KORMI Kalsel Gelar Jalan Sehat, Ada 2 Hadiah Umroh Spontan

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin

Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Pekan Olahraga Rakyat (PORA) ke-3 Tahun 2024 di halaman Taman Budaya Kalsel, Banjarmasin, Sabtu (21/9/2024).

Kegiatan tersebut dalam rangka untuk menggelorakan dan melestarikan olahraga rekreasi agar tidak tergerus oleh zaman, sekaligus memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi siap menuju Indonesia emas 2045 dengan menyiapkan generasi yang tanggung.

Dalam sambutannya, Ketua KORMI Kalsel sekaligus Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan Pekan Olahraga Rakyat menjadi salah satu wahana, untuk memajukan dan memasyarakatkan olahraga rekreasi masyarakat di Kalimantan Selatan.

“Dengan semakin dikenal dan memasyarakatnya olahraga rekreasi ini, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang sehat, bugar, gembira, dan berkualitas,” katanya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Raudatul Jannah atau Acil Odah.

Ia juga merasa senang melihat perkembangan olahraga rekreasi masyarakat di banua kita, Kalsel babussalam. Melalui olahraga, selain dapat menjaga kondisi kebugaran dan kesehatan tubuh, juga dapat membawa kebahagiaan, keceriaan, dan kegembiraan.

Selain itu, olahraga juga dapat membentuk karakter pribadi kita. seperti kedisiplinan, pembentukan mental, sportivitas, dan juga daya saing.

“Saya mengajak kepada kita semua, untuk terus berolahraga secara rutin. Tidak perlu mahal, bahkan berbagai permainan yang ada di tengah-tengah kita, merupakan bagian dari olahraga rekreasi, yang banyak memberikan manfaat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Yazid surya Fahmi menyampaikan tujuan kegiatan ini sebagai ajang pemanasan penggiat olahraga tradisional Kalsel untuk persiapan even Fornas tahun 2025 mendatang.

“Ini sebagai ajang pemanasan penggiat olahraga dari setiap induk olahraga di Banua,” kata Yazid.

Ia mengatakan kegiatan PORA ketiga ini mempertandingkan 10 inorga yaitu Ketapel, Hadang, Street Soccer, Balance Bike, Spring Airsofter, Sorti Domino, Kosti, Lari Balok, Senam Ayo Indonesia Bergerak dan jalan.

“Ada 10 Inorga yang kita pertandingkan dengan jumlah peserta 900 orang dari 13 Kabupaten/Kota. Sedangkan jalan sehat sekitar 5.000 peserta,” ujarnya.

Adapun hadiah jalan santai yang disiapkan diantaranya 2 umroh dan uang tunai 50 juta yang diberikan oleh Gubernur dan Ketua Tim PKK Kalsel, empat unit sepeda gunung, televisi, kulkas, kipas angin, dispenser dan setrika. (Arianto)

Read More

Yakub F. Ismail: Semoga Bung Simon Jadi Gubernur NTT

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mengabdi untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah yang menjadi tanah kelahiran nampaknya menjadi hal penting dan prioritas bagi Brigjen (pur) Simon Petrus Kamlasi.

Setelah sekian lama malang melintang di berbagai jabatan sebelumnya, tak menyurutkan langkahnya untuk mendedikasikan diri kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) secara penuh melalui Pemilihan Gubernur 2024.

Di samping itu, keputusan Simon Kamlasi maju sebagai calon Gubernur NTT ini terbilang cukup serius, lantaran dirinya mengambil keputusan mundur dari dunia militer.

"Demi memajukan daerah, bung Simon mantap untuk berkontestasi setelah sebelumnya mengundurkan diri dari kedinasan TNI dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang Satu," ujar Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail, Minggu (22/9) di Jakarta.

Yakub menyebut dirinya sudah lama mengenal sosok putra asli NTT, kelahiran Taubneno, Kota Soe, Timor Tengah Selatan ini.

"Sejak masih berdinas di Kodam Jaya, Kodam Udayana, Korem 161/Wira Sakti Kupang Korem NTT yang selanjutnya mendapat promosi jabatan sebagai Perwira Staf Alhli Tingkat II Kasad Bidang Lingkungan Hidup," ungkapnya.

Yakub pun menilai bahwa sahabatnya itu merupakan orang yang gigih dan bersunguh-sunguh dalam berkerja.

"Selain memiliki jejaring yang luas, hal unik dari bung Simon adalah di manapun ia ditempatkan sebelumnya dalam tugas selalu ada masyarakat NTT di sekitarnya," ujar Yakub.

Yakub pun tidak menampik bahwa meski memiliki karier cemerlang dengan menyandang pangkat Bintang Satu di usia yang belum genap 50 tahun, Simon rela memilih pensiun dini pastinya untuk dapat membangun tanah kelahiran dan masyarakat yang dicintainnya. 

"Ini bukti bahwa beliau sangat konsen terhadap kemajuan dan perbaikan hidup masyarakat di daerahnya. Seperti kita ketahui bahwa NTT merupakan salah satu provinsi yang cukup tertinggal di Indonesia. Kesenjangan sosial ekonomi, angka kemiskinan yang tinggi serta kurangnya fasilitas umum yang layak menjadi masalah utama yang mengindikasikan kalau daerah ini masih dalam kondisi ketertinggalan baik pembangunan maupun kesejahteraan masyarakatnya," ungkapnya.

Yakub percaya, jika sahabatnya itu terpilih sebagai kepala daerah NTT, bukan tidak mungkin daerah yang masih tergolong tertinggal dari sisi pembangunan ini akan segera terjawab.

"Ini dikarenakan komitmen dan dedikasi yang tulus dari Bung Simon selaku putra asil daerah setempat yang memahami betul kondisi geografis, demografis hingga masalah ekonomi dan pelayanan sosial lainnya," katanya.

Ia pun tak lupa mendoakan agar teman baiknya itu mendapat dukungan besar masyarakat setempat untuk meraih kemenangan pada kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Apalagi, Simon yang kini berpasangan dengan Adrianus Garu itu mendapat dukungan dari tiga partai besar yakni partai NasDem, PKB, PKS.

 

"Selamat berjuang sahabat, semoga menang dan bisa menjadi Gubernur yang amanah dengan membawa kemajuan besar untuk masayarakat di NTT," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Danrem 031/WB Resmikan Jembatan Gantung "Perintis Kartika"

Duta Nusantara Merdeka | Kampar 

Jembatan gantung "Perintis Kartika" yang menghubungkan Desa Tanjung Belit Selatan dan Desa Gema resmi diresmikan oleh Danrem 031/WB, Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P M.Han. di Pekanbaru, Sabtu (21/09/2024). Jembatan ini merupakan bagian dari program tambahan Kasad dalam rangka pelaksanaan TMMD ke-121 Tahun 2024. Keberadaan jembatan ini diharapkan memudahkan akses masyarakat dan mempererat kemanunggalan antara TNI dan rakyat.

Acara peresmian ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Dandim 0313/Kpr, Letkol Inf Setiawan Hadi N. S.H., M.I.P, Danyon 132/BS, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, Pasiter Korem 031/Wb, Mayor Inf Marwan, Danramil 05/Kk, Mayor Inf I M Samosir, serta tokoh masyarakat dari kedua desa.

Dalam sambutannya, Danrem 031/WB, Brigjen TNI Dany Rakca, menyatakan, “Pembangunan jembatan gantung 'Perintis Kartika' ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat. Jembatan ini diharapkan dapat memudahkan akses antar desa, meningkatkan perekonomian, dan mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.”

Peresmian dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan dari Kades Tanjung Belit Selatan, dan sambutan dari Danrem 031/WB. Acara puncaknya adalah penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Danrem, yang menandai resminya jembatan gantung "Perintis Kartika".

Jembatan ini sangat penting untuk mempercepat mobilitas masyarakat antar desa, mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari, dan memudahkan akses ke pasar. Selain itu, jembatan ini juga diproyeksikan untuk mengurangi biaya transportasi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu warga Desa Tanjung Belit Selatan, Bapak Sami, mengatakan, "Jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami dan akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari."

Pembangunan jembatan gantung "Perintis Kartika" adalah bukti dedikasi TNI dalam membangun negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Semoga jembatan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Desa Tanjung Belit Selatan dan Desa Gema.

Editor: Arianto 

Read More

Ketua DPD RI: Pembangunan Indonesia Harus Berprinsip Keadilan Sosial dan Ekonomi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi harus menjadi perjuangan hakiki dalam mewujudkan tujuan lahirnya negara ini, sebagaimana termaktub di dalam Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 

Hal itu disampaikan LaNyalla dalam acara Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota Terpilih DPD RI dan DPR RI Periode 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

"Pembangunan Indonesia hendaknya berprinsip kepada keadilan sosial dan ekonomi. Sehingga pembangunan benar-benar menghasilkan kemakmuran dan mendapat dukungan masyarakat, sebagai pemilik kedaulatan tertinggi," kata LaNyalla. 

Dijelaskan oleh LaNyalla Indonesia adalah negara yang besar. Negara ini juga lahir dari negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama yang telah menghuni kepulauan Nusantara ini. Negara-negara lama itu adalah kerajaan dan 

kesultanan Nusantara. Sehingga Indonesia adalah negara super majemuk. Karena penduduk Indonesia, selain terpisah-pisah oleh lautan, menurut data Indonesia.Go.Id, negara ini dihuni oleh lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa dengan bahasa, adat, agama, dan budaya yang berbeda-beda.

"Untuk itu, kebijakan pemerintah harus kita kawal dan kita dorong untuk memastikan terwujudnya partisipasi publik yang aktif dan bermakna, atau public 

meaningful participation, dan tetap dalam koridor nilai-nilai kebangsaan," paparnya. 

Dengan demikian, kata LaNyalla, bangsa ini akan semakin kuat. Karena rakyat sebagai pemilik

kedaulatan, merasakan makna dari tujuan lahirnya negara ini. Sehingga pembentukan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme seluruh rakyat Indonesia, apapun latar belakangnya, akan terbangun dengan sendirinya, untuk mewujudkan Indonesia Emas.

"Apalagi tantangan masa depan yang semakin berat. Akibat disrupsi yang dialami semua negara di dunia, baik disrupsi akibat ketegangan geopolitik kawasan dan regional, juga disrupsi teknologi dan disrupsi lingkungan akibat perubahan iklim. Hal itu menegaskan jika bangsa ini harus memiliki satu tekad bersama untuk memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara, " ujarnya. 

Oleh karena itu, Senator asal Jawa Timur itu menilai, dalam rangka memperkokoh kedaulatan sebuah negara, diperlukan satu tekad bersama, membutuhkan kerja sama, semangat kejuangan dan sumbangsih positif, serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali dan tanpa syarat.

"Makanya Pancasila sebagai norma hukum tertinggi harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang diproduksi oleh para anggota legislatif, baik di DPR RI maupun di DPD RI. Karena kita sebagai bangsa telah bersepakat bulat, bahwa Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang telah digali oleh para pendiri bangsa adalah identitas kita sebagai bangsa dan negara," jelas LaNyalla.

Sehingga, LaNyalla melanjutkan, pemantapan nilai-nilai kebangsaan sangat penting sebagai fondasi kita semua dalam menyongsong dan mewujudkan Indonesia Emas, melalui penyatuan langkah, kolaborasi antara DPR RI dan DPD RI dalam kesatuan tekad.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani beserta jajaran, Ketua DPD RI beserta jajaran, Plt Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI Eko Margiyono beserta jajaran, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin beserta jajaran dan ratusan anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2024-2029. (Arianto)

Read More

Kolaborasi PARFI 56 dengan BPJSTK Sosialisasikan "Perlindungan Pekerja Film; Aman Bekerja, Nyaman Berkarya!

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) 56 berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) menyelenggarakan sosialisasi bertema "Perlindungan Pekerja Film; Aman Bekerja, Nyaman Berkarya!" di Jakarta, Sabtu (20/09/2024). Acara ini untuk memberikan pemahaman kepada para pekerja seni, terutama di industri film, mengenai pentingnya jaminan sosial dalam mendukung kesejahteraan mereka.

Dalam sambutannya, Bagus Teja Harmoko, Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS ketenagakerjaan, menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja seni yang kerap tidak menyadari hak-hak mereka terkait jaminan sosial. "Kami berkomitmen memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, jaminan hari tua, hingga santunan untuk ahli waris. Hal ini penting agar pekerja seni bisa fokus berkarya tanpa khawatir akan masa depan mereka dan keluarganya," jelasnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Dr. Hj. Arzetti Bilbina, Anggota Komisi IX DPR RI, yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi tersebut. "Kesejahteraan pekerja seni sangat penting, karena mereka turut berperan dalam membangun industri kreatif Indonesia. Dengan perlindungan jaminan sosial, mereka bisa lebih nyaman dan aman dalam berkarya," ungkap Arzetti.

Selama acara, para pekerja film yang hadir diberikan penjelasan mengenai program BPJSTK, termasuk tiga jaminan utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM). Mereka juga diberikan kepesertaan langsung dan iuran gratis selama tiga bulan sebagai bentuk dukungan awal.

"Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja seni tentang pentingnya perlindungan sosial dan mendorong partisipasi lebih luas di kalangan pekerja film di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Benchmarking ke China, Belasan Kades Kunjungi Pasar Induk Terbesar di Asia

Duta Nusantara Merdeka | Beijing 

Belasan Kepala Desa (Kades) dari Indonesia yang diberangkatkan ke China dalam rangka mengikuti Program Benchmarking berkunjung ke Pasar Induk Xinfadi, Beijing, yang dikenal sebagai pasar terbesar di Asia pada Jumat (20/9/2024).

 

Pasar Xinfadi dipilih menjadi destinasi pertama karena tata kelolanya yang rapi dan bersih, jauh berbeda dengan pasar-pasar yang ada di Indonesia. Pasar yang sudah beroperasi selama 36 tahun ini mencakup area seluas 1,12 kilometer persegi dan memiliki lebih dari 2.000 kios.

Tidak hanya ukurannya yang besar, Pasar Xinfadi juga dilengkapi dengan teknologi canggih, seperti sistem pembayaran elektronik dan pemantauan digital untuk produk yang dijual. Teknologi ini membantu mengelola volume perdagangan yang sangat besar, dengan 13.000 ton sayur, 24.000 ton buah, 1.500 kambing, 150 sapi, dan 2.000 ton ikan diperjualbelikan setiap harinya.

Selain itu, pasar ini memiliki aula khusus yang didesain seperti pusat perbelanjaan modern, menampilkan produk-produk pertanian yang sudah dikemas dengan menarik, sehingga lebih memikat pembeli.

Yang lebih mengagumkan pada tahun 2023, Pasar Xinfadi mencatat perputaran uang yang luar biasa, mencapai 126,7 miliar Yuan atau sekitar Rp 272,1 triliun. Hal itu menjadikannya sebagai pasar induk terbesar di seluruh China bahkan se-Asia.

Ari Setiawan, Kepala Desa Krasak dari Magelang, Jawa Tengah yang menjadi salah satu peserta mengungkapkan kekagumannya terhadap Pasar Xinfadi. Ia melihat potensi besar yang bisa diadopsi untuk pengembangan Pasar Krasak di desanya.

"Kami berharap sepulang dari China, kami bisa memperbaiki tata kelola pasar dan memperjelas zonasi komoditas yang dijual, seperti yang diterapkan di Pasar Xinfadi," kata Ari.

Ari juga menambahkan bahwa Pasar Krasak telah berkembang pesat dalam dua tahun terakhir. Saat pertama kali menjabat sebagai kepala desa, pasar tersebut hanya memberikan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp 20 juta. Namun, pada tahun 2024, angka itu telah meningkat sepuluh kali lipat.

Meski demikian, Ari merasa masih banyak yang bisa dilakukan. Ia bercita-cita agar Pasar Krasak bisa mendatangkan produk-produk dari luar daerah, bahkan luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Pasar Xinfadi.

"Kami ingin lebih banyak menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dari kota lain, provinsi lain, atau bahkan dari luar negeri," tambahnya.

Sementara Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendes PDTT selaku pemimpin rombongan, Danton Ginting Munthe, menyatakan bahwa kegiatan Benchmarking ini dilakukan di dua kota di China, yaitu Beijing dan Chengdu. Fokus utama dari kunjungan ini adalah mempelajari pembangunan pedesaan dan pengembangan teknologi pertanian.

"Kali ini kami hanya fokus di dua kota, sehingga waktu kunjungan bisa lebih efisien. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan China terkait pengentasan kemiskinan di pedesaan," ujar Danton.

Selain mengunjungi Pasar Xinfadi, para kepala desa juga berkesempatan mengadakan audiensi dengan pejabat Kementerian Pertanian dan Urusan Perdesaan China (MARA), serta mengunjungi Pusat Pengembangan Teknologi Pedesaan China, Bairong World Trade Center, dan Festival Panen Tiongkok di distrik Huairou. Mereka juga mengunjungi desa-desa di Pujiang dan Pengzhou, Provinsi Sichuan, Tianfu Agricultural Expo Park, Universitas Pertanian Sichuan, Tembok Besar China, serta Pusat Penangkaran Panda Raksasa di Chengdu.

Untuk diketahui, Program Benchmarking para kades ke Tiongkok ini difasilitasi oleh Kedutaan Besar China di Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kunjungan para Kades didampingi oleh Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT, Danton Ginting Munthe, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Andi Nita Arie, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rosyid, beserta staf. (Arianto)

Read More

Takeda Apresiasi Langkah Indonesia dalam Penanggulangan DBD

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai salah satu negara hiper-endemik demam berdarah dengue (DBD), Indonesia menghadapi tantangan besar dengan 190.561 kasus dan 1.141 kematian hingga minggu ke-36 tahun ini. Takeda, perusahaan farmasi global yang berfokus pada penanganan DBD, mengapresiasi upaya Indonesia dalam memerangi penyakit ini melalui Strategi Nasional Penanggulangan Dengue (SNPD) 2021-2025.

Dr. Derek Wallace, President Global Vaccine Business Unit Takeda, menyatakan dalam kunjungannya ke Indonesia, “Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam upaya pencegahan DBD. Pendekatan terintegrasi melalui kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat telah membuahkan hasil positif.” Upaya ini sejalan dengan target nol kematian akibat dengue pada tahun 2030.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah preventif melalui enam strategi utama, seperti manajemen penguatan vektor dan peningkatan akses pelayanan kesehatan. "Selain itu, kolaborasi dengan mitra internasional seperti Takeda telah memperkuat program inovatif, seperti vaksinasi dengue," ujarnya saat Diskusi Media yang diadakan di Jakarta, Kamis (19/09/2024).

DBD merupakan penyakit serius yang dapat menyerang seseorang lebih dari sekali, dengan infeksi kedua yang lebih parah. Menurut World Health Organization (WHO), kasus global DBD mencapai 7,6 juta hingga April 2024. Takeda berkomitmen mendukung program pencegahan dengue Indonesia melalui edukasi masyarakat dan inovasi vaksinasi.

Melalui kolaborasi multi-sektor, pemerintah Indonesia dan mitra, termasuk Takeda, berharap dapat mencapai tujuan eliminasi dengue pada tahun 2030. “Pencegahan adalah kunci,” tambah Andreas Gutknecht, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines.

Editor: Arianto 

Read More

Perayaan Sedeka(t)de, Astra Life Sambut Kunjungan Mahasiswa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Sedeka(t)de, Astra Life menyambut kunjungan mahasiswa dari Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (Unpad), dan Universitas Indonesia (UI). Acara ini berlangsung di kantor Astra Life di Pondok Indah, Jakarta, dengan partisipasi 220 mahasiswa selama Agustus hingga September 2024.

Kunjungan mahasiswa ini dibuka oleh P. Laya Agustin, Talent Acquisition & Development Department Head Astra Life. Dalam sambutannya, Cornelius Nangoi, Direktur Astra Life, menyatakan, “Kami antusias menyambut teman-teman mahasiswa. Melalui kunjungan ini, Astra Life berharap generasi muda dapat mengenal kami lebih dekat, sesuai dengan semangat ulang tahun Sedeka(t)de Astra Life yang ke-10.”

Selama kunjungan, mahasiswa diperkenalkan dengan pentingnya asuransi jiwa untuk perlindungan finansial. Mereka juga mengikuti *sharing session* dengan alumni kampus masing-masing yang kini berkarir di Astra Life. “Kehadiran alumni ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat asuransi jiwa,” tambah Cornelius.

Acara ini juga menyesuaikan materi dengan bidang keilmuan mahasiswa, seperti finansial dan aktuaria untuk mahasiswa statistika dan matematika, serta komunikasi untuk mahasiswa kehumasan. Kunjungan diakhiri dengan *office tour* untuk melihat langsung lingkungan kerja di Astra Life.

Astra Life berharap melalui kunjungan ini, lebih banyak generasi muda dapat memahami pentingnya kesadaran finansial dan perencanaan keuangan. “Semangat ini selaras dengan tema ulang tahun ke-10 kami, sedeka(t)de. Semoga Astra Life dapat semakin dekat dengan masyarakat melalui pesan ‘Love Life’,” tutup Cornelius.

Editor: Arianto 

Read More

Gus Halim Lantik Empat Pejabat Struktural dan Fungsional Ahli Utama Kemendes PDTT

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, yang akrab disapa Gus Halim, melantik empat Pejabat Fungsional Ahli Utama serta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT pada Jumat (20/9/2024). 

Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas serta kinerja yang lebih konstruktif dan kondusif.

Dalam sambutannya, Gus Halim menegaskan bahwa tantangan ke depan akan semakin berat, terutama karena Indonesia tengah berada di masa transisi kepemimpinan nasional. 

"Tantangan yang kita hadapi tidak semakin ringan, terutama karena kita sedang memasuki masa transisi kepemimpinan nasional," ujar Gus Halim saat upacara pelantikan.

Ia juga menekankan bahwa para pimpinan baru harus berpegang teguh pada tiga pilar utama, yakni nasionalisme, integritas, serta perspektif global dalam melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing. 

Menurut Gus Halim, ketiga pilar ini akan menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kinerja birokrasi yang lebih profesional dan inovatif, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada pemerintahan yang baru.

"RPJMN akan berubah dan berkembang, sehingga tantangan yang kita hadapi pun akan berbeda," jelas mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu. 

"Tantangan yang harus dihadapi bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri, karena kondisi global saat ini sangat dinamis dan penuh ketidakpastian," tambahnya.

Gus Halim berharap para pejabat yang baru dilantik dapat melakukan evaluasi konstruktif dan merumuskan kebijakan yang realistis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan, terutama di wilayah-wilayah strategis yang masih belum berkembang secara optimal. 

"Kita perlu mempercepat upaya penyesuaian dengan kondisi saat ini," tegasnya.

Adapun pejabat yang dilantik yakni Adi Prasetiya sebagai Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Selanjutnya Aditya Hendra Krisna sebagai Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tunggak Santosa sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dan Lalu Syaifudin sebagai Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Daerah Tertinggal Nugroho Setijo Nagoro, serta Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini. (Arianto)

Read More

Konferensi Pers Dorongan Kenaikan Cukai Hasil Tembakau 2025-2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada hari Jumat, 20 September 2024, sebuah konferensi pers bertajuk "Mendorong Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok demi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Indonesia" telah diselenggarakan secara virtual. Acara ini menghadirkan berbagai pakar dan pejabat terkait untuk membahas urgensi kenaikan cukai hasil tembakau untuk periode 2025-2026. 

Konferensi pers ini dilatarbelakangi oleh tingginya prevalensi merokok di Indonesia, yang menempatkan negara ini sebagai yang tertinggi kedua di dunia untuk perokok laki-laki dewasa (58,4%) dan urutan ke-23 tertinggi secara keseluruhan (31,0%). Harga rokok yang relatif murah di Indonesia, yaitu rata-rata $2,87 (sekitar Rp.44.485) per bungkus, jauh di bawah rata-rata dunia sebesar $5,8 (sekitar Rp.89.900), dianggap sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka perokok.

Konferensi pers ini menghadirkan tiga pembicara utama. Roosita Meilani Dewi, Direktur Center of Human and Economic Development, menyampaikan bahwa Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang merata dapat menghindari downtrading serta mengurangi dampak negatif multiplier effect dan eksternalitas negatif, sehingga diusulkan untuk menaikkan cukai rokok minimal 25% per tahun secara sama dan merata untuk semua jenis rokok, mengingat UU Cukai menetapkan rata-rata cukai rokok hingga 57% namun belum pernah diimplementasikan sepenuhnya. 

Abdillah Ahsan, Pakar Cukai Rokok dan Akademisi Universitas Indonesia, menyoroti bahwa kenaikan harga rokok perlu didukung oleh para pemangku kepentingan di daerah, karena beban kesehatan terkait rokok sangat membebani. Hasil penelitian kami di Lampung Bali dan Yogyakarta mengungkapkan bahwa cukai sangat diharapkan mampu mengurangi konsumsi rokok. Untuk diversifikasi perkebunan tembakau dan penanganan rokok ilegal dapat menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. 

Sementara itu, dr. Putu Ayu Swandewi Astuti, Ketua Udayana Central, memaparkan bahwa konsumsi rokok memberikan dampak kesehatan, ekonomi dan sosial di tatanan individu, keluarga, komunitas dan negara. Pengendalian konsumsi melalui optimalisasi cukai penting dalam mengendalikan angka perokok pada semua spektrum masyarakat baik yang belum merokok atau sudah merokok, dewasa maupun anak muda. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan beban negara, angka perokok harus secara serius ditekan dari berbagai aspek pengendalian.

Rohani Budi Prihatin (Analis Legislatif pada Pusat Analisis Legislatif Badan Keahlian DPR RI) selaku moderator memandu konferensi pers secara dinamis dan membuka diskusi terbuka dengan peserta dan media. 

Turut hadir dan memberikan tanggapan dr. Benget Saragih Ketua Tim Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau, Kemenkes RI, menyampaikan bahwa urgensi kenaikan cukai hasil tembakau yakni mencegah kemudahan mengakses penjualan rokok, termasuk rokok batangan dan mencegah adanya penjualan rokok murah untuk menutup potensi penjualan ke anak-anak.

Konferensi pers ini juga menghadirkan perwakilan masyarakat sipil untuk memberikan pandangan mereka. Ifdhal Kasim, Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Pengendalian Tembakau juga mantan Ketua Komnas HAM RI ini menegaskan bahwa kenaikan pajak rokok di Indonesia harus selalu dinaikan karenaberhubungan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak atas kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat. 

“Hak atas kesehatan, hak atas perlindungan anak dan generasi muda juga hak atas lingkungan yang sehat. Kenaikan pajak rokok juga akan berdampak sosial ekonomi yang berhubungan dengan HAM, yaitu mengurangi kemiskinan serta akan tercapai keadilan sosial. Maka, menaikkan pajak rokok sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Ini adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh Negara”. Hery Chariansyah (Ketua Komisi Nasional Anak) memaparkan bahwa perlu adanya logika hukum dalam menyikapi upaya pengendalian tembakau, kebijakan – kebijakan yang sudah ada belum maksimal dalam menekan prevalensi perokok, khususnya perokok anak. 

Hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun prevalensi perokok terus mengalami peningkatan. Cukai harusnya mampu menjadi instrumen kontrol untuk menekan prevalensi perokok. Sehingga yang perlu kita dorong dari aspek hukum yakni mendorong pemerintah untuk tegas dalam pelaksannaan kebijakan dan penetaapan cukai sehingga cukai dapat berjalan sebagaimana fungsinya. 

Selain itu, Affan Fitrahman (Tobacco Control dari Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah) menegaskan dengan tegas mendukung penuh kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau sebagai langkah penting dalam melindungi generasi muda dari dampak buruk rokok. Kami percaya bahwa cukai yang lebih tinggi akan secara signifikan mengurangi prevalensi merokok di kalangan pelajar dan mengalihkan pengeluaran rumah tangga miskin ke kebutuhan yang lebih produktif. 

Kami yakin sikap kita semua sama, sebagai bagian dari masyarakat sipil yang peduli terhadap perlindungan generasi muda, salah satu langkah penting dalam pengendalian tembakau adalah melalui kebijakan kenaikan cukai. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, Indonesia dapat melindungi generasi muda dari jeratan industri rokok. 

Tulus Abadi (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) menegaskan cukai menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengendalian konsumsi, ia juga menuturkan bahwa sampai saat ini pemerintah masih memandang bahwa tujuan cukai adalah spirit income bukan untuk pengendalian selain ini belum ada sinergitas kebijakan cukai dengan kebijakan pengendalian tembakau, karena tidak dapat dipungkiri bahwa isu pengendalian tembakau sangatlah komplek, sehingga perlu adaya sinergitas.

Secara keseluruhan, konferensi pers ini menekankan pentingnya kenaikan cukai hasil tembakau sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Para pembicara menyoroti dampak ekonomi dan kesehatan dari konsumsi rokok, serta potensi manfaat dari kebijakan kenaikan cukai. Diharapkan hasil dari konferensi pers ini dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengendalian tembakau yang efektif untuk periode 2025.

Reporter: Lakalim Adalin 

Read More

Korem 031/Wira Bima Gelar Olahraga Bersama: Tingkatkan Soliditas dan Kebugaran Prajurit

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Korem 031/Wira Bima kembali menggelar kegiatan olahraga bersama di Lapangan Pancasila, Jl. Sutomo, Pekanbaru, Jum'at (20/09/2024). Acara ini dipimpin langsung oleh Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M. Han, dengan penuh semangat dan kebersamaan.

Acara olahraga ini diikuti oleh seluruh jajaran prajurit, PNS, serta perwakilan dari dinas jawatan Korem 031/Wira Bima, termasuk Kasrem, para Kasi, Komandan, dan Kepala Satuan. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menjaga kebugaran tubuh serta memperkuat solidaritas dan kekompakan antar anggota Korem dan jajaran dinas.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Dany Rakca menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik sebagai bagian dari tugas prajurit. "Olahraga ini tidak hanya memperkuat fisik, tetapi juga membangun kebersamaan dan soliditas di antara kita semua. Saya berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin," ujar Dany Rakca.

Acara dimulai dengan senam pagi bersama dan dilanjutkan dengan pertandingan olahraga bola voli. Suasana penuh keceriaan terlihat dari partisipasi aktif seluruh peserta, yang semakin mempererat hubungan antar anggota Korem.

Brigjen TNI Dany Rakca, yang dikenal mendukung kegiatan olahraga selama masa jabatannya, berharap kegiatan ini terus dilaksanakan untuk menciptakan prajurit yang sehat dan siap menjalankan tugas di Bumi Lancang Kuning.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan hadiah kepada pemenang pertandingan, menambah semarak acara yang penuh keakraban ini. Momen kebersamaan ini menjadi kenangan yang akan terus diingat, terutama menjelang akhir masa jabatan Brigjen TNI Dany Rakca sebagai Danrem 031/Wira Bima.

Editor: Arianto 

Read More

Perlindungan Kesehatan Masyarakat Indonesia, CHED ITB Ahmad Dahlan Dorong Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Center of Human dan Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan Jakarta menggelar konferensi pers terkait kebijakan kenaikan cukai rokok bertajuk "Mendorong Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok Demi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Indonesia" via zoom meeting, Jum'at (20/09/2024). Acara ini dihadiri oleh pakar dari berbagai institusi, termasuk Abdillah Ahsan dari PEBS Universitas Indonesia, yang menyoroti dampak kenaikan cukai rokok pada 2025-2026.

Dalam pembahasan, kenaikan tarif cukai tembakau sejak 2015 dianggap berkontribusi besar pada peningkatan pendapatan negara, mencapai lebih dari 3,48 triliun IDR pada 2021. Namun, kebijakan ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk menginvestasikan dana dalam program diversifikasi tanaman tembakau melalui *Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau* (DBHCHT) dan pemberantasan rokok ilegal.

"Masih ada tantangan besar terkait pengurangan konsumsi rokok, terutama di kalangan berpenghasilan rendah, yang kerap beralih ke rokok ilegal akibat harga tinggi," kata Abdillah Ahsan, Peneliti Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Universitas indonesia. Ia menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap rantai pasok dan penegakan hukum.

Menurut Abdillah, Kebijakan non-fiskal, seperti kawasan bebas asap rokok dan larangan iklan tembakau, dinilai masih lemah. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat kerjasama antar lembaga untuk memberantas rokok ilegal dan mengatasi prevalensi merokok tinggi di Indonesia, terutama di kalangan anak dan dewasa.

"Rekomendasi kebijakan lainnya termasuk penguatan program Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) untuk meningkatkan pengawasan, serta peningkatan transparansi kebijakan cukai agar dipercaya oleh masyarakat," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kemenperin Gelar Annual Indonesia Green Industry Summit 2024: Menuju Industri Hijau dan Net Zero Emission

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sukses menyelenggarakan *Annual Indonesia Green Industry Summit* (AIGIS) pertama pada 19-20 September 2024. Acara ini diresmikan oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang menegaskan bahwa AIGIS akan menjadi acara tahunan untuk mempercepat transformasi industri menuju keberlanjutan.

AIGIS 2024 berperan penting sebagai platform kolaboratif yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan organisasi masyarakat. Acara ini bertujuan untuk mendorong inovasi di sektor industri hijau guna menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak, dengan target mencapai *Net Zero Emission* pada 2060.

"Kami yakin industri hijau adalah kunci dalam menghadapi tantangan iklim dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. AIGIS akan menjadi tradisi tahunan untuk memperkuat komitmen ini," ujar Agus Gumiwang dalam sambutan pembukaannya di Jakarta, Kamis (19/09/2024).

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, penghargaan *Industri Hijau* diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi energi melalui penerapan teknologi hijau. Menperin berharap bahwa perusahaan yang menerima penghargaan ini dapat menjadi teladan bagi industri lainnya di Indonesia.

“Kami optimis bahwa Indonesia dapat mencapai *Net Zero Emission* di sektor manufaktur pada 2050, lebih awal 10 tahun dari target nasional,” tegas Agus.

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang bertransformasi menuju industri hijau, dengan memberikan sertifikasi industri hijau bagi mereka yang memenuhi standar keberlanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ikuti Program Benchmarking, Puluhan Kades Dikirim ke China

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebanyak tiga belas Kepala Desa (Kades) dari berbagai provinsi di Indonesia kembali diberangkatkan ke Beijing dan Chengdu, China untuk melakukan Benchmarking Study pada 18 - 28 September 2024.

Program studi banding kades ke Tiongkok ini difasilitasi Kedutaan Besar China di Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Setibanya di China, para Kades dan rombongan Kemendes PDTT yang dipimpin Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Danton Ginting Munthe diterima oleh Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing Parulian, George Andreas Silalahi, Kamis (19/9/2024).

Parulian menyatakan, China patut menjadi rujukan mengenai keberhasilan dalam membangun desa.

Hal tersebut karena Negeri Tirai Bambu ini sukses mengentaskan kemiskinan absolut dan meningkatkan derajat desa-desa miskin usai merilis paket kebijakan di sektor ekonomi pada dekade 2010-an.

"Mereka lakukan sejumlah paket reformasi mulai sekitar 2013 dan berhasil mengentaskan penduduk absolut itu sekitar 90 juta berhasil diangkat," kata Parulian.

Berdasarkan catatan KBRI Beijing, kata Parulian, sekitar ada 128 ribu desa yang miskin dan tertinggal dan sekitar 832 counties atau kabupaten yang tadinya dalam status daerah miskin dan tertinggal itu bisa terangkat.

Salah satu hal yang patut dicontoh dari pembangunan desa di China adalah sistem meritokrasi dan kesinambungan dari pemerintah pusat hingga desa.

Masa pemerintahan di China yang berlangsung lebih lama juga membantu keberlanjutan dari program-program pemerintah untuk pembangunan desa.

Alasan lainnya China jadi rujukan bagi Indonesia untuk membangun desa karena kedua negara punya kesamaan geografis serta sama-sama punya penduduk dengan jumlah banyak.

Danton berharap dengan Benchmarking ini para kepala desa dapat mengimplementasikan keberhasilan desa-desa di China dalam membangun desa dengan memanfaatkan potensi yang mereka dimiliki.

"Kita berharap para kepala desa yang sempat menikmati kesempatan sepeti ini begitu mereka kembali ke daerah masing-masing menyampaikan apa yang didapat dari benchmarking ini," kata Danton.

Para kepala desa dijadwalkan mengunjungi sejumlah desa meninjau pasar tradisional dan teknologi pertanian, hingga menghadiri festival panen raya selama berada di China. (Arianto)

Read More

DPR Sahkan UU APBN Tahun Anggaran 2025, Menkeu Sri Mulyani: Pertama Kali Pendapatan Negara Tembus Rp3.000 triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di Jakarta pada Kamis (19/9).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.

“Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus di atas Rp3.000 triliun,” kata Menkeu. 

Menkeu mengatakan, target penerimaan perpajakan tahun 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan mulai berjalannya sistem CoreTax dan sistem perpajakan yang kompatibel dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global. 

Adapun PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA), optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital dan informasi. 

“PNBP juga sebagai instrumen regulatory untuk mendorong ekonomi mendukung dunia usaha serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Menkeu. 

Di sisi lain, Menkeu mengungkapkan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun.

“Kami berterima kasih pada pembahasan Banggar yang telah memasukkan berbagai program prioritas dari pemerintahan baru, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender,” ujar Menkeu. 

Lebih lanjut, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun ditujukan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain. 

“Transfer ke daerah didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan kualitas belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power, serta mempercepat konvergensi antar daerah,” kata Menkeu. 

Sementara, total belanja negara tahun 2025 mencapai sebesar Rp3.621,3 triliun, termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun belanja non-K/L pada belanja pemerintah pusat. 

Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp616,2 triliun.

“Tingkat defisit ini adalah moderat dan aman untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN,” ujar Menkeu. 

Pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun dikelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas manageable. 

Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun, dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola yang baik agar efisien dan produktif. 

Untuk asumsi dasar ekonomi makro APBN Tahun Anggaran 2025, disepakati yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi terkendali sebesar 2,5 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000 per US Dolar, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0 persen, Indonesian Crude Oil Price (ICP) sebesar US$82/Barel, dan lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari. 

Tingkat kemiskinan diproyeksikan terus turun ke kisaran 7,0-8,0 persen dan tingkat kemiskinan ekstrem terus dijaga pada tingkat 0 persen, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan pada kisaran 4,5-5,0 persen, dan tingkat ketimpangan atau gini ratio turun ke kisaran 0,379-0,382.

Penguatan well-being dan sekaligus program prioritas Presiden Terpilih yang didukung APBN 2025 antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah unggulan, renovasi dan perbaikan sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis.

“Diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) agar mencapai 0,56,” kata Menkeu. 

Selain itu, program prioritas ketahanan pangan, seperti program pemberdayaan petani dan nelayan, diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 di tahun 2025. 

Menkeu menuturkan APBN tahun 2025 adalah APBN transisi yang disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional. 

“APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, serta keberlanjutan. Hal ini untuk mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efektif. 

APBN 2025 dijaga tetap sehat dan kredibel untuk mendukung reformasi struktural di dalam rangka memperbaiki produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia,” ujar Menkeu. (Arianto)

Read More

Ketua IKAHI Minta Kesejahteraan Hakim Agar Diperhatikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kesejahteraan hakim di Indonesia menjadi sorotan publik. Beban kerja yang tinggi, gaji yang dianggap tidak sebanding, serta ancaman terhadap keamanan menjadi beberapa permasalahan yang kerap muncul. 

Oleh karena itu, Pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan terkait kenaikan gaji hakim karena memang faktanya sejak 2012, hak keuangan para hakim belum atau tidak mengalami perbaikan. 

Dr. H. Yasardin SH., MH., selaku Ketua ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Periode 2022 - 2025 menyoroti soal kurang diperhatikannya kesejahteraan hakim oleh negara. 

"Tunjangan gaji pokok dan tunjangan hakim diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012. Sejak 2012 itu tunjangan hakim tidak pernah berubah sampai sekarang, berarti kan sudah 12 Tahun," ujarnya saat diwawancarai Syamsul Bahri selaku Ketua FORSIMEMA-RI periode 2023-2028 di Mahkamah Agung, Kamis (19/9/2024).

Lebih lanjut, Dr. H. Yasardin SH., MH.,menjelaskan bahwa IKAHI memperjuangkan kenaikan gaji dan tunjangan haji sejak periode lalu yaitu tahun 2019. 

"Tapi pemerintah waktu itu masih kesulitan fiskal sehingga belum bisa dikabulkan," ujar Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

Pada awal tahun 2024, IKAHI telah mengajukan surat kepada Mensesneg dan MenPAN/RB. 

"Suratnya diajukan ke Segneg, Presiden sudah mendisposisi agar ditindaklanjuti. Kemudian dari Segneg bersurat ke KEMENPAN untuk menjadi prakarsa. Sudah dibahas oleh KEMENPAN dan pembahasan itu sudah berapa kali terjadi. KEMENPAN sudah melanjutkan ke Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan juga sudah berapa kali dibahas, mereka minta data dukung, data dukung sudah kita penuhi semua jadi sekarang tinggal tergantung menteri keuangan untuk menandatangani persetujuan kenaikan itu," terangnya. 

Menurutnya, jika menteri keuangan menandatangani, maka dalam waktu dekat IKAHI akan menyiapkan rancangan Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012. 

"Jika itu sudah siap maka setelah itu baru ke Presiden untuk ditandatangani," ujarnya. 

IKAHI berharap, sebelum pergantian pemerintah yang baru perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 sudah ditandatangani karena ini sudah ditunggu oleh para hakim di daerah. 

"Para hakim ini sudah 12 tahun menunggu, tidak pernah naik tunjangan hakim, padahal harga, inflasi, dan sebagainya sudah berapa kali mengalami kenaikan. Begitu juga pegawai negeri sipil setiap tahun ada kenaikan gaji," paparnya. 

Ketua Umum FORSIMEMA-RI Periode 2023-2028 Syamsul Bahri pun berharap, dengan segera ditandatanganinya PP Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hakim dan pada akhirnya meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia. (Arianto)

Read More

Dugaan Korupsi Dana Hibah Dispora Pekanbaru: Aktivis dan Masyarakat Desak Penyelidikan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru  

Isu terkait dugaan korupsi dalam Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Pekanbaru semakin hangat dibicarakan. Informasi ini telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat dan aktivis. Salah satunya, Forum Komunikasi Gerakan Muda Pejuang Aspirasi Rakyat (FK-GEMPAR), melalui Sekretaris Jendralnya, Johannes Eben, angkat bicara.

"Dana hibah sering kali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak daerah yang mengalami permasalahan dalam realisasi anggaran hibah, baik dari sisi administrasi maupun dugaan tindak pidana," kata Johannes kepada media di Pekanbaru, Selasa (17/09/2024).

FK-GEMPAR menduga adanya indikasi kuat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan dana hibah oleh Dispora Pekanbaru. Menurut Johannes, sikap bungkam Dispora terkait laporan ini semakin memperkuat dugaan tersebut. Ia menegaskan bahwa FK-GEMPAR akan melaporkan hal ini secara resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau untuk mengungkap data yang relevan demi penegakan hukum.

Sebelumnya, Kepala Dispora Kota Pekanbaru, Hazli Fendriyanto, diduga tidak mematuhi mekanisme pemberian hibah yang ditetapkan pemerintah daerah, mengindikasikan adanya pelanggaran administratif dan hukum.

Bahkan, Redaksi SINURBERITA juga telah mengajukan surat konfirmasi kepada pihak Dispora pada 27 Agustus 2024, namun hingga kini belum ada tanggapan resmi. Hal ini memunculkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera bertindak atas dugaan korupsi ini.

Masyarakat berharap pihak berwenang, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, segera menyelidiki dan mengambil langkah tegas terkait penggunaan dana hibah di Dispora Pekanbaru demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

Editor: Arianto 

Read More

Jelang Pilkada, Polsek Kebon Jeruk Gelar Ngopi Kamtibmas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat melaksanakan kegiatan Ngopi Kamtibmas bersama warga RW 05 di Jl. Panjang, Pos Pengumben Kampung Baru RT 07/05, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (18/9/2024). 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Sutrisno.

Ngopi Kamtibmas merupakan forum dialog antara pihak kepolisian dengan masyarakat untuk mendiskusikan berbagai isu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

Dalam kesempatan ini, Kapolsek Kebon Jeruk dan jajarannya berdialog langsung dengan warga mengenai berbagai permasalahan keamanan di wilayah tersebut, seperti pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), aksi tawuran, begal, geng motor, serta kejahatan jalanan lainnya.

Kompol Sutrisno menyampaikan bahwa kegiatan Ngopi Kamtibmas bertujuan untuk menyerap aspirasi warga terkait berbagai potensi gangguan keamanan yang ada di wilayah hukum Polsek Kebon Jeruk. 

Dengan cara ini, pihak kepolisian dapat mengoptimalkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antara Polri dan masyarakat sangat penting untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada DKI 2024.

"Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap masyarakat dapat semakin proaktif dalam melaporkan segala bentuk tindak kejahatan di wilayahnya. Kami juga mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman," ujar Kompol Sutrisno saat dikonfirmasi, Kamis (19/9/2024). 

Dalam dialog tersebut, warga juga mengutarakan berbagai kekhawatiran, terutama terkait maraknya geng motor yang kerap meresahkan warga pada malam hari. 

Warga berharap, dengan adanya pertemuan seperti ini, dapat tercipta solusi yang konkret dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Sutrisno menambahkan, Polsek Kebon Jeruk akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan. 

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kegiatan Ngopi Kamtibmas ini diharapkan mampu membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat, sehingga warga merasa lebih nyaman untuk menyampaikan keluh kesah mereka terkait masalah keamanan. 

Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan gangguan keamanan di wilayah Kebon Jeruk dapat diminimalisir. (Arianto)

Read More

Lakukan Pembinaan, Ketua MA Ingatkan Integritas dan Profesionalitas Fondasi Utama Terbangunnya Kepercayaan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Diakhir kunjungan kerja pimpinan Mahkamah Agung ke Yogyakarta, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H beserta para pimpinan Mahkamah Agung lainnya melakukan pembinaan dan administrasi Yudisial bagi Ketua / Kepala pengadilan tingkat banding 4 (Empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia, pada hari Selasa, 17 September 2024, bertempat di hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta.

Dalam pembinaan tersebut, Ketua Mahkamah Agung mengatakan, Sebagai benteng terakhir dalam proses penegakan hukum, peran kita sebagai hakim dan aparatur peradilan bukan hanya sekadar menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan prosedur hukum, tetapi kita juga wajib menjaga nilai-nilai keadilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. 

Oleh karena itu, para hakim dan aparatur peradilan dituntut untuk selalu menjaga integritas dan profesionalitas, karena dua aspek tersebut merupakan fondasi utama bagi terbentuknya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.

Lebih lanjut, Prof Syarifuddin, menyatakan selain integritas, yang juga tidak kalah pentingnya adalah profesionalitas. Profesional adalah mampu melaksanakan pekerjaan dengan standar kinerja yang tinggi, memiliki pengetahuan yang mendalam, serta kemampuan untuk menangani setiap perkara dengan cermat dan tepat waktu. 

Hakim dan aparatur peradilan harus senantiasa mengembangkan skill dan pengetahuannya agar dapat merespons setiap dinamika perubahan yang terjadi dalam dunia kerja.

“Di era yang semakin kompleks seperti saat ini, banyak perkara yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam, baik dari segi teknis hukum, maupun pemahaman terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, karena hal itu sudah menjadi keniscayaan yang tidak dapat kita pungkiri,” ujar mantan Ketua Pengadilan Bandung.

Menurutnya, kepercayaan publik kepada lembaga peradilan dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, integritas dan profesionalitas memegang peranan yang sangat penting bagi terbangunnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. 

Oleh karena itu, saya tidak pernah bosan untuk terus mengingatkan agar para hakim dan aparatur peradilan selalu menjaga integritas dan profesionalitas karena dua hal itu menjadi kunci untuk terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa.

Turut hadir dalam acara pembinaan ini, Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Wakil ketua MA bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, Ketua/Kepala pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, hakim, panitera serta undangan lainnya. (Arianto)

Read More

Korem 031/Wira Bima Gelar Pelatihan Fotografi dan Videografi untuk Prajurit

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Korem 031/Wira Bima terus meningkatkan kualitas kemampuan prajuritnya, khususnya dalam bidang dokumentasi, dengan mengadakan Latihan Dalam Satuan (LDS) fotografi dan videografi. Pelatihan ini diikuti oleh 25 prajurit penerangan dari jajaran Korem dan berlangsung selama dua hari, dari tanggal 18 dan 19 September 2024 di ruang Yudha, Makorem 031/Wira Bima, Jalan Mayor Ali Rasyid No. 1. Pekanbaru.

Pelatihan ini menghadirkan pemateri profesional dari Media Tribun Pekanbaru. Pada hari pertama, peserta mendapatkan pembekalan materi fotografi yang disampaikan oleh fotografer handal. Dalam sesi ini, prajurit diajarkan teknik pengambilan gambar yang mendukung publikasi kegiatan Korem 031/Wira Bima secara lebih profesional.

Hari kedua pelatihan berfokus pada materi videografi yang disampaikan oleh Bapak Doddy Vladimir, teknisi video dari Tribun Pekanbaru. Peserta mempelajari teknik-teknik pembuatan video, mulai dari pengambilan gambar hingga proses pengeditan, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendokumentasikan dan mengkomunikasikan berbagai kegiatan satuan.

Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han, berharap pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan prajurit dalam menghasilkan dokumentasi berkualitas, mendukung tugas Korem dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih efektif. “Kegiatan ini mencerminkan komitmen Korem untuk mengikuti perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan informasi,” ujarnya, Rabu (18/09/2924).

Sementara itu, Ws Kapenrem 031/WB, Letda Inf Jopi Ardiansyah Putra, selaku ketua pelaksana, juga menambahkan bahwa pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis prajurit tetapi juga memperkuat hubungan dengan media lokal, seperti Harian Tribun Pekanbaru, untuk mendukung tugas pokok TNI di wilayah Riau.

Editor: Arianto 

Read More