Peringati Hari Jadi Ke-79, Mahkamah Agung Luncurkan Lima Aplikasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-79, Mahkamah Agung semakin menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Mahkamah Agung meluncurkan lima aplikasi baru pada Senin, 19 Agustus 2024, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Lima aplikasi ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan.

Lima aplikasi tersebut meliputi:

1. Aplikasi SIAP MA Terintegrasi. Aplikasi ini terhubung dengan SIPP di pengadilan tingkat pertama dan dilengkapi fitur Smart Majelis berbasis kecerdasan buatan. Fitur ini dirancang untuk menghindari konflik kepentingan, terutama dalam proses penunjukan dan distribusi perkara di Mahkamah Agung.

2. Aplikasi e-Court untuk Kasasi dan Peninjauan Kembali. Aplikasi ini memungkinkan proses administrasi dan persidangan untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dilakukan secara elektronik. Sejak 1 Mei 2024, seluruh upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sudah menggunakan e-Court, mendukung digitalisasi di semua tingkatan pemeriksaan.

3. Aplikasi Deteksi Dini (Early Detection). Aplikasi ini mampu mendeteksi perkara yang memiliki kemiripan dan keterkaitan satu sama lain dengan memanfaatkan interkoneksi database perkara di seluruh pengadilan di Indonesia, didukung oleh Sistem Algoritma Robotik. Aplikasi ini membantu mencegah disparitas dalam penjatuhan putusan.

4. Aplikasi JDIH Versi Mobile. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari sistem Jaringan dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung yang kini dapat diakses melalui Playstore dan AppStore. Aplikasi ini memudahkan akses masyarakat terhadap dokumen hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, termasuk peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, putusan/yurisprudensi, dan dokumen langka.

5. Aplikasi DIKTUM. Aplikasi ini merupakan Direktori Rumusan Hukum, yang berfungsi sebagai pelengkap dalam pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Aplikasi ini memudahkan akses terhadap rumusan hukum Mahkamah Agung melalui perangkat digital masing-masing.

Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa aplikasi-aplikasi ini merupakan inovasi yang berasal dari putra putri terbaik Mahkamah Agung. 

Inovasi ini lahir sebagai bagian dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan peradilan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. 

Dirgahayu Mahkamah Agung ke-79, semoga semakin tangguh, modern, dan berintegritas. (Arianto)

Read More

Mahkamah Agung Rayakan HUT ke-79 Usung Tema "Peradilan Tangguh Indonesia Maju"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mahkamah Agung Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-79 pada Senin, 19 Agustus 2024. Perayaan tersebut diisi dengan serangkaian acara yang penuh makna. Perayaan dimulai dengan upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. di lapangan Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (19/8).

Upacara penuh khidmat tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan, hakim agung, hakim adhoc, serta seluruh pegawai Mahkamah Agung. Upacara serupa juga digelar serempak di semua kantor pengadilan di seluruh Indonesia. 

Pada perayaan ulang tahun ini Mahkamah Agung mengambil tema Peradilan Tangguh Indonesia Maju. 

Tema ini memiliki filosofi bahwa peradilan yang tangguh memegang peranan penting bagi tumbuh kembangnya sebuah negara, karena fungsi Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya merupakan salah satu pilar kekuasaan yang menopang berdirinya sebuah negara.

Setelah upacara bendera, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur atas perjalanan panjang dan pencapaian Mahkamah Agung selama hampir delapan dekade. 

Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung yang kemudian potongan pertamanya diserahkan kepada Hakim Agung Sutarjo, S.H., M.H. Ia merupakan hakim agung yang pertama kali memutuskan perkara melalui kasasi elektronik. 

Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa perayaan hari jadi ke-79 Mahkamah Agung ini tidak hanya menjadi momentum refleksi bagi lembaga tersebut, tetapi juga sebagai dorongan untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Untuk itu, dalam perayaan kali ini, Mahkamah Agung juga meluncurkan lima aplikasi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem peradilan. 

Aplikasi-aplikasi ini diharapkan dapat semakin mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan dan mempercepat proses penanganan perkara.

Acara puncak lainnya adalah pengumuman pemenang Lomba Foto Peradilan yang diadakan secara nasional. Lomba ini diikuti oleh masyarakat umum, pelajar, dan jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia dengan tema "Integritas Peradilan dalam Lensa".

Tak ketinggalan, seperti tahun-tahun sebelumnya, pada peringatan hari jadinya kali ini, Mahkamah Agung juga memberikan Anugerah Mahkamah Agung kepada peradilan-peradilan di seluruh Indonesia yang dinilai berprestasi dalam berbagai kategori, seperti pelayanan peradilan elektronik, survey kepuasan masyarakat, keterbukaan informasi, dan sebagainya. 

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya peradilan di berbagai daerah dalam mewujudkan keadilan yang lebih baik.

Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada seluruh aparatur peradilan agar menjaga nama baik Mahkamah Agung dan badan peradilan dengan segenap jiwa dan raga. Karena baginya, di tangan merekalah terletak kepercayaan masyarakat dan masa depan keadilan di negeri ini.

Perayaan hari jadi tahun ini menjadi tambah istimewa karena untuk pertama kalinya, perayaan ini dihadiri oleh tamu-tamu dari Mahkamah Agung Malaysia, mereka di antaranya yaitu Ketua Hakim Negara Malaysia Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat, Presiden Mahkamah Rayuan Malaysia Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Amar Abang Iskandar Bin Abang Hashim, dan lainnya. (Arianto)

Read More

Segini Harganya, Polsek Tambora Amankan Wanita yang Jual Keperawanan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Polsek Tambora, Jakarta Barat, berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan seorang wanita berinisial NE (21) di Jakarta, Rabu (14/8/2024). 

Kasus ini terbongkar setelah orang tua korban mengetahui bahwa keperawanan anaknya telah dijual oleh pelaku.

Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Donny Agung Harvida, membenarkan pengungkapan kasus ini.

"Pelaku NE (21), seorang wanita, telah kami amankan. Kasus ini terungkap berkat kecurigaan orang tua korban yang melaporkan kepada kami setelah mengetahui anaknya dijual untuk kepuasan nafsu pria," ujar Donny saat dikonfirmasi pada Senin (19/8/2024).

Menurut Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Rachmad Wibowo, kasus ini bermula dari kecurigaan orang tua korban yang melihat perubahan pada anaknya. 

Terlebih ibu korban juga mendengar bahwa anaknya sudah tidak perawan lagi karena dijual oleh seseorang. 

Setelah ditanya, korban yang masih berusia 15 tahun mengakui bahwa keperawanannya telah dijual. 

Orang tua korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambora.

Pelaku NE berhasil diamankan di kediamannya di Jembatan Besi, Tambora pada Rabu, 14/8/2024. 

Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa korban, yang dikenal sebagai I (15), korban berteman dengan pelaku dan saling kenal. 

Saat mereka sedang nongkrong, korban mengungkapkan kebutuhan uang kepada pelaku. 

Pelaku "NE" kemudian menawarkan sebuah "kesepakatan," bahwa kenal dengan seseorang yang biasa di panggil koko dan dengan iming-iming bisa memberikan uang, handphone, dan apartemen. 

Pelaku menawarkan uang imbalan sebesar 1.000.000 Rupiah untuk keperawanan korban, yang disepakati dan dilakukan di sebuah hotel di Jakarta Barat.

"Pelaku menerima uang Rp400.000 dari pria yang memanfaatkan korban, sementara korban mendapatkan Rp600.000. Kami terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap lebih banyak detail kasus ini," jelas AKP Rachmad Wibowo.

Pelaku NE dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (Arianto)

Read More

Mantan Bupati Batubara Zahir Tersangka Korupsi Melarikan Diri

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Masyarakat Batubara mendukung penuh Kapolda Sumatera Utara dalam mengungkap kasus korupsi P3K di Kabupaten Batubara. Mereka minta agar pengadilan menegakkan hukum dan menolak calon Bupati yang tersangka Korupsi.

"Kami meminta pengadilan tegakkan hukum, dan menolak calon Bupati tersangka korupsi serta praktek korupsi, kolusi dan nepotisme," ujar Rahmadsyah, Koordinator Masyarakat Kabupaten Batubara, di  Batubara, Senin (19/8/2024).

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat, oleh karena itu berkaitan dengan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Batubara elemen masyarakat yang terdiri dari ormas, OKP, LSM pendukung antara lain DPP ABRI-1 (Amanah Bangsa Rakyat Indonesia Bersatu), LBH FERARI Batubara (Lembaga Bantuan Hukum Federasi Advokad Republik Indonesia, TMG Batubara ( Tunas Muda Gemkara), Projo Batubara, DPP Gempal Indonesia (Gebrakan Pemerhati Alam dan Satwa Indonesia), DPP GEBRAKSU ( Gebrak Sumatera Utara), DPD BAPERA Batubara ( Barisan Pemuda Nusantara), KALAMSU ( Koalisi Aliansi Lembaga Sumatera Utara), DPP PANGERAN ( Perserikatan Generasi Muda Anti Nepotisme), SOKSU ( Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri Indonesia), GMPBB ( Gerakan Pemuda Melayu Batubara), Perguruan Pencak Silat Satria Melayu Nusantara, KAK (Komunitas Anti Korupsi), DPP LAKI P 45 ( Laskar Anti Korupsi Pejuang 45), Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Rakyat Batubara, KBPP Polri Batubara ( Keluarga Besar Putra Putri Polri), LSM LBKB ( Lembaga Bongkar Korupsi Negara), Masyarakat Peduli Batubara.

Semua elemen masyarakat tersebut mengutuk keras perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Batubara, serta pihak- pihak yang terlibat di dalamnya.

"Kami masyarakat Batubara mendukung Kapolda cq Dirreskrumsus Polda Sumatera Utara untuk menangkap Ir. Zahir,M.AP (Mantan Bupati Kabupaten Batubara) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan pegawai PPPK Batubara TA 2023). Tersangka menjadi DPO (07/VII/2024) Ditreskrimsus Polda Sumut yang mangkir dari panggilan Polda dan melarikan diri," ungkap Rahmadsyah.

Masyarakat Kabupaten Batubara mendukung penegakan hukum terhadap Ir. Zahir, M.AP sesuai UU No.9 tahun 1997 tentang menyampaikan pendapat dimuka umum secara tertib dan adil.

Rahmadsyah menyampaikan bahwa masyarakat Batubara akan terus memantau perkembangan kasus ini karena merusak nama baik Kabupaten Batubara.

"Kami mendesak semua calon Bupati baru periode 2024-2029 agar menjunjung tinggi integritas, anti korupsi dan nepotisme. Masyarakat Kabupaten Batubara siap tidak memilih calon Bupati yang main suap ( money politics) dan curang," pungkasnya. (Ari)

Read More

Diangkat Jadi Menteri Investasi & BKPM, Yakub Ismail: Kemampuan Rosan Tak Diragukan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani resmi dilantik menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Rosan yang sebelumnya juga menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran hadir didampingi istri, anak beserta keluarganya.

"Dikabarinnya kemarin, disuruh stand by besok pagi. Insya Allah ada pelantikan suruh kenakan PSL lengkap gitu aja," kata Rosan saat memberi keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8).

Atas posisi baru tersebut, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Yakub F. Ismail turut memberikan ucapan selamat dan harapan besar untuk Rosan.

"Selamat kepada pak Rosan atas amanah yang diberikan. Dari dulu saya selalu percaya pak Rosan adalah sosok yang pantas berada di jajaran kabinet. Dan Alhamdulillah kini momentum itu tiba," kata Yakub kepada media di Jakarta, Senin (19/8).

Yakub mengaku telah lama mengenal sosok yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) itu.

Menurutnya, Rosan adalah tipikal pekerja keras dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

"Beliau juga dikenal disiplin dan matang dalam hal leadership dan manejerial. Untuk itu, tidak salah beliau dipercaya untuk menjadi pendamping pak Jokowi," ujar Yakub.

Tidak hanya itu, Yakub juga meyakini dengan kemampuan Rosan di dunia binsis dan investasi, Indonesia ke depan akan lebih mudah mendapatkan investasi dari para investor baik lokal maupun luar negeri.

"Kepiawaian beliau di dunia bisnis dan investasi adalah sesuatu yang sangat diharapkan pemerintahan pak Jokowi untuk mendatangkan sebanyak mungkin investasi ke dalam negeri," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Peringati HUT RI ke-79, Penguatan BAZNAS dan Tiga Rasa Syukur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada momentum bersejarah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 lalu, ada tiga hal, terkait dengan kesungguhan dan syukur kepada Allah. Ini terkait fenomena penguatan eksistensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI.

Pertama, setiap anak-anak bangsa wajib bersyukur bahwa Indonesia telah diberi anugerah kemerdekaan. 

Dan kemerdekaan itu sangat jelas, karena bagian dari rahmat Allah SWT yang Maha Besar dan adanya keinginan yang luhur bangsa Indonesia, dari kita semua untuk merdeka. Tujuannya untuk apa? salah satunya adalah untuk menyejahterakan bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam konteks ini, BAZNAS mempunyai peran besar dalam mengisi kemerdekaan itu. Yakni bersama-sama ikut menyejahterakan umat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Tujuan tersebut tidak main-main, karena ini sangat berat bagi kita semua. Bagaimana peran kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara ini, bersama-sama dengan pemerintah, menyejahterakan umat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Syukur yang kedua, alhamdulilah dengan kemerdekaan itu, ada pelaksanaan zakat di Indonesia yang kemudian diformalkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011. Kita mengetahui persis bahwa UU ini merupakan perjuangan umat Islam yang sangat berat.

Legislasi ini sekaligus mengamanatkan bahwa negara hadir dalam pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Negara berperan dalam pelaksanaan ZIS, sehingga patut kita syukuri. UU yang demikian ini, merupakan perjuangan kita semua. Dan oleh karena itu, wajib kita amankan, sekaligus wajib kita laksanakan bersama-sama.

Sebab bedasarkan UUD 1945 itulah, maka lahir UU 23 Tahun 2011, di mana kemudian pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 14 Tahun 2014, ini yang memungkinkan bahwa BAZNAS RI menjadi pengelola zakat secara nasional dan di dalamnya ada BAZNAS seluruh Indonesia, termasuk UPZ-UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) seluruh Indonesia. 

Mengapa ada pengelolaan semacam ini? Tujuan utama adalah agar ada sinergitas dalam melaksanakan pengelolaan ZIS dalam rangka untuk menyejahterakan umat, sekaligus mewujudkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, agar ada suatu metodologi yang kuat di antara kita semua, seluruh kekuatan perzakatan yang ada di Indonesia. 

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang kebetulan menjadi hak pemerintah dan kewenangan pemerintah secara otoritatif. Dan kewenangan pemerintah ini kemudian didelegasikan kepada BAZNAS RI. 

Ketiga, syukur kita adalah, alhamdulilah bahwa selama ini BAZNAS telah melaksanakan tugas dengan baik.

Sampai sekarang ini, kalau kita lihat pengumpulan selalu naik 20-30 persen bahkan ada yang sampai dengan 40 persen, baik itu BAZNAS RI di pusat maupun di provinsi/kabupaten/kota, serta LAZ.

Sehingga, patut kita syukuri bahwa apa yang kita lakukan selama ini sudah on the track dan semoga kita bisa terus meningkatkan apa yang menjadi tugas kita. 

Maka dari itu, yang pernah sering kita sampaikan bahwa ada empat penguatan BAZNAS.

Pertama, penguatan kelembagaan dan manajemen, ini harus kita pertahankan bersama di seluruh Indonesia. Kita harus bisa memperkuat lembaga BAZNAS seluruh Indonesia dan LAZ seluruh Indonesia sekaligus memperkuat manajemennya.

Manajemen harus tertata rapi, baik BAZNAS RI, BAZNAS provinsi/kabupaten/kota, LAZ dan juga lembaga-lembaga yang melaksanakan ZIS. 

Kedua, penguatan sumber daya manusia (SDM). Kita mengoptimalkan profesionalitas, keterampilan dan keilmuan di bidang SDM, baik SDM BAZNAS dan LAZ di seluruh Indonesia.

Alhamdulillah, sekarang sudah banyak SDM yang profesional dan sering kita sampaikan bahwa SDM harus kuat karena tugas kita berat, yaitu untuk ikut serta menyejahterakan umat di negeri ini. 

Dan ini harus ditangani oleh SDM yang profesional dan memiliki skill yang baik dan andal. 

Dan ketiga, penguatan infrastruktur. Kita telah mencanangkan kekuatan infrastruktur dalam rangka membangun performance yang berwibawa.

Seperti yang kita ketahui, selama ini orang tidak begitu melihat organisasi zakat, tapi alhamdulillah kini kekuatan infrastruktur perzakatan di Indonesia, sudah semakin diperhitungkan, misal tentang digitalisasi, tranformasi digital dan pembanguan yang kita inisiasi bersama, baik itu di daerah maupun di tingkat pusat, telah memperlihatkan penguatan infrastruktur kita semua. Sehingga ini menjadi performance yang diperhitungkan oleh banyak pihak.

Keempat, penguatan jaringan. Penguatan ini sangat penting sekali, karena penguatan jaringan ini sekaligus juga bagaimana kita melihat seluruh potensi zakat yang ada di seluruh Indonesia dan mengelola bagaimana cara merealisasikan dan memperoleh potensi tersebut. 

Kalau menurut penelitian, potensi zakat Rp 327 triliun, maka bagaimana kita melakukan penguatan jaringan-jaringan agar potensi pengumpulan Rp 327 triliun itu, bisa kita capai bersama-sama.

Maka jaringan internal antar BAZNAS RI dengan BAZNAS seluruh Indonesia dan LAZ serta stakeholders atau pihak-pihak terkait yang lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini harus kita lakukan bersama-sama melalui sinergi jaringan dengan pemerintah, dunia usaha, muzaki dan mustahik.

Namun demikian, kami juga mengingatkan apa yang kita lakukan ini atau seluruh pengelolaan harus menerapkan prinsip "tiga aman" (3A), yakni aman syar'i, aman NKRI, dan aman regulasi.

Ini penting, karena kita berkali-kali diingatkan bahwa apa yang kita lakukan ini, jangan sampai ada orang yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan merongrong NKRI. 

Sekarang bahkan banyak orang yang iri terhadap BAZNAS, sehingga membuat laporan-laporan palsu dan mereka juga membuat rekayasa berbuat sesuatu untuk mencapai keinginan tertentu dalam rangka memojokkan BAZNAS dan lembaga-lembaga zakat di Indonesia.

Sekali lagi ini yang harus kita waspadai. Prinsip "3A" ini sangat penting sekali. Karena zakat itu adalah amanat Allah SWT kepada Rasul-Nya. Artinya, bahwa zakat adalah perintah Allah kepada Rasulullah SAW.

Dan amil adalah orang yang sengaja mengambil sanad langsung ke Rasulullah dalam rangka melaksanakan penguatan zakat. 

Oleh karena itu, amil zakat berada di jalan Allah. Maka suatu saat jika kita meninggal insya Allah dalam keadaan syahid, karena kita wafat dalam keadaan mengikuti jejak nabi.  

Aman syar`i, kita jadikan pegangan bersama, di mana fikih zakat harus kita jadikan pegangan bersama agar kita tidak menyimpang dari syariat. 

Demikian juga dengan aman regulasi serta aman NKRI, harus kita jadikan pegangan bersama. Kita harus berpegang pada perundang-undangan yang ada.

Aman NKRI adalah bagian di mana kita ikut menyejahterakan dan mencerdaskan bangsa Indonesia dalam rangka untuk aman NKRI. 

Karena pertarungan fisabilillah kita ke depan, adalah pertarungan kebudayaan dan peradaban, pertarungan ilmu pengetahuan, serta pertarungan teknologi.

Sehingga kita juga bisa menciptakan kader-kader di masa yang akan datang yang mempunyai kekuatan-kekuatan hard skill dan soft skill untuk bertarung dan berkompetisi untuk memenangkan masa depan. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Birokrasi dan Pendamping Desa Jadi Pilar Kemendes PDTT

Duta Nusantara Merdeka | Mojokerto 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi kinerja Tim Pendamping Profesional (TPP) atau yang akrab disebut Pendamping Desa.

"Saya mengapresiasi kerja Pendamping Desa yang selama ini sudah pada jalur yang benar, sesuai situasi dan kebutuhan," kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim saat bertemu Pendamping Desa di Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan, Jawa Timur di Royal Trawas, Sabtu (17/8/2024).

Gus Halim menjelaskan, ada dua hal yang jadi tugas Pendamping Desa yaitu pembangunan dan pemberdayaan agar harapan warga desa semakin nyata. Pendamping Desa juga harus tegak lurus pada Kemendes PDTT, termasuk kepada para birokrat.

Hal itu karena birokrat merupakan salah satu pilar Kemendes PDTT, selain tentunya Menteri dan Pendamping Desa yang disebut Anak Kandung.

"Kekuatan Pendamping Desa ada di Birokrasi," tegas Gus Halim.

Oleh karena itu, Pendamping Desa diminta terus lakukan koordinasi dan konsolidasi agar bisa tetap bekerja sama yang disebut Gus Halim sebagai aspek struktural.

Profesor Kehormatan UNESA ini mengingatkan jika Pendamping Desa tidak hanya memperhatikan aspek struktural, akan tapi juga harus memperhatikan aspek kultural.

"Aspek kultural ini jadi jatidiri Pendamping Desa jadi harus tetap dijaga dan dipertahankan," kata Gus Halim.

Doktor Honoris Causa UNY ini juga mengapresiasi Pendamping Desa yang hadiri Upacara HUT ke-79 RI di Lapangan Trawas, di mana Gus Halim menjadi Inspektur Upacara.

Turut hadir mendampingi Gus Halim, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Sekretaris BPSDM Rosyid dan Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat Nursaid.

Sebelumnya, Gus Halim juga mengunjungi Desa Wisata Ketapanrame untuk melihat langsung destinasi wisata dan fasilitas yang dimiliki. (Arianto)

Read More

Seminar HIFDI: Akses Pengobatan Kanker di JKN – Menciptakan Birokrasi yang Berpihak pada Pemenuhan Hak Pasien

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sejak 1 Maret 2024, pasien dengan kanker payudara stadium dini untuk jenis tertentu seharusnya sudah bisa mengakses trastuzumab melalui program JKN. Namun, hingga hari ini, harapan kesembuhan masih sebatas harapan. Kasus ini menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Seminar HIFDI dengan tema“Akses Pengobatan Kanker di JKN: Menciptakan Birokrasi yang Berpihak pada Pemenuhan Hak Pasien.”

Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI) hari ini, Sabtu (16/08/2024) menyelenggarakan FGD yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI), dan organisasi pasien Cancer Information and Support Center (CISC). 

Tujuannya adalah mendiskusikan permasalahan akses pengobatan kanker serta mengeksplorasi solusi-solusi yang efektif dalam meningkatkan akses serta kualitas penatalaksanaan kanker di Indonesia, khususnya dalam program JKN.

Acara ini dibuka dengan sambutan dari Ketua HIFDI, Dr. Zaenal Abidin, SH, MH, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk memperbaiki akses dan kualitas pengobatan kanker. Diskusi kemudian dimoderatori oleh Dr. Putro S. Muhammad, CEFHLM, Sekretaris Jenderal HIFDI, yang memimpin sesi tanya jawab dan memastikan jalannya diskusi tetap fokus dan produktif.

Kanker adalah penyakit katastropik yang sangat membutuhkan campur tangan Pemerintah, mengingat tidak hanya mengancam nyawa pasien, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, terutama akibat beban pembiayaan pengobatannya. Oleh sebab itu, sejak JKN menjamin pelayanan kanker, telah banyak manfaat yang didapat pasien. Sayangnya, masih ada beberapa kebijakan dan implementasinya yang belum optimal sehingga pelayanan yang seharusnya bisa diberikan kepada pasien masih terhambat.

Pada kesempatan yang sama, Aryanthi Baramuli Putri, pendiri dan ketua Cancer Information and Support Center (CISC), menjelaskan, Kami sangat mengapresiasi Pemerintah yang terus berupaya meningkatkan akses pengobatan kanker. Kasus kanker terbanyak adalah kanker payudara, dan kami sangat berharap agar Pemerintah segera memberikan solusi seperti trastuzumab. 

Saat peraturan Menteri Kesehatan dikeluarkan yang menyatakan trastuzumab dijamin untuk kanker payudara stadium dini, pasien sangat menaruh harapan besar untuk bisa mendapatkan obat yang sangatdibutuhkan. Sayangnya, hingga saat ini hak mereka belum bisa diwujudkan; obat masih belum bisa diakses.

Menurut laporan Global Burden of Cancer Study (Globocan) dari World Health Organization (WHO), terdapat 408.661 kasus kanker di Indonesia pada 2022. Kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak ditemukan di Indonesia dan menjadi penyebab kematian kanker tertinggi, yakni 9,3%.

Trastuzumab adalah pengobatan standar sejak lebih dari satu dekade lalu untuk kanker payudara jenis HER2+ yang terjadi pada satu dari lima pasien kanker payudara. Meskipun jenis kanker ini tumbuh lebih cepat dan banyak menyerang pasien berusia muda, apabila diobati sejak stadium dini dengan baik, harapan kesembuhannya tinggi. 

Oleh sebab itulah, ketika diputuskan bahwa Pemerintah akhirnya menjamin trastuzumab untuk kanker payudara stadium dini, pasien kanker menaruh harapan kesembuhan yang sangat besar. Sayangnya, kendala birokrasi mengaburkan harapan pasien.

Sementara itu, Ketua POI, Dr. dr. Cosphiadi Irawan, SpPD-KHOM, sangat menyayangkan bahwa hingga saat ini trastuzumab masih belum bisa diakses oleh pasien. 

“Penatalaksanaan kanker membutuhkan kerja sama multidisiplin dan harus dilakukan secara komprehensif. WHO melalui Global Breast Cancer Initiative menargetkan 60% pasien kanker payudara terdiagnosis sejak stadium

dini, diagnosis ditegakkan maksimal 60 hari, dan setidaknya 80% pasien mendapatkan akses terhadap pengobatan yang sesuai standar medis,” jelas Dr. Cosphiadi. 

Dr. Dyah Agustina Waluyo melanjutkan, “Penting untuk diingat bahwa akses terhadap obat-obatan yang dapat menyelamatkan nyawa seperti trastuzumab bukanlah sebuah kemewahan, melainkan hak yang harus diterima oleh setiap pasien.”

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti MSc., PhD, mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh HIFDI, yang memberikan wawasan langsung mengenai masalah di lapangan yang dihadapi dokter dan tenaga medis kanker. Ia menyatakan bahwa BPJS sangat berkomitmen untuk mendengarkan dan mencari solusi, meskipun tantangan utamanya terkait kebijakan dan bukti ilmiah. 

Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan hasil dari meta- analisis koheren dan menerima saran dari Dr. Djumhana untuk mengadakan pertemuan lanjutan guna mencari solusi. BPJS menunjukkan kepedulian mendalam terhadap kesehatan masyarakat Indonesia, menekankan pentingnya gotong-royong dalam menjaga kesehatan dan kesadaran bahwa kesehatan memerlukan biaya.

Dr. Djumhana mengungkapkan harapannya agar obat-obat terbaik dari Amerika atau Eropa segera tersedia di Indonesia untuk mencegah pasien mencari pengobatan di Singapore. 

Ia menjelaskan pentingnya memasukkan obat-obat tersebut ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional agar menjadi cost-effective dan tercantum dalam e-catalog BPJS Kesehatan. Proses ini melibatkan perhitungan cost-effectiveness yang harus berada di bawah ambang batas yang ditentukan oleh Formularium Nasional (Fornas) Kemenkes. 

Dr. Djumhana mengajak untuk melakukan studi dampak anggaran di Indonesia guna memastikan harga obat dapat ditekan dan memenuhi standar cost-effectiveness. Ia menegaskan bahwa obat untuk kanker payudara stadium awal hanya akan diterima jika diberikan dengan benar dan didasarkan pada penilaian multidisiplin, termasuk oleh radiolog yang melakukan CT Scan dan pemeriksaan lainnya untuk menentukan stadium penyakit.

Dr. Anton dari Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (PERABOI) mengungkapkan kekhawatirannya terkait penanganan kanker payudara stadium awal dengan HER2 (+), khususnya mengenai obat trastuzumab. Meskipun trastuzumab sudah dicakup dalam Formularium Nasional (Fornas) 2023, BPJS hingga saat ini belum memberikan akses obat tersebut. 

Dr. Anton mempertanyakan alasan di balik keputusan ini, mengingat bahwa secara legal formal Fornas 2023 menyetujui penggunaan trastuzumab untuk kanker payudara stadium awal hingga 18 kali. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun pedoman internasional yang tidak mengadopsi trastuzumab untuk pengobatan kanker payudara HER2 (+), sehingga argumentasi bahwa ada penelitian yang meragukan efektivitas obat tersebut tidak dapat diterima.

Dr. dr. Fathema Djan Rachmat, Sp.B, Sp.BTKV, menyampaikan bahwa tingginya angka kematian akibat kanker di Indonesia, dengan tingkat kelangsungan hidup hanya 30% dan angka kematian mencapai 70%, menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan diagnosis dini dan aksesibilitas layanan kesehatan. Setiap tahunnya, Indonesia menghadapi sekitar 400.000 kasus kanker baru, yang semakin diperparah oleh faktor-faktor seperti paparan karsinogenik, gaya hidup tidak sehat, faktor genetik, dan dampak keterlambatan pengobatan selama pandemi COVID-19. 

Dengan perkiraan bahwa jumlah penderita kanker akan terus meningkat seiring bertambahnya usia harapan hidup yang kini mencapai lebih dari 70 tahun, diperlukan pendekatan tim medis yang komprehensif, teknologi yang lebih canggih, dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah, termasuk di pedesaan, untuk mencegah "ledakan" kasus kanker di masa depan. Di tengah upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan JKN, masih banyak area untuk perbaikan. 

Pelayanan publik yang terpusat pada pemenuhan hak pasien serta kolaborasi antara para pemangku kepentingan akan mempercepat upaya memberikan pelayanan kanker paripurna dengan pendekatan multidisiplin, sesuai dengan standar penatalaksanaan agar hasilnya pun optimal baik bagi pasien, dokter, maupun investasi kesehatan. Menuntaskan masalah trastuzumab agar bisa diakses pasien kanker payudara stadium dini adalah salah satunya. (Arianto)

Read More

DPW IP-KI Jakarta Berpartisipasi dalam Upacara HUT RI ke-79 di Gedung Joang 45

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPW IP-KI) Jakarta turut serta dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, yang diselenggarakan oleh Dewan Harian Daerah (DHD) 45 DKI Jakarta. Upacara ini berlangsung khidmat di halaman Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

Mengusung tema "Siap Menyambut Nusantara Baru, Indonesia Maju", upacara ini menjadi momen refleksi bagi seluruh peserta untuk mengenang jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tema tersebut juga mencerminkan semangat optimisme menyongsong masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat, seiring dengan rencana perpindahan ibu kota negara ke Nusantara.

Acara yang dimulai pukul 07.00 pagi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi-organisasi yang berada di bawah naungan DHD 45 DKI Jakarta. DPW IP-KI Jakarta hadir dengan penuh antusiasme, menegaskan komitmen mereka terhadap nilai-nilai kemerdekaan dan nasionalisme.

Puncak acara dimeriahkan oleh pertunjukan marching band yang menggema di sekitar Gedung Joang 45, menambah semangat patriotisme di kalangan peserta dan masyarakat yang hadir. Ketua DPW IP-KI Jakarta, Mulyadi Guntur, menyatakan bahwa kehadiran IP-KI dalam upacara ini merupakan bukti nyata dari komitmen organisasi dalam melanjutkan semangat juang para pahlawan.

"Kami di IP-KI selalu berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Kehadiran kami hari ini adalah bukti bahwa semangat tersebut terus hidup dalam setiap langkah kita menuju Indonesia yang lebih maju," ujar Mulyadi.

Upacara ini juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antar organisasi yang memiliki visi dan misi serupa dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Dengan kehadiran DPW IP-KI Jakarta, diharapkan persatuan dan kesatuan bangsa semakin kokoh, serta kolaborasi dalam menyongsong Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru semakin kuat.

Editor: Arianto 

Read More

Ketua FORSIMEMA-RI Klarifikasi Pemberitaan di Pengadilan Agama Cibinong

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, mengunjungi Pengadilan Agama Cibinong Bogor Kelas 1A pada Jumat, 16 Agustus 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mengklarifikasi pemberitaan di portal berita online Bogorupdate.com yang memuat berita terkait keluhan pemohon yang merasa dirugikan akibat kesalahan pemberian akta cerai.

Setibanya di Pengadilan Agama Cibinong, Syamsul Bahri langsung bertemu dengan Humas Pengadilan Agama, Dadang. Syamsul menyampaikan keprihatinannya atas pemberitaan yang menyebutkan bahwa pengadilan tersebut dinilai sembrono dalam mengelola akta cerai. Dadang mengaku terkejut dengan pemberitaan tersebut dan berterima kasih kepada Syamsul karena telah menyampaikan informasi ini.

Dadang menyesalkan bahwa temuan tersebut tidak terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pihaknya. Menurutnya, klarifikasi dengan Humas Pengadilan Agama Cibinong Bogor Kelas 1A penting untuk memastikan akurasi informasi dan agar pemberitaan menjadi berimbang.

Pengadilan Agama Cibinong Bogor Kelas 1A telah menerapkan sistem kerja pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Dirjen Badilum Mahkamah Agung R.I. Proses penerbitan akta cerai di pengadilan ini diatur dengan ketat, termasuk prosedur penyerahan KTP oleh pemohon yang bersangkutan.

Dadang mengimbau kepada masyarakat dan media di wilayah Kabupaten Bogor untuk segera melaporkan setiap kendala dalam proses pelayanan agar dapat ditangani dengan baik.

Editor: Arianto 

Read More

Kolonel Kav Eko Agus Nugroho Hadiri Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-79

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kepala staf Korem (Kasrem) 031/Wira Bima, Kolonel Kav Eko Agus Nugroho,.S.IP. M.S.I., menghadiri upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Acara tersebut berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Provinsi Riau pada Sabtu 17/8/2024.

Upacara penurunan bendera ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ir. H. S. F. Hariyanto, M.T, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah daerah, TNI, Polri, serta elemen masyarakat setempat yang turut hadir untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan.

Kasrem 031/Wira Bima, dalam kesempatan ini, menyampaikan bahwa semangat kemerdekaan harus terus ditanamkan dalam setiap diri masyarakat, terutama generasi muda, agar bangsa Indonesia terus maju dan berkembang.

Upacara penurunan bendera ini menjadi salah satu rangkaian penutup dari perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Provinsi Riau, yang diharapkan dapat membangkitkan semangat nasionalisme dan kebangsaan di tengah masyarakat.

Upacara penurunan bendera ini berlangsung hikmat dan sukses,yang di laksanakan oleh anggota Paskibra yang telah terpilih dari SMA Se Provinsi Riau.

Turut hadir juga dalam acara tersebut, Forkopimda, Pju. Gubernur dan pejabat TNI, Polri serta para undangan. (Arianto)

Read More

Kunjungi Pemenang LDWN 2023, Gus Halim Apresiasi Kemajuan Desa Wisata Ketapanrame

Duta Nusantara Merdeka | Mojokerto 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengunjungi Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Sabtu (17/8/2024).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini disambut oleh Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Mojokerto dan Kepala Desa Ketapanrame Zainul Arifin serta ratusan santriwati yang mengenakan baju pramuka.

Gus Halim berkeliling melihat fasilitas yang ada di Pemenang Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) 2023 ini.

Setelah sempat berdialog dengan pengunjung yang hadir Gus Halim kemudian mencoba wahana kereta sawah di wisata sawah Sumber Gempong.

Setelah itu, Gus Halim kemudian memberikan makan ikan-ikan di kolam di sekitar kereta sawah.

Lebih lanjut, Gus Halim kemudian diserbu santriwati kemudian foto bersama yang diakhiri dengan semua santriwati salim.

Profesor Kehormatan UNESA itu menyebut Desa Wisata Ketapanrame luar biasa karena ada perubahan yang luar biasa.

"Terjadi perubahan yang luar biasa jika dibandingkan ketika saya kunjungi desa ini sebelumnya," katanya.

Hal ini, kata Gus Halim, ditandai dengan adanya pembangunan dan peningkatan yang signifikan.

"Ini tandanya ada perbaikan, itu namanya produktifitas," tegasnya.

Gus Halim pun sempat memuji Kepala Desa Ketapanrame yang sukses membangun desa dan terbukti peduli kepada rakyatnya.

"Kepala desanya kurus tapi pembangunan desa pesat. Ini tandanya kepala desa lebih mementingkan rakyatnya," kata Gus Halim setengah berkelakar.

Secara geografis, Desa Ketapanrame berada di ketinggian 700-1200 m di atas permukaan air laut dan di bawah lereng Gunung Welirang. Lokasi Desa juga berada di antara dua pegununungan yakni Gunung Penanggungan dan Welirang.

Terdapat tiga dusun di desa ini yaitu, Dusun Ketapanrame, Dusun Sukorame, Dusun Slepi. Bukan hanya wisata alam, desa ini juga menawarkan wisata kreasi, budaya, hingga edukasi.

Wisata alam menjadi andalan Desa Ketapanrame. Setidaknya ada tiga wisata alam andalan Desa Ketapanrame di antaranya, wisata Air Terjun Dlundung, Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong.

Turut hadir mendampingi Gus Halim, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Sekretaris BPSDM Rosyid, Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat Nursaid, dan Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Helmiati. (Arianto)

Read More

Semarak Peringati HUT RI ke-79 Digelar di Asrama Pancasila dan Manipol Korem 031/WB

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru,

Dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2024, di bawah Komando Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M. Han., diadakan berbagai macam permainan tradisional yang digelar di Asrama Pancasila dan Asrama Manipol Korem 031/Wira Bima Jln. Sutomo Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Sabtu (17/8/24).

Kemeriahan warga Kompleks Asrama di hadiri semua kalangan, tua, muda dan anak-anak yang tampak menikmati kegiatan 17 Agustusan tersebut, Apalagi diiringi suara musik yang ada didekat lokasi permainan serta para pedagang musiman yang turut menikmati kegiatan perlombaan.

Adapun informasi dari panitia perlombaan yang di gelar pada dua tempat yang berbeda.

Lomba Dewasa: Pertandingan Bola Volly, Tarik Tambang, Balap Karung, Menangkap Tikus, Panjat Pinang dan Joget Balon.

Lomba Anak-anak: Sepak Bola, Kelereng Pakai Sendok, Memasukkan Pensil kedalam Botol, Makan Kerupuk.

Saat ditemui, salah satu panitia Lomba Komandan Tim Intel Korem 031/WB Mayor Inf Zulkarnaen mengatakan, Ini merupakan bentuk kegiatan kita dalam menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh tanggal 17 Agustus.

Disamping itu, Panitia lomba telah menyiapkan berbagai hadiah menarik berupa Kulkas, Sepeda Listrik dan berbagai hadiah hiburan lainnya.

Danrem mengatakan melalui kegiatan perlombaan dan kegiatan ini agar lebih mempererat silaturahmi sesama warga dan keluarga. Hal ini adalah sebagai bentuk suka cita sebab Negara Indonesia sudah benar-benar merdeka dari cengkraman penjajah. Tak heran, ketika 17 Agustus di seluruh wilayah Indonesia menyemarakkan kemerdekaan dengan suka cita. (Arianto)

Read More

Danrem 031/WB Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kusuma Dharma

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia, Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P ,M.Han, memimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci. Pelaksanaan ini berlangsung di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Dharma, jl. Sudirman Pekanbaru, pada Jumat (16/08/2024) malam.

Acara yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca, SAP M.Han, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Agenda dimulai pukul 00.00 WIB dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, serta tokoh perjuangan rakyat. 

Pj Gubri Rahman Hadi bersama para peserta upacara lainnya memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam suasana hening dan penuh penghormatan, lampu-lampu yang menerangi TMP Kusuma Dharma dipadamkan sejenak untuk momen renungan suci.

Dikatakan, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca, bahwa apel dan renungan ini merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berkorban jiwa raga demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya generasi penerus selalu mengenang jasa para pahlawan.

"Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa," katanya.

Dijelaskan, ada sebanyak 553 orang berkumpul di TMP Dharma Khusuma Pekanbaru untuk melaksanakan kegiatan apel dan renungan suci. Yang mengikuti pelaksanaan ini terdiri dari pasukan TNI 334 orang, Polri 44 orang, Pegawai Sipil 18 orang, Pejuang Rakyat 113 orang, dan Pahlawan tidak dikenal 24 orang.

Ia menambahkan, sungguh peringatan tersebut mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pahlawan yang telah berjasa bagi negara. Dengan begitu, Danrem 031/Wirabima, mengajak seluruh masyarakat Riau untuk meneruskan perjuangan mereka dengan menjaga persatuan dan semangat kebangsaan.

"Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang saudara-saudara tempuh adalah jalan bagi kami juga," jelasnya.

Lebih lanjut, upacara ini diakhiri dengan pembacaan doa untuk para pahlawan yang telah beristirahat dengan tenang di TMP Kusuma Dharma. Suasana khusyuk mewarnai acara tersebut, mengingatkan semua akan betapa mahalnya kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia.

"Kami berdoa, semoga arwah saudara-saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya." pungkas Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca.

Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Pekanbaru ini menjadi satu diantara rangkaian kegiatan dalam memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia di Provinsi Riau. Melalui acara ini, diharapkan masyarakat dapat terus mengingat jasa para pahlawan dan menjadikan semangat mereka sebagai inspirasi dalam membangun bangsa. (Arianto)

Read More

Kolonel Kav Eko Agus Nugroho Pimpin Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 Tahun 2024, Korem 031/WB melaksanakan Upacara Penaikan Bendera dengan Inspektur Upacara Kepala Staf Korem 031/WB Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P., M.Si dan bertindak sebagai komandan Upacara Wadan Denpall/V Pekanbaru Mayor Cpl Bernad Harefa yang di ikuti oleh seluruh Personil Prajurit dan PNS jajaran Korem 031/WB yang berlangsung di Lapangan Upacara Makorem 031/WB, Sabtu (17 /08/2024).

Membacakan amanat tertulis Panglima TNI, Kasrem 031/WB menyampaikan Upacara detik-detik Proklamasi 17 Agustus tahun ini menjadi sangat istimewa, karena untuk pertama kalinya digelar di dua kota, yakni Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan mengusung tema “Nusantara Baru, Indonesia Maju.” Momentum bersejarah ini melambangkan transisi perpindahan ibu kota, sekaligus keberlanjutan pemerintahan ke pemerintah yang baru nanti. 

Para Prajurit dan PNS TNI yang saya cintai dan saya banggakan, Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, pada hakekatnya merupakan bentuk penghormatan sekaligus penghargaan kita kepada para pejuang pendiri Republik ini, yaitu para pahlawan kusuma bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga. 

Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, wujud penghormatan dan penghargaan yang paling mulia adalah mewarisi tradisi dan nilai-nilai kejuangan, serta melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

TNI sebagai komponen utama dalam Sistem Pertahanan Semesta harus mampu menjadi pelopor perekat kemajemukan bangsa agar Indonesia tetap utuh, kuat dan tangguh. 

Untuk itu, setiap personel TNI harus selalu menggelorakan rasa kebersamaan, toleransi dan solidaritas di lingkungannya masingmasing guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ke dalam, soliditas TNI yang dilandasi kesamaan tekad, semangat dan visi TNI yang PRIMA dalam setiap pelaksanaan tugas perlu terus dibangun karena hal tersebut merupakan kunci utama peran diatas.

Para Prajurit dan PNS TNI sekalian, Berkaitan dengan tahun politik 2024 yang sebentar lagi akan digelar yaitu Pilkada Serentak, TNI berkomitmen penuh untuk menjaga netralitasnya. Netralitas TNI merupakan kehendak rakyat Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana diantaranya untuk tidak berpolitik praktis. Hasil survei media terkemuka pada bulan Juni yang lalu terkait citra lembaga negara, menyatakan TNI berada pada urutan teratas.

Hal ini membuktikan bahwa keberadaan TNI selalu dibutuhkan dan terus mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. 

Untuk itu, pada kesempatan ini, Saya selaku Panglima TNI mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit dan PNS TNI atas Semangat, Dedikasi, Loyalitas dan Profesionalisme yang telah ditunjukkan dalam menjalankan tugas selama ini. Terus bekerjalah dengan niat ibadah, tulus dan ikhlas. "Dirgahayu Republik Indonesia".

Turut hadir pada Upacara para Kasi Kasrem, Dan/Ka Satdisjan Jajaran Korem 031/ WB, Prajurit dan para PNS Jajaran Korem 031/WB. (Arianto)

Read More

Peringati HUT ke-79 RI, Ditjen Dukcapil Buka Layanan Rekam Cetak KTP-el dan Aktivasi IKD

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bakal membuka layanan rekam dan cetak KTP-el serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Layanan administrasi kependudukan ini digelar selama 3 hari mulai Senin (19/8/2024) hingga Rabu (21/8/2024) pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Pelayanan akan berlangsung di Kantor Ditjen Dukcapil/Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 19, RT 7/RW 1, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Layanan ini tidak dipungut biaya alias gratis, dibuka untuk pegawai Kemendagri dan keluarga serta masyarakat umum. Artinya masyarakat dari seluruh Indonesia dapat menikmati layanan ini. Selain itu, tersedia juga bazar murah kebutuhan pokok dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Ditjen Dukcapil dan Ditjen Bina Pemdes.

Disisi lain, perayaan HUT RI dan Kemendagri di lingkup Ditjen Dukcapil/Ditjen Bina Pemdes juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti lomba balap karung dan pertandingan mini soccer.

Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam mengatakan telah menandatangani Surat Nomor 400.8/11014/Dukcapil perihal Pemberitahuan Layanan Rekam dan Cetak KTP-el serta Aktivasi IKD. Surat tersebut untuk mengundang 13 komponen di lingkup Kemendagri agar turut berpartisipasi.

Surat itu ditujukan kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri; Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri; Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum); Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil); Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah (Otda); Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda); Sekretaris Ditjen Bina Pemdes; Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda); Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM); Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN); Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); Karo Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN); serta Karo Keuangan, Umum, dan Humas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Mohon perkenan Saudara mengimbau seluruh pegawai Kemendagri beserta keluarga untuk mengunjungi layanan Dukcapil dimaksud. Adapun bagi pegawai yang akan mengurus dokumen kependudukan, harap membawa berkas persyaratan sebagaimana terlampir," jelas Hani Syopiar Rustam dalam suratnya. 

Adapun persyaratan layanan rekam dan cetak KTP-el serta aktivasi IKD sebagai berikut:

1. Perekaman KTP-el baru (usia 17 tahun);

a. Berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah;

b. Membawa Kartu Keluarga;

c. Usia 16 tahun bisa merekam (cetak KTP-el setelah berusia 17 tahun).

2. Perekaman KTP-el ganti foto:

a. Membawa Kartu Keluarga (KK yang sudah tanda tangan elektronik sudah ada di menu IKD);

b. Membawa KTP-el lama (belum berhijab);

c. Hanya untuk perubahan dari belum berhijab menjadi berhijab.

3. Pencetakan KTP-el karena hilang:

a. Membawa Kartu Keluarga (KK yang sudah tanda tangan elektronik sudah ada di menu IKD);

b. Membawa surat keterangan hilang dari kepolisian.

4. Pencetakan KTP-el karena rusak:

a. Membawa Kartu Keluarga (KK yang sudah tanda tangan elektronik sudah ada di menu IKD);

b. Membawa KTP-el yang rusak.

5. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD):

a. Sudah merekam/memiliki KTP-el;

b. Membawa smartphone/HP dan KTP-el/Kartu Keluarga;

c. Disarankan sudah mengunduh aplikasi IKD melalui Play Store/App Store. (Arianto)

Read More

Brigjen TNI Dany Rakca Pimpin Apel Pasukan Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dalam persiapan menyambut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Korem 031/Wira Bima menggelar apel kesiapan pasukan yang berlangsung di lapangan apel Makorem 031/Wira Bima, Jumat (16/08/2024).

Sebanyak 550 personel gabungan melaksanakan Apel yang digelar dipimpin langsung oleh Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan materiil dalam menjaga keamanan selama proses demokrasi berlangsung di Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan, “pilkada 2024 merupakan momentum demokrasi yang sangat signifikan bagi masyarakat kita. proses ini bukan hanya sebagai sarana untuk menentukan pemimpin daerah, tetapi juga sebagai cerminan kedewasaan ber-demokrasi dan penegakan hukum di negeri ini. dalam rangka itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar pelaksanaan pilkada ini berjalan aman, damai dan lancar.,” ujarnya.

“Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 november 2024 di provinsi riau, ada beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, meliputi kota pekanbaru, kota dumai, kabupaten siak, kabupaten kampar, kabupaten kuantan singingi, kabupaten rokan hulu, dan kabupaten rokan hilir. Ini adalah momen penting bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk memilih kepala daerah. “Dengan memastikan kondusifitas keamanan, kita tidak hanya mengamankan proses demokrasi, tetapi juga memastikan setiap warga bisa menyalurkan hak pilihnya dengan aman dan nyaman,” tambahnya.

Brigjen TNI Dany Rakca menyampaikan bahwa maksud dan tujuan Apel Gelar Pasukan ini adalah sebagai bentuk pengecekan kesiapan satuan-satuan yang ada di wilayah Korem 031/WB guna persiapan pengamanan Pemilu serentak tahun 2024.

Lebih lanjut, Danrem 031/WB mengungkapkan bahwa Apel Gelar Pasukan sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Prajurit, Alutsista, maupun segenap unsur pendukungnya, sehingga sewaktu-waktu dapat digerakkan dan mampu bereaksi dengan sigap dan cepat sesuai permintaan. 

"Untuk itu, saya berharap kepercayaan dan amanah dalam melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2024 ini agar benar-benar disiapkan sebaik mungkin," ujarnya.

Sinergi antara TNI, Polri dan Forkopimda adalah landasan utama dalam menjaga kondusifitas wilayah kita. Kolaborasi yang harmonis antar lembaga ini merupakan kunci keberhasilan dalam memastikan lingkungan yang kondusif dan aman.

Dalam mendukung kelancaran Pilkada serentak tahun 2024. Para personel diberikan arahan dan instruksi khusus untuk bertindak secara profesional dan netralitas TNI dalam menjaga keamanan, serta siap untuk mengatasi potensi gesekan yang mungkin bisa terjadi.

Danrem juga menyampaikan bahwa TNI akan menjunjung tinggi komitmen netralitas dalam menghadapi tahun politik 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. (Arianto)

Read More

Apindo Banten Dorong Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Suarakan Dinamika Gas Industri

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

DPP APINDO Banten bersama dengan sejumlah perwakilan dari DPK APINDO telah melakukan audiensi dengan DPN APINDO pada 13 Agustus 2024 lalu yang berlangsung di Sekretariat DPN APINDO. Gd. Permata Kuningan Lt.10 Jl. Kuningan Mulia Kav.9C Guntur - Setiabudi, Jakarta.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar dan Wakil Ketua Bidang Industri Manufaktur Rachmat Harsono.

Ketua DPP Apindo Banten Yakub F. Ismail mengatakan, pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait dinamika terkini prihal pemberlakuan pembatasan kuota pemakaian gas PGN (PT Perusahaan Gas Negara).

"Berdasarkan hasil pertemuan itu, hari ini Kamis (15/8) APINDO Nasional telah melayangkan surat kepada Menteri Perindustrian RI dengan tembusan: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker); Direktur Utama Pertamina; dan Direktur Utama Pertamina Gas Negara (PGN)," kata Yakub di Banten, Kamis (15/8).

Adapun upaya tersebut, kata Yakub, tidak lain guna mencarikan solusi bagi para pengusaha pengguna gas PGN di Provinsi Banten. 

Kaitannya dengan itu, DPP APINDO menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh DPN harus mendapat dukungan yang kuat dari seluruh industri dan pengurus Apindo di seluruh kabupaten/kota se Banten agar menjadi ikhtiar bersama.

"Untuk itu, Apindo Banten melaui suratnya Nomor : 489/A3/AP.Btn/VIII/2024 menghimbau kepada seluruh Ketua DPK APINDO Kabupaten/Kota Se-Banten agar bersama-sama dapat menyuarakan dan mengkomunikasikan terkait permasalahan PGN secara serentak baik dengan Pemerintah Daerah serta menyampaikan pernyataannya kepada media," ucap Yakub.

Adapun dalam penyampainnya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kendala di masing-masing Kabupaten/Kota di Banten, pungkasnya. (Arianto)

Read More

Semester I-2024, Jababeka Raih Pendapatan Rp2.37 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Jababeka Tbk ("KIJA" atau "Perseroan") berhasil mencatat total pendapatan sebesar Rp 2,37 triliun pada semester pertama tahun 2024, meningkat signifikan sebesar 36% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan yang solid di seluruh sub-segmen perusahaan, terutama pada Pilar Infrastruktur dan Pengembangan Lahan.

"Pendapatan dari Pilar Pengembangan Lahan meningkat 41%, mencapai Rp 1,40 triliun pada 1H24 dibandingkan dengan Rp 1,00 triliun pada 1H23. Namun, meskipun pendapatan tumbuh, marjin laba kotor konsolidasi perusahaan mengalami sedikit penurunan dari 44,5% di 1H23 menjadi 42,5% di 1H24," kata Wakil Direktur Utama KIJA, T Budianto Liman dalam Public Expose di Jakarta, Kamis (15/08/2024).

Adapun, Penurunan marjin laba kotor ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk revisi biaya di proyek Kendal yang menurunkan marjin laba kotor tanah matang dari 50% menjadi 43%. Selain itu, marjin laba kotor pada Pilar Infrastruktur juga turun dari 34% menjadi 31% akibat kenaikan harga gas.

Meskipun demikian, Budianto menegaskan, Perseroan tetap mencatatkan laba bersih sebesar Rp 269,8 miliar pada semester pertama 2024, meskipun ada penurunan dari Rp 381,5 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh pergerakan valuta asing, di mana perusahaan mengalami kerugian valas sebesar Rp 258,0 miliar pada 1H24 dibandingkan dengan keuntungan sebesar Rp 312,3 miliar pada 1H23.

Di sisi lain, menurut dia, EBITDA Perseroan mengalami peningkatan 31% menjadi Rp 856,3 miliar, sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba kotor. Dalam hal penjualan pemasaran, Perseroan berhasil mencapai Rp 1,71 triliun pada semester pertama tahun 2024, yang setara dengan 68% dari target tahunan sebesar Rp 2,5 triliun.

"Dengan target marketing sales yang ambisius dan pencapaian yang solid di paruh pertama tahun ini, KIJA optimis menghadapi sisa tahun 2024," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kolaborasi Polres Jakbar dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok Sita Sabu Sebanyak 11,3 Kg

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, berkolaborasi dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, berhasil mengungkap peredaran narkoba internasional jenis sabu dalam jumlah besar. 

Pada pengungkapan yang dilakukan, petugas berhasil menyita sebanyak 11 paket sabu yang dibungkus plastik teh cina warna hijau dengan berat brutto mencapai 11,355 gram (11,3 Kg).

Dua orang pelaku berinisial M U (23) dan A (31) telah diamankan terkait kasus ini.

Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Teuku Arsya Khadafi menjelaskan, Pengungkapan ini merupakan hasil kerja sama Joint Investigation antara Polres Metro Jakarta Barat dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kami mengamankan 11,355 gram sabu yang dikemas dalam bungkus plastik hijau dengan kualitas yang cukup baik dan dua pelaku berinisial M U dan A. 

Barang bukti narkotika jenis sabu ini berasal dari luar negeri tapi masih di wilayah ASEAN. 

Karena barang ini memiliki kualitas yang cukup baik dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi sehingga para pelaku tergiur dan mau mengedarkan barang haram tersebut.

"Dari Hasil Pengungkapan ini kami berhasil menyelamatkan sekitar 30.000 jiwa dari potensi bahaya narkoba ini," ungkap Arsya. 

Pada kesempatan yang sama, Wakasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Retno Jordanus mengatakan, bahwa M U berperan sebagai penerima atau 'kuda' dan A berperan sebagai penghubung atau perantara pengiriman sabu. 

"Kami juga telah mengidentifikasi pelaku lainnya yang berperan sebagai pengendali, yaitu R, BU, dan BR, yang saat ini masih dalam pengejaran," tambahnya.

Pengungkapan ini dilakukan di dua lokasi berbeda. 

Pada 7 Agustus 2024, tim gabungan menangkap M U di depan sebuah hotel di Cengkareng, Jakarta Barat.

Kemudian, pada 9 Agustus 2024, di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, petugas menangkap A di sebuah kost dan menemukan sisa sabu.

Lebih lanjut, Arsya menjelaskan kronologi pengungkapan, bermula dari informasi masyarakat tentang transaksi sabu yang akan terjadi di Cengkareng dan Jakarta Utara. 

"Kami melakukan surveilance dan kontrol delivery dari pelabuhan di Jawa Barat hingga mobil yang diduga berisi narkoba tiba di Jakarta Barat," ujarnya. 

Setelah penggeledahan, ditemukan sabu yang disimpan dalam body pintu mobil.

Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil jenis Toyota Camry B 8023 BF warna hitam, yang telah diterima seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr. M.U, (umur 23 tahun). 

Selanjutnya, mobil digeledah di temukan di dalam body pintu mobil disamping kiri pintu belakang mobil sebanyak 3 bungkus sabu, kemudian didepan kiri body pintu sebanyak 2 bungkus sabu, lalu di sebelah kanan body pintu depan sebanyak 3 bungkus sabu, dan di dalam body pintu belakang kanan sebanyak 3 bungkus sabu, sehingga ditotal sebanyak 11 bungkus plastik warna biru berisi narkotika jenis sabu.

Dari pengungkapan ini, barang bukti yang diamankan termasuk 11 paket sabu dengan total berat 11,355 gram, serta sejumlah handphone dan satu unit mobil Toyota Camry. 

Team kemudian mengembangkan lagi pada hari dan pada hari Jumat tanggal 9 agustus 2024 sekitar jam 22.00 wib di sebuah Kost di Grogol Petamburan Jakarta Barat, dapat diamankan sdr. AN alias D yang sedang berada dikamar kost dan akan berkemas pindah tempat, lalu dapat diamankan barang bukti sabu sisa hasil perantara/kurir, dan sisa pakai, sebanyak 2 (dua) paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram (ditemukan di dalam kamar kost)

Barang bukti narkotika sebelum tiba di Jakarta dikirimkan terlebih dahulu dari wilayah Sumatera Utara.

Bahwa Pelaku M U (23) ini berprofesi sebagai seorang DJ.

"Karena sepi job akhirnya M U (23) ini menjadi seorang Kuda atau penerima narkoba tersebut karena tergiur akan keuntungan yang akan diperoleh oleh pelaku," terangnya.

Sementara untuk Pelaku berinisial A ini sudah berulang kali melakukan transaksi terkait peredaran narkoba jenis sabu dimana A ini sudah bekerja di Jakarta selama 4 bulan.

Kedua tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. (Ari)

Read More