Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk Sukses di HUT Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pagelaran wayang kulit semalam suntuk yang diadakan pada Sabtu malam, 31 Agustus 2024, berlangsung meriah dan sukses. Acara ini dihadiri oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Dr. Syarifuddin SH MH, bersama Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Prof. Dr. Suharto SH MH, Wakil Ketua MA Non Yudisial, YM Bapak Suharto SH MHum, serta pejabat eselon 1 dan 2. Hadir pula masyarakat pecinta budaya wayang kulit yang antusias mengikuti acara tersebut.

Dalam pagelaran ini, lakon "Wahyu Cakraningrat" yang dibawakan oleh Dalang Senior Dr. Yanto SH MH menjadi pusat perhatian. Dr. Yanto, yang juga menjabat sebagai Hakim Agung, menceritakan kisah tentang sosok pemimpin tegas, jujur, dan berhati mulia yang berani melawan kezaliman serta selalu berpihak pada kebenaran. 

Dari kisah ini, tersirat pesan moral yang mengajak semua pihak, khususnya di lingkungan keluarga Dharmmayukti, untuk selalu menjaga amanah leluhur dalam melaksanakan tugas negara dan melindungi marwah institusi peradilan agung.

Usai acara, Ketua Umum FORSIMEMA, Syamsul Bahri, menyempatkan diri berbincang dengan YM Dr. Suharto SH MHum. Syamsul menekankan pentingnya acara ini dalam melestarikan budaya Indonesia dan memperkuat identitas bangsa. Ia menambahkan, di tengah modernisasi yang semakin pesat, kebudayaan tradisional seperti wayang kulit menjadi kunci dalam menjaga adab dan etika yang diwariskan oleh leluhur. 

Dengan adanya pagelaran ini, generasi muda diajak untuk mencintai dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Syamsul mengingatkan bahwa budaya adalah fondasi identitas bangsa yang tidak boleh dilupakan.

Editor: Arianto 

Read More

Pringati HUT ke-79, Mahkamah Agung Gelar Jalan Sehat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Masih dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke-79 Tahun, Mahkamah Agung mengadakan kegiatan Jalan Sehat. 

Pelepasan peserta Jalan Sehat oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H di halaman Gedung Mahkamah Agung, berlangsung pada Sabtu pagi 31 Agustus 2024.

Kegiatan yang di awali dengan Senam Bersama ini di mulai pukul 06.15 wib, dilanjutkan Jalan Sehat bersama dengan pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, pejabat Eselon I, II, III, IV dan Karyawan dilingkungan Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris 4 lingkungan peradilan sewilayah Jakarta, dengan rute Jalan Medan Merdeka Barat, Merdeka Selatan, Medan Merdeka Timur dan berakhir di gedung Mahkamah Agung jalan Medan Merdeka Utara.

Acara dilanjutkan dengan hiburan berupa penampilan Angklung oleh ibu-ibu Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, Line Dance, Pembagian Doorpize serta hiburan lainnya.

Perayaan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke-79 ini mengambil tema “Peradilan Tangguh Indonesia Maju”. 

Tema ini memiliki filosofi bahwa peradilan yang tangguh memegang peranan penting bagi tumbuh kembangnya sebuah negara, karena fungsi Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya merupakan salah satu pilar kekuasaan yang menopang berdirinya sebuah negara.

Rangkaian perayaan HUT MA ini akan dilanjutkan pada malam harinya dilaksanakan acara Pagelaran Wayang Kulit 1 layar 3 dalang dengan lakon “WAHYU CAKRANINGRAT”. (Arianto)

Read More

Nostalgia Dua Sahabat Lantai 7 dengan RI 7, LaNyalla: Allah Itu Maha Menjaga Semuanya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

ADA yang menarik di salah satu sudut rumah makan sate di Bandung, Jumat, 30 Agustus malam kemarin. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertemu sahabatnya saat bersama berada di Tahanan Lantai 7 Kejaksaan Agung, tahun 2016 silam. Pria itu bernama Arjuna.

Nostalgia pun menjadi inti pembicaraan mereka. Arjuna banyak bercerita tentang sejarah kehidupan tersebut kepada staf LaNyalla yang mendampingi pertemuan itu. Pertemuan yang hangat, juga mengharukan.

"Beliau begitu masuk di lantai 7, yang saat itu sambil menunggu jadwal sidang, walaupun bukan tahanan, ada daya tarik beliau yang khusus. Terutama beliau langsung mewarnai semua penghuni tahanan, yang muslim menjadi lebih dekat kepada Allah. Beliaulah yang menenangkan kami saat di tahanan," kenang Arjuna saat bertemu LaNyalla pertama kali.

Beberapa kali mata Arjuna berkaca-kaca saat menceritakan kenangan-kenangan itu. Apalagi LaNyalla juga hadir di acara Akad Nikah putri Arjuna di Graha Pos Indonesia, Bandung, pada Sabtu, 31 Agustus 2024 pagi. LaNyalla menyempatkan diri menjadi saksi pernikahan putri Arjuna. "Terima kasih pak Nyalla, saya terharu beliau hadir, beliau tidak melupakan sahabat dan temannya," katanya.

Arjuna sempat menceritakan dan memastikan saat di tahanan, bahwa kekuatan hatinya muncul saat terus diberikan semangat oleh LaNyalla. "Beliau bilang ada penyelamat kita, tenang saja ada yang jaga kita, anak istri kita juga dijaga olehNya, dia adalah Allah SWT," ujar Arjuna.

Arjuna pun memastikan bahwa dirinya langsung tenang dan terus menjalani hidup dengan baik hingga saat ini. "Yang saya tidak akan pernah lupa, beliau mualafkan banyak orang di tahanan kejaksaan. Selain itu mushola kejaksaan yang jelek, beliau buat menjadi sangat bagus dengan fasilitas ibadah lengkap dengan alat pendingin. Tadinya mushola itu tidak layak, tapi dibuat layak oleh pak Nyalla," katanya mengenang sambil menyantap sate.

Seperti diketahui, sempat ditahan sebelum ke Senayan, nama LaNyalla, saat menjabat Ketua Umum KADIN Jatim pernah dikaitkan dengan perkara hukum penyimpangan Dana Hibah KADIN Jatim dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2014. Bahkan ia ditetapkan sebagai tersangka, dan sempat ditahan selama tujuh bulan oleh Kejaksaan pada Maret 2016, dan disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun, di dalam persidangan panjang itu, 24 saksi yang dihadirkan Jaksa ternyata tidak satu pun yang menjelaskan bahwa LaNyalla terbukti terlibat dan melakukan korupsi dana hibah yang diterima KADIN Jatim. Hasilnya, majelis memvonis LaNyalla dengan putusan bebas murni dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti didakwakan oleh Jaksa. LaNyalla pun bebas pada 27 Desember 2016, dan pada 18 Juli 2017, pengajuan kasasi oleh Jaksa ditolak oleh Mahkamah Agung. Sehingga nama LaNyalla pun direhabilitasi kembali.

"Pengaitan-pengaitan korupsi yang dituduh itu pun saya paham betul, saya nyimak kok, itu karena ada persoalan politis PSSI. Saat itu pak Nyalla kan melawan keputusan Menpora Imam Nahrawi. Jadi biar gimana caranya pak Nyalla jatuh dari PSSI, ya dengan ditersangkakan itu, padahal pak Nyalla di Pra Peradilan sudah menang terus," kata Arjuna. 

Sementara itu, LaNyalla mengatakan, bagi seorang muslim perjalanan hidup seseorang harus diyakini sudah tertulis di Lauhul Mahfudz, yaitu kitab induk milik Allah SWT tentang perjalanan semua makhluk yang ada di bumi. Termasuk nasib dan takdir.

Tahun 2019, usai terpilih menjadi senator mewakili daerah pemilihan Jawa Timur dengan perolehan suara 2,2 juta lebih, LaNyalla berangkat ke Senayan, di Gedung DPD RI. Seolah semua pintu terbuka, nama LaNyalla melambung masuk dalam bursa calon Ketua DPD RI.

"Jika saya tidak amanah dengan jabatan sebagai Ketua DPD RI, semoga Allah SWT tidak menjadikan saya terpilih sebagai Ketua DPD RI, tetapi jika saya ikhlas dan amanah, semoga Allah SWT yang menggerakkan hati Bapak Ibu untuk memilih saya sebagai Ketua DPD RI," papar LaNyalla saat itu ketika membaca visi misi sebagai calon ketua di atas mimbar di depan senator seluruh Indonesia.

Sujud syukur adalah reaksi pertama yang dilakukan LaNyalla saat mengetahui hasil akhir penghitungan suara, yang menyatakan LaNyalla terpilih melalui voting sebagai Ketua DPD RI mengungguli tiga kandidat lainnya, yakni Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Baktiar Najamudin.

Siapa menyangka, LaNyalla yang sempat ditahan selama tujuh bulan di rumah tahanan Kejaksaan Agung di lantai 7, kamar nomor 7, kemudian oleh Allah SWT digariskan mendapat "hadiah" sebagai pejabat negara dengan mobil yang bernomor polisi RI-7. Dengan selisih kemenangan suara saat pemilihan 7 pemilih. Itulah rahasia hidup.

Sejak saat itu sampai sekarang, LaNyalla telah menjadikan DPD RI lebih dikenal dan mendapat kepercayaan publik yang bagus. Tiga lembaga penilai, masing-masing SRMC tahun 2023, CSIS tahun 2023 dan Litbang Kompas tahun 2024 menempatkan peringkat kepercayaan publik kepada DPD RI di atas DPR RI dan Partai Politik. 

Selain LaNyalla, hadir pula mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang juga menjadi saksi dalam pernikahan putri Arjuna Sabtu pagi itu. (Arianto)

Read More

Danrem 031/WB Terima Audiensi Media Tribun Pekanbaru: Siap Bersinergi dan Perangi Hoaks

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Raka S.A.P., M.Han., bersama Kasiter Kasrem 031/WB Letkol Inf N Wahyu Nugroho menerima Audensi serta Silaturahmi dari media Tribun Pekanbaru, pemimpin redaksi Bapak Syarief Dayan, pemimpin perusahaan Bapak Purnomo, Manajer Iklan Bapak. Hasnil Yusuf, Manajer EO Bapak Riyanto di ruang kerja Danrem 031/WB, Pekanbaru, Jumat (30/08/24).

“Saat ini media, baik media sosial maupun media mainstream menjadi informasi yang pertama kali sampai kepada masyarakat. Sehingga informasi yang tersebar melalui media tersebut harus benar dan benar-benar valid,” kata Danrem.

“Teknologi digital ini tidak ada batasan, maka itu juga harus kita jaga agar tidak berbahaya untuk masyarakat,” lanjut Danrem.

“Kecepatan berita saat ini bisa menjadi pemicu kekeliruan informasi. Ini biasanya karena faktor kecepatan pemberitaan, tapi kalau bisa cepat dan benar itu bagus,” imbuh Danrem.

Tribun Pekanbaru siap memberikan support dan dukungan kepada jajaran Korem 031/WB. (Arianto)

Read More

Ketua MA: Jadi Seorang Hakim Berati Mewakafkan Hidup untuk Keadilan

Duta Nusantara Merdeka | Riau 

Begitu seseorang menerima jabatan hakim, berarti ia telah mempersiapkan diri, sebagai abdi pelayan keadilan, menghamba kepada kebenaran, bahkan dalam situasi-situasi yang paling sulit. 

Seorang hakim harus tabah, sekaligus memiliki keberanian yang besar, untuk senantiasa tegak lurus menjaga integritas dan amanah, yang tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam pidato Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Dr. Drs. H. Syahril, S.H., M.H. pada hari Jumat, 30 Agustus 2024 di Balai Serindit Aula Gubernuran Provinsi Riau.

“Saya yakin dan percaya, selama memangku jabatan, baik sebagai hakim, maupun sebagai pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, begitu banyak ujian dan tantangan, yang telah dilalui oleh Bapak Dr. Drs. H. Syahril, S.H., M.H., sebab jabatan seorang hakim, memang sarat akan cobaan. 

Jalan yang ditempuh seorang hakim tidaklah mudah, harus berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, kadang harus berpisah dengan anak istri dan keluarga, demi mengabdi pada masyarakat dan negara. 

Belum lagi ujian yang datang silih berganti, baik itu berupa tekanan, psikis dan psikologis, maupun godaan materi dan sebagainya”, tutur Prof.Syarifuddin.

Lebih lanjut, Ketua MA mengatakan selaku anak jati Melayu, saya yakin bahwa Bapak Dr. Drs. H. Syahril, S.H., M.H., memahami betul, bagaimana Tunjuk Ajar Melayu menanamkan nilai-nilai amanah, baik dalam menjalankan tugas dan kewajiban, maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif budaya Melayu, nilai-nilai keadilan merupakan fondasi utama, dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tegak dan runtuhnya suatu bangsa, bergantung pada tegak atau tidaknya keadilan. Dalam petuah Tunjuk Ajar Melayu, disebutkan:

Bila keadilan sudah mati, Di sanalah tempat binasa negeri

Bila keadilan sudah tercampak, Rakyat sengsara, negeri pun rusak

Bila keadilan sudah tenggelam, Dunia yang terang menjadi kelam.

Menurutnya, inilah yang menjadi tugas berat seorang hakim. 24 jam kehidupannya bergelut dengan aktivitas yudisial, membaca dan mempelajari berkas perkara, bersidang, bermusyawarah dan menimbang, tak cukup dikantor, bahkan di bawa ke rumah, bahkan sebelum tidur dan bangun tidur pun memikirkan perkara, bertarung nalar dengan nurani,mempertimbangkan baik dan buruk, manfaat dan konsekuensi putusannya bagi nasib orang lain. 

Tak jarang seorang hakim harus mengorbankan waktu bersama keluarga, istirahat malamnya kerap terganggu, tidur larut malam atau bangun dini hari, hanya untuk kembali berkutat dengan berkas perkara. 

Diakhir sambutannya, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial berpesan banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Swt, karena berkat inayah-Nya, Bapak sampai pada gerbang akhir pengabdian dengan selamat sentosa, sehat wal afiat, bahkan purnabakti dalam kedudukan, sebagai ketua pengadilan tingkat banding, jabatan tertinggi yang dapat diraih seorang hakim pada tingkat judex facti.

Turut hadir dalam acara purnabakti tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, para Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Provinsi Riau, Ketua Umum Dharmayukti Karini, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung beserta Pengurus Dharmayukti Karini Daerah dan Cabang. (Arianto)

 

Read More

Demo Ojek Online, LaNyalla Tawarkan Rumus 5 Fair Sebagai Prinsip

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aksi unjuk rasa yang dilakukan Koalisi Ojol Nasional (KON), yang terdiri dari pengemudi ojek online dan kurir barang di Jakarta, Kamis kemarin (29/08/2024), memantik perhatian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

 

Dikatakan LaNyalla, unjuk rasa ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena pekerjaan sebagai pengemudi ojek online dan kurir pengiriman barang ada di semua daerah. Sehingga wajib mendapat perhatian dari DPD RI, yang merupakan wakil daerah di legislatif. 

 

Untuk itu, LaNyalla menawarkan gagasan universal kepada semua stakeholder yang terkait. Baik itu Pemerintah, Aplikator dan Mitra Pengemudi. Yaitu prinsip Lima Fair atau Lima Keadilan. Yakni, Fair Pay, Fair Conditions, Fair Contracts, Fair Management dan Fair Representation.

 

“Lima Keadilan itulah yang harus menjadi prinsip dalam penyusunan aturan apapun yang dituangkan dalam perjanjian. Baik aturan yang dibuat pemerintah selaku regulator, maupun aturan yang dibuat oleh platform atau aplikator. Karena inti dari semua persoalan kan soal ketidakadilan yang dirasakan mitra pengemudi. Maka jawabannya harus berpijak kepada keadilan,” ungkap LaNyalla, Jumat (30/8/2024).

 

Dijabarkan LaNyalla, norma dari 5 Fair itu pertama; Fair Pay atau pembayaran yang adil adalah pekerja, terlepas dari klasifikasi pekerjaan mereka, harus mendapatkan penghasilan yang layak untuk hidup. Selain harus dibayar tepat waktu, dan untuk semua pekerjaan yang telah diselesaikan.

 

Kedua; Fair Conditions atau Kondisi yang Adil adalah pekerja harus dilindungi dari risiko yang timbul dari proses kerja. Platform harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi dan mempromosikan kesehatan dan keselamatan pekerja.

 

Ketiga; Fair Contracts atau Kontrak yang Adil adalah syarat dan ketentuan harus transparan, ringkas, dan selalu dapat diakses oleh pekerja. Kontrak harus konsisten dengan ketentuan keterlibatan pekerja di platform.

 

Keempat; Fair Management atau Manajemen yang Adil adalah harus ada proses yang terdokumentasi untuk keputusan yang mempengaruhi pekerja. Proses manajemen harus transparan dan menghasilkan output yang adil bagi para pekerja.

 

Kelima; Fair Representation atau Representasi yang Adil adalah platform harus menyediakan proses yang terdokumentasi, dimana suara pekerja dapat diekspresikan. Pekerja memiliki hak untuk berorganisasi dalam badan-badan kolektif, dan platform harus siap untuk bekerja sama dan bernegosiasi dengan mereka.

 

“Dengan lima prinsip keadilan itu, saya yakin mitra pengemudi dan kurir yang bekerja pada platform aplikasi akan merasakan semangat win-win solutions. Karena salah satu tuntutan dari Koalisi Ojol Nasional adalah karena adanya unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia,” tandas mantan Ketua KADIN Jawa Timur itu. 

 

Ditambahkan LaNyalla, Indonesia bisa belajar dari beberapa negara yang telah melahirkan regulasi terkait hubungan kemitraan dalam pekerjaan. Seperti telah diterapkan di Spanyol, Belanda dan Negara Bagian California di Amerika Serikat.

 

Di Spanyol, lanjut mantan Ketua PSSI itu, sejak 2021 sudah ada aturan yang mengakui pengemudi ojol sebagai karyawan. Dengan konsekuensi ada upah minimum, cuti, dan tunjangan lainnya.

 

“Sedangkan di Belanda, tahun 2022 ada UU khusus sektoral yang memberi beberapa hak dan perlindungan minimum bagi pekerja platform, termasuk transparansi dalam algoritma dan hak untuk berunding bersama,” urainya.

 

Sementara di California, sudah sejak 2019 pemerintah negara bagian mengesahkan UU yang mengklasifikasikan pekerja transportasi dan pengantaran berbasis aplikasi sebagai kontraktor independen dengan beberapa tunjangan. Termasuk gaji minimum berdasarkan waktu kerja.

 

“Dan harus diingat, pengemudi ojol ini pada prinsipnya juga menanamkan modal. Yang paling besar adalah kendaraan mereka. Dimana kendaraan itu menjadi bagian inti dari alat produksi perusahaan aplikator. Sehingga mereka sejatinya juga bagian dari penanam saham,” tandasnya. 

 

Seperti diberitakan, Koalisi Ojol Nasional menuntut revisi atau penambahan pasal dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 01 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. 

 

Enam tuntutan mereka adalah, pertama; revisi dan penambahan pasal Permenkominfo 01/2012 untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

 

Kedua; Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

 

Ketiga; Hapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi, dan memberi rasa ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online.

 

Keempat; Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima; Tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

 

Keenam; Legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus. (Arianto)

Read More

JAWA Cetak Penjualan Rp971,54 Miliar di Tahun 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Jaya Agra Wattie Tbk ("JAWA" atau "Perseroan") mencatat penurunan penjualan neto sebesar 7,76% hingga 31 Desember 2023, dari Rp971,54 miliar pada 2022 menjadi Rp896,15 miliar. Penurunan ini disampaikan oleh Ryan Nurfitriandy, Direktur Operasional JAWA, dalam Public Expose di Jakarta, Jum'at (30/08/2024). Menurutnya, penurunan penjualan tersebut berdampak langsung pada kinerja keuangan perseroan.

"Meskipun beban pokok penjualan turun 3,40% menjadi Rp912,11 miliar, Perseroan tetap menderita rugi kotor sebesar Rp15,96 miliar, yang merosot 158,47% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan laba kotor sebesar Rp27,29 miliar. Beban usaha juga sedikit turun menjadi Rp57,29 miliar dari Rp57,33 miliar, tetapi kerugian usaha melonjak 143,89% menjadi Rp73,25 miliar," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ryan mengatakan, rugi sebelum pajak meningkat 7,32% menjadi Rp301,15 miliar, dan rugi yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk naik 0,76% menjadi Rp302,47 miliar. Meski demikian, total liabilitas Perseroan turun 22,95% menjadi Rp2,67 triliun, sementara total aset meningkat 1,85% menjadi Rp3,65 triliun.

Ryan mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi JAWA, termasuk fluktuasi harga komoditas, peningkatan biaya produksi, besarnya beban bunga, dan dampak cuaca El Nino. "Untuk mengatasi tantangan ini, perseroan berupaya meningkatkan jumlah tanaman menghasilkan, mengoptimalkan produktivitas, dan meningkatkan penjualan CPO serta karet," ungkapnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

SNDC 2024: Masyarakat Sipil Dorong Pemerintah Indonesia Prioritaskan Keadilan Iklim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia tengah menghadapi kegentingan iklim dan demokrasi. Menjelang tenggat penyerahan dokumen komitmen kontribusi nasional kedua atau *Second Nationally Determined Contribution* (SNDC) pada September 2024, koalisi masyarakat sipil mendorong pemerintah untuk lebih demokratis dan partisipatif dalam penyusunan dokumen ini. Dokumen SNDC diharapkan menjadi momentum koreksi komitmen iklim yang lebih adil, terutama bagi kelompok rentan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagai perwakilan pemerintah Indonesia dalam proses Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perubahan iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), saat ini sedang mempersiapkan dokumen tersebut. 

"Pemerintah harus mengakui hak dan kebutuhan spesifik kelompok rentan seperti petani kecil, nelayan tradisional, dan masyarakat adat. Hanya dengan demikian, keadilan iklim atau transisi yang adil bisa terwujud," ujar Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, dalam peluncuran dokumen Rekomendasi untuk SNDC Berkeadilan yang didukung oleh 64 lembaga masyarakat sipil Indonesia di Jakarta, Kamis (29/08/2024).

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan lonjakan 81% dalam bencana iklim, dari 1.945 insiden pada 2010 menjadi 3.544 pada 2022, yang berdampak pada lebih dari 20 juta orang. Sementara itu, laporan IPCC (2023) menyebutkan bahwa 79% emisi gas rumah kaca global pada 2019 berasal dari sektor energi, industri, transportasi, dan bangunan, sementara 22% berasal dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan terkait perubahan iklim, termasuk komitmen emisi nol (Net Zero Emissions) pada 2060, Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim, Transisi Energi Nasional, Indonesia FOLU Net Sink 2030, dan Nilai Ekonomi Karbon. Namun, ambisi ini belum cukup selaras dengan target global menurunkan emisi hingga 1.5 derajat Celsius. Bahkan, target emisi nol pada 2060 lebih lambat dari komitmen internasional yang sepakat mencapai emisi nol pada 2050.

Kelompok rentan seperti petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat, buruh, pekerja informal, kaum perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, orang muda, lansia, dan korban kekerasan berbasis gender adalah yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Ironisnya, mereka bukanlah kontributor utama emisi gas rumah kaca.

"Selama sepuluh tahun terakhir, aksi perubahan iklim di Indonesia justru membuat yang rentan semakin rentan. Alih-alih menurunkan target emisi gas rumah kaca, strategi pembangunan malah memperburuk perusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat rentan," kata Ihsan Maulana, Advokasi dan Peneliti Kebijakan WGII.

Dalam menghadapi krisis demokrasi dan iklim, koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, melindungi hak asasi manusia, memberikan pengakuan dan perlindungan kepada kelompok rentan, serta memastikan partisipasi publik yang bermakna dalam seluruh proses aksi iklim di Indonesia. 

Selain itu, aksi iklim harus memberikan manfaat lebih besar bagi kelompok rentan dan mengurangi emisi secara adil. Pemerintah juga diharapkan untuk mengadopsi pendekatan mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi, demi menjamin hak atas ruang hidup yang aman dan berkelanjutan bagi semua.

Upaya untuk menciptakan keadilan iklim harus menjadi prioritas nasional, bukan hanya sebagai respons terhadap tekanan internasional, tetapi sebagai tanggung jawab moral terhadap rakyat Indonesia, terutama mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem 031/WB Sambut Kedatangan Ketua Mahkamah Agung di Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Komando Resor Militer 031/Wira Bima, Brigadir Jenderal TNI Dany Rakca S.A.P., M.Han menyambut kedatangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H, di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Kamis (29/08/24).

Dalam kunjungan kerja ini, Ketua Mahkamah Agung menghadiri beberapa agenda penting, termasuk pertemuan dengan para pejabat tinggi di wilayah Riau dan memberikan arahan strategis kepada jajaran peradilan setempat. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam memperkuat sinergi antar lembaga dan memastikan penegakan hukum yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sinergi antara TNI dan lembaga peradilan merupakan kunci dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum dan keadilan di wilayah Riau dan dapat memperkuat kerja sama yang sudah terjalin antara TNI dan lembaga peradilan khususnya di wilayah Provinsi Riau.

Kunjungan Ketua Mahkamah Agung ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja peradilan di Wilayah Riau serta semakin mempererat hubungan kerja sama antara TNI dan lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pj Gubernur Provinsi Riau, Kajati Provinsi Riau , Kapolda Riau, Danlanud RSN, Palaksa Lanal Dumai serta para pejabat dan forkopimda Provinsi Riau lainnya. 

Editor: Arianto 

Read More

Kunjungan Ketua Mahkamah Agung RI ke Banjarmasin: Integritas Peradilan dalam Sorotan sorotan

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin 

Ketua Mahkamah Agung R.I, Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam kunjungan kerjanya ke Banjarmasin pada Rabu (28/08/2024), menegaskan pentingnya menjaga integritas dan marwah institusi peradilan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Beliau menyampaikan bahwa perjalanan menuju badan peradilan yang agung bukanlah perjalanan mudah, namun semangat untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung harus tetap terjaga.

Prof. Syarifuddin mengingatkan bahwa meskipun tindakan tercela dilakukan oleh segelintir oknum aparatur peradilan, dampaknya bisa sangat merusak citra lembaga peradilan di mata publik. "Kalau satu orang sudah berbuat buruk, bukan hanya ia yang terkena imbasnya, namun juga lembaga," tegasnya, sembari menghimbau agar seluruh insan peradilan menjaga integritas dan meningkatkan kemampuan serta inovasi.

Di sisi lain, dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, Komisi Yudisial (KY) dan Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) sepakat bahwa pengawasan dan pengawalan media sangat diperlukan. Wakil Ketua KY, Sitti Nurjanah, dalam press release tertanggal 23 Agustus 2024, menyatakan bahwa dari Januari hingga Juli 2024, KY telah menerima 573 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim.

Disisi lain, FORSIMEMA-RI, yang dipimpin oleh Syamsul Bahri, juga telah berkolaborasi dengan Mahkamah Agung untuk mengedukasi masyarakat tentang putusan hakim sejak Agustus 2022. Program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya peradilan yang bersih dan independen, dengan harapan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia.

 

Editor: Arianto 

Read More

Kemendes PDTT Gelar Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pegawai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh jajaran di Lingkungan Kemendes PDTT yang dimulai Sejak tanggal 26 hingga 30 Agustus di ruang Oproom Kemendes PDTT, Jakarta.

Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai baik PNS, PPNPN, Pramubakti, Satpam, Teknisi, Pengemudi dan resepsionis. Kegiatan ini dimulai pada pukul 08.00 - 15.00 WIB.

"Pemeriksaan kesehatan penting bagi seluruh pegawai karena setiap tanggung jawab yang diemban memiliki beban resikonya masing-masing," kata Sekjen Taufik saat meninjau pelaksanaan kegiatan pada Kamis (29/8).

Terkait kepentingan tugas dan fungsi pelayanan pada para pegawai, kegiatan pemeriksaan kesehatan ini salah satunya untuk mewujudkan kondisi fisik para pegawai yang selalu sehat dan fit selama bekerja yang pada akhirnya menjadi penunjang dalam mewujudkan pelayanan yang prima.

"Kesehatan yang prima menjadi salah satu modal utama dalam menunjang profesionalitas para pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," katanya.

Dalam pelaksaan pemeriksaan kesehatan, sebelum mengikuti pemeriksaan, para pegawai mendaftarkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya, peserta melakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, kadar kolesterol dan asam urat.

Setelah itu, untuk hasil pemeriksaan kesehatan dapat langsung diperoleh oleh setiap pegawai yang kemudian dikonsultasikan dengan dokter jika terdapat keluhan.

Dokter penanggung jawab kegiatan dari Klinik Pratama Kemendes PDTT Drg Syarie Indrani mengatakan bahwa Kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi Pegawai dilingkungan Kemendes PDTT ini merupakan upaya deteksi dini terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM) untuk mengetahui adanya faktor risiko PTM pada sasaran. 

Deteksi dini ini berguna untuk menemukan secara dini adanya kemungkinan seseorang terkena PTM atau memiliki faktor risiko. 

"Dengan diketahuinya faktor risiko PTM secara dini pada seseorang maka pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan sedini mungkin," kata Drg Syarie.

Selain itu juga, kegiatan ini dalam rangka melakukan screening kondisi kesehatan pegawai agar dapat menjaga kesehatan dengan mengelola pola hidup yang sehat.

Pola hidup sehat sangat dibutuhkan dalam menjaga kesehatan agar tetap bugar di usia senja. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga merupakan upaya pencegahan terhadap penyakit degeneratif yang resikonya semakin meningkat seiring bertambahnya usia.

Lebih lanjut, Drg Syarie menganjurkan untuk selalu menjaga kesehatan karena kesehatan itu salah satu faktor yang wajib dan paling penting dalam menyelesaikan segala pekerjaan maka kesehatan itu wajib untuk dijaga.

"Selain itu juga menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga. Dan baiknya dilaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama pegawai yang mempunyai keluhan penyakit," kata Drg Syarie.

Drg Syarie berharap, kegiatan ini rutin diagendakan agar para pegawai dapat mengatasi masalah kesehatannya lebih cepat dan sebagai langkah pencegahan. (Arianto)

Read More

Pengamanan Pilkada Serentak 2024, Korem 031/Wira Bima Gelar Simulasi Penindakan Aksi Anarkis

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan keamanan selama Pilkada Serentak 2024, Korem 031/Wira Bima mengadakan simulasi penindakan aksi anarkis di Lapangan Makorem, Jalan Ali Rasyid No.1, Pekanbaru, Kamis (29/8/2024). Kegiatan ini dibuka oleh Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P., M. Han.

Simulasi ini melibatkan 1000 prajurit TNI dan Polri yang berkolaborasi dalam berbagai skenario penanganan situasi darurat, mulai dari pengendalian massa hingga pengamanan tahapan Pilkada. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Polda Riau, Kesbangpol, KPU, Bawaslu, serta jajaran Forkopimda Kota Pekanbaru.

Brigjen TNI Dany Rakca menyatakan bahwa simulasi ini merupakan latihan berkelanjutan yang dirancang untuk menghadapi potensi aksi anarkis yang mungkin terjadi selama proses Pilkada. "Kami siap menurunkan bantuan berupa kendaraan taktis dan panser dari Batalyon Jajaran Korem 031/Wira Bima, kepolisian, dan instansi terkait," ujarnya.

Dengan adanya simulasi ini, diharapkan seluruh elemen yang terlibat lebih siap dalam mengamankan Pilkada, dan masyarakat dapat merasa lebih tenang dan aman dalam menjalankan hak pilihnya di Kota Pekanbaru serta Provinsi Riau. 

Editor: Arianto 

Read More

Partai Buruh Tegaskan Komitmen dalam Pemilihan Gubernur Jakarta dan Kepala Daerah Se-Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komite Eksekutif (Exco) Partai Buruh mengadakan Konferensi Pers terkait isu strategis mengenai pencalonan Gubernur Jakarta dan dukungan untuk calon kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta Pusat, Jum'at (29/08/2024). Acara ini dihadiri oleh pimpinan Partai Buruh, media, dan sejumlah tokoh penting, serta menjadi pusat perhatian publik.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Partai Buruh, Ferri Nuzarli, menegaskan bahwa Partai Buruh memiliki komitmen kuat untuk mendukung kandidat yang memiliki visi pro-rakyat, terutama dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Ia menyatakan bahwa Partai Buruh akan mendukung penuh calon yang memiliki integritas dan berkomitmen pada kepentingan rakyat kecil.

Lebih lanjut, Ferri Nuzarli juga menekankan pentingnya Partai Buruh dalam proses demokrasi, meskipun sebagai partai kecil, mereka tetap memiliki suara penting. Ia mengungkapkan bahwa Partai Buruh telah mengisi hampir seluruh provinsi dengan kandidat yang diusung, baik untuk posisi gubernur, bupati, maupun walikota. Dukungan ini menjadi bukti nyata Partai Buruh dalam memperjuangkan nasib buruh, petani, nelayan, guru, dan masyarakat luas.

Terkait pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Ferri Nuzarli mengungkapkan bahwa Partai Buruh tetap mengawal dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon, meskipun menghadapi tantangan dalam memperoleh dukungan dari partai lain. Ia menegaskan bahwa jika upaya tersebut tidak berhasil, Partai Buruh akan berdiri sebagai oposisi di DKI, mengawal pemerintahan hingga tahun 2029.

"Dan yang pasti, Partai Buruh berkomitmen untuk terus mengawal demokrasi dan pemerintahan, memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik, dan mengingatkan pemerintah untuk tetap membuka pintu bagi partisipasi rakyat. Partai Buruh juga siap berjuang dalam pemilihan berikutnya pada tahun 2029 demi memperjuangkan demokrasi yang lebih baik," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kasrem 031/WB Hadiri Penandatangan Kesepakatan Bersama Perguruan Tinggi dan Yayasan dengan Pemprov Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kepala Staf Komando Resort Militer 031/Wira Bima, Kolonel Kav Eko Agus Nugroho menghadiri kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama antara perguruan tinggi, yayasan, dan Pemerintah Provinsi Riau. Acara ini berlangsung di Gedung Balai Pauh Janggi Jln Diponegoro kota Pekanbaru, Rabu (28/08/24). 

Acara ini merupakan langkah sinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Riau.

Pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan, yayasan, dan pemerintah dalam menciptakan generasi muda yang berdaya saing tinggi, karena pendidikan adalah kunci utama dalam pembangunan bangsa. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Provinsi Riau. 

Penandatanganan kesepakatan ini melibatkan beberapa perguruan tinggi ternama di Riau dan sejumlah yayasan pendidikan. Adapun fokus kerja sama ini mencakup pengembangan kurikulum, penelitian bersama, program beasiswa, dan pemberdayaan masyarakat.

Turut hadir dalam acara tersebut, Pj Gubernur Riau, Kasiter Korem 031/WB, Palaksa Lanal Dumai, Kasubdimas Polda Riau, serta pimpinan perguruan tinggi dan perwakilan yayasan. Dalam penandatanganan tersebut, semua pihak berkomitmen untuk menjalankan program-program yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat dan semangat nasionalisme yang tinggi. (Arianto)

Read More

Mitos atau Fakta, Minuman Energi Solusi Kebutuhan Tenaga untuk Produktif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta, 27 Agustus 2024 – Gaya hidup aktif dan produktif saat ini bukan sekadar rutinitas, melainkan telah menjadi tren di masyarakat. Akses mudah untuk berbagai aktivitas memungkinkan semua orang memaksimalkan kualitas hidup, sehingga mereka bisa beraktivitas optimal dan prestasi pun dapat diraih. Di tengah kesibukan, tak jarang kita membutuhkan pasokan energi tambahan, agar bisa mencapai target dan bahkan berprestasi. Dalam kondisi ini, minuman energi seringkali menjadi pilihan bagi yang ingin meningkatkan energi dan fokus

Filipus Adimas, seorang pembawa acara TV dan content creator gaya hidup sehat menuturkan bahwa minuman energi telah menjadi sumber energi andalan selama bertahun-tahun saat sedang sibuk. “Aktivitas saya banyak menghabiskan waktu dan energi. Ketika menghadapi hari yang padat, serta butuh energi dan konsentrasi yang tinggi, saya butuh dorongan tenaga dari minuman energi. Minuman energi memberikan dorongan tenaga yang saya butuhkan untuk kegiatan dari profesional hingga personal, dapat meningkatkan stamina dan fokus dengan cepat," tutur Filipus Adimas.

Minuman energi memang telah lama menjadi pilihan utama bagi kaum muda urban yang menjalani gaya hidup aktif. Meskipun efek positifnya bisa terasa, tak jarang muncul berbagai kesalahpahaman mengenai dampak minuman energi terhadap kesehatan, memicu hoax dan kontroversi di tengah masyarakat. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

Hal ini terkait dengan salah satu isu kesehatan yang saat ini sedang naik yaitu tentang diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023 tercatat prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 11,7%. Sementara hipertensi, prevalensinya mencapai 30,8% pada 2023. Faktanya, ternyata diabetes dan hipertensi merupakan penyakit yang sangat mempengaruhi kesehatan ginjal dapat dipicu oleh salah satunya konsumsi gula yang tinggi. 

Minuman energi sendiri bukan pihak yang bisa disalahkan dalam hal ini, karena di pasaran sebenarnya tersedia pilihan minuman energi bebas gula dan memanfaatkan aspartam sebagai pemanis. Sejumlah penelitian ilmiah terbaru di dunia telah mengonfirmasi bahwa aspartam aman dikonsumsi dalam batas normal. Begitu luasnya rumor mengenai ini di Indonesia, hingga dua institusi pun telah melakukan klarifikasi. BPOM telah memberikan penjelasan publik mengenai penggunaan aspartam pada pangan olahan masih dikategorikan aman. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah secara resmi membantah hoax ini, seperti yang dijelaskan dalam laporan resmi mereka. 

Hal ini diafirmasi juga oleh Dokter Dion Haryadi, PN1, CHC, AIFO-K, seorang Certified Nutritionist dan Health Coach. "Aspartam dan pemanis buatan lainnya yang digunakan dalam minuman energi tanpa gula telah diuji ketat oleh Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan (BPOM), dan dinyatakan aman tanpa risiko kesehatan seperti obesitas atau diabetes. Rumor yang menyebutkan bahwa aspartam dapat memicu kanker juga tidak tepat, karena studi yang meneliti mengenai hal ini menggunakan dosis yang ratusan kali lebih banyak dari konsumsi wajar, dan dilakukan pada hewan," jelas dr. Dion Haryadi.

Dokter Dion, yang juga aktif memberikan edukasi gizi melalui media sosial, menambahkan bahwa minuman energi tanpa gula cukup efektif untuk memberikan energi saat dibutuhkan karena kandungan kafeinnya. "Faktanya kafein dalam minuman energi umumnya juga berada dalam batas aman, hanya 50 mg per sajian, yaitu tidak lebih dari kandungan kafein dalam satu cangkir kopi, sehingga aman jika dikonsumsi sesuai anjuran harian, namun jika memiliki riwayat penyakit seperti jantung, perlu konsultasi terlebih dahulu kepada dokter," tambah dr. Dion.

Energi yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat produktivitas dan menghalangi pencapaian gaya hidup berkualitas. Banyak aktivitas memerlukan stamina dan fokus tinggi, yang umumnya dipenuhi melalui pola makan bergizi. Namun, untuk kebutuhan stamina ekstra, minuman energi sering kali dipilih sebagai suplemen tambahan. Penelitian dari Nutrients menjelaskan bahwa minuman energi dapat meningkatkan performa dan ketahanan tubuh pada saat beraktivitas fisik.

Minuman energi membantu meningkatkan stamina melalui bahan-bahan stimulan yang merangsang kinerja otak dan sistem saraf, seperti taurin yang mengatur denyut jantung dan kontraksi otot, kafein yang meningkatkan konsentrasi, serta vitamin B yang mengubah makanan menjadi energi. Jadi sebaiknya pastikan bahwa minuman energi yang dikonsumsi memiliki kandungan vitamin B yang cukup dan lengkap. Kandungan khusus yang perlu dipastikan ada adalah vitamin B12 yang terdapat dalam minuman energi juga telah dipelajari memiliki manfaat untuk kesehatan ginjal. Beberapa produk juga mengandung ginseng, yang diketahui dapat meningkatkan energi dan mengurangi stres. 

Namun jika begitu banyak benefitnya, mengapa minuman energi masih kerap diterpa hoax dan kontroversi yang keliru?

“Terkadang yang keliru sebenarnya gaya hidupnya. Tak jarang orang menjadikan minuman energi sebagai solusi instan dengan cara yang berlebihan. Padahal sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Ketika mau bekerja atau beraktivitas panjang, mereka mengonsumsi minuman energi, tetapi melupakan nutrisi dan hidrasi yang esensial, tentunya ini merupakan formula untuk merusak tubuh. Ketika mengonsumsi minuman energi, pastikan tetap konsumsi nutrisi dan hidrasi yang cukup, terutama sebelum aktivitas berat atau saat membutuhkan konsentrasi tinggi. 

Baca label untuk memahami komposisi dan kandungan nutrisi, serta konsultasikan dengan dokter jika memiliki kondisi kesehatan khusus. Minuman energi dapat menjadi asupan tambahan yang bermanfaat, asalkan dikonsumsi dengan bijak dan diimbangi dengan asupan cairan yang cukup, serta makanan bergizi," tutup dr. Dion. (Arianto)

 

Read More

Mahkamah Agung RI Tandatangani Nota Kesepahaman Dengan National High Court Of Brazil

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr Muhammad Syarifuddin, SH. MH pada Rabu 21 Agustus 2024 jam 13.00 waktu Brazil menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial dengan National High Court of Brazil (Superior Tribunal de Justiça-STJ) di Brasilia. 

Nota Kesepahaman ditanda tangani oleh Ketua MARI yang mewakili Mahkamah Agung RI dengan President Maria Thereza De Assis Moura, Presiden National High Court of Brazil (STJ) dan Antonio Herman Benjamin Presiden Terpilih National High Court of Brazil (STJ) yang mewakili STJ.

Nota Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari dialog antara pimpinan Mahkamah Agung RI dengan Justice Antonio Herman Benjamin pada bulan Juli 2024 lalu. Dimana Justice Benjamin dalam audiensinya secara resmi mengundang Ketua Mahkamah Agung RI dan delegasi untuk hadir di Brasilia untuk menghadiri pelantikan Justice Antonio Herman Benjamin sebagai Presiden (Chief Justice) STJ, sekaligus mengusulkan agar kedua pengadilan menjajaki kerjasama yang lebih erat dalam berbagai area hukum.

Materi Muatan Kerjasama Yudisial

Sebagaimana Nota Kesepahaman Yudisial dengan peradilan di negara lain, maka nota kesepahaman dibuat dengan lingkup yang saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan mendukung penegakan supremasi hukum. Secara umum materi muatan Nota Kesepahaman memuat agenda sebagai berikut :

1. Kerja sama melalui pertukaran informasi dan data teknis, termasuk bahan pustaka, studi, dan sumber lain yang menjadi kepentingan bersama.

2. Peningkatan konsultasi rutin tentang hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, untuk mengkoordinasi tindakan masing-masing dan mencapai tujuan kerja sama, dengan perhatian khusus pada bidang-bidang seperti akses terhadap keadilan, organisasi peradilan dan praktik yang baik, hukum acara, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum lingkungan.

3. Mendorong komunikasi langsung di antara kedua pengadilan untuk memperkuat dan mempercepat kerja sama, tanpa mengurangi jalur hukum yang ditetapkan dalam norma-norma internasional yang dianut dan dalam norma-norma hukum domestik.

4. Bersama-sama menyelenggarakan konferensi, seminar, dan pertemuan teknis dan akademis lainnya, secara luring atau melalui modalitas virtual dan hibrida, dengan fokus pada topik-topik yang menjadi kepentingan bersama guna mendorong diskusi dan pertukaran pengalaman.

5. Mendorong program pertukaran bagi para hakim dan staf mereka, dengan menawarkan program pelatihan profesional untuk memberikan pengetahuan terperinci tentang struktur, prosedur, dan kompetensi mereka.

6. Mendorong kerja sama di bidang-bidang sengketa yang menjadi kompetensi mereka, dengan berupaya untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan untuk mempelajari yurisprudensi mereka secara komparatif.

7. Mendorong pertukaran informasi tentang teknologi-teknologi baru dan kecerdasan buatan.

Dialog Dengan Badan Peradilan Brazil

Dalam kesempatan itu, delegasi MARI juga berkesempatan untuk melakukan dialog dengan 3 (tiga) dari 5 badan peradilan tinggi Brazil, yang meliputi National High Court (STJ), Mahkamah Agung Militer Brazil (Superior Military Court (STM)) dan Mahkamah Agung Tenaga Kerja Brazil (Tribunal Superior do Trabalho, TST (Supreme Labour Court)).

STJ Brazil untuk topik-topik sebagai berikut, organisasi Peradilan Brazil, yang meliputi Yurisdiksi, Struktur dan Administrasi STJ, Inovasi Teknologi, dan Kecerdasan Artifisial.

Dalam aspek organisasi STJ Brazil sebagai pengadilan tertinggi di Brazil, maka diskusi meliputi berbagai aspek terkait struktur organisasi, beban kerja, dan sistem pendukung. Saat ini STJ brazil menerima tidak kurang 400 ribu perkara, dengan jumlah hakim hanya 33 orang. Sebagian besar perkara tersebut diputus tepat waktu, karena STJ Brazil adalah pengadilan Judex Juris, sehingga banyak perkara yang tidak memenuhi aspek tersebut akan ditolak. 

Selain itu, dibicarakan sistem preseden yang dianut oleh STJ Brazil, dimana meskipun Brazil adalah negara dengan sistem civil law, namun keberadaan preseden diakui dan mengikat dalam sistem peradilan Brazil. Hal ini yang disebut sangat membantu dalam menyelesaikan perkara dengan jumlah yang terbatas.

Pada STM delegasi diterima oleh Justice Jose Coelho Ferreira Wakil Presiden STM yang menunjukkan berbagai fasilitas STM, dan juga memperkenalkan sejarah STM sebagai salah satu peradilan penting di Brazil, sejak jaman kolonial Brazil sekaligus berbagai tradisi penting yang berlaku di STM.

Sebagai peradilan militer tertinggi, STM memiliki 15 orang hakim, yang berasal dari militer dan hakim non militer. 

Hakim dari militer merupakan perwakilan dari 4 orang Angkatan Darat, 3 Angkatan Udara dan 3 Angkatan Laut dengan pangkat perwira tinggi aktif dan tidak diperlukan latar belakang hukum, karena mereka hanya diharapkan memberikan masukan berdasarkan pengalaman militer mereka. 

Sementara itu, 5 orang hakim sipil yang berlatar belakang hukum bertugas untuk memberikan masukan dari sisi hukum.

Pengadilan ketiga yang dikunjungi adalah Tribunal Superior do Trabalho, TST (Supreme Labour Court). Pada TST delegasi diterima oleh Presiden TST Justice Lelio Bentes Corrêa. 

Dalam dialog tersebut, President Lelio Bentes Corrêa menjelaskan berbagai aspek kewenangan TST, dimana pengadilan yang menerima ⁰300 ribu perkara setiap tahunnya, TST berhasil menyelesaikan 40% diantaranya dengan konsiliasi.

TST merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem pengadilan ketenagakerjaan federal Brasil, yang meliputi Pengadilan Perburuhan Regional (Tribunais Regionais do Trabalho - TRT), pada tingkat banding umum, dan Pengadilan Perburuhan Uji (Varas do Trabalho) pada tingkat pertama. Hakim pada TST adalah sepenuhnya hakim profesional. Tidak ada perwakilan pemerintah atau perwakilan buruh di panel pengadilan TST ini.

Pelantikan Ketua Mahkamah Agung Brazil

Dalam kesempatan ini, delegasi juga berkesempatan menghadiri upacara pelantikan Ketua Mahkamah Agung (STJ) Brazil, Antonio Herman Benjamin, yang dilantik pada 22 Agustus 2024 sore. 

Dalam upacara yang berlangsung megah, dihadiri 1500 orang undangan dari kalangan eksekutif, legislatif dan Yudikatif Brazil, delegasi Mahkamah Agung RI memperoleh kesempatan untuk diterima langsung oleh Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan berbagai pejabat kehakiman lainnya.

Simposium Internasional Perubahan Iklim, Air dan Hutan

Bersamaan dengan kunjungan ini, Ketua Mahkamah Agung RI pada 23 Agustus 2024 berkesempatan menjadi panelis dalam simposium Internasional bertajuk Internasional Perubahan Iklim Air Dan Hutan (Simpósio Internacional Mudanças Climáticas,Água e Floresta) yang diselenggarakan di Itamaraty Palce– Kementerian Luar Negeri Brazil.

Simposium ini di tayangkan dan dihadiri secara nasional di Brazil dan diikuti oleh berbagai pakar hukum lingkungan seperti Professor Christina Voight, Universitas Oslo dan Ketua Komisi Hukum Lingkungan Dunia IUCN), Profesor Nicholas Bryner, Faculty of Law Louisiana State University, dan pembicara penting Brazil lainnya seperti , Senator Leila Barros Senator Republik untuk Distrik Federal, Duta Besar Luiz Alberto Figueiredo Duta Besar Perubahan yang Luar Biasa Iklim dan mantan Menteri Luar Negeri Brazil, Ambassador José Carlos Fonseca Júnior, Executive President of Empapel - Brazilian Association of Paper Packaging and Institutional Director of Ibá - Brazilian Tree Industry, Vanessa Grazziotin, Executive Director of the Amazon Cooperation Treaty Organization -- ACTO and former Senator of Brazil.

Ketua Mahkamah Agung RI memberikan pidato pembukaan tentang pengalaman Indonesia, khususnya Mahkamah Agung RI dalam mendorong literasi hukum lingkungan dan perubahan iklim di Indonesia.

Ketua MARI menjelaskan bahwa keinginan Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan perlindungan hukum lingkungan di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai strategi, utamanya dengan sertifikasi hakim lingkungan. Ini untuk mendukung kebijakan pemerintah yang juga telah sangat responsif dalam memenuhi kewajiban perjanjian-perjanjian internasional. 

Selain itu Mahkamah Agung RI juga melalui fungsi regulasi banyak mendorong adopsi praktek terbaik perubahan ikllim yang diakui secara internasional dengan mengeluarkan berbagai kebijakan tentang itu. 

Kebijakan ini meliputi penerapan prinsip in dubio pro natura, dan pemberian hak untuk menggugat bagi masyarakat sipil. 

Membangun Kerjasama Jangka Panjang

Dalam kunjungan kerja kali ini, delegasi MARI dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, SH., MH, Wakil Ketua MARI, Prof. Dr, Sunarto, SH., MH didampingi oleh Ibu, Ketua Kamar Pidana Militer Dr. Burhan Dahlan, SH., MH, Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH, Ketua Kamar Pengawasan, Dwiarso Budi Santiarto, SH., MH, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MHum Hakim Agung Kamar Pidana, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum, Panitera MARI, Sugiyanto, SH., MH, Sekretaris MARI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM Koordinator Tim Pembaruan Peradilan MARI. Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M Staf Khusus Ketua MARI, Kapten Dede Andriawan, ST.Han., SH., MHTTL Ajudan MARI.

Menurut Presiden Antonio Herman Benjamin, bagi STJ Brazil sendiri, kerjasama dengan Mahkamah Agung RI adalah agenda prioritas dalam kerjasama Internasional STJ, karena kesamaan dalam hal keanekaragaman hayati. Ke depannya akan diadakan pengembangan kerjasama dalam area pendidikan dan pelatihan hakim, yang diharapkan bisa terlaksana bulan Oktober 2024 yang akan datang.

Ketua Mahkamah Agung RI dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan STJ brazil yang telah mengundang dan melayani delegasi MARI dengan baik. 

Beliau berharap untuk bisa mengundang pimpinan STJ Brazil untuk dapat melakukan kunjungan kerja ke Indonesia dalam rangka implementasi nota kesepahaman tersebut. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Program TEKAD Terbukti Efektif Karena Fokus pada Skala Mikro

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) dinilai sangat efektif dalam pembangunan desa karena pendekatannya yang fokus pada skala mikro. 

Dengan berfokus pada skala mikro, program TEKAD dapat memberikan intervensi yang lebih rinci dan tepat sasaran dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi di setiap desa.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, atau yang akrab disapa Gus Halim, saat menutup Workshop Nasional TEKAD di Ancol, Jakarta, Selasa malam (27/8/2024).

"Selalu saya tekankan bahwa kunci pembangunan desa terletak pada pendekatan skala mikro," ujar Gus Halim.

Menurutnya, pembangunan desa akan lebih efektif jika data, lokus, dan penanganannya berfokus pada aspek mikro, meskipun jumlah desa yang perlu dibangun mencapai 78.000. 

“Setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi budaya maupun bahasa, dan inilah mengapa pendekatan mikro sangat penting,” kata Guru Besar Kehormatan Universitas Negeri Surabaya tersebut.

Program TEKAD yang berpusat di wilayah Indonesia Timur dinilai Gus Halim sangat spesifik dan efektif mengingat wilayah tersebut relatif lebih homogen. Meskipun program ini akan berakhir pada tahun 2024, Gus Halim mengharapkan keberhasilan yang telah diraih dapat diteruskan oleh pihak-pihak terkait.

“Investasi yang telah dilakukan sudah sangat bagus, sehingga seluruh upaya yang telah dikerjakan harus dilanjutkan dengan memanfaatkan potensi yang ada,” tambah Gus Halim. 

Ia juga mendorong agar keberhasilan program ini dijadikan sebagai warisan yang perlu diperluas cakupannya dan diperkuat jejaringnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam menjalankan program-program pembangunan desa. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program TEKAD, terutama di wilayah Indonesia Timur, dan juga berpamitan seiring berakhirnya masa jabatannya sebagai Menteri Desa PDTT.

Pada acara tersebut, Gus Halim memberikan penghargaan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dari tingkat kabupaten, provinsi, dan desa yang memiliki capaian kinerja terbaik. 

Hadir turut mendampingi Gus Halim beberapa pejabat tinggi madya dari Kemendes PDTT, seperti Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistyorini, Dirjen PPKTrans Danton Ginting, dan Dirjen PPDT Nugroho Setijo Nagoro.

Untuk diketahui, Program TEKAD telah dilaksanakan di 9 provinsi dan 25 kabupaten di Indonesia Timur, termasuk Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan berbagai provinsi di Papua. Program ini telah berhasil mengubah paradigma masyarakat desa tentang pentingnya membangun ekonomi perdesaan dengan memanfaatkan potensi unggulan dan sumber daya alam yang tersedia.

Selain kegiatan peningkatan kapasitas, program TEKAD juga meliputi intervensi lain seperti demonstrasi plot (demplot), Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD), dan Investment Fund (IF). 

Adapun Workshop Nasional Program TEKAD Tahun 2024 ini, mengangkat tema “Membangun Masyarakat Desa di Wilayah Indonesia Timur yang Sejahtera Melalui Transformasi Ekonomi Desa/Kampung.”

Workshop ini dihadiri oleh Gubernur pada 9 Provinsi, Bupati pada 25 Kabupaten, Kepala Dinas PMK Provinsi atau sebutan lainnya, Kepala Dinas PMK Kabupaten atau sebutan lainnya, Kepala Bappeda Kabupaten, Tim Pelaksana Kegiatan Program TEKAD, Koordinator TPK Provinsi, Koordinator TPK Kabupaten, Peserta Pusat Kementerian / Lembaga, serta peserta lingkup Kementerian Desa PDTT.

Para narasumber yang diundang antara lain Menteri Desa PDTT, Wakil Menteri Desa PDTT, Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Deputi Pendanaan Bappenas, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Country Director International Fund For Agricultural Development (IFAD).

Selain itu, hadir pula para Inspektur Wilayah 2 dan wilayah 5 Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT, Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat BPSDM Kemendes PDTT, dan Mitra Pembangunan Program TEKAD seperti Agradaya, Kalasan Valley, Javara, PT.Mars Symbioscience, dan PT. Alko. (Arianto)

Read More

Danrem 031/WB Hadiri Apel Pasukan Operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem (Danrem) 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P., M.Han di wakili Kepala Staf Korem 031/Wira Bima Kolonel Kav Eko Agus Nugroho S.I.P., M.Si menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Lancang Kuning Tahun 2024 dalam rangka persiapan pengamanan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yang dilaksanakan di Lapangan Polda Riau, Pekanbaru, Selasa (27/08/2024).

Apel Kesiapsiagaan Pelaksanaan Operasi "Mantap Praja Lancang Kuning Tahun 2024" dalam rangka Kesiapan Pengamanan Pilkada serentak Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Riau dengan tujuan sebagai upaya terpadu dalam menjaga keamanan Pilkada serentak diwilayah hukum Polda Riau yang dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.

Setiap pelaksanaan pengamanan harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, lakukan deteksi dini sebagai kunci utama dalam mencegah adanya potensi ancaman yang timbul, serta laporkan setiap kendala yang ada di lapangan pada saat pelaksanaan proses Pilkada serentak 2024 kepada pimpinan, serta Sinergitas dan Soliditas TNI/Polri serta seluruh stake holder sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada 2024 yang kondusif.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Pj Gubernur Provinsi Riau diwakili oleh Kasat Kasat Pol PP Provinsi Riau Drs. Hadi Penandio, Ketua DPRD Provinsi Riau diwakili oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Riau (Hardianto, SE,M.Si), Kajati Riau diwakili oleh As Intel Kejati Riau Bpk. Edi M.J, Danlanud RSN diwakili oleh Kadis Ops Lanud RSN (Letkol Pnb Ignatius Widi Nugroho P), Danlanal Dumai diwakili oleh Danden Pom Lanal Dumai Mayor Laut (PM) Syaparudin, Kabinda Riau P. Hadipurnawan, S.H, Waka Polda Riau Brigjen POL Drs. K. Rahmadi, S.H., M.H.

Hadir juga, Kaban Kesbangpol Provinsi Riau Jenri Salmon Ginting,AP,M.Si, Ketua KPU Provinsi Riau Rusidi Rusdan, S.Ag., M.pd.i, Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal, S.E., M.IKom, Danyon Ko 462/Kopasgat Mayor Pas Wahyu Kurniawan, Dandenpom AU RSN Letkol Pom Eka Wahyudi, Danden POM I/3 Pekanbaru diwakili Dansat Pat penegak Hukum, Kaban Kesbangpol Provinsi Riau Jenri Salmon Ginting,AP,M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Andi Yanto, SH, MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Dr. H. Harun S, SH., M.H, Kepala Cabang Jasa Raharja Riau Hasjuddin SE, MM, PJU Polda Riau, Kepala Basaranas Provinsi Riau, Kepala Damkar Provinsi Riau, Kepala BMKG Provinsi Riau. (Arianto)

Read More

Hadiri Simulasi Sispamkota Operasi Praja Lancang Kuning 2024, Inilah Pesan Brigjen TNI Dany Rakca

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P, M.Han, menghadiri Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) Operasi Mantap Praja Lancang Kuning dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 di Jl Gajah Mada, Pekanbaru, Senin (26/8/2024).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P, M.Han, bersama

Pj Gubernur Riau dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau dan tamu undangan lainnya.

Setelah menyaksikan langsung pelaksanaan simulasi tersebut, Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P, M.Han, meyakini persiapan sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh stakeholder terkait. Maka dari itu ia berharap pelaksanaan Pilkada serentak berjalan lancar di Bumi Lancang Kuning.

"Tadi kita sudah menyaksikan bersama sama Sispamkota Operasi Mantap Praja Lancang Kuning dalam rangka penanganan baik ketertiban maupun pengamanan," kata Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P, M.Han. "Semoga semua tahapan Pilkada di Provinsi Riau bisa berjalan dengan aman dan lancar," ucapnya.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan bahwa dalam konteks demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) hal yang tertinggi perwujudan suara langsung masyarakat yang diberikan untuk memilih kepala daerah secara langsung dan tidak bisa diintervensi oleh apapun.

"Oleh karena itu, sebagai aparat pemerintahan, penyelenggara pemilu, pengamanan dan lainnya harus bersinergi untuk mempersiapkan tugas pokok dan fungsi kita agar semuanya bisa berjalan dengan baik," kata Kapolda Riau.

Lebih lanjut, Kapolda Riau mengajak seluruh stakeholder untuk mempersiapkan manajemen pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Insya Allah dengan tulus dan ikhlas, Allah SWT akan memudahkan, melindungi dan membimbing kita untuk melakukan tugas mulia dalam demokrasi yang akan berlangsung sebentar lagi," pungkasnya.

Kapolda Riau juga mengingatkan agar seluruh Sistem Pengamanan Kota untuk melaksanakan tugas dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa simulasi tersebut merupakan penampilan dari latihan-latihan yang telah dilakukan untuk pengamanan Pilkada.

Jadi bukan hanya rapat koordinasi yang kita lakukan tetapi kesiapan operasional juga harus kita lakukan. Mari bersama-sama kita eratkan tangan, bahu membahu rapatkan barisan untuk pemilu di Provinsi Riau agar kondusif. (Arianto)

Read More

Rencana Ubah Permen Tarif Pelabuhan, Ketua DPD RI Minta Menhub Dengar Aspirasi Asosiasi di Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rencana kementerian perhubungan untuk menggubah Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Kepelabuhanan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mendapat penolakan dari asosiasi kepelabuhanan dan organisasi pengusaha di daerah. 

 

Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Menteri Perhubungan mendengar aspirasi dari para pelaku dunia usaha pelayaran terkait rencana perubahan atas Permenhub sebelumnya, yakni Permenhub Nomor 121 tahun 2018. Karena ada perbedaan atas Permenhub yang lama dengan Rancangan Permenhub yang baru nanti. Khususnya di norma pelibatan stakeholder dalam penentuan tarif.

 

“Saya sudah mendengar dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur dan lima Asosiasi yang bergerak di usaha pelayaran dan pelabuhan. Mereka menolak klausul penghilangan keterlibatan stakeholder dalam penentuan tarif. Ini penting, karena semua kebijakan publik, wajib membuka ruang partisipasi. Terutama yang berdampak langsung kepada stakeholder,” ungkap LaNyalla, Senin (26/8/2024) di Jakarta. 

 

Dikatakan LaNyalla, sebaiknya Kementerian Perhubungan merespon aspirasi yang berkembang. Mengingat angka Logistic Performance Index (LPI) Indonesia justru harus ditingkatkan skornya. Salah satu yang menjadi faktor adalah cost of logistic. Jangan sampai jadi lebih mahal. “Jadi aspirasi mereka penting untuk didengar, demi memperkuat industri manufaktur, terutama dalam ekspor produk dan impor bahan baku,” imbuh mantan Ketua Umum KADIN Jatim ini. 

 

Seperti diberitakan, KADIN Jawa Timur bersama lima Asosiasi Kepelabuhanan, yakni Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) Surabaya, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim, dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jatim keberatan dengan rencana perubahan Permenhub Nomor 121 tahun 2018 tersebut. 

 

Dikatakan Ketua KADIN Jatim, Adik Dwi Putranto, peraturan yang ada, Nomor 121/2018 sudah tepat, karena penentuan tarif melibatkan asosiasi kepelabuhanan. Namun ada rencana menghilangkan klausul keterlibatan tersebut. Sehingga Badan Usaha Pelabuhan (BUP) bisa menaikkan tarif sepihak. 

 

Adik yakin pemerintah akan memahami penolakan tersebut, mengingat peta jalan pemerintah adalah menurunkan biaya logistik, agar daya saing produk Indonesia semakin naik. “Kami menyuarakan hal ini, karena menjadi perhatian serius para pelaku dunia usaha Pelayaran dan Pelabuhan,” tukasnya Jumat lalu. 

 

Menurut informasi, KADIN Jatim bersama asosiasi-asosiasi terkait akan bersurat secara resmi kepada Presiden, Kementerian dan Lembaga Legislatif terkait hal tersebut. (Arianto)

Read More