Wakili 11 Serikat Buruh, Denny Indrayana Minta Mahkamah Konstitusi Batalkan Kewajiban Tapera

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong 3% penghasilan pekerja untuk penyediaan perumahan kembali digugat, kali ini oleh 11 (sebelas) Serikat Buruh yang total anggotanya mencapai ratusan ribu. Mereka diwakili oleh Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Wakil Menteri Hukum dan HAM RI periode 2011 – 2014, melalui firma hukumnya, INTEGRITY Law Firm.

Kesebelas serikat buruh yang mengajukan judicial review tersebut antara lain:

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional;

2. Federasi Serikat Pekerja Kimia dan Pertambangan – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;

3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;

4. Federasi Serikat Pekerja-Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat;

5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan;

6. Gabungan Serikat Buruh Indonesia;

7. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia;

8. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;

9. Serikat Buruh Sejahtera Independen ’92;

10. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman; dan

11. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia.

Para Pemohon dalam gugatan ini menilai keberlakuan UU Tapera yang menaikkan level ‘tabungan’ menjadi sebuah kewajiban adalah pelanggaran hak asasi manusia para buruh dan bertentangan dengan konstitusi. Terlebih, pemerintah telah menunjukkan kinerja yang tidak professional dalam hal pengelolaan dana publik serupa, seperti kasus Jiwasraya, Taspen, dan Asabri. Ketiga kasus tersebut adalah mega korupsi yang membuat pensiunan PNS dan prajurit kehilangan asuransi dan tabungan masa tua, akumulasi kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 41 Triliyun.

“Pengalaman sebelumnya, program-program tabungan atau iuran semacam ini terbukti gagal, hanya menjadi ladang korupsi elit-elit penguasa, dan sangat menindas rakyat. Sangat tidak rasional jika pemerintah ingin menambah program serupa. Kewajiban Tapera bukan tabungan, melainkan perampokan. Oleh karenanya MK harus batalkan,” ujar Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Sejalan dengan keresahan yang dirasakan para buruh, UU Tapera yang menjadikan tabungan bersifat wajib dan mengikat bagi seluruh pekerja di Indonesia, memiliki persoalan konstitusionalitas yang serius. UUD 1945 memberikan batasan mengenai potongan wajib yang dapat dibebankan ke masyarakat oleh pemerintah, yakni pajak dan pungutan. Tabungan adalah pilihan opsional bagi pekerja yang tidak termasuk dalam pajak ataupun pungutan lain. Oleh karenanya, UU Tapera yang menjadikan tabungan seakan-akan menjadi pajak atau pungutan wajib merupakan hal yang inkonstitusional.

“Selain tidak sesuai dengan konsep pajak dan pungutan dalam Pasal 23A UUD 1945, UU Tapera ini juga bertentangan dengan jaminan perlindungan hukum serta menghambat masyarakat untuk menikmati kesejahteraan lahir batin yang juga dijamin dalam konstitusi. Terlebih, Naskah Akademik RUU Tapera sama sekali tidak meniatkan tabungan ini menjadi wajib dan mengikat, tapi tiba-tiba muncul dalam UU nya. Ini semakin menunjukkan UU Tapera mengandung masalah konstitusi yang serius,” jelas Denny Indrayana, Senior Partner INTEGRITY Law Firm. 

Berkaca dari negara lain, seperti Jerman, Perancis, Singapura, dan Malaysia, seluruhnya memberikan akses penyediaan hunian yang baik namun tidak melalui program mewajibkan tabungan yang mengikat. Sementara, hanya China yang memberlakukan konsep tabungan wajib. Namun, program tersebut juga relatif tidak berhasil di China mengingat kebutuhan hunian di China masih sangat memprihatinkan.

Melihat situasi hari ini, setidaknya seorang pekerja dengan penghasilan rendah mendapatkan potongan sebesar 8,7% dari gaji bulanan yang ia dapatkan. Potongan-potongan tersebut diantaranya untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pajak Penghasilan. Jika ditambah dengan potongan “wajib” Tapera sebesar 3% dari gaji bulanan yang didapatkan, maka potongan pendapatan masyarakat menjadi sebesar 11,7%. Tentu bukan jumlah yang sedikit, terkhusus bagi para pemohon yang merupakan Buruh. [Arianto]

Read More

Mahkamah Agung Pastikan Tidak Ada Tindak Pidana Korupsi Pemotongan dan Penyalahgunaan Honorium Penanganan Perkara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Mahkamah Agung memastikan tidak ada pemotongan honorarium terkait penanganan perkara hakim agung sebesar Rp. 97.020.757.125, 00 sebagaimana yang telah disampaikan Indonesia Police Watch (IPW) dan beredar di media-media. 

Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia H. Suharto, S.H., Mhum memberikan kepastian bahwa tidak ada praktik pemotongan honorarium penanganan perkara hakim agung yang dilakukan secara paksa dengan intervensi pimpinan Mahkamah Agung. 

"Fakta yang terjadi adalah para hakim agung bersepakat untuk menyerahkan secara sukarela sebesar 40% dari hak honorarium penanganan perkara yang diterimanya untuk didistribusikan kepada tim pendukung teknis dan administrasi yudisial. Pernyataan penyerahan secara sukarela sebagian haknya tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai yang diketahui oleh ketua kamar yang bersangkutan," ujar H. Suharto dalam keterangan tertulis, Rabu (18/09/2024). 

Untuk memudahkan proses penyerahan sebagian hak hakim agung atas honorarium penanganan perkara tersebut, para Hakim Agung membuat kuasa kepada Bank Syariah Indonesia untuk melakukan pendebetan dana dari rekening penerimaan HPP masing-masing hakim agung. 

"Seluruh hakim agung telah membuat surat pernyataan penyerahan secara sukarela sebagian haknya atas honorarium penanganan perkara dan surat kuasa pendebetan. Dengan demikian, tidak benar ada hakim agung yang melakukan penolakan. 

Bahwa timbulnya kesadaran hakim agung untuk menyerahkan hak atas honorarium penanganan perkara oleh hakim agung tersebut didasarkan pada keadaan dimana Pemberian honorarium penanganan perkara bagi hakim agung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. 

"Menteri keuangan menindaklanjuti ketentuan tersebut dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-80/MK.02/2022 tanggal 07 Februari 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Penanganan Perkara bagi Hakim Agung. Selanjutnya, untuk setiap tahun berikutnya Menteri Keuangan menerbitkan kembali surat tentang SBML tersebut," sambungnya. 

H. Suharto menyebut, pengaturan pemberian honorarium penanganan perkara pada Mahkamah Agung berbeda dengan pengaturan untuk Mahkamah Konstitusi. Untuk Mahkamah Konstitusi, honorarium penanganan perkara selain diberikan kepada Hakim Konstitusi juga diberikan kepada gugus tugas dan/atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk Mahkamah Agung, honorarium penanganan perkara hanya diperuntukkan bagi hakim agung. 

Latar belakang diberikannya honorarium penanganan perkara kepada Hakim Agung sebagaimana dimuat dalam paragraf keempat penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 dan surat Menteri Keuangan tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Honorarium Penanganan Perkara adalah mempercepat proses penyelesaian perkara dan mereduksi tunggakan perkara pada Mahkamah Agung. Percepatan penyelesaian perkara tersebut hanya dapat terwujud jika adanya sinergitas antara Hakim Agung sebagai pelaksana fungsi utama dan unsur kepaniteraan dan kesekretariatan Mahkamah Agung sebagai pendukung teknis dan administrasi yudisial. 

"Dengan memperhatikan praktik pemberian honorarium penanganan perkara pada Mahkamah Konstitusi, efektivitas percepatan penyelesaian perkara dan fakta bahwa penanganan perkara merupakan kerja kolektif, seluruh Hakim Agung dengan tanpa paksaan menyepakati untuk menyerahkan 40% dari bagiannya kepada Tim Pendukung Penanganan Perkara yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan bermeterai dan diketahui oleh masing-masing Ketua Kamar. Hakim Agung juga membuat surat kuasa kepada Bank Syariah Indonesia untuk melakukan pendebitan dana dari rekening penerima HPP," terangnya. 

Pernyataan penyerahan secara sukarela sebagian haknya tersebut dibuat oleh hakim agung pada awal tahun 2022 bersamaan dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan tentang SBML HPP tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas.

Selanjutnya, Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1295/PAN/HK.00/4/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Penetapan Satuan Besaran Alokasi Honorarium Penanganan Perkara. 

Kemudian, Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 2605/PAN/HK.00/9/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Satuan Besaran Alokasi Honorarium Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung. 

Serta Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 867/PAN/HK.00/3/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 2605/PAN/HK.00/9/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Satuan Besaran Alokasi Honorarium Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung. 

"Pernyataan IPW bahwa yang didistribusikan hanya sebesar 74,05% adalah tidak benar karena perhitungan tersebut semata-mata didasarkan pada penjumlah data yang tersaji dalam memorandum Panitera MA kepada hakim agung. 

Memorandum tersebut hanya memuat daftar penerima HPP yang ada dalam kamar, sedangkan penerima alokasi HPP lainnya tidak dimuat dalam memorandum tersebut, "terangnya. 

H. Suharto juga menyebut bahwa IPW juga menganggap seluruh perkara yang diputus tahun 2022 dan 2023 dianggap diberikan HPP. Hal tersebut tidak benar karena untuk tahun 2022 Honorarium penanganan perkara hanya diberikan atas penyelesaian perkara paling lama 120 hari kalender sejak perkara diterima oleh majelis sampai dikirim ke pengadilan pengaju. 

Sedangkan tahun 2023 dan honorarium penanganan perkara hanya diberikan atas penyelesaian perkara paling lama 90 hari kalender sejak perkara diterima oleh majelis sampai dikirim ke pengadilan pengaju. 

Berdasarkan data Kepaniteraan Mahkamah Agung, jumlah perkara tahun 2022 yang diselesaikan paling lama 120 hari sebanyak 20.558 perkara, sedangkan untuk perkara tahun 2023 yang diselesaikan paling lama 90 hari sebanyak 22.341 perkara. (Arianto)

Read More

Netralitas ASN Jelang Pilkada Serentak 2024, BKN Awasi Peran PPK Instansi Lewat Sistem Informasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada pertemuan antar-instansi pemerintah yang berperan dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu terutama menjelang perhelatan Pilkada serentak mendatang, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan perannya dalam pengawasan dan penegakan netralitas ASN. Terkait persiapan dari fungsi BKN, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan langkah yang sudah dilakukan BKN untuk mengawal netralitas ASN dengan membangun Sistem Berbagi Terintergrasi (SBT). 

Tujuannya untuk mempermudah pengawasan dan penegakan guna memastikan netralitas ASN terlaksana sebagai bentuk konkrit implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.

“Dalam mengawal netralitas ASN ini, BKN berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong pelaksanaan penegakan pelanggaran netralitas ASN, di antaranya melaksanakan pengendalian berupa peringatan, teguran, hingga pemblokiran pada SIASN dalam hal PPK belum atau tidak menindaklanjuti rekomendasi, dan memastikan pelanggaran netralitas yang wajib ditindaklanjuti dengan mekanisme penjatuhan disiplin dilakukan menggunakan aplikasi I’DIS,” terangnya saat hadir dan berbincang dalam Talkshow Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah menjaga netralitas ASN pada pemilihan serentak tahun 2024, di Kawasan Jakarta, Selasa (17/09/2024).

Untuk mengoptimalkan peran tersebut, Ia juga menjelaskan bahwa BKN memiliki Kantor Regional dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) tersebar di seluruh Indonesia yang menjadi penguat pengawasan dan pengendalian netralitas. 

Ditambah dibentuknya Satgas Netralitas dalam melaksanakan tugasnya menggunakan SBT, di mana Sistem Informasi tersebut terintegrasi satu sama lain yang menyajikan data temuan, aduan atau pelanggaran NSPK Manajemen ASN sehingga adanya keterpaduan dan akurasi data yang dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dalam waktu yang cepat, akurat, dan real time.

Sistem pengawasan bersama dengan SBT ini digunakan secara terintegrasi antara BKN dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Pemilu sesuai kewenangannya masing-masing. Tujuannya untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yang objektif, transparan, akuntabel, terintegrasi dan memenuhi persamaan data hasil penanganan pelanggaran. 

“Manfaat pengawasan bersama dengan SBT merupakan bentuk sinergitas seluruh Satgas Netralitas, proses penanganan pelanggaran efektif, efisien, dan cepat, data pelanggaran netralitas valid dan update, serta penanganan dugaan pelanggaran netralitas sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Tidak hanya itu, Haryomo mengungkapkan bahwa BKN juga membangun sistem Integrated Mutasi (I-Mut), di mana semua mutasi yang dilakukan oleh PPK baik pusat maupun daerah harus melalui sistem I-Mut. Sistem ini dibangun untuk memonitor adanya mutasi yang dilakukan oleh PPK termasuk berlaku juga bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota definitive. 

Misalnya keputusan yang menguntungkan pegawai dapat secara otomatis tertolak oleh sistem integrasi jika adanya syarat-syarat yang dilanggar/tidak terpenuhi dan sebaliknya, jika para pejabat yang akan melakukan demosi terhadap para ASN yang tidak mendukung karena tidak ikut berjasa dalam mengkampanyekan kandidat akan diamati dan tercover oleh sistem yang akan dilakukan investigasi oleh BKN jika ada mutasi yang melanggar peraturan BKN yang berlaku. (Arianto)

Read More

Logindo Samudramakmur Cetak Pendapatan USD32,77 Juta di 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten jasa sewa kapal offshore, PT Logindo Samudramakmur Tbk ("LEAD" atau "Perseroan"), berhasil mencatat pendapatan sebesar USD32,77 juta sepanjang tahun 2023. Pendapatan ini meningkat sebesar USD3,27 juta atau 11,09% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai USD29,50 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga sewa kapal di pasar Asia Pacific.

"Laba bruto Perseroan naik 31,85% menjadi USD4,73 juta, dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat USD3,59 juta. Marjin laba bruto mencapai 14,44%, mencerminkan pertumbuhan signifikan dalam pendapatan perusahaan di tahun 2023," kata Presiden Direktur LEAD, Eddy Kurniawan Logam, dalam public expose di Jakarta, Rabu (18/09/2024).

Pada aspek laba usaha, menurut dia, Perseroan mencatat kenaikan drastis sebesar 138,28%, dari rugi USD1,94 juta di 2022 menjadi laba USD0,74 juta di tahun 2023. Faktor utama peningkatan ini adalah kenaikan laba bruto dan penurunan beban operasi lainnya sebesar 96,57%. EBITDA perseroan juga naik 20,62% menjadi USD12,03 juta, mengindikasikan kesehatan operasional perusahaan.

Di sisi aset, Eddy mengatakan, aset lancar perusahaan mengalami kenaikan 8,10% menjadi USD27,46 juta, dipicu oleh peningkatan uang muka pihak ketiga sebesar 559,92%. Liabilitas jangka pendek juga meningkat sebesar 36,40% menjadi USD11,62 juta, sebagian besar akibat pinjaman bank jangka panjang yang berpindah kategori.

Strategi pemasaran dan operasional LEAD di tahun 2023 menitikberatkan pada ekspansi ke luar negeri, engagement dengan broker yang familiar dengan pasar Asia Pacific, penyesuaian harga sewa kapal, serta efisiensi biaya operasional dan perawatan armada kapal. "Upaya-upaya ini dilakukan untuk memperkuat branding perusahaan di pasar Asia Pacific, bersaing dengan operator kapal j wilayah tersebut," ucapnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kian Berdampak, Sepuluh Tahun Pembangunan Pendidikan Berada di Koridor Yang Tepat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pembangunan pendidikan nasional selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah berada di koridor yang tepat. Capaian pemerataan akses kepada layanan pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan dengan berbagai terobosan Merdeka Belajar untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul. 

“Kami semakin yakin bahwa kita telah berada di koridor yang benar, Kemendikbudristek ingin terus meningkatkan kualitas pembelajaran, yang akhirnya memberikan dampak positif untuk meningkatkan kompetensi anak-anak Indonesia melalui berbagai program Merdeka Belajar,” ujar Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube FMB9ID_IKP, Selasa (17/9).

Sesjen Suharti menambahkan, dampak positif dari Merdeka Belajar kini mulai terlihat dengan penerapan Kurikulum Merdeka. Sekolah-sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka dalam tiga tahun terakhir terbukti jauh lebih baik hasil capaian literasi dan numerasinya dibandingkan dengan sekolah yang baru satu atau dua tahun dan sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka. 

Selain berfokus pada peningkatan kualitas, Kemendikbudristek juga berfokus pada pemerataan akses. Salah upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. “Tentunya hal ini bertujuan untuk menahan anak-anak Indonesia putus sekolah dan menurunkan disparitas antara kelompok termiskin dengan kelompok terkaya,” ungkap Suharti.

Selain itu, sebagai bentuk upaya percepatan pemerataan pendidikan, Kemendikbudristek juga telah menyesuaikan satuan biaya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) “Satuan biaya antara daerah perkotaan dengan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, berbeda dengan yang ada di Jakarta atau di Surabaya. Tidak lagi sama rata untuk seluruh wilayah Indonesia,” kata Sesjen Kemendikbudristek.

Lebih lanjut, Sesjen Suharti mengungkapkan bahwa dalam mengevaluasi hasil capaian penyediaan akses pendidikan, tidak bisa hanya melihat angka rata-rata lama sekolah saja. “Kemendikbudristek menggunakan Harapan Lama Sekolah untuk menghitung berapa lama anak usia 7 tahun yang masuk sekolah sekarang berada dalam sistem, dan sekarang posisi tersebut sudah mencapai 13,1 tahun dan melebihi target 12 tahun,” ungkapnya.

“Dalam meningkatkan akses pendidikan di daerah 3T dan mencapai angka Harapan Lama Sekolah, Kemendikbudristek juga melakukan berbagai upaya, yakni dengan program Afirmasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Bahkan, program Kampus Mengajar juga turut dilibatkan untuk membantu guru-guru di daerah 3T. Adik-adik mahasiswa membantu guru mengajar dan sekaligus menginspirasi peserta didik di sana untuk terus meraih masa depan yang cerah,” imbuh Suharti.

Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55. Adapun angka Harapan Lama Sekolah anak usia 7 tahun ke atas meningkat dari 12,55 pada tahun 2015 menjadi 13,15 pada tahun 2023.

*Pendidikan Vokasi Kian Berdampak*

Menjawab anggapan umum saat ini masih banyak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menjadi pengangguran, Sesjen Suharti menekankan pentingnya mencermati data untuk bisa memahami kondisi yang ada. Berdasarkan data BPS dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), memperlihatkan semakin banyak lulusan SMK yang bekerja dalam satu tahun setelah kelulusan. Data tersebut menunjukkan kenaikan dari 32,1% pada tahun 2021 menjadi 38,4% pada tahun 2023. Kenaikan kebekerjaan setelah satu tahun kelulusan juga dialami oleh lulusan diploma dari kampus vokasi yang menunjukkan angka 50,2% pada tahun 2021, naik menjadi 58,6% pada tahun 2023..

“Dari kebekerjaan tersebut tampak bahwa ada hasil positif yang signifikan dari intervensi kita pada pendidikan vokasi. Ke depannya, Kemendikbudristek ingin tetap melakukan banyak hal untuk memastikan para lulusan SMK maupun Politeknik sesuai dengan kebutuhan industri dan juga mendorong mereka agar menjadi entrepreneur yang mampu membuka lapangan pekerjaan,” terang Sesjen Kemendikbudristek.

Untuk memperkuat link and match, Kemendikbudristek terus memberikan dukungan dan keleluasan kepada sekolah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum agar terus relevan, termasuk bersama industri. “Pembukaan atau penutupan program studi atau program keahlian yang sudah jenuh dapat menyesuaikan kebutuhan di lapangan,” katanya.

Selain itu, penting juga memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Daerah. “Khususnya Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan pengelolaan SMK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, konsorsium, dan lembaga lainnya,” kata Suharti.

“Link and match dilakukan dari hulu ke hilir secara bersamaan. Bahkan, kami juga mengundang guru-guru tamu dari industri untuk mengajar di sekolah dan perguruan tinggi untuk memberikan pengetahuan serta pengalamannya kepada peserta didik,” imbuh Sesjen Kemendikbudristek. (Arianto)

Read More

Pilkada Serentak 2024, Kemendagri Tegaskan Jaga Netralitas ASN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Suhajar Diantoro menegaskan, upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Serentak 2024 membutuhkan langkah komprehensif dari berbagai pihak terkait. Dia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.

“Sudah menjadi tugas kita, langkah pertama sebagai pembina kepegawaian kewajiban kita adalah terus membina pegawai kita, tidak boleh lelah,” jelasnya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kesiapan Kepala Daerah, Menjaga Netralitas ASN Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Pembinaan ASN tersebut harus dilakukan secara optimal agar mereka menyadari pentingnya menjaga netralitas. Namun, apabila dalam perjalanannya tetap ada ASN yang melanggar, maka sanksi perlu ditegakkan. “Jadi di hulunya kita tegakkan pembinaannya, di hilirnya kita tegakkan sanksinya,” terang Suhajar.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menilai apakah pelanggaran itu tergolong pada tindak pidana atau administrasi. Hal ini harus dilihat agar sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. “Kalau sekiranya sanksi ini tidak kita tegakkan, itu akan membuatnya (ASN) tidak jera dan akan berulang [melanggar],” jelasnya.

Namun, Suhajar meyakini masih banyak ASN yang akan tetap bekerja secara profesional mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan menjaga netralitas. Termasuk masih adanya kepala daerah berstatus petahana yang tetap menjaga netralitas ASN meski mencalonkan kembali pada Pilkada. Terlebih terdapat contoh adanya sanksi dari Bawaslu yang diterapkan kepada petahana yang melanggar netralitas ASN. (Arianto)

Read More

Tantangan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Era Transisi Energi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia masih sangat bergantung pada pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan cadangan SDA melimpah seperti nikel, timah, bauksit, dan batubara, sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Namun, pengelolaan yang buruk, kerusakan lingkungan, dan korupsi sering menjadi masalah utama, bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa SDA harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia memiliki cadangan SDA strategis, seperti nikel terbesar di dunia dan cadangan batubara sebanyak 38,84 miliar ton. Namun, tata kelola yang buruk menjebak Indonesia dalam fenomena "growth without governance" atau pertumbuhan tanpa tata kelola. Untuk memperbaiki hal ini, Indonesia bergabung dengan Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) sejak 2010 guna mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA.

Dalam Konferensi Nasional "Tata Kelola Energi dan Sumber Daya Alam" yang diadakan oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, di Jakarta, Selasa (17/09/2024). Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti bahwa tata kelola sektor ekstraktif semakin kompleks di era transisi energi. Menurutnya, tekanan untuk menarik investasi besar, kenaikan harga komoditas, serta ekspansi pertambangan ke kawasan sensitif ekologis dan sosial semakin membuka peluang korupsi.

Lebih dari itu, Fabby menegaskan, Transisi energi dan penanganan krisis iklim membutuhkan penguatan tata kelola SDA. Solusi efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca harus diutamakan, serta menghindari ketergantungan pada energi fosil dan infrastruktur berbasis fosil. Ekstraksi SDA harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, melindungi kawasan sensitif, dan menjunjung hak-hak masyarakat lokal.

"Disisi lain, Regulasi yang kuat, penegakan hukum, dan transparansi sangat diperlukan untuk memastikan nilai tambah dari SDA dimaksimalkan untuk Indonesia. Investasi pada industri hilir, transfer teknologi, serta penciptaan lapangan kerja juga harus diprioritaskan," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Terkait Pembangunan Daerah Perbatasan, LaNyalla Sampaikan 3 Rekomendasi Fundamental

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pembangunan wilayah perbatasan, daerah kepulauan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) terus menjadi fokus DPD RI. Guna mempercepat dan menjawab tantangan pembangunan daerah tersebut, Komite I DPD RI bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Seminar Nasional dengan tema “Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah".

Seminar dibuka langsung oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan diselenggarakan di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024). 

Selain Ketua DPD RI, menjadi keynote speech dalam seminar diantaranya Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Kepala BRIN Dr. Laksana Tri Handoko dan Sekretaris BNPP Prof. Zudan Arif Fakrullah. 

Hadir sebagai narasumber Prof R. Siti Zuhro (BRIN), Fachrul Razi (Ketua Komite I DPD RI), Sylviana Murni (Wakil Ketua Komite I DPD RI) dan Olly Dondokambey (Gubernur Sulut yang juga Ketua Asosiasi Pemerintahan Daerah Perbatasan) dengan moderator Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Yusuf Maulana.

Dalam pidatonya, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan tiga rekomendasi yang harus dilaksanakan terkait persoalan fundamental dalam pembangunan daerah perbatasan. 

"Pertama dalam perspektif Undang-Undang yang mengatur kewenangan, perlu adanya harmonisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujar LaNyalla.

Menurutnya, ada ketidakharmonisan antara kedua Undang-Undang. Dalam Pasal 9 Undang-Undang 43 tahun 2008, negara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Tetapi dalam Pasal 361 Undang-Undang 23 tahun 2014, disebutkan bahwa yang mengatur kawasan perbatasan merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

"Selain harmonisasi UU Nomor 43 Tahun 2008 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, perlu juga segera dilakukan percepatan lahirnya Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang 43 tahun 2008. Komite I DPD RI perlu memasukkan hal ini dalam agenda kerja periode mendatang," jelas dia lagi. 

Persoalan fundamental kedua, dalam perspektif kelembagaan, LaNyalla memandang perlunya penguatan BNPP dengan meninjau kembali muatan Undang-Undang No 43 Tahun 2008, agar urusan pembangunan di daerah perbatasan bisa lebih efektif dan efisien. 

"Fungsi BNPP dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), ternyata terbatas pada wilayah koordinasi saja. Karena posisi BPPD yang seharusnya menjadi kepanjangan dari BNPP, ternyata secara struktural, BPPD berada di bawah kepala daerah dalam bentuk OPD. Sehingga tugas-tugas yang dilakukan oleh BNPP di daerah perbatasan perlu ditinjau ulang," papar LaNyalla. 

Yang ketiga, dalam perspektif Keuangan atau Fiskal, LaNyalla mendorong keadilan fiskal untuk daerah perbatasan, daerah 

kepulauan, dan daerah 3T. Mengingat beban daerah yang begitu besar.

Dijelaskan olehnya, Undang-Undang No 43 Tahun 2008 di dalam Pasal 10, 11, dan 12 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan. Kemudian Pasal 13 menyatakan pelaksanaan kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 11, dan 12, diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 

"Namun sampai hari ini peraturan pemerintah tersebut belum ada. Lebih ironis lagi, lembaga yang memiliki kewenangan mengelola perbatasan justru memiliki anggaran yang kecil. Bahkan di beberapa daerah, BPPD juga mendapat alokasi anggaran yang minim dari APBD," tukasnya. (Arianto)

 

Read More

Upacara Bendera Merah Putih di Makorem 031/Wira Bima diikuti Prajurit dan PNS

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Korem 031/Wira Bima menggelar upacara bendera yang diikuti oleh prajurit dan PNS beserta jajaran Satdisjan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Makorem 031/Wira Bima, Jalan Mayor Ali Rasyid, Kota Pekanbaru, Selasa (17/09/2024). Upacara ini dihadiri oleh Komandan Korem (Danrem) 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han., yang membacakan amanat Pangdam I/Bukit Barisan.

Dalam amanatnya, Brigjen Dany Rakca menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada prajurit serta PNS Kodam I/Bukit Barisan atas dedikasi mereka dalam menjaga kondusivitas wilayah dan keberhasilan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa ke-121. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan masyarakat untuk keberhasilan tugas-tugas ke depan.

Di sela-sela upacara, Danrem juga mengingatkan pentingnya transformasi daya pikir dan budaya kerja yang profesional. Ia menegaskan bahwa prajurit harus mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka dengan baik. Selain itu, Brigjen Dany Rakca mengingatkan prajurit untuk menjaga keharmonisan keluarga dan tidak menjadikan keluarga sebagai pelampiasan tekanan kerja.

Upacara ini juga dihadiri oleh para Kasi Korem 031/WB, Dan/Kasatdisjan, serta perwira, bintara, tamtama, dan PNS jajaran Korem 031/Wira Bima. Kegiatan ini menjadi bukti kuatnya semangat kebersamaan dan komitmen prajurit dalam menjalankan tugas. 

Editor: Arianto

Read More

Peduli Sesama, Polisi Satlantas Jakbar Kawal Warga Sakit Menuju RS Dharmais

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Aksi kemanusiaan kembali ditunjukkan oleh personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Barat. Kali ini, AKP Supriyatno, Kanit Turjawali Satlantas, dengan sigap membantu seorang warga yang kesulitan menuju RS Dharmais Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Warga tersebut menggunakan kursi roda dan mengalami kesulitan saat hendak menyeberang di jalan menuju rumah sakit. AKP Supriyatno yang tengah bertugas di area tersebut langsung bertindak cepat, mendampingi warga tersebut menyeberangi jalan dengan aman dan nyaman.

Dalam aksinya, AKP Supriyatno juga mengawal warga hingga tiba di pintu rumah sakit untuk memastikan keselamatannya. “Ini adalah bagian dari tugas kami sebagai pelayan masyarakat. Selain menjaga ketertiban lalu lintas, membantu warga yang membutuhkan bantuan adalah tanggung jawab kami,” ujarnya.

Tindakan cepat dan penuh empati dari AKP Supriyatno mendapat apresiasi dari Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Ridha Aditya. "Bantuan ini menunjukkan pentingnya sikap peduli terhadap sesama," kata Kompol Ridha.

Langkah mulia ini membuktikan bahwa anggota polisi tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan bantuan nyata kepada masyarakat yang membutuhkan, menunjukkan sisi humanis aparat kepolisian.

Editor: Arianto 

Read More

Pembukaan Monev, Ketua MA Ajak Kita Atasi Bersama Sama Segala Rintangan

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Kita sudah sangat jauh melangkah melakukan penyelesaian perkara dengan menggunakan informasi Teknologi (IT) sesuai dengan Blue print MA yaitu peradilan modern berbasis IT,ujar ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H, saat membuka secara resmi kegiatan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Minggu, 15 September 2024 bertempat di Royal Ambarukmo, Yogyakarta.

Oleh karena itu, jika kita kilas balik ke belakang, tidaklah mudah pekerjaan yang sudah dilakukan bersama untuk sampai pada hari ini. 

Banyak tahapan yang sudah dilalui, mulai dengan membangun web pada masing - masing satuan kerja, kemudian e court yang terdiri dari e-filing,e-payment, e-summon yang kemudian di tambah dengan e-litigasi lalu muncul E-berpadu dan sekarang sampai pada upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik, tutur guru besar Universitas Diponogoro.

Menurutnya, rintangan yang kita lalui sangat banyak, setiap perubahan pasti ada kekurangannya, oleh karena itu, Mari kita atasi bersama-sama segala rintangan yang ada, jangan pernah berpikir untuk mundur ke belakang, sekali layar berkembang pantang surut.

Disaat yang sama, Panitera MA Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum menyampaikan bahwa Para Panitera Pengadilan merupakan tokoh kunci yang melakukan peran quality control berkas elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

Lalu Panitera MA menyampaikan bahwa Penyelenggaraan kegiatan monev ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan seluruh Indonesia.

Sejak diberlakukan, 1 Mei 2024, per tanggal 13 September 2024, Mahkamah Agung telah menerima 6.045 perkara kasasi/PK elektronik melalui aplikasi SIAP MA-TERINTEGRASI.

Data tersebut memberikan optimisme yang luar biasa bahwa Mahkamah Agung berhasil melakukan transformasi digital dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, dari manual menjadi sepenuhnya elektronik. 

Data tersebut juga membuktikan pengadilan di seluruh Indonesia tidak mendapatkan kesulitan dalam melayani para pihak yang mengajukan upaya hukum secara elektronik dan mengirimkan berkasnya ke Mahkamah Agung secara elektronik.

Di akhir sambutannya, ketua MA menyampaikan untuk melaksanakan kegiatan monev dengan sebaik mungkin agar berjalan sesuai dengan harapan bersama, dapat bermanfaat bagi diri, Pengadilan, Lembaga dan Masyarakat.

Turut hadiri dalam acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Dirjen dilingkungan MA, Para Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung RI, Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Para Panitera Pengadilan Tingkat Banding, Para Panitera Pengadilan Kelas I. A Khusus, Seluruh Indonesia dan Panitera Pengadilan Tingkat Pertama se Wilayah Yogyakarta. (Arianto)

Read More

Srikandi Indonesia dari FH UNAIR, Maria Kristi Endah Murni Kini Menjabat Dirjen Perhubungan Udara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Maria Kristi Endah Murni, S.H., M.H., alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) angkatan 1984, kembali menorehkan prestasi gemilang sebagai salah satu srikandi terbaik Indonesia. Kristi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Kementerian Perhubungan, adalah contoh nyata dari lulusan perguruan tinggi berkualitas di Indonesia yang berkontribusi besar bagi negara.

Karier Kristi di Kementerian Perhubungan dimulai sejak tahun 1994 sebagai pegawai di Direktorat Angkutan Udara. Tugas utamanya saat itu adalah memproses izin penerbangan luar negeri. Setelah 15 tahun berkarier, ia dipromosikan menjadi Kepala Seksi Penerbangan Luar Negeri dan bertanggung jawab atas kerja sama bilateral di bidang penerbangan.

Pada tahun 2014, Kristi dipercaya menjadi Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Kerja Sama Angkutan Udara. Dalam peran ini, ia mengelola kerja sama multilateral dan regional, khususnya di lingkup ASEAN. Selama menjabat, Kristi juga menjadi negosiator andal, memimpin perundingan hubungan udara dengan negara mitra.

Setelah tiga tahun berkarier di posisi tersebut, pada tahun 2017, Kristi dipromosikan menjadi Direktur Angkutan Udara, dengan tugas menangani kebijakan tarif, angkutan perintis, dan konektivitas udara nasional maupun internasional. Pada tahun 2022, ia ditunjuk sebagai staf ahli Menteri Perhubungan bidang keselamatan dan konektivitas, sebelum akhirnya menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Udara pada 14 Desember 2022.

Kristi mengungkapkan bahwa ketertarikannya pada hukum internasional sejak di bangku kuliah yang membawanya ke posisi saat ini. “Hukum internasional memainkan peran penting dalam hubungan antarnegara, termasuk diplomasi udara, yang menjadi tanggung jawab saya di Kementerian,” ujarnya, Senin (16/09/2024).

Sementara itu, Syamsul Bahri, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung RI (Forsimema-ri), berharap bisa kerjasama dengan ibu Srikandi dari Yogyakarta mengadakan diskusi terkait Hukum Penerbangan Nasional dan Internasional. 

Editor: Arianto 

Read More

Kunjungan Kerja Ke Jogyakarta Ketua MA Tekanan Aparatur Pengadilan Bersikap Netral Dalam Pilkada

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta, pada hari jumat, 13 September 2024.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua MA didampingi oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Dr. Yasardin, S.H., M.Hum, Ketua Kamar Pembinaan, Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D dan Ketua Kamar Pidana, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  

Pada kesempatan ini, M. Syarifuddin menghimbau netralitas para aparatur pengadilan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, serta menegaskan agar aparatur peradilan bersikap netral dan tidak memihak salah satu calon, dengan tidak memposting yang berkaitan dengan calon kepala daerah di media sosial. 

Lebih lanjut, Ketua MA menegaskan mengenai fenomena judi online, serta menghimbau untuk hakim dan aparatur peradilan untuk tidak terlibat dalam aktivitas judi online tersebut.

Di Akhir pertemuan, prof. Syarifuddin menekankan akan pentingnya menjaga integritas dalam tugas dan fungsi peradilan. Pengetahuan tidak cukup, jika tidak disertai dengan integritas.

Selain melakukan pembinaan, Ketua MA beserta para ketua kamar juga melihat sarana dan prasarana yang ada, diantaranya ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang sidang, ruang media center, ruang kerja hakim dan aparatur peradilansem

Setelah selesai melakukan semua kunjungan, Ketua MA bersilaturahmi dengan para kontingen peserta kejuaraan nasional turnamen tenis perorangan piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-IV dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. (Arianto)

Read More

Creating the Art of Beauty and Health, BPOM Gelar Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM) menyelenggarakan Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024 dengan mengangkat tema Creating the Art of Beauty and Health. Kegiatan digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jum'at (13/9/2024), dan berlangsung selama 3 hari pada Jumat–Minggu (13–15/9/2024).

Sebelumnya, BPOM sukses menyelenggarakan Virtual Cosmetic Toll Manufacturer Expo di tahun 2023. Mengingat respon masyarakat yang positif terhadap kegiatan tersebut, BPOM kembali menghadirkan kegiatan Cosmetic Toll Manufacturer Expo yang pada tahun 2024 ini diselenggarakan secara luring. 

Cosmetic Toll Manufacturer Expo tahun ini diikuti oleh 39 exhibitor industri kosmetik penerima kontrak produksi yang memenuhi kriteria, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kosmetik. Juga terdapat brand kosmetik populer yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bahwa kosmetik lokal yang didaftarkan oleh badan usaha pemilik notifikasi (BUPN) kosmetik bisa dikenal dengan baik oleh konsumen di Indonesia.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar hadir secara langsung untuk membuka rangkaian expo ini. Dalam sambutannya, saat prosesi opening ceremony, Taruna Ikrar menyampaikan bahwa yang menjadi latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini adalah semakin luasnya pangsa pasar kosmetik yang juga semakin mendorong animo masyarakat untuk membuka peluang usaha di bidang kosmetik. 

Fenomena crazy rich atau bos skincare tak dipungkiri menjadi daya tarik bagi para entrepreneur maupun calon entrepreneur untuk turut berkecimpung dalam usaha kosmetik. Dengan memanfaatkan bonus demografi dan tren masyarakat yang lebih memedulikan penampilan, menjadikan pasar kosmetik di Indonesia sangat menjanjikan, termasuk usaha kontrak produksi kosmetik (toll manufacturing). Para pemilik brand kosmetik berlomba-lomba mendapatkan izin edar kosmetik dan melakukan kontrak produksi ke industri kosmetik. 

“Hingga saat ini, jumlah BUPN kosmetik mencapai 1.904 pelaku usaha, melebihi 50% dari total pemilik izin edar kosmetik,” urai Taruna Ikrar. 

Namun, seiring dengan meningkatnya perkembangan bisnis kosmetik tersebut, masih terjadi sejumlah pelanggaran terkait kontrak produksi kosmetik. Selama periode November 2023 hingga Agustus 2024, BPOM menemukan 27 item kosmetik mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya yang diproduksi melalui kontrak produksi. Produk tersebut sebagian besar merupakan krim wajah yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya seperti merkuri, asam retinoat, dan hidrokuinon.

Taruna Ikrar kembali menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghubungkan entrepreneur dan calon entrepreneur yang sudah dan akan melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik yang memenuhi ketentuan dan memiliki rekam jejak pengawasan yang bagus. Selain itu, kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada industri penerima kontrak produksi dan BUPN kosmetik yang selama ini mematuhi ketentuan dan berdaya saing. Bentuk apresiasi ini melalui peningkatan peluang pemasaran produk yang lebih terbuka luas.

Rangkaian Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024 terdiri dari pameran industri kosmetik penerima kontrak produksi, talkshow, insight forum, dan Meet The Expert. Talkshow dan forum tersebut menyajikan berbagai topik diskusi, yaitu tips atau kiat memulai dan menjalankan usaha kontrak produksi kosmetik yang sesuai ketentuan; inovasi produk dan teknologi terkini di bidang kosmetik; tips/kiat pemasaran kosmetik di era digital; dan topik menarik lainnya.

Selain itu, juga terdapat Booth One Stop Public Services for Cosmetic untuk memberikan pelayanan konsultasi perizinan sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik dan notifikasi kosmetik secara langsung dari petugas BPOM. Pada booth ini juga diselenggarakan business matching untuk mempertemukan potential buyer dengan industri kosmetik penerima kontrak dalam rangka menjajaki usaha kontrak produksi kosmetik.

Melalui kegiatan ini, BPOM bermaksud menekankan perlunya menjalin kemitraan strategis bersama dengan pelaku usaha, dalam hal ini BUPN, dan pemangku kepentingan. Kemitraan ini diperlukan untuk memberikan dampak nyata pada perbaikan dan pengawasan usaha kontrak produksi kosmetik, serta untuk peningkatan daya saing kosmetik lokal. 

Apabila masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut atau menyampaikan pengaduan obat dan makanan, dapat menghubungi lapor.go.id, Contact Center HALOBPOM 1-500-533 (pulsa lokal), SMS 0812-1-9999-533, WhatsApp 0811-9181-533, e-mail halobpom@pom.go.id, Instagram @BPOM_RI, Facebook Page @bpom.official, Twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. (Arianto)

Read More

Ciptakan Rasa Aman, Polres Metro Jakarta Barat Gelar Patroli Skala Besar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat 

Polres Metro Jakarta Barat menggelar patroli skala besar dalam rangka mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayahnya, Sabtu malam (14/9/2024). 

Patroli ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta menekan angka kejahatan jalanan, terutama di area yang rawan tindak kriminal.

Patroli skala besar ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Alin Kuncoro, bersama Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat, AKBP M Hari Agung Julianto. 

Dengan melibatkan sejumlah personel, patroli ini menyusuri beberapa wilayah strategis yang sering menjadi pusat keramaian dan aktivitas masyarakat.

Rute patroli dimulai dari Polres Metro Jakarta Barat, melewati Jalan Daan Mogot, Jalan Pangeran Tubagus Angke, RPTRA Kalijodo, Jalan Jembatan Besi, hingga ke Season City. 

Dalam kegiatan ini, petugas tak hanya mengawasi situasi jalanan, tetapi juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat guna mendengar langsung keluhan serta saran terkait kamtibmas di wilayah tersebut.

Kabag Ops Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Alin Kuncoro, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jakarta Barat. 

"Patroli skala besar ini dilakukan secara rutin untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, terutama di daerah yang berpotensi rawan kejahatan. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman serta mencegah terjadinya tindak kejahatan," ujar AKBP Alin Kuncoro saat dikonfirmasi Humas Polres Metro Jakarta Barat, Minggu (15/9/2024).

Kasat Samapta, AKBP M Hari Agung Julianto, menambahkan bahwa patroli ini tidak hanya difokuskan pada area publik, tetapi juga mengawasi tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang kejahatan, seperti kawasan perbelanjaan dan daerah sepi di malam hari. 

"Kami akan terus meningkatkan patroli di seluruh wilayah Jakarta Barat, terutama di tempat-tempat yang sering menjadi lokasi kejadian kriminalitas. Harapannya, masyarakat bisa merasa lebih tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari," jelasnya.

Dengan adanya patroli skala besar ini, Polres Metro Jakarta Barat berharap dapat menurunkan angka kriminalitas serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. 

Masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada dan tidak ragu melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas yang mereka temui. (Arianto)

Read More

Ketua Mahkamah Agung Buka Kejuaraan Nasional Tenis Perorangan

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Kejuaraan Nasional Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI ke IV resmi dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H., pada Sabtu, 14 September 2024, di Gelanggang Olahraga (GOR) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara bergengsi ini yang diadakan setiap tiga tahun sekali.

“Kita terakhir melaksanakannya di Bandung, dan tahun lalu menggelar Turnamen Tenis Beregu Piala Ketua MA di Semarang. Tahun ini, Turnamen Tenis Perorangan memang sudah saatnya untuk dilaksanakan,” ujarnya. Selain untuk melatih fisik, turnamen ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan menanamkan integritas di kalangan warga peradilan.

Turnamen yang diselenggarakan dari 14 hingga 16 September ini diikuti oleh 594 peserta dari berbagai Pengurus Daerah di Indonesia. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP), menilai Yogyakarta sebagai pilihan tepat untuk lokasi acara, mengingat kelayakan fasilitas pertandingan dan keramahan masyarakatnya.

Tema yang diusung tahun ini, “Sportivitas dan Integritas Mendukung Peradilan Tangguh Indonesia Maju,” diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan sportifitas. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Setyawan Hartono, S.H., M.H., menyebutkan bahwa turnamen ini terbagi dalam tujuh kategori, termasuk tunggal hakim, ganda hakim, dan ganda veteran.

Di akhir sambutannya, Ketua MA memberikan yel-yel penyemangat, “PTWP JAYA, INTEGRITAS TERJAGA,” yang disambut meriah oleh seluruh peserta. Turnamen ini dihadiri oleh pejabat tinggi Mahkamah Agung, para hakim agung, dan seluruh jajaran warga peradilan. 

Kejuaraan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kebersamaan dan integritas di kalangan warga peradilan.

Editor: Arianto 

Read More

Pemilihan Ketua Mahkamah Agung 2024-2029, Inilah Harapan dari FORSIMEMA-RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia periode 2024-2029 akan segera dilaksanakan dalam hitungan minggu. Momentum penting ini mendapat perhatian khusus dari Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI). 

Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, menyampaikan harapan agar Presiden RI memilih Ketua MA yang memiliki rekam jejak yang baik, berkarir sesuai proses yang semestinya, serta memiliki sifat tegas, komitmen, konsisten, disiplin, dan ramah.

"Kami berharap Ketua MA yang terpilih mampu mengayomi antara atasan dan bawahan, serta merangkul rekan-rekan media untuk melanjutkan program kerja Mahkamah Agung ke masa depan yang lebih baik," ujar Syamsul Bahri usai sholat Jumat pada 13 September 2024, di Depok.

Selain itu, Ketua Umum FORSIMEMA-RI menegaskan pentingnya delapan poin utama yang menjadi dasar nilai luhur peradilan agung: kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Lebih dari itu, Syamsul Bahri menekankan bahwa delapan poin ini merupakan marwah MA yang diharapkan bisa terus dipertahankan untuk mewujudkan peradilan yang agung dan menjadi tumpuan harapan para pencari keadilan di Indonesia.

Editor: Arianto 

Read More

Pantau Venue PON di Medan, Ketua DPD RI Saksikan Pertandingan Bowling dan Wushu

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan kunjungan kerja ke Kota Medan, Sumatera Utara. Salah satu yang lokasi yang dikunjungi adalah venue Pekan Olahraga Nasional (PON).

Dalam kunjungan tersebut, LaNyalla disambut oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni. Ketua DPD RI menyempatkan menyaksikan pertandingan bowling pada babak semi dan final mix double. Usai dari venue bowling, LaNyalla menyaksikan pertandingan wushu. 

Senator asal Jawa Timur itu mengakui membaca sejumlah pemberitaan tentang beberapa kekurangan, namun ia berharap semua pihak tetap semangat menyukseskan hajat olahraga nasional ini. Terutama para atlet untuk tetap fokus kepada pertandingan. 

“Kekurangan pasti ada, karena saya dengar memang ada beberapa persiapan yang mepet waktunya. Tetapi saya yakin dengan semangat dan kebersamaan kita bisa sukseskan PON Aceh-Sumut ini. Dan syukur Alhamdulillah bila ada rekor-rekor baru yang tercipta, karena itu salah satu indikator sukses pembinaan cabor tiap-tiap provinsi,” kata LaNyalla, Jumat (13/9/2024).

Mantan Ketua Umum PSSI itu juga menilai pertandingan juga berjalan baik dan para atlet bertanding cukup bagus, suporter dan penonton juga cukup banyak. “Ini tolok ukur yang penting menurut saya. Pertandingan berjalan, atlet dapat berlaga dengan baik, dan antusias suporter dan penonton,” tandasnya. 

LaNyalla juga mengucapkan selamat kepada seluruh atlet yang membawa pulang medali dan meraih juara. Pada saat sama, ia juga menyemangati para atlet yang belum berhasil mendapatkan mendali pada ajang tersebut. 

"Selamat kepada para atlet yang sukses mengharumkan nama daerahnya masing-masing. Semoga kalian bisa membawa nama Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk para atlet yang belum berhasil membawa pulang medali tak boleh berkecil hati. Tetap semangat dan rajin berlatih. Kalian tetap aset bagi daerah dan bangsa ini di masa mendatang," ujar LaNyalla.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPD RI didampingi anggota DPD RI Habib Ali Alwi (Banten) dan Bustami Zainuddin (Lampung), serta Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Selain Pj. Gubernur Sumut, ikut menyambut Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum KONI Jatim, M Nabil dan HM Ali Affandi LNM. Juga Sekjen Pengurus Besar Persatuan Bowling Indonesia, Hasrial Arimis dan sejumlah pejabat lainnya.(Arianto)

Read More

Junaidi: Terimakasih Jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Muhibbin atas Suksesnya Gelaran Maulid Nabi

Duta Nusantara Merdeka | Banjar

Sebagai salah satu tinggalan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, keturunannya sudah selayaknya mendapat penghormatan dan rasa cinta seperti yang beliau terima. Sebagaimana anjuran dari sahabat termulia Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq yang mengatakan, “Cintailah Muhammad melalui cinta kepada para keturunannya (Ahlul Bait).”

Hal ini disampaikan oleh Al Ustadz Muhammad Rijal Fathoni, S.Pd.I pada acara Peringatan Maulid Habibuna Muhammad SAW di Majelis Ta'lim Raudhatul Muhibbin, Jalan Martapura Lama Komplek Persada Raya 2 Jalur 4, Nomor 9 RT. 11 B, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis (12/9/2024) malam.

"Setiap muslim tentu berharap ingin bersama Rasulullah SAW kelak di surga. Bekal cinta itulah modal untuk bisa berjumpa beliau. Tentunya cinta tidak cukup hanya diucapkan di lisan, tapi harus tertanam dalam hati dan diiringi dengan upaya mengamalkan ajaran-ajarannya. Sebab, hakikat cinta adalah mengikuti yang dicintainya," ujar Ustadz Rijal.

Cinta kepada Rasulullah SAW, tambahnya, menjadi ukuran tinggi rendahnya iman seseorang. Orang yang mencintai beliau dengan sebenar-benarnya cinta akan merasakan nikmatnya iman.

Hadir dalam peringatan tersebut Habib Husein bin Ali Assegaf, Habib Abdurrahman Assegaf, Habib Syech Assegaf, Habib Salim Assegaf, Habib Soleh AlHabsyi, Habib Abdul Qodir AlHabsyi beserta ratusan jamaah dari berbagai penjuru di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.

Junaidi, selaku Ahlul Bait mengungkapkan kegembiraannya atas suksesnya pengajian rutin bulanan kali ini yang bertepatan dengan bulan kelahiran Baginda Nabi.

 

"Terima kasih kepada para hadirin semuanya tak terkecuali, yang telah menyempatkan hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tanpa kehadiran kalian acara ini tak akan berjalan lancar," kata Junaidi.

Malam ini, lanjut Junaidi, kita berkumpul di dalam majelis ini dengan niat ikhlas dan tulus untuk memperingati acara Maulid Nabi agar ada hikmah yang bisa dipetik tentunya.

"Acara Maulid Nabi ini sebagai bentuk rasa syukur dan cinta, pengingat, dan sebagai alat meneladani sikap dan akhlak junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, serta mengenalkannya kepada generasi muda lewat pembacaan shalawat, ceramah, dan lainnya," sambungnya.

"Diharapkan dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini kita kembali memiliki semangat juang dalam beribadah kepada Allah, dan mempertahankan akidah dan akhlak kita," pungkas Junaidi. (Arianto)

Read More

Sekretaris Mahkamah Agung Lantik Delapan Hakim Tinggi Pengawas Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H., melantik delapan Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, di tower lantai 2 gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/09/2024).

Sekretaris MA mengatakan, tugas pengawasan menjadi lebih cepat karena bertambah lagi Hakim Tinggi Pengawas. "Selamat bergabung, saya ingatkan bahwa jabatan adalah amanah atau kepercayaan yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dan diteladani oleh hakim dan aparatur", tegasnya.

Dirinya meminta kepada Hakim Tinggi yang baru dilantik agar bekerja dengan rasa tanggung jawab dan jaga intergritas, karena tugas kedepan sangat berat dengan melakukan pengawasan seluruh Indonesia.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia:

1, Nomor : 153/KMA/SK/KP4.1.3/VI ROMAWI /2024 Tanggal 27 Juni 2024.

2, Nomor :155/KMA/SK.KP4.1.3/VlI ROMAWI /2024 Tanggal 2 Juli 2024.

Tiga, Nomor : 170/KMA/SK.KP4.1.3/VII ROMAWI /2024 Tanggal 31 Juli 2024.

Adapun Hakim Tinggi Pengawas yang dilantik yakni:

1. NURULI MAHDILIS, S.H., M.H.

2. VICTOR TOGI RUMAHORBO, S.H., M.H.

3. MUJIONO, S,H., M.H.

4. SUPRIYATNA RAHMAT, S.H., M.H.

5. AMINUDDIN, S.H., M.H.

6. KUSMAN, S.IP., S.H., M.H.

7. Dr. Drs. MUHAMMAD FAUZI ARDI, S.H., M.H.

8. Dr. H. ARIF MUKHSININ, S.H.,M.H.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Direktur Badan Peradilan Umum, pejabat Eselon II dilingkungan Mahkamah Agung serta para undangan lainnya. (Arianto)

Read More