Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Polres Metro Jakarta Barat Bongkar Clandestine Laboratory Tembakau Sintetis di Bekasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat
Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar Clandestine Laboratory (laboratorium gelap narkoba) pembuatan tembakau sintetis (sinte) di salah satu cluster perumahan mewah di kawasan Bekasi Jawa Barat, Selasa (13/09/2024). 

Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial OS (29), sementara dua tersangka lainnya, VG dan BI, dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi, yang didampingi oleh Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Teuku Arsya Khadafi, dan Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Chandra Mata Rohansyah, menjelaskan bahwa modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah dengan menyewa rumah di perumahan mewah untuk dijadikan laboratorium rahasia atau clandestine lab pembuatan tembakau sintetis.

"Dari pengungkapan ini, kami berhasil menangkap tersangka OS di lokasi. Dia tengah memproduksi tembakau sintetis yang dikenal dengan nama tembakau gorilla. Selain itu, kami juga menemukan alat-alat produksi dan bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam proses pembuatan narkotika ini," ungkap Syahduddi dalam konferensi pers, Selasa (24/9/2024).

Kronologi penangkapan bermula dari informasi yang diterima oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terkait akan adanya transaksi narkoba di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. 

Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba tersebut berdomisili di perumahan mewah di Bekasi. 

Penyidik kemudian melakukan pengintaian dan berhasil menangkap OS saat sedang memproduksi tembakau sintetis.

Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan laboratorium lengkap di lantai dua rumah tersebut, yang digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis. 

Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 105 kilogram tembakau sintetis siap edar, alat produksi, bahan baku seperti prekursor narkotika MDMB-4en Pinaca, serta narkotika jenis sabu.

Tersangka OS mengakui bahwa ia bekerja atas perintah dari VG, yang berstatus sebagai DPO. OS dijanjikan bayaran sebesar Rp50 juta untuk memproduksi tembakau sintetis, namun pada kenyataannya hanya menerima Rp22,5 juta.

Barang bukti yang diamankan termasuk daun-daun kering, cairan kimia seperti ethanol dan solvent, serta peralatan seperti timbangan digital, botol spray, dan alat suntik. 

Dengan pengungkapan ini, polisi berhasil menyelamatkan sekitar 157.500 jiwa dari bahaya narkotika.

Atas perbuatannya, tersangka OS dikenakan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 129 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. 

Polisi juga terus melakukan pengejaran terhadap VG dan BI yang masih buron. (Arianto)



Share:

Delegasi Mahkamah Agung RI Berpartisipasi dalam Kunjungan Kerja Reformasi Sistem Peradilan Terpadu


Duta Nusantara Merdeka | London 
Delegasi Mahkamah Agung RI yang terdiri dari YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH , Kepala Biro Hukum dan Humas, BUA MARI Dr. Sobandi, SH., MH dan Staf Khusus Ketua Mahkamah Agung RI Dr Aria Suyudi, SH., LLM berpartisipasi dalam kunjungan kerja Reformasi Sistem Peradilan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Reformasi Ekonomi ke London, 16-19 September 2024 lalu. 

Kunjungan ini merupakan inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenko Polhukkam) dalam rangka koordinasi dua agenda prioritas nasional, yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) dan Reformasi Hukum Ekonomi.

Delegasi SPPT-TI dipimpin oleh Brigjen (Pol) Moh. Syafrial, Sekretaris Deputy Koordinasi BIdang Hukum dan HAM Kemenko Polhukkam, sementara delegasi Hukum Internasional dipimpin oleh Brigjen (TNI) Dr. Arudji Anwar, plh Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dan Asdep Bidang Koordinasi Hukum Internasional. 

Selain Mahkamah Agung RI hadir juga perwakilan Kementerian/ Lembaga yang terdiri dari perwakilan dari Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI untuk agenda SPPT-TI, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham.

Kunjungan SPPT-TI

Criminal Justice Delivery Dashboard

Kunjungan SPPT-TI difokuskan untuk mempelajari Criminal Justice Delivery Dashboard (CJS Delivery Dashboard) (https://criminal-justice-delivery-data-dashboards.justice.gov.uk/). 

Diskusi tentang CJS Delivery Dashboard dipusatkan di Ministry of Justice Inggris dengan menghadirkan nara sumber dari berbagai satuan kerja, seperti dari Kantor Penuntut Umum, Kantor Pengadilan dan pihak relevan lainnya.

CJS Delivery Dashboard merupakan situs pemerintah Inggris yang memuat data penanganan tindak pidana . Pemerintah Inggris membangun dasbor ini untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan pemahaman tentang sistem peradilan, dan mendukung kolaborasi, khususnya di tingkat lokal melalui Badan Peradilan Pidana Lokal (LCJB). Dasbor ini menyatukan berbagai data peradilan pidana. 

Dasbor ini memberikan gambaran umum tentang sistem peradilan; dari saat kejahatan dicatat oleh polisi, hingga saat kasus diselesaikan di pengadilan.

Data dalam dasbor diunggah tiap kuartal oleh elemen penegak hukum yang meliputi Kantor Penuntut Umum, Kepolisian, dan Pengadilan. 

Dashboard ini mencakup tiga area prioritas untuk sistem peradilan pidana yaitu, meningkatkan ketepatan waktu, meningkatkan keterlibatan korban, dan meningkatkan kualitas peradilan.

Salah satu keunggulan CJS Delivery dashboard adalah fleksibilitas kepada pengguna untuk menghasilkan grafik informasi sesuai kebutuhan, sehingga pengguna bisa memperoleh gambaran lebih detail tentang kinerja sistem peradilan pidana yang ada.

Secara umum fungsi layanan semacam ini relevan dengan apa yang dilaksanakan oleh SPPT-TI dalam mendorong kebijakan berbasis data dan bukti yang diperoleh dari informasi yang dipertukarkan dalam SPPT-TI.

Aplikasi Common Platform

Sebagaimana pengalaman SPPT-TI di Indonesia, maka pada masa lalu setiap lembaga penegak hukum memiliki sendiri solusi Teknologi Informasi penanganan perkara mereka, namun sejak 5 tahun belakangan, mereka mulai melakukan penyempurnaan, dengan merintis interoperabilitas, dan standar bersama penggunaan aplikasi mereka, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi perkara. Mereka juga melakukan penyesuaian untuk memenuhi standar desain digital delivery pemerintah. Salah satunya adalah dengan penggunaan common platform.

Common Platform adalah sistem manajemen perkara digital. Sistem ini membantu pengguna mengelola dan berbagi informasi kasus pidana secara lebih efektif. 

Ini termasuk staf HMCTS, lembaga peradilan, dan pengguna pengadilan profesional seperti pengacara pembela dan Penuntut Umum

Setiap pengadilan Negeri dan magistrat kini memiliki akses ke sistem 'Common Platform', yang akan memungkinkan berbagi informasi yang lebih cepat dan lancar antara semua pihak yang terlibat dalam kasus peradilan pidana.

Di bawah Common Platform, semua materi perkara yang relevan akan tersedia di satu tempat yang dapat diakses di semua pengadilan pidana – mulai dari penangkapan atau dimulainya proses hingga persidangan dan, bagi mereka yang dihukum, hingga ke lembaga pemasyarakatan dan masa percobaan.

Ini akan membantu memastikan bahwa pengadilan, polisi, jaksa penuntut Non-Polisi lainnya, dan profesional hukum memiliki akses ke satu platform untuk melacak kasus yang bergerak melalui sistem peradilan, melanjutkan langkah menjauh dari proses berbasis kertas yang memakan waktu dan sistem TI yang terpisah.

Ini adalah bagian mendasar dari rencana pemerintah untuk memodernisasi sistem pengadilan pidana, menyatukan mitra peradilan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya, meningkatkan kolaborasi, dan mengganti proses yang sudah ketinggalan zaman. 

Langkah ini akan menawarkan aliran informasi yang lebih baik antara pengadilan untuk meningkatkan efisiensi dan membantu mengurangi beban kasus yang tertunda guna memberikan keadilan yang lebih cepat bagi para korban dan masyarakat.

Kunjungan ke Penjara Maidstone Prison

Delegasi juga berkesempatan untuk mengunjungi Maidstone Prison, sekitar 1.5 jam dari London. 

Maidstone merupakan penjara penting yang digunakan untuk menampung Narapidana asing yang menjelang dilepas kembali ke negara mereka. Penjara Maidstone memiliki fasilitas seperti bengkel kerja dan merupakan basis produksi pencetakan formulir kedinasan penjara Inggris.

Reformasi Hukum Ekonomi

Eksekusi Perdata

Dalam rangka reformasi Hukum Ekonomi delegasi melakukan kunjungan kerja ke Standing Internasional Forum of Commercial Court (SIFOCC) dan Mahkamah Agung Inggris. SIFOCC adalah forum kerjasama multilateral antar pengadilan. SIFoCC sendiri berbasis di Supreme Court England & Wales di London. 

Sejak berdiri tahun 2017, SiFOCC telah melakukan 5 (lima) kali melakukan pertemuan, di London (2017), New York (2019), Singapura (2021), Sydney (2022) dan Doha (2024). Mahkamah Agung RI sendiri telah menjadi bagian dari SIFoCC sejak 2022 dengan kehadiran di pertemuan SIFoCC ke 4 di Sydney dan ke 5 di Doha.

Saat ini SIFOCC beranggotakan 58 negara, dimana Indonesia merupakan salah satu negara anggota terbesar. SIFOCC bertemu setiap 18 bulan sekali, namun diantara itu membuka kemungkinan untuk terus melakukan dialog, dan pertemuan.

Mahkamah Agung RI adalah Lembaga yang bertanggung jawab untuk indikator pelaksanaan dan penyelesaian putusan dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha untuk mewujudkan reformasi hukum ekonomi. 

Pada peringkat Kemudahan Berusaha terakhir, Inggris Raya ada di peringkat 8 sedangkan untuk penegakan kontrak sendiri ada di peringkat 34. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan indikator kemudahan berusaha di Britania Raya sudah berjalan dengan baik. 

Saat ini, peringkat kemudahan berusaha sudah dihapus oleh Bank Dunia dan pelaksanaan B-Ready juga belum berjalan sepenuhnya, sehingga perlu masukan untuk kebijakan yang keberlanjutan dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia khususnya dalam meningkatkan iklim investasi.

Delegasi diterima oleh Justice Robin Knowles, Hakim pada Commercial Court of London yang juga penanggung jawab SIFOCC dan Adenike Adewale Kepala Sekretariat SIFoCC untuk membicarakan berbagai aspek reformasi eksekusi hukum perdata. Salah satu topik yang dibahas adalah mengenai harmonisasi prosedur eksekusi putusan asing tentang pembayaran sejumlah uang. 

SIFOCC menerbitkan Multilateral Memorandum for Enforcement of Foreign Money Judgment, yang merupakan memorandum yang dibuat oleh tidak kurang 30 negara anggota SIFOCC tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan asing tentang Pembayaran Sejumlah Uang.

Publikasi ini penting, sebagai sarana untuk melakukan harmonisasi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan asing yang sifatnya sederhana. 

Melalui publikasi ini pembaca bisa melihat prosedur yang jelas di setiap negara tentang bagaimana eksekusi sederhana atas sejumlah yang yang harus dibayar, maka sedikit banyak akan memudahkan proses pengakuan putusan asing di yurisdiksi lain.

Usulan pendekatan dari SIFOCC adalah, sepanjang putusan asing itu dapat dinilai dengan uang (tidak terkait dengan putusan terkait property yang ada di negara penerima) maka putusan asing tersebut diperlakukan sebagai utang yang harus dibayar oleh debitur, sehingga penagihannya tidak memerlukan gugatan baru tentang pokok perkara, namun cukup gugatan untuk menagih sejumlah utang yang sudah jatuh tempo dan dapat dibayar di yurisdiksi ttempat debitur sebagaimana apabila utang itu merupakan utang yang sah berdasarkan hukum lokal. 

Tentunya ini dengan tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan perlawanan, sepanjang memang ada hal-hal yang dianggap perlu diperhatikan, misalnya apabila ada kecurangan, pemalsuan dan lain sebagainya, yang memungkinkan pengadilan untuk tidak memberikan eksekusi terhadap putusan tersebut.

Sir Robin Knowles menjelaskan bahwa sudah ada 30 negara tersebut memiliki prosedur untuk melakukan pelaksanaan putusan asing tentang pembayaran sejumlah uang. 

Ini penting, karena dengan adanya publikasi ini, mengeliminasi kebutuhan tentang adanya perjanjian bilateral, maupun multilateral untuk memperoleh pelaksanaan putusan komersial dari pengadilan asing yang sifatnya sederhana.

Mahkamah Agung Inggris dibentuk bulan Oktober 2009, yang menggantikan Komite Banding House of Lords sebagai pengadilan tertinggi di Inggris Raya. Mahkamah Agung Inggris memiliki 12 orang Hakim Mahkamah Agung mempertahankan standar tertinggi yang ditetapkan oleh Komite Banding, tetapi sekarang secara eksplisit terpisah dari Pemerintah dan Parlemen.

Pengadilan memeriksa banding atas questions of law yang dapat diperdebatkan yang paling penting bagi publik, untuk seluruh Inggris Raya dalam kasus perdata, dan untuk Inggris, Wales, dan Irlandia Utara dalam kasus pidana.

Reformasi Kerangka Arbitrase Nasional

Delegasi juga mengunjungi Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr LLP (WilmerHale) London untuk mengadakan dialog tentang peluang reformasi kerangka hukum arbitrase Indonesia dari perpektif Internasional. 

WilmerHale memiliki pengalaman luas dalam memberikan bantuan teknis kepada negara yang ingin menyempurnakan kerangka hukum arbitrase mereka, seperti Timor Leste dan Fiji. Secara umum WilmerHale mengapresiasi bahwa kerangka hukum Arbitrase di Indonesia sudah cukup maju dan sesuai dengan praktek terbaik yang ada, bahkan dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase menunjukkan bahwa Indonesia memiliki atensi khusus terhadap arbitrase.

Selanjutnya WilmerHale juga menunjukkan bahwa arbitrase merupakan pasar yang dinamis, dan saat ini pasar arbitrase komersial di dominasi oleh tiga yurisdiksi arbitrase utama, yaitu London, Singapura dan Hong Kong. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi hub bagi pilihan penyelesaian arbitrase di kawasan Asia bagi sengketa hukum kontinental. Karena saat ini baik London, Singapura dan Hong Kong adalah yurisdiksi Hukum Common Law.

Dalam diskusinya WilmerHale menyampaikan peluang untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam UU 30 Tahun 1999 misalnya pasal 10 terkait penerapan prinsip kompetenz-kompetenz, klarifikasi tentang peran pengadilan dalam mendukung proses arbitrase (pasal 13, 59-69, dan 70), peran pengadilan untuk memberikan interim-relief (pasal 17H, 32), pemberian pendapat hukum mengikat (pasal 52, 53), konsep keadilan (pasal 56), penyederhanaan prosedur pembatalan putusan arbitrase (pasal 67 (12)), 70). (Arianto)




Share:

Pimpin Sertijab Danrem 031/Wira Bima, Begini Pesan Pangdam I/BB


Duta Nusantara Merdeka | Medan 
Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Korem 031/Wira Bima berlangsung khidmat hari ini di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) I/Bukit Barisan, Medan, Selasa (24/09/2024). Upacara ini dipimpin oleh Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Agus Subiyanto, yang menyaksikan pergantian pimpinan dari Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han. kepada Brigjen TNI Sugiyono.

Brigjen TNI Dany Rakca, yang telah memimpin Korem 031/Wira Bima sejak 29 Maret 2023, kini resmi menyerahkan komando. Selama masa jabatannya, ia sukses membawa berbagai pencapaian penting di Bumi Lancang Kuning, Riau, termasuk renovasi fasilitas prajurit dan pembangunan sarana olahraga di Lapangan Pancasila. Kini, ia akan menjabat sebagai Danpuslatpur Kodiklatad.

Dalam sambutannya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Agus Subiyanto memberikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi Brigjen TNI Dany Rakca yang berhasil meningkatkan moral dan kesiapan prajurit di bawah komandonya.

Sementara itu, Brigjen TNI Sugiyono yang menggantikan posisi tersebut, sebelumnya menjabat sebagai Pasahli Pangdam III/Siliwangi. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan, serta meningkatkan peran Korem 031/Wira Bima dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Riau.

Upacara Sertijab ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kodam I/Bukit Barisan, pejabat Korem 031/Wira Bima, serta tamu undangan lainnya. Dengan dilantiknya Brigjen TNI Sugiyono, diharapkan Korem 031/Wira Bima akan terus berperan aktif dalam menjaga kondusivitas wilayah Riau dan mendukung TNI dalam menjaga kedaulatan negara.

Editor: Arianto 


Share:

Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin Gelar Bakti Sosial ke Kapuas


Duta Nusantara Merdeka | Kuala Kapuas 
Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin menggelar kegiatan bakti sosial dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 TNI.

Kegiatan berawal dari Lanud Sjamsudin Noor yang berdomisili di Kota Banjarbaru menuju ke Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu (21/9/2024).

Giat diikuti oleh 6 orang, yakni Kepala Rumah Sakit TNI AU Sjamsudin Noor, Mayor Kes. dr. Ari Setiawan, Sp. PD didampingi Kepala Dinas Logistik (Kadislog) Mayor Kal. Agung, dan para anggota tim Bima, Dani, Diki Dan Arung.

Adapun bakti sosial yang dilaksanakan yaitu pemberian vitamin dan pemeriksaan kepada masyarakat yang dilewati rombongan.

Selama di perjalanan, tim mampir makan siang di RM. Nasi Kuning Al-Maidah, dilanjutkan kunjungan ke Pos AL Kapuas sebagai titik baksos dan di RM Dapur Tepian Kapuas.

Kepala Rumah Sakit TNI AU Sjamsudin Noor, Mayor Kes. dr. Ari Setiawan, Sp. PD dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-79 yang puncaknya akan diperingati pada tanggal 5 Oktober 2024 mendatang.

"Kegiatan bakti sosial ini juga sebagai wujud dan upaya peningkatan kedekatan TNI AU dengan masyarakat," pungkas dr. Ari. (Arianto)


Share:

Yuk! Ikut Lomba Foto & Anugerah Pewarta Astra 2024: Ada Hadiah Menarik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Astra kembali menggelar Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2024 dengan tema "Bersama, Berkarya, dan Berkelanjutan". Pendaftaran resmi dibuka dari 10 Juni hingga 10 November 2024 dan terbuka untuk kategori wartawan serta umum, memberikan kesempatan bagi masyarakat luas, khususnya pencinta fotografi dan karya tulis, untuk berpartisipasi.

Lomba Foto Astra 2024 memasuki tahun ke-16, sementara Anugerah Pewarta Astra kini berada di tahun ke-10. Chief of Corporate Affairs Astra, Riza Deliansyah, menyatakan bahwa lomba ini diharapkan mampu menebarkan inspirasi dengan menampilkan karya-karya yang mencerminkan kebersamaan dan semangat berkarya demi keberlanjutan di Indonesia.

Foto-foto yang didaftarkan harus menggambarkan kontribusi positif masyarakat dalam mewujudkan kehidupan berkelanjutan. Tulisan yang diikutsertakan dalam Anugerah Pewarta Astra harus menceritakan kisah inspiratif tentang para penerima apresiasi SATU Indonesia Awards, penggerak Kampung Berseri Astra, atau penggerak Desa Sejahtera Astra.

Lomba ini menyediakan hadiah menarik bagi para pemenang, di antaranya:

- Juara 1: 4 Honda Em1 e: PLUS dan Sena Intercom Mesh 50R
- Juara 2: 4 Honda ADV 160 CBS
- Juara 3: 4 Honda Scoopy Prestige
- Juara Harapan: 12 Insta360 Ace
- Juara Favorit: 60 Wireless Earbuds Jabra Elite 4
- Hadiah Hiburan Bulanan: 20 Smart Watch

Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat mengunjungi www.astra.co.id. Kompetisi ini merupakan wujud semangat Astra dalam mendukung karya anak bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. (Arianto)




Share:

Pastikan Pasokan BBM Aman Jelang Akhir Tahun, BPH Migas Pantau Integrated Terminal Bitung


Duta Nusantara Merdeka | Bitung 
Menjelang akhir tahun 2024, Indonesia akan menghadapi peristiwa penting yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Natal, dan Tahun Baru 2025. Untuk memastikan keamanan pasokan di Sulawesi Utara dan sekitarnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Integrated Terminal (IT) Bitung, Sulawesi Utara, Minggu (22/9/2024). 

“Kami ingin memastikan ketersediaan BBM terutama dalam menghadapi akhir tahun ini, di mana terdapat dua peristiwa penting yaitu Pilkada, serta libur Natal dan Tahun Baru 2025. Mayoritas masyarakat Sulut ini penganut Nasrani yang tentunya mereka akan merayakan Natal dan Tahun Baru, sehingga kita harus pastikan keamanan pasokan BBM, baik BBM subsidi maupun kompensasi,” ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati disela-sela kunjungan lapangan di IT Bitung.

Berdasarkan pemaparan dan diskusi, pasokan BBM dipastikan aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut. “Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman,” katanya. 

Erika melanjutkan, IT Bitung merupakan salah satu terminal yang menjadi tulang punggung di regional Sulawesi, khususnya Sulawesi bagian Utara. Suplai BBM untuk IT Bitung saat ini berasal dari Fuel Terminal (FT) Tuban, Ship To Ship (STS) Kotabaru dan IT Wayame. Sebelumnya juga, disuplai dari Refinery Unit (RU) V Balikpapan. 

“Selain menyuplai untuk kebutuhan di Sulut, IT Bitung juga mendukung depo-depo sekitar pulau Sulawesi, seperti di Kepulauan Banggai dan Gorontalo. Jadi, ada beberapa depo yang dilayani dari sini, sehingga perannya sangat strategis. Kita ingin fasilitas di IT Bitung ini dapat dioptimalkan,” ujarnya seraya menambahkan agar jetty yang sedang dalam perbaikan dapat segera digunakan kembali. 

Hal senada disampaikan Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi. Menurutnya, perlu ditingkatkan pengaturan manajemen stok BBM yang baik sehingga stok BBM di IT Bitung aman terkendali. Misalnya, untuk pasokan BBM dari RU V Balikpapan saat ini belum berjalan normal karena kendala teknis, dan digantikan dari Kilang TPPI Tuban. Selain itu, pengaturan manajemen saat kapal masuk agar proses loading BBM berjalan cepat. 

Iwan juga meminta agar IT Bitung tetap memperhatikan buffer zone sehingga keselamatan migas dapat terjaga. “Mengingat IT Bitung ini sangat dekat dengan lokasi pemukiman, perlu dilakukan langkah-langkah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," jelasnya.

Sementara, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengharapkan agar IT Bitung dapat terus meningkatkan kinerjanya agar penyediaan dan distribusi BBM subsidi dan kompensasi dari IT Bitung ini berjalan lancar.
 
“Kawan-kawan IT Bitung telah mempersiapkan baik dari sisi safety, lingkungan dan aspek kesehatan dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM. Ini harus terus ditingkatkan agar kegiatan berjalan baik, pasokan BBM aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi Usaha BBM BPH Migas Qodri Febrilian Erahman, IT Manager Bitung Rezky Kurniawan, Sales Area Manager Retail Sulawesi Utara dan Gorontalo Angga Yudiwinata Putra, Sales Branch Manager Rayon I Sulut Gorontalo Novan Reza Pahlevi serta Sales Branch Manager Rayon II Sulut Gorontalo Afiff Wira Pradana. (Arianto)


Share:

Pisah Sambut Danrem 031/Wira Bima: Malam Penuh Kenangan dan Kehangatan Pisah


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Korem 031/Wira Bima menggelar acara pisah sambut Danrem Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P., M.Han, di Gedung Auditorium Kharudin Nasution, Pekanbaru, Minggu malam. Acara ini dihadiri oleh jajaran prajurit, staf, dan rekanan Korem 031/WB. Kegiatan ini merupakan momen spesial untuk mengakhiri masa tugas Brigjen TNI Dany Rakca sebagai Komandan Korem 031/WB.

Acara diawali dengan sambutan hangat dari Brigjen TNI Dany Rakca, yang mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari seluruh prajurit dan staf selama masa jabatannya. “Saya sangat menghargai setiap momen yang kita lalui bersama. Semoga hubungan ini tetap terjalin meskipun saya pindah tugas,” ungkapnya dengan penuh haru.

Malam tersebut diisi dengan penampilan dari Band Wira Bima, yang membawa suasana semakin akrab dan hangat. Selain itu, ada sesi berbagi kenangan yang membuat para tamu teringat akan berbagai momen kebersamaan yang sudah dilalui.

Acara makan malam ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan, memberikan kenangan yang tak terlupakan bagi semua yang hadir. Diharapkan, semangat kebersamaan dan profesionalisme yang telah terbangun selama ini di Korem 031/WB akan terus terjaga meski Brigjen TNI Dany Rakca berpindah tugas.

Acara ditutup dengan hiburan yang disajikan oleh Band Wira Bima, meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir. Pisah sambut ini bukan hanya menjadi momen perpisahan, tetapi juga bentuk apresiasi atas pengabdian Brigjen TNI Dany Rakca selama memimpin Korem 031/Wira Bima.

Editor: Arianto 


Share:

Peringati Hari Tani Nasional ke-64, Partai Buruh dan SPI Desak Reforma Agraria Sejati


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-64, Partai Buruh bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar konferensi pers dengan tema “Reforma Agraria Dimanipulasi, Langgar Konstitusi.” Acara ini diadakan di Jakarta, Senin (23/09/2024), untuk menegaskan pentingnya perjuangan petani dan buruh dalam mewujudkan keadilan agraria.

"Pernyataan sikap ini didorong oleh beberapa fakta bahwa Reforma Agraria yang seharusnya merombak ketimpangan agraria, justru diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang memperluas hak guna usaha (HGU) selama 190 tahun kepada korporasi. Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 tidak dijadikan rujukan utama dalam kebijakan reforma agraria di Indonesia," kata Sekretaris Partai Buruh, Ferri Nuzarli saat konferensi pers di Jakarta, Senin (23/09/2024).

Menurut dia, Partai Buruh dan SPI juga mengecam UU Cipta Kerja (Omnibus Law), yang dianggap tidak hanya mengeksploitasi buruh, tetapi juga petani. Mereka juga menyampaikan data konflik agraria yang meningkat tajam dalam tujuh tahun terakhir, dengan 1.385 pengaduan masyarakat dan hanya 24 dari 70 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang terselesaikan.

Sementara itu, Ketua Umum SPI, Henry Saragih menyampaikan, Partai Buruh dan SPI menyuarakan bahwa petani gurem dan rakyat tak bertanah meningkat dalam 10 tahun terakhir, mencapai 16,89 juta rumah tangga pada tahun 2023. Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya impor pangan setiap tahun, akibat konversi lahan pertanian untuk tanaman ekspor.

"Partai Buruh dan SPI menuntut pemerintah Indonesia 2024-2029 untuk merombak ketimpangan agraria, menghentikan proyek strategis nasional yang merampas tanah rakyat, serta menolak pasar tanah melalui lembaga Bank Tanah. Mereka juga mendesak pencabutan UU Cipta Kerja dan penghentian kriminalisasi petani," ungkapnya.

"Aksi nasional akan digelar di depan Istana Negara dan DPR RI pada 24 September 2024, sebagai upaya memperjuangkan hak-hak petani dan keadilan agraria di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 




Share:

Danrem 031/Wira Bima Sampaikan Pengarahan Terakhir dan Berikan Umroh Gratis


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru
Dalam upacara bendera pagi ini, Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P., M. Han, memanfaatkan momen untuk memberikan pengarahan dalam jam pimpinan. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Dany Rakca menyampaikan beberapa pesan penting kepada seluruh prajurit dan PNS yang hadir.

Danrem menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Beliau mengingatkan agar seluruh prajurit selalu peduli terhadap diri sendiri, keluarga, serta lingkungan kerja. “Peduli terhadap diri, keluarga, dan lingkungan kerja adalah kunci untuk tetap solid dan tangguh sebagai prajurit yang profesional," ujar Danrem 031/Wira Bima di Pekanbaru, Senin (23/09/2024)

Brigjen TNI Dany Rakca juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh prajurit, mengingat masa jabatannya sebagai Danrem 031/Wira Bima segera berakhir. “Apabila selama masa kepemimpinan saya ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan loyalitas yang telah kalian tunjukkan selama ini,” ungkapnya.

Sebagai bentuk apresiasi di akhir masa jabatannya, Brigjen TNI Dany Rakca memberikan hadiah umroh gratis kepada salah satu prajurit, Kopka M. Reza Pahlepi, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasinya.

Pengarahan dari Danrem ini diharapkan dapat memotivasi seluruh prajurit untuk terus menjaga semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ke depan. Di akhir pengarahan, Brigjen TNI Dany Rakca menutup dengan kutipan inspiratif: “Tetap semangat, jangan pernah lelah untuk berkarya bagi orang di sekitarmu.”

Kegiatan ini dihadiri oleh Kasrem, Kasi Kasrem, Dan/Ka Satdisjan, serta seluruh prajurit dan PNS Korem 031/Wira Bima.

Editor: Arianto 


Share:

Peringati HUT Ke-79 TNI Korem 031/ Wira Bima Gelar Bakti Sosial


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI), seluruh matra TNI yang ada di Provinsi Riau—bersatu menggelar kegiatan bakti sosial Donor Darah bersama pada Minggu, 22 September 2024. Acara ini dipusatkan di Makorem 031/Wira Bima, Jl. Mayor Ali Rasyid No. 1, Pekanbaru.

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini berlangsung meriah dengan kehadiran para pejabat TNI Tri Matra dan Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ribuan warga Pekanbaru yang turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan sosial. Kegiatan bakti sosial ini menggambarkan sinergi luar biasa antara TNI AD, AL, dan AU di Riau, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany rakca, S.A.P., M. Han., menekankan pentingnya kerjasama antara seluruh elemen TNI untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. "Dengan motto TNI 'Bersama Rakyat, TNI Kuat,' kami menunjukkan bahwa sinergi tidak hanya terjadi dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga dalam pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah bukti bahwa TNI tidak hanya melindungi, tetapi juga melayani dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat," ujarnya.

Bakti sosial ini menyelenggarakan beragam kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, di antaranya:

- Pembagian 450 paket sembako tersebar untuk masyarakat kurang mampu,

- Donor darah yang melibatkan prajurit dan masyarakat, dengan target mencapai 940 kantong darah, dan 

- Makan siang gratis yang disediakan untuk 2.710 orang, Pasar murah dan UMKM, yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan terbuka untuk umum.
Kolaborasi yang terjalin antara TNI AD, AU, dan AL menunjukkan kekompakan dan soliditas dalam membantu meringankan beban masyarakat, terutama di Pekanbaru dan sekitarnya.

 "Ini adalah bukti bahwa TNI di semua matra hadir sebagai bagian dari masyarakat. Kami ingin memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat," tambah Danrem 031/Wira Bima.

Acara ini berlangsung dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. Kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya meringankan beban, tetapi juga menciptakan suasana kebersamaan yang erat antara TNI dan rakyat.

Salah seorang Warga masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan sangat berterimakasih atas adanya kegiatan pasar murah ini, dengan harga dibawah pasar sangat membantu bagi kami masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata. 

Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan hubungan antara TNI dan masyarakat semakin kuat dan harmonis, serta TNI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. (Arianto)


Share:

KORMI Kalsel Gelar Jalan Sehat, Ada 2 Hadiah Umroh Spontan


Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin
Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Pekan Olahraga Rakyat (PORA) ke-3 Tahun 2024 di halaman Taman Budaya Kalsel, Banjarmasin, Sabtu (21/9/2024).

Kegiatan tersebut dalam rangka untuk menggelorakan dan melestarikan olahraga rekreasi agar tidak tergerus oleh zaman, sekaligus memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi siap menuju Indonesia emas 2045 dengan menyiapkan generasi yang tanggung.

Dalam sambutannya, Ketua KORMI Kalsel sekaligus Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan Pekan Olahraga Rakyat menjadi salah satu wahana, untuk memajukan dan memasyarakatkan olahraga rekreasi masyarakat di Kalimantan Selatan.

“Dengan semakin dikenal dan memasyarakatnya olahraga rekreasi ini, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang sehat, bugar, gembira, dan berkualitas,” katanya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Raudatul Jannah atau Acil Odah.

Ia juga merasa senang melihat perkembangan olahraga rekreasi masyarakat di banua kita, Kalsel babussalam. Melalui olahraga, selain dapat menjaga kondisi kebugaran dan kesehatan tubuh, juga dapat membawa kebahagiaan, keceriaan, dan kegembiraan.

Selain itu, olahraga juga dapat membentuk karakter pribadi kita. seperti kedisiplinan, pembentukan mental, sportivitas, dan juga daya saing.

“Saya mengajak kepada kita semua, untuk terus berolahraga secara rutin. Tidak perlu mahal, bahkan berbagai permainan yang ada di tengah-tengah kita, merupakan bagian dari olahraga rekreasi, yang banyak memberikan manfaat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Yazid surya Fahmi menyampaikan tujuan kegiatan ini sebagai ajang pemanasan penggiat olahraga tradisional Kalsel untuk persiapan even Fornas tahun 2025 mendatang.

“Ini sebagai ajang pemanasan penggiat olahraga dari setiap induk olahraga di Banua,” kata Yazid.

Ia mengatakan kegiatan PORA ketiga ini mempertandingkan 10 inorga yaitu Ketapel, Hadang, Street Soccer, Balance Bike, Spring Airsofter, Sorti Domino, Kosti, Lari Balok, Senam Ayo Indonesia Bergerak dan jalan.

“Ada 10 Inorga yang kita pertandingkan dengan jumlah peserta 900 orang dari 13 Kabupaten/Kota. Sedangkan jalan sehat sekitar 5.000 peserta,” ujarnya.

Adapun hadiah jalan santai yang disiapkan diantaranya 2 umroh dan uang tunai 50 juta yang diberikan oleh Gubernur dan Ketua Tim PKK Kalsel, empat unit sepeda gunung, televisi, kulkas, kipas angin, dispenser dan setrika. (Arianto)


Share:

Yakub F. Ismail: Semoga Bung Simon Jadi Gubernur NTT


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Mengabdi untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah yang menjadi tanah kelahiran nampaknya menjadi hal penting dan prioritas bagi Brigjen (pur) Simon Petrus Kamlasi.

Setelah sekian lama malang melintang di berbagai jabatan sebelumnya, tak menyurutkan langkahnya untuk mendedikasikan diri kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) secara penuh melalui Pemilihan Gubernur 2024.

Di samping itu, keputusan Simon Kamlasi maju sebagai calon Gubernur NTT ini terbilang cukup serius, lantaran dirinya mengambil keputusan mundur dari dunia militer.

"Demi memajukan daerah, bung Simon mantap untuk berkontestasi setelah sebelumnya mengundurkan diri dari kedinasan TNI dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang Satu," ujar Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail, Minggu (22/9) di Jakarta.

Yakub menyebut dirinya sudah lama mengenal sosok putra asli NTT, kelahiran Taubneno, Kota Soe, Timor Tengah Selatan ini.

"Sejak masih berdinas di Kodam Jaya, Kodam Udayana, Korem 161/Wira Sakti Kupang Korem NTT yang selanjutnya mendapat promosi jabatan sebagai Perwira Staf Alhli Tingkat II Kasad Bidang Lingkungan Hidup," ungkapnya.

Yakub pun menilai bahwa sahabatnya itu merupakan orang yang gigih dan bersunguh-sunguh dalam berkerja.

"Selain memiliki jejaring yang luas, hal unik dari bung Simon adalah di manapun ia ditempatkan sebelumnya dalam tugas selalu ada masyarakat NTT di sekitarnya," ujar Yakub.

Yakub pun tidak menampik bahwa meski memiliki karier cemerlang dengan menyandang pangkat Bintang Satu di usia yang belum genap 50 tahun, Simon rela memilih pensiun dini pastinya untuk dapat membangun tanah kelahiran dan masyarakat yang dicintainnya. 

"Ini bukti bahwa beliau sangat konsen terhadap kemajuan dan perbaikan hidup masyarakat di daerahnya. Seperti kita ketahui bahwa NTT merupakan salah satu provinsi yang cukup tertinggal di Indonesia. Kesenjangan sosial ekonomi, angka kemiskinan yang tinggi serta kurangnya fasilitas umum yang layak menjadi masalah utama yang mengindikasikan kalau daerah ini masih dalam kondisi ketertinggalan baik pembangunan maupun kesejahteraan masyarakatnya," ungkapnya.

Yakub percaya, jika sahabatnya itu terpilih sebagai kepala daerah NTT, bukan tidak mungkin daerah yang masih tergolong tertinggal dari sisi pembangunan ini akan segera terjawab.

"Ini dikarenakan komitmen dan dedikasi yang tulus dari Bung Simon selaku putra asil daerah setempat yang memahami betul kondisi geografis, demografis hingga masalah ekonomi dan pelayanan sosial lainnya," katanya.

Ia pun tak lupa mendoakan agar teman baiknya itu mendapat dukungan besar masyarakat setempat untuk meraih kemenangan pada kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Apalagi, Simon yang kini berpasangan dengan Adrianus Garu itu mendapat dukungan dari tiga partai besar yakni partai NasDem, PKB, PKS.
 
"Selamat berjuang sahabat, semoga menang dan bisa menjadi Gubernur yang amanah dengan membawa kemajuan besar untuk masayarakat di NTT," pungkasnya. (Arianto)



Share:

Danrem 031/WB Resmikan Jembatan Gantung "Perintis Kartika"


Duta Nusantara Merdeka | Kampar 
Jembatan gantung "Perintis Kartika" yang menghubungkan Desa Tanjung Belit Selatan dan Desa Gema resmi diresmikan oleh Danrem 031/WB, Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P M.Han. di Pekanbaru, Sabtu (21/09/2024). Jembatan ini merupakan bagian dari program tambahan Kasad dalam rangka pelaksanaan TMMD ke-121 Tahun 2024. Keberadaan jembatan ini diharapkan memudahkan akses masyarakat dan mempererat kemanunggalan antara TNI dan rakyat.

Acara peresmian ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Dandim 0313/Kpr, Letkol Inf Setiawan Hadi N. S.H., M.I.P, Danyon 132/BS, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, Pasiter Korem 031/Wb, Mayor Inf Marwan, Danramil 05/Kk, Mayor Inf I M Samosir, serta tokoh masyarakat dari kedua desa.

Dalam sambutannya, Danrem 031/WB, Brigjen TNI Dany Rakca, menyatakan, “Pembangunan jembatan gantung 'Perintis Kartika' ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat. Jembatan ini diharapkan dapat memudahkan akses antar desa, meningkatkan perekonomian, dan mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.”

Peresmian dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan dari Kades Tanjung Belit Selatan, dan sambutan dari Danrem 031/WB. Acara puncaknya adalah penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Danrem, yang menandai resminya jembatan gantung "Perintis Kartika".

Jembatan ini sangat penting untuk mempercepat mobilitas masyarakat antar desa, mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari, dan memudahkan akses ke pasar. Selain itu, jembatan ini juga diproyeksikan untuk mengurangi biaya transportasi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu warga Desa Tanjung Belit Selatan, Bapak Sami, mengatakan, "Jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami dan akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari."

Pembangunan jembatan gantung "Perintis Kartika" adalah bukti dedikasi TNI dalam membangun negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Semoga jembatan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Desa Tanjung Belit Selatan dan Desa Gema.

Editor: Arianto 


Share:

Ketua DPD RI: Pembangunan Indonesia Harus Berprinsip Keadilan Sosial dan Ekonomi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi harus menjadi perjuangan hakiki dalam mewujudkan tujuan lahirnya negara ini, sebagaimana termaktub di dalam Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 

Hal itu disampaikan LaNyalla dalam acara Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota Terpilih DPD RI dan DPR RI Periode 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

"Pembangunan Indonesia hendaknya berprinsip kepada keadilan sosial dan ekonomi. Sehingga pembangunan benar-benar menghasilkan kemakmuran dan mendapat dukungan masyarakat, sebagai pemilik kedaulatan tertinggi," kata LaNyalla. 

Dijelaskan oleh LaNyalla Indonesia adalah negara yang besar. Negara ini juga lahir dari negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama yang telah menghuni kepulauan Nusantara ini. Negara-negara lama itu adalah kerajaan dan 
kesultanan Nusantara. Sehingga Indonesia adalah negara super majemuk. Karena penduduk Indonesia, selain terpisah-pisah oleh lautan, menurut data Indonesia.Go.Id, negara ini dihuni oleh lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa dengan bahasa, adat, agama, dan budaya yang berbeda-beda.

"Untuk itu, kebijakan pemerintah harus kita kawal dan kita dorong untuk memastikan terwujudnya partisipasi publik yang aktif dan bermakna, atau public 
meaningful participation, dan tetap dalam koridor nilai-nilai kebangsaan," paparnya. 

Dengan demikian, kata LaNyalla, bangsa ini akan semakin kuat. Karena rakyat sebagai pemilik
kedaulatan, merasakan makna dari tujuan lahirnya negara ini. Sehingga pembentukan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme seluruh rakyat Indonesia, apapun latar belakangnya, akan terbangun dengan sendirinya, untuk mewujudkan Indonesia Emas.

"Apalagi tantangan masa depan yang semakin berat. Akibat disrupsi yang dialami semua negara di dunia, baik disrupsi akibat ketegangan geopolitik kawasan dan regional, juga disrupsi teknologi dan disrupsi lingkungan akibat perubahan iklim. Hal itu menegaskan jika bangsa ini harus memiliki satu tekad bersama untuk memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara, " ujarnya. 

Oleh karena itu, Senator asal Jawa Timur itu menilai, dalam rangka memperkokoh kedaulatan sebuah negara, diperlukan satu tekad bersama, membutuhkan kerja sama, semangat kejuangan dan sumbangsih positif, serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali dan tanpa syarat.

"Makanya Pancasila sebagai norma hukum tertinggi harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang diproduksi oleh para anggota legislatif, baik di DPR RI maupun di DPD RI. Karena kita sebagai bangsa telah bersepakat bulat, bahwa Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang telah digali oleh para pendiri bangsa adalah identitas kita sebagai bangsa dan negara," jelas LaNyalla.

Sehingga, LaNyalla melanjutkan, pemantapan nilai-nilai kebangsaan sangat penting sebagai fondasi kita semua dalam menyongsong dan mewujudkan Indonesia Emas, melalui penyatuan langkah, kolaborasi antara DPR RI dan DPD RI dalam kesatuan tekad.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani beserta jajaran, Ketua DPD RI beserta jajaran, Plt Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI Eko Margiyono beserta jajaran, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin beserta jajaran dan ratusan anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2024-2029. (Arianto)



Share:

Kolaborasi PARFI 56 dengan BPJSTK Sosialisasikan "Perlindungan Pekerja Film; Aman Bekerja, Nyaman Berkarya!


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) 56 berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) menyelenggarakan sosialisasi bertema "Perlindungan Pekerja Film; Aman Bekerja, Nyaman Berkarya!" di Jakarta, Sabtu (20/09/2024). Acara ini untuk memberikan pemahaman kepada para pekerja seni, terutama di industri film, mengenai pentingnya jaminan sosial dalam mendukung kesejahteraan mereka.

Dalam sambutannya, Bagus Teja Harmoko, Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS ketenagakerjaan, menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja seni yang kerap tidak menyadari hak-hak mereka terkait jaminan sosial. "Kami berkomitmen memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, jaminan hari tua, hingga santunan untuk ahli waris. Hal ini penting agar pekerja seni bisa fokus berkarya tanpa khawatir akan masa depan mereka dan keluarganya," jelasnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Dr. Hj. Arzetti Bilbina, Anggota Komisi IX DPR RI, yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi tersebut. "Kesejahteraan pekerja seni sangat penting, karena mereka turut berperan dalam membangun industri kreatif Indonesia. Dengan perlindungan jaminan sosial, mereka bisa lebih nyaman dan aman dalam berkarya," ungkap Arzetti.

Selama acara, para pekerja film yang hadir diberikan penjelasan mengenai program BPJSTK, termasuk tiga jaminan utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM). Mereka juga diberikan kepesertaan langsung dan iuran gratis selama tiga bulan sebagai bentuk dukungan awal.

"Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja seni tentang pentingnya perlindungan sosial dan mendorong partisipasi lebih luas di kalangan pekerja film di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Benchmarking ke China, Belasan Kades Kunjungi Pasar Induk Terbesar di Asia


Duta Nusantara Merdeka | Beijing 
Belasan Kepala Desa (Kades) dari Indonesia yang diberangkatkan ke China dalam rangka mengikuti Program Benchmarking berkunjung ke Pasar Induk Xinfadi, Beijing, yang dikenal sebagai pasar terbesar di Asia pada Jumat (20/9/2024).
 
Pasar Xinfadi dipilih menjadi destinasi pertama karena tata kelolanya yang rapi dan bersih, jauh berbeda dengan pasar-pasar yang ada di Indonesia. Pasar yang sudah beroperasi selama 36 tahun ini mencakup area seluas 1,12 kilometer persegi dan memiliki lebih dari 2.000 kios.

Tidak hanya ukurannya yang besar, Pasar Xinfadi juga dilengkapi dengan teknologi canggih, seperti sistem pembayaran elektronik dan pemantauan digital untuk produk yang dijual. Teknologi ini membantu mengelola volume perdagangan yang sangat besar, dengan 13.000 ton sayur, 24.000 ton buah, 1.500 kambing, 150 sapi, dan 2.000 ton ikan diperjualbelikan setiap harinya.

Selain itu, pasar ini memiliki aula khusus yang didesain seperti pusat perbelanjaan modern, menampilkan produk-produk pertanian yang sudah dikemas dengan menarik, sehingga lebih memikat pembeli.

Yang lebih mengagumkan pada tahun 2023, Pasar Xinfadi mencatat perputaran uang yang luar biasa, mencapai 126,7 miliar Yuan atau sekitar Rp 272,1 triliun. Hal itu menjadikannya sebagai pasar induk terbesar di seluruh China bahkan se-Asia.

Ari Setiawan, Kepala Desa Krasak dari Magelang, Jawa Tengah yang menjadi salah satu peserta mengungkapkan kekagumannya terhadap Pasar Xinfadi. Ia melihat potensi besar yang bisa diadopsi untuk pengembangan Pasar Krasak di desanya.

"Kami berharap sepulang dari China, kami bisa memperbaiki tata kelola pasar dan memperjelas zonasi komoditas yang dijual, seperti yang diterapkan di Pasar Xinfadi," kata Ari.

Ari juga menambahkan bahwa Pasar Krasak telah berkembang pesat dalam dua tahun terakhir. Saat pertama kali menjabat sebagai kepala desa, pasar tersebut hanya memberikan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp 20 juta. Namun, pada tahun 2024, angka itu telah meningkat sepuluh kali lipat.

Meski demikian, Ari merasa masih banyak yang bisa dilakukan. Ia bercita-cita agar Pasar Krasak bisa mendatangkan produk-produk dari luar daerah, bahkan luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Pasar Xinfadi.

"Kami ingin lebih banyak menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dari kota lain, provinsi lain, atau bahkan dari luar negeri," tambahnya.

Sementara Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendes PDTT selaku pemimpin rombongan, Danton Ginting Munthe, menyatakan bahwa kegiatan Benchmarking ini dilakukan di dua kota di China, yaitu Beijing dan Chengdu. Fokus utama dari kunjungan ini adalah mempelajari pembangunan pedesaan dan pengembangan teknologi pertanian.

"Kali ini kami hanya fokus di dua kota, sehingga waktu kunjungan bisa lebih efisien. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan China terkait pengentasan kemiskinan di pedesaan," ujar Danton.

Selain mengunjungi Pasar Xinfadi, para kepala desa juga berkesempatan mengadakan audiensi dengan pejabat Kementerian Pertanian dan Urusan Perdesaan China (MARA), serta mengunjungi Pusat Pengembangan Teknologi Pedesaan China, Bairong World Trade Center, dan Festival Panen Tiongkok di distrik Huairou. Mereka juga mengunjungi desa-desa di Pujiang dan Pengzhou, Provinsi Sichuan, Tianfu Agricultural Expo Park, Universitas Pertanian Sichuan, Tembok Besar China, serta Pusat Penangkaran Panda Raksasa di Chengdu.

Untuk diketahui, Program Benchmarking para kades ke Tiongkok ini difasilitasi oleh Kedutaan Besar China di Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kunjungan para Kades didampingi oleh Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT, Danton Ginting Munthe, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Andi Nita Arie, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rosyid, beserta staf. (Arianto)


Share:

Takeda Apresiasi Langkah Indonesia dalam Penanggulangan DBD


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sebagai salah satu negara hiper-endemik demam berdarah dengue (DBD), Indonesia menghadapi tantangan besar dengan 190.561 kasus dan 1.141 kematian hingga minggu ke-36 tahun ini. Takeda, perusahaan farmasi global yang berfokus pada penanganan DBD, mengapresiasi upaya Indonesia dalam memerangi penyakit ini melalui Strategi Nasional Penanggulangan Dengue (SNPD) 2021-2025.

Dr. Derek Wallace, President Global Vaccine Business Unit Takeda, menyatakan dalam kunjungannya ke Indonesia, “Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam upaya pencegahan DBD. Pendekatan terintegrasi melalui kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat telah membuahkan hasil positif.” Upaya ini sejalan dengan target nol kematian akibat dengue pada tahun 2030.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah preventif melalui enam strategi utama, seperti manajemen penguatan vektor dan peningkatan akses pelayanan kesehatan. "Selain itu, kolaborasi dengan mitra internasional seperti Takeda telah memperkuat program inovatif, seperti vaksinasi dengue," ujarnya saat Diskusi Media yang diadakan di Jakarta, Kamis (19/09/2024).

DBD merupakan penyakit serius yang dapat menyerang seseorang lebih dari sekali, dengan infeksi kedua yang lebih parah. Menurut World Health Organization (WHO), kasus global DBD mencapai 7,6 juta hingga April 2024. Takeda berkomitmen mendukung program pencegahan dengue Indonesia melalui edukasi masyarakat dan inovasi vaksinasi.

Melalui kolaborasi multi-sektor, pemerintah Indonesia dan mitra, termasuk Takeda, berharap dapat mencapai tujuan eliminasi dengue pada tahun 2030. “Pencegahan adalah kunci,” tambah Andreas Gutknecht, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines.

Editor: Arianto 



Share:

Perayaan Sedeka(t)de, Astra Life Sambut Kunjungan Mahasiswa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Sedeka(t)de, Astra Life menyambut kunjungan mahasiswa dari Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (Unpad), dan Universitas Indonesia (UI). Acara ini berlangsung di kantor Astra Life di Pondok Indah, Jakarta, dengan partisipasi 220 mahasiswa selama Agustus hingga September 2024.

Kunjungan mahasiswa ini dibuka oleh P. Laya Agustin, Talent Acquisition & Development Department Head Astra Life. Dalam sambutannya, Cornelius Nangoi, Direktur Astra Life, menyatakan, “Kami antusias menyambut teman-teman mahasiswa. Melalui kunjungan ini, Astra Life berharap generasi muda dapat mengenal kami lebih dekat, sesuai dengan semangat ulang tahun Sedeka(t)de Astra Life yang ke-10.”

Selama kunjungan, mahasiswa diperkenalkan dengan pentingnya asuransi jiwa untuk perlindungan finansial. Mereka juga mengikuti *sharing session* dengan alumni kampus masing-masing yang kini berkarir di Astra Life. “Kehadiran alumni ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat asuransi jiwa,” tambah Cornelius.

Acara ini juga menyesuaikan materi dengan bidang keilmuan mahasiswa, seperti finansial dan aktuaria untuk mahasiswa statistika dan matematika, serta komunikasi untuk mahasiswa kehumasan. Kunjungan diakhiri dengan *office tour* untuk melihat langsung lingkungan kerja di Astra Life.

Astra Life berharap melalui kunjungan ini, lebih banyak generasi muda dapat memahami pentingnya kesadaran finansial dan perencanaan keuangan. “Semangat ini selaras dengan tema ulang tahun ke-10 kami, sedeka(t)de. Semoga Astra Life dapat semakin dekat dengan masyarakat melalui pesan ‘Love Life’,” tutup Cornelius.

Editor: Arianto 


Share:

Gus Halim Lantik Empat Pejabat Struktural dan Fungsional Ahli Utama Kemendes PDTT


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, yang akrab disapa Gus Halim, melantik empat Pejabat Fungsional Ahli Utama serta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT pada Jumat (20/9/2024). 

Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas serta kinerja yang lebih konstruktif dan kondusif.

Dalam sambutannya, Gus Halim menegaskan bahwa tantangan ke depan akan semakin berat, terutama karena Indonesia tengah berada di masa transisi kepemimpinan nasional. 

"Tantangan yang kita hadapi tidak semakin ringan, terutama karena kita sedang memasuki masa transisi kepemimpinan nasional," ujar Gus Halim saat upacara pelantikan.

Ia juga menekankan bahwa para pimpinan baru harus berpegang teguh pada tiga pilar utama, yakni nasionalisme, integritas, serta perspektif global dalam melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing. 

Menurut Gus Halim, ketiga pilar ini akan menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kinerja birokrasi yang lebih profesional dan inovatif, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada pemerintahan yang baru.

"RPJMN akan berubah dan berkembang, sehingga tantangan yang kita hadapi pun akan berbeda," jelas mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu. 

"Tantangan yang harus dihadapi bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri, karena kondisi global saat ini sangat dinamis dan penuh ketidakpastian," tambahnya.

Gus Halim berharap para pejabat yang baru dilantik dapat melakukan evaluasi konstruktif dan merumuskan kebijakan yang realistis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan, terutama di wilayah-wilayah strategis yang masih belum berkembang secara optimal. 

"Kita perlu mempercepat upaya penyesuaian dengan kondisi saat ini," tegasnya.

Adapun pejabat yang dilantik yakni Adi Prasetiya sebagai Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Selanjutnya Aditya Hendra Krisna sebagai Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tunggak Santosa sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dan Lalu Syaifudin sebagai Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Daerah Tertinggal Nugroho Setijo Nagoro, serta Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini. (Arianto)



Share:

Konferensi Pers Dorongan Kenaikan Cukai Hasil Tembakau 2025-2026


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pada hari Jumat, 20 September 2024, sebuah konferensi pers bertajuk "Mendorong Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok demi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Indonesia" telah diselenggarakan secara virtual. Acara ini menghadirkan berbagai pakar dan pejabat terkait untuk membahas urgensi kenaikan cukai hasil tembakau untuk periode 2025-2026. 

Konferensi pers ini dilatarbelakangi oleh tingginya prevalensi merokok di Indonesia, yang menempatkan negara ini sebagai yang tertinggi kedua di dunia untuk perokok laki-laki dewasa (58,4%) dan urutan ke-23 tertinggi secara keseluruhan (31,0%). Harga rokok yang relatif murah di Indonesia, yaitu rata-rata $2,87 (sekitar Rp.44.485) per bungkus, jauh di bawah rata-rata dunia sebesar $5,8 (sekitar Rp.89.900), dianggap sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka perokok.

Konferensi pers ini menghadirkan tiga pembicara utama. Roosita Meilani Dewi, Direktur Center of Human and Economic Development, menyampaikan bahwa Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang merata dapat menghindari downtrading serta mengurangi dampak negatif multiplier effect dan eksternalitas negatif, sehingga diusulkan untuk menaikkan cukai rokok minimal 25% per tahun secara sama dan merata untuk semua jenis rokok, mengingat UU Cukai menetapkan rata-rata cukai rokok hingga 57% namun belum pernah diimplementasikan sepenuhnya. 

Abdillah Ahsan, Pakar Cukai Rokok dan Akademisi Universitas Indonesia, menyoroti bahwa kenaikan harga rokok perlu didukung oleh para pemangku kepentingan di daerah, karena beban kesehatan terkait rokok sangat membebani. Hasil penelitian kami di Lampung Bali dan Yogyakarta mengungkapkan bahwa cukai sangat diharapkan mampu mengurangi konsumsi rokok. Untuk diversifikasi perkebunan tembakau dan penanganan rokok ilegal dapat menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. 

Sementara itu, dr. Putu Ayu Swandewi Astuti, Ketua Udayana Central, memaparkan bahwa konsumsi rokok memberikan dampak kesehatan, ekonomi dan sosial di tatanan individu, keluarga, komunitas dan negara. Pengendalian konsumsi melalui optimalisasi cukai penting dalam mengendalikan angka perokok pada semua spektrum masyarakat baik yang belum merokok atau sudah merokok, dewasa maupun anak muda. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan beban negara, angka perokok harus secara serius ditekan dari berbagai aspek pengendalian.

Rohani Budi Prihatin (Analis Legislatif pada Pusat Analisis Legislatif Badan Keahlian DPR RI) selaku moderator memandu konferensi pers secara dinamis dan membuka diskusi terbuka dengan peserta dan media. 

Turut hadir dan memberikan tanggapan dr. Benget Saragih Ketua Tim Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau, Kemenkes RI, menyampaikan bahwa urgensi kenaikan cukai hasil tembakau yakni mencegah kemudahan mengakses penjualan rokok, termasuk rokok batangan dan mencegah adanya penjualan rokok murah untuk menutup potensi penjualan ke anak-anak.

Konferensi pers ini juga menghadirkan perwakilan masyarakat sipil untuk memberikan pandangan mereka. Ifdhal Kasim, Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Pengendalian Tembakau juga mantan Ketua Komnas HAM RI ini menegaskan bahwa kenaikan pajak rokok di Indonesia harus selalu dinaikan karenaberhubungan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak atas kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat. 

“Hak atas kesehatan, hak atas perlindungan anak dan generasi muda juga hak atas lingkungan yang sehat. Kenaikan pajak rokok juga akan berdampak sosial ekonomi yang berhubungan dengan HAM, yaitu mengurangi kemiskinan serta akan tercapai keadilan sosial. Maka, menaikkan pajak rokok sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Ini adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh Negara”. Hery Chariansyah (Ketua Komisi Nasional Anak) memaparkan bahwa perlu adanya logika hukum dalam menyikapi upaya pengendalian tembakau, kebijakan – kebijakan yang sudah ada belum maksimal dalam menekan prevalensi perokok, khususnya perokok anak. 

Hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun prevalensi perokok terus mengalami peningkatan. Cukai harusnya mampu menjadi instrumen kontrol untuk menekan prevalensi perokok. Sehingga yang perlu kita dorong dari aspek hukum yakni mendorong pemerintah untuk tegas dalam pelaksannaan kebijakan dan penetaapan cukai sehingga cukai dapat berjalan sebagaimana fungsinya. 

Selain itu, Affan Fitrahman (Tobacco Control dari Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah) menegaskan dengan tegas mendukung penuh kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau sebagai langkah penting dalam melindungi generasi muda dari dampak buruk rokok. Kami percaya bahwa cukai yang lebih tinggi akan secara signifikan mengurangi prevalensi merokok di kalangan pelajar dan mengalihkan pengeluaran rumah tangga miskin ke kebutuhan yang lebih produktif. 

Kami yakin sikap kita semua sama, sebagai bagian dari masyarakat sipil yang peduli terhadap perlindungan generasi muda, salah satu langkah penting dalam pengendalian tembakau adalah melalui kebijakan kenaikan cukai. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, Indonesia dapat melindungi generasi muda dari jeratan industri rokok. 

Tulus Abadi (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) menegaskan cukai menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengendalian konsumsi, ia juga menuturkan bahwa sampai saat ini pemerintah masih memandang bahwa tujuan cukai adalah spirit income bukan untuk pengendalian selain ini belum ada sinergitas kebijakan cukai dengan kebijakan pengendalian tembakau, karena tidak dapat dipungkiri bahwa isu pengendalian tembakau sangatlah komplek, sehingga perlu adaya sinergitas.

Secara keseluruhan, konferensi pers ini menekankan pentingnya kenaikan cukai hasil tembakau sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Para pembicara menyoroti dampak ekonomi dan kesehatan dari konsumsi rokok, serta potensi manfaat dari kebijakan kenaikan cukai. Diharapkan hasil dari konferensi pers ini dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengendalian tembakau yang efektif untuk periode 2025.

Reporter: Lakalim Adalin 


Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini