Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Danrem 031/Wira Bima Groundbreaking Pembangunan Rumah Sakit Tentara


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M. HAN., bersama Pj Gubri menggelar peletakan batu pertama sebagai pertanda dimulainya pembangunan rumah sakit tentara yang menggunakan APBD Riau tahun 2024, di Pekanbaru, Kamis (18/7/24).

Pembangunan Rumah Sakit Tentara (RST) yang berlokasi di Jalan Sutomo No.12 Kecamatan Sail Kota Pekanbaru sebagai salah satu bentuk keseriusan TNI dan Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pj. Gubernur Riau, Sf Hariyanto mengatakan, pembangunan Rumah Sakit Tentara ini menggunakan APBD Riau tahun 2024.
Rumah Sakit Tentara ini bukan hanya untuk TNI namun juga untuk masyarakat umum agar pelayanan kesehatan bisa merata di riau khususnya pekanbaru," ujar Pj. Gubernur Riau.

Sementara itu, Danrem 031/Wira Bima Brigjend TNI Dany Rakca, S.A.P., M. Han., menjelaskan, pembangunan rumah sakit ini sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran TNI di tengah masyarakat karena TNI tidak hanya bergerak dalam militer namun juga peduli di banyak sektor termasuk di bidang kesehatan salah satunya dengan pembangunan Rumah Sakit Tentara ini

Menurut dia, Rumah Sakit Tentara (RST) dibangun di lahan seluas 7.678 meter persegi yang mana bangunan tiga lantai ini menyiapkan sebanyak 100 tempat tidur dan merupakan peningkatan pembangunan dari Rumah Sakit Tentara yang lama berada di jalan Kesehatan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

"Pembangunan Rumah Sakit Tentara ini merupakan wujud nyata dari upaya kita bersama dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan prajurit TNI dan masyarakat Riau pada umumnya," ucapnya. 

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan pemberian santunan dan bingkisan kepada anak yatim Panti asuhan Al Istiklal Pekanbaru. 

Dalam kegiatan ini, hadir Pj. Gubernur Riau Ir. H. S.F Hariyanto M.T., Danrem 031/Wb Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P., M.Han, Kasrem 031/WB Kolonel Kav Eko Agus Nugroho S.I.P., M.Si., serta para PJU Korem 031/Wira Bima, para Dan/Kasatdisjan jajaran Korem 031/WB, Kadis PUPR Provinsi Riau, Kadis DLHK Provinsi Riau, Kadis DLHK Kota Pekanbaru.

Hadir juga, Kepala Biro BPJS Provinsi Riau, Kadis Kesehatan Provinsi Riau, Kepala BPJS Cabang Kota Pekanbaru, Kepala Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Ketua Persi Provinsi Riau, Kepala Rumah Sakit UNRI, Ketua IDI Wilayah Provinsi Riau, PPK Pembangunan RST Tingkat III, Pimpinan PT. Karya Kamefada Wilayah Indonesia, dan Pimpinan PT. Harwana Consultants. 

Editor: Arianto


Share:

Dinamika Revisi UU TNI: Dikotomi Sipil-Militer Pasca Reformasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang sedang dibahas oleh DPR menjadi topik hangat di kalangan politisi, militer, dan masyarakat sipil. Revisi ini dinilai memiliki relevansi signifikan dari berbagai aspek, mulai dari penguatan sistem pertahanan hingga implikasi politik yang mendalam.

Revisi UU TNI dipandang relevan untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dengan dinamika ancaman pertahanan termasuk keamanan yang berkembang. Di tengah tantangan global seperti klaim wilayah secara sepihak, perluasan ancaman pertahanan dan keamanan negara termasuk serangan siber, dan ketidakpastian global, TNI perlu memiliki fleksibilitas lebih dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, revisi ini juga berupaya untuk mengintegrasikan TNI dengan kebijakan keamanan nasional yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Beberapa poin utama dalam revisi UU TNI antara lain adalah kedudukan TNI dalam struktur negara, jabatan Wakil Panglima, opsi penempatan TNI pada jabatan Lembaga/Kementerian, dan usia pensiun.

Salah satu poin yang paling mendapat perhatian adalah peluang bagi aparat TNI untuk berperan di luar sektor pertahanan. Hal ini membuka perdebatan tentang potensi kembalinya dwifungsi militer yang pernah diberlakukan di masa Orde Baru. 

Beberapa pihak khawatir bahwa keterlibatan TNI dalam urusan non-militer dapat mengancam supremasi sipil dan demokrasi, mengingat sejarah panjang Indonesia di mana militer memainkan peran dominan dalam politik dan negara.

Peneliti dari lembaga riset Nusantara Foundation, Muhammad Gufron Rum, menilai, proses politik di legislatif pada dasarnya mencapai filosofi bernegara yang sesuai dengan perkembangan zaman.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap undang-undang, termasuk UU TNI, selalu terkait dengan dimensi politik. Proses revisi ini mencerminkan tarik-menarik kekuatan antara berbagai aktor politik yang berusaha mempengaruhi arah kebijakan pertahanan negara. Dalam konteks Indonesia, di mana sejarah hubungan sipil-militer sering kali penuh ketegangan, revisi UU TNI menjadi ajang untuk bernegosiasi dan mencari keseimbangan baru,” sebutnya.

Rum menambahkan, sejatinya dinamika tarik ulur posisi personel militer dalam jabatan-jabatan birokrasi di luar konteks pertahanan telah banyak dibahas, baik secara ilmiah maupun dalam situasi yang lebih spesifik.

Menurutnya, perdebatan ini menjadi menarik dalam konteks demokrasi dan dinamika pertahanan dan keamanan negara. 

“Hubungan militer dan politik di Indonesia telah banyak menjadi subjek penelitian. Beberapa studi mengatakan bahwa perubahan legislasi tentang posisi militer sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik domestik yang menyebabkan posisinya menjadi biaspasca rezim otoritarian yang dibawa Soeharto dan kroninya.”

Akan tetapi, Rum juga menyoroti bahwa delegasi posisi jabatan birokrasi pada personel militer bukan berarti membawa doktrin-doktrin militer ke dalam birokrasi, melainkan memperhatikan kualitas dan kapabilitas personel yang telah dibuktikan melalui portofolio yang panjang dan sikap mental yang positif. Selain itu, ia menyebut bahwa kinerja birokrasi pasca reformasi pun cenderung belum mencapai versi terbaik. 

“Publik masih bisa melihat bahwa di beberapa institusi birokrasi, tanpa kehadiran personel militer pun budaya paternalisme masih sangat kuat dan tidak seluruh posisi didasarkan pada asas meritokrasi dan good governance,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rum menambahkan, sejatinya peran militer di birokrasi sipil tidak perlu ditanggapi secara reaktif. Sebab, pendelegasian posisi itu pun tidak bersifat penuh, melainkan yang juga bersinggungan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam waktu yang panjang, sehingga bukan pada persoalan dikotomisi militer-sipil semata.

“Peran militer dalam birokrasi pada dasarnya bisa diawasi dan diatur dengan mekanisme checks and balances yang memadai serta substansi good governance. Sebagai contoh, negara-negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang matang dan juga militer yang kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris tetap mampu mempertahankan supremasi sipil dan budaya demokrasi tanpa kehilangan efektivitas personalnya di luar bidang pertahanan dan doktrin militer.”

Dengan kata lain, Rum menilai bahwa keterlibatan personel militer di luar bidang militer bisa dilakukan dengan tetap berada di bawah pengawasan ketat dan aturan hukum yang jelas sebagai upaya mempertahankan demokratisasi dan pemeliharaan supremasi sipil yang berjalan cukup positif dalam beberapa dekade terakhir. "Hal itu sekaligus menjadi pandangan kritis atas kekhawatiran publik tentang bagaimana proses substansi kepemimpinan sipil pada institusi dijalankan secara efektif," ujarnya. 

Editor: Arianto 


Share:

LPEM FEB UI Gelar Kajian Transisi Energi Inklusif di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, berkolaborasi dengan Australian National University (ANU), The SMERU Research Institute, dan Institute of Essential Reform (IESR), serta didukung oleh KONEKSI, menggelar diseminasi hasil kajian "Initiative for an Open, Inclusive, and Integrated Climate Change Model for Indonesia". Kegiatan ini juga dibarengi diskusi publik bertema "Menuju Transisi Energi yang Inklusif di Indonesia" di Jakarta, Kamis (18/07/2024).

Kajian ini berfokus pada pengembangan model transisi energi yang inklusif, dengan analisis khusus terhadap dampak pada kelompok wanita dan disabilitas. Penelitian ini bertujuan menyebarluaskan hasil kajian serta membuka ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan terkait dampak sosial-ekonomi dari transisi energi di Indonesia.

Dalam sambutan pembukaan, Perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Vid Adrison, menyoroti pentingnya inklusivitas dalam transisi energi. "Masyarakat bisa saling berpihak antar kelompok masyarakat dan gender. Ketika pemerintah berusaha mencari solusi, kajian ini membantu mengidentifikasi mitigasi dampak terhadap berbagai kelompok masyarakat," ujarnya.

Acara ini menekankan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi antar berbagai pihak. Frank menambahkan bahwa persiapan oleh tim sangat dihargai, dengan fokus pada gender equality, disability, dan social equity. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan kolaborasi internasional ini, Indonesia diharapkan dapat mencapai transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 






Share:

Elly Rosita Silaban Hadiri Diseminasi Hasil Kajian Transisi Energi Inklusif di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), menghadiri acara diseminasi hasil kajian dan diskusi publik bertema "Menuju Transisi Energi Inklusif di Indonesia" di Jakarta, Kamis (18/07/2024). Acara ini membahas tantangan dan dampak transisi energi terhadap masyarakat, terutama kelompok buruh.

Elly Rosita Silaban menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik menyoroti seringnya keterlibatan serikat buruh hanya sebatas di atas kertas. "Ide-ide kami sering tidak ditampung. Transisi energi menghadirkan tantangan besar, memerlukan keterampilan baru yang lebih mapan. Apa yang kita miliki saat ini sebagian besar tidak dapat digunakan di masa depan," ujarnya.


Elly juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang dijanjikan. "Apakah kebijakan ini menyentuh kelompok perempuan? Kami sering diminta memberikan pendapat, tetapi keterlibatan nyata masih kurang. Kami berharap pemerintah lebih intens melakukan pertemuan dengan serikat buruh," tambahnya.

Rosita mengapresiasi undangan dari Universitas Indonesia yang telah dua kali melibatkan KSBSI dalam diskusi ini. "Kami meminta pemerintah melihat keterlibatan kami bukan hanya pada kebijakan di atas kertas, tapi juga dalam pelaksanaan nyata. Mari kita tata dari sekarang untuk memastikan keterlibatan yang lebih baik," tutupnya.

Diskusi ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih inklusif dalam menghadapi transisi energi, memastikan kebijakan dan pelaksanaannya memperhatikan semua pihak terkait.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Danrem 031/WB Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Yonif 131/BRS Pamtas RI – PNG


Duta Nusantara Merdeka | Dumai 
Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca S.A.P., M.Han., mewakili Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, memimpin upacara pemberangkatan prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 131/Braja Sakti sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI – PNG Statis Provinsi Papua Tahun 2024 di Pelabuhan Dumai, Rabu (17/7/2024).

Amanat Pangdam I/Bukit Barisan dibacakan Danrem 031/WB. "Dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia para Prajurit Yonif 131/Braja Sakti yang saya banggakan, sebelum berangkat ke daerah penugasan, ratusan Prajurit Yonif 131 /BRS akan melaksanakan latihan pemantapan selama 3 bulan di Sangga Buana, Kabupaten Kerawang. 

Latihan tersebut merupakan bagian penting dari persiapan kalian, untuk memastikan bahwa kalian siap secara fisik, mental, dan taktis dalam menghadapi segala kemungkinan di daerah penugasan. Manfaatkan waktu latihan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan dan kekompakan tim," sebut Pangdam.

"Selamat bertugas semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi, memberikan kekuatan, dan keberhasilan dalam setiap langkah perjuangan kalian. Kembalilah dengan membawa kebanggaan dan kehormatan," ucap Pangdam.

Lebih lanjut, Danrem 031/WB juga menyampaikan, "Saya berharap semua prajurit yang pergi dan kembali dari penugasan dalam keadaan sehat dan tidak kurang satupun. Sehingga keluarga yang menanti di rumah dapat merasa hangat kembali," harapnya.

Terlihat suasana haru saat istri dan anak melepas kepergian para prajurit yang akan bertugas selama beberapa bulan di Papua untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Turut hadir Danrem 031/Wira Bima, Para Kasi Kasrem 031/Wira Bima dan Kasi Ops Kasrem 032/Wira Braja, Walikota beserta Unsur Forkopimda Kota Dumai, Komandan KRI Tanjung Kambani 971, GM PT. Pertamina RU 3 Dumai, GM PT Wilmar Group, GM PT Pelindo I Dumai, Pimpinan PLN Persero UP 3 Dumai, Para Dan/KA Sat Disjan Jajaran TNI/Polri Kota Dumai. (Arianto)
Share:

Gus Halim Ajak Tokoh Adat Terlibat dalam Pengentasan Daerah Tertinggal


Duta Nusantara Merdeka | Wamena
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengajak tokoh adat di berbagai daerah untuk terlibat dalam berbagai proses percepatan pembangunan daerah tertinggal. Tokoh adat, selain sebagai penjaga dan penegak nilai serta norma, juga berperan penting dalam mengkonsolidasi masyarakat untuk menyukseskan program percepatan pembangunan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri yang akrab disapa Gus Halim saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (17/7/2024).

"Kita sangat bangga, di sini ada Majelis Rakyat Papua yang semua kebijakan didasarkan pada adat budaya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik bagi percepatan pembangunan di Papua, khususnya. Dan umumnya bagi percepatan pembangunan setiap daerah tertinggal," jelas Profesor Kehormatan UNESA itu.

Gus Halim menjelaskan bahwa semua pihak memiliki peran dalam menentukan masa depan mereka, terutama dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan strategi yang objektif dan tepat sasaran agar efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.

Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena menentukan peran pemerintah dan masyarakat. Kedua pihak harus mampu berperan secara optimal dan bersinergi dalam meratakan pembangunan yang berkeadilan.

"Pada hakikatnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita semua, agar menjadi percepatan. Sehingga kesenjangan antar daerah mulai bisa diperkecil jaraknya," beber Doktor Honoris Causa UNY itu.

Gus Halim berharap agar pemerintah mendatang dapat menuntaskan masalah ketertinggalan wilayah maupun sumber daya manusia di Indonesia Timur. Hal ini selaras dengan visi Indonesia Sentris yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bertujuan agar kebijakan pemerintah dapat dirasakan kehadirannya di seluruh pelosok Indonesia, khususnya Indonesia Timur.

Dengan demikian, keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, melampaui batas Pulau Jawa dan mencakup seluruh wilayah pinggiran Indonesia.

"Sebagai masukan untuk pemerintah transisi, dari Pak Presiden Jokowi, kepada Presiden terpilih Pak Prabowo, supaya sejak diksinya sudah positif," ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.

"Di mana pun kelembagaannya tidak penting. Apakah di Kementerian Desa, atau langsung di bawah Presiden. Yang penting, segera selesaikan urusan daerah Indonesia Timur yang selama ini mengalami kesenjangan dengan daerah barat atau Jawa," tegasnya.

Hadir mendampingi Gus Halim dalam acara tersebut adalah Dirjen PPDT Kemendes PDTT Nugroho Setijo Nagoro, Pj Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai, serta jajaran Forkopimda di lingkungan Provinsi Papua Pegunungan. (Arianto)



Share:

KY Usulkan 9 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim ad hoc HAM ke DPR


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Komisi Yudisial (KY) secara resmi telah menetapkan 9 orang calon hakim agung dan 3 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) untuk diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar mendapatkan persetujuan. Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY, Kamis (11/7/2024) di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat. 

"Dua belas nama yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan itu dengan komposisi 3 CHA kamar Pidana, 1 CHA kamar Perdata, 1 CHA kamar Agama, 1 CHA kamar Tata Usaha Negara, 3 CHA kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak, dan 3 calon hakim ad hoc HAM di MA," papar Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata.

Para calon yang dinyatakan lolos seleksi terakhir di KY ini telah menjalani serangkaian tahapan, mulai dari administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka. 

KY memastikan para calon yang diusulkan ini telah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dan integritas berdasarkan rekam jejak yang telah dilakukan.

Menurut Mukti Fajar, penentuan kelulusan dilakukan dengan cara memilih dari semua calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang sudah dinyatakan lulus 
tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan dengan mempertimbangkan kelulusan pada tahap sebelumnya.

"KY menjamin bahwa calon yang diusulkan ini memenuhi standar yang ditetapkan, baik aspek kompetensi dan integritas. Selain itu, seleksi ini juga sudah melibatkan partisipasi publik semaksimal mungkin, terutama pada tahap penelusuran rekam jejak dan wawancara," ucap Mukti Fajar.

KY menyampaikan apresiasi kepada media dan publik yang telah membantu mengawal dalam pelaksanaan seleksi ini, sehingga KY dapat menjalankan seleksi ini secara transparan, partisipatif, dan akuntabel serta menghasilkan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang berkualitas dan berintegritas.

Dalam kesempatan itu, Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M. Taufiq HZ memaparkan daftar lengkap nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang diusulkan KY ke DPR. 

Pengumuman Nomor: 11/PENG/PIM/RH.04.06/07/2024 tentang Kelulusan Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2024. Komisi Yudisial Republik Indonesia, berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 11 Juli 2024, mengumumkan nama-nama Calon Hakim Agung Republik Indonesia yang lulus seleksi sebagai berikut: 

Kamar Pidana

1. Abdul Azis, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan)
2. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)
3. Aviantara, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado)

Kamar Perdata

1. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI)Kamar Agama
2. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda)

Kamar Tata Usaha Negara
1. Dr. Mustamar, S.H., M.H. (Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)Kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak
2. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. (Auditor Utama pada Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)
3. L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H. (Hakim Pengadilan Pajak)
4. Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., Ak., MBA (Hakim Pengadilan Pajak)

Selanjutnya, Taufiq mengumumkan Pengumuman Nomor: 12/PENG/PIM/RH.04.06/07/2024 tentang Kelulusan Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2024, yaitu:

ad hoc HAM di MA

1. Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)
2. Bonifasius Nadya Arybowo, S.H., M.H. Kes (Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung)
3. Dr. Mochammad Agus Salim, S.H., M.H. (Dosen S-2 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

"Keputusan Komisi Yudisial bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat," tutup Taufiq. (Arianto)



Share:

TNI Berhasil Gagalkan Penyelundupan Sabu dan Ekstasi


Duta Nusantara Merdeka | Kalimantan Barat 
Satuan tugas (Satgas) TNI dari Batalyon Kavaleri 12/BC Pos Satgas Pamtas Gabma Temajuk berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu (13/7/2024).
 
Satgas Pamtas Gabma Temajuk memperoleh Informasi pada tanggal 11 Juli 2024 di wilayah Temajuk, akan ada penyelundupan narkoba. Menindaklanjuti informasi ini, Dankolakopsrem 121/Abw memerintahkan untuk melakukan operasi ambush dan patroli di jalan-jalan tikus yang dicurigai sebagai jalur penyelundupan.
 
Pada 12 Juli 2024, tim patroli melakukan pengintaian dan pengecekan di sepanjang jalan JIPP dari patok 78 hingga 96. Pada 13 Juli 2024 pukul 03.10 WIB, tim berhasil menggagalkan upaya penyelundupan tersebut namun para pelaku berhasil melarikan diri ke arah Malaysia. 
 
Dalam operasi yang digelar pada tanggal 13 Juli 2024 tersebut, Satgas Pamtas Gabma Temajuk Yonkav 12/BC berhasil mengamankan barang bukti berupa 34 paket sabu-sabu (35,9 kg), 7 paket (35.0000 butir ekstasi), 3 paket (15.000 butir ekstasi) cap Kaki Anjing dan 4 paket (20.000 butir ekstasi) cap Roll Royce.
 
Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras dan koordinasi yang baik antara TNI dan masyarakat setempat serta komitmen kuat TNI dalam memberantas penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan. (Arianto)

Share:

Gus Halim: Dana Desa Bukan dari Dana Alokasi Pendidikan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa Dana Desa tidak diambil dari Dana Alokasi Pendidikan. Penegasan dari Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini untuk meluruskan pernyataan dari Mantan Menteri Pendidikan, Muhammad Nuh.

"Hal itu tidak benar dan sama sekali berbeda. Justru Dana Desa mendukung sektor pendidikan," kata Gus Halim saat menghadiri acara Persiapan Keberangkatan Penerima Beasiswa LPDP Bhramara Patria Angkatan 236 di Hotel Borobudur, Selasa (16/7/2024).

Gus Halim menambahkan bahwa perbedaan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur masing-masing dana. Dana Desa dialokasikan khusus untuk pembangunan desa dengan tujuan mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sedangkan Dana Alokasi Pendidikan dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pengadaan fasilitas pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pelatihan guru.

"Dana Desa sama sekali berbeda dari alokasi dana yang digunakan untuk pendidikan karena Perpres berbeda, alokasi berbeda dan peruntukkannya juga berbeda," kata Profesor Kehormatan asal Universitas Negeri Surabaya ini.

Beliau menambahkan bahwa Dana Desa justru mendukung sektor pendidikan di desa-desa. Dengan sekitar 75 ribu desa di Indonesia, peran Dana Desa sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional. Program afirmasi Dana Desa ini menjadi salah satu warisan penting dari Presiden Joko Widodo.

Gus Halim bahkan memamerkan keberhasilan desa saat berbicara dengan para Kepala Desa se-ASEAN. Saat itu, Kepala Desa di Indonesia bisa memaparkan sejumlah keberhasilan pembangunan dengan adanya Dana Desa.

"Sementara Desa di ASEAN tidak bisa bercerita karena seperti Desa Indonesia zaman dulu yaitu tidak diberikan kewenangan mengelola keuangan," kata Doktor Kehormatan asal Universitas Negeri Yogyakarta ini.
 
Untuk menunjang keberhasilan Dana Desa, Sebagai Menteri Desa, Gus Halim sangat serius dalam menyiapkan konsep pembangunan desa yang berkelanjutan. Dimana salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran warga desa tentang masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, data desa menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan pembangunan yang sesuai.

Olehnya, Gus Halim juga merumuskan panduan perencanaan pembangunan dengan melokalkan Sustainable Development Goals (SDGs) ke tingkat desa, yang dikenal sebagai SDGs Desa. Salah satu poin tambahan yang Ia usulkan adalah poin ke-18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. 

"Hal ini penting karena membangun desa itu harus bertumpu kepada akar budaya desa," kata Gus Halim.

Diakhir sambutannya, Gus Halim berharap agar penerima Beasiswa LPDP segera menyelesaikan studi mereka dan kembali ke Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Potensi kekayaan Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang unggul.

Acara ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Mendes PDTT Nasrun Annahar yang merupakan alumni LPDP, Direksi LPDP, dan ratusan penerima beasiswa LPDP. (Arianto)

Share:

Ivanovich: Dana Desa Pemenang TTGN Bakal Bertambah


Duta Nusantara Merdeka | Mataram 
Desa pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) ke-25 berpotensi mendapat tambahan jumlah dana desa atas prestasi yang diraih. Prosesnya harus melalui proses verifikasi dan persetujuan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang berwenang mengatur jumlah dana desa setiap tahun.

Oleh karena itu, Kepala BPI Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Ivanovich Agusta mengingatkan seluruh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk melaporkan prestasi setiap desa kepada pihak terkait. 

"Mohon ibu dan Bapak kadis PMD menyampaikan desa-desa yang saat ini menjadi juara TTG dan juara SDGs Desa untuk disampaikan ke Kementerian Keuangan pada bulan Agustus atau September nanti sebagai dasar penambahan dana desa pada tahun berjalan," papar Kepala BPI Ivanovich Agusta saat membuka Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan di Ballroom Bank NTB Syariah Mataram, Selasa (16/7/2024).

Seperti diketahui, penambahan dana desa setiap tahun berdasarkan beberapa pertimbangan salah satunya adalah prestasi yang diraih.

Oleh karena itu, seluruh desa di Indonesia diimbau untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasi baik dalam bidang teknologi tepat guna atau hal lainnya.

Beberapa desa yang berhasil meraih juara pada lomba TTGN ke-25 berasal dari Provinsi Bangka Belitung, NTB, Lampung, dan Banten untuk kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna.

Untuk pemenang Tategori Teknologi Tepat Guna Unggulan adalah Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur.

Sementara itu, juara kategori Posyantek Desa/Kelurahan Berprestasi adalah Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Kalimantan Utara. Adapun juara favorit berhasil diraih Provinsi Kepulauan Riau, NTB, dan Aceh Besar.

Seluruh pemenang tersebut mempresentasikan inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan di depan mitra bisnis Kemendes PDTT di antaranya Bank Indonesia, BNI, BRI, dan ANGIN.

Selanjutnya, Kemendes PDTT juga berkomitmen untuk memastikan tindak lanjut atas hasil teknologi tepat guna para peserta lomba secara keseluruhan. (Arianto)



Share:

Mahkamah Agung Raih WTP Ke 12


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023. 

Ini merupakan penghargaan WTP ke-12 yang diterima oleh Mahkamah Agung secara berturut-turut. Hal ini menandakan konsistensi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2023 disampaikan oleh Kepala Auditorat Keuangan Negara III. A BPK RI, Hanif Mohamad Taufik S.E., Ak., M.Si, CFE,CA, CSFA, kepada Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S H., M.H. dalam sebuah acara yang digelar di kantor Mahkamah Agung, Jakarta, pada Selasa, 16 Juli 2024.

Dalam sambutannya, Sugiyanto menyampaikan rasa terima kasih dan harapannya agar hasil ini menjadi penyemangat bagi seluruh insan peradilan di Indonesia untuk terus bekerja keras demi kebaikan bangsa dan negara. 

"Hasil ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras kita semua. Semoga dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan integritas," ujar Sugiyanto.

Acara penyerahan LHP ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung, Tim Pemeriksa BPK RI, Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan sejumlah pejabat lainnya.

Capaian opini WTP ini diharapkan dapat mendorong Mahkamah Agung untuk terus menjaga standar tertinggi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Dengan hasil ini, Mahkamah Agung menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Indonesia. (Arianto)


Share:

Kasrem 031/Wira Bima Hadiri Apel Gelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2024


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Komandan Korem 031/WB Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P.,M. Han., diwakili oleh Kepala Staf Korem 031/WB Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P.,M.Si. menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning 2024 di Lapangan Mapolda Riau, Jalan Pattimura Pekanbaru, Senin (15/7).

Operasi Patuh Lancang Kuning 2024 kembali digelar di seluruh wilayah hukum Polda Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. 

Operasi akan berlangsung selama dua minggu ini melibatkan berbagai unsur kepolisian, termasuk satuan lalu lintas dan satuan lainnya, yang akan bersinergi untuk menegakkan aturan di jalan raya.

Operasi ini tidak hanya ditujukan kepada pengendara roda dua, tetapi juga kepada pengemudi kendaraan roda empat dan angkutan umum. Sasaran utama operasi ini meliputi pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, menggunakan ponsel saat mengemudi, serta pengemudi yang tidak memiliki SIM atau STNK.

Diketahui, terdapat 970 personil yang akan dikerahkan selama operasi ini berlangsung. Harapannya setelah Operasi Patuh Lancang Kuning, pelanggaran berlalu lintas dapat berkurang. 

"Tentunya kami akan mengedukasi para pengguna jalan agar tidak melanggar lalu lintas. Secara teori, kecelakaan terjadi pasti didahului oleh pelanggaran berlalu lintas, himbauan-himbauan itu akan terus dilaksanakan, pendekatan-pendekatan kepada pengguna jalan, masuk ke sekolah-sekolah dan sebagainya, sehingga pelanggaran berlalu lintas dapat berkurang," jelas Kapolda Riau.

Sementara itu, Kepala Staf Korem 031/WB Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P.,M.Si. mengharapkan dengan adanya Operasi Patuh Lancang Kuning 2024, diharapkan kesadaran masyarakat terutama anggota TNI akan pentingnya tertib berlalu lintas semakin meningkat. 

Selain itu, diharapkan pula dapat menekan angka kecelakaan dan menciptakan situasi lalu lintas yang lebih aman dan tertib di wilayah Riau. (Arianto)


Share:

Presiden Joko Widodo Lantik 906 Perwira TNI-Polri


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, hari ini memimpin upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7/2024). 

Dalam upacara tersebut, Jokowi melantik 906 calon perwira remaja (capaja) sebagai perwira TNI-Polri. 

Rinciannya yakni 417 capaja dari Akademi Militer (Akmil), 129 capaja sari Akademi TNI Angkatan Laut (AAL), 113 capaja dari Akademi TNI Angkatan Udara (AAU) dan 247 capaja dari Akademi Kepolisian (Akpol).

Pelantikan kali ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61 TNI Tahun 2024 dan Keppres Nomor 62 Polri 2024 Tentang Pengangkatan Taruna dan Taruni Akademi Militer dan Akademi Polisi menjadi Perwira TNI dan Perwira Kepolisian RI. Jokowi juga akan menyematkan tanda kepangkatan kepada empat orang perwakilan calon perwira dari alumni Akmil, AAL, AAU dan Akpol.

Perwakilan tersebut merupakan penerima penghargaan Adhi Makayasa atau alumni terbaik dari masing-masing akademi. 

Adapun, bertindak sebagai Komandan upacara Praspa TNI-Polri 2024 ini adalah Kolonel Penerbang Yoyon Kuscahyono yang merupakan Komandan Wing Taruna AAU.

Kemudian, bertindak sebagai perwira upacara yakni Brigadir Jenderal Heru Langlang Buana yang merupakan Direktur Pendidikan Akademi TNI. 

Turut hadir dalam upacara Praspa TNI-Polri 2024 kali ini antara lain, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. para Kepala Staf Angkatan, Gubernur Akmil Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E., dan para tamu undangan lainnya. (Arianto)


Share:

Tingkatkan Kemampuan Komunikasi Publik, Personel Humas Polri Dilatih Jadi Presenter


Duta Nusantara Merdeka | Depok
Divisi Humas Polri berkolaborasi dengan TVRI menggelar pelatihan presenter untuk personel bertajuk ‘Melalui Program Pelatihan Presenter Kita Tingkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Humas Polri’ di Studio Alam TVRI, Sukmajaya, Depok, Senin (15/7/2024).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho yang diwakili oleh Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro dalam pembukaannya, mengatakan pelatihan ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas SDM Polri.

“Untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban yang optimal di seluruh wilayah Indonesia,” terang Brigjen Tjahyono.

Tjahyono menyebut era digital kini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Tak jarang banyaknya informasi hoaks serta propaganda menyesatkan berdampak langsung ke citra Polri.

Karena demikian, kata Tjahyono, Polri dituntut untuk mengatasi tantangan itu dengan meningkatkan komunikasi publik yang efektif.

“Dengan menyampaikan informasi secara akurat dan menarik, Polri dapat melawan informasi yang menyesatkan dan membangun kembali kepercayaan publik,” terangnya.

Tjahyono menekankan pentingnya komunikasi publik yang baik. Dengan menyampaikan pesan yang benar dan tepat, serta mengklarifikasi isu-isu yang dapat merugikan citra institusi, bisa mewujudkan citra Polri sebagai institusi yang baik.

“Upaya komunikasi ini dinilai penting untuk menjaga reputasi dan kredibilitas Polri di mata masyarakat,” ucapnya.

Adapun pelatihan ini, kata Tjahyono, tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat integritas dan profesionalisme seluruh personel Humas Polri.

Terlebih para peserta yang telah lulus dari pelatihan ini nantinya akan mendapatkan sertifikat kompetensi presenter.

“Saya percaya bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi Polri dalam menjalankan tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” pungkasnya. (Arianto)




Share:

Agus Subiyanto Pimpin Sertijab Asintel Panglima TNI


Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Asintel Panglima TNI dari Mayor Jenderal TNI Djaka Budi Utama, S.Sos. kepada Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc. bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/07/2024).

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa serah terima jabatan sebagai proses yang memiliki dua dimensi, yaitu dinamika dan pembinaan. 

Dari sisi dinamika, serah terima jabatan adalah kebutuhan dan keharusan untuk memelihara momentum reformasi dan tingkat kesegaran organisasi dalam mengemban tugas pokok. 

Sedangkan dari sisi pembinaan, serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan personel untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja sesuai dengan peran dan fungsi organisasi.

Panglima TNI juga menggarisbawahi peran penting fungsi intelijen sebagai mata dan telinga komando. Intelijen yang profesional, mampu memberikan informasi aktual dan akurat sangat krusial untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 

"Kita memahami bahwa kemampuan deteksi dan ketajaman analisis terhadap setiap masalah merupakan kunci utama dalam menyelesaikan tugas-tugas intelijen, fungsi intelijen sebagai mata dan telinga komando baik dalam rangka penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan di lapangan menjadi acuan dasar bagi pengambil keputusan seorang pemimpin," ungkap Panglima TNI.

Diakhir amanatnya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pejabat lama atas pengabdiannya yang penuh dedikasi dan profesionalitas. 

Beliau juga menyampaikan harapan besar kepada pejabat baru untuk melanjutkan tugas dan amanah dengan bekal pengalaman, dedikasi, dan profesionalitas yang dimiliki.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Kasum TNI, para Pangkogabwilhan, Danseko TNI, Kabais TNI, Dankodiklat TNI, Koorsahli Panglima TNI, para Asisten Panglima TNI serta Pejabat terkait lainnya. (Arianto)


Share:

Inflasi YoY Terjaga Baik di Angka 2,51 Persen


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia secara Year-on-Year (YoY) Juni 2024 terhadap Juni 2023 terjaga dengan baik di angka 2,51 persen. Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (15/7/2024).

“Inflasi kita terjaga di angka yang sangat baik, menurun dibanding bulan yang lalu, YoY kita bulan lalu 2,84 persen, sekarang terjaga di angka 2,51 persen, dan month-to-month terjadi deflasi atau penurunan, minus 0,08 persen,” katanya.

Mendagri menyampaikan, inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran (month-to-month) disumbang oleh penyedia makanan dan minuman/restoran dengan angka inflasi 0,09 persen dan andil inflasi 0,01 persen. Penyumbang inflasi lainnya yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,27 persen dan andil inflasi 0,02 persen.

“Biasanya penyumbang utama itu adalah makanan minuman tembakau, tapi ini dari data BPS makanan minuman dan tembakau justru mengalami deflasi, minus 0,49 persen, yang merah itu adalah penyediaan makanan minuman restoran,” ujarnya.

Dia melanjutkan data sepuluh daerah dengan inflasi tinggi, yaitu Papua Pegunungan (5,65 persen), Sulawesi Utara (4,42 persen), Papua Tengah (4,39 persen), Sumatera Barat (4,04 persen), Gorontalo (3,93 persen), Papua Barat (3,73 persen), Bengkulu (3,64 persen), Maluku (3,63 persen), Riau (3,56 persen), Kepulauan Riau (3,54 persen).

“Kami juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang [inflasinya] rendah, mulai dari Babel, Babel ini paling konsisten selalu hampir dua bulan terakhir selalu terendah. Saya tidak tahu ilmunya Pak Safrizal Gubernur seperti apa. Papua Barat Daya, Papua, yang kita anggap mungkin sulit ternyata bisa mengendalikan,” ungkapnya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di angka 5,11 persen pada triwulan I 2024. Di negara anggota G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di nomor lima, setelah India, Turki, Rusia, dan Cina. Sementara di wilayah ASEAN juga cukup baik, berada di peringkat lima dari 11 negara setelah Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Kamboja.

Mendagri menegaskan, pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan situasi politik dan keamanan. Politik dan keamanan yang stabil akan memberikan ruang untuk pertumbuhan ekonomi.

“Ekonomi kita di angka yang sangat bagus untuk Indonesia, di angka 5,11 persen dan itu naik dari sebelumnya adalah 5,04 persen, ini 5,11 persen di triwulan pertama dan ini kita lihat bahwa nomor 44 dari 184 negara di dunia,” jelasnya.

Sebagai informasi, Rakor Pengendalian Inflasi Daerah ini juga turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Yudhi Pramono, dan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah. (Arianto)


Share:

Tinjau Camp Muaythai Jawa Timur, Ketua DPD RI Optimis Kontingen Jatim Pertahankan Predikat Juara Umum


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi camp Muaythai Jawa Timur yang terletak di Kota Surabaya. Dalam kunjungan itu, Ketua DPD RI yang didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin itu optimistis jika kontingen Muaythai Jawa Timur mampu mempertahankan predikat juara umum, seperti diraih pada ajang Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) XXI Aceh-Sumut 2024 yang digelar pada Agustus tahun lalu. 

"Kalau kita melihat bagaimana atlet-atlet kita berlatih, termasuk kesiapan segala hal yang berkaitan dengan keperluan mereka menghadapi PON Aceh-Sumut, saya optimistis predikat juara umum dapat dipertahankan," kata Ketua DPD RI saat melakukan kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil), Minggu (14/2024).

Seluruh atlet, LaNyalla melanjutkan, berlatih dengan serius dan dalam kondisi prima. Mereka juga memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi lawan tandingnya nanti. Sehingga, kata Senator asal Jawa Timur itu, nyaris tak ada kendala yang dihadapi oleh para atlet Muaythai Jawa Timur.

"Semua keperluan dan kebutuhan mereka dalam berlatih terpenuhi dengan baik. Dukungan dari semua pihak juga cukup baik. Hal ini tentu menambah semangat para atlet dalam memberikan prestasi terbaik untuk Jawa Timur," ujar LaNyalla yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia itu.

Sekretaris Umum Muaythai Indonesia Provinsi Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Manager Tim Puslatda 100 Muaythai Jawa Timur, Wahyu Tri Hartanto menjelaskan, saat ini semua atlet tengah menjalani latihan rutin di Puslatda. Mereka juga telah menjalani tryout selama 1 bulan di Thailand.

"Tim Muaythai Jawa Timur akan berlaga di 20 nomor dari 22 nomor yang dipertandingkan. Sejauh ini, persiapan kami cukup baik dan berjalan sesuai rencana," kata Wahyu.

Wahyu optimistis target tujuh emas yang pada akhirnya mengantarkan kontingen Muaythai Jawa Timur sebagai juara umum pada ajang Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) XXI Aceh-Sumut 2024 akan kembali diraih.

Bahkan, jika melihat performa atlet-atlet Muaythai Jawa Timur, Wahyu optimistis target tujuh emas dapat terlampaui. "Target kami tujuh emas dan mempertahankan predikat juara umum. Tetapi, kami optimistis target tersebut bisa terlampaui. Kami amat optimistis akan hal tersebut," ujar Wahyu. (Arianto)




Share:

Edukasi Hukum di Lembaga Peradilan Agung: Sinergitas FORSIMEMA-RI dan Humas MARI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Edukasi hukum di Lembaga Peradilan Agung sangat penting dalam memastikan integritas hukum dan kepuasan publik. Hubungan sinergis antara Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) dan Biro Hukum serta Hubungan Masyarakat (Humas) MARI berperan sangat besar dalam hal ini. 

Syamsul Bahri, Ketua Umum FORSIMEMA-RI, dan Suharto SH MHum, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial, menekankan pentingnya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing dalam mensosialisasikan dan mengedukasi publik.

Disisi lain, Media memiliki peran kunci dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Integritas hukum tidak terpisahkan dari tingkat kepuasan publik mengenai informasi perkara. 

"FORSIMEMA-RI, sebagai kelompok kerja (Pokja) Media Mahkamah Agung, harus dapat memberikan informasi yang akurat dan edukatif sesuai harapan masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, Suharto menegaskan dalam wawancara eksklusif dengan Syamsul Bahri bahwa peran Humas adalah mensosialisasikan, sedangkan insan media berfokus pada edukasi. Jika sosialisasi dan edukasi ini berjalan dengan baik, publik pencari keadilan akan merasa puas dengan informasi yang diterima.

Keterkaitan dan kekompakan antara FORSIMEMA-RI dan Humas MARI dalam menjalankan tugas mereka memastikan bahwa edukasi hukum di Mahkamah Agung terlaksana dengan efektif. "Dengan demikian, diharapkan integritas hukum terjaga dan publik pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan," ungkapnya.

Editor: Arianto 


Share:

Dies Natalis ke-100 Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Kolaborasi untuk Pembaruan Hukum Acara Perdata


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka menyemarakkan Dies Natalis ke-100 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dan menyambut 100 tahun pendidikan hukum nasional, Ikatan Alumni (ILUNI) FH UI, Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FH UI, dan Fakultas Hukum UI berkolaborasi dengan Assegaf Hamzah & Partners berkolaborasi dalam menyusun buku "Catatan Kritis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPER)".

Buku ini memuat studi mendalam mengenai Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPER) yang saat ini sedang dibahas di DPR. Buku ini juga berisi masukan serta pemikiran dari alumni lintas sektor, akademisi, dan mahasiswa FHUI sebagai bentuk kontribusi nyata sivitas akademika FH UI dalam bidang hukum acara perdata.

"Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata menjadi sebuah bagian terpenting dalam pembaruan hukum di Indonesia," kata Muhammad Basri, Koordinator acara peluncuran buku RUU HAPER di Jakarta, Senin (15/07/2024).

Menurut dia, Ikatan Alumni FH UI dan LK2 FHUI berupaya memberikan sumbangsih pengetahuan melalui kolaborasi antara mahasiswa dan alumni untuk berkontribusi dalam pembaruan hukum acara perdata di Indonesia. 

"Peluncuran buku ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat luas, membantu mereka memahami catatan-catatan penting dalam RUU HAPER," ungkapnya.

Buku ini adalah modal terbesar yang dapat dilakukan oleh ILUNI FH UI dan LK2 FHUI untuk menjadi penggerak dalam menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Inilah Klarifikasi Daeng Jamal, Dituduh Serang Wartawan Saat Liputan Putusan SYL


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pada Kamis (11/07/2024), mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, diputus bersalah oleh majelis hakim Tipikor PN Jakarta Pusat dan diganjar hukuman 10 tahun penjara serta denda 300 juta rupiah. Proses pembacaan putusan hakim siang tadi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Namun demikian, ketika SYL keluar dari ruang sidang untuk memberikan pernyataan kepada wartawan, terjadi desak-desakan yang cukup parah antara para pengawal SYL bersama aparat kepolisian yang mengawal sidang dengan para awak media yang berjubel menunggunya di depan pintu keluar ruangan. Atas kondisi berdesak-desakan yang kemudian menimbulkan insiden itu, team kawal SYL, Daenk Jamal, memberikan penjelasan dan klarifikasinya kepada media ini.

“Kita sangat menghargai dan berterima kasih kepada teman-teman wartawan. Dan untuk itu, saat SYL selesai sidang, seperti biasa kita siapkan ruang bagi wartawan untuk wawancara. Kami bersama pihak keamanan berupaya memberi jalan untuk SYL keluar menemui wartawan yang sudah menunggu di depan pintu keluar ruang sidang. Tapi, saat SYL keluar ternyata desak-desakan teman-teman wartawan tidak terhindarkan akibat wartawan yang dari dalam ruangan juga ikut berdesakan keluar mengikuti di belakang SYL.” Demikian diungkapkan Daenk Jamal mengawali penjelasannya kepada wartawan terkait insiden tersebut.

Dalam kondisi desak-desakan yang mendekati suasana chaos tersebut, lanjutnya, SYL terjepit antara para wartawan di depan pintu keluar dan para awak media yang berdesakan dari dalam mau keluar ruangan. Untuk menyelamatkan SYL, team kawal bersama polisi yang menarik SYL kembali ke dalam ruangan.

“Nah, mungkin karena kecewa dengan tindakan penyelamatan SYL ke dalam ruangan, ada oknum wartawan yang berteriak SYL koruptor, kont*l. Mendengar makian itu, salah satu anggota team kawal SYL naik pitam dan mengejar si oknum wartawan untuk memberinya sedikit pelajaran. Itu sebenarnya yang terjadi, bukan berarti kami melarang wartawan mewawancarai SYL dengan melakukan penyerangan dan intimidasi terhadap wartawan,” imbuh Daenk Jamal.

Sebagaimana diketahui, insiden itu tidak mengganggu terselenggaranya wawancara SYL oleh wartawan yang akhirnya dilakukan di dalam ruangan. “Awalnya sudah kita atur seperti biasa untuk wawancara di luar, tapi tadi sore terjadi desak-desakan karena jumlah media banyak sekali sehingga suasana tidak kondusif, maka SYL kami tarik lagi ke dalam ruangan lalu berlangsnglah wawancara dengan aman,” jelasnya.

Dalam wawancara itu, SYL menyampaikan, permohonan maaf kepada berbagai pihak, termasuk kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, masyarakat Sulawesi Selatan, keluarganya, dan para wartawan. SYL juga mengaku siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi segala sesuatu yang menurutnya merupakan konsekwensi jabatan yang diembannya selama menjadi Menteri Pertanian.

Sementara itu, terkait kerusakan perangkat kamera wartawan yang diakibatkan oleh dorong-dorongan di tengah kerumunan massa di depan ruang sidang, Daenk Jamal menyatakan bahwa kerusakan itu bukan diakibatkan oleh kekerasan atau penyerangan dari pihaknya, tapi itu terjadi karena saling dorong di antara warga yang ada di tempat kejadian. 

“Saya pastikan bahwa kerusakan itu bukan karena tindak kekerasan atau penyerangan dari pihak team saya, tapi karena keadaan dorong-mendorong antara semua yang ada dalam kerumunan. Namun begitu, saya sebagai penanggung jawab pengawalan SYL selama persidangan, sudah saya sampaikan bahwa kita siap memberikan ganti rugi atas kerusakan itu,” terangnya menutup klarifikasinya. (Ari/Red)


Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini