Kolonel Eko Agus Nugroho Hadiri Puncak HANI 2024

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kasrem 031 / Wira Bima Kolonel Kav Eko Agus Nugroho S.I.P., M.Si menghadiri Puncak Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2024 yang dipusatkan di Kota Pekanbaru, Rabu (26/6/24). Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si ,. Kegiatan global HANI 2024 tersebut bertema "The Evidence is Clear: Invest in Prevention". 

Pemilihan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan Peringatan HANI Tahun 2024 berdasar pada tingginya tingkat kerawanan wilayah tersebut terhadap penyelundupan narkotika dari luar negeri karena letak geografisnya yang sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan poros utama lalu lintas perdagangan internasional.

Peringatan HANI Tahun 2024 yang digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang cenderung meningkat setiap tahunnya ini, juga dimaknai sebagai momentum untuk berkontemplasi terhadap berbagai kebijakan dan langkah penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah dilakukan selama ini, baik dalam lingkup nasional maupun global.

Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun. 

Mengusung tema global HANI 2024, “The Evidence is Clear: Invest in Prevention”, Peringatan HANI mengandung pesan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika membutuhkan kesungguhan hati, pikiran, konsistensi, dan orientasi jangka panjang, yang dilakukan sebagai upaya investasi dalam membangun generasi masa depan bangsa yang unggul, berdaya saing, dan sehat tanpa narkotika.

Sementara itu dalam lingkup nasional, tema Peringatan HANI 2024, “Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar”, merupakan seruan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk selalu mewaspadai, menguatkan kesadaran dan komitmen serta keberanian untuk bergerak melawan segala bentuk kejahatan narkotika. 

Melalui tema ini, BNN meyakini apabila gerakan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lahir dari kesadaran setiap masyarakat Indonesia dan perlawanannya terus menguat dan meluas, maka cita-cita mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) akan dapat diraih.

Dalam momentum HANI Tahun 2024, Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., kembali mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menjaga komitmen dalam kebersamaan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Pada kesempatan ini, Saya tidak akan pernah berhenti untuk terus mengajak semua pihak, mulai dari pimpinan instansi pusat dan daerah, pelaku usaha, tokoh masyarakat, pemuka agama, para akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menjaga komitmen dalam kebersamaan mencintai Indonesia dengan bersedia menjadi aktor gerakan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” ujar Kepala BNN RI.

Di sela-sela kegiatan, Kasrem 031/WB mengatakan, Kegiatan ini juga menandai komitmen BNN Riau bersinergi bersama TNI/Polri dan instansi terkait dalam memerangi penyalahgunaan narkotika di wilayah Riau," pungkasnya. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Penjabat Gubernur Riau H. S.F Hariyanto, Kapolda Riau Irjen. Pol. Muhammad Iqbal, Forkopimda Provinsi Riau, serta seluruh Gubernur dan Kajati seluruh Indonesia. (Arianto)

Read More

LCK Global Kedaton Cetak Pendapatan Rp14.68 Miliar pada Tahun 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT. LCK Global Kedaton Tbk ("LCKM" atau "Perseroan") menghadapi tantangan keuangan pada tahun 2023. Perseroan mencatatkan penurunan pendapatan yang signifikan dari Rp29.31 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp14.68 miliar pada tahun 2023. 

"Penurunan ini juga berdampak pada gross profit yang turun dari Rp5.57 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp3.37 miliar pada tahun 2023," kata Yopie Tribayu, Direktur LCKM, dalam Public Expose di Jakarta, Rabu (26/06/2023).

Meskipun terjadi penurunan beban pokok pendapatan dari Rp23.73 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp11.30 miliar pada tahun 2023, laba operasi menunjukkan penurunan yang tajam. Laba operasi merosot dari Rp664.15 juta pada tahun 2022 menjadi hanya Rp91.50 juta pada tahun 2023.

Dari sisi neraca, Yopie  mengungkapkan, Total aset perseroan juga mengalami penurunan dari Rp145.55 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp141.37 miliar pada tahun 2023. 

Masih kata dia, Liabilitas turun dari Rp9.89 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp5.28 miliar pada tahun 2023. Ekuitas sedikit menurun dari Rp135.66 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp136.08 miliar pada tahun 2023.

Untuk mengatasi tantangan ini, Perseroan menetapkan target:

1. Membangun kerjasama dengan mitra strategis dalam pembangunan jaringan telekomunikasi kabel FO sistem Fiber To The Home.

2. Mengembangkan Teknologi Ducting Microduct untuk membangun Jalur Relokasi Kabel Aerial.

3. Berpartisipasi menjadi Internet Service Provider (ISP) di Indonesia dan 

4. Menjadi supplier aksesoris Telekomunikasi dalam rangka

mensupport kebutuhan operator telekomuniksi di Indonesia.

"Dan yang pasti, Perseroan akan membangun 88 perusahaan kerjasama dengan provider telekomunikasi potensial untuk jangka panjang, dan melakukan efisiensi dalam biaya operasional secara sistematis dan masif serta meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan sesuai bidangnya," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pilkada Serentak 2024, Banten Butuh Gubernur Yang Gak Biasa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 bakal segera dihelat. Pesta demokrasi ini menjadi momentum berharga bagi masyarakat khususnya di daerah Provinsi Banten untuk menentukan siapa pemimpin ke depan yang siap melayani rakyat.

Masyarakat perlu melupakan sejenak hiruk pikuk dinamika kota dan desa yang membuat atensi terhadap kondisi daerah tidak mendapat porsi serius.

Butuh waktu untuk melihat lebih jauh apa sebenarnya problem mendasar yang selama ini terjadi di Tanah Jawara ini.

Dibandingkan daerah-daerah lain yang kaya akan sumber daya mineral seperti tambang dan migas, Banten memang bukan provinsi yang dilimpahi karunia seperti itu.

Namun, ini tidak berarti Banten tidak punya potensi untuk maju. Sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pertanian terbesar, Banten memang selama ini dikenal menyuplai hasil-hasil pertanian yang cukup besar.

Di samping itu, lokasinya yang tidak jauh dari wilayah strategis Jabodetabek membuat wilayah ini paling pesat pertumbuhan ekonominya selama beberapa dekade terakhir.

*Masalah Utama*

Bicara mengenai permasalahan Banten memang tidak ada habisnya. Bahkan jika di buat list satu per satu tentu tidaklah sedikit daftar masalah yang akan disusun. 

Namun, masalah paling menyita perhatian saat ini di Banten ialah soal angka ketenagakerjaan. Diketahui, jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2024, sebanyak 6,05 juta pekerja di Banten, atau turun 53,63 ribu orang dibanding Februari 2023. 

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 1,00 persen poin dibanding Februari 2023.

Penduduk yang bekerja sebanyak 5,63 juta orang, atau naik sebanyak 8,03 ribu orang dari Februari 2023. Lalu, lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pendidikan sebesar 78,93 ribu orang.

Tidak hanya itu, sebanyak 2,83 juta orang (50,27 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun 3,27 persen poin dibanding Februari 2023.

Persentase setengah pengangguran naik sebesar 3,23 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 0,30 persen poin dibanding Februari 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 7,02 persen, turun sebesar 0,95 persen poin dibanding Februari 2023.

Data-data di atas belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Banten secara komprehensif. Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tertinggi dibanding daerah lainnya di Indonesia. 

Kepala BPS Banten, Faizal Anwar beberapa waktu lalu sempat menyampaikan data pengangguran ini berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) bulan Februari 2024. 

Dikatakan Faizal, Banten memiliki 6,05 juta juta angkatan kerja. Dari jumlah itu, 5,63 juta orang masuk kategori bekerja dan sisanya pengangguran terbuka mencapai 7,02 persen.

Faizal juga mengungkapkan bahwa angka pengangguran terjadi penurunan sebesar 0,95 persen atau 61.000 orang dibanding Februari 2023. 

Sebab selama satu tahun, penyerapan tenaga kerja di Banten mencapai 28,03 ribu. Dari total 5,63 juta orang yang bekerja, 2,83 juta orang atau 50,27 persen bekerja pada kegiatan formal. Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 6,95 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan sebesar 7,14 persen. 

Sedangkan, jika dilihat dari daerah tempat tinggal, pengangguran di perkotaan sebesar 7,09 persen atau lebih tinggi dibanding pengangguran di daerah perdesaan 6,78 persen. 

"Dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,96 persen dan 0,95 persen," ucap dia. 

5 Provinsi terbanyak angka pengangguran per Februari 2024, Banten menempati uruta pertama yakni 7,02 persen disusul Kepulauan Riau di posisi kedua 6,94 persen. Jawa Barat di peringkat ketiga, 6,91 persen diikuti Jakarta di posisi keempat 6,03 persen. Terakhir, peringkat kelima ditempati Papua Barat Daya dengan angka 6,02 persen.

*Pemimpin Ideal*

Bertolak dari permasalahan di atas, kini saatnya masyarakat Banten menentukan pilihan terbaiknya untuk mencari pemimpin ideal.

Pemimpin yang dimaksud ialah yang memiliki pemahaman tentang permasalahan krusial di Banten saat ini, sekaligus memiliki political will yang kuat untuk mengatasinya.

Ada sejumlah tokoh politik yang kini mulai bermunculan yang siap menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsin Banten.

Namun, di antara beberapa figur yang ada, perlu di-tracking rekam jejak dan pengalaman mereka di dunia birokrasi dan profesionalitasnya.

Masyarakat harus pintar mencari tahu kualifikasi kandidat yang ada. Sebab, Banten lima tahun ke depan bergantung pada pilihan masyarakat hari ini.

Pilihan yang tepat akan membawa Banten menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Sebaliknya, salah dalam memilih akan membawa Banten menuju kemunduran bahkan terjerembab dalam ketidakberdayaan menghadapi permasalahan yang ada.

Pemimpin yang terpilih harus punya wawasan yang baik mengenai permasalahan dan potensi daerah Banten.

Ia juga harus punya kemampuan yang baik dalam leadership dan manejerial. Sebab, tanpa kualitas itu, sulit bagi kepala daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia di Banten.

Terakhir, dan ini yang terpenting, adalah bahwa siapapun gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti, harus punya integritas sebagai seorang pemimpin.

Selama ini, masalah integritas menjadi masalah paling krusial lantaran banyak terlihat kasus korupsi dan praktik improsedural lainnya.

Untuk itu, pertaruhan nasib Banten akan datang, lagi-lagi bergantung pada kualitas pilihan masyarakat dalam menyeleksi pemimpin terbaik. 

Penulis: Yakub F. Ismail

Read More

Ketua Mahkamah Agung Lepas Hakim Agung dan Ketua Kamar Pembinaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. hari ini (24/06) melepas Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. dan Hakim Agung Is Sudaryono, S.H., M.H., dalam sebuah acara pelepasan yang berlangsung di kantor Mahkamah Agung, Jakarta.

Acara dihadiri langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, serta pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung. Acara pelepasan ini juga diikuti oleh aparatur peradilan di seluruh Indonesia melalui daring.

Dalam sambutannya, Prof. Syarifuddin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh kedua tokoh ini selama bertugas di Mahkamah Agung.

Menurut Ketua Mahkamah Agung, Prof. Takdir Rahmadi dan Is Sudaryono telah memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi pengembangan hukum dan keadilan di Indonesia. Baginya, pengabdian dan integritas mereka menjadi teladan bagi seluruh insan peradilan.

Prof. Takdir Rahmadi dikenal atas peran pentingnya dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan peradilan, sementara Is Sudaryono diakui atas kiprahnya dalam berbagai putusan penting yang memberikan arah baru bagi penegakan hukum di Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung memberikan ucapan selamat dan apresiasi atas dedikasi kedua Hakim Agung tersebut. Sebagai tanda penghargaan, keduanya menerima plakat kenang-kenangan dari Mahkamah Agung.

“Selamat memasuki masa purnabakti, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta, semoga selalu dalam keadaan sehat,” ujar Ketua Mahkamah Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Takdir Rahmadi dan Dr. Is Sudaryono menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah mereka terima selama menjabat. 

Keduanya berharap agar Mahkamah Agung terus maju dan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. (Arianto)

Read More

Kunjungan Parlemen Thailand ke Prakerja: Perkuat Kerjasama Pengembangan Keterampilan Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Prakerja menerima kunjungan studi dari delegasi Parlemen Thailand di Kantor Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja pada Senin, 24 Juni 2024. Kunjungan ini adalah bagian dari agenda kunjungan resmi Komisi Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Publik Parlemen Thailand ke Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 24-28 Juni 2024.

Sebelum kunjungan ini, pada bulan Februari 2024, Prakerja juga telah menerima undangan dari Wakil Menteri Kantor Perdana Menteri Thailand, Nahathai Thewphaingarm sebagai kelanjutan dari kunjungan belajar oleh tim Equity Education Fund (EEF) Thailand ke Indonesia pada bulan Oktober 2023.

Seperti diketahui, Delegasi dari Komisi Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Publik Parlemen Thailand terdiri dari 12 anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi, Parit Wacharasindhu. 

Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari inisiatif re-skilling dan upskilling serta pembelajaran sepanjang hayat yang telah diimplementasikan di Indonesia melalui Program Kartu Prakerja. Melalui kunjungan ini, delegasi ParlemenThailand mempelajari Program Kartu Prakerja untuk membantu perancangan program serupa di Thailand. 

Beberapa aspek yang dipelajari oleh delegasi Parlemen Thailand dari Program Kartu Prakerja meliputi gambaran program, pendekatan user-centric, ekosistem dan kemitraan multi-pihak, tata kelola serta mekanisme pembiayaan, teknologi dan integrasi API, serta pemantauan dan evaluasi Prakerja.

Sebagai program beasiswa pelatihan, Prakerja telah berhasil mendorong kompetensi lebih dari 18,8 juta masyarakat Indonesia dan merupakan program berskala besar yang inklusif dimana ada beragam pelatihan serta informasi lowongan pekerjaan bagi pesertanya. 

Dampak dari Prakerja juga dirasakan secara konkret tergambar dalam survei evaluasi Prakerja di tahun 2024 dimana 24% peserta yang awalnya menganggur kemudian mendapatkan pekerjaan atau menjadi wirausahawan sebulan pasca pelatihan Prakerja.

Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Prakerja menyambut baik kunjungan dari Komisi Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Publik Parlemen

Thailand untuk mempelajari lebih dalam tentang Program Kartu Prakerja. 

Menurut dia, Ini adalah bukti nyata bahwa inisiatif dan kerja keras kami dalam meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja masyarakat di Indonesia dapat dijadikan contoh bagi negara lain.

"Kami berharap, melalui kunjungan ini, kita bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di era modern, mempererat hubungan bilateral, dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas di masa mendatang," pungkas Denni.

Selain berdiskusi dengan PMO Program Kartu Prakerja, delegasi Parlemen Thailand juga akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto beserta jajaran. 

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan diskusi dan pembelajaran lebih mendalam mengenai Program Kartu Prakerja baik dari sisi kebijakan, proses, serta dukungan pemerintah dalam Program Kartu Prakerja yang hingga saat ini bisa memberikan dampak positif terutama untuk angkatan kerja di Indonesia.

Sementara itu, Parit Wacharasindhu, Ketua Komisi Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Publik Parlemen Thailand mengapresiasi Program Kartu Prakerja dan menilai bahwa program ini memiliki banyak potensi untuk diadaptasi di Thailand.

“Kami berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang Program Kartu Prakerja dan bertukar ide dengan PMO Program Kartu Prakerja tentang bagaimana program yang sangat baik ini dapat diadaptasi di negara kami untuk bisa mengembangkan keterampilan kerja khususnya di Thailand,” kata Parit.

Dampak positif yang dihasilkan oleh Prakerja bagi angkatan kerja Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan.

Melalui kegiatan ini, Prakerja terus berkomitmen untuk dapat bersinergi dalam program-program yang inklusif dan terus berkontribusi dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi, sehingga memberikan dampak positif yang lebih luas. (Arianto)

Read More

Lionmesh Prima Cetak Penjualan Rp112,98 Miliar

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

PT Lionmesh Prima Tbk (LMSH" atau "Perseroan"), emiten di sektor baja dan konstruksi, mengalami penurunan penjualan bersih sebesar 34,64% pada tahun 2023. Penjualan bersih perseroan turun dari Rp172,87 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp112,98 miliar pada tahun 2023. 

"Harga penjualan rata-rata sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan volume penjualan turun menjadi 9.943 ton," kata Direktur LMSH, Lawer Supendi, dalam Public Expose setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Selasa (26/06/2024).

Menurut dia, Kerugian tahun berjalan meningkat 21,92%, dari Rp4,74 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp5,78 miliar pada tahun 2023. Total nilai penjualan hanya mencapai 59,59% dari target yang ditetapkan sebesar Rp189,60 miliar. 

Dalam menyusun Rencana Anggaran Keuangan (Budgeting) tahun 2024, manajemen LMSH mengambil sikap konservatif. Berdasarkan proyeksi usaha, pendapatan perseroan pada tahun 2024 diprediksi sebesar Rp160 miliar.

Pada tahun 2024, lanjutnya, Perseroan berkomitmen untuk menghadapi tantangan di sektor baja dan konstruksi dengan penuh kewaspadaan. Selain itu, Perseroan akan mengelola tingkat inventaris dengan hati-hati dan menunda belanja modal. Adaptasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap strategi-strategi ini sangat penting untuk kinerja dan keberlanjutan perseroan.

Hingga Maret 2024, Perseroan mencatat penjualan bersih sebesar Rp20,35 miliar dengan laba kotor Rp1,25 miliar. Kerugian tahun berjalan tercatat sebesar Rp422 juta. Total aset perseroan mencapai Rp125,18 miliar, dengan total liabilitas Rp20,87 miliar dan total ekuitas Rp104,31 miliar.

Dengan strategi yang tepat dan manajemen yang baik, Perseroan berharap dapat menghadapi setiap tantangan di sektor baja dan konstruksi serta memanfaatkan setiap peluang yang ada. Perseroan berkomitmen untuk menjaga stabilitas operasional dan meningkatkan kinerja di tahun 2024.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Lion Metal Works Tebar Dividen Rp5 per Saham

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten industri peralatan perkantoran dan pabrikasi logam, PT Lion Metal Works Tbk ("LION" atau "Perseroan"), dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) telah menyetujui pembagian deviden sebesar Rp2.6 Miliar dari laba bersih tahun buku 2023 kepada para pemegang saham. 

"Perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp2.6 miliar atau setara dengan Rp5 per lembar saham kepada para pemegang saham," kata Direktur LION, Ir. H. Krisant Sophiaan Msc dalam Public Expose setelah RUPST di Jakarta, Selasa (25/06/2024).

Menurut Krisant, Perseroan berhasil membukukan penjualan sebesar Rp452,13 miliar di tahun 2023, naik 10,60% dibandingkan dengan Rp408,81 miliar pada tahun 2022.

Disisi lain, laba kotor mengalami penurunan 4,27% menjadi Rp140,82 miliar dari Rp147,10 miliar pada tahun sebelumnya, disebabkan oleh kenaikan biaya bahan baku. 

Meskipun demikian, laba bersih meningkat signifikan sebesar 186,31% menjadi Rp6,63 miliar pada tahun 2023 dibandingkan Rp2,31 miliar pada tahun 2022.

Dari sisi neraca, Krisant menuturkan, total aset perseroan pada tahun 2023 mencapai Rp742,89 miliar, meningkat dari Rp684,49 miliar pada tahun 2022. Total ekuitas juga meningkat menjadi Rp491,38 miliar dari Rp474,81 miliar pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, Krisant mengatakan, Perseroan menargetkan penjualan sebesar Rp520 miliar dan laba bersih sebesar Rp25 miliar. 

Dengan strategi yang tepat, Perseroan optimis dapat mencapai target keuangan yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, serta terus berkontribusi positif dalam industri peralatan perkantoran dan pabrikasi logam. 

"Perseroan berkomitmen untuk menghadapi tantangan pasar dengan penuh kewaspadaan sambil memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan yang berkelanjutan," ucapnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Kapolri Launching Digitalisasi Perizinan Event: Proses Paling Lama dalam 14 Hari Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperkenalkan pelayanan publik dengan meluncurkan Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event. Acara peluncuran tersebut berlangsung di The Tribrata, Jakarta Selatan, yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Melalui sistem ini, proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan, kini dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja.

Kapolri menyatakan bahwa digitalisasi ini bertujuan untuk memudahkan para penyelenggara event serta memastikan proses perizinan tidak lagi rumit dan membingungkan.

“Dengan layanan digital ini, penyelenggaraan event tidak perlu lagi mengalami kerumitan dalam mengajukan perizinan berulang-ulang. Mereka tidak perlu lagi terjebak dalam proses birokrasi yang berbelit-belit hanya untuk mendapatkan izin,” kata Kapolri.

KAPOLRI RESMIKAN APLIKASI PERIZINAN

Menurut Kapolri, digitalisasi ini tidak hanya sekadar memindahkan proses manual ke dalam bentuk online, tetapi juga menyederhanakan proses birokrasi secara keseluruhan.

“Saat ini, penyelenggaraan event hanya perlu mengisi formulir pengajuan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online. 

Setelah itu, instansi terkait mulai dari pengelola venue Dinas Parekraf dan satuan-satuan polisi terkait akan langsung memproses perizinan dalam waktu paling lama 14 hari kerja,” ungkapnya.

Sebelum adanya sistem digitalisasi ini, proses perizinan event tingkat nasional di kepolisian saja memakan waktu hingga 14 hari. Namun, dengan adopsi teknologi ini, proses tersebut menjadi lebih cepat dan efisien.

Dengan peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event ini, diharapkan akan membuka pintu bagi pertumbuhan industri event di Indonesia serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut. (Arianto)

Read More

Ketua Mahkamah Agung Terima Kunjungan Kehormatan Delegasi Federal Court of Australia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H menerima kunjungan kehormatan dari delegasi Federal Court of Australia (FCA) yang dipimpin oleh Justice Berna Collier sebagai kepala delegasi, didampingi oleh Justice Stephen Burley, Justice Robert Bromwich dan Principal Registrar Sia Lagos.

Kunjungan ini merupakan bagian awal dari rangkaian kunjungan kerja delegasi FCA selama 5 hari di Indonesia dalam rangka penanda tanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara Mahkamah Agung RI-Federal Court Australia dan Family Court Federal Circuit Of Australia yang akan dilakukan pada 25 Juni 2024.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini spesial, karena bertepatan dengan tahun ke 20 sejak Nota Kesepahaman ini ditanda tangani pertama kali oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Bagir Manan SH., MCL dan Justice Michael Black pada tahun 2004. 

Selama kunjungan kerja di Jakarta delegasi FCA akan berpartisipasi dalam acara Seminar Internasional 20 Tahun UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU yang akan diadakan di PN Jakarta Pusat, mengadakan dialog dengan Organisasi Hakim Perempuan Indonesia, memberikan kuliah pada Calon Hakim di Pusdiklat Ciawi, serta mengunjungi Pengadilan Negeri Bandung untuk membicarakan mediasi, serta berpartisipasi dalam Seminar Hukum Perlindungan Konsumen di Universitas Padjadjaran.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung serta Sekretaris Mahkamah Agung. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Dana Desa Diprioritaskan untuk BUMDesa

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa mulai 2024 Dana Desa diprioritaskan untuk permodalan BUMDesa.

Hal ini setelah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) masuk dalam Pasal 14 UU No 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024. 

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, kebijakan ini sejalan dengan revisi Undang-Undang (UU) Desa, yaitu UU No 3 Tahun 2024 pada Pasal 72A.

"Ini artinya, pada tahun anggaran 2024 harus dijalankan amanat prioritas pemanfaatan dana desa untuk permodalan BUMDesa, yaitu BUMDesa, BUMDesa Bersama, dan BUMDesa Bersama LKD" kata Gus Halim di Semarang, Minggu (23/6/2024).

Beleid ini menegaskan pendapatan desa diprioritaskan untuk pendidikan kemasyarakatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan.

"Revisi Undang-Undang Desa pada Pasal 87A tentang BUM Desa menekankan kerja sama usaha," kata Profesor Kehormatan Universitas Negeri Surabaya ini.

Hal ini dimungkinkan melalui penerbitan badan hukum, perpajakan rutin, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tepat, serta standar laporan keuangan sesuai Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022

Untuk meluaskan usaha simpan pinjam perorangan sampai se-kabupaten/kota, serta resmi diawasi Otoritas Jasa Keungan (OJK), maka nanti akan dilalukan pembicaraan antara pejabat Kementerian Desa PDTT dengan OJK. 

"Arah yang dituju ialah menjadi PT LKM yang beroperasi sampai level kabupaten/kota. Sehingga simpan pinjam di desa semakin lancar," kata Gus Halim.

"Uang dari simpanan warga desa, dikelola oleh BUM Desa simpan pinjam, untuk kredit usaha warga desa sendiri, suatu demokrasi ekonomi dari desa, suatu upaya menggerakkan ekonomi dari dalam desa sendiri," lanjut Doktor Kehormatan Universitas Negeri Yogyakarta ini.

Sebelumnya, hingga 22 Juni 2024 kerja sama antara Kemendes PDTT dan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pendaftaran BUMDesa telah menghasilkan 18.850 yang berbadan hukum dari 65.941 BUMDesa.

Begitu juga dari 3.243 BUMDesa Bersama maka di antaranya 271 BUMDesa Bersama berbadan hukum dan 2.453 BUMDesa Bersama LKD (Lembaga Keuangan Desa) hasil transformasi UPK eks PNPM maka di antaranya 1.305 telah berbadan hukum

Kerjasama dengan BKPM telah melahirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) BUMDesa sebanyak 1.016 NIB. Rinciannya 720 NIB BUMDesa dan 296 NIB BUMDesa Bersama, terutama BUMDesa Bersama LKD. (Arianto)

Read More

SOME BY MI Kini Tersedia di Guardian, Watsons & Boots

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mengepakkan sayapnya semakin lebar, kini SOME BY MI dapat ditemukan di tiga retailer terkemuka untuk kecantikan & kesehatan di Indonesia, yaitu Guardian, Watsons dan Boots! Hal tersebut menjadi titik balik yang sangat penting bagi SOME BY MI karena terus memperkuat dirinya di pasar Indonesia.

“Kami akan terus mengambil langkah baru untuk memperluas kehadiran kami. Adalah keputusan yang tepat untuk berkolaborasi dengan Guardian, Watsons dan Boots untuk mencapai tujuan kami yaitu meningkatkan kecantikan yang sehat dan alami dari seluruh pelanggan SOME BY MI. Kami pastinya selalu ingin berada di tempat pelanggan kami berada, baik mereka berbelanja secara langsung atau online” jelas Jin Yoonjin, CEO dari SOME BY MI, 

Seperti yang diketahui, SOME BY MI bertujuan untuk menjadi solusi perawatan kulit yang inovatif bagi seluruh pelanggannya. Beriringan dengan visinya untuk membawa keajaiban terhadap setiap permasalahan kulit, pengembangan produk pun selalu dilakukan. 

Mulai dari acne care, sampai ke perawatan kulit cerah dan bekas luka. SOME BY MI akan terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, memastikan setiap pelanggannya memiliki akses terhadap kecantikan yang efektif dan mutakhir.

“Satu hal yang pasti adalah bahwa SOME BY MI akan terus mengeluarkan gebrakan baru di pasar kecantikan Indonesia. Usaha dan kerja keras akan kami lakukan untuk membantu para pelanggan agar dapat memiliki kulit yang cantik dan sehat serta merasakan empowerment dengan produk SOME BY MI. Kami juga punya kabar gembira lainnya untuk para pelanggan dalam waktu yang dekat ini. Jadi, mohon ditunggu dengan antusias, ya” tambah Yoonjin.

Fakta menarik lainnya, selain di gerai terkemuka seperti Guardian, Watsons, dan Boots, ternyata SOME BY MI sudah tersedia juga di berbagai gerai kosmetik lokal dan supermarket. Selain itu, SOME BY MI juga bersemangat dalam membina komunitas penggemar perawatan kulit. Seperti “My Radiant Ramadhan” yang dilakukan pada Maret 2024 lalu.

“Kedepannya, SOME BY MI berencana untuk terus mengadakan lokakarya, webinar, dan sesi interaktif untuk mengedukasi pelanggan tentang rutinitas perawatan kulit. Dengan memberdayakan konsumen dengan pengetahuan, SOME BY MI bertujuan untuk menciptakan pengalaman kecantikan yang lebih dari sekadar penggunaan produk” tutup Yoonjin. (Arianto)

Read More

Dua Senator Millenial Testimoni tentang LaNyalla

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Semarak deklarasi paket pimpinan DPD RI yang terdiri dari AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Elviana dan Tamsil Linrung dihadiri oleh Senator senior dan millenial periode 2024-2029. Pada acara yang diselenggarakan di Telaga Senayan Restoran, Jakarta, Minggu (23/6/2029), dua orang Senator millenial memberikan testimoni orisinil tentang sosok LaNyalla Mattalitti.

Kedua Senator millenial tersebut adalah Paul Finsen Mayor Mananwir dari dapil Papua Barat Daya dan Dinda Rembulan dari dapil Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam testimoninya, Mayor menegaskan tahu betul figur LaNyalla. Sebagai anak muda yang aktif mengikuti perkembangan politik, Mayor tahu betul kiprah LaNyalla dalam dinamika kebangsaan Indonesia.

"Saya tahu betul sosok Pak LaNyalla. Beliau itu fighter sejati. Keinginannya begitu kuat untuk diperjuangkan. Beliau salah satu tokoh dan politisi sukses di Indonesia," kata Mayor pada acara deklarasi paket pimpinan DPD RI.

Mengenai paket pimpinan DPD RI yang dideklarasikan pada hari ini, Mayor menilai paket ini adalah paket yang sempurna untuk memimpin DPD RI.

"Paket Pak LaNyalla, Pak Nono, Bu Elviana dan Pak Tamsil merupakan paket terbaik dari yang baik," tegas Mayor.

Hal senada diungkapkan oleh Dinda Rembulan. Dalam testimoninya, Dinda tahu sosok LaNyalla dari layar televisi dan media sosial saja. Banyak yang menilai, LaNyalla adalah sosok yang galak dan bengis. Namun kenyataannya setelah Dinda bersilaturahmi dengan LaNyalla, anggapan itu langsung, ambyar.

"Ternyata pak Nyalla senyumnya renyah. Beliau sangat penuh kekeluargaan, setiap bertemu selalu menawarkan saya makan. Sudah hampir lima kali saya ketemu selalu diajak makan. Terus saya bilang, bapak saya ini sudah gemuk naik 20 kg, jangan nyuruh makan terus," kata Dinda yang langsung diikuti gelak tawa seluruh yang hadir.

Kata dia, pernyataan-pernyataan LaNyalla yang tegas dan to the point tanpa kompromi itu, menurut Dinda berbanding terbalik ketika berbincang-bincang.

"Kalau di media beliau sosok yang tegas, tapi begitu saya bertemu langsung, rupanya beliau sosok yang humble. Saya disapa langsung, dan kami bisa berbincang banyak hal. Meski usia terpaut jauh, tapi beliau mau mendengar," kata Dinda.

Dinda mengaku mendukung paket pimpinan DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla, lantaran mendapat input positif dari orangtuanya. "Ketika orangtua saya tahu paket pimpinan ini, beliau langsung bilang bahwa ini adalah paket sempurna," kata Dinda.

Dinda menyebut bukan tanpa alasan orangtuanya merestui Dinda untuk mendukung paket pimpinan DPD RI di bawah komando LaNyalla. Sebab, kata Dinda, orangtuanya mengenal betul sosok dan kiprah keempat pimpinan DPD RI tersebut.

Mengakhiri testimoninya, Dinda membacakan pantun yang merupakan karya dari ahli bahasa Kepulauan Bangka Belitung, yang secara khusus dibuat untuk dukungan paket pimpinan DPD RI pada hari ini.(Arianto)

Read More

Achmad Azran Hadiri Deklarasi Paket Pimpinan DPD RI 2024-2029

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Achmad Azran, Anggota DPD-RI periode 2024-2029 dari Dapil Provinsi DKI Jakarta, menghadiri Deklarasi Paket Pimpinan DPD RI 2024-2029 yang terdiri dari AA Lanyalla M. Mattalitti, Nono Sampono, Elviana, dan Tamsil Linrung di Jakarta, Minggu (23/06/2024). Acara ini merupakan momen penting bagi DPD RI dalam mempersiapkan kepemimpinan yang akan datang.

Achmad Azran menyampaikan, "Kehadiran saya mewakili Dapil DKI Jakarta. Agenda deklarasi ini sangat penting untuk mendukung maju kembali sebagai daerah periode 2024-2029. Visi dan misi yang disampaikan oleh senator baru, dengan 55 persen anggota baru, mudah-mudahan bisa melebur bersama-sama dengan incumbent yang 45 persennya terpilih kembali."

Dalam deklarasi tersebut, Achmad Azran berharap bahwa perjuangan yang telah dilakukan oleh Bapak AA Lanyalla dapat dilanjutkan kembali. "Dari persentasi tanda tangan tadi, diperkirakan dukungan sudah mencapai 83, melebihi 50 persen. Kami yang baru terpilih akan mendukung beliau," ujarnya.

Achmad Azran menegaskan bahwa dukungan penuh akan diberikan kepada AA Lanyalla M. Mattalitti dalam membawa perubahan bagi bangsa dan negara. "Kami yang baru terpilih ini akan mendukung beliau," tutupnya.

Deklarasi ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara anggota baru dan incumbent, dengan harapan dapat membawa DPD RI menjadi lebih kuat dan efektif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

HUT ke-74 Kodam I/Bukit Barisan, Korem 031/Wira Bima Gelar Jalan Sehat

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Korem 031/Wira Bima mengadakan kegiatan jalan sehat sebagai bagian dari perayaan HUT ke-74 Kodam I/Bukit Barisan. Kegiatan ini diikuti oleh anggota TNI, PNS, dan keluarga besar Korem serta Dinas Jawatan jajaran Korem 031/Wira Bima. Acara berlangsung di sekitar Makorem 031/WB Jalan Mayor Ali Rasyid, Pekanbaru, Minggu (23/06/2024).

Acara dimulai pukul 06.00 WIB dengan senam bersama untuk meningkatkan semangat peserta. Komandan Korem 031/Wira Bima, yang diwakili oleh Kepala Staf Korem 031/Wira Bima Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P., M.Si., menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh melalui aktivitas fisik seperti jalan sehat. Ia juga menekankan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang dijunjung tinggi oleh TNI dan PNS.

Setelah senam, para peserta jalan sehat dilepas oleh Kolonel Kav Eko Agus Nugroho. Rute dimulai dari halaman Makorem, melintasi Jalan Mayor Ali Rasyid, Jalan Sudirman, Jalan Gajah Mada, Jalan Mustika, Jalan Hangtuah, dan kembali ke Jalan Mayor Ali Rasyid, dengan finish di lapangan Makorem 031/Wira Bima.

Rute ini dirancang untuk melintasi titik-titik strategis di sekitar Makorem, termasuk Jalan Jenderal Sudirman, di mana terdapat Tugu Japin, ikon Kota Pekanbaru. Lokasi ini sering menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk berolahraga bersama setiap minggu.

Sepanjang perjalanan, peserta tampak gembira dan saling menyemangati, mencerminkan semangat persatuan dan solidaritas. Acara juga dimeriahkan dengan penampilan musik dan pembagian doorprize menarik, seperti sepeda listrik, peralatan rumah tangga, hingga hadiah elektronik.

Jalan sehat ini tidak hanya sebagai ajang berolahraga, tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi antara TNI, PNS, dan keluarga. Kehadiran peserta menunjukkan dukungan dan partisipasi mereka dalam perayaan HUT ke-74 Kodam I/BB, khususnya Korem 031/Wira Bima, dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Hadir memeriahkan kegiatan tersebut adalah para Kasi Kasrem 031/WB, Kabalak Rem 031/WB, Dan/Ka Disjan wilayah Pekanbaru, serta Wakil Ketua Persit KCK Koorcabrem 031 PD I/BB dan pengurus.

Kasrem 031/WB mengatakan, "Dengan semangat kebersamaan, acara jalan sehat ini berjalan dengan sukses dan penuh keceriaan. Diharap kedepannya, kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan untuk memupuk rasa persatuan dan kebersamaan."

Editor: Arianto 

Read More

Gus Halim: 18.850 BUMDesa Telah Berbadan Hukum

Duta Nusantara Merdeka |  Sleman 

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menetapkan BUMDesa sebagai entitas badan hukum baru. Sekaligus juga menetapkan nomor badan hukum BUM Desa sejak 2021 tetap berlaku.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim mengungkapkan hal tersebut saat meresmikan Aglaonema Park di Desa Wisata Puri Mataram yang dikelola BUMDesa Tridadi Makmur, Tridai, Sleman, Yogyakarta, DIY, Sabtu (22/6/2024).

Gus Halim memaparkan, hingga 22 Juni 2024 kerja sama Kemendes PDTT dan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pendaftaran BUMDesa telah menghasilkan 18.850 yang berbadan hukum dari 65.941 BUM Desa.

"Begitu juga dari 3.243 BUMDesa Bersama, di antaranya 271 BUM Desa Bersama berbadan hukum dan 2.453 BUMDesa Bersama LKD (Lembaga Keuangan Desa) hasil transformasi UPK eks PNPM, di antaranya 1.305 telah berbadan hukum," kata Gus Halim.

Kemendes PDTT, lanjutnya, terus berupaya untuk menunjang usaha BUMDesa secara resmi, salah satunya bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM).

Kerjasama dengan BKPM telah melahirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) BUMDesa sebanyak 1.016 NIB. Rinciannya 720 NIB BUMDesa dan 296 NIB BUMDesa Bersama, terutama BUMDesa Bersama LKD.

"Yang menarik, dan sudah diakui banyak pihak, tidak ada pembatasan jenis dan jumlah KBLI bagi BUMDesa dalam pengurusan NIB," kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Artinya, kebijakan ini benar-benar membuka izin dan peluang usaha BUMDesa seluas-luasnya.

Gus Halim menerangkan, setelah pegawai Kementerian Desa PDTT berperan sebagaimana notaris yang memverifikasi dan menyimpan data rinci BUMDesa, maka Nomor Induk Berusaha terbit dalam waktu singkat, yakni 30 menit.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga menyaksikan terbentuk Forum BUMDesa Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gus Halim juga meninjau langsung Aglaonema Park Tridadi, Sleman dan melihat keindahan bunga dengan warna-warni yang cantik di atas lahan seluas sekitar 6.000 meter persegi itu 

Peresmian Aglaonema Park di Desa Tridadi, Sleman juga dihadiri Bupati Sleman Sri Kustini Purnomo, Ketua DPRD Haris Sugiharta, pejabat tinggi di lingkungan Kemendsa PDTT, Forkompimda Kabupaten Sleman, para penggiat BUMDesa, pendamping Desa, dan para pelaku usaha pariwisata. (Arianto)

Read More

Waspada! Risiko Penularan Flu Burung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan flu burung (Avian Influenza) pada manusia. Kewaspadaan ini menyusul laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam beberapa hari terakhir mengenai kasus infeksi flu burung pada manusia.

Laporan terbaru WHO yang terbit 11 Juni 2024 menyebutkan, kasus infeksi virus Avian Influenza Tipe A (H9N2) pada manusia terdeteksi pada seorang anak yang tinggal di negara bagian Benggala Barat, India. Anak tersebut memiliki riwayat kontak dengan unggas dan telah pulih serta diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, M.K.M. menyatakan, pihaknya senantiasa memantau strain Avian Influenza yang berpotensi menular pada manusia.

“Sesuai dengan komitmen global, di sektor kesehatan manusia, strain yang dilakukan pemantauan adalah HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza), yaitu H5 di Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) tier 4 maupun LPAI (Low Pathogenic Avian Influenza) yaitu H7, H9, dan yang lainnya di Labkesmas Rujukan Nasional,” jelas Farchanny di Jakarta, Kamis (13/6).

Untuk diketahui, HPAI merupakan virus Avian Influenza yang sangat patogen dan menyebabkan penyakit serius serta mortalitas tinggi pada unggas yang terinfeksi. 

Sementara itu, LPAI termasuk virus Avian Influenza patogen rendah yang tidak menyebabkan tanda-tanda penyakit atau penyakit ringan pada ayam atau unggas.

Menurut informasi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat, strain virus Avian Influenza kategori HPAI dan LPAI Tipe A dapat menyebabkan infeksi penyakit ringan hingga parah pada manusia yang terinfeksi.

Di Indonesia, pemantauan strain HPAI strain H5 dilakukan dengan meningkatkan surveilans sentinel Influenza Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Illnesses (SARI) dari adanya faktor risiko kontak langsung dengan unggas sakit atau mati mendadak dan lingkungan yang terkontaminasi.

“Kemudian meningkatkan surveilans infeksi pernapasan akut berat dengan faktor risiko untuk deteksi dini suspek flu burung,” lanjut Farchanny.

“Kami menghimbau para peternak ayam, itik, sapi atau hewan lainnya untuk menerapkan pengelolaan ternak dan kandang ternak dengan menerapkan higiene dan sanitasi yang benar selalu melakukan desinfeksi dan cuci tangan” lanjutnya. 

Jangan menjual hewan sakit dan bila ada kematian ternak mendadak dan dalam jumlah besar segera laporkan.

Kewaspadaan di Pintu Masuk Negara

Indonesia memperkuat pengawasan di pintu masuk negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan flu burung. Hal ini dilakukan terutama terhadap pelaku perjalanan dari negara-negara yang melaporkan adanya kasus infeksi flu burung.

“Pertama, meningkatkan pengawasan terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri dan Dalam Negeri dari negara atau daerah yang melaporkan adanya kasus flu burung, baik pada manusia, penumpang di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas barat darat negara,” terang Achmad Farchanny Tri Adryanto.

“Kedua, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepada pelaku perjalanan, terutama daerah/negara yang sedang terdeteksi kasus flu burung pada manusia

dan yang menunjukan gejala Influenza Like Illness (ILI) serta memiliki risiko terpapar unggas atau produk unggas, dan pengambilan spesimen swab sesuai pedoman yang berlaku.”

Ketiga, Indonesia mengintensifkan pelaksanaan surveilans ILI di site sentinel 14 UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, dan melakukan pengambilan spesimen pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sesuai pedoman yang berlaku.

Keempat, melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan, laboratorium kesehatan masyarakat, dan rumah sakit rujukan setempat untuk meningkatkan kewaspadaan dan penanganan flu burung pada manusia, termasuk rujukan spesimen ke laboratorium kesehatan masyarakat regional dan laboratorium rujukan nasional, yakni Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.

Kelima, melakukan pemeriksaan dan penanganan kasus jika ditemukan pelaku perjalanan yang memiliki gejala ILI sesuai pedoman yang berlaku. 

Keenam, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh lintas sektor yang berada di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Hindari Konsumsi Unggas yang Sakit

Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Achmad Farchanny Tri Adryanto mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai upaya antisipasi penularan flu burung pada manusia. 

Bagi mereka yang sering bersentuhan dengan unggas, ia menyarankan untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun setelah berkontak dengan unggas.

“Tidak mengkonsumsi unggas dan mamalia yang sakit, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai pada saat kontak dengan unggas atau hewan mamalia sakit atau mati mendadak,” pesan Farchanny.

“Kemudian melaporkan kepada dinas peternakan setempat bila ada kematian unggas atau hewan mamalia secara mendadak dan dalam jumlah yang banyak di lingkungannya.”

Penularan penyakit flu burung pada manusia dapat melalui kontak langsung dengan unggas atau binatang lain yang sakit atau produk unggas yang sakit karena infeksi H5N. 

Penularan di lingkungan, pasar, kandang unggas, halaman, kebun atau peralatan yang tercemar virus tersebut baik yang berasal dari tinja unggas yang terserang flu burung (H5N1).

Penularan juga dapat melalui makanan, yang mana mengolah produk unggas, mengkonsumsi produk unggas mentah atau yang tidak dimasak dengan sempurna di wilayah yang dicurigai atau dipastikan terdapat hewan atau manusia yang terinfeksi H5N1.

Pada umumnya, gejala klinis flu burung (H5N1) pada manusia mirip dengan flu biasa, yang sering ditemukan adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, dan nyeri tenggorok.

Gejala lain yang dapat ditemukan adalah pilek, sakit kepala, nyeri otot, infeksi selaput mata, diare atau gangguan saluran cerna. Gejala sesak napas menandai kelainan saluran napas bawah yang dapat memburuk dengan cepat.

“Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala sakit suspek flu burung dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko,” sambung Farchanny.

Situasi Flu Burung di Indonesia dan Global

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Imran Pambudi, MPHM mengungkapkan, kasus flu burung di Indonesia pertama kali dilaporkan pada 2005.

Sejak saat itu hingga tahun 2017, tercatat sebanyak 200 kasus dengan 168 kematian, sehingga angka kematian (Case Fatality Rate/CFR) sebesar 84%. Kasus-kasus tersebut tersebar di 15 provinsi dan 59 kabupaten/kota.

“Indonesia melaporkan kasus flu burung terakhir pada 2017 (satu kasus, satu meninggal) di Kabupaten Klungkung, Bali. Hingga kasus terakhir, penularan masih terjadi dari unggas ke manusia,” ungkap Imran.

Di tingkat global, WHO mengkonfirmasi sejumlah laporan kasus flu burung pada manusia. Berikut ini data kumulatif kasus flu burung H5N1 pada manusia di 23 negara yang tercatat oleh WHO sepanjang tahun 2003-2024:

2003-2009: 468 kasus, 282 kematian

2010-2014: 233 kasus, 125 kematian

2015-2019: 160 kasus, 48 kematian

2020: 1 kasus

2021: 2 kasus, 1 kematian

2022: 6 kasus, 1 kematian

2023: 12 kasus, 4 kematian

2024: 7 kasus, 2 kematian

Berdasarkan laporan terbaru WHO, Imran menambahkan, terdapat tambahan kasus flu burung pada manusia, yaitu:

19 April 2024: Avian Influenza H9N2 di Vietnam

18 Mei 2024: Avian Influenza H5N1 di Australia

22 Mei 2024: Avian Influenza H9N2 di India

23 Mei 2024: Avian Influenza H5N2 di Meksiko

Secara total, dari tahun 2003 hingga Mei 2024, terdapat 893 kasus flu burung dengan 464 kematian yang tercatat di WHO, dengan rincian:

H5N1: 890 kasus, 463 kematian

H9N2: 2 kasus

H5N2: 1 kasus, 1 kematian

Pada rentang Januari-Juni 2024, ASEAN BioDiaspora Virtual Center juga mencatat kasus flu burung pada manusia di wilayah ASEAN. Secara khusus di wilayah ASEAN, laporan kasus flu burung, yaitu:

6 April 2024: Avian Influenza H9N2 di Vietnam

22 Maret 2024: Avian Influenza H5N1 di Vietnam

21 Februari 2024: Avian Influenza H5N1 di Kamboja

29 Januari 2024: Avian Influenza H5N1 di Kamboja. (Arianto)

Read More

Maroko Jadi Tuan Rumah TotalEnergies AFCON 2025 dan CAF TotalEnergies WAFCON 2024

Duta Nusantara Merdeka | Rabat 

Executive Committee of Confédération Africaine de Football (CAF), atau Komite Eksekutif Konfederasi Sepak Bola Afrika, mengumumkan tanggal kompetisi sepak bola paling populer dan kompetitif di Afrika, yakni CAF TotalEnergies Africa Cup of Nations (AFCON), yang akan berlangsung di Maroko. Bersamaan dengan pengumuman jadwal kompetisi AFCON Maroko 2025 itu, dijelaskan juga bahwa Maroko menjadi tuan rumah pelaksanaan CAF TotalEnergies Women’s Africa Cup of Nations (WAFCON) Maroko 2024.

Dalam pernyataannya yang dikeluarkan baru-baru ini, CAF menyampaikan terima kasih kepada Raja Maroko, King Mohamed VI, Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) atau Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko bersama Presiden-nya, Fouzi Lekjaa, Pemerintah, dan rakyat Maroko, yang menjadi tuan rumah CAF TotalEnergies AFCON Maroko 2025 dan CAF TotalEnergies WAFCON Maroko 2024.

Presiden CAF, Dr. Patrice Motsepe, mengatakan bahwa pihaknya yakin kegiatan kompetisi yang akan digelar di negara berjuluk Negeri Matahari Terbenam itu bakal berlangsung sangat sukses. “Saya yakin CAF TotalEnergies AFCON Maroko 2025 akan sangat sukses dan akan menjadi AFCON terbaik dalam sejarah kompetisi ini. Saya juga terkesan dengan pertumbuhan pesat Sepak Bola Wanita di Afrika dan saya berharap CAF TotalEnergies WAFCON Maroko 2024 akan sukses besar,” ujar Motsepe optimis.

Pengumuman tanggal CAF TotalEnergies AFCON Maroko 2025, lanjutnya, memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Hal ini disebabkan karena terdapat diskusi yang rumit dan terkadang menantang dengan berbagai pihak yang berkepentingan, mengingat banyaknya agenda kalender pertandingan internasional dan domestik.

CAF berkomitmen untuk melindungi dan memajukan kepentingan pemain Afrika, bermain di klub sepak bola di Eropa dan seluruh dunia. “CAF juga berkomitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan European Club Association (ECA), Union of European Football Associations (UEFA), Konfederasi Sepak Bola lainnya, dan FIFA. Kami akan terus membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan dan memastikan bahwa Sepak Bola Afrika kompetitif secara global dan termasuk yang terbaik di Dunia,” tambah Presiden CAF, Patrice Motsepe.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Fédération Royale Marocaine de Football, Mr Fouzi Lekjaa, mengatakan pihaknya bertekad untuk menyuguhkan pelayanan terbaik dalam event yang akan digelar di negaranya itu. “Kami berharap CAF TotalEnergies AFCON Maroko 2025 akan menjadi acara terbaik untuk menghormati Afrika dan Maroko akan menyuguhkan kondisi terbaik untuk menjadi tuan rumah bagi seluruh Afrika dan Dunia,” ungkap Lekjaa.

Dari informasi yang diterima redaksi media ini, belum diketahui secara persis dan detail jadwal pelaksanaan kedua kompetisi dimaksud. Redaksi akan melakukan pengkinian berita terkait segera setelah mendapatkan informasi terbarunya. (Arianto/Red)

Read More

DPP-SKPN Bakal Gelar Unras Pekanbaru Darurat Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN) Akan menggelar Aksi Demonstrasi damai di Kantor Walikota Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Aksi demonstrasi damai tersebut  terkait anggaran belanja barang dan jasa, kegiatan makan minum di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru yang di nilai tidak jelas dan diduga sarat korupsi. 

Hal tersebut disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), Romi Frans  kepada awak media di Pekanbaru, Jumat (21/6/2024).

Dikatakan Romi, pengamatan dan investigasi tim DPP-SPKN, dua tahun terakhir (2022-2023) cukup banyak kegiatan di beberapa OPD dilingkungan Pemko Pekanbaru yang menggunakan APBD Pekanbaru yang kami nilai "Tidak Wajar", sehingga berpotensi merugikan uang Negara.

Adapun, kegiatan dimaksud antara lain: Belanja modal, Penyediaan barang dan jasa,  belanja Makan Minum rapat dan aktifitas lapangan, belanja sewa gedung, dan belanja lainnya, yang menurut kami tidak bermanfaat dan tidak jelas. Padahal masih banyak lagi kebutuhan yang lebih prioritas untuk masyarakat. "Pada umumnya kegiatan di OPD ini hanya untuk kepentingan mereka," ucapnya.

Menurut kami, Pekanbaru sudah masuk dalam kondisi "Darurat Korupsi", sehingga kami meminta dan akan menyurati KPK agar turun ke Pekanbaru. Apalagi saat ini, Dimasa transisi kepemimpinan semua kegiatan itu harus di audit pihak terkait.  

Menurut Romi, DPP-SPKN sedang menyusun rilis dan dalam waktu dekat ini aksi demonstrasi akan digelar. Karena sebelum aksi kita gelar, DPP-SPKN akan melayangkan surat konfirmasi kepada seluruh OPD dan kita tunggu jawabannya, baru aksi demo kita gelar. "Intinya seluruh OPD dilingkungan Pemko Pekanbaru harus diaudit BPK, seret dan tindak pejabat yang terbukti melakukan Korusi," tegasnya. (Arianto)

Read More

Perkuat Kerjasama Yusidial, Ketua MA RI Pidato Kehormatan pada Rapat Pleno Yudisial FCFCOA

Duta Nusantara Merdeka | Newcastle

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M Syarifuddin, SH., MH pada 21 Juni 2024 pagi waktu setempat atas undangan Chief Justice William Alstergren memberikan pidato kehormatan di depan Forum Annual Judicial Plenary for judges of the Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) yang diselenggarakan di Newcastle, Sydney. 

Acara Rapat Pleno Yudisial ini dihadiri oleh seluruh Hakim FCFCOA yang berjumlah sekitar 120 orang dan merupakan satu-satunya kesempatan dimana seluruh hakim FCFCOA berkumpul di satu tempat untuk keperluan pertemuan yudisial dan Pendidikan.

Kegiatan ini merupakan salah satu agenda dalam rangka rangkaian kunjungan kerja delegasi Mahkamah Agung RI untuk memperingati ulang tahun Tahun Kerjasama Yudisial antara Mahkamah Agung RI-Federal Court of Australia dan Federal Circuit and Family Court of Austalia yang pada tahun ini memasuki tahun ke 20 sejak penandatanganan pertama kali dilakukan pada 18 Maret 2004 di Sydney. 

Selain memberikan pidato kehormatan, maka dalam kesempatan kunjungan kerja yang berlangsung antara 19-23 Juni 2024 ini delegasi MARI juga berkesempatan melakukan Courtesy Call dengan Chief Justice of Australia Stephen Gageler dan Chief Justice William Alstergren dalam rangka penguatan Kerjasama yudisial antara MARI dan FCFCOA dan menghadiri Gala Dinner Annual Judicial Plenary Meeting.

Selain itu, delegasi MARI juga berkesempatan untuk melakukan rapat kerja dengan Federal Court of Australia di Sydney untuk membicarakan perkembangan Kerjasama yudisial dan penyiapan agenda penandatangan Kerjasama yudisial antara MARI-FCA-FCFCOA yang akan dilaksanakan pada 25 Juni 2024 di Jakarta.

Dalam kesempatan ini, YM Ketua MARI didampingi oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial Bapak Prof. Dr Sunarto, SH., MH., YM Ketua Kamar Militer Bapak Burhan Dahlan,SH., MH YM YM Hakim Agung Syamsul Maarif, SH., LLM., PhD, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bambang Myanto, SH., MH, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Bapak Muchlis , Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Yuwono Agung Nugroho, dan Aria Suyudi, Staf Khusus Ketua MA. 

Selain itu hadir pula Ketua Kamar Pengawasan YM Dwiarso Budi Sanitiarto, SH., MH dan Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatihan MARI, Bambang Hery Mulyono, SH., MH yang juga ikut serta pada sebagian agenda rombongan.

Pentingnya Kerjasama Yudisial

YM Ketua MARI dalam pidatonya mengajukan pertanyaan penting terkait kerjasama yudisial bilateral, yaitu kenapa peradilan kedua negara mesti bekerjasama dan kenapa kerjasama terus berjalan meskipun sudah lewat 20 tahun sejak pertama kali ditanda tangani? bukankah peradilan adalah urusan domestik yang didominasi kepentingan internal?

YM Ketua MARI dalam pembahasannya menjelaskan, bahwa pengadilan dimanapun memiliki kesamaan kepentingan, yang menjadi tulang punggu kerjasama ini, yaitu memiliki kebutuhan untuk mencari cara untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi pencari keadilan.

Dialog Delegasi MARI dengan para hakim FCFCOA

Menyitir pernyataan Sekretaris Jenderal PBB dalam Laporan “Our Common Agenda” 2021 YM Ketua MA menekankan, bahwa akses terhadap keadilan terutama bagi kelompok rentan, telah diakui secara global sebagai nilai fundamental yang mendasari demokrasi berkualitas, supremasi hukum, pertumbuhan inklusif, dan kesetaraan. 

Namun masih banyak tertinggal, agenda Sustainable Development Goal 16.3 menargetkan untuk mempromosikan rule of law dan memberikan akses terhadap keadilan bagi semua pada 2030, faktanya, tidak kurang 1.5 milyar orang di seluruh dunia masih belum memperoleh layanan terhadap kebutuhan administrasi, perdata dan pidana mereka. 

Menurutnya, akses terhadap keadilan adalah issue yang relatif relevan, yang merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua negara, dan merupakan bahasa universal yang dapat menjadi penyambung dalam rangka dialog lintas negara untuk mengambil manfaat dari apa yang terjadi di negara lainnya.

Lebih jauh, YM Ketua MARI memberikan apresiasi tinggi bagi FCFCOA yang telah terlibat banyak dalam berbagai dialog untuk Meningkatkan Peran Pengadilan dalam Menjamin Akses terhadap keadilan-khususnya bagi Perempuan dan Anak Perempuan. 

Selama ini dialog dengan FCFCOA sangat penting dalam upaya MARI untuk meningkatkan akses terhadap keadilan melalui pengembangan dan optimalisasi data/informasi pengadilan serta publikasi produk-produk pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pengambilan kebijakan, baik di tingkat pengadilan, maupun di tingkat perencanaan nasional.

Beberapa inisiatif penting yang memperoleh manfaat melalui dialog dengan FCFCOA antara lain dalam upaya Mahkamah Agung memberikan akses bagi masyarakat yang terhambat karena jarak. 

Mahkamah Agung dalam melayani masyarakat yang belum memiliki identitas hukum seperti akte kelahiran dan akta perkawinan berinisiatif untuk menjangkau masyarakat terpencil melalui proses pelayanan terpadu dan sidang keliling guna menjangkau masyarakat yang kesulitan dalam mengakses layanan pengadilan karena jarak. Selama sepuluh tahun terakhir sudah lebih dari setengah juta orang memperoleh layanan ini.

Selain itu pendekatan yang kurang lebih sama juga dilakukan ketika Mahkamah Agung berinisiatif untuk megeradikasi hambatan akses terhadap keadilan yang disebabkan oleh hambatan biaya dan pengetahuan. 

Melalui upaya sistematis perencanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik terkait melalui pemberian bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara, Sudah tercatat tidak kurang 200,000 orang menerima pembebasan biaya perkara dan hampir 2 juta orang memanfaatkan jasa Posbakum dalam mengakses layanan hukum dalam sepuluh tahun terakhir.

YM Ketua MARI kemudian berterima kasih kepada CJ Alstergren, dan mengatakan bahwa undangan ini adalah salah satu bentuk kehormatan dan kepercayaan luar biasa dari FCFCOA, tidak hanya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun juga kepada peradilan Indonesia pada umumnya.

Selain YM Ketua MARI, hadir juga pembicara kehormatan lain, yaitu Chief Justice of Australia Stephen Gageler, yang membicarakan beberapa topik seperti Climate Change dan Digital Transformation. 

Dalam pidatonya, CJ Gageler menyatakan bahwa dewasa ini tren Litigasi Perubahan Iklim makin berkembang di mana-mana, bahkan Australia adalah negara dengan litigasi perubahan iklim tertinggi per kapita. 

Lalu dalam pidatonya soal Digital Transformation, CJ Gageler mengangkat kehadiran Kecerdasan Buatan sebagai kesempatan, sekaligus tantangan bagi profesi hakim,dimana ke depannya bisa jadi hakim akan kehilangan kemampuan untuk membuat pertimbangan hukum dan akan tergantung kepada Generative AI.

Kunjungan Kerja ke Federal Court of Australia

Selain itu delegasi juga berkesempatan untuk melakukan kunjungan kerja ke Federal Court of Australi (FCA), dimana delegasi diterima oleh Acting Chief Justice Berna Collier, Justice Brigitte Markovic , Justice Robert Bromwich, Justice Stephen Burley , Justice John Halley, Senior National Judicial Registrar Paul Farrell. 

Rapat kerja tersebut membicarakan perkembangan kerjasama Yudisial antara kedua Pengadilan dan rencana kunjungan kerja dan penandatanganan Nota Kesepahaman yang rencananya akan dilakukan 25 Juni 2024 di Jakarta.

Adapun dari Mahkamah Agung RI hadir delegasi yang dipimpin oleh YM Syamsul Maarif, SH., LLM., PhD, Kepala BSDK MARI Bambang Hery Mulyono, SH. MH, dan Dr. Aria Suyudi, SH., LLM.. Selain itu hadir juga delegasi BSDK MARI yang terdiri dari YM Dwiarso Budi Santiarto SH., MH , YM Dr Agus Subroto SH MH, YM Johanes Priyana SH MH , Ni Wayan Wirawati, Ni Kadek Susiantiani, Harika Nova Yeri, Rosana (koordinator) dan Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko. (Arianto)

Read More

400 Mahasiswa Hukum Padang Mengikuti Acara MA Goes to Campus

Duta Nusantara Merdeka | Padang 

Sebanyak kurang lebih empat ratus mahasiswa ilmu hukum kota Padang mengikuti acara Mahkamah Agung (MA) Goes to Campus pada Jum’at pagi, 21 Juni 2024 di aula Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. 

Ratusan mahasiswa tersebut berasal dari enam universitas, yaitu Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Universitas Bung Hatta, Universitas Taman Siswa, dan Universitas Ekasakti.

MA Goes to Campus kali ini mengambil tema Profesi Hakim di kalangan Gen Z. 

Kegiatan ini merupakan media yang digunakan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung untuk memperkenalkan Mahkamah Agung, tugas fungsinya, serta profesi hakim yang bisa digeluti oleh para mahasiswa jurusan hukum. 

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menarik minat para mahasiswa Generasi Z untuk menjadi hakim dan aparatur peradilan lainnya. 

Pengetahuan mengenai hal tersebut disampaikan oleh para narasumber andal yaitu Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Sobandi, S.H., M.H., Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. Riki Perdana R. Waruwu, S.H., M.H dan Lucia Ridayanti, S.H., M.H.

Dalam sambutan pembukaan, Sobandi menyampaikan tahun ini merupakan tahun keempat Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung menyelenggarakan acara MA Goes to Campus. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada agent of change untuk mengelaborasi, bertanya, ataupun berdiskusi dengan para ahli terkait tugas dan fungsi peradilan di Indonesia serta seluk beluk menjadi hakim atau pengadil di Indonesia

“Pada setiap penyelenggaraannya, alhamdulillah, kegiatan ini mendapatkan antusias yang cukup besar dari para mahasiswa. Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi para peserta,” kata Sobandi.

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Dr. Ferdi, S.H., M.H dalam pidatonya menyatakan bahwa ia merasa sangat bangga kampusnya terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaran MA Goes to Campus. 

Baginya, kegiatan ini bisa menjadi sumber inspirasi mahasiswanya dan mahasiswa fakultas hukum Padang lainnya dalam berkarir di bidang hukum ke depannya.

“Biasanya Campus goes to MA, tapi kali ini MA goes to Campus. Ini merupakan kesempatan baik yang sangat langka, semoga para mahasiswa yang hadir saat ini bisa mendapatkan insight dan terinspirasi untuk menjadi aparatur peradilan,” ucap Ferdi.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri pula oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Padang Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D., Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S AG., S.H.,M.Ag., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung hatta, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa H. Mardius, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Dr. Fitriati. S.H., M.H., PLH Ketua Pengadilan Tinggi Padang Inrawaldi, S.H., M.H., 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dra. HJ. Rosliani, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Yarwan, S.H., M.H., Kepala Pengadilan Militer Padang Letkol CHK Abdul Halim, S.H., M.H., Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL, serta para Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama di wilayah Sumatera Barat.

TIGA PESAN KUNCI KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MA UNTUK MAHASISWA HUKUM PADANG

Kepala Biro Hukum dan Humas dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga yang memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan. 

Pelayanan tersebut hampir di semua lini kini sudah berubah dari manual ke digital. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, akuntabel, dan berbiaya ringan.

“Mahkamah Agung selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi demi bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Sobandi.

Menjawab tantangan artificial intelligent (ai), ia menyampaikan bahwa Mahkamah Agung salah satunya menciptakan Smart Majelis, aplikasi robotika berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk memilih majelis hakim secara otomatis, dengan menggunakan berbagai faktor antara lain pengalaman, kompetensi dan beban kerja hakim, mempertimbangkan jenis perkara yang akan diadili agar para hakim yang dipilih memiliki keahlian yang sesuai dengan perkara yang ditangani.

Untuk itu, ia menyampaikan tiga pesan kunci kepada Generasi Z yang ingin bergabung ke Mahkamah Agung.

Pertama, kuasai teknologi informasi. Menurut Sobandi, kini hampir semua pelayanan di Mahkamah Agung menggunakan TI, jika tidak bisa menguasai ilmu tersebut maka akan tergilas oleh yang lain.

“Mumpung anak-anakku sekalian masih dalam masa belajar, gunakan waktu luang yang ada dengan banyak mencari tahu dan berlatih IT,” ujarnya.

Kedua, kuasai bahasa, minimal Bahasa Inggris. Karena dengan Bahasa banyak sekali kesempatan yang bisa diraih, misalnya kesempatan untuk belajar ke luar negeri, mengikuti kursus pendek di luar negeri, yang kebanyakan itu gratis. Maka, gunakan waktu sekarang ini untuk belajar bahasa dengan baik.

Yang ketiga, dan ini yang terpenting menurutnya, yaitu tingkatkan dan jaga terus akhlak atau integritas. 

Karena, ilmu apapun yang dikuasai, setinggi apapun pendidikan atau jabatan yang diraih, tanpa integritas semua itu nihil, tanpa makna.

Pada kegiatan ini, para mahasiswa yang hadir dengan menggunakan jas almamaternya masing-masing tersebut berlomba-lomba memberikan pertanyaan dan pernyataan kepada para narasumber. 

Ruang aula menjadi sangat hidup dengan interaksi yang sangat aktif dari para mahasiswa fakultas hukum Padang. (Arianto)

Read More