Duta Nusantara Merdeka

Kunjungi Mahkamah Agung, AHY Harapkan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di _Back Up_ Penuh

Redaksi DNM7/23/2024 08:51:00 AMMahkamah Agung Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak, termasuk dari Mahkamah Agung.

“Kami bermohon tentunya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan jajaran termasuk yang ada di pusat dan daerah. Kita ingin agar penanganan sengketa dan konflik pertanahan ini benar-benar di _back up_ penuh oleh sistem peradilan yang juga _prudent_, transparan, akuntabel, dan adil,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai pertemuan di Kantor Mahkamah Agung Jakarta, Senin (22/07/2024).

Menurut Menteri AHY, konflik dan sengketa yang terjadi seringkali diperkeruh dengan adanya perbedaan persepsi dan definisi. Maka dari itu, Menteri AHY dan Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin dalam kesempatan ini menyepakati bahwa pihak yang menangani konflik pertanahan harus tersertifikasi.

“Kami sepakat akan segera merealisasikan kerja sama dalam bentuk sertifikasi. Sertifikasi bagi hakim-hakim yang khusus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus pertanahan, ini penting sekali karena spesifik, isunya spesifik, ilmu dan pengalamannya juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, modul-modul sedang dirumuskan dengan baik,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Ke depan, rencananya akan diselenggarakan _workshop_ untuk diklat dan studi kasus terkait isu-isu pertanahan. “Mudah-mudahan ini akan menyelesaikan banyak masalah dan pada akhirnya tidak ada yang menjadi korban karena tidak diperlakukan secara adil, dan sebaliknya kita benar-benar bisa menuntaskan segala sengketa dan isu pertanahan,” pungkas Menteri AHY.

Dalam kunjungan ini, Menteri AHY didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (Arianto)

Danrem 031/Wira Bima Kunker Ke Koramil 05/KK

Redaksi DNM7/23/2024 08:50:00 AMTNI Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Kampar

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han., di dampingi Pasi Bin Wanwil 031/Wb Mayor Inf Marwan parapat, Dantim Intel Rem 031/Wb Mayor Inf Zulkarnaen, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Wilayah Koramil 05/KK dalam rangka pengecekan kesiapan rencana kegiatan TMMD Ke 121 yang akan dilaksanakan di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, Senin (22/7/2024).

Setelah menerima penjelasan dari Dandim 0313/KPR di Makoramil 05/KK Danrem 031/WB beserta rombongan meninjau langsung ke lokasi pelaksanaan TMMD di Desa Tanjung Belit Selatan baik sasaran fisik maupun sasaran non fisik.

Kegiatan peninjauan TMMD ini merupakan kegiatan untuk melihat kesiapan Pra Pelaksanaan TMMD ke 121. Dimana kegiatan TMMD merupakan program kegiatan TNI - AD untuk kesejahteraan masyarakat yang ada Di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kodim (Dandim) 0313/KPR, Letkol Inf Setiawan Hadi Nugroho,S.H., M.I.P selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD Ke-121 Letkol Inf Setiawan Hadi Nugroho,S.H.,M.I.P menyampaikan bahwa kedatangan Danrem 031/WB adalah untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan kegiatan Pra TMMD dilapangan, serta untuk memberikan masukan sebagai bahan peningkatan dalam pelaksanaan TMMD yang sedang dilaksanakan maupun yang akan datang," ujarnya.

Sementara itu, Danrem 031/WB mengatakan melalui kegiatan TMMD, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tugas pokoknya selain Operasi Militer Perang (OMP) melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti membantu Pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara, membantu percepatan pembangunan dan menjaga Kamtibmas di pedesaan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang mantap di segala bidang kehidupan masyarakat.

Danrem 031/WB juga mengatakan, “Dalam pelaksanaan TMMD kali ini marilah kita bersama-sama bergotong royong untuk saling membantu untuk menyukseskan program TMMD ke-121 agar hasil pelaksanaan TMMD dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemanunggalan TNI bersama masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan Pasi bin wanwil 031/Wb Mayor Inf Marwan parapat, Dantim Intel Rem 031/Wb Mayor Inf Zulkarnaen, Danramil 05/Kk Mayor Inf I M Samosir, Danunit 0313/Kpr Lettu Czi Kontahan, Pasiter 0313/Kpr lettu Inf Dedi Amd, Para staf dan anggota Koramil 05/Kk, Para anggota unit intel kodim 0313/Kpr, Para Persit Koramil 05/Kk. (Arianto)

Polisi Kerahkan 1.231 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Patung Kuda Monas

Redaksi DNM7/22/2024 09:37:00 AMKepolisian Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pusat

Polri mengerahkan sebanyak 1.221 personel gabungan guna mengamankan unjuk rasa beberapa elemen masyarakat di Kawasan Patung Kuda Monas Jakarta Pusat dan sekitarnya.

"Untuk pengamanan aksi elemen masyarakat di bundaran Patung Kuda Monas dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.231 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar Bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam Istana Negara.

Sedangkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.

Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke jalan Merdeka Barat akan dialihkan," ujar Susatyo.

Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain," ucap Susatyo.

"Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api, hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan humanis dan profesional," tutup Susatyo. (Arianto)

Pekanbaru Darurat Mafia BBM Ilegal, DPP SPKN Minta Kapolda Tindak Tegas

Redaksi DNM7/21/2024 11:59:00 AMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Di tengah upaya pemerintah yang serius dalam menekan inflasi, Polda Riau juga gencar memberantas segala bentuk kejahatan, mulai dari kasus narkoba, judi togel, judi gelanggang permainan (gelper), kriminalitas, hingga mafia BBM dan Galian C. Namun, kondisi di Pekanbaru masih jauh dari kata aman.

Sekjen DPP SPKN, Romi Frans, mengungkapkan keprihatinannya pada Kamis, (20/07/2024), di kantor DPP SPKN Pekanbaru. Menurutnya, Pekanbaru saat ini dalam keadaan darurat akibat aktivitas mafia BBM ilegal.

"Kami sangat miris melihat permainan kotor ini. Kami menduga ada oknum yang tidak bertanggung jawab dalam aktivitas penimbunan BBM yang bebas beroperasi tanpa pengawasan dari aparat penegak hukum," ujar Romi Frans.

Hasil investigasi tim DPP SPKN menunjukkan bahwa aktivitas penimbunan bahan bakar minyak (BBM) ilegal marak di Pekanbaru dan sudah berlangsung cukup lama tanpa tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Lokasi penimbunan BBM tersebut tersebar di berbagai daerah, seperti di sekitar daerah Kulim, SMP 26 dekat masjid yang dikelola oleh Asep, Ucok, Bangbang, dan Epis, serta beberapa gudang di sekitar Tenayan Raya dan Kulim. Gudang BBM di kilometer 19 sebelah masjid Gunung Baru dan di Jalan Muda Raya dikelola oleh Napi, sementara penimbunan BBM di Jalan Pesantren dikelola oleh si Ragar.

Romi Frans menekankan bahwa penimbunan BBM merupakan kejahatan ekonomi dan berharap pihak kepolisian, terutama Polsek Tenayan Raya dan Kulim, dapat mengambil tindakan nyata terhadap para mafia BBM. Ia menegaskan bahwa Polda Riau sangat serius dalam memberantas kejahatan seperti narkoba, judi togel, gelper, serta mafia BBM, CPO, dan Galian C.

Lebih lanjut, Romi Frans juga mengungkapkan rencana untuk berkoordinasi dengan pihak PERTAMINA dan Polda Riau, serta membuat laporan tertulis lengkap dengan titik lokasi aktivitas BBM ilegal tersebut. Langkah ini dilakukan agar penimbunan BBM liar di sekitar Tenayan Raya dan Kulim, serta lokasi lainnya di Pekanbaru, dapat ditutup tanpa terkecuali.

Editor: Arianto

Ditjen Badilum Gelar Rakor Penyusunan Kebijakan Terkait Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Redaksi DNM7/21/2024 11:23:00 AMMahkamah Agung Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Untuk memperbarui kebijakan administrasi peradilan, Ditjen Badilum mengadakan rapat koordinasi penyusunan kebijakan pada 17-19 Juli 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H, dengan didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Mohammad Eka Kartika S.H., M.Hum. dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.

Kegiatan di Hotel De Paviljoen Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/07/2024) ini bertujuan menyempurnakan kebijakan terkait Panjar Biaya Eksekusi, Revisi Buku Jurnal Keuangan Elektronik dan perubahan petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dalam kegiatan ini, Ditjen Badilum menjadi fasilitator bagi para panitera dan panitera pengganti dari pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, dalam merumuskan kebijakan administrasi perkara, sesuai keadaan terkini di satuan kerja di daerah.

Selanjutnya, hasil rapat koordinasi penyusunan kebijakan ini akan diterbitkan sebagai bahan pedoman oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dalam pelayanan hukum dan pelaksanaan eksekusi putusan peradilan. (Arianto)

Ketua Mahkamah Agung Kunker ke Nusa Tenggara Barat

Redaksi DNM7/20/2024 08:44:00 AMMahkamah Agung Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Barat, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyempatkan diri mengunjungi langsung beberapa pengadilan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat, Sabtu (20/07). Pada kesempatan itu, seluruh jajaran pimpinan Mahkamah Agung dan para pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung turut serta dalam kunjungan kerja tersebut.

Pengadilan yang dikunjungi oleh orang nomor satu di Mahkamah Agung ini meliputi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Agama Mataram, Pengadilan Negeri Praya, Pengadilan Agama Praya, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Selama kunjungan tersebut, Ketua Mahkamah Agung tidak hanya memeriksa langsung sarana dan prasarana di tiap-tiap pengadilan dan memastikan semua sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik dalam memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kesempatan itu digunakan pula olehnya untuk bercengkerama dengan warga peradilan yang dikunjunginya.

Para pimpinan pengadilan, hakim, dan warga peradilan merasa sangat senang dan bangga bisa bertemu langsung dengan pimpinan Mahkamah Agung.

“Kunjungan ini sangat berarti bagi kami. Kami merasa lebih diperhatikan dan termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar salah satu pegawai pengadilan dengan wajah penuh kegembiraan.

Kunjungan kerja Ketua Mahkamah Agung ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi peningkatan kualitas pelayanan peradilan di wilayah Nusa Tenggara Barat. (Arianto)

Artha Theresia Dilantik Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta

Redaksi DNM7/20/2024 08:39:00 AMMahkamah Agung Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta menggantikan Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. yang saat ini telah diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dilakukan di Aula Lantai 6 Pengadilan Tinggi Jakarta, Sabtu (20/07/2024),

dengan dihadiri oleh Hakim Agung,Panitera Muda Pidana Khusus para Hakim Tinggi, para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum DKI Jakarta, Panitera dan Sekretaris, pejabat struktural serta undangan lain yang diantaranya adalah Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua KPK, Anggota Dewas KPK, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 146/ KMA/ SK.KP4.1.3/ VI/ 2024 tanggal 14 Juni 2024.

Sebelum diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. (Arianto)

Indonesia: Potensi Ekonomi Digital dan Tantangan Menuju 2030

Redaksi DNM7/19/2024 05:43:00 PMDigital, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Indonesia, dengan lebih dari 78% dari 280 juta penduduknya terhubung online dan 215 juta pengguna internet aktif, memiliki potensi konsumen digital besar. Menyongsong bonus demografi pada 2030, Indonesia diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan.

Sebagai pemain utama dalam ekonomi digital global, Indonesia menguasai 40% pangsa pasar Asia Tenggara, dengan nilai ekonomi digital mencapai US$82 miliar pada 2023. Pada 2022, sektor digital Indonesia menerima investasi sebesar US$5,1 miliar, menjadikannya destinasi investasi yang menarik.

Namun, paradoks muncul dengan dinamika startup yang kuat namun infrastruktur teknologi masih tertinggal. Tantangan literasi digital, privasi data, dan keamanan siber menjadi isu yang perlu diatasi. Anton Rizki, CEO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti ini dalam CIPS DigiWeek 2024 Press Briefing "Visi Masa Depan Digital Indonesia" di Jakarta, Jumat (19/07/2024).

Lebih rinci, Anton mengusulkan tujuh rekomendasi kebijakan untuk masa depan digital Indonesia.

Rekomendasi pertama adalah adopsi koregulasi dan instrumen kebijakan inovatif seperti regulatory sandbox.

Kedua, melindungi kebebasan berpendapat dan keamanan pengguna. Ketiga, memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN untuk meningkatkan daya saing global.

Keempat, memprioritaskan pelindungan privasi data pribadi. Kelima, memastikan akses internet berkualitas merata melalui pendekatan partisipatoris dan Keenam, meningkatkan ketahanan infrastruktur digital. Ketujuh, inklusivitas digital untuk semua, termasuk penyandang disabilitas.

"Melalui kebijakan adaptif, kolaboratif, dan inovatif, Indonesia dapat mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur digital, perlindungan data, dan akses internet yang merata menjadi kunci agar seluruh segmen masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi digital yang optimal," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

IMO Indonesia Dukung Harli Siregar Maju Capim KPK

Redaksi DNM7/19/2024 12:59:00 PMKPK, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sejumlah nama kini mulai bermunculan untuk mewarnai proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2024 - 2029.

Di antara sekian nama yang ada terdapat nama Dr Harli Siregar yang tak lain merupakan mantan Wakajati serta Plt. Kajati Babel tahun 2022 lalu.

Harli saat ini menjabat sebagai kepala pusat penerangan hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI.

Munculnya nama Harli Siregar ini sekaligus menambah daftar anggota kejaksaan yang maju menjadi calon pimpinan pada lembaga antirasuah itu.

Masuknya nama Harli dalam daftar Capim KPK periode akan datang ini pun mendapat sambutan luas, utamanya dari Ikatan Media Online (IMO) Indonesia.

Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail menilai Harli sebagai sosok yang punya pengalaman dan kredibilitas yang tinggi dalam hal leadership.

"Beliau punya segudang pengalaman di dunia kepemimpinan. Tidak perlu saya sebutkan satu per satu. Cukup dengan membaca rekam jejaknya saja sudah bisa disimpulkan betapa orang ini cukup berpengalaman," kata Yakub di Jakarta, Jumat (19/7).

Yakub mengaku belum terlalu lama mengenal beliau. Akan tetapi, nama Harli diakuinya telah jamak diketahui orang-orang khususnya mereka yang berada di lingkungan kejaksaan.

"Memang secara kedekatan belum terlalu lama. Tapi, beliau orang yang cukup dikenal di instansinya," ujar Yakub.

Ia pun berharap majunya Harli ini memberikan banyak opsi terbaik bagi penyeleksian Capik KPK ke depan.

"Kita butuh figur yang tidak hanya cakap dan handal dalam mengeksekusi tugas dan tanggung jawabnya, tapi juga keteguhan moral dan integritas dalam menegakkan keadilan. Dan kita optimis kualitas itu ada pada beberapa figur yang muncul belakangan ini, salah satunya adalah pak Harli Siregar," tandasnya. (Arianto)

Inilah Pemenang Beasiswa SEMESTA 2024 di Kampus Negeri & Swasta

Redaksi DNM7/19/2024 11:28:00 AMNasional, Pendidikan Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya

Di era digital ini, pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan generasi muda. Melihat pentingnya hal tersebut, SEVIMA, sebuah perusahaan teknologi pendidikan (Edtech) terkemuka di Indonesia, memberikan beasiswa kepada siswa berbakat dan memiliki minat di bidang IT melalui program Beasiswa SEMESTA (SEVIMA Mencari Siswa Bertalenta) batch ke-6.

Berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta menjadi mitra Beasiswa SEMESTA dari SEVIMA pada tahun ini. Kampus tersebut diantaranya ITS Surabaya, BINUS, Universitas Siber Asia Universitas Ciputra, hingga Telkom University. Beasiswa SEMESTA 2024 memberikan kesempatan kuliah program sarjana (S1) atau pascasarjana (S2) dengan beasiswa penuh hingga lulus. Beberapa peraih beasiswa juga akan kuliah sambil bekerja dan digaji tiap bulan.

CEO SEVIMA Sugianto Halim, M.M.T, mengucapkan, Selama enam tahun pelaksanaannya, Beasiswa SEMESTA selalu menarik minat yang tinggi dari para pelajar. Pada tahun ini, lebih dari 17 ribu pelajar dari hampir seluruh provinsi di Indonesia mendaftar untuk mendapatkan Beasiswa SEMESTA. Menariknya ada yang istimewa di 2024, karena pertama kalinya SEVIMA juga memberikan beasiswa untuk program magister, selain program sarjana.

"Antusiasme peserta membuat pekerjaan juri sulit menemukan siapa yang berhak menerima beasiswa bagi talenta-talenta yang luar biasa. Spesialnya lagi tahun 2024 untuk pertama kalinya SEVIMA membuka beasiswa program magister," kata Halim saat puncak Beasiswa SEMESTA Batch 6 yang diadakan secara daring pada Rabu (17/07) dan dihadiri ribuan pendaftar beasiswa.

CEO SEVIMA juga menambahkan Beasiswa SEMESTA memiliki tujuan mulia, yakni memberikan kesempatan bagi putra-putri bangsa yang berbakat untuk menempuh pendidikan tinggi baik di jenjang sarjana maupun magister. Tidak hanya itu, mereka yang beruntung sekaligus mendapatkan pengalaman nyata bekerja di bidang industri seperti SEVIMA.

"Beasiswa ini diadakan secara konsisten agar dapat membantu putra-putri Indonesia yang memiliki talenta untuk berkarya dan belajar di bidang IT, namun memiliki keterbatasan dalam mengenyam pendidikan tinggi," tambah Halim.

Sebagai CEO, Halim juga menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima beasiswa. "Kalian semua adalah talenta hebat yang dimiliki oleh Indonesia. Harapan saya, beasiswa ini menjadi motivasi tambahan untuk terus berprestasi dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya," ucapnya penuh harapan.

Peraih Beasiswa SEMESTA kali ini pun cukup beragam, bahkan ada yang berasal dari Jayapura. Ini membuktikan bahwa Beasiswa SEMESTA diminati oleh pelajar dari berbagai daerah di Indonesia.

Siapa saja mereka, berikut peraih Beasiswa SEMESTA:

Peraih Beasiswa Penuh S1

1. Alfida Zahra Firdausi- Tasikmalaya Jawa Barat

2. Fadilla Ratna Dwita - Malang Jawa Timur

3. Muhammad Zacky Kurniawan - Kepajen Malang Jawa Timur

4. Dinda Ragil Pramuda Wardani - Malang Jawa Timur

5. Richardus Eugene Tija - Jayapura Papua

6. Alini Syawalia Riski Fenanda - Dlanggu Mojokerto Jawa Timur

7. Arief Syaifuddin - Kudus Jawa Tengah

8. Nahda Ayuni Narindri - Malang Jawa Timur

9. Mohammad Bagus Andin Prakoso - Malang Jawa Timur

10. Reza Setyawan - Semarang Jawa Tengah

11. Sherly Eka Windiani - Malang Jawa Timur

12. Ahmad Abyansyah - Malang Jawa Timur

13. Ilham Maulana - Semarang Jawa Tengah

14. Nazwa Anindya - Panjalu Ciamis Jawa Barat

15. Rexxy Andrew Gunawan - Balikpapan Kalimantan Timur

16. Muhammad Alfatih - PKBM Harapan Bangsa

Peraih Beasiswa Penuh S2:

1. In'am Nabila Klisty Putri - Tulungagung Jawa Tengah

2. Andrew - Jakarta. (Arianto)

Danrem 031/Wira Bima Serahkan Mobil Ambulans kepada Yonif 132/BS

Redaksi DNM7/19/2024 11:17:00 AMTNI Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Komandan Korem 031/WB Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han secara resmi menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada Yonif 132/BS. Penyerahan dilakukan dalam sebuah acara sederhana namun khidmat di halaman Mesjid Al Mukhlisin Pekanbaru, Kamis (18/07/24).

Mobil ambulans ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan respon cepat terhadap kebutuhan medis para prajurit Yonif 132/BS, serta masyarakat di sekitarnya.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han menekankan pentingnya fasilitas kesehatan yang memadai untuk mendukung tugas operasional dan kesejahteraan prajurit.

"Saya berharap dengan adanya tambahan mobil ambulans ini, Yonif 132/BS dapat lebih cepat dan efektif dalam memberikan pertolongan pertama dan evakuasi medis, baik dalam situasi latihan maupun tugas operasional di lapangan," ujar Danrem.

Sementara itu, Danyonif 132/BS Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Korem 031/WB. "Mobil ambulans ini akan sangat bermanfaat bagi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, serta memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi prajurit dan masyarakat sekitar," ungkapnya.

Penyerahan mobil ambulans ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan dukungan Korem 031/WB terhadap peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di satuan bawahnya. Diharapkan, dengan fasilitas yang lebih baik, performa dan kesiapan operasional Yonif 132/BS akan semakin optimal.

Acara penyerahan ini juga dihadiri oleh Kepala Staf Korem 031/WB, PARA Kasi Kasrem, Para Kabalak jajaran Korem 031/WB. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar. (Arianto)

URBN Cetak Laba Bersih Rp24,92 Miliar pada 2023

Redaksi DNM7/19/2024 10:53:00 AMPublic Expose Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Emiten Properti, PT Urban Jakarta Propertindo Tbk ("URBN" atau "Perseroan") membukukan laba bersih sebesar Rp24,92 miliar hingga periode 31 Desember 2023. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dari laba bersih Rp84,25 miliar pada tahun sebelumnya.

"Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp221,52 miliar hingga periode 31 Desember 2023, naik tajam dari pendapatan Rp112,80 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya," kata President Director URBN, Bambang Sumargono, dalam Public Expose di Jakarta, Jumat (19/07/2024).

Di sisi lain, beban pokok pendapatan meningkat menjadi Rp169,53 miliar dari Rp30,44 miliar, membuat laba bruto menjadi Rp51,99 miliar, turun dari laba bruto Rp82,35 miliar.

Laba sebelum pajak yang diraih adalah sebesar Rp28,57 miliar, menurun dari Rp98,06 miliar pada tahun sebelumnya. Total liabilitas mencapai Rp2,08 triliun hingga periode 31 Desember 2023, turun dari Rp2,24 triliun hingga periode 31 Desember 2022.

Total ekuitas meningkat menjadi Rp2,05 triliun hingga periode 31 Desember 2023, dari Rp2,02 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi aset, total aset turun menjadi Rp4,13 triliun hingga periode 31 Desember 2023, dari Rp4,26 triliun hingga periode 31 Desember 2022.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Delapan Pesan Penting Ketua Mahkamah Agung Bagi Warga Peradilan Di Seluruh Indonesia

Redaksi DNM7/19/2024 09:09:00 AMMahkamah Agung Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial di Mataram Kamis (18/07/2024). Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, serta pejabat lainnya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para Ketua, Wakil Ketua, Kepala, Wakil Kepala, Panitera dan Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari seluruh Indonesia. Selain itu, hakim dan aparatur peradilan dari seluruh Indonesia juga turut berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan secara hybrid ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan delapan hal penting yang harus menjadi perhatian warga peradilan di seluruh Indonesia.

Berikut adalah delapan pesan penting Ketua Mahkamah Agung kepada warga peradilan di seluruh Indonesia:

Pertama, menanggapai maraknya judi online di kalangan masyarakat, Ketua Mahkamah Agung berharap warga peradilan di seluruh Indonesia tidak terlibat aktifitas judi online. Ia bahkan meminta aparaturnya untuk turut berkontribusi dalam proses pemberantasan judi online bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh elemen yang terkait.

Kedua, terkait pemberlakuan Aplikasi e-Court untuk Kasasi dan Peninjauan Kembali, ia menekankan pentingnya quality control dalam pengiriman berkas elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan (SIPP).

Pada kesempatan yang sama, ia menyatakan agar Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab bidang informasi teknologi (IT) mampu mengutamakan keamanan dan keutuhan data.

Karena menurutnya data yang dimiliki Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawahnya khususnya data perkara termasuk dalam kategori data yang bersifat sangat penting.

“Kasus peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN) di Kementerian Kominfo beberapa waktu yang lalu, harus menjadi pelajaran dan perhatian bagi kita, karena data yang kita miliki, khususnya data perkara termasuk dalam kategori data yang bersifatsangat penting,” tegasnya.

Ketiga, Mahkamah Agung telah menerapkan penunjukan majelis hakim secara otomatis menggunakan artificial intelligence yaitu Smart Majelis.

Beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi SMART MAJELIS antara lain :

1. Telaah Perkara;

2. Penetapan Majelis Hakim;

3. Penetapan Kembali Majelis Hakim;

4. Cetak Surat Penetapan Majelis Hakim Input data referensi pengguna.

Dengan penerapan aplikasi SMART MAJELIS ini, diharapkan sistem penunjukan majelis hakim di Mahkamah Agung bisa lebih objektif, transparan, dan akuntable, sehingga setiap perkara kasasi/PK dapat ditangani secara cepat oleh hakim yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya

Keempat, Mahkamah Agung mencoba menerapkan sistem Case early detection, pendeteksian dini untuk menghindari disparitas penjatuhan putusan. Sistem ini mendeteksi kemiripan dan keterkaitan antara perkara-perkara yang masuk, saat ini baru diterapkan untuk perkara perdata.

Case early detection merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mendeteksi setiap perkara yang masuk di Mahkamah Agung, apakah memiliki kemiripan dan/atau keterkaitan antara satu sama lainnya berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan dengan pendeteksian dini tersebut dapat menghindari adanya disparitas penjatuhan putusan terhadap suatu perkara yang memiliki kemiripan.

Sistem akan mendeteksi secara otomatis elemen data yang menjadi parameter pembanding, seperti nama pihak atau identitas objek sengketa, termasuk kemiripan sintaksis pada gugatan. Untuk saat ini sistem pendeteksian dini terhadap perkara tersebut baru terkait dengan perkara perdata, namun ke depannya saya berharap bisa terus dikembangkan hingga menjangkau untuk jenis perkara-perkara lainnya.

Kelima, Implementasi Perma tentang Lingkungan Hidup. Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2023 sebagai panduan menangani perkara lingkungan hidup. Ketua Mahkamah Agung meminta para Hakim mempelajari substansi Perma tersebut untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat dalam perkara lingkungan.

Keenam, terkait calon hakim, Ketua Mahkamah Agung meminta Tutor dan Mentor agar benar-benar bisa memberikan bimbingan kepada para calon hakim selama mereka menjalani masa magang, baik terkait dengan bidang tugas dan pekerjaan, maupun terkait dengan etika dan perilaku.

Ketujuh, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa CPNS Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawahnya wajib mengikuti pelatihan dasar dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditetapkan sebagai CPNS.

Kedelapan, Pimpinan pengadilan, Panitera, dan Sekretaris dituntut memiliki kompetensi di bidang manajerial dan administrasi.

Menurut Ketua Mahkamah Agung, Pelatihan kepemimpinan dan administrasi harus segera dilaksanakan dan menjadi pelatihan wajib bagi calon pimpinan pengadilan.

Pada kesempatan yang sama, para Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Mahkamah Agung juga memberikan pembinaan kepada seluruh warga peradilan di seluruh Indonesia. (Arianto)

Ketua Mahkamah Agung Harap Warga Peradilan Tidak Terlibat Judi Online

Redaksi DNM7/19/2024 08:59:00 AMMahkamah Agung Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Fenomena judi online yang saat ini tengah marak terjadi di Indonesia menarik perhatian. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyatakan bahwa praktik judi online yang semakin meluas memerlukan perhatian serius serta tindakan tegas dari semua pihak. Pernyatan tersebut disampaikan saat memberikan pembinaan bagi seluruh aparatur peradilan di Indonesia pada Kamis, 18 Juli 2024, di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Ia mengatakan, kemajuan teknologi memang telah menghasilkan perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan dampak negatif yang perlu diwaspadai secara terus-menerus. Salah satunya adalah maraknya fenomena judi online di masyarakat.

Menurutnya, praktik perjudian melalui platform digital tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga telah menyebar ke kalangan remaja dan anak-anak.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius serta tindakan tegas dari semua pihak. Kita bertanggung jawab untuk melindungi setiap anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya dari penyebaran fenomena perjudian online,” ujarnya.

Ketua Mahkamah Agung berharap bahwa tidak ada dari kalangan warga peradilan dan anggota keluarga dari warga peradilan yang terlibat dalam aktivitas judi online. "Bahkan, kita harus turut berkontribusi dalam proses pemberantasan judi online bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh elemen yang terkait," tegasnya.

Beliau juga menyebut bahwa beberapa waktu yang lalu, Presiden telah menginstruksikan kepada satuan tugas terpadu yang dipimpin oleh Menko Polhukam untuk memberantas perjudian online.

"Hal ini tidak menutup kemungkinan akan berujung kepada penegakan hukum yang nanti pada akhirnya akan bermuara di pengadilan," tambahnya.

Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Agung meminta agar para hakim benar-benar cermat ketika memeriksa perkara yang bersentuhan dengan teknologi.

“Jika hal itu di luar pemahaman kita, maka jangan ragu untuk meminta bantuan ahli yang bisa menerangkan tentang cara kerja teknologi yang bersangkutan.

Jangan sampai akibat dari ketidaktahuan kita, akhirnya kita keliru dalam membuat pertimbangan hukum," tutup Prof. Dr. H. M. Syarifuddin.

Senada dengan Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Suharto, S.H., M.Hum berharap pimpinan pengadilan mengawasi anggotanya agar tidak terlibat pada judi online.

Ia juga menegaskan agar para pimpinan pengadilan mengawasi website masing-masing agar tidak diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk dijadikan web yang menawarkan judi online. (Arianto)

Program TEKAD Jadi Solusi Memajukan Kampung di Papua

Redaksi DNM7/19/2024 08:45:00 AMKemendesa Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Wamena

Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) menjadi solusi dalam membangun kemandirian ekonomi kampung-kampung di Papua.

Pencapaian Program TEKAD yang salah satu lokusnya adalah Kabupaten Jayawijaya ditampilkan dalam Rakornas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegununhan pada 17-19 Juli 2024.

Seluruh produk ketahanan pangan Desa hasil pelaksanaan Demonstrasi Plot (Demplot) Program TEKAD dipamerkan dalam sebuah etalase yang dikunjungi oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar didampingi oleh Pejabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, Project Manager Program TEKAD M Fachri beserta para Bupati se-Papua Pegunungan.

Menteri Desa PDTT yang akrab disapa Gus Halim mengpresiasi produk hasil program TEKAD melalui kegiatan Demplot.

Gus Halim menyatakan, Demplot itu adalah wujud nyata keberhasilan ketahanan pangan desa di Papua Pegunungan yang berbasis kearifan dan potensi lokal.

Keberhasilan ini diharapkan jadi model untuk pemanfaatan dana desa karena demplot TEKAD ini dilakukan oleh warga desa, didampingi oleh penyuluh teknis termasuk fasilitator sesuai dengan keragaman potensi pada masing-masing kampung.

"Kehadiran TEKAD sebagai bentuk kolaborasi dan stimulasi dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan daerah tertinggal. Apapun kebijakan yang kita lakukan harus berbasis adat istiadat," kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Diketahui, Program TEKAD dilaksanakan oleh Kemendes PDTT sejak tahun 2020 dan berlokasi di 9 provinsi, 25 kabupaten, yang terdiri dari 1.110 kampung.

Enam provinsi di antaranya berada di Papua yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan yang terdiri dari 16 kabupaten.

Lokasi Program TEKAD di Papua Pegunungan meliputi dua kabupaten, yakni Yahukimo dan Jayawijaya.

Kabupaten Yahukimo meliputi tujuh distrik/kecamatan dan 35 kampung/desa, dengan didukung oleh 14 fasilitator distrik, dan 35 kader kampung.

Kabupaten Jayawijaya meliputi 11 distrik/kecamatan dan 52 kampung/desa, dengan didukung oleh 22 fasilitator distrik, dan 52 kader kampung.

Salah satu Program TEKAD yang telah dilaksanakan di Jayawijaya dan Yahukimo tahun anggaran 2023 adalah Kegiatan Coaching Clinic dengan melibatkan pendamping desa, dan kepala desa juga perwakilan lembaga ekonomi di 52 kampung di Jayawijaya dan 35 kampung di Yahukimo.

Pada tahun 2023 Jayawijaya mendapatkan Bantuan Demplot pada 10 Kelompok Penerima Bantuan (KPB) di 10 kampung, dengan total nilai bantuan sebesar Rp1 miliar. Rinciannya masing-masing KPB mendapat bantuan Rp100 juta.

Kegiatan demplot meliputi sektor perkebunan kopi, sektor pertanian umbi-umbian, sayur dan buah, sektor perikanan budidaya ikan air tawar, dan sektor peternakan babi dan madu.

Berdasarkan hasil evaluasi, dari 10 kampung yang mendapat bantuan Demplot, 8 kampung di antaranya sudah berhasil menjalankan program sesuai harapan

Sedangkan 2 kampung lainnya yang meliputi sektor peternakan babi masih belum berjalan secara maksimal.

Pada tahun 2024, bantuan Demplot program TEKAD telah dianggarkan sebesar Rp4,2 miliar untuk 42 KPB serta untuk pelatihan manajemen informasi sistem.

Salah satu tujuan dilaksanakannya Program TEKAD adalah untuk mendukung tercapainya tujuan SDGs Desa, di mana masyarakat desa bukan hanya mendapatkan stimulan berupa bantuan. Namun dilengkapi dengan peningkatan kapasitas masyarakat guna membangun kemandirian ekonomi melalui sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan.

Selain itu juga diberikan pendampingan serta penguatan kapasitas aparatur kampung.

Alokasi anggaran pemerintah kampung melalui dana desa diharapkan untuk ketahanan pangan. Hal ini sebagaimana yang dimandatkan dalam prioritas penggunaan dana desa minimal sebesar 20 persen dapat menjadi solusi dalam melakukan scaling up dan replikasi kegiatan usaha yang sudah berhasil dilakukan dalam program TEKAD.

Dalam program ini, diperlukan integrasi seluruh program dari pusat seperti pendamping desa, dana desa, dan BUMDesa, dengan komitmen dari pemerintah provinsi dan kabupaten dalam bentuk dana APBD.

Selain itu, pendampingan dari penyuluh teknis pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertenakan. (Arianto)

Danrem 031/Wira Bima Groundbreaking Pembangunan Rumah Sakit Tentara

Redaksi DNM7/18/2024 01:46:00 PMRumah sakit, TNI Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M. HAN., bersama Pj Gubri menggelar peletakan batu pertama sebagai pertanda dimulainya pembangunan rumah sakit tentara yang menggunakan APBD Riau tahun 2024, di Pekanbaru, Kamis (18/7/24).

Pembangunan Rumah Sakit Tentara (RST) yang berlokasi di Jalan Sutomo No.12 Kecamatan Sail Kota Pekanbaru sebagai salah satu bentuk keseriusan TNI dan Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pj. Gubernur Riau, Sf Hariyanto mengatakan, pembangunan Rumah Sakit Tentara ini menggunakan APBD Riau tahun 2024.

Rumah Sakit Tentara ini bukan hanya untuk TNI namun juga untuk masyarakat umum agar pelayanan kesehatan bisa merata di riau khususnya pekanbaru," ujar Pj. Gubernur Riau.

Sementara itu, Danrem 031/Wira Bima Brigjend TNI Dany Rakca, S.A.P., M. Han., menjelaskan, pembangunan rumah sakit ini sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran TNI di tengah masyarakat karena TNI tidak hanya bergerak dalam militer namun juga peduli di banyak sektor termasuk di bidang kesehatan salah satunya dengan pembangunan Rumah Sakit Tentara ini

Menurut dia, Rumah Sakit Tentara (RST) dibangun di lahan seluas 7.678 meter persegi yang mana bangunan tiga lantai ini menyiapkan sebanyak 100 tempat tidur dan merupakan peningkatan pembangunan dari Rumah Sakit Tentara yang lama berada di jalan Kesehatan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

"Pembangunan Rumah Sakit Tentara ini merupakan wujud nyata dari upaya kita bersama dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan prajurit TNI dan masyarakat Riau pada umumnya," ucapnya.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan pemberian santunan dan bingkisan kepada anak yatim Panti asuhan Al Istiklal Pekanbaru.

Dalam kegiatan ini, hadir Pj. Gubernur Riau Ir. H. S.F Hariyanto M.T., Danrem 031/Wb Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P., M.Han, Kasrem 031/WB Kolonel Kav Eko Agus Nugroho S.I.P., M.Si., serta para PJU Korem 031/Wira Bima, para Dan/Kasatdisjan jajaran Korem 031/WB, Kadis PUPR Provinsi Riau, Kadis DLHK Provinsi Riau, Kadis DLHK Kota Pekanbaru.

Hadir juga, Kepala Biro BPJS Provinsi Riau, Kadis Kesehatan Provinsi Riau, Kepala BPJS Cabang Kota Pekanbaru, Kepala Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Ketua Persi Provinsi Riau, Kepala Rumah Sakit UNRI, Ketua IDI Wilayah Provinsi Riau, PPK Pembangunan RST Tingkat III, Pimpinan PT. Karya Kamefada Wilayah Indonesia, dan Pimpinan PT. Harwana Consultants.

Editor: Arianto

Dinamika Revisi UU TNI: Dikotomi Sipil-Militer Pasca Reformasi

Redaksi DNM7/18/2024 11:25:00 AMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang sedang dibahas oleh DPR menjadi topik hangat di kalangan politisi, militer, dan masyarakat sipil. Revisi ini dinilai memiliki relevansi signifikan dari berbagai aspek, mulai dari penguatan sistem pertahanan hingga implikasi politik yang mendalam.

Revisi UU TNI dipandang relevan untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dengan dinamika ancaman pertahanan termasuk keamanan yang berkembang. Di tengah tantangan global seperti klaim wilayah secara sepihak, perluasan ancaman pertahanan dan keamanan negara termasuk serangan siber, dan ketidakpastian global, TNI perlu memiliki fleksibilitas lebih dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, revisi ini juga berupaya untuk mengintegrasikan TNI dengan kebijakan keamanan nasional yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Beberapa poin utama dalam revisi UU TNI antara lain adalah kedudukan TNI dalam struktur negara, jabatan Wakil Panglima, opsi penempatan TNI pada jabatan Lembaga/Kementerian, dan usia pensiun.

Salah satu poin yang paling mendapat perhatian adalah peluang bagi aparat TNI untuk berperan di luar sektor pertahanan. Hal ini membuka perdebatan tentang potensi kembalinya dwifungsi militer yang pernah diberlakukan di masa Orde Baru.

Beberapa pihak khawatir bahwa keterlibatan TNI dalam urusan non-militer dapat mengancam supremasi sipil dan demokrasi, mengingat sejarah panjang Indonesia di mana militer memainkan peran dominan dalam politik dan negara.

Peneliti dari lembaga riset Nusantara Foundation, Muhammad Gufron Rum, menilai, proses politik di legislatif pada dasarnya mencapai filosofi bernegara yang sesuai dengan perkembangan zaman.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap undang-undang, termasuk UU TNI, selalu terkait dengan dimensi politik. Proses revisi ini mencerminkan tarik-menarik kekuatan antara berbagai aktor politik yang berusaha mempengaruhi arah kebijakan pertahanan negara. Dalam konteks Indonesia, di mana sejarah hubungan sipil-militer sering kali penuh ketegangan, revisi UU TNI menjadi ajang untuk bernegosiasi dan mencari keseimbangan baru,” sebutnya.

Rum menambahkan, sejatinya dinamika tarik ulur posisi personel militer dalam jabatan-jabatan birokrasi di luar konteks pertahanan telah banyak dibahas, baik secara ilmiah maupun dalam situasi yang lebih spesifik.

Menurutnya, perdebatan ini menjadi menarik dalam konteks demokrasi dan dinamika pertahanan dan keamanan negara.

“Hubungan militer dan politik di Indonesia telah banyak menjadi subjek penelitian. Beberapa studi mengatakan bahwa perubahan legislasi tentang posisi militer sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik domestik yang menyebabkan posisinya menjadi biaspasca rezim otoritarian yang dibawa Soeharto dan kroninya.”

Akan tetapi, Rum juga menyoroti bahwa delegasi posisi jabatan birokrasi pada personel militer bukan berarti membawa doktrin-doktrin militer ke dalam birokrasi, melainkan memperhatikan kualitas dan kapabilitas personel yang telah dibuktikan melalui portofolio yang panjang dan sikap mental yang positif. Selain itu, ia menyebut bahwa kinerja birokrasi pasca reformasi pun cenderung belum mencapai versi terbaik.

“Publik masih bisa melihat bahwa di beberapa institusi birokrasi, tanpa kehadiran personel militer pun budaya paternalisme masih sangat kuat dan tidak seluruh posisi didasarkan pada asas meritokrasi dan good governance,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rum menambahkan, sejatinya peran militer di birokrasi sipil tidak perlu ditanggapi secara reaktif. Sebab, pendelegasian posisi itu pun tidak bersifat penuh, melainkan yang juga bersinggungan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam waktu yang panjang, sehingga bukan pada persoalan dikotomisi militer-sipil semata.

“Peran militer dalam birokrasi pada dasarnya bisa diawasi dan diatur dengan mekanisme checks and balances yang memadai serta substansi good governance. Sebagai contoh, negara-negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang matang dan juga militer yang kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris tetap mampu mempertahankan supremasi sipil dan budaya demokrasi tanpa kehilangan efektivitas personalnya di luar bidang pertahanan dan doktrin militer.”

Dengan kata lain, Rum menilai bahwa keterlibatan personel militer di luar bidang militer bisa dilakukan dengan tetap berada di bawah pengawasan ketat dan aturan hukum yang jelas sebagai upaya mempertahankan demokratisasi dan pemeliharaan supremasi sipil yang berjalan cukup positif dalam beberapa dekade terakhir. "Hal itu sekaligus menjadi pandangan kritis atas kekhawatiran publik tentang bagaimana proses substansi kepemimpinan sipil pada institusi dijalankan secara efektif," ujarnya.

Editor: Arianto

LPEM FEB UI Gelar Kajian Transisi Energi Inklusif di Indonesia

Redaksi DNM7/18/2024 11:21:00 AMDiskusi, Nasional, Pendidikan Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, berkolaborasi dengan Australian National University (ANU), The SMERU Research Institute, dan Institute of Essential Reform (IESR), serta didukung oleh KONEKSI, menggelar diseminasi hasil kajian "Initiative for an Open, Inclusive, and Integrated Climate Change Model for Indonesia". Kegiatan ini juga dibarengi diskusi publik bertema "Menuju Transisi Energi yang Inklusif di Indonesia" di Jakarta, Kamis (18/07/2024).

Kajian ini berfokus pada pengembangan model transisi energi yang inklusif, dengan analisis khusus terhadap dampak pada kelompok wanita dan disabilitas. Penelitian ini bertujuan menyebarluaskan hasil kajian serta membuka ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan terkait dampak sosial-ekonomi dari transisi energi di Indonesia.

Dalam sambutan pembukaan, Perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Vid Adrison, menyoroti pentingnya inklusivitas dalam transisi energi. "Masyarakat bisa saling berpihak antar kelompok masyarakat dan gender. Ketika pemerintah berusaha mencari solusi, kajian ini membantu mengidentifikasi mitigasi dampak terhadap berbagai kelompok masyarakat," ujarnya.

Acara ini menekankan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi antar berbagai pihak. Frank menambahkan bahwa persiapan oleh tim sangat dihargai, dengan fokus pada gender equality, disability, dan social equity. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan kolaborasi internasional ini, Indonesia diharapkan dapat mencapai transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Elly Rosita Silaban Hadiri Diseminasi Hasil Kajian Transisi Energi Inklusif di Indonesia

Redaksi DNM7/18/2024 10:50:00 AMDiskusi, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), menghadiri acara diseminasi hasil kajian dan diskusi publik bertema "Menuju Transisi Energi Inklusif di Indonesia" di Jakarta, Kamis (18/07/2024). Acara ini membahas tantangan dan dampak transisi energi terhadap masyarakat, terutama kelompok buruh.

Elly Rosita Silaban menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik menyoroti seringnya keterlibatan serikat buruh hanya sebatas di atas kertas. "Ide-ide kami sering tidak ditampung. Transisi energi menghadirkan tantangan besar, memerlukan keterampilan baru yang lebih mapan. Apa yang kita miliki saat ini sebagian besar tidak dapat digunakan di masa depan," ujarnya.

Elly juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang dijanjikan. "Apakah kebijakan ini menyentuh kelompok perempuan? Kami sering diminta memberikan pendapat, tetapi keterlibatan nyata masih kurang. Kami berharap pemerintah lebih intens melakukan pertemuan dengan serikat buruh," tambahnya.

Rosita mengapresiasi undangan dari Universitas Indonesia yang telah dua kali melibatkan KSBSI dalam diskusi ini. "Kami meminta pemerintah melihat keterlibatan kami bukan hanya pada kebijakan di atas kertas, tapi juga dalam pelaksanaan nyata. Mari kita tata dari sekarang untuk memastikan keterlibatan yang lebih baik," tutupnya.

Diskusi ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih inklusif dalam menghadapi transisi energi, memastikan kebijakan dan pelaksanaannya memperhatikan semua pihak terkait.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Danrem 031/WB Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Yonif 131/BRS Pamtas RI – PNG

Redaksi DNM7/18/2024 07:17:00 AMTNI Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P., M.Han., mewakili Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, memimpin upacara pemberangkatan prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 131/Braja Sakti sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI – PNG Statis Provinsi Papua Tahun 2024 di Pelabuhan Dumai, Rabu (17/7/2024).

Amanat Pangdam I/Bukit Barisan dibacakan Danrem 031/WB. "Dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia para Prajurit Yonif 131/Braja Sakti yang saya banggakan, sebelum berangkat ke daerah penugasan, ratusan Prajurit Yonif 131 /BRS akan melaksanakan latihan pemantapan selama 3 bulan di Sangga Buana, Kabupaten Kerawang.

Latihan tersebut merupakan bagian penting dari persiapan kalian, untuk memastikan bahwa kalian siap secara fisik, mental, dan taktis dalam menghadapi segala kemungkinan di daerah penugasan. Manfaatkan waktu latihan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan dan kekompakan tim," sebut Pangdam.

"Selamat bertugas semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi, memberikan kekuatan, dan keberhasilan dalam setiap langkah perjuangan kalian. Kembalilah dengan membawa kebanggaan dan kehormatan," ucap Pangdam.

Lebih lanjut, Danrem 031/WB juga menyampaikan, "Saya berharap semua prajurit yang pergi dan kembali dari penugasan dalam keadaan sehat dan tidak kurang satupun. Sehingga keluarga yang menanti di rumah dapat merasa hangat kembali," harapnya.

Terlihat suasana haru saat istri dan anak melepas kepergian para prajurit yang akan bertugas selama beberapa bulan di Papua untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Turut hadir Danrem 031/Wira Bima, Para Kasi Kasrem 031/Wira Bima dan Kasi Ops Kasrem 032/Wira Braja, Walikota beserta Unsur Forkopimda Kota Dumai, Komandan KRI Tanjung Kambani 971, GM PT. Pertamina RU 3 Dumai, GM PT Wilmar Group, GM PT Pelindo I Dumai, Pimpinan PLN Persero UP 3 Dumai, Para Dan/KA Sat Disjan Jajaran TNI/Polri Kota Dumai. (Arianto)