ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat.

DPP IP-KI berharap kajian ini dapat mendorong pemerintah mengambil langkah konkret untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam audiensi tersebut, turut hadir Bambang Sulistomo, Ketua Dewan Pembina DPP IP-KI; Prof Bomer Pasaribu, Wakil Ketua Dewan Pembina; Troy Aldi Pratama, Sekretaris Jenderal; Dr. Charletty Choesyana, M.Psi, Wakil Ketua Umum Bidang Kesra; Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, Wakil Ketua Umum Bidang Polhukam; Firman, Wakil Sekretaris Jenderal dan Mulia Indriani, Wakil Bendahara Umum.

Editor: Arianto 

Read More

Polres Metro Jakarta Barat Bongkar Clandestine Laboratory Tembakau Sintetis di Bekasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar Clandestine Laboratory (laboratorium gelap narkoba) pembuatan tembakau sintetis (sinte) di salah satu cluster perumahan mewah di kawasan Bekasi Jawa Barat, Selasa (13/09/2024). 

Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial OS (29), sementara dua tersangka lainnya, VG dan BI, dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi, yang didampingi oleh Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Teuku Arsya Khadafi, dan Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Chandra Mata Rohansyah, menjelaskan bahwa modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah dengan menyewa rumah di perumahan mewah untuk dijadikan laboratorium rahasia atau clandestine lab pembuatan tembakau sintetis.

"Dari pengungkapan ini, kami berhasil menangkap tersangka OS di lokasi. Dia tengah memproduksi tembakau sintetis yang dikenal dengan nama tembakau gorilla. Selain itu, kami juga menemukan alat-alat produksi dan bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam proses pembuatan narkotika ini," ungkap Syahduddi dalam konferensi pers, Selasa (24/9/2024).

Kronologi penangkapan bermula dari informasi yang diterima oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terkait akan adanya transaksi narkoba di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. 

Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba tersebut berdomisili di perumahan mewah di Bekasi. 

Penyidik kemudian melakukan pengintaian dan berhasil menangkap OS saat sedang memproduksi tembakau sintetis.

Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan laboratorium lengkap di lantai dua rumah tersebut, yang digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis. 

Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 105 kilogram tembakau sintetis siap edar, alat produksi, bahan baku seperti prekursor narkotika MDMB-4en Pinaca, serta narkotika jenis sabu.

Tersangka OS mengakui bahwa ia bekerja atas perintah dari VG, yang berstatus sebagai DPO. OS dijanjikan bayaran sebesar Rp50 juta untuk memproduksi tembakau sintetis, namun pada kenyataannya hanya menerima Rp22,5 juta.

Barang bukti yang diamankan termasuk daun-daun kering, cairan kimia seperti ethanol dan solvent, serta peralatan seperti timbangan digital, botol spray, dan alat suntik. 

Dengan pengungkapan ini, polisi berhasil menyelamatkan sekitar 157.500 jiwa dari bahaya narkotika.

Atas perbuatannya, tersangka OS dikenakan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 129 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. 

Polisi juga terus melakukan pengejaran terhadap VG dan BI yang masih buron. (Arianto)

Read More

Delegasi Mahkamah Agung RI Berpartisipasi dalam Kunjungan Kerja Reformasi Sistem Peradilan Terpadu

Duta Nusantara Merdeka | London 

Delegasi Mahkamah Agung RI yang terdiri dari YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH , Kepala Biro Hukum dan Humas, BUA MARI Dr. Sobandi, SH., MH dan Staf Khusus Ketua Mahkamah Agung RI Dr Aria Suyudi, SH., LLM berpartisipasi dalam kunjungan kerja Reformasi Sistem Peradilan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Reformasi Ekonomi ke London, 16-19 September 2024 lalu. 

Kunjungan ini merupakan inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenko Polhukkam) dalam rangka koordinasi dua agenda prioritas nasional, yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) dan Reformasi Hukum Ekonomi.

Delegasi SPPT-TI dipimpin oleh Brigjen (Pol) Moh. Syafrial, Sekretaris Deputy Koordinasi BIdang Hukum dan HAM Kemenko Polhukkam, sementara delegasi Hukum Internasional dipimpin oleh Brigjen (TNI) Dr. Arudji Anwar, plh Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dan Asdep Bidang Koordinasi Hukum Internasional. 

Selain Mahkamah Agung RI hadir juga perwakilan Kementerian/ Lembaga yang terdiri dari perwakilan dari Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI untuk agenda SPPT-TI, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham.

Kunjungan SPPT-TI

Criminal Justice Delivery Dashboard

Kunjungan SPPT-TI difokuskan untuk mempelajari Criminal Justice Delivery Dashboard (CJS Delivery Dashboard) (https://criminal-justice-delivery-data-dashboards.justice.gov.uk/). 

Diskusi tentang CJS Delivery Dashboard dipusatkan di Ministry of Justice Inggris dengan menghadirkan nara sumber dari berbagai satuan kerja, seperti dari Kantor Penuntut Umum, Kantor Pengadilan dan pihak relevan lainnya.

CJS Delivery Dashboard merupakan situs pemerintah Inggris yang memuat data penanganan tindak pidana . Pemerintah Inggris membangun dasbor ini untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan pemahaman tentang sistem peradilan, dan mendukung kolaborasi, khususnya di tingkat lokal melalui Badan Peradilan Pidana Lokal (LCJB). Dasbor ini menyatukan berbagai data peradilan pidana. 

Dasbor ini memberikan gambaran umum tentang sistem peradilan; dari saat kejahatan dicatat oleh polisi, hingga saat kasus diselesaikan di pengadilan.

Data dalam dasbor diunggah tiap kuartal oleh elemen penegak hukum yang meliputi Kantor Penuntut Umum, Kepolisian, dan Pengadilan. 

Dashboard ini mencakup tiga area prioritas untuk sistem peradilan pidana yaitu, meningkatkan ketepatan waktu, meningkatkan keterlibatan korban, dan meningkatkan kualitas peradilan.

Salah satu keunggulan CJS Delivery dashboard adalah fleksibilitas kepada pengguna untuk menghasilkan grafik informasi sesuai kebutuhan, sehingga pengguna bisa memperoleh gambaran lebih detail tentang kinerja sistem peradilan pidana yang ada.

Secara umum fungsi layanan semacam ini relevan dengan apa yang dilaksanakan oleh SPPT-TI dalam mendorong kebijakan berbasis data dan bukti yang diperoleh dari informasi yang dipertukarkan dalam SPPT-TI.

Aplikasi Common Platform

Sebagaimana pengalaman SPPT-TI di Indonesia, maka pada masa lalu setiap lembaga penegak hukum memiliki sendiri solusi Teknologi Informasi penanganan perkara mereka, namun sejak 5 tahun belakangan, mereka mulai melakukan penyempurnaan, dengan merintis interoperabilitas, dan standar bersama penggunaan aplikasi mereka, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi perkara. Mereka juga melakukan penyesuaian untuk memenuhi standar desain digital delivery pemerintah. Salah satunya adalah dengan penggunaan common platform.

Common Platform adalah sistem manajemen perkara digital. Sistem ini membantu pengguna mengelola dan berbagi informasi kasus pidana secara lebih efektif. 

Ini termasuk staf HMCTS, lembaga peradilan, dan pengguna pengadilan profesional seperti pengacara pembela dan Penuntut Umum

Setiap pengadilan Negeri dan magistrat kini memiliki akses ke sistem 'Common Platform', yang akan memungkinkan berbagi informasi yang lebih cepat dan lancar antara semua pihak yang terlibat dalam kasus peradilan pidana.

Di bawah Common Platform, semua materi perkara yang relevan akan tersedia di satu tempat yang dapat diakses di semua pengadilan pidana – mulai dari penangkapan atau dimulainya proses hingga persidangan dan, bagi mereka yang dihukum, hingga ke lembaga pemasyarakatan dan masa percobaan.

Ini akan membantu memastikan bahwa pengadilan, polisi, jaksa penuntut Non-Polisi lainnya, dan profesional hukum memiliki akses ke satu platform untuk melacak kasus yang bergerak melalui sistem peradilan, melanjutkan langkah menjauh dari proses berbasis kertas yang memakan waktu dan sistem TI yang terpisah.

Ini adalah bagian mendasar dari rencana pemerintah untuk memodernisasi sistem pengadilan pidana, menyatukan mitra peradilan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya, meningkatkan kolaborasi, dan mengganti proses yang sudah ketinggalan zaman. 

Langkah ini akan menawarkan aliran informasi yang lebih baik antara pengadilan untuk meningkatkan efisiensi dan membantu mengurangi beban kasus yang tertunda guna memberikan keadilan yang lebih cepat bagi para korban dan masyarakat.

Kunjungan ke Penjara Maidstone Prison

Delegasi juga berkesempatan untuk mengunjungi Maidstone Prison, sekitar 1.5 jam dari London. 

Maidstone merupakan penjara penting yang digunakan untuk menampung Narapidana asing yang menjelang dilepas kembali ke negara mereka. Penjara Maidstone memiliki fasilitas seperti bengkel kerja dan merupakan basis produksi pencetakan formulir kedinasan penjara Inggris.

Reformasi Hukum Ekonomi

Eksekusi Perdata

Dalam rangka reformasi Hukum Ekonomi delegasi melakukan kunjungan kerja ke Standing Internasional Forum of Commercial Court (SIFOCC) dan Mahkamah Agung Inggris. SIFOCC adalah forum kerjasama multilateral antar pengadilan. SIFoCC sendiri berbasis di Supreme Court England & Wales di London. 

Sejak berdiri tahun 2017, SiFOCC telah melakukan 5 (lima) kali melakukan pertemuan, di London (2017), New York (2019), Singapura (2021), Sydney (2022) dan Doha (2024). Mahkamah Agung RI sendiri telah menjadi bagian dari SIFoCC sejak 2022 dengan kehadiran di pertemuan SIFoCC ke 4 di Sydney dan ke 5 di Doha.

Saat ini SIFOCC beranggotakan 58 negara, dimana Indonesia merupakan salah satu negara anggota terbesar. SIFOCC bertemu setiap 18 bulan sekali, namun diantara itu membuka kemungkinan untuk terus melakukan dialog, dan pertemuan.

Mahkamah Agung RI adalah Lembaga yang bertanggung jawab untuk indikator pelaksanaan dan penyelesaian putusan dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha untuk mewujudkan reformasi hukum ekonomi. 

Pada peringkat Kemudahan Berusaha terakhir, Inggris Raya ada di peringkat 8 sedangkan untuk penegakan kontrak sendiri ada di peringkat 34. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan indikator kemudahan berusaha di Britania Raya sudah berjalan dengan baik. 

Saat ini, peringkat kemudahan berusaha sudah dihapus oleh Bank Dunia dan pelaksanaan B-Ready juga belum berjalan sepenuhnya, sehingga perlu masukan untuk kebijakan yang keberlanjutan dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia khususnya dalam meningkatkan iklim investasi.

Delegasi diterima oleh Justice Robin Knowles, Hakim pada Commercial Court of London yang juga penanggung jawab SIFOCC dan Adenike Adewale Kepala Sekretariat SIFoCC untuk membicarakan berbagai aspek reformasi eksekusi hukum perdata. Salah satu topik yang dibahas adalah mengenai harmonisasi prosedur eksekusi putusan asing tentang pembayaran sejumlah uang. 

SIFOCC menerbitkan Multilateral Memorandum for Enforcement of Foreign Money Judgment, yang merupakan memorandum yang dibuat oleh tidak kurang 30 negara anggota SIFOCC tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan asing tentang Pembayaran Sejumlah Uang.

Publikasi ini penting, sebagai sarana untuk melakukan harmonisasi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan asing yang sifatnya sederhana. 

Melalui publikasi ini pembaca bisa melihat prosedur yang jelas di setiap negara tentang bagaimana eksekusi sederhana atas sejumlah yang yang harus dibayar, maka sedikit banyak akan memudahkan proses pengakuan putusan asing di yurisdiksi lain.

Usulan pendekatan dari SIFOCC adalah, sepanjang putusan asing itu dapat dinilai dengan uang (tidak terkait dengan putusan terkait property yang ada di negara penerima) maka putusan asing tersebut diperlakukan sebagai utang yang harus dibayar oleh debitur, sehingga penagihannya tidak memerlukan gugatan baru tentang pokok perkara, namun cukup gugatan untuk menagih sejumlah utang yang sudah jatuh tempo dan dapat dibayar di yurisdiksi ttempat debitur sebagaimana apabila utang itu merupakan utang yang sah berdasarkan hukum lokal. 

Tentunya ini dengan tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan perlawanan, sepanjang memang ada hal-hal yang dianggap perlu diperhatikan, misalnya apabila ada kecurangan, pemalsuan dan lain sebagainya, yang memungkinkan pengadilan untuk tidak memberikan eksekusi terhadap putusan tersebut.

Sir Robin Knowles menjelaskan bahwa sudah ada 30 negara tersebut memiliki prosedur untuk melakukan pelaksanaan putusan asing tentang pembayaran sejumlah uang. 

Ini penting, karena dengan adanya publikasi ini, mengeliminasi kebutuhan tentang adanya perjanjian bilateral, maupun multilateral untuk memperoleh pelaksanaan putusan komersial dari pengadilan asing yang sifatnya sederhana.

Mahkamah Agung Inggris dibentuk bulan Oktober 2009, yang menggantikan Komite Banding House of Lords sebagai pengadilan tertinggi di Inggris Raya. Mahkamah Agung Inggris memiliki 12 orang Hakim Mahkamah Agung mempertahankan standar tertinggi yang ditetapkan oleh Komite Banding, tetapi sekarang secara eksplisit terpisah dari Pemerintah dan Parlemen.

Pengadilan memeriksa banding atas questions of law yang dapat diperdebatkan yang paling penting bagi publik, untuk seluruh Inggris Raya dalam kasus perdata, dan untuk Inggris, Wales, dan Irlandia Utara dalam kasus pidana.

Reformasi Kerangka Arbitrase Nasional

Delegasi juga mengunjungi Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr LLP (WilmerHale) London untuk mengadakan dialog tentang peluang reformasi kerangka hukum arbitrase Indonesia dari perpektif Internasional. 

WilmerHale memiliki pengalaman luas dalam memberikan bantuan teknis kepada negara yang ingin menyempurnakan kerangka hukum arbitrase mereka, seperti Timor Leste dan Fiji. Secara umum WilmerHale mengapresiasi bahwa kerangka hukum Arbitrase di Indonesia sudah cukup maju dan sesuai dengan praktek terbaik yang ada, bahkan dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase menunjukkan bahwa Indonesia memiliki atensi khusus terhadap arbitrase.

Selanjutnya WilmerHale juga menunjukkan bahwa arbitrase merupakan pasar yang dinamis, dan saat ini pasar arbitrase komersial di dominasi oleh tiga yurisdiksi arbitrase utama, yaitu London, Singapura dan Hong Kong. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi hub bagi pilihan penyelesaian arbitrase di kawasan Asia bagi sengketa hukum kontinental. Karena saat ini baik London, Singapura dan Hong Kong adalah yurisdiksi Hukum Common Law.

Dalam diskusinya WilmerHale menyampaikan peluang untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam UU 30 Tahun 1999 misalnya pasal 10 terkait penerapan prinsip kompetenz-kompetenz, klarifikasi tentang peran pengadilan dalam mendukung proses arbitrase (pasal 13, 59-69, dan 70), peran pengadilan untuk memberikan interim-relief (pasal 17H, 32), pemberian pendapat hukum mengikat (pasal 52, 53), konsep keadilan (pasal 56), penyederhanaan prosedur pembatalan putusan arbitrase (pasal 67 (12)), 70). (Arianto)

Read More

Pimpin Sertijab Danrem 031/Wira Bima, Begini Pesan Pangdam I/BB

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Korem 031/Wira Bima berlangsung khidmat hari ini di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) I/Bukit Barisan, Medan, Selasa (24/09/2024). Upacara ini dipimpin oleh Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Agus Subiyanto, yang menyaksikan pergantian pimpinan dari Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han. kepada Brigjen TNI Sugiyono.

Brigjen TNI Dany Rakca, yang telah memimpin Korem 031/Wira Bima sejak 29 Maret 2023, kini resmi menyerahkan komando. Selama masa jabatannya, ia sukses membawa berbagai pencapaian penting di Bumi Lancang Kuning, Riau, termasuk renovasi fasilitas prajurit dan pembangunan sarana olahraga di Lapangan Pancasila. Kini, ia akan menjabat sebagai Danpuslatpur Kodiklatad.

Dalam sambutannya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Agus Subiyanto memberikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi Brigjen TNI Dany Rakca yang berhasil meningkatkan moral dan kesiapan prajurit di bawah komandonya.

Sementara itu, Brigjen TNI Sugiyono yang menggantikan posisi tersebut, sebelumnya menjabat sebagai Pasahli Pangdam III/Siliwangi. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan, serta meningkatkan peran Korem 031/Wira Bima dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Riau.

Upacara Sertijab ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kodam I/Bukit Barisan, pejabat Korem 031/Wira Bima, serta tamu undangan lainnya. Dengan dilantiknya Brigjen TNI Sugiyono, diharapkan Korem 031/Wira Bima akan terus berperan aktif dalam menjaga kondusivitas wilayah Riau dan mendukung TNI dalam menjaga kedaulatan negara.

Editor: Arianto 

Read More

Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin Gelar Bakti Sosial ke Kapuas

Duta Nusantara Merdeka | Kuala Kapuas 

Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin menggelar kegiatan bakti sosial dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 TNI.

Kegiatan berawal dari Lanud Sjamsudin Noor yang berdomisili di Kota Banjarbaru menuju ke Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu (21/9/2024).

Giat diikuti oleh 6 orang, yakni Kepala Rumah Sakit TNI AU Sjamsudin Noor, Mayor Kes. dr. Ari Setiawan, Sp. PD didampingi Kepala Dinas Logistik (Kadislog) Mayor Kal. Agung, dan para anggota tim Bima, Dani, Diki Dan Arung.

Adapun bakti sosial yang dilaksanakan yaitu pemberian vitamin dan pemeriksaan kepada masyarakat yang dilewati rombongan.

Selama di perjalanan, tim mampir makan siang di RM. Nasi Kuning Al-Maidah, dilanjutkan kunjungan ke Pos AL Kapuas sebagai titik baksos dan di RM Dapur Tepian Kapuas.

Kepala Rumah Sakit TNI AU Sjamsudin Noor, Mayor Kes. dr. Ari Setiawan, Sp. PD dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-79 yang puncaknya akan diperingati pada tanggal 5 Oktober 2024 mendatang.

"Kegiatan bakti sosial ini juga sebagai wujud dan upaya peningkatan kedekatan TNI AU dengan masyarakat," pungkas dr. Ari. (Arianto)

Read More

Yuk! Ikut Lomba Foto & Anugerah Pewarta Astra 2024: Ada Hadiah Menarik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Astra kembali menggelar Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2024 dengan tema "Bersama, Berkarya, dan Berkelanjutan". Pendaftaran resmi dibuka dari 10 Juni hingga 10 November 2024 dan terbuka untuk kategori wartawan serta umum, memberikan kesempatan bagi masyarakat luas, khususnya pencinta fotografi dan karya tulis, untuk berpartisipasi.

Lomba Foto Astra 2024 memasuki tahun ke-16, sementara Anugerah Pewarta Astra kini berada di tahun ke-10. Chief of Corporate Affairs Astra, Riza Deliansyah, menyatakan bahwa lomba ini diharapkan mampu menebarkan inspirasi dengan menampilkan karya-karya yang mencerminkan kebersamaan dan semangat berkarya demi keberlanjutan di Indonesia.

Foto-foto yang didaftarkan harus menggambarkan kontribusi positif masyarakat dalam mewujudkan kehidupan berkelanjutan. Tulisan yang diikutsertakan dalam Anugerah Pewarta Astra harus menceritakan kisah inspiratif tentang para penerima apresiasi SATU Indonesia Awards, penggerak Kampung Berseri Astra, atau penggerak Desa Sejahtera Astra.

Lomba ini menyediakan hadiah menarik bagi para pemenang, di antaranya:

- Juara 1: 4 Honda Em1 e: PLUS dan Sena Intercom Mesh 50R

- Juara 2: 4 Honda ADV 160 CBS

- Juara 3: 4 Honda Scoopy Prestige

- Juara Harapan: 12 Insta360 Ace

- Juara Favorit: 60 Wireless Earbuds Jabra Elite 4

- Hadiah Hiburan Bulanan: 20 Smart Watch

Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat mengunjungi www.astra.co.id. Kompetisi ini merupakan wujud semangat Astra dalam mendukung karya anak bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. (Arianto)

Read More