Panduan Praktis Tingkatkan Kemampuan Public Speaking

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum merupakan keterampilan penting dalam dunia profesional. Keterampilan ini membantu Anda mengkomunikasikan ide, penelitian, atau tugas secara efektif di hadapan audiens. Namun, banyak orang merasa gugup dan kurang percaya diri saat tampil di depan umum. Dengan latihan yang tepat, keterampilan ini dapat ditingkatkan.

Berikut adalah 7 tips public speaking yang bisa Anda pelajari untuk meningkatkan kemampuan bicara di depan umum:

1. Kenali Audiens dan Topik: Pahami siapa yang akan menjadi audiens Anda. Sesuaikan gaya bicara agar pesan tersampaikan dengan baik.

   

2. Latihan Terus Menerus: Latihan adalah kunci sukses. Semakin sering berlatih, semakin siap dan percaya diri Anda.

3. Rekam Diri Sendiri: Rekam saat latihan untuk menilai kekurangan. Anda bisa memperbaiki gerakan tubuh, suara, dan cara menyampaikan pesan.

4. Persiapkan Materi dengan Baik: Catatan terstruktur membantu mengurangi kesalahan. Persiapkan poin utama dan gunakan catatan sebagai panduan.

5. Pahami Pesan yang Akan Disampaikan: Penguasaan materi membuat Anda terlihat lebih percaya diri di depan audiens.

6. Jangan Gunakan Filler Words: Hindari kata-kata pengisi seperti "uh" dan "em". Diam sejenak lebih baik daripada mengisi waktu dengan kata-kata tersebut.

7. Perhatikan Body Language: Bahasa tubuh berperan penting dalam public speaking. Pertahankan postur tubuh yang baik dan hindari gestur negatif seperti menyilangkan tangan atau melihat ke bawah.

Dengan mempraktikkan tips ini secara rutin, kemampuan public speaking Anda akan meningkat, membuat Anda lebih siap dan percaya diri dalam setiap presentasi atau pidato.

Editor: Arianto 

Read More

Semester I-2024, Ikapharmindo Putramas Cetak Penjualan Rp195,22 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Emiten industri farmasi dan personal care, PT Ikapharmindo Putramas Tbk ("IKPM" atau "Perseroan"), mencatat penurunan penjualan neto sebesar 7,9% hingga semester I-2024, dari Rp212 miliar pada semester I-2023 menjadi Rp195,22 miliar. Penurunan ini disampaikan oleh Hartono, Direktur Utama IKPM, dalam Public Expose di Jakarta, Rabu (25/09/2024).

Masih kata Hartono, Perseroan juga mencatatkan laba kotor sebesar Rp88,09 miliar yang turun tipis dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp91,32 miliar. 

Tak cuma itu, menurut Hartono, Laba komprehensif bersih juga turun, dari Rp10,83 miliar pada tahun lalu menjadi hanya Rp4,3 miliar di semester pertama 2024. Namun, meskipun laba bersih menurun, total liabilitas Perseroan berkurang tipis menjadi Rp223,43 miliar, dan total ekuitas meningkat menjadi Rp244,71 miliar. Selain itu, total aset Perseroan juga mengalami kenaikan 1,85% menjadi Rp468,66 miliar.

Lebih lanjut, Hartono menegaskan, Perseroan berkomitmen untuk tetap meningkatkan kinerja bisnis dengan fokus pada beberapa strategi utama, diantaranya, peningkatan coverage dan penetrasi tim sales untuk memperluas pasar, pengembangan portfolio produk guna menambah variasi produk yang ditawarkan, dan peningkatan distribusi melalui penambahan distributor untuk memastikan ketersediaan produk.

Selain itu, Perseroan berkomitmen juga untuk pengembangan divisi yang belum optimal, termasuk mendorong potensi ekspor, optimalisasi fasilitas produksi agar lebih efisien dan meningkatkan kapasitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sejalan dengan nilai-nilai IKPM dan melanjutkan transformasi digital guna memperkuat daya saing di pasar.

"Dengan strategi ini, Perseroan berusaha mengatasi tantangan yang ada dan terus melakukan upaya inovatif demi mempertahankan posisinya di industri farmasi nasional," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin  

Editor: Arianto

Read More

Kolaborasi Pendampingan untuk Akselerasi Terwujudnya Desa Mandiri

Duta Nusantara Merdeka | Sentul 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus memperkuat kolaborasi pendampingan masyarakat desa guna mengoptimalkan potensi yang ada di setiap desa. Dengan demikian akselerasi pencapaian Desa Mandiri dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat (BPSDM) Kemendes PDTT, Luthfiyah Nurlaela, menegaskan bahwa kompleksitas masalah dan potensi di desa tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan pendekatan terpadu melalui kolaborasi lintas sektor.

"Ini saatnya wujudkan kolaborasi tugas pendampingan desa," kata Luthfiyah.

Upaya menuju kolaborasi ini dimulai dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga, di antaranya di Kupang, Makassar, dan Belitung. Tujuan FGD ini adalah untuk menyinergikan pendampingan pemberdayaan dan pembangunan di desa.

“Kementerian dan lembaga lain juga fokus pada pendampingan tematik di desa, jadi kolaborasi ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian tujuan,” tambahnya.

Program Kolaborasi Pendampingan Desa yang melibatkan berbagai elemen seperti Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Penyuluh Pertanian akan resmi diluncurkan oleh Menteri Desa PDTT di Desa Pelangi Satu, Rabu (25/9/2024).

Lebih lanjut, Luthfiyah juga menekankan bahwa kolaborasi ini memerlukan tahapan-tahapan penting, seperti penyelarasan persepsi, penentuan tujuan bersama, dan penguatan komitmen untuk bekerja bersama.

"Kata kunci lainnya adalah akselerasi. Kita harus mempercepat peningkatan jumlah Desa Mandiri di Indonesia yang saat ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan total jumlah desa," jelasnya.

Dengan kolaborasi yang kuat, Luthfiyah berharap proses perubahan status desa menuju Desa Mandiri dapat dipercepat. Selain itu, pendekatan holistik diperlukan untuk mengatasi kompleksitas masalah dan memaksimalkan potensi desa.

"Saya berharap kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik dan berbasis pada semangat kebersamaan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Nursaid, menambahkan bahwa setelah lahirnya Undang-Undang Desa, banyak yang berpikir bahwa pendampingan desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemendes PDTT.

"Faktanya, ada 12 kementerian yang juga terlibat dalam pendampingan di desa, seperti PKH, Penyuluh Keluarga Berencana, dan Pokdarwis yang juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa," kata Nursaid.

Dengan adanya Kolaborasi Pendampingan Desa, Nursaid yakin bahwa akselerasi pencapaian Desa Mandiri akan lebih optimal.

Acara yang dihadiri oleh 216 peserta, dilanjutkan dengan diskusi panel bertema "Kebijakan dan Implementasi Pendampingan Desa dan Masyarakat" dengan menghadirkan narasumber dari Dinas PMD Kabupaten Bogor, Dinas Sosial Kabupaten Bogor, dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Bogor.

Turut hadir dalam acara tersebut, PSM Ahli Utama Ekatmawati, Anto Pribadi, serta pejabat Kemendes PDTT lainnya. (Arianto)

Read More

MA dan LPS Tanda Tangani Nota Kesepahaman

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka penguatan dan pengembangan Hukum yang mencakup aspek-aspek penjaminan dan perlindungan dana Masyarakat, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa menandatangani Nota Kesepahaman Antara Mahkamah Agung dan Lembaga Penjamin Simpanan pada Jum'at, 20 September 2024 di Ballroom Hotel Renaissance, Bali.

Nota kesepahaman ini menandai tonggak penting dalam penguatan koordinasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kedua lembaga, sesuai dengan amanat yang diberikan oleh undang-undang Republik Indonesia. 

Ruang lingkup Nota Kesepahamanan ini adalah penguatan dan pengembangan hukum mencakup aspek-aspek penjaminan dan perlindungan dana masyarakat yang ditempatkan pada bank, perusahaan asuransi, serta perusahaan asuransi syariah, guna memastikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasional lembaga-lembaga keuangan tersebut, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional yang berkelanjutan. 

"Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; penyediaan, pertukaran, dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi," ujar Ketua MA Syarifuddin.

Ketua MA Syarifiddin berharap Nota kesepahaman yang akan di tandatangani hari ini merupakan langkah penting menuju peningkatan kerja sama antara kedua institusi kita, demi memastikan bahwa tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk melayani sistem peradilan dan keuangan negara. 

Dalam semangat komitmen bersama inilah, kita mengukuhkan kemitraan ini yang akan memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam penegakan hukum dan stabilitas sistem keuangan nasional. Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. 

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan melalui penjaminan simpanan nasabah, penjaminan polis asuransi, serta penyelesaian masalah institusi keuangan yang mengalami kegagalan.

Seperti diketahui, Kedua lembaga ini memiliki peran yang sangat vital bagi stabilitas dan kemajuan bangsa. 

Untuk memperkuat sinergi kelembagaan, demi kepentingan tidak hanya lembaga kita masing-masing, tetapi yang lebih utama adalah kepentingan publik yang kita layani. Melalui kerja sama yang lebih erat, kita bertujuan untuk mengatasi berbagai kompleksitas masalah hukum dan keuangan yang muncul di dunia yang semakin terhubung ini. 

Proses penyusunan Nota Kesepahaman ini telah berlangsung dengan sangat teliti, dan saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan nota ini, khususnya tim dari Mahkamah Agung dan Lembaga Penjamin Simpanan, atas kerja keras dan ketekunan yang telah mereka curahkan. 

Upaya mereka telah menghasilkan sebuah dokumen yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak lembaga-lembaga kita, tetapi juga meletakkan dasar bagi kerja sama di masa depan. Nota Kesepahaman ini menjadi awal dari kemitraan yang panjang dan bermanfaat antara Mahkamah Agung dan Lembaga Penjamin Simpanan. 

Bersama dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan tangguh, yang berdiri kokoh di atas pilar keadilan dan keamanan finansial.

Kerja sama ini akan membuka ruang untuk saling bertukar informasi, mengatasi berbagai tantangan hukum dan peraturan yang ada, serta menciptakan mekanisme yang lebih efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. 

"Tentunya kerja sama tersebut harus berjalan dengan penghormatan terhadap nilai independensi dari masing-masing lembaga," katanya.

Sebagaimana diketahui, sesuai mandat UU 4/2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), LPS diamanatkan untuk menjalankan Program Penjaminan Polis Asuransi. LPS akan mulai efektif menjalankan mandat baru ini paling lambat lima tahun sejak UU P2SK ditetapkan. Penambahan peran ini tentunya menjadikan peran LPS di dalam industri keuangan akan semakin besar.

Acara penandatanganan ini di akhiri dengan tukar menukar cindera mata dan foto bersama. Kegiatan ini di hadiri, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Hakim Agung, Dirjen Badilum, Kepala BSDK, Panmud Perdata, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan sewilayah Denpasar. Hadir juga para pejabat dari Lingkungan Lembaga Penjamin Simpanan, dan undangan lainnya. (Arianto)

Read More

DPP IP-KI Serahkan Kajian Ekonomi Pancasila kepada Ketua MPR RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) melakukan audiensi dengan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Selasa (24/09/2024) untuk menyerahkan kajian strategis tentang penerapan ekonomi Pancasila sebagai dasar kebijakan nasional. Kajian ini bertujuan menciptakan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Pancasila.

Dalam kajian tersebut, DPP IP-KI menekankan pentingnya pendekatan ekonomi Pancasila dalam memperkuat sektor UMKM yang telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Beberapa rekomendasi yang disampaikan meliputi perluasan akses digital untuk pelaku UMKM serta penguatan transparansi perpajakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyambut baik kajian ini dan menegaskan dukungannya terhadap upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, kajian ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat.

DPP IP-KI berharap kajian ini dapat mendorong pemerintah mengambil langkah konkret untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam audiensi tersebut, turut hadir Bambang Sulistomo, Ketua Dewan Pembina DPP IP-KI; Prof Bomer Pasaribu, Wakil Ketua Dewan Pembina; Troy Aldi Pratama, Sekretaris Jenderal; Dr. Charletty Choesyana, M.Psi, Wakil Ketua Umum Bidang Kesra; Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, Wakil Ketua Umum Bidang Polhukam; Firman, Wakil Sekretaris Jenderal dan Mulia Indriani, Wakil Bendahara Umum.

Editor: Arianto 

Read More

Polres Metro Jakarta Barat Bongkar Clandestine Laboratory Tembakau Sintetis di Bekasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar Clandestine Laboratory (laboratorium gelap narkoba) pembuatan tembakau sintetis (sinte) di salah satu cluster perumahan mewah di kawasan Bekasi Jawa Barat, Selasa (13/09/2024). 

Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial OS (29), sementara dua tersangka lainnya, VG dan BI, dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi, yang didampingi oleh Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Teuku Arsya Khadafi, dan Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Chandra Mata Rohansyah, menjelaskan bahwa modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah dengan menyewa rumah di perumahan mewah untuk dijadikan laboratorium rahasia atau clandestine lab pembuatan tembakau sintetis.

"Dari pengungkapan ini, kami berhasil menangkap tersangka OS di lokasi. Dia tengah memproduksi tembakau sintetis yang dikenal dengan nama tembakau gorilla. Selain itu, kami juga menemukan alat-alat produksi dan bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam proses pembuatan narkotika ini," ungkap Syahduddi dalam konferensi pers, Selasa (24/9/2024).

Kronologi penangkapan bermula dari informasi yang diterima oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terkait akan adanya transaksi narkoba di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. 

Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba tersebut berdomisili di perumahan mewah di Bekasi. 

Penyidik kemudian melakukan pengintaian dan berhasil menangkap OS saat sedang memproduksi tembakau sintetis.

Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan laboratorium lengkap di lantai dua rumah tersebut, yang digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis. 

Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 105 kilogram tembakau sintetis siap edar, alat produksi, bahan baku seperti prekursor narkotika MDMB-4en Pinaca, serta narkotika jenis sabu.

Tersangka OS mengakui bahwa ia bekerja atas perintah dari VG, yang berstatus sebagai DPO. OS dijanjikan bayaran sebesar Rp50 juta untuk memproduksi tembakau sintetis, namun pada kenyataannya hanya menerima Rp22,5 juta.

Barang bukti yang diamankan termasuk daun-daun kering, cairan kimia seperti ethanol dan solvent, serta peralatan seperti timbangan digital, botol spray, dan alat suntik. 

Dengan pengungkapan ini, polisi berhasil menyelamatkan sekitar 157.500 jiwa dari bahaya narkotika.

Atas perbuatannya, tersangka OS dikenakan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 129 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. 

Polisi juga terus melakukan pengejaran terhadap VG dan BI yang masih buron. (Arianto)

Read More

Delegasi Mahkamah Agung RI Berpartisipasi dalam Kunjungan Kerja Reformasi Sistem Peradilan Terpadu

Duta Nusantara Merdeka | London 

Delegasi Mahkamah Agung RI yang terdiri dari YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH , Kepala Biro Hukum dan Humas, BUA MARI Dr. Sobandi, SH., MH dan Staf Khusus Ketua Mahkamah Agung RI Dr Aria Suyudi, SH., LLM berpartisipasi dalam kunjungan kerja Reformasi Sistem Peradilan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Reformasi Ekonomi ke London, 16-19 September 2024 lalu. 

Kunjungan ini merupakan inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenko Polhukkam) dalam rangka koordinasi dua agenda prioritas nasional, yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) dan Reformasi Hukum Ekonomi.

Delegasi SPPT-TI dipimpin oleh Brigjen (Pol) Moh. Syafrial, Sekretaris Deputy Koordinasi BIdang Hukum dan HAM Kemenko Polhukkam, sementara delegasi Hukum Internasional dipimpin oleh Brigjen (TNI) Dr. Arudji Anwar, plh Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dan Asdep Bidang Koordinasi Hukum Internasional. 

Selain Mahkamah Agung RI hadir juga perwakilan Kementerian/ Lembaga yang terdiri dari perwakilan dari Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI untuk agenda SPPT-TI, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham.

Kunjungan SPPT-TI

Criminal Justice Delivery Dashboard

Kunjungan SPPT-TI difokuskan untuk mempelajari Criminal Justice Delivery Dashboard (CJS Delivery Dashboard) (https://criminal-justice-delivery-data-dashboards.justice.gov.uk/). 

Diskusi tentang CJS Delivery Dashboard dipusatkan di Ministry of Justice Inggris dengan menghadirkan nara sumber dari berbagai satuan kerja, seperti dari Kantor Penuntut Umum, Kantor Pengadilan dan pihak relevan lainnya.

CJS Delivery Dashboard merupakan situs pemerintah Inggris yang memuat data penanganan tindak pidana . Pemerintah Inggris membangun dasbor ini untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan pemahaman tentang sistem peradilan, dan mendukung kolaborasi, khususnya di tingkat lokal melalui Badan Peradilan Pidana Lokal (LCJB). Dasbor ini menyatukan berbagai data peradilan pidana. 

Dasbor ini memberikan gambaran umum tentang sistem peradilan; dari saat kejahatan dicatat oleh polisi, hingga saat kasus diselesaikan di pengadilan.

Data dalam dasbor diunggah tiap kuartal oleh elemen penegak hukum yang meliputi Kantor Penuntut Umum, Kepolisian, dan Pengadilan. 

Dashboard ini mencakup tiga area prioritas untuk sistem peradilan pidana yaitu, meningkatkan ketepatan waktu, meningkatkan keterlibatan korban, dan meningkatkan kualitas peradilan.

Salah satu keunggulan CJS Delivery dashboard adalah fleksibilitas kepada pengguna untuk menghasilkan grafik informasi sesuai kebutuhan, sehingga pengguna bisa memperoleh gambaran lebih detail tentang kinerja sistem peradilan pidana yang ada.

Secara umum fungsi layanan semacam ini relevan dengan apa yang dilaksanakan oleh SPPT-TI dalam mendorong kebijakan berbasis data dan bukti yang diperoleh dari informasi yang dipertukarkan dalam SPPT-TI.

Aplikasi Common Platform

Sebagaimana pengalaman SPPT-TI di Indonesia, maka pada masa lalu setiap lembaga penegak hukum memiliki sendiri solusi Teknologi Informasi penanganan perkara mereka, namun sejak 5 tahun belakangan, mereka mulai melakukan penyempurnaan, dengan merintis interoperabilitas, dan standar bersama penggunaan aplikasi mereka, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi perkara. Mereka juga melakukan penyesuaian untuk memenuhi standar desain digital delivery pemerintah. Salah satunya adalah dengan penggunaan common platform.

Common Platform adalah sistem manajemen perkara digital. Sistem ini membantu pengguna mengelola dan berbagi informasi kasus pidana secara lebih efektif. 

Ini termasuk staf HMCTS, lembaga peradilan, dan pengguna pengadilan profesional seperti pengacara pembela dan Penuntut Umum

Setiap pengadilan Negeri dan magistrat kini memiliki akses ke sistem 'Common Platform', yang akan memungkinkan berbagi informasi yang lebih cepat dan lancar antara semua pihak yang terlibat dalam kasus peradilan pidana.

Di bawah Common Platform, semua materi perkara yang relevan akan tersedia di satu tempat yang dapat diakses di semua pengadilan pidana – mulai dari penangkapan atau dimulainya proses hingga persidangan dan, bagi mereka yang dihukum, hingga ke lembaga pemasyarakatan dan masa percobaan.

Ini akan membantu memastikan bahwa pengadilan, polisi, jaksa penuntut Non-Polisi lainnya, dan profesional hukum memiliki akses ke satu platform untuk melacak kasus yang bergerak melalui sistem peradilan, melanjutkan langkah menjauh dari proses berbasis kertas yang memakan waktu dan sistem TI yang terpisah.

Ini adalah bagian mendasar dari rencana pemerintah untuk memodernisasi sistem pengadilan pidana, menyatukan mitra peradilan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya, meningkatkan kolaborasi, dan mengganti proses yang sudah ketinggalan zaman. 

Langkah ini akan menawarkan aliran informasi yang lebih baik antara pengadilan untuk meningkatkan efisiensi dan membantu mengurangi beban kasus yang tertunda guna memberikan keadilan yang lebih cepat bagi para korban dan masyarakat.

Kunjungan ke Penjara Maidstone Prison

Delegasi juga berkesempatan untuk mengunjungi Maidstone Prison, sekitar 1.5 jam dari London. 

Maidstone merupakan penjara penting yang digunakan untuk menampung Narapidana asing yang menjelang dilepas kembali ke negara mereka. Penjara Maidstone memiliki fasilitas seperti bengkel kerja dan merupakan basis produksi pencetakan formulir kedinasan penjara Inggris.

Reformasi Hukum Ekonomi

Eksekusi Perdata

Dalam rangka reformasi Hukum Ekonomi delegasi melakukan kunjungan kerja ke Standing Internasional Forum of Commercial Court (SIFOCC) dan Mahkamah Agung Inggris. SIFOCC adalah forum kerjasama multilateral antar pengadilan. SIFoCC sendiri berbasis di Supreme Court England & Wales di London. 

Sejak berdiri tahun 2017, SiFOCC telah melakukan 5 (lima) kali melakukan pertemuan, di London (2017), New York (2019), Singapura (2021), Sydney (2022) dan Doha (2024). Mahkamah Agung RI sendiri telah menjadi bagian dari SIFoCC sejak 2022 dengan kehadiran di pertemuan SIFoCC ke 4 di Sydney dan ke 5 di Doha.

Saat ini SIFOCC beranggotakan 58 negara, dimana Indonesia merupakan salah satu negara anggota terbesar. SIFOCC bertemu setiap 18 bulan sekali, namun diantara itu membuka kemungkinan untuk terus melakukan dialog, dan pertemuan.

Mahkamah Agung RI adalah Lembaga yang bertanggung jawab untuk indikator pelaksanaan dan penyelesaian putusan dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha untuk mewujudkan reformasi hukum ekonomi. 

Pada peringkat Kemudahan Berusaha terakhir, Inggris Raya ada di peringkat 8 sedangkan untuk penegakan kontrak sendiri ada di peringkat 34. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan indikator kemudahan berusaha di Britania Raya sudah berjalan dengan baik. 

Saat ini, peringkat kemudahan berusaha sudah dihapus oleh Bank Dunia dan pelaksanaan B-Ready juga belum berjalan sepenuhnya, sehingga perlu masukan untuk kebijakan yang keberlanjutan dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia khususnya dalam meningkatkan iklim investasi.

Delegasi diterima oleh Justice Robin Knowles, Hakim pada Commercial Court of London yang juga penanggung jawab SIFOCC dan Adenike Adewale Kepala Sekretariat SIFoCC untuk membicarakan berbagai aspek reformasi eksekusi hukum perdata. Salah satu topik yang dibahas adalah mengenai harmonisasi prosedur eksekusi putusan asing tentang pembayaran sejumlah uang. 

SIFOCC menerbitkan Multilateral Memorandum for Enforcement of Foreign Money Judgment, yang merupakan memorandum yang dibuat oleh tidak kurang 30 negara anggota SIFOCC tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan asing tentang Pembayaran Sejumlah Uang.

Publikasi ini penting, sebagai sarana untuk melakukan harmonisasi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan asing yang sifatnya sederhana. 

Melalui publikasi ini pembaca bisa melihat prosedur yang jelas di setiap negara tentang bagaimana eksekusi sederhana atas sejumlah yang yang harus dibayar, maka sedikit banyak akan memudahkan proses pengakuan putusan asing di yurisdiksi lain.

Usulan pendekatan dari SIFOCC adalah, sepanjang putusan asing itu dapat dinilai dengan uang (tidak terkait dengan putusan terkait property yang ada di negara penerima) maka putusan asing tersebut diperlakukan sebagai utang yang harus dibayar oleh debitur, sehingga penagihannya tidak memerlukan gugatan baru tentang pokok perkara, namun cukup gugatan untuk menagih sejumlah utang yang sudah jatuh tempo dan dapat dibayar di yurisdiksi ttempat debitur sebagaimana apabila utang itu merupakan utang yang sah berdasarkan hukum lokal. 

Tentunya ini dengan tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan perlawanan, sepanjang memang ada hal-hal yang dianggap perlu diperhatikan, misalnya apabila ada kecurangan, pemalsuan dan lain sebagainya, yang memungkinkan pengadilan untuk tidak memberikan eksekusi terhadap putusan tersebut.

Sir Robin Knowles menjelaskan bahwa sudah ada 30 negara tersebut memiliki prosedur untuk melakukan pelaksanaan putusan asing tentang pembayaran sejumlah uang. 

Ini penting, karena dengan adanya publikasi ini, mengeliminasi kebutuhan tentang adanya perjanjian bilateral, maupun multilateral untuk memperoleh pelaksanaan putusan komersial dari pengadilan asing yang sifatnya sederhana.

Mahkamah Agung Inggris dibentuk bulan Oktober 2009, yang menggantikan Komite Banding House of Lords sebagai pengadilan tertinggi di Inggris Raya. Mahkamah Agung Inggris memiliki 12 orang Hakim Mahkamah Agung mempertahankan standar tertinggi yang ditetapkan oleh Komite Banding, tetapi sekarang secara eksplisit terpisah dari Pemerintah dan Parlemen.

Pengadilan memeriksa banding atas questions of law yang dapat diperdebatkan yang paling penting bagi publik, untuk seluruh Inggris Raya dalam kasus perdata, dan untuk Inggris, Wales, dan Irlandia Utara dalam kasus pidana.

Reformasi Kerangka Arbitrase Nasional

Delegasi juga mengunjungi Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr LLP (WilmerHale) London untuk mengadakan dialog tentang peluang reformasi kerangka hukum arbitrase Indonesia dari perpektif Internasional. 

WilmerHale memiliki pengalaman luas dalam memberikan bantuan teknis kepada negara yang ingin menyempurnakan kerangka hukum arbitrase mereka, seperti Timor Leste dan Fiji. Secara umum WilmerHale mengapresiasi bahwa kerangka hukum Arbitrase di Indonesia sudah cukup maju dan sesuai dengan praktek terbaik yang ada, bahkan dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase menunjukkan bahwa Indonesia memiliki atensi khusus terhadap arbitrase.

Selanjutnya WilmerHale juga menunjukkan bahwa arbitrase merupakan pasar yang dinamis, dan saat ini pasar arbitrase komersial di dominasi oleh tiga yurisdiksi arbitrase utama, yaitu London, Singapura dan Hong Kong. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi hub bagi pilihan penyelesaian arbitrase di kawasan Asia bagi sengketa hukum kontinental. Karena saat ini baik London, Singapura dan Hong Kong adalah yurisdiksi Hukum Common Law.

Dalam diskusinya WilmerHale menyampaikan peluang untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam UU 30 Tahun 1999 misalnya pasal 10 terkait penerapan prinsip kompetenz-kompetenz, klarifikasi tentang peran pengadilan dalam mendukung proses arbitrase (pasal 13, 59-69, dan 70), peran pengadilan untuk memberikan interim-relief (pasal 17H, 32), pemberian pendapat hukum mengikat (pasal 52, 53), konsep keadilan (pasal 56), penyederhanaan prosedur pembatalan putusan arbitrase (pasal 67 (12)), 70). (Arianto)

Read More

Pimpin Sertijab Danrem 031/Wira Bima, Begini Pesan Pangdam I/BB

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Korem 031/Wira Bima berlangsung khidmat hari ini di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) I/Bukit Barisan, Medan, Selasa (24/09/2024). Upacara ini dipimpin oleh Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Agus Subiyanto, yang menyaksikan pergantian pimpinan dari Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han. kepada Brigjen TNI Sugiyono.

Brigjen TNI Dany Rakca, yang telah memimpin Korem 031/Wira Bima sejak 29 Maret 2023, kini resmi menyerahkan komando. Selama masa jabatannya, ia sukses membawa berbagai pencapaian penting di Bumi Lancang Kuning, Riau, termasuk renovasi fasilitas prajurit dan pembangunan sarana olahraga di Lapangan Pancasila. Kini, ia akan menjabat sebagai Danpuslatpur Kodiklatad.

Dalam sambutannya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Agus Subiyanto memberikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi Brigjen TNI Dany Rakca yang berhasil meningkatkan moral dan kesiapan prajurit di bawah komandonya.

Sementara itu, Brigjen TNI Sugiyono yang menggantikan posisi tersebut, sebelumnya menjabat sebagai Pasahli Pangdam III/Siliwangi. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan, serta meningkatkan peran Korem 031/Wira Bima dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Riau.

Upacara Sertijab ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kodam I/Bukit Barisan, pejabat Korem 031/Wira Bima, serta tamu undangan lainnya. Dengan dilantiknya Brigjen TNI Sugiyono, diharapkan Korem 031/Wira Bima akan terus berperan aktif dalam menjaga kondusivitas wilayah Riau dan mendukung TNI dalam menjaga kedaulatan negara.

Editor: Arianto 

Read More

Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin Gelar Bakti Sosial ke Kapuas

Duta Nusantara Merdeka | Kuala Kapuas 

Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin menggelar kegiatan bakti sosial dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 TNI.

Kegiatan berawal dari Lanud Sjamsudin Noor yang berdomisili di Kota Banjarbaru menuju ke Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu (21/9/2024).

Giat diikuti oleh 6 orang, yakni Kepala Rumah Sakit TNI AU Sjamsudin Noor, Mayor Kes. dr. Ari Setiawan, Sp. PD didampingi Kepala Dinas Logistik (Kadislog) Mayor Kal. Agung, dan para anggota tim Bima, Dani, Diki Dan Arung.

Adapun bakti sosial yang dilaksanakan yaitu pemberian vitamin dan pemeriksaan kepada masyarakat yang dilewati rombongan.

Selama di perjalanan, tim mampir makan siang di RM. Nasi Kuning Al-Maidah, dilanjutkan kunjungan ke Pos AL Kapuas sebagai titik baksos dan di RM Dapur Tepian Kapuas.

Kepala Rumah Sakit TNI AU Sjamsudin Noor, Mayor Kes. dr. Ari Setiawan, Sp. PD dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-79 yang puncaknya akan diperingati pada tanggal 5 Oktober 2024 mendatang.

"Kegiatan bakti sosial ini juga sebagai wujud dan upaya peningkatan kedekatan TNI AU dengan masyarakat," pungkas dr. Ari. (Arianto)

Read More

Yuk! Ikut Lomba Foto & Anugerah Pewarta Astra 2024: Ada Hadiah Menarik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Astra kembali menggelar Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2024 dengan tema "Bersama, Berkarya, dan Berkelanjutan". Pendaftaran resmi dibuka dari 10 Juni hingga 10 November 2024 dan terbuka untuk kategori wartawan serta umum, memberikan kesempatan bagi masyarakat luas, khususnya pencinta fotografi dan karya tulis, untuk berpartisipasi.

Lomba Foto Astra 2024 memasuki tahun ke-16, sementara Anugerah Pewarta Astra kini berada di tahun ke-10. Chief of Corporate Affairs Astra, Riza Deliansyah, menyatakan bahwa lomba ini diharapkan mampu menebarkan inspirasi dengan menampilkan karya-karya yang mencerminkan kebersamaan dan semangat berkarya demi keberlanjutan di Indonesia.

Foto-foto yang didaftarkan harus menggambarkan kontribusi positif masyarakat dalam mewujudkan kehidupan berkelanjutan. Tulisan yang diikutsertakan dalam Anugerah Pewarta Astra harus menceritakan kisah inspiratif tentang para penerima apresiasi SATU Indonesia Awards, penggerak Kampung Berseri Astra, atau penggerak Desa Sejahtera Astra.

Lomba ini menyediakan hadiah menarik bagi para pemenang, di antaranya:

- Juara 1: 4 Honda Em1 e: PLUS dan Sena Intercom Mesh 50R

- Juara 2: 4 Honda ADV 160 CBS

- Juara 3: 4 Honda Scoopy Prestige

- Juara Harapan: 12 Insta360 Ace

- Juara Favorit: 60 Wireless Earbuds Jabra Elite 4

- Hadiah Hiburan Bulanan: 20 Smart Watch

Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat mengunjungi www.astra.co.id. Kompetisi ini merupakan wujud semangat Astra dalam mendukung karya anak bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. (Arianto)

Read More

Pastikan Pasokan BBM Aman Jelang Akhir Tahun, BPH Migas Pantau Integrated Terminal Bitung

Duta Nusantara Merdeka | Bitung 

Menjelang akhir tahun 2024, Indonesia akan menghadapi peristiwa penting yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Natal, dan Tahun Baru 2025. Untuk memastikan keamanan pasokan di Sulawesi Utara dan sekitarnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Integrated Terminal (IT) Bitung, Sulawesi Utara, Minggu (22/9/2024). 

“Kami ingin memastikan ketersediaan BBM terutama dalam menghadapi akhir tahun ini, di mana terdapat dua peristiwa penting yaitu Pilkada, serta libur Natal dan Tahun Baru 2025. Mayoritas masyarakat Sulut ini penganut Nasrani yang tentunya mereka akan merayakan Natal dan Tahun Baru, sehingga kita harus pastikan keamanan pasokan BBM, baik BBM subsidi maupun kompensasi,” ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati disela-sela kunjungan lapangan di IT Bitung.

Berdasarkan pemaparan dan diskusi, pasokan BBM dipastikan aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut. “Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman,” katanya. 

Erika melanjutkan, IT Bitung merupakan salah satu terminal yang menjadi tulang punggung di regional Sulawesi, khususnya Sulawesi bagian Utara. Suplai BBM untuk IT Bitung saat ini berasal dari Fuel Terminal (FT) Tuban, Ship To Ship (STS) Kotabaru dan IT Wayame. Sebelumnya juga, disuplai dari Refinery Unit (RU) V Balikpapan. 

“Selain menyuplai untuk kebutuhan di Sulut, IT Bitung juga mendukung depo-depo sekitar pulau Sulawesi, seperti di Kepulauan Banggai dan Gorontalo. Jadi, ada beberapa depo yang dilayani dari sini, sehingga perannya sangat strategis. Kita ingin fasilitas di IT Bitung ini dapat dioptimalkan,” ujarnya seraya menambahkan agar jetty yang sedang dalam perbaikan dapat segera digunakan kembali. 

Hal senada disampaikan Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi. Menurutnya, perlu ditingkatkan pengaturan manajemen stok BBM yang baik sehingga stok BBM di IT Bitung aman terkendali. Misalnya, untuk pasokan BBM dari RU V Balikpapan saat ini belum berjalan normal karena kendala teknis, dan digantikan dari Kilang TPPI Tuban. Selain itu, pengaturan manajemen saat kapal masuk agar proses loading BBM berjalan cepat. 

Iwan juga meminta agar IT Bitung tetap memperhatikan buffer zone sehingga keselamatan migas dapat terjaga. “Mengingat IT Bitung ini sangat dekat dengan lokasi pemukiman, perlu dilakukan langkah-langkah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," jelasnya.

Sementara, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengharapkan agar IT Bitung dapat terus meningkatkan kinerjanya agar penyediaan dan distribusi BBM subsidi dan kompensasi dari IT Bitung ini berjalan lancar.

 

“Kawan-kawan IT Bitung telah mempersiapkan baik dari sisi safety, lingkungan dan aspek kesehatan dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM. Ini harus terus ditingkatkan agar kegiatan berjalan baik, pasokan BBM aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi Usaha BBM BPH Migas Qodri Febrilian Erahman, IT Manager Bitung Rezky Kurniawan, Sales Area Manager Retail Sulawesi Utara dan Gorontalo Angga Yudiwinata Putra, Sales Branch Manager Rayon I Sulut Gorontalo Novan Reza Pahlevi serta Sales Branch Manager Rayon II Sulut Gorontalo Afiff Wira Pradana. (Arianto)

Read More

Pisah Sambut Danrem 031/Wira Bima: Malam Penuh Kenangan dan Kehangatan Pisah

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Korem 031/Wira Bima menggelar acara pisah sambut Danrem Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P., M.Han, di Gedung Auditorium Kharudin Nasution, Pekanbaru, Minggu malam. Acara ini dihadiri oleh jajaran prajurit, staf, dan rekanan Korem 031/WB. Kegiatan ini merupakan momen spesial untuk mengakhiri masa tugas Brigjen TNI Dany Rakca sebagai Komandan Korem 031/WB.

Acara diawali dengan sambutan hangat dari Brigjen TNI Dany Rakca, yang mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari seluruh prajurit dan staf selama masa jabatannya. “Saya sangat menghargai setiap momen yang kita lalui bersama. Semoga hubungan ini tetap terjalin meskipun saya pindah tugas,” ungkapnya dengan penuh haru.

Malam tersebut diisi dengan penampilan dari Band Wira Bima, yang membawa suasana semakin akrab dan hangat. Selain itu, ada sesi berbagi kenangan yang membuat para tamu teringat akan berbagai momen kebersamaan yang sudah dilalui.

Acara makan malam ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan, memberikan kenangan yang tak terlupakan bagi semua yang hadir. Diharapkan, semangat kebersamaan dan profesionalisme yang telah terbangun selama ini di Korem 031/WB akan terus terjaga meski Brigjen TNI Dany Rakca berpindah tugas.

Acara ditutup dengan hiburan yang disajikan oleh Band Wira Bima, meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir. Pisah sambut ini bukan hanya menjadi momen perpisahan, tetapi juga bentuk apresiasi atas pengabdian Brigjen TNI Dany Rakca selama memimpin Korem 031/Wira Bima.

Editor: Arianto 

Read More

Peringati Hari Tani Nasional ke-64, Partai Buruh dan SPI Desak Reforma Agraria Sejati

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-64, Partai Buruh bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar konferensi pers dengan tema “Reforma Agraria Dimanipulasi, Langgar Konstitusi.” Acara ini diadakan di Jakarta, Senin (23/09/2024), untuk menegaskan pentingnya perjuangan petani dan buruh dalam mewujudkan keadilan agraria.

"Pernyataan sikap ini didorong oleh beberapa fakta bahwa Reforma Agraria yang seharusnya merombak ketimpangan agraria, justru diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang memperluas hak guna usaha (HGU) selama 190 tahun kepada korporasi. Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 tidak dijadikan rujukan utama dalam kebijakan reforma agraria di Indonesia," kata Sekretaris Partai Buruh, Ferri Nuzarli saat konferensi pers di Jakarta, Senin (23/09/2024).

Menurut dia, Partai Buruh dan SPI juga mengecam UU Cipta Kerja (Omnibus Law), yang dianggap tidak hanya mengeksploitasi buruh, tetapi juga petani. Mereka juga menyampaikan data konflik agraria yang meningkat tajam dalam tujuh tahun terakhir, dengan 1.385 pengaduan masyarakat dan hanya 24 dari 70 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang terselesaikan.

Sementara itu, Ketua Umum SPI, Henry Saragih menyampaikan, Partai Buruh dan SPI menyuarakan bahwa petani gurem dan rakyat tak bertanah meningkat dalam 10 tahun terakhir, mencapai 16,89 juta rumah tangga pada tahun 2023. Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya impor pangan setiap tahun, akibat konversi lahan pertanian untuk tanaman ekspor.

"Partai Buruh dan SPI menuntut pemerintah Indonesia 2024-2029 untuk merombak ketimpangan agraria, menghentikan proyek strategis nasional yang merampas tanah rakyat, serta menolak pasar tanah melalui lembaga Bank Tanah. Mereka juga mendesak pencabutan UU Cipta Kerja dan penghentian kriminalisasi petani," ungkapnya.

"Aksi nasional akan digelar di depan Istana Negara dan DPR RI pada 24 September 2024, sebagai upaya memperjuangkan hak-hak petani dan keadilan agraria di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem 031/Wira Bima Sampaikan Pengarahan Terakhir dan Berikan Umroh Gratis

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Dalam upacara bendera pagi ini, Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P., M. Han, memanfaatkan momen untuk memberikan pengarahan dalam jam pimpinan. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Dany Rakca menyampaikan beberapa pesan penting kepada seluruh prajurit dan PNS yang hadir.

Danrem menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Beliau mengingatkan agar seluruh prajurit selalu peduli terhadap diri sendiri, keluarga, serta lingkungan kerja. “Peduli terhadap diri, keluarga, dan lingkungan kerja adalah kunci untuk tetap solid dan tangguh sebagai prajurit yang profesional," ujar Danrem 031/Wira Bima di Pekanbaru, Senin (23/09/2024)

Brigjen TNI Dany Rakca juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh prajurit, mengingat masa jabatannya sebagai Danrem 031/Wira Bima segera berakhir. “Apabila selama masa kepemimpinan saya ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan loyalitas yang telah kalian tunjukkan selama ini,” ungkapnya.

Sebagai bentuk apresiasi di akhir masa jabatannya, Brigjen TNI Dany Rakca memberikan hadiah umroh gratis kepada salah satu prajurit, Kopka M. Reza Pahlepi, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasinya.

Pengarahan dari Danrem ini diharapkan dapat memotivasi seluruh prajurit untuk terus menjaga semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ke depan. Di akhir pengarahan, Brigjen TNI Dany Rakca menutup dengan kutipan inspiratif: “Tetap semangat, jangan pernah lelah untuk berkarya bagi orang di sekitarmu.”

Kegiatan ini dihadiri oleh Kasrem, Kasi Kasrem, Dan/Ka Satdisjan, serta seluruh prajurit dan PNS Korem 031/Wira Bima.

Editor: Arianto 

Read More

Peringati HUT Ke-79 TNI Korem 031/ Wira Bima Gelar Bakti Sosial

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI), seluruh matra TNI yang ada di Provinsi Riau—bersatu menggelar kegiatan bakti sosial Donor Darah bersama pada Minggu, 22 September 2024. Acara ini dipusatkan di Makorem 031/Wira Bima, Jl. Mayor Ali Rasyid No. 1, Pekanbaru.

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini berlangsung meriah dengan kehadiran para pejabat TNI Tri Matra dan Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ribuan warga Pekanbaru yang turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan sosial. Kegiatan bakti sosial ini menggambarkan sinergi luar biasa antara TNI AD, AL, dan AU di Riau, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany rakca, S.A.P., M. Han., menekankan pentingnya kerjasama antara seluruh elemen TNI untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. "Dengan motto TNI 'Bersama Rakyat, TNI Kuat,' kami menunjukkan bahwa sinergi tidak hanya terjadi dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga dalam pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah bukti bahwa TNI tidak hanya melindungi, tetapi juga melayani dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat," ujarnya.

Bakti sosial ini menyelenggarakan beragam kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, di antaranya:

- Pembagian 450 paket sembako tersebar untuk masyarakat kurang mampu,

- Donor darah yang melibatkan prajurit dan masyarakat, dengan target mencapai 940 kantong darah, dan 

- Makan siang gratis yang disediakan untuk 2.710 orang, Pasar murah dan UMKM, yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan terbuka untuk umum.

Kolaborasi yang terjalin antara TNI AD, AU, dan AL menunjukkan kekompakan dan soliditas dalam membantu meringankan beban masyarakat, terutama di Pekanbaru dan sekitarnya.

 "Ini adalah bukti bahwa TNI di semua matra hadir sebagai bagian dari masyarakat. Kami ingin memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat," tambah Danrem 031/Wira Bima.

Acara ini berlangsung dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. Kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya meringankan beban, tetapi juga menciptakan suasana kebersamaan yang erat antara TNI dan rakyat.

Salah seorang Warga masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan sangat berterimakasih atas adanya kegiatan pasar murah ini, dengan harga dibawah pasar sangat membantu bagi kami masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata. 

Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan hubungan antara TNI dan masyarakat semakin kuat dan harmonis, serta TNI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. (Arianto)

Read More

KORMI Kalsel Gelar Jalan Sehat, Ada 2 Hadiah Umroh Spontan

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin

Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Pekan Olahraga Rakyat (PORA) ke-3 Tahun 2024 di halaman Taman Budaya Kalsel, Banjarmasin, Sabtu (21/9/2024).

Kegiatan tersebut dalam rangka untuk menggelorakan dan melestarikan olahraga rekreasi agar tidak tergerus oleh zaman, sekaligus memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi siap menuju Indonesia emas 2045 dengan menyiapkan generasi yang tanggung.

Dalam sambutannya, Ketua KORMI Kalsel sekaligus Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan Pekan Olahraga Rakyat menjadi salah satu wahana, untuk memajukan dan memasyarakatkan olahraga rekreasi masyarakat di Kalimantan Selatan.

“Dengan semakin dikenal dan memasyarakatnya olahraga rekreasi ini, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang sehat, bugar, gembira, dan berkualitas,” katanya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Raudatul Jannah atau Acil Odah.

Ia juga merasa senang melihat perkembangan olahraga rekreasi masyarakat di banua kita, Kalsel babussalam. Melalui olahraga, selain dapat menjaga kondisi kebugaran dan kesehatan tubuh, juga dapat membawa kebahagiaan, keceriaan, dan kegembiraan.

Selain itu, olahraga juga dapat membentuk karakter pribadi kita. seperti kedisiplinan, pembentukan mental, sportivitas, dan juga daya saing.

“Saya mengajak kepada kita semua, untuk terus berolahraga secara rutin. Tidak perlu mahal, bahkan berbagai permainan yang ada di tengah-tengah kita, merupakan bagian dari olahraga rekreasi, yang banyak memberikan manfaat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Yazid surya Fahmi menyampaikan tujuan kegiatan ini sebagai ajang pemanasan penggiat olahraga tradisional Kalsel untuk persiapan even Fornas tahun 2025 mendatang.

“Ini sebagai ajang pemanasan penggiat olahraga dari setiap induk olahraga di Banua,” kata Yazid.

Ia mengatakan kegiatan PORA ketiga ini mempertandingkan 10 inorga yaitu Ketapel, Hadang, Street Soccer, Balance Bike, Spring Airsofter, Sorti Domino, Kosti, Lari Balok, Senam Ayo Indonesia Bergerak dan jalan.

“Ada 10 Inorga yang kita pertandingkan dengan jumlah peserta 900 orang dari 13 Kabupaten/Kota. Sedangkan jalan sehat sekitar 5.000 peserta,” ujarnya.

Adapun hadiah jalan santai yang disiapkan diantaranya 2 umroh dan uang tunai 50 juta yang diberikan oleh Gubernur dan Ketua Tim PKK Kalsel, empat unit sepeda gunung, televisi, kulkas, kipas angin, dispenser dan setrika. (Arianto)

Read More

Yakub F. Ismail: Semoga Bung Simon Jadi Gubernur NTT

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mengabdi untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah yang menjadi tanah kelahiran nampaknya menjadi hal penting dan prioritas bagi Brigjen (pur) Simon Petrus Kamlasi.

Setelah sekian lama malang melintang di berbagai jabatan sebelumnya, tak menyurutkan langkahnya untuk mendedikasikan diri kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) secara penuh melalui Pemilihan Gubernur 2024.

Di samping itu, keputusan Simon Kamlasi maju sebagai calon Gubernur NTT ini terbilang cukup serius, lantaran dirinya mengambil keputusan mundur dari dunia militer.

"Demi memajukan daerah, bung Simon mantap untuk berkontestasi setelah sebelumnya mengundurkan diri dari kedinasan TNI dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang Satu," ujar Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail, Minggu (22/9) di Jakarta.

Yakub menyebut dirinya sudah lama mengenal sosok putra asli NTT, kelahiran Taubneno, Kota Soe, Timor Tengah Selatan ini.

"Sejak masih berdinas di Kodam Jaya, Kodam Udayana, Korem 161/Wira Sakti Kupang Korem NTT yang selanjutnya mendapat promosi jabatan sebagai Perwira Staf Alhli Tingkat II Kasad Bidang Lingkungan Hidup," ungkapnya.

Yakub pun menilai bahwa sahabatnya itu merupakan orang yang gigih dan bersunguh-sunguh dalam berkerja.

"Selain memiliki jejaring yang luas, hal unik dari bung Simon adalah di manapun ia ditempatkan sebelumnya dalam tugas selalu ada masyarakat NTT di sekitarnya," ujar Yakub.

Yakub pun tidak menampik bahwa meski memiliki karier cemerlang dengan menyandang pangkat Bintang Satu di usia yang belum genap 50 tahun, Simon rela memilih pensiun dini pastinya untuk dapat membangun tanah kelahiran dan masyarakat yang dicintainnya. 

"Ini bukti bahwa beliau sangat konsen terhadap kemajuan dan perbaikan hidup masyarakat di daerahnya. Seperti kita ketahui bahwa NTT merupakan salah satu provinsi yang cukup tertinggal di Indonesia. Kesenjangan sosial ekonomi, angka kemiskinan yang tinggi serta kurangnya fasilitas umum yang layak menjadi masalah utama yang mengindikasikan kalau daerah ini masih dalam kondisi ketertinggalan baik pembangunan maupun kesejahteraan masyarakatnya," ungkapnya.

Yakub percaya, jika sahabatnya itu terpilih sebagai kepala daerah NTT, bukan tidak mungkin daerah yang masih tergolong tertinggal dari sisi pembangunan ini akan segera terjawab.

"Ini dikarenakan komitmen dan dedikasi yang tulus dari Bung Simon selaku putra asil daerah setempat yang memahami betul kondisi geografis, demografis hingga masalah ekonomi dan pelayanan sosial lainnya," katanya.

Ia pun tak lupa mendoakan agar teman baiknya itu mendapat dukungan besar masyarakat setempat untuk meraih kemenangan pada kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Apalagi, Simon yang kini berpasangan dengan Adrianus Garu itu mendapat dukungan dari tiga partai besar yakni partai NasDem, PKB, PKS.

 

"Selamat berjuang sahabat, semoga menang dan bisa menjadi Gubernur yang amanah dengan membawa kemajuan besar untuk masayarakat di NTT," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Danrem 031/WB Resmikan Jembatan Gantung "Perintis Kartika"

Duta Nusantara Merdeka | Kampar 

Jembatan gantung "Perintis Kartika" yang menghubungkan Desa Tanjung Belit Selatan dan Desa Gema resmi diresmikan oleh Danrem 031/WB, Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P M.Han. di Pekanbaru, Sabtu (21/09/2024). Jembatan ini merupakan bagian dari program tambahan Kasad dalam rangka pelaksanaan TMMD ke-121 Tahun 2024. Keberadaan jembatan ini diharapkan memudahkan akses masyarakat dan mempererat kemanunggalan antara TNI dan rakyat.

Acara peresmian ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Dandim 0313/Kpr, Letkol Inf Setiawan Hadi N. S.H., M.I.P, Danyon 132/BS, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, Pasiter Korem 031/Wb, Mayor Inf Marwan, Danramil 05/Kk, Mayor Inf I M Samosir, serta tokoh masyarakat dari kedua desa.

Dalam sambutannya, Danrem 031/WB, Brigjen TNI Dany Rakca, menyatakan, “Pembangunan jembatan gantung 'Perintis Kartika' ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat. Jembatan ini diharapkan dapat memudahkan akses antar desa, meningkatkan perekonomian, dan mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.”

Peresmian dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan dari Kades Tanjung Belit Selatan, dan sambutan dari Danrem 031/WB. Acara puncaknya adalah penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Danrem, yang menandai resminya jembatan gantung "Perintis Kartika".

Jembatan ini sangat penting untuk mempercepat mobilitas masyarakat antar desa, mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari, dan memudahkan akses ke pasar. Selain itu, jembatan ini juga diproyeksikan untuk mengurangi biaya transportasi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu warga Desa Tanjung Belit Selatan, Bapak Sami, mengatakan, "Jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami dan akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari."

Pembangunan jembatan gantung "Perintis Kartika" adalah bukti dedikasi TNI dalam membangun negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Semoga jembatan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Desa Tanjung Belit Selatan dan Desa Gema.

Editor: Arianto 

Read More

Ketua DPD RI: Pembangunan Indonesia Harus Berprinsip Keadilan Sosial dan Ekonomi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi harus menjadi perjuangan hakiki dalam mewujudkan tujuan lahirnya negara ini, sebagaimana termaktub di dalam Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 

Hal itu disampaikan LaNyalla dalam acara Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota Terpilih DPD RI dan DPR RI Periode 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

"Pembangunan Indonesia hendaknya berprinsip kepada keadilan sosial dan ekonomi. Sehingga pembangunan benar-benar menghasilkan kemakmuran dan mendapat dukungan masyarakat, sebagai pemilik kedaulatan tertinggi," kata LaNyalla. 

Dijelaskan oleh LaNyalla Indonesia adalah negara yang besar. Negara ini juga lahir dari negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama yang telah menghuni kepulauan Nusantara ini. Negara-negara lama itu adalah kerajaan dan 

kesultanan Nusantara. Sehingga Indonesia adalah negara super majemuk. Karena penduduk Indonesia, selain terpisah-pisah oleh lautan, menurut data Indonesia.Go.Id, negara ini dihuni oleh lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa dengan bahasa, adat, agama, dan budaya yang berbeda-beda.

"Untuk itu, kebijakan pemerintah harus kita kawal dan kita dorong untuk memastikan terwujudnya partisipasi publik yang aktif dan bermakna, atau public 

meaningful participation, dan tetap dalam koridor nilai-nilai kebangsaan," paparnya. 

Dengan demikian, kata LaNyalla, bangsa ini akan semakin kuat. Karena rakyat sebagai pemilik

kedaulatan, merasakan makna dari tujuan lahirnya negara ini. Sehingga pembentukan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme seluruh rakyat Indonesia, apapun latar belakangnya, akan terbangun dengan sendirinya, untuk mewujudkan Indonesia Emas.

"Apalagi tantangan masa depan yang semakin berat. Akibat disrupsi yang dialami semua negara di dunia, baik disrupsi akibat ketegangan geopolitik kawasan dan regional, juga disrupsi teknologi dan disrupsi lingkungan akibat perubahan iklim. Hal itu menegaskan jika bangsa ini harus memiliki satu tekad bersama untuk memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara, " ujarnya. 

Oleh karena itu, Senator asal Jawa Timur itu menilai, dalam rangka memperkokoh kedaulatan sebuah negara, diperlukan satu tekad bersama, membutuhkan kerja sama, semangat kejuangan dan sumbangsih positif, serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali dan tanpa syarat.

"Makanya Pancasila sebagai norma hukum tertinggi harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang diproduksi oleh para anggota legislatif, baik di DPR RI maupun di DPD RI. Karena kita sebagai bangsa telah bersepakat bulat, bahwa Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang telah digali oleh para pendiri bangsa adalah identitas kita sebagai bangsa dan negara," jelas LaNyalla.

Sehingga, LaNyalla melanjutkan, pemantapan nilai-nilai kebangsaan sangat penting sebagai fondasi kita semua dalam menyongsong dan mewujudkan Indonesia Emas, melalui penyatuan langkah, kolaborasi antara DPR RI dan DPD RI dalam kesatuan tekad.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani beserta jajaran, Ketua DPD RI beserta jajaran, Plt Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI Eko Margiyono beserta jajaran, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin beserta jajaran dan ratusan anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2024-2029. (Arianto)

Read More

Kolaborasi PARFI 56 dengan BPJSTK Sosialisasikan "Perlindungan Pekerja Film; Aman Bekerja, Nyaman Berkarya!

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) 56 berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) menyelenggarakan sosialisasi bertema "Perlindungan Pekerja Film; Aman Bekerja, Nyaman Berkarya!" di Jakarta, Sabtu (20/09/2024). Acara ini untuk memberikan pemahaman kepada para pekerja seni, terutama di industri film, mengenai pentingnya jaminan sosial dalam mendukung kesejahteraan mereka.

Dalam sambutannya, Bagus Teja Harmoko, Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS ketenagakerjaan, menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja seni yang kerap tidak menyadari hak-hak mereka terkait jaminan sosial. "Kami berkomitmen memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, jaminan hari tua, hingga santunan untuk ahli waris. Hal ini penting agar pekerja seni bisa fokus berkarya tanpa khawatir akan masa depan mereka dan keluarganya," jelasnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Dr. Hj. Arzetti Bilbina, Anggota Komisi IX DPR RI, yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi tersebut. "Kesejahteraan pekerja seni sangat penting, karena mereka turut berperan dalam membangun industri kreatif Indonesia. Dengan perlindungan jaminan sosial, mereka bisa lebih nyaman dan aman dalam berkarya," ungkap Arzetti.

Selama acara, para pekerja film yang hadir diberikan penjelasan mengenai program BPJSTK, termasuk tiga jaminan utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM). Mereka juga diberikan kepesertaan langsung dan iuran gratis selama tiga bulan sebagai bentuk dukungan awal.

"Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja seni tentang pentingnya perlindungan sosial dan mendorong partisipasi lebih luas di kalangan pekerja film di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More