Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengajak tokoh adat di berbagai daerah untuk terlibat dalam berbagai proses percepatan pembangunan daerah tertinggal. Tokoh adat, selain sebagai penjaga dan penegak nilai serta norma, juga berperan penting dalam mengkonsolidasi masyarakat untuk menyukseskan program percepatan pembangunan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri yang akrab disapa Gus Halim saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (17/7/2024).
"Kita sangat bangga, di sini ada Majelis Rakyat Papua yang semua kebijakan didasarkan pada adat budaya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik bagi percepatan pembangunan di Papua, khususnya. Dan umumnya bagi percepatan pembangunan setiap daerah tertinggal," jelas Profesor Kehormatan UNESA itu.
Gus Halim menjelaskan bahwa semua pihak memiliki peran dalam menentukan masa depan mereka, terutama dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan strategi yang objektif dan tepat sasaran agar efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.
Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena menentukan peran pemerintah dan masyarakat. Kedua pihak harus mampu berperan secara optimal dan bersinergi dalam meratakan pembangunan yang berkeadilan.
"Pada hakikatnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita semua, agar menjadi percepatan. Sehingga kesenjangan antar daerah mulai bisa diperkecil jaraknya," beber Doktor Honoris Causa UNY itu.
Gus Halim berharap agar pemerintah mendatang dapat menuntaskan masalah ketertinggalan wilayah maupun sumber daya manusia di Indonesia Timur. Hal ini selaras dengan visi Indonesia Sentris yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bertujuan agar kebijakan pemerintah dapat dirasakan kehadirannya di seluruh pelosok Indonesia, khususnya Indonesia Timur.
Dengan demikian, keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, melampaui batas Pulau Jawa dan mencakup seluruh wilayah pinggiran Indonesia.
"Sebagai masukan untuk pemerintah transisi, dari Pak Presiden Jokowi, kepada Presiden terpilih Pak Prabowo, supaya sejak diksinya sudah positif," ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.
"Di mana pun kelembagaannya tidak penting. Apakah di Kementerian Desa, atau langsung di bawah Presiden. Yang penting, segera selesaikan urusan daerah Indonesia Timur yang selama ini mengalami kesenjangan dengan daerah barat atau Jawa," tegasnya.
Hadir mendampingi Gus Halim dalam acara tersebut adalah Dirjen PPDT Kemendes PDTT Nugroho Setijo Nagoro, Pj Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai, serta jajaran Forkopimda di lingkungan Provinsi Papua Pegunungan. (Arianto)
