Eksekutor Begal Hp di Warteg Jelambar Berhasil di Tangkap

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat 

Polsek Grogol Pertamburan (Gropet) berhasil menangkap pelaku utama atau eksekutor begal Hp yang beraksi di dalam warteg kawasan Jelambar, Kracamatan Gropet, Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi membenarkan penangkapan terhadap eksekutor begal Hp tersebut.

"Benar, satu orang sudah kami amankan kemarin (Senin 8 Juli 2024)," kata Syahduddi, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Kapolsek Gropet, Kompol Muharram Wibisono melanjutkan, pihaknya masih mendalami keterangan tersangka berinisial R.

Saat ini, Unit Reskrim Polsek Gropet di bawah pimpinan Kanit Reskrim AKP Aprino Tamara sedang memburu terduga pelaku lainnya.

"Satu orang masih kami buru, untuk detailnya nanti akan kami update lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Polsek Gropet sudah mengantongi identitas pelaku yang membegal handphone milik sepasang kekasih di warteg Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (10/6/2024) lalu.

Aksi begal handphone itu viral di media sosial lantaran pelaku terekam CCTV yang ada di dalam Warteg.

Pelaku saat itu mengancam akan membacok korban dengan golok jika melakukan perlawanan.

Usai merampas Hp milik sepasang kekasih, pelaku langsung bergegas keluar dan korban sempat berlari mengejar pelaku.

"Saat ini kami sedang melakukan pengejaran terhadap tersangka. Kami sudah mendapat identitas lengkap, cuma saat ini tim sedang melakukan pengejaran," kata Kapolsek Grogol Petamburan, Kompol Muharram Wibisono saat di temui di kantornya, Senin (8/7/2024). (Arianto)

Read More

BPK Serahkan LHP LHKPP - IHPS II 2023 kepada Presiden RI

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. 

Ketua BPK Isma Yatun menegaskan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, berbeda dari biasanya, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 kepada Presiden dihadiri oleh kepala lembaga, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan tinggi.

"Momen ini memberikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama antara Pemerintah dan BPK melalui pemeriksaannya," kata Ketua BPK dalam sambutannya pada penyerahan LHP LKPP tahun 2023 dan IHPS II tahun 2023 kepada Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Senin (8/7).

Pada tahun 2015 hingga 2023, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan senilai Rp55,97 triliun. 

Ini merupakan komitmen BPK untuk mengawal pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Selain itu, Ketua BPK juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut, merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP tahun 2016.

"Opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor publik," jelasnya.

Menurut Ketua BPK, hal ini adalah landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya, sehingga BPK dapat mengimplementasikan mandatnya dengan baik.

"Untuk itu, terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama sepuluh tahun terakhir," ungkap Ketua BPK.

Sementara itu, Presiden menyampaikan bahwa bahwa WTP bukan prestasi, akan tetapi WTP adalah kewajiban, kewajiban menggunakan APBN secara baik.

"Ini uang rakyat, uang negara, kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. 

Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya secara baik pula," tegas Presiden kepada seluruh jajaran pemerintahan.

Pada kesempatan ini, Presiden menekankan beberapa hal, di antaranya melanjutkan reformasi struktural, lanjutkan singkronisasi regulasi, penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien, agar pemerintahan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur.

Menutup sambutannya, Presiden berharap BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan agar berjalan dengan baik dan menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara Indonesia.

"Saya mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil," tegasnya.

Dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto kedepan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. (Arianto)

Read More

Semester I-2024, Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak Turun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.028 triliun pada semester I-2024 atau setara 44,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Penerimaan perpajakan ini terkontraksi 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 1.105,6 triliun. 

Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan PPH badan yang mengalami penurunan dari sisi profitabilitas perusahaan, serta PPN yang juga mengalami tekanan akibat restitusi yang meningkat. 

“Dari sisi bruto aktivitas ekonominya masih positif pertumbuhannya. Namun kemudian dilakukan restitusi sehingga terjadi penerimaan netto pajak kita terlihat mengalami tekanan 11%. Aktivitas ekonominya sendiri masih bergerak, namun penerimaan pajaknya menurun karena adanya restitusi di PPN. Jadi PPH badan dan PPN yang kontribusinya terbesar mengalami tekanan terhadap penerimaan kita,” kata Menkeu dalam Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Selanjutnya, Menkeu juga melaporkan PPH 21 mengalami kenaikan signifikan sebesar 28,5% secara bruto dan neto. Hal ini mencerminkan peningkatan dalam aktivitas dan pendapatan karyawan. PPH Orang Pribadi juga mengalami kenaikan sebesar 12%, menunjukkan pertumbuhan dalam penghasilan individu. 

Sedangkan PPH Final mengalami pertumbuhan 13,8% secara neto yang menunjukkan adanya pemulihan aktivitas dari sisi deposito, konstruksi, sewa tanah/bangunan yang didorong kenaikan aktivitas transaksi.

“Kemudian, untuk PPN impor masih tumbuh tapi tipis dan PPH 26 juga mengalami pertumbuhan 4,8% untuk neto dan 6,2% untuk bruto. Ini berarti tekanan dari penerimaan pajak bisa diidentifikasi berkaitan dengan komoditas dan restitusi, sedangkan aktivitas ekonomi masih relatif terjaga. Namun kita juga tetap harus waspada,” ungkapnya. 

Aktivitas ekonomi di sektor lain juga masih membukukan pertumbuhan yang positif. Menkeu menjelaskan, dalam hal ini pertumbuhan positif juga terjadi di sektor jasa dan asuransi, kontruksi dan real estate, informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan. 

Meski untuk sektor pertambangan masih mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat harga komoditas yang menurun dan restitusi yang meningkat. Industri pengolahan juga terpengaruh dengan kontraksi 15,4% dalam penerimaan pajaknya.

Di sisi lain, total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada semester pertama mencapai Rp 288,4 triliun, atau mengalami penurunan 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan Rp 302,1 triliun. 

Penurunan ini disebabkan oleh kondisi penerimaan di sektor migas yang mengalami kontraksi 7,6% karena penurunan dalam lifting minyak dan gas. 

Selain itu, peneriman sektor non-migas terpengaruh oleh penurunan harga batubara dan nikel yang signifikan. 

Secara keseluruhan, semester pertama tahun 2024 menunjukkan tantangan yang signifikan dalam hal penerimaan pajak dan bukan pajak di Indonesia. 

Meskipun terdapat beberapa peningkatan, sejumlah sektor tetap mengalami penurunan yang perlu diwaspadai.

“Kami berharap dalam suasana yang sangat tidak pasti, tentu pelaksanaan seluruh program Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah masih bisa dieksekusi untuk mendorong dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat agar tetap meningkat kemakmurannya,” tukas Menkeu. (Arianto)

Read More

Advokat Sekjen PBB singgung Program Makan Bergizi Gratis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perut kenyang, otak cerdas bukan lagi pepatah kosong. Jeffrey Sachs, seorang ekonom ternama dan Advokat SDG di bawah Sekretaris Jenderal PBB, baru-baru ini menekankan pentingnya asupan gizi yang baik sebagai salah satu kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar mengisi perut

Sachs, dalam seminar publik bertajuk “Building a Sustainable Future Through Lifelong Learning and Skill Development” bersama Prakerja, menyinggung program makan siang gratis yang sempat menjadi sorotan setelah dimasukkan dalam agenda salah satu pasangan calon presiden dalam Pemilu 2024. Beliau menyampaikan dukungannya bahwa program ini memiliki korelasi yang kuat dengan peningkatan kualitas pendidikan.

“Program ini adalah ide yang sangat baik dan program perbaikan nutrisi yang efektif yang dilakukan oleh negara. Dijalankan mulai dari usia dini dan bekerjasama dengan program makan sekolah. Memang tidak murah tetapi ini adalah salah satu investasi yang memiliki dampak yang signifikan” kata Sachs.  

Ia juga menyebutkan bahwa program makan siang gratis adalah investasi yang perlu dan penting. Secara umum, program ini menawarkan banyak manfaat. 

- Pertama, meningkatkan akses gizi. Anak-anak dan ibu hamil yang mendapatkan asupan makanan bergizi secara teratur akan terhindar dari stunting dan kekurangan gizi, yang dapat berakibat pada perkembangan fisik dan mental yang terhambat. 

- Kedua, mendukung proses belajar mengajar dan mencetak tenaga kerja berkualitas di masa depan.

Program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan SDG

Sebagai advokat SDG untuk Sekjen PBB, Sachs juga mengatakan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) hadir sebagai kerangka kerja yang tepat untuk mengintegrasikan program-program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis. 

SDGs, dengan 17 tujuan, menawarkan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang. Jika bicara mengenai integrasi program makan siang bergizi gratis dengan SDGs misalnya, dapat mendorong pemenuhan Tujuan 2: Mengatasi Kelaparan dan Malnutrisi.

Sementara SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dapat menjadi kerangka pemerintah sebagai landasan program untuk mendukung individu berkualitas yang memiliki skill bersaing dan siap menghadapi tantangan global. 

Saat ini, Prakerja telah menjadi program pemerintah yang fokus pada beasiswa pelatihan dan telah terbukti mendukung tujuan SGDs 4,8, juga 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Diluncurkan pada tahun 2020, Program Prakerja telah membantu jutaan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan keterampilan mereka dan memperoleh pekerjaan yang layak.

Terkait hal ini Sachs juga menambahkan, program beasiswa pelatihan seperti Prakerja bukan hanya mendukung pengembangan softskill, dan kesempatan pembelajaran sepanjang hayat di Indonesia, namun juga memberikan dukungan secara finansial serta sarana pelatihan sehingga masyarakat memperoleh fasilitas peningkatan keterampilan yang berkualitas secara gratis.

Dalam acara ‘ESD for 2030 Regional Meeting on Transforming the Futures of Education: Mainstreaming Education for Sustainable Development (ESD) in Learning Systems’, Kuala Lumpur, Cahyo Prihadi, Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program Kartu Prakerja juga menekankan komitmen Prakerja dalam mendorong peningkatan kualitas masyarakat melalui pembelajaran sepanjang hayat sebagai strategi untuk mempersiapkan talenta yang berkualitas.

Dengan Prakerja yang memberikan akses pada pelatihan berkualitas, harapannya kita dapat mendorong semangat lifelong learning pada generasi muda untuk menjadi agen perubahan yang positif dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. 

Disisi lain, Keterampilan dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih layak. Angkatan kerja yang telah memiliki keterampilan mumpuni, bisa membantu mereka untuk tetap relevan, kompetitif di pasar kerja.

Sejatinya jika pembangunan berkelanjutan diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran juga peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, sebagai gerakan nasional dan global, dapat terjadi percepatan pencapaian Pembangunan Berkelanjutan serta perwujudan visi Indonesia Emas 2045. Bersama mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, adil dan inklusif untuk semua. (Arianto)

Read More

Polisi Buru Pelaku Begal HP di Warteg Paradise, Identitas Sudah Dikantongi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat  

Jajaran Polsek Grogol Petamburan (Gropet) masih berupaya memburu pelaku begal Hp yang beraksi di Warteg Paradise Jalan Jelambar Baru Raya, Kecamatan Gropet, Jakarta Barat.

Aksi begal ini terjadi pada 10 Juni 2024 lalu dan viral di sosial media usai terekam CCTV.

Pelaku berjumlah satu orang itu mengambil Hp korban secara paska dan mengancam akan membacok menggunakan golok jika melawan.

Kapolsek Grogol Petamburan Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Muharram Wibisono mengatakan, pihaknya sudah kantongi identitas pelaku begal Hp tersebut.

"Tim terus bergerak berupaya mencari keberadaan pelaku," tegasnya saat dikonfirmasi, Minggu (7/7/2024).

Alumni Akpol 2010 itu yakin, jajaran Polsek Gropet dalam waktu dekat bisa menangkap pelaku tersebut.

Pria yang akrab disapa Wibi meminta doa kepada masyarakat agar bisa menangkap pelaku yang sudah membuat resah masyarakat.

"Minta doa dan dukungannya, semoga dalam waktu dekat bisa kami tangkap," imbuhnya.

Sebelumnya, Pria yang membegal pengunjung warteg di kawasan Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (10/6/2024) lalu, hingga saat ini masih diburu polisi.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, Iptu Muhammad Aprino Tamara, pihaknya masih melakukan penyelidikan hingga saat ini.

"Masih kami lidik, belum bisa dipastikan (siapa pelaku)," kata Aprino saat dihubungi, Jumat (14/6/2024). (Arianto)

Read More

Dalam Satu Bulan, 10 Juta Pengendara Terjaring Tilang Elektronik ETLE di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman berbicara mengenai jumlah pelanggar lalu lintas di Jakarta. Latif menyebut, dalam sebulan, tercatat ada sebanyak 10 juta pengendara yang terpantau melanggar lalu lintas via E-TLE.

"Satu bulan E-TLE kami ada 10 juta pelanggaran dalam satu bulan," kata Latif kepada wartawan, Sabtu (6/7/2024).

Namun Latif tak merinci detail mengenai jenis kendaraan pelanggar lalin tersebut. Hanya saja, dia menyebut bahwa jumlah itu merupakan akumulasi dari ratusan kamera pemantau yang tersebar di jalanan Jakarta.

"(Di Jakarta raya) Kita kan ada 137 ETLE, yang 127 statis, yang 10 mobile," ujarnya.

Lebih jauh, Latif menyebut tidak menggunakan helm merupakan salah satu jenis pelanggaran yang dominan didapati. Disusul dengan melanggar aturan ganjil genap dan tidak menggunakan sabuk pengaman oleh pengguna kendaraan roda empat.

"(Tidak menggunakan) helm, gage, sabuk seat belt, penggunaan hp," pungkas Dia.

Tilang ETLE merupakan sistem penegak hukum dan tata tertib lalu lintas secara digital. Berbeda dengan tilang manual, pelanggar lalu lintas dapat dikenakan tilang tanpa ditangkap langsung oleh petugas.

Kamera CCTV dan sensor induksi magnetik ETLE mampu mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis dan mengambil gambar sebagai bukti. Selain ETLE statis di lampu merah, ada ETLE Mobile yang dipasang pada kendaraan Patroli Polisi dan berkeliling di sejumlah jalan. (Arianto)

Read More

Bertemu dengan Forkopimda Se-Papua Barat Daya, LaNyalla Ajak Jaga Filosofi Tiga Tungku

Duta Nusantara Merdeka | Sorong 

Hembusan angin perdamaian dan keindahan dalam persatuan dan kesatuan di tanah Papua terus ditiupkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan kepada seluruh masyarakat di Papua Barat Daya tetap menjaga dan mempertahankan Filosofi “Tiga Tungku”.

"Ketiga Tungku itu adalah memastikan kerukunan, kebersamaan dan semangat gotong-royong tetap terjaga dan berlangsung dengan baik. Itulah modal kita ke depan membangun Indonesia dan membangun Papua,"kata LaNyalla dalam sambutannya saat ramah tamah dengan forum Forkopimda Se-Papua Barat Daya di Hotel Swissbell, Sorong, Sabtu (6/07/2024), malam, waktu Indonesia bagian timur. 

LaNyalla juga membahas aspirasi Majelis Rakyat Papua (MRP) yang beberapa waktu lalu disampaikan ke Jakarta. Terkait dengan Kebijakan Afirmatif mengenai Orang Asli Papua, dimana ada dua 

isu penting yang disampaikan oleh MRP. Yaitu agar tidak 

hanya Gubernur yang dijabat OAP, tetapi juga Bupati dan Walikota, serta 

Definisi Orang Asli Papua yang terdapat di Undang-Undang untuk direvisi. 

"Memang tidak ada salahnya, MRP mengajukan aspirasi tersebut. Karena yang paling tahu kearifan lokal Papua, tentu Orang Asli Papua. Apalagi sebenarnya ada ruang di dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2021 di Pasal 1 Ayat (2). Sehingga harus dikaji lebih mendalam, apakah kewenangan khusus Provinsi Papua untuk mengatur berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua, dapat dikaji dari perspektif aspirasi MRP, agar Bupati dan Walikota juga harus Orang Asli Papua,"jelasnya.

Tentu, imbuh LaNyalla, pintu untuk mendorongLegislasi Review di DPR itu 

membutuhkan kajian yang komprehensif, dengan melibatkan semua pihak. Terutama Eksekutif, yang dalam hal ini adalah Presiden. Dimana dalam hal ini pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang secara utuh adalah DPR RI dan Presiden. 

"Kami di DPD RI hanya dapat mendorong dan ikut membahas. Karena kewenangan 

yang diberikan Konstitusi masih sebatas itu. 

Sehingga Aspirasi ini harus dibicarakan secara komprehensif dan ditinjau dari semua aspek. Sehingga ditemukan jalan keluar yang juga Konstitusional. Maka dari itu, kami ke depan akan terus memperkuat peran DPD agar lebih bertaji," kata mantan ketua umum PSSI itu.

Kata LaNyalla, yang mungkin dalam jangka pendek yang dapat ditempuh dengan payung hukum Perdasus adalah pemberian tambahan Afirmatif terhadap MRP dalam penentuan arah pembangunan di daerah. Sehingga program-program prioritas pembangunan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten dan Kota juga dapat dipandu sesuai dengan roadmap yang dibahas bersama antara Majelis Rakyat Papua, DPRP dan Gubernur. Sehingga Bupati dan Walikota serta DPRK dapat mengikuti dan menjalankan arahan-arahan tersebut di dalam program kerja prioritas. 

"Sedangkan terkait legislasi review atas UU Otsus tentu akan dikawal dan menjadi perhatian para Anggota DPD RI yang berasal dari bumi Papua," beber LaNyalla yang langsung disambut tepuk tangan hadirin yang hadir. 

Ketua MRP Papua Barat Daya Alfons Kambu mengaku bahagia dengan apa yang telah dipaparkan oleh Ketua DPD RI. Kata dia, harapannya agar terjadi sinergitas yang baik antara pusat dan daerah terealisasi dengan baik.

"Pada kesempatan ini kami MRP-PBD berharap ketua DPD RI beserta anggota dapat bekerja sama dan kolaborasi dengan MRP untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat di Papua. Saya juga menegaskan bahwa menjelang pilkada ini kami berharap kita sama-sama mendukung setiap tahapannya dan menjaga ketertiban daerah kita,” ujar Alfons.

Sementara itu, hasil dari kunjungan di Sorong terkait dengan peletakan batu pertama Sekolah Sepak Bola Kaki Belanda dan SMK Papua Bangkit LaNyalla langsung menindak lanjuti. Kata LaNyalla, hal tersebut, tentu membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Nanti setelah 1 Oktober, setelah para Senator dari Papua Barat Daya resmi dilantik, tentu persoalan ini harus menjadi prioritas

wakil-wakil dari Papua Barat Daya. 

"Dan nanti saya akan minta Ibu Elviana, yang insya Allah akan menjadi Wakil Ketua DPD RI, untuk memandu langsung. Karena Bu Elviana ini sangat berpengalaman di Komite 4, yang membidangi anggaran pemerintah pusat. Sehingga Afirmatif Anggaran bisa dikawal untuk pendidikan di Kota Sorong. Termasuk potensi dari Dana Alokasi 

Khusus atau DAK. Selain dari DAU dan Dana Otsus, yang memang sudah diatur alokasinya untuk pendidikan,"tandasnya.

Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi senator asal Jambi Elviana, M. Sanusi (Papua Barat Daya), Andi Ihsan (Sulsel), Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI Lalu Niqman Zahir, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol. 

Sementara dari tuan rumah hadir, George Yarangga, A.Pi., MM (Staf Ahli Gubernur PBD Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya) mewakili PJ. Gubernur Papua Barat Daya, Jhony Way, S.Hut, M.Si (Sekda Kota Sorong) mewakili Walikota Sorong, Alfons Kambu (Ketua MRP-PBD), I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H (Kepala Seksi Intelijen Kejari Sorong), Kepas Kalasuat, S. Pd., M. Pd. (Asisten Administrasi Umum) mewakili PJ. Bupati Sorong, Engelbertus Gabriel Kocu, S.Hut., M.M (PJ. Bupati Tambrauw), Muhammad Zein Hayatudin (Sekda Kab. Tambrauw), H. Hartono dan Paul Mayor (Anggota DPD RI terpilih masa bakti 2024-2029 Dapil PBD).

Selain itu hadir juga Brigjen TNI (Mar) Sugianto, S.Sos., M.M., M.Tr. Opsla (Danpasmar 3), Laksma TNI Deny Prasetyo (Danlantamal XIV Sorong), Laksma TNI Singgih Sugiharto, S.T., M.Si. (KS Koarmada III) mewakili Pangkoarmada III, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., M.M., (Danrem 181/PVT), Kombes Pol. Budi Utomo, S.IK (Dirpolairud Polda Papua Barat/LO Polda Papua Barat), Letkol Czi Angga Wijaya,S.IP. MA (Dandim 1802/Sorong).(Arianto)

Read More

Koramil 09/Lgm Sosialisasi Bahaya Judi Online di SMA N 2 Pangkalan Kerinci

Duta Nusantara Merdeka | Pelalawan 

Bersempena dengan saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) awal tahun ajaran baru 2024/2025, Koramil 09/Lgm menggelar sosialisasi bahaya penggunaan Judi Online kepada kalangan pelajar di SMA N 2 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau, Sabtu (06/07/2024).

Sesuai perintah Dandim 0313/Kpr Letkol Inf Setiawan Hadi Nugroho S.H M.IP. kepada seluruh jajaran Koramil tentang larangan keras Judi Online dan Judi Offline kepada seluruh anggota Kodim 0313/Kpr dan melakukan sosialisasi Bahaya Judi Online kepada masyarakat dan kalangan pelajar saat pelaksanaan Komunikasi Sosial maupun Pembinaan Teritorial.

“Pelaksanaan sosialisasi bahaya Judi Online kepada kepada kalangan pelajar ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap dampak negatif yang disebabkan Judi Online tersebut,” ungkap Danramil 09/Lgm Kapten Arh Aswin Sembiring.

Pelaksanaan sosialisasi tersebut juga bertujuan untuk mencegah tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat terpengaruh Judi Online.

Danramil mengatakan pentingnya peran serta masyarakat dan semua pihak dalam memerangi Judi Online yang semakin marak terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat, mengingat praktik tersebut tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi keluarga. 

"Penting bagi semua pihak untuk memahami bahaya Judi Online, kita mengajak seluruh komponen masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur dengan janji-janji keuntungan besar yang ditawarkan oleh situs Judi Online,” 

Dalam kegiatan tersebut, personel Koramil 09/Lgm Sertu Samsul dan Sertu Imron Budi Cahyono juga turut menyampaikan berbagai materi PBB dan Wawasan Kebangsaan.

Adapun, Kepala Sekolah SMA N 2 Pangkalan Kerinci Ibu Misnarty Spd MM menyambut baik terhadap dilaksanakannya kegiatan tesebut. (Arianto)

Read More

Tilap Duit Rp1,3 Miliar, Eks Manajer Fuji Ditahan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Eks manajer artis Fuji, Batara Ageng, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penggelapan dana Rp1,3 miliar. Batara menggelapkan dana tersebut untuk keperluan pribadinya. 

"Tersangka menjelaskan uang sejumlah Rp1.312.997.100 saat ini sudah tidak ada dan sudah habis digunakan untuk keperluan pribadinya dan keperluan entertaint selama dia masih menjadi manajer dari korban," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan saat dihubungi, Jumat (5/7/2024). 

Andri mengatakan, dari hasil pemeriksaan, Batara mengakui sudah menggelapkan dana Rp1,3 miliar tersebut. Dana tersebut berasal dari pembayaran 21 pekerjaan Fuji. 

"Tersangka Batara Ageng membenarkan bahwa total uang nominal Rp1.312.997.100 pembayaran dari brand dan/atau agency dari 21 pekerjaan yang dilakukan oleh Saudari Fujianti Utami Putri," ujarnya.

*Jadi Tersangka dan Ditahan*

Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menetapkan Batara Ageng, mantan manajer artis Fuji sebagai tersangka. Batara ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan penggelapan dana milik Fuji senilai miliaran rupiah.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan membenarkan penetapan tersangka Batara tersebut. Batara sendiri dilaporkan Fuji terkait Pasal 374 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP pada September 2023 yang lalu.

"Benar kita telah menahan saudara BA. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kita lakukan penahanan" kata Andri saat dihubungi, Kamis (4/7/2024). (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Sebut Potensi IKN Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian bagi Daerah Sekitar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Joko Widodo menyoroti masa depan dari IKN sebagai peluang menjanjikan bagi petani lokal dan produsen pertanian.

Seiring dengan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan, potensi ekonomi sektor pertanian di daerah sekitarnya diperkirakan akan meningkat signifikan. 

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo menyoroti masa depan dari IKN sebagai peluang menjanjikan bagi petani lokal dan produsen pertanian.

“Nanti kan ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di sini bisa dikirim ke IKN,” ujar Presiden usai meninjau program pompanisasi di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng, Jumat (5/07/2024).

Kehadiran IKN juga diprediksi akan meningkatkan permintaan untuk produk pertanian seperti beras, sayuran, dan bawang, yang dapat dengan mudah dipasok dari surplus yang diproduksi di daerah sekitar. 

Sebagai contoh, Presiden mencatat bahwa jika ada kelebihan produksi bawang, yang saat ini dijual dengan harga yang menguntungkan, ini bisa dengan mudah ditransfer untuk memenuhi kebutuhan IKN.

“Ada kelebihan produksi sayur di sini bisa ditarik ke IKN, ada bawang merah tadi yang juga harganya baik sangat baik 30 ribu (per kg) bisa ditarik ke IKN,” lanjutnya.

Selanjutnya, Presiden Widodo menekankan peran strategis IKN dalam mendorong gelombang baru pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada prinsip keberlanjutan. 

Perspektif ini sejalan dengan visi yang lebih luas untuk menjadikan IKN sebagai model pembangunan kota berkelanjutan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Saya kira IKN akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru dan kita ingin juga terjadi transformasi ekonomi terutama yang berkaitan dengan ekonomi hijau,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengunjungi Kabupaten Bulukumba dan mengecek harga bahan-bahan pokok di pasar setempat. 

Presiden mengapresiasi produktivitas pertanian di Sulawesi Selatan yang tercermin dari harga sejumlah komoditas yang dijual lebih murah dibandingkan di Pulau Jawa.

“Tadi saya lihat bawang merah 30 ribu, cabai 30 ribu, dan yang lain-lainnya semuanya lebih murah dari yang di Jawa. Setelah saya tanya, ternyata di sini ada produksi sendiri di Sulawesi Selatan, ini sangat bagus,” ungkapnya. (Arianto)

Read More

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Kunjungan Kerja ke Pengadilan Tinggi Makassar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap mitra kerjanya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum, memimpin kunjungan kerja spesifik ke Pengadilan Tinggi (PT) Makassar pada Kamis, 4 Juli 2024. 

Pada kesempatan tersebut, ia didampingi oleh dua anggota Komisi III Dr. Supriansa, S.H., M.H. dan Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.

Kunjungan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dan rombongan diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum. 

Pada kunjungan tersebut para Anggota Komisi III berkesempatan mengunjungi beberapa ruangan di kantor Pengadilan Tinggi Makassar serta rumah dinas untuk para Hakim Tinggi.

Dalam kunjungan kerja ini, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menyampaikan beragam hambatan yang dihadapi aparatur peradilan di PT Makassar, salah satunya yaitu terkait kurangnya rumah dinas bagi para hakim. 

Ia menjelaskan bahwa saat ini, terdapat 45 hakim tinggi yang bertugas di PT Makassar, namun hanya tersedia 6 rumah dinas untuk mereka.

"Dengan adanya kunjungan kerja spesifik ini, diharapkan Komisi III dapat mengakomodir kebutuhan rumah dinas di PT Makassar," ujar Dr. H. Zainuddin.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh para hakim tinggi di PT Makassar, khususnya terkait fasilitas tempat tinggal yang memadai. (Arianto)

Read More

Indonesia Jadi Tuan Rumah Kunjungan Delegasi Biro Komite Palestina PBB

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta, Indonesia  

Indonesia menerima kunjungan Delegasi Biro Komite Palestina PBB (Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People / CEIRPP) di Jakarta pada tanggal 3-5 Juli 2024. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk menjaring masukan dari pemangku kepentingan terkait isu Palestina di Indonesia dan meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap pemenuhan hak-hak bangsa Palestina. 

Delegasi diketuai Watap Senegal untuk PBB dan beranggotakan Wakil Tetap RI, Malaysia, Namibia, Nikaragua untuk PBB serta Wakil Tetap Palestina untuk PBB sebagai observer tetap dan perwakilan Sekretariat PBB.

“Kunjungan ini merupakan bentuk kepercayaan PBB terhadap Indonesia untuk menjadi tuan rumah… sebagai bentuk partisipasi aktif Indonesia di Biro Komite Palestina PBB," tegas Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Duta Besar Tri Tharyat, pada media briefing Kunjungan Delegasi di Jakarta, Kamis (4/07). 

Selama kunjungan di Jakarta, Delegasi melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, DPR, Wakil Tetap Negara-Negara ASEAN di Jakarta, serta perwakilan pengusaha dan masyarakat madani. Rangkaian pertemuan bahas berbagai upaya untuk meningkatkan dukungan terhadap bangsa Palestina. 

Indonesia terus tekankan dukungan agar segera tercapai gencatan senjata permanen dan mendorong masuknya bantuan kemanusiaan di Gaza, mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB yang dapat membuka pintu penyelesaian politik berdasarkan two-state solution. Kunjungan mempertegas komitmen dan dukungan Indonesia terhadap bangsa Palestina.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga menunjukkan inisiatif strategis dan konkrit terhadap Palestina, antara lain program bantuan kemanusiaan dan pembangunan kapasitas, termasuk dengan pemberian beasiswa bagi pelajar Palestina. 

Di samping itu, dikemukakan pula berbagai peran masyarakat sipil Indonesia dalam mengadvokasi isu Palestina di forum internasional dan kampanye global mendukung hak-hak rakyat Palestina dan mendorong pemerintah negara-negara lain untuk mengambil sikap serupa.

Indonesia menekankan pentingnya solidaritas regional, termasuk di ASEAN untuk terus berjuang bersama rakyat Palestina sampai tercapainya kemerdekaan penuh dan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.  

Indonesia juga terus mendesak negara-negara sahabat untuk mengakui negara Palestina dan penguatan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

Komite Palestina didirikan pada tahun 1975 berdasarkan Resolusi UN General Assembly (UNGA) 3376. 

Komite memiliki mandat untuk

merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB program-program implementasi yang memungkinkan rakyat Palestina untuk menggunakan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi eksternal, kemerdekaan dan kedaulatan nasional, dan hak untuk kembali ke rumah dan tanah mereka. 

Biro Komite merupakan pengurus komite yang membentuk arah strategis kerja komite ke depan. Indonesia senantiasa berada di garda terdepan di Komite Palestina sebagai bagian dari Biro. (Arianto)

Read More

Gus Halim Dukung Pembentukan PT LKM Artha Desa di Malang

Duta Nusantara Merdeka | Malang 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PD1TT) Abdul Halim Iskandar mendukung penuh rencana pembentukan PT LKM Artha Desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, PT LKM Artha Desa ini merupakan lanjutan dari BUMDesa Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD).

BUMDesa Bersama LKD ini bermula dari eks UPL PNPM Mandiri yang asetnya triliunan tapi tidak miliki payung hukum. Kemudian diupayakan payung hukum hingga minta fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

"Payung hukum dicari hingga 2021 tapi tidak ditemukan karena UPK PNPM Mandiri miliknya warga dan bersifat privat," kata Gus Halim, Kamis (4/7/2024).

Akhirnya lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja, di dalamnya ada pasal yang menyebutkan jika BUM Desa adalah badan hukum.

Sebanyak 5.300 eks UPK PNPM Mandiri langsung transformasi menjadi BUMDesa Bersama LKD karena sudah dipayungi oleh UU.

Kolaborasi BUMDesa Bersama LKD ini kemudian lahirkan PT LKM Artha Desa yang pemegang sahamnya BUMDesa Bersama LKD, BUMDesa dan perorangan.

"Hari ini progres terakhir pengurusan legal formal yang Insya Allah akhir Juli nanti sudah diluncurkan dan disahkan oleh OJK," kata Profesor Kehormatan Universitas Negeri Surabaya ini.

"Ini jadi yang pertama kali di Indonesia dan nantinya diharapkan berkembang di daerah-daerah lain," sambung Gus Halim.

Klaster usaha LKM Artha Desa ini nantinya berupa simpan pinjam.

Sebelumnya, Bupati Malang HM Sanusi mengapresiasi perhatian Gus Halim yang mendukung terbuktinya PT LKM Artha Desa ini.

"Semoga dengan dukungan Pak Mendes, pembentukan LKM Artha Desa bisa segera direalisasikan," kata Sanusi.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Kepala BPI Kemendes Ivanovich Agusta, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa Widarjanto, pejabat Lingkup Pemkab Malang, perwakilan OJK dan pengelola PT LKM Artha Desa. (Arianto)

Read More

Dukung Produk Lokal dan UMKM, Kemendagri Gelar Indonesia Maju Expo dan Forum 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menggelar Indonesia Maju Expo dan Forum 2024 untuk mendukung produk lokal serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Expo berlangsung selama empat hari dari tanggal 4 hingga 7 Juli 2024 di Assembly Hall Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC).

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Togap Simangunsong mengatakan, Indonesia Maju Expo dan Forum 2024 digelar untuk mendukung secara strategis pemulihan ekonomi dan mendorong iklim perekonomian ekspor. Selain itu, expo juga untuk membuka akses informasi serta sarana promosi potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki Indonesia.

"Jadi ini adalah salah satu bagian daripada ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya kita, Ekososbud,” kata Togap dalam laporannya pada pembukaan Indonesia Maju Expo dan Forum 2024, Kamis (4/7/2024).

Dia mengungkapkan, Indonesia Maju Expo dan Forum 2024 kali ini merupakan yang keempat digelar. Expo pertama dilaksanakan secara virtual pada tahun 2021 ketika pandemi Covid-19 melanda. Expo dilanjutkan pada tahun 2022 di JCC dan pada tahun 2023 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Tujuan expo pertama kali adalah untuk memulihkan perekonomian Indonesia akibat Covid-19.

Dalam sejarahnya, Togap bercerita, Presiden Joko Widodo pada saat itu mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian didoronglah program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan UMKM dalam rangka menyukseskan Gernas BBI.

"Kita harapkan seluruh produk lokal yang ada di daerah bisa berjalan, dan yang paling utama di sini adalah menyangkut produk-produk lokal kita," ujarnya.

Togap mengungkapkan, kurang lebih ada 100 peserta expo yang berasal dari berbagai sektor, seperti dari kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, lembaga non-pemerintahan, asosiasi, serta pelaku UMKM.

Adapun rangkaian kegiatan expo juga beraneka ragam, di antaranya Procurement Network Forum; Seminar Bisnis Online dari Omsang; Digital Marketing Class; Talkshow terkait ekspor dan penyakit jantung; Lomba Tari Daerah; Penampilan Fashion Culture; Festival Sambal Nusantara; Atraksi K9 Badan Narkotika Nasional (BNN); juga ceramah yang mengundang Ustaz Hanan Attaki bertajuk “Cinta, Etika, dan Ekonomi Halal: Menginspirasi Bisnis yang Berkah”. (Arianto)

Read More

Polsek Pademangan Gelar Syukuran untuk Personel yang Naik Pangkat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polsek Pademangan menggelar kegiatan syukuran dalam rangka kenaikan pangkat personel Polsek Pademangan periode 1 Juli 2024 di Aula Lantai 3 Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (4/7/2024).

Acara ini dipimpin oleh Kapolsek Pademangan, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, SH, SIK, MSi, sebagai bentuk penghargaan kepada personel Polsek Pademangan yang naik pangkat setingkat lebih tinggi. 

Sebanyak tiga personel Polsek Pademangan menerima kenaikan pangkat, yakni Panit 1 Reskrim Iptu Jevo Batara, STrK, Anggota Reskrim Bripka Johan Riyanto, dan Anggota Reskrim Bripka Riyadi Anggoro Putro.

Kegiatan syukuran ini diawali dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolsek, yang kemudian diberikan kepada personel yang naik pangkat sebagai simbol rasa syukur dan kebanggaan. 

Selain itu, pemberian cenderamata kepada personel yang naik pangkat menjadi momen berkesan, menambah nuansa kekeluargaan dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi menyampaikan apresiasinya kepada personel yang telah menunjukkan dedikasi dan kinerja yang luar biasa dalam menjalankan tugas.

"Kenaikan pangkat ini adalah bentuk penghargaan atas kerja keras dan komitmen yang telah ditunjukkan. Semoga dengan kenaikan pangkat ini, semangat dan dedikasi dalam melayani masyarakat semakin meningkat," ujar Binsar Hatorangan Sianturi saat dikonfirmasi, Kamis (4/7/2024).

Syukuran ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga sebagai motivasi bagi seluruh anggota Polsek Pademangan untuk terus memberikan yang terbaik dalam tugasnya. 

"Kami berharap, kenaikan pangkat ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan yang lain untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme," tambah Binsar.

Acara syukuran dihadiri oleh seluruh jajaran Polsek Pademangan, yang turut memberikan ucapan selamat dan dukungan kepada rekan-rekan mereka yang naik pangkat. 

Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terlihat jelas, menandakan solidaritas yang kuat di antara anggota Polsek Pademangan.

"Kami sangat bangga dengan prestasi yang telah diraih oleh rekan-rekan kami. Ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan dedikasi tidak pernah sia-sia," kata salah satu anggota Polsek Pademangan.

Dengan semangat baru, personel Polsek Pademangan yang naik pangkat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan bagi masyarakat di wilayah Pademangan.

Syukuran ini menjadi awal yang baik untuk langkah-langkah ke depan dalam menjaga dan melindungi masyarakat dengan sepenuh hati. (Arianto)

Read More

Dua Pelaku Eksploitasi Anak Ditangkap di Cengkareng

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat 

Polsek Cengkareng berhasil mengungkap kasus tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak yang terjadi di salah satu apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. 

Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan dua orang pelaku berinisial MA (18) dan MR (20).

Kapolsek Cengkareng, Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Hasoloan, menjelaskan modus operandi pelaku.

Tersangka MA, laki-laki (18), merupakan kekasih dari korban CPM, perempuan (17).

Mereka tinggal bersama di unit apartemen tersebut sejak satu bulan lalu. 

"Pelaku tidak memiliki pekerjaan, selanjutnya pelaku membuat akun aplikasi kencan. Melalui akun tersebut pelaku MA menawarkan korban untuk melakukan Open BO," Ujar Hasoloan Situmorang saat _press confrence_ di Mapolsek, Rabu, 3/7/2024. 

Selain itu, rekan dari MA, MR (21) juga turut serta menawarkan korban di aplikasi kencan. 

"Mereka mendapatkan bayaran kisaran Rp200.000 hingga Rp300.000 untuk sekali kencan. MR mendapat komisi sebesar Rp50.000 untuk setiap tamu, sedangkan MA dan korban CPM menggunakan uang tersebut untuk keperluan mereka berdua," Terangnya 

Hasoloan menjelaskan, kasus ini berhasil diungkap berawal dari informasi warga adanya dugaan tindak pidana ekspoitasi anak di bawah umur baik secara ekonomi dan atau seksual di salah satu apartemen wilayah Cengkareng. Tim Reskrim Polsek Cengkareng dipimpin AKP Dwi Manggalayuda kemudian penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Setiba di sana, anggota kami mendapati korban bersama dengan dua tersangka dalam satu kamar. 

"Setelah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan, didapati hasil bahwa mereka telah melakukan Open BO," pungkas Hasoloan.

Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 10 alat kontrasepsi dan 3 buah telepon selular. 

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 76i Juncto 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Kasus ini menjadi perhatian serius bagi Polsek Cengkareng dan kepolisian, mengingat pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dari tindak kejahatan eksploitasi. 

"Kami akan terus berupaya keras dalam memberantas segala bentuk kejahatan yang merugikan anak-anak, demi menjaga masa depan mereka dan menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi mereka," tutup Hasoloan.

(Arianto)

Read More

Menko Polhukam Yakin GIT Menjadi Pioneer Pembangunan Karakter Masyarakat Tertib

Duta Nusantara Merdeka | Bali 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto berharap Gerakan Indonesia Tertib (GIT) dapat menjadi pioneer pembangunan karakter masyarakat yang tertib.

“Melalui forum ini kita berharap, Para Peserta yang hadir mendapatkan bekal untuk menjadi pioneer pembangunan karakter masyarakat yang tertib,” jelas Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto saat membuka acara di Bali, Rabu (3/7/2024).

Forum acara Rembuk Gerakan Indonesia Tertib, dengan Tema “Budaya Tertib Menuju Indonesia Emas” dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

“Gerakan Indonesia Tertib adalah salah satu gerakan dalam program GNRM yang menjadi implementasi dari Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,” ungkapnya.

Menko Polhukam menjelaskan pelaksanaan GIT ini dengan maksud untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku.

“Pembangunan sumber daya manusia ini adalah urat nadi pembangunan bangsa. Negara kita akan dihadapkan dengan bonus demografi pada 2045 dan telah ditindaklanjuti dengan Visi Indonesia Emas,” terangnya.

Hadir sebagai Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib Tahun 2024, Brigjen TNI M. Sujono menyampaikan Rembuk merupakan proses musyawarah yang mengedepankan suasana yang penuh kebersamaan dan gotong royong, mencerminkan nilai-nilai demokratis dan partisipatif untuk mewujudkan budaya tertib. 

Untuk diketahui, Gerakan Indonesia Tertib difokuskan pada 3 (tiga) hal yaitu peningkatan perilaku tertib dalam penggunaan ruang publik, tertib berlalu lintas dan tertib administrasi kependudukan.

“Program Gerakan Indonesia Tertib dimaksudkan untuk mengejawantahkan nilai strategis instrumental revolusi mental yaitu gotong royong. Rembuk Gerakan Indonesia Tertib ini dilaksanakan dengan maksud meningkatkan kesadaran berbudaya tertib dengan membentuk agen-agen perubahan Gerakan Indonesia Tertib,” terangnya. (Arianto)

Read More

Pembukaan Turnamen Bola Voli Kapolda Riau Cup 2024: Ajang Pencarian Bibit Unggul

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/WB Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M. Han., yang diwakili oleh Kepala Staf Korem 031/WB Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P., M.Si., menghadiri pembukaan Turnamen Bola Voli Kapolda Riau Cup 2024. Turnamen ini dibuka secara resmi oleh Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal dan Ketua Bhayangkari Riau, Ny Nindia Iqbal, di GOR Gelanggang Remaja pada Rabu petang (3/07/2024/.

Kompetisi ini diikuti oleh 24 tim, terdiri dari 12 tim voli putra dan 12 tim voli putri, dengan masing-masing tim diperbolehkan menggunakan dua atlet profesional.

Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal menyampaikan bahwa turnamen ini merupakan puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-78 dan akan berlangsung hingga 10 Juli 2024, diikuti oleh 12 Polres dan jajaran Polda Riau. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, termasuk atlet, official, panitia, dan wasit.

"Tugas kepolisian bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga preemptive strike. Salah satunya melalui inisiasi kegiatan olahraga. Kami berharap atlet-atlet menjadi bibit unggul dan pemain profesional. Saya merindukan pemain-pemain dari Riau yang berkompetisi di kancah internasional," ujar Irjen M Iqbal.

Polda Riau terus mendukung atlet-atlet berprestasi dan potensial untuk berkembang. "Dengan momentum Hari Bhayangkara ke-78 ini, kami ingin memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat," tambah Iqbal.

"Selamat bertanding kepada seluruh tim, semoga meraih hasil terbaik dan selalu menjunjung tinggi sportivitas," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Turnamen Bola Voli Kapolda Riau Cup 2024, Kombes Asep Darmawan, menjelaskan bahwa pertandingan ini digelar untuk mencari bibit unggul dan mengembangkan potensi generasi muda berbakat, serta memperkuat rasa persaudaraan dan sportivitas antara Polri dan masyarakat.

"Pertandingan ini diselenggarakan dengan sistem setengah kompetisi, di mana setiap harinya digelar delapan pertandingan, yaitu empat dari tim putra dan empat dari tim putri," jelas Asep.

Seluruh tim akan bertanding mulai 3 Juli hingga 10 Juli, memperebutkan trofi dan uang pembinaan dari Kapolda Riau Irjen M Iqbal.

Sementara itu, Kolonel Kav Eko Agus Nugroho menambahkan, "Dengan turnamen Bola Voli ini, semoga para atlet dapat meningkatkan kemampuan, menjaga stamina, dan membentuk mental juara. Mereka juga akan siap menghadapi pertandingan pada event-event tingkat nasional."

Pertandingan perdana dimulai dengan tim putra dari Dumai melawan tim Kuansing, disaksikan oleh 5000 penonton di GOR Gelanggang Remaja.

Editor: Arianto 

Read More

Mahkamah Agung Lantik Enam Ketua Pengadilan Tinggi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah jabatan dan melantik enam orang Ketua Pengadilan Tinggi pada Selasa, 2 Juli 2024 di ruang Kusumah Atmaja, gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 146/KMA/SK.KP4.1.3/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum.

Berikut adalah enam orang yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung:

1.Dr. Moh. Eka Kartika E.M., S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

2.Nugroho Setiadji, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

3.Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

4.Fredrik Willem Saija, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

5.Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

6.H. Ade komarudin, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

Dalam sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, mereka bersumpah akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Mereka juga berjanji akan taat pada peraturan Perundang-undangan serta berbakti pada nusa dan bangsa.

Hadir dalam acara ini yaitu Wakil Ketua Mahkmah Agung bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, serta para Pejabat Eselon satu dan dua pada Mahkamah Agung. 

Acara ini disaksikan pula oleh aparatur peradilan di seluruh Indonesia melalui live streaming pada kanal youtube Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. 

Ia berharap jabatan baru ini dapat membawa keberkahan, manfaat dan kemajuan, baik kepada diri sendiri, keluarga maupun kepada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan Indonesia.

Ia berpesan agar para hakim yang baru dilantik tersebut menjadi sosok-sosok pemimpin yang sejati dan proaktif, sosok yang mampu memberikan kontribusi positif bagi lembaga yang dimpimpinnya, serta sosok yang mampu mengajak timnya untuk menjadi lebih baik.

Baginya, pimpinan yang baik bukanlah yang tidak pernah berbuat kesalahan, namun orang yang mau belajar dari kesalahan serta mau memperbaiki kesalahan.

Ia menambahkan bahwa bagi seorang pimpinan pengadilan tingkat banding, koordinasi, pengawasan dan pembinaan secara rutin dan berkala merupakan hal yang penting, agar setiap permasalahan dapat diselesaikan bersama dan agar dapat dicegah seminimal mungkin.

“Betapa banyak kesalahan di masa depan bisa dihindari, apabila kita bersedia belajar dari kesalahan di masa lalu. 

Dan betapa banyak kemudahan yang akan kita rasakan, jika setiap problem telah dirumuskan solusinya secara bersama-sama,” kata Ketua Mahkamah Agung.

Di akhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung berpesan secara khusus kepada istri dari para pejabat yang baru saja di lantik, bahwa selain memperhatikan dan merawat seluruh anggota keluarga, mereka diminta agar dapat berperan aktif di Dharmayukti Karini, serta mendukung dan memotivasi suami untuk terus mengabdi dan menjaga integritas. 

Ketua Mahkamah Agung yakin, dukungan dan motivasi keluarga besar akan selalu menjadi penyemangat bagi seseorang dalam meniti jalan pengabdian

Pada kesempatan yang sama, terselenggara pula upacara serah terima jabatan dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru. (Arianto)

Read More

DPP-SPKN Layangkan Surat Konfirmasi Penggunaan Anggaran Tahun 2022-2023

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Diduga ada kejanggalan dan ketidak wajaran pada anggaran belanja dan kegiatan lainnya pada OPD Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru tahun Anggaran 2022-2023. Maka Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan  Nasional (DPP-SPKN) selaku Sosial kontrol, pada hari Senin (24/6/2024) telah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pekanbaru dengan surat Nomor : 022/Konf-DPP-SPKN/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024. Demikian disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Soliduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), Romi Frans, kepada awak media, Selasa  (02/7/2024).

Dikatakan Sekjen DPP-SPKN, Romi Frans, berdasarkan informasi dan penelusuran tim Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN), beberapa  kegiatan di OPD BPKAD  Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 - 2023, yang menghabiskan uang negara puluhan miliar diduga tidak wajar. Adapun kegiatan dimaksud antara lain: 

-Belanja printer

-Pengadaan desktop computer

-Belanja software

-Pengadaan server

-Belanja langganan surat  kabar

-Belanja bahan bakar

-Belanja kendaraan roda dua

-Belanja kendaraan perorangan

-Belanja internet

-Penyediaan spanduk

-Penyelenggaraan rapat

-Penyediaan listrik

-Pengadaan mesin pemanas air

-Rehabilitasi halaman parkir

-Rehabilitasi bangunan

-Servis berat kendaraan dinas 

-Pembayaran pajak kendaraan

-Penyediaan bahan bakar pelumas.

Selanjurnya :

-Belanja makan minum rapat

-Belanja bahan cetak

-Jasa konsultan kajian kebutuhan barang

-Kajian penggunaan rumah dinas

-Kajian tata cara penyusunan rkbmd 

-Update datan rkbmd

-Pengadaan atk

-Pengadaan bahan cetak

-Pengadaan kertas dan cover

-Pengadaan cetak

-Pengadaan alat tulis kantor

-Pengadaan benda pos

-Jasa konsultan

-Makan dan minuman 

-Bahan komputer 

-Pengelolaan jasa iklan 

-Pengadaan sewa gedung pertemuan 

-Pengadaan sewa hotel

-Belanja makan minum  FGD

-Pengadaan bahan cetak

-Sewa tanah

-Kajian update data BMD

-Belanja bahan bahan lainnya

-Belanja alat bahan untuk kantor komputer/   alat tulis kantor/ kertas dan cover/ perabot kantor

-Belanja Makan jamuan tamu

-Jasa konsultan kajian standar barang 

-Penilaian publik apraisal BMD kendaraan dinas perorangan 

-Apraisal penyertaan modal 

-Apraisal sewa tanah bangunan 

-Pengadaan camera, urainya.

Dari pengamatan kami belanja barang dan jasa itu itu aja yang diputar putar dan berulang ulang, sebenarnya  kegiatannya sama tetapi nama yang berbeda, Kemudian kami juga menyoroti kegiatan pengadaan kendaraan yang berulang ulang pengadaanya. Sehingga anggarannya sangat fantastis, yakni sekitar Rp 43.859.208.460. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah benar benar terlaksana atau tidak, dan ini akan kami cek, ucapnya.

Berdasarkan informasi dan data yang kami himpun, ada sekitar 400 kegiatan yang anggarannya diduga tak wajar. Untuk diketahui, daftar kegiatan yang kami lampirkan dalam surat konfirmasi itu belum semua kegiatan. Dan masih ada sekitar 300  kegiatan lagi yang belum kami lampirkan. Maka kami mendorong KPK agar turun ke Pekanbaru dan periksa OPD terkait. "Jika di perlukan untuk bahan penyelidikan kami siap lampirkan semua nama nama kegiatan dan anggarannya," terang Romi Frans.

Kemudian kami mendengar rumor terkait hilangnya gaji ASN kota Pekanbaru tahun 2024 yang sudah di anggaran untuk satu tahun. Hilangnya gaji ASN ini jadi pertanyaan, kemana raibnya. Kemudian kami juga dapat informasi terkait gaji ASN yang hilang akan di ganti dan dianggarkan kembali, jadi pertanggung jawaban gaji ASN yang hilang itu bagaimana. "Begitu juga dengan rumor yang beredar terkait Perabot/ interior Rumah Dinas Walikota yang kosong saat Pj Walikota Pekanbaru sekarang masuk rumah dinas," tegasnya.

Terkait hal tersebut, DPP-SPKN tentu mengedepankan asas praduga, maka kami melayangkan surat konfirmasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru,  Yulianis untuk mengkonfirmasi temuan kami, terang Romi Frans. (Arianto)

Read More