APTIKNAS Gelar Seminar Strategi Digitialisasi Sektor Pendidikan

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) bekerjasama dengan Yorindo Communication sukses meraih dukungan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dalam menggelar seminar bertema: “Tantangan & Strategi Digitalisasi dan Cybersecurity di Sektor Pendidikan” pada Rabu (22/5/2024) di Hotel SwissBell Serpong, Kota Tangerang, Provinsi Banten.  

Seminar yang mengundang berbagai Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Serpong Tangerang, Provinsi Banten ini berlangsung meriah karena dihadiri langsung Ketua Umum APTISI M. Budi Djatmiko yang juga didaulat sebagai salah satu pemateri. 

Dalam pemaparannya, Budi Djatmiko menekankan tentang kurikulum yang digunakan saat ini di kampus-kampus sebagian besar masih menggunakan cara-cara yang lama. “Saya dulu kuliah sampai 178 SKS. Sementara anak saya belajar di sekolah menengah dari Singapur hingga kuliah di Amerika hanya 95 SKS. Masalah ini sudah pernah saya sampaikan ke Menteri Nadim saat beliau baru menjadi menteri dan saya diundang,” terang Budi saat menyampaikan materi di depan peserta seminar. 

“Di kita banyak mata kuliah yang diajarkan mempertanyakan cita-citamu jadi apa? Kampus dan sekolah-sekolah yang benar tidak menanyakan kamu akan jadi apa, tapi kamu akan menciptakan apa. Karena nanti akan terjadi sesuatu yang baru. Ini yang harus diajarkan kampus karena semua (kurikulum) akan jadi digital. Teknologi apapun akan selalu berubah,” urainya. 

Sementara itu, pada pelaksanaan seminar ini turut menghadirkan narasumber kompeten dan berkualitas yang membawakan berbagai tema Digitalisasi dan Cybersecurity seperti “Strategi Infrastruktur Digital” oleh Yoki Mulyadi (Digital Infrastructure Enthusiast). Kemudian ada Kelvin Kristianto (Solutions Architect - ASEL) yang memaparkan materi tentang Smart Learning Sistem. 

Sedangkan materi mengenai Data Security disampaikan Thomas (Asustor), lalu materi tentang Pengelolaan Data Digital disampaikan Melvino (Seagate), dan ditutup penyampaian materi tentang Digital Marketing Strategy oleh CEO Cyberlabs Syarief.

Menariknya, seminar serupa bakal diselenggarakan di sejumlah kota antara lain di kota Surabaya 29 Mei 2024 dengan tema yang sama lalu berlanjut 30 Mei 2024 dengan tema: “Tantangan & Strategi Pemanfaatan Blockchain di Industri Kesehatan”, kemudian di kota Medan 6 Juni 2024 dengan tema: “Kumpul Komunitas Sistem Integrator” serta akan berlanjut di kota-kota lainnya, tentu tujuan utama agar bisa terus mendorong pemerataan teknologi digital di berbagai kota.

Pada kesempatan ini pula, Ketum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH. mengapresiasi kehadiran Ketum APTISI Budi Djatmiko. Ia mengatakan, organisasi APTIKNAS yang dipimpinnya terdiri dari 2.000 anggota pengusaha pemilik Perusahaan dan Produsen Produk IT, terdiri dari Principal, Distributor, Dealer, System Integrator, Software Developer, Cloud Computing, Big Data, IoT, AI, VR, AR, XR, Cyber Security, Blockchain, Robotic hingga perusahaan Konsultan IT dan Retailer, yang pengurusnya tersebar di 30 kota se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. 

Hoky, sapaan akrab pendiri organisasi APTIKNAS ini, mengatakan “Sebagai pengguna SDM profesional di bidang IT, kami tentunya akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan serta produk-dan solusi IT ke seluruh Indonesia, hingga tercipta pemerataan pemanfaatan Teknologi di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Hoky yang juga merupakan pendiri LSP SDM TIK dan pendiri LSP Pers Indonesia. 

Menurutnya, APTIKNAS sangat mendukung program pemerintah Indonesia di bidang IT karena sejalan dengan Program The Road to Indonesia 4.0. Hoky menambahkan, APTIKNAS terus aktif berperan mendorong sosialisasi Pemanfaatan teknologi di berbagai Industri. 

“Seminar di Sektor Pendidikan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan di berbagai Industri. Peserta yang hadir hari ini memang kami fokuskan bagi rekan rekan di industri Pendidikan di sekitar Serpong,” ujarnya. 

Hoky yang kini dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) turut memaparkan tentang beberapa trend teknologi digital yang marak digunakan di industri pendidikan antara lain: Pembelajaran daring (online learning), Teknologi edukasi (edtech), Kecerdasan buatan (artificial intelligence), Realitas virtual (virtual reality), dan Augmented reality (augmented reality) yang dapat digunakan untuk menambahkan informasi digital ke dunia nyata, sehingga membantu siswa belajar dengan lebih mudah.

Pada bagian akhir sambutannya, Ia menyampaikan permasalahan terkait pemanfaatan teknologi digital di sektor pendidikan memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, menurutnya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. 

Seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk bertukar ide dan pengalaman dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut, sehingga teknologi digital dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Saya berharap kegiatan Seminar ini dapat menambah wawasan bersama dan diharapkan dapat tercipta kolaborasi yang erat agar kita bisa mengupayakan Inovasi- inovasi teknologi yang efisien, efektif dan yang tidak kalah penting teknologi yang tetap berlandaskan pada budaya kita semua,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

BPH Migas Minta SPBU Lakukan Perawatan Sarana dan Fasilitas Penyimpanan BBM Secara Berkala

Duta Nusantara Merdeka | Simalungun 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selalu melakukan monitoring dan perawatan berkala terhadap sarana dan fasilitas (sarfas) yang ada. 

Hal ini diungkapkan Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi saat melakukan pemantauan dan menemukan adanya tetesan pada salah satu selang di tangki pendam. Ia meminta pengelola SPBU untuk segera memperbaiki sarfas yang ada agar penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi dan kompensasi negara ke masyarakat berjalan dengan baik.

“Kami melihat bahwa ada tetesan di salah satu selang fleksibel yang ada di tangki pendam. Ini sangat berbahaya dari sisi keamanan," tuturnya di salah satu SPBU di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Simalungun, Sumatera Utara, Rabu (22/05/2024). 

Hal ini menjadi perhatian, terlebih sifat dari BBM jenis Pertalite yang apabila terkena panas akan menguap, dan jika terjadi gesekan dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. 

Untuk itu, BPH Migas meminta kepada pengelola SPBU segera membenahi sarfas tersebut dan melaporkan kepada PT Pertamina Patra Niaga. “BPH Migas telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga wilayah terdekat, supaya hal ini segera diselesaikan,” tegas Iwan. 

Iwan juga mengingatkan pengelola SPBU yang lain agar lebih memperhatikan standar keselamatan dan keamanan infrastruktur yang dimiliki oleh penyalur BBM. “Sekali lagi, ini sangat berbahaya apabila tidak segera ditangani dengan benar,” tukasnya. 

Dalam pemantauan ini, BPH Migas juga melakukan pengecekan kadar air di tangki penyimpanan melalui sistem Automatic Tank Gauging (ATG) dan melihat langsung di tangki timbun. Selain itu, penerapan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna serta rekaman CCTV penyaluran BBM juga turut dievaluasi.

Dalam kesempatan yang sama, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Rayon III Medan Muhammad Suhanda mengapresiasi kegiatan pemantauan lapangan BPH Migas yang dilakukan di area Simalungun dan sekitarnya. Menindaklanjuti temuan di lapangan, Suhanda akan segera meminta kepada penyalur terkait untuk segera memperbaiki kebocoran pada tangki timbun. (Arianto)

Read More

SEVIMA Gelar Workshop Kiat Sukses Kampus Swasta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kampus swasta kini mengalami tantangan yang tak bisa dianggap remeh. Mereka perlu berjuang keras untuk membangun kepercayaan masyarakat, menarik minat calon mahasiswa baru, bahkan bersaing dengan kampus negeri maupun kampus luar negeri. Kegagalan dalam bersaing atau membangun kepercayaan masyarakat, dapat berujung kampus swasta gulung tikar. 

Hal ini disampaikan Ilham Dary, Pakar Teknologi Pendidikan dari SEVIMA. Ilham juga mengungkapkan bahwa beberapa kampus swasta kini telah mengalami penurunan pendaftar hingga 50 persen dari tahun ke tahun.

"Gagal bersaing, gagal meningkatkan kepercayaan masyarakat, kampus swasta kita bisa gulung tikar, dan ini benar-benar terjadi, tak sedikit kampus yang pendaftarnya drop 50% year on year. Padahal, kehadiran kampus swasta masih sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa!," ungkap Ilham Dary, saat pembukaan Workshop Nasional SEVIMA, Selasa (21/5/2024).

Menghadapi urgensi kampus swasta untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat, SEVIMA menyelenggarakan Workshop Nasional "Strategi Sukses Pemenuhan dan Pelaporan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Swasta (IKU-PTS)". 

Acara ini dihelat secara Hybrid di Universitas Ngurah Rai Bali pada 21 Mei 2024 bersama Ratusan Rektor, Pakar Pendidikan Tinggi, serta Pejabat se-Indonesia.

"Dengan workshop ini, mari kita diskusikan kebijakan dari pemerintah terkait IKU dan kualitas kampus, dan bagaimana kampus swasta bisa memanfaatkan kebijakan tersebut untuk berjuang. Meniru semangat pahlawan Ngurah Rai dan Rakyat Bali saat melawan Belanda dan menggelorakan Puputan Margarana, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa!," sambung Ilham.

Tiga tips setidaknya dapat disarikan dari Workshop ini, dan dapat menjadi kiat sukses bagi kampus swasta. Berikut tipsnya:

*1. Pahami Poin-Poin dan Niat Mulia dalam IKU*

Indikator Kinerja Utama ditetapkan pemerintah sebagai panduan peningkatan kualitas kampus. Di dunia pendidikan, hal ini diatur lewat Keputusan Mendikbudristek Nomor 210/M/2023 dan memuat delapan aspek, beberapa diantaranya seperti ukuran lulusan yang terserap oleh industri, hingga kolaborasi dengan mitra internasional.

Ilham berpesan agar kampus memahami poin-poin dan niat mulia dalam IKU ini, sebagai sarana kampus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Disinilah IKU hadir dan sangat penting, karena isi dari IKU ini sendiri sebenarnya sangat mulia. Seperti lulusan mendapat pekerjaan yang layak, sampai kerjasama dengan mitra kelas dunia," ucap Ilham. 

Senada, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam paparannya juga menjelaskan bagaimana komitmen untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh terkikis di kampus. Sehingga niatan mulia untuk mewujudkan SDM unggul guna mewujudkan Indonesia maju di Tahun 2040 dapat tercapai.

"Saya berharap para akademisi yang hadir dalam forum ini dapat menemukan strategi kepemimpinan yang baik, untuk menghadapi dinamika pendidikan!," tukas Moeldoko.

*2.⁠ ⁠Digitalisasi & Kolaborasi*

Dibutuhkan komitmen dan upaya bersama dari seluruh elemen dalam lingkungan perguruan tinggi, mulai dari pimpinan, dosen, staf administrasi, hingga mahasiswa itu sendiri. Sistem digital juga perlu dimanfaatkan.

Rektor Universitas Ngurah Rai (UNR) Bali Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum mengatakan bahwa kampusnya sudah menerapkan IKU dan terdigitalisasi dengan SEVIMA Platform. 

“Hasilnya contoh untuk prodi hukum, terus dipercaya masyarakat dan sudah memperoleh penghargaan unggul dari LLDIKTI Wilayah 8 Kementerian Pendidikan. Kami sangat terbantu dengan sistem digitalisasi dari SEVIMA, dan berterima kasih kepada SEVIMA karena menjadi tuan rumah penyelenggaraan Workshop Nasional,” tutur Prof Tirka.

*3. Jangan Hanya Berfokus pada Administratif*

Advisor SEVIMA sekaligus Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan (2020-2022) Wikan Sakarinto, juga menyoroti pentingnya IKU tidak dipahami sekadar tentang administrasi belaka. 

Salah satu contoh yang diberikan oleh Wikan adalah fokusnya pada konsep Teaching Factory (TEFA) - kuliah dengan pengalaman kerja. Bahkan dengan TEFA, mahasiswa di perguruan tinggi Akademi Inovasi Indonesia yang Wikan dirikan di Salatiga, kini tidak hanya mendapatkan pendidikan secara gratis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 15 juta per bulan. Dalam konteks ini, hasil akhir dari proses pendidikan menjadi lebih tangible, industri merasa puas dengan kualitas lulusan yang dihasilkan, dan hal ini secara otomatis menarik minat calon mahasiswa baru untuk bergabung.

"Jadi ketika pendidikan anda kreatif, berkualitas, dan mampu berkompetisi sesuai dengan permintaan pasar, maka tidak hanya IKU secara administratif yang terpenuhi, tapi juga kualitas dan repurtasi akan meningkat. Minat calon mahasiswa juga otomatis meningkat drastis," pungkas Wikan. (Arianto)

Read More

Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Gelar Unras di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, namun dalam pelaksanaannya menuai banyak permasalahan baik dari sisi regulasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal bagi penerimaan dan pendapatan negara/daerah, hal tersebut masih maraknya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang dilakukan oleh instansi terkait dalam sektor pertambangan dan energi yang terjadi di daerah khususnya di daerah Sultra yang dilakukan oleh PT. Vale Indonesia Tbk site Pomalaa Kolaka Sulawesi tenggara dengan uraian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 27 November Tahun 2022 dilakukan Peletakan batu Pertama (Groundbreaking) Pembangunan Smelter PT. Vale Indonesia Tbk site Pomalaa Kabupaten Kolaka yang dihadiri oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Bupati Kolaka Ahmad Safei, CEO/ Presiden Direktur PT. Vale Indonesia Tbk Febriani Edy, Presiden PT. Vale Indonesia Tbk. S.A Mr. Adwardo Bartolomeo, HUOYOU Zhejiang Cobal Grup Chairman Cen, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkofimda Sultra, FORKOFIMDA Kolaka.

b. Perpanjangan KK PT Vale Menjadi IUPK Tidak Bersifat Otomatis Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUUXVIII/2020. Dengan demikian, perpanjangan PT Vale dari KK menjadi IUPK tidak lagi otomatis (dijamin), namun sepenuhnya berada di tangan Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah harus benar-benar melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh aspek apakah PT Vale memang layak atau justru tidak layak untuk diperpanjang.

Terkait hal tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Kolaka menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (22/05/2024) 

Mardin Fahrun, Penanggung jawab Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, kepada awak media mengatakan, Adapun indikasi dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Vale Indonesia Tbk site Pomalaa Kab. Kolaka antara lain:

1. PT. Vale adalah pemegang IPPKH Terbesar di Sulawesi Tenggara yakni +11.000 Ha tentu sebagai Pemegang IPPKH punya tanggung jawab dan kewajiban melakukan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) namun sampai saat ini ditengarai atau diduga PT. Vale belum melakukan kewajibannya dalam melaksanakan Rehabilitasi DAS di Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen PT Vale terhadap lingkungan. 2

2. PT. Vale diduga telah melakukan kegiatan Produksi di site Pomalaa dimana kita ketahui bahwa PT. Vale sampai hari ini belum memiliki Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).

3. PT. Vale Indonesia diduga telah melakukan kontrak Kerjasama bersama Pemda Kolaka terkait penggunaan Lahan Kebun Raya Menjadi Nurseri PT. Vale Indonesia yang terletak di Desa Lolonggolosua, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka Sultra. 

4. Diduga Lokasi atau Titik Peletakan batu Pertama saat Ground Breaking yang dihadiri oleh Menko Kemaritiman dan Investasi dengan lokasi Persiapan Pembangunan Smelter saat ini tidak sesuai dengan titik awal.

Maka dari itu, kami yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Kolaka menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah agar benar-benar melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh aspek, apakah PT VALE layak atau justru tidak layak untuk diperpanjang.

2. Mendesak pemerintah agar lahan VALE site Pomalaa diciutkan atau relinqhuisment karena sampai sekarang juga belum dikelola dan dikembalikan ke negara atau diberikan ke Perusda (BUMD) sehingga segera memberikan manfaat ekonomi yang selama 55 tahun ini belum dilakukan apa-apa terhadap lahan site pomalaa 

3. Mendesak president PT VALE Indonesia Tbk untuk mengklarifikasi maksud pihak management PT. VALE Indonesia Tbk Site Pomalaa yang kami duga secara sengaja membenturkan kami sesama anak daerah yang terjadi pada tanggal 22 April 2024 di Kab. Kolaka.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ombudsman RI Tuntaskan Laporan 512 Tenaga Honorer di Pemprov Papua Barat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ombudsman RI telah merampungkan laporan masyarakat terkait 512 orang tenaga honorer di Pemerintah Provinsi Papua Barat yang belum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 2018. Setelah dilakukan proses penyelesaian laporan oleh Ombudsman RI, sebanyak 410 orang tenaga honorer di lingkungan Papua Barat telah diproses untuk menjadi ASN pada Maret 2024. Sedangkan sisanya sebanyak 102 orang tidak mengikuti proses.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan awalnya laporan masyarakat ini ditangani oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat pada tahun 2018, kemudian diterbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dan dikarenakan belum memperoleh penyelesaian. Maka, sesuai mekanisme, hal ini ditindaklanjuti pada tahap resolusi dan monitoring pada Ombudsman RI di Pusat pada tahun 2021. 

"Ombudsman RI dalam melakukan penyelesaian tahap resolusi dan monitoring berkoordinasi dengan BKN, Kemendagri dan Kementerian PANRB untuk menyelesaikan laporan masyarakat ini," ujar Najih dalam Konferensi Pers, Selasa (21/5/2024) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Hasilnya, terhadap 512 tenaga honorer tersebut perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Dalam prosesnya, yang mengikuti melengkapi persyaratan administrasi serta mengikuti CAT yaitu sebanyak 410 orang. 

Selanjutnya, dilakukan proses pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Kemudian dilakukan pemberkasan dan penetapan NIP sebagai ASN.

Pada bulan Maret 2024, proses pengangkatan menjadi ASN bagi tenaga honorer tersebut telah dilakukan, dengan hasil sebanyak 410 orang tenaga honorer di lingkungan Papua Barat telah diproses untuk menjadi ASN.

Najih berharap ke depannya tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer karena mayoritas merugikan tenaga honorer itu sendiri. Selain itu, Najih meminta agar kolaborasi dalam penyelesaian laporan masyarakat dapat terus dilakukan untuk terwujudnya "good governance" dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, Dominikus Dalu menjelaskan, Ombudsman menaruh perhatian terhadap laporan masyarakat ini karena jumlah tenaga honorer yang melapor cukup besar. Hal ini juga berpengaruh terhadap pelayanan publik di Provinsi Papua Barat. 

"Di Provinsi Papua Barat ada afirmasi kekhususan bagi mereka, hingga akhirnya bisa diangkat. Kami di Pusat memfasilitasi dengan berkoordinasi dengan BKN, Kemendagri, Kementerian PANRB, hingga akhirnya disetujui," jelas Dominikus.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang bekerja sama hingga laporan masyarakat ini dapat diselesaikan dengan baik. (Arianto)

 

Read More

Gus Halim: Bumdesa dan LKD Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa

Duta Nusantara Merdeka | Sleman 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dan Lembaga Keuangan Desa (LKD) harus jadi motor penggerak ekonomi desa. 

Menteri yang akrab disapa Gus Halim menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Pembahasan Penguatan kelembagaan Bumdesa Bersama LKD  dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sleman, DIY, Selasa (21/5/2024). 

 

Gus Halim menjelaskan, Bumdesa bersama LKD ini menjadi sejarah dan momentum yang baru, karena transformasi dari eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri yang dalam perjalanannya kesulitan untuk mencari payung hukum sebagai badan hukum.

Sebelum adanya Undang-undang Cipta Kerja, Bumdesa ketika dibawa ke  badan hukum perseroan terbatas tidak  nyambung, karena perseroan terbatas merupakan private sektor.

Sementara eks PNPM Mandiri pedesaan adalah sektor publik yang jika dibawa ke yayasan juga tidak nyambung. 

 

“Alhamdulillah, sejak lahirnya Undang-undang Cipta Kerja, di sana ada satu kata, ada satu pasal yang menyebutkan dengan sangat jelas yaitu Bumdesa adalah badan hukum,” ungkap Gus Halim.

Sehingga, Bumdesa adalah entitas hukum baru yang istilahnya di Kemenkumham adalah entitas baru yang berbeda dengan entitas yang sebelumnya. 

 

Dari adanya Undang-undang tersebut,  maka permasalahan UPK eks PNPM Mandiri ini terselesaikan dan proses bertransformasi dari UPK eks PNPM menjadi Bumdesa bersama LKD.

“Kenapa Bumdesa bersama? Karena basisnya Kecamatan tapi  pemilik sahamnya adalah desa-desa. Kenapa LKD? Karena basis utamanya adalah pengelolaan keuangan dana bergulir,” ujar Gus Halim. 

 

Dalam proses transformasi ini, lanjut Gus Halim, tentu banyak hal yang harus disiapkan, dilakukan dan dikembangkan.  

Saat ini, sudah ada Bumdesa bersama LKD yang ekspor anggrek, Bumdesa bersama LKD yang mendirikan PT lembaga keuangan mikro (LKM) dengan didampingi oleh OJK.

Sehingga bisa mengkonsolidasi dana masyarakat agar aman ketika melindungi dananya karena resmi dan didampingi oleh OJK. 

 

“Nah harapan ke depan adalah Bumdesa bersama LKD ini betul-betul menjadi motor penggerak, konsolidator untuk  ekonomi di desa,” ungkap Profesor Kehormatan UNESA ini.

Turut hadir kegiatan ini yakni Kepala Badan Pengembangan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kemendes PDTT Harlina Sulistyorini, Staf Ahli Menteri Bito Wikantosa,  Staf Khusus Menteri Nasrun Annahar, Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yogyakarta Widarjanto. 

 

Hadir juga dalam kegiatan ini Ketua Asosiasi Bumdesa Bersama LKD Agus Sudrikamto, Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN Tanda Setiya, Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota, para Direktur Bumdesa Bersama LKD, serta pengurus asosiasi Bumdesa Bersama LKD Nusantara. (Arianto)

Read More

Sambut Baik Investasi Elon Musk di Indonesia, Menteri AHY Pastikan Kesiapan Hak Atas Tanahnya

Duta Nusantara Merdeka | Bali 

Dalam rangkaian kegiatan World Water Forum (WWF) ke-10, CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk meluncurkan Starlink di Indonesia. Peluncuran ini berlangsung di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Kota Denpasar, Provinsi Bali pada Minggu (19/05/2024). 

Starlink sendiri ditujukan untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi ke seluruh dunia dengan menggunakan konstelasi satelit yang mengorbit rendah di sekitar bumi. 

Saat ditemui usai Upacara Pembukaan WWF ke-10, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut menanggapi soal peluncuran Starlink di Indonesia. Ia mengatakan, pada prinsipnya Kementerian ATR/BPN menerima dengan baik segala bentuk investasi demi kemajuan Indonesia.

"Jadi kembali prinsip dasarnya kita senang kalau ada, tokoh yang dikenal dan berpengaruh di dunia dan siapa pun yang ingin menanamkan modalnya, _capital_-nya melalui investasi di Indonesia, tentu kita terima dengan baik," kata Menteri AHY.

Sehubungan dengan masuknya Starlink di Indonesia, Kementerian ATR/BPN turut berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi terciptanya investasi di Indonesia, salah satunya berkaitan dengan hak atas tanahnya. "Ini yang seringkali dipertanyakan dan juga kalau ada yang tidak baik, menjadi komplain. Mengapa berbelit-belit, mengapa tidak jelas. Nah kita tidak ingin itu terjadi, maka kita benahi administrasi, termasuk perizinan dan sebagainya," ujar Menteri AHY.

Menurut Menteri AHY, yang terpenting dari mewujudkan investasi adalah penyelenggaraannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab pada dasarnya investasi dilakukan adalah demi peningkatan ekonomi masyarakat maupun Indonesia itu sendiri.

"Indonesia tidak boleh hanya mendapatkan atau menjadi tempat saja. tetapi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, kembali untuk ekonomi dan rakyat kita sendiri. Jadi inilah yang menjadi komitmen dan semangat dari Kementerian ATR/BPN," pungkas Menteri AHY. (Arianto)

 

Read More

Impack Pratama Industri Tebar Dividen Rp244.2 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Impack Pratama Industri Tbk ("IMPC" atau "Perseroan") telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang menandai sebuah keputusan monumental. Dalam rapat yang berlangsung di Jakarta, perseroan mengumumkan persetujuan pembagian dividen sebesar Rp244.2 Miliar dari laba bersih tahun buku 2023 kepada para pemegang saham. 

"Perseroan akan membagikan dividen senilai Rp244.2 miliar atau setara dengan Rp4.5 per lembar saham kepada para pemegang sahamnya," kata Direktur Keuangan IMPC, Nixon Randy Wisata, dalam Public Expose Tahunan, pasca-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Senin (20/05/2024).

Disisi lain, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp744 miliar pada kuartal I 2024, sama dengan pendapatan pada kuartal I 2023 yang juga mencapai Rp744 miliar. 

Meskipun pendapatan tetap stabil, perseroan menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kondisi geopolitik global yang memburuk.

 

"Terlebih, Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, serta kondisi geopolitik global yang memburuk dapat mengganggu pasokan dan harga bahan baku," jelas Nixon. 

Untuk menghadapi situasi ini, Perseroan memprioritaskan manajemen stok yang efisien. "Dalam memitigasi situasi ini, kami senantiasa melakukan upaya manajemen stok yang baik," tambahnya.

Untuk mencapai target pendapatan senilai Rp3,15 triliun dan target laba bersih sebesar Rp550 miliar, Perseroan terus mencari peluang baru, termasuk melalui akuisisi dan inovasi produk. 

Pada kuartal I 2024, laba kotor IMPC mengalami kenaikan 4,1% YoY menjadi Rp315 miliar, dengan margin laba kotor meningkat dari 40,7% menjadi 42,4%. 

Selain itu, laba usaha tumbuh 18,2% YoY menjadi Rp204 miliar, dengan margin laba usaha naik dari 23,2% menjadi 27,5%. 

Laba bersih IMPC meningkat signifikan sebesar 23% dari Rp121 miliar pada kuartal I 2023 menjadi Rp149 miliar. EBITDA juga meningkat 15,9% YoY menjadi Rp232 miliar, dengan margin EBITDA bertambah dari 27,0% menjadi 31,2%.

IMPC telah mencapai berbagai pencapaian penting yang memperkuat posisinya di industri. Beberapa pencapaian tersebut antara lain:

1. **Sertifikat Green Label Indonesia**: Produk ACP “Alcotuff” dan produk polikarbonat Solartuff Solid mendapatkan sertifikat dari Green Product Council Indonesia, yang mengakui komitmen IMPC terhadap keberlanjutan lingkungan.

   

2. **Green Certificate untuk Altira Business Park**: Altira Business Park memperoleh Green Certificate peringkat Platinum dari Green Building Council Indonesia, menegaskan dedikasi IMPC terhadap pembangunan berkelanjutan.

3. **Penghargaan “Best Practice in Creating Shared Value”**: IMPC meraih penghargaan ini dari Olahkarsa dan IBSCD, menunjukkan upaya perseroan dalam menciptakan nilai bersama bagi masyarakat dan lingkungan.

4. **Inklusi di Indeks ESG**: IMPC termasuk dalam dua indeks ESG: IDX Kehati ESG Sector Leaders dan IDX Kehati ESG Quality 45, yang mencerminkan komitmen perseroan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial.

Dengan pencapaian dan strategi yang telah direncanakan, Perseroan optimis dapat mencapai target keuangan yang telah ditetapkan. Inovasi produk dan akuisisi yang terus dilakukan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pendapatan dan laba bersih perseroan. "Kami akan terus berinovasi dan mencari peluang baru untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan," ujar Nikson.

Selain itu, pencapaian dalam hal sertifikasi dan penghargaan menunjukkan bahwa IMPC tidak hanya fokus pada kinerja keuangan, tetapi juga pada aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan inklusi dalam indeks ESG, IMPC menunjukkan komitmennya untuk menjadi perusahaan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menparekraf: International Dance Competition Line Dance 2024 Sukses Menarik Minat Wisman

Duta Nusantara Merdeka | Gianyar

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi penyelenggaraan "International Dance Competition Line Dance 2024" yang berhasil menarik minat peserta dari sejumlah negara. 

"International Dance Competition Line Dance 2024" berlangsung di Prama Sanur Beach Hotel pada 18-19 Mei 2024. Total ada 150 peserta yang datang dari berbagai negara seperti Belanda, Thailand, Malaysia, Korea Selatan juga Indonesia. 

Tidak hanya berkompetisi, mereka juga akan berkunjung ke sejumlah destinasi. 

"Kami mengucapkan selamat kepada tim dari Internasional Lion Dance Competition lbeserta manajemen dari Prama Sanur yang telah sukses menjadi _host_ dari penyelenggaraan kompetisi dunia untuk _line dance_," kata Menparekraf Sandiaga saat menghadiri acara, Minggu (19/5/2024). 

Indonesia dengan keragaman budaya memiliki daya tarik yang kuat dalam seni tari. Hal ini pula yang diyakini akan menarik minat lebih banyak lagi wisatawan mancanegara untuk tidak hanya berkompetisi namun juga berwisata di Indonesia. 

"Kita punya tari-tarian tradisional yang sangat beragam mulai dari Poco-Poco, Sajojo, dan lainnya. Ini adalah bagian dari pada kekayaan budaya yang kita miliki yang bisa kita tampilkan ke kancah internasional. Bagian daripada pariwisata berbasis ekonomi kreatif," ujar Sandiaga. 

Ia pun mendorong agar penyelenggaraan kompetisi ini dapat dilangsungkan tiap tahunnya di Bali. 

"Untuk tahun depan bisa kita hadirkan lagi sehingga kualitas kunjungan semakin baik bukan hanya ke Bali tapi juga bagian lain (destinasi) dari Indonesia," kata Sandiaga. 

Turut hadir mendampingi Menparekraf Sandiaga, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan, Vinsensius Jemadu; serta Ketua Umum International Dance Competition Line Dance, Risma Yuliana. (Arianto)

Read More

MCH dan PKP3JH, Kemenag: Layani Jemaah Haji, Media Penjernih Informasi

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 

Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo hari ini memberangkatkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1445 H/2024 M.

Wibowo berpesan agar petugas jalankan tugasnya secara maksimal. "Apapun fokus pelayanannya, sejatinya, kita memang petugas haji. Jadi perlu dicamkan bahwa layanan kepada jemaah lah yang utama," tegas Wibowo kepada para petugas di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Pelepasan ini merupakan keberangkatan petugas gelombang ke-3. Dua gelombang pertama berangkat pada 8 dan 15 Mei 2024.

Ada 74 petugas yang berangkat hari ini. Mereka akan bertugas di Daerah Kerja (Daker) Makkah. Mereka terdiri atas unsur Media Center Haji (MCH), Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (PKP3JH), serta Pengawas Penyelanggara Ibadah Haji Khusus.

Pelepasan ​​​​​​dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Petugas Haji serta diakhiri dengan menyanyikan Bagimu Negeri. Tak lupa para petugas mencium Bendera Merah Putih.

Wibowo menegaskan, tugas pokok petugas haji tersirat dalam pesan lagu Indonesia Raya dan Mars Petugas Haji. Yakni, mengabdi pada negara, dan melayani tamu Allah.

"Jadi kita ini adalah duta Bangsa. Panji kebesaran negara kita harus dijaga, dan dihayati dalam setiap aktivitas,," ucapnya.

"Tugas mengabdi kepada bangsa dam melayani tamu Allah harus diinternalisasi, resapi, dan amalkan," lanjutnya.

Wibowo kembali menegaskan bahwa petugas harus memberikan layanan terbaik bagi jemaah dan juga bangsa. "Saya yakini sahabat semua bisa menjalankan tugas yang maha berat ini. Mohon dipergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya," ucapnya.

Media sebagai Penjernih

Wibowo memberi pesan khusus kepada tim MCH. Dia meminta teman-teman media menjadi pencerah bagi jemaah maupun keluarga jemaah di Indonesia.

Menurutnya, tugas media sangat vital dan penyampaian informasi. "Tidak ada keberhasilan, tanpa media di dalamnya. Tahun ini saja 70 media kita berangkatkan. Peran sahabat sebagai pengelola informasi sangat dibutuhkan. Harus jadi penjernih atas informasi yang kurang benar, hoaks, dan lainnya," ucapnya.

"Peran temen media ini vital. Sangat penting dalam melakukan clearence pada informasi yang salah. Media juga sebagai penyemangat keluarga di rumah, keluarga yang menanti agar mereka tenang," jelasnya.

Wibowo berharap, media mampu memberikan informasi atau berita yang mengedukasi dan informatif. Dalam tugas itu, Wibowo minta MCH tetap membantu dan memberikan pelayanan kepada jemaah.

"Tidak sekedar untuk liputan haji, secara umum, kita adalah pelayan tamu allah. Pelayan jemaah haji, bahwa kemudian di sela-sela sambil liputan itu tugas, dan berkesempatan berhaji, itu bonus," ujarnya.

"Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sekedar berangkat, hanya sekedar bertugas. Sahabat pasti akan merasakan, betapa menyesalnya jika tidak membantu jemaah. Hanya anda akan mendapat lelah dan letih, mari lakukan tugas ini setulus hati," ucapnya.

"Ikhlaskan, wakafkan diri kita untuk melayani jemaah haji. Insya Allah semua tugas akan terasa ringan dan lancar. Insya Allah," tukas Bowo. (Arianto)

Read More

Fatwa Ulama Saudi Wajibkan Adanya Izin Haji bagi Siapa pun yang Akan Berhaji

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah kembali menegaskan bahwa hanya visa haji yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Penegasan ini sejalan dengan fatwa Haiah Kibaril Ulama Saudi yang mewajibkan adanya izin haji bagi siapa pun yang ingin menunaikan haji,” kata Tim Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda saat membacakan keterangan resmi Kementerian Agama di Jakarta, Sabtu (18/05/2024).

Ia menyebut, ada empat alasan yang disampaikan dalam fatwa tersebut. Pertama, kewajiban memperoleh izin haji didasarkan pada apa yang diatur dalam syariat Islam. Tujuannya, mengatur jumlah jemaah sedemikian rupa sehingga orang bisa melakukan ibadah dengan damai dan aman. Hal Ini adalah tujuan hukum yang sah yang ditentukan oleh dalil dan aturan syariah.

“Kedua, kewajiban untuk mendapatkan izin haji sesuai kepentingan yang disyaratkan syariat. Hal ini akan menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji,” sebutnya.

Ketiga, lanjut Widi, kewajiban memperoleh izin haji merupakan bagian dari ketaatan kepada pemerintah. Siapa pun yang mematuhinya akan diberi pahala, dan siapa pun yang tidak menaatinya akan berdosa dan pantas menerima hukuman yang ditentukan pemerintah.

"Keempat, haji tanpa izin tidak diperbolehkan. Sebab, kerugian yang diakibatkannya tidak terbatas pada jemaah, tetapi meluas pada jemaah lain. Kerugian yang dilakukan oleh pelanggar adalah dosa yang lebih besar daripada kerugian yang dilakukan sendiri oleh pelakunya,” katanya.

Karenanya, fatwa ulama Saudi menegaskan, tidak boleh berangkat haji tanpa mendapat izin. Berdosa bagi yang melakukannya karena melanggar perintah pemerintah yang dikeluarkan hanya untuk mencapai kepentingan umum.

Pemerintah Saudi, Widi menyebut, telah menetapkan sanksi berhaji tanpa visa dan tasreh resmi, yaitu:

1) Denda sebesar 10.000 riyal bagi setiap warga negara atau ekspatriat yang tertangkap tidak memiliki izin haji.

2) Deportasi ekspatriat yang melanggar peraturan berhaji dan melarang mereka memasuki Kerajaan Arab Saudi sesuai jangka waktu yang diatur undang-undang.

3) Denda dua kali lipat (2 x 10.000 riyal) jika terjadi pelanggaran berulang.

4) Barangsiapa mengkoordinir jemaah yang melanggar peraturan berhaji tanpa izin, diancam pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 50.000 riyal.

Sementara itu, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), ujar Widi, mengimbau jemaah haji agar bersiap diri dengan menjaga kesehatan, memperhatikan asupan makanan dan gizi yang cukup menjelang keberangkatan jemaah ke Kota Makkah untuk umrah wajib.

“Prioritaskan ibadah wajib dan membatasi ibadah sunnah yang akan menguras ketahanan fisik,” ucapnya.

7.773 Jemaah ke Madinah

Operasional pemberangkatan jemaah haji Indonesia memasuki hari ketujuh. Sudah 41 ribu lebih jemaah haji tiba di Kota Madinah. Sementara jemaah haji yang wafat di Madinah secara keseluruhan hingga hari ini sebanyak 4 orang.

Hari ini, ada 7.773 jemaah yang terbang ke Madinah. Mereka terbagi dalam 20 kelompok terbang (kloter) dengan sebaran sebagai berikut:

1. Hari ini, Sabtu, 18 Mei 2024 terdapat 20 kelompok terbang, dengan jumlah jemaah haji 7.773 orang, akan diterbangkan ke Madinah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Embarkasi Balikpapan (BPN) sebanyak 324 jemaah/1 Kloter

2. Embarkasi Solo (SOC) sebanyak 1.440 jemaah/4 Kloter

3. Embarkasi Banjarmasin (BDJ) sebanyak 320 jemaah/1 Kloter

4. Embarkasi Padang (PDG) sebanyak 393 jemaah/1 Kloter

5. Embarkasi Surabaya (SUB) sebanyak 1.486 jemaah/4 Kloter

6. Embarkasi Makassar (UPG) sebanyak 450 jemaah/1 Kloter

7. Embarkasi Medan (KNO) sebanyak 360 jemaah/ 1 Kloter

8. Embarkasi Batam (BTH) sebanyak 350 jemaah/ 1 Kloter

9. Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) sebanyak 440 jemaah/ 1 Kloter

10. Embarkasi Kertajati (KJT) sebanyak 440 jemaah/ 1 Kloter

11. Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) sebanyak 1.320 jemaah/ 3 Kloter, dan

12. Embarkasi Palembang (PLM) sebanyak 450 jemaah/ 1 Kloter. (Arianto)

Read More

Ratusan Alumni Trisakti Hadiri Rapat Umum Anggota dan Halal Bihalal di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ratusan alumni Trisakti yang tergabung didalam Ikatan Alumni Trisakti (IKA Trisakti) mengadakan kegiatan Rapat Umum Anggota dan Halal Bihalal pada sabtu (18/05) di Hotel Bidakara Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Alumni dari Ikatan Alumni Fakultas, Institut, dan Sekolah Tinggi dalam lingkup Satuan Pendidikan Trisakti.

Ketua Umum IKA Trisakti, Silmy Karim, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, hadir dan membuka acara didampingi Sekretaris Jenderal Irfan Ardiansyah dan Bendahara Umum Bobby A. Rizaldi. Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Yayasan Trisakti, Prof. M. Dimyati, serta jajaran rektorat dan dekan dari berbagai satuan pendidikan Trisakti.

Dalam sambutannya, Silmy Karim yang merupakan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) tahun 1992, mengajak seluruh alumni untuk terus berkontribusi positif di masyarakat. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kolaborasi alumni serta universitas untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, khususnya pasca Pemilihan Umum 2024. 

"Saatnya kita bersama untuk merancang masa depan lebih baik. Together we create a better future, sesuai tema acara hari ini," ujar Silmy, yang juga mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel. 

Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan kelembagaan di Satuan Pendidikan Trisakti dan mengajak para alumni untuk menjaga kerukunan dan persatuan demi terciptanya suasana yang kondusif.

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Trisakti, Prof. Muhammad Dimyati, menyampaikan bahwa Yayasan Trisakti baru saja menyelesaikan inventarisasi aset. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah bahwa Universitas Trisakti berdiri di atas tanah negara yang tercatat di Kemendikbudristek. 

Lebih lanjut, Prof. Dimyati menekankan pentingnya menjaga dan menyelamatkan aset negara tersebut, serta memastikan bahwa pelaksanaan Tridarma Pendidikan Tinggi berjalan dengan lebih baik.

**Perkembangan dan Prestasi Trisakti**

Rektor dan ketua satuan pendidikan di Trisakti telah menandatangani komitmen untuk hanya mengakui kepengurusan yang ber-SABH (Surat Akta Badan Hukum). Selain itu, mereka telah dipilih kembali berdasarkan statuta perguruan tinggi yang ditetapkan pada awal 2023. 

Dalam dua puluh tahun terakhir, lima program studi baru telah dibuka. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti juga telah menjadi Institut Pariwisata Trisakti, dan Satuan Pendidikan Trisakti baru-baru ini menerima penghargaan dari LLDikti-3 Jakarta. 

Jumlah mahasiswa baru juga mengalami peningkatan dari 4023 pada tahun 2022 menjadi 4146 pada tahun 2023 di Universitas Trisakti. Selain itu, terdapat penambahan jumlah guru besar dan lektor kepala, serta peningkatan kualitas fisik bangunan di enam satuan pendidikan (Usakti, ITL, IPT, STIE, STMA, dan STMK).

**Agenda dan Diskusi RUA**

Agenda RUA juga meliputi penyampaian pandangan umum dari alumni lintas fakultas untuk disinergikan menjadi program besar bersama. Selain itu, laporan pengurus IKA Trisakti selama satu tahun terakhir disampaikan, dan persiapan pemilihan Ketua Umum IKA Trisakti dalam RUA tahun 2025 dibahas. Salah satu isu penting yang diangkat adalah sikap alumni terhadap proses perubahan status Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Saat dikonfirmasi oleh media, Koordinator Humas IKA Trisakti, Atma Winata, menyebutkan bahwa terdapat 150 peserta yang hadir, yang merupakan pimpinan dari berbagai Ikatan Alumni Fakultas, Institut, Sekolah Tinggi, dan Ikatan Alumni Program Studi. Acara Halal Bihalal yang berlangsung pada siang hari dihadiri oleh lebih dari 250 peserta, termasuk pengurus dan tokoh alumni lainnya.

IKA Trisakti juga mengimbau seluruh alumni untuk mengklarifikasi informasi yang tidak benar yang beredar di masyarakat dan mendukung kegiatan Tridarma Pendidikan Tinggi di keenam satuan pendidikan. 

Selain itu, alumni diharapkan dapat memfasilitasi lulusan baru dan mendukung upaya pengurus dalam membawa kebaikan di Satuan Pendidikan Trisakti. Perubahan status menjadi PTN BH diharapkan dapat membawa dampak positif bagi seluruh elemen yang ada di Trisakti.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk kemajuan, para alumni Trisakti terus berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan bangsa. 

Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jaringan dan kolaborasi di antara para alumni, serta mendukung upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Trisakti.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Badan Pemulihan Aset Lacak dan Sita Aset Tersangka Korupsi Tambang Timah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung memberdayakan Badan Pemulihan Aset untuk melakukan penelusuran dan pelacakan aset milik para tersangka dugaan mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 – 2022.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Kejaksaan RI, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi seusai menggelar rapat koordinasi antara Komisi Kejaksaan RI dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febri Ardiansyah di Gedung Kejagung Jakarta, Kamis (16/05/2024).

Pertemuan hari itu menindaklanjuti kunjungan lapangan yang telah dilakukan tim Komisi Kejaksaan ke Provinsi Bangka Belitung, lokasi pertambangan timah, koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan juga satker Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan Kejaksaan Negeri.

"Kita membangun sinergi dan koordinasi agar penanganan perkara ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Komisi Kejaksaan RI sebagai mitra strategis dalam mengawal dan memberikan dukungan atas pelayanan dan penegakan hukum Kejaksaan RI, khususnya penanganan perkara dugaan mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 – 2022," ujar Ketua Komisi Kejaksaan RI.

Lebih lanjut, Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi menuturkan, Badan Pemulihan Aset menjadi satker yang harus dilibatkan dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini.

"Dengan begitu, aset-aset yang terdata tadi segera mungkin dilakukan penyitaan, yang merupakan bagian dari proses penyidikan perkara ini. Sehingga sedini mungkin dapat dikuasai penyidik dalam rangka pengembangan tindak pidana pencucian uang atas perkara korupsi tersebut," ujar Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, Jumat (17/05/2024).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo ini menuturkan, dalam penanganan tersebut ada 2 (dua) pekerjaan besar yang harus segera dilakukan gerak cepat oleh Kejaksaan Agung.

Pertama adalah penetapan tersangka kepada para pelaku yang saat ini sudah muncul dipublik, hal ini penting untuk penegakan keadilan retributive yang secara pasti akan meningkatkan daya dukung dan kepercayaan public. 

"Untuk ini kami menyarankan agar pengenaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) segera dikejar, dengan demikian akan terlacak financial beneficiary dari kejahatan timah ini," ujarnya. 

Kedua adalah perampasan asset. Tim Satgasus Jampidsus jangan tergoda dan terjebak pada aset-aset kecil tapi menimbulkan kemewahan berita dipublik, seperti menyita arloji mahal, sepatu, tas hermes, dan lain lain.

Bukannya tidak penting, mengingatt kerugian negara mencapai Rp 271 T, sehingga penting untuk fokus pada asset besar, yang mungkin wujudnya bisa jadi dialihkan dalam usaha lain, bisa berupa perkebunan sawit, bisnis batubara, bahkan bisa jadi untuk pembelian asset di luar negeri.

"Nah untuk pelacakan dan perampasan asset di luar negeri ini, perlu dukungan cepat dari pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Jangan sampai ijin penyitaan hari ini diajukan, tahun depan ijin baru turun. Hilanglah itu asset, entah itu karena dijual atau yang lain. Ijin menyita hari ini dikirim, kalua bisa hari ini juga keluar, ga usah menunggu besok, apalagi tahun depan," tegasnya. 

Badan Pemulihan Aset bisa menjadi central authority. Kedepan kita dorong kepada Presiden agar memindahkan kewenangan Central authority ini dari kemenkumham ke BPA Kejaksaan Agung sebagai central authority (CA) dalam hal pemulihan aset. 

Komisi Kejaksaan RI membentuk tim internal yang beranggota komisioner dan staf pada sekretariat dalam membangun koordinasi dan sinergitas pengawalan proses penanganan perkara mega korupsi tersebut.

Diakuinya, pembentukan tim Komisi Kejaksaan RI ini, didasari pihaknya memberikan atensi khusus mengawal dan mendukung Kejaksaan dalam proses pengusutan kasus dugaan mega korupsi ini.

“Berdasarkan laporan dan peninjauan yang kita lakukan, penanganan perkara ini kita nilai masih berada dalam rel penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan,” nilai Pujiyono. (Arianto)

Read More

Armada Berjaya Trans Raih Laba Bersih Rp10,23 Miliar di Tahun 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Armada Berjaya Trans Tbk ("JAYA" atau "Perseroan"), emiten angkutan bermotor untuk barang umum, mencatatkan pencapaian luar biasa dengan laba bersih meningkat sebesar 136% dari Rp4,34 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp10,23 miliar di tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan strategi dan efisiensi operasional Perseroan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompetitif.

Direktur Utama PT Armada Berjaya Trans, Darmawan Suryadi, mengungkapkan dalam Public Expose di Jakarta pada Jum'at (17/05/2024), bahwa pendapatan Perseroan mencapai Rp84,81 miliar di tahun 2023, naik sebesar 7% dari Rp79,24 miliar di tahun sebelumnya. Suryadi menambahkan bahwa biaya langsung berhasil dikendalikan dengan baik, dengan total sebesar Rp57,24 miliar di tahun 2023.

Menurut Darmawan, Peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya yang optimal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan laba usaha sebesar 30%, dari Rp6,87 miliar di tahun 2022 menjadi Rp8,96 miliar di tahun 2023. Selain itu, laba komprehensif juga tercatat naik drastis sebesar 129,62%, dari Rp4,45 miliar di tahun 2022 menjadi Rp10,22 miliar di tahun 2023.

### Kinerja Keuangan yang Mengagumkan

Keberhasilan PT Armada Berjaya Trans dalam meningkatkan laba bersih sebesar 136% terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari pelanggan dan pendapatan lain-lain, serta pengendalian biaya yang efisien. Darmawan Suryadi menekankan bahwa strategi pengelolaan biaya yang baik dan peningkatan pendapatan adalah faktor kunci di balik kinerja keuangan yang positif ini.

### Peningkatan Aset yang Signifikan

Dari sisi neraca, Perseroan mencatatkan peningkatan total aset sebesar 26,74%, dari Rp131,56 miliar di tahun 2022 menjadi Rp166,74 miliar di tahun 2023. Peningkatan aset ini didorong oleh kenaikan aset lancar sebesar 1,70% menjadi Rp53,05 miliar dan aset tidak lancar sebesar 43,19% menjadi Rp113,70 miliar.

Kenaikan aset lancar terutama disebabkan oleh meningkatnya persediaan untuk aset-aset real estate. Sementara itu, peningkatan aset tidak lancar terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap dan properti investasi.

### Investasi pada Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kinerja yang terus meningkat, PT Armada Berjaya Trans juga fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Perseroan telah meningkatkan kompetensi mitra pengemudi dan divisi lainnya melalui berbagai pelatihan dan pengembangan. Salah satu inisiatif penting adalah training keselamatan berkendara yang dilakukan bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Lebih lanjut, Darmawan Suryadi menjelaskan, "Untuk mendukung kinerja tersebut, Perseroan terus meningkatkan kualitas SDM baik Mitra Pengemudi maupun divisi lainnya melalui keikutsertaan dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi. Untuk Mitra Pengemudi telah dilakukan training keselamatan berkendara dengan pihak kepolisian."

### Komitmen Terhadap Keberlanjutan

PT Armada Berjaya Trans juga menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan bisnis. Kinerja keberlanjutan Perseroan tercermin dari peningkatan pendapatan dan laba bersih, serta pengelolaan aset yang efisien. Peningkatan laba bersih sebesar 136% dan pendapatan sebesar 7% menunjukkan bahwa Perseroan tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang.

### Prospek dan Strategi Ke Depan

Dengan pencapaian ini, PT Armada Berjaya Trans berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kinerjanya melalui berbagai strategi bisnis yang inovatif dan efisien. Fokus pada pengembangan SDM, pengendalian biaya, dan peningkatan pendapatan dari pelanggan akan tetap menjadi prioritas utama.

Perseroan juga akan terus berinvestasi pada aset-aset strategis untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Peningkatan aset lancar dan tidak lancar menunjukkan kesiapan Perseroan untuk menangkap peluang bisnis di masa depan.

Dan yang pasti, PT Armada Berjaya Trans Tbk menunjukkan kinerja yang kuat dan menjanjikan di tahun 2023, dengan peningkatan laba bersih yang signifikan, pengelolaan biaya yang efisien, dan komitmen terhadap keberlanjutan bisnis. "Dengan strategi yang tepat dan fokus pada pengembangan SDM, Perseroan optimis untuk terus tumbuh dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan," ucapnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KUAS Cetak Laba Rp9,50 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Ace Oldfields Tbk (KUAS), sebuah perusahaan produsen alat dan peralatan pengecatan, berhasil meraih prestasi dengan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp9,50 miliar (Rp7,35 per saham) pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 20,87% dibandingkan dengan laba tahun berjalan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,86 miliar (Rp6,08 per saham) pada tahun 2022.

"Peningkatan laba tersebut sejalan dengan pertumbuhan penjualan bersih perusahaan yang mencapai 5%, dari Rp153,83 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp161,66 miliar pada tahun 2023," kata Albert Kandiawan, Direktur KUAS, dalam Public Expose usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023 di Jakarta, Jum'at (17/05/2024).

Meskipun laba bersih meningkat, terdapat peningkatan beban pokok KUAS sebesar 2,39%, dari Rp111,97 miliar menjadi Rp114,65 miliar. Namun, laba kotor KUAS tetap tumbuh sebesar 12,28% menjadi Rp47 miliar pada tahun 2023, meningkat dari Rp41,86 miliar pada tahun 2022.

Tidak hanya beban pokok, ujar Albert, beban umum dan administrasi, beban bunga dan beban keuangan, serta beban lain-lain bersih juga mengalami peningkatan. Total beban KUAS naik sebesar 11,31%, dari Rp30,95 miliar menjadi Rp34,45 miliar. Meskipun demikian, laba sebelum pajak emiten beraset mencapai Rp264,36 miliar per 31 Desember 2023, meningkat 15,05% dari Rp10,90 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp12,54 miliar pada tahun 2023.

Dari sisi aset, total aset KUAS mencapai Rp264,36 miliar, mengalami penurunan sebesar 1,92% dari tahun sebelumnya Rp269.54 miliar.

Menurut dia, Perseroan berhasil menunjukkan performa keuangan yang kuat di tengah tantangan bisnis yang dihadapi. Meskipun menghadapi peningkatan beban, perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan dan laba bersihnya. Peningkatan laba ini mencerminkan strategi yang efektif dalam manajemen penjualan dan pengendalian biaya.

"Perseroan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja keuangannya dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan terus memperkuat strategi operasional dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, KUAS siap menghadapi tantangan di masa depan dan memperluas pangsa pasar dalam industri alat dan peralatan pengecatan," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kamen Rider 555: Paradise Regained – Reuni Epik yang Penuh Gejolak dan Kekacauan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kamen Rider 555: Paradise Regained hadir sebagai perayaan ulang tahun ke-20 serial legendaris Kamen Rider 555, menyajikan kisah penuh ketegangan yang mengambil latar setelah peristiwa terakhir dari serial TV Kamen Rider 555. Film ini membawa kembali para pemeran asli dan menghadirkan alur cerita yang mengundang nostalgia sekaligus memperkenalkan konflik baru yang memicu adrenalin para penggemar setia.

**Pemeran dan Produksi**

Para aktor ikonik seperti Kento Handa sebagai Takumi Inui, Yuria Haga sebagai Mari Sonoda, dan Kohei Murakami sebagai Masato Kusaka kembali beraksi setelah berkonsultasi dengan produser Shinichiro Shirakura. Mereka tidak sendirian, karena Mitsuru Karahashi dan Ray Fujita juga kembali memerankan karakter Naoya Kaido dan Kitazaki. Penulis ternama Toshiki Inoue, yang baru saja menyelesaikan Avataro Sentai Donbrothers, kembali menulis naskah untuk film ini, memastikan alur cerita yang kaya dan berkesan.

**Alur Cerita yang Mengguncang**

Kamen Rider 555: Paradise Regained mengisahkan kembalinya Takumi Inui sebagai Kamen Rider NEXT Faiz, yang mengejutkan banyak pihak karena bergabung dengan SMART BRAIN. SMART BRAIN, yang kini bertransformasi menjadi perusahaan dengan misi memusnahkan seluruh kehidupan Orphnoch, dipimpin oleh Kitazaki. Di tengah konflik ini, pasangan Masato Kusaka dan Mari Sonoda bekerja di toko penatu "Kikuchi" sambil mencoba melindungi Orphnoch dari kepunahan.

Masato Kusaka berjuang melawan penegak SMART BRAIN, Reina Kurumi, yang didukung oleh Takumi Inui. Kehadiran Takumi sebagai NEXT Faiz menciptakan ketegangan yang luar biasa, terutama bagi Mari dan rekan-rekannya yang terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Mereka bertanya-tanya mengapa Takumi bekerja dengan SMART BRAIN dan apa yang telah terjadi padanya sejak ia menghilang.

**Konflik dan Pertarungan yang Seru**

Pertarungan sengit antara Masato Kusaka dan Reina Kurumi, dengan bantuan Takumi Inui sebagai NEXT Faiz, menjadi pusat dari konflik ini. Perjuangan untuk melindungi Orphnoch dari ancaman SMART BRAIN membawa penonton pada aksi dan drama yang mendebarkan. Alur cerita film ini mengajak penonton untuk menggali lebih dalam alasan di balik tindakan Takumi dan bagaimana ia beralih dari pahlawan menjadi sekutu SMART BRAIN.

**Reuni yang Membawa Harapan Baru**

Reuni ini tidak hanya menghadirkan ketegangan tetapi juga harapan baru bagi hubungan antara Orphnochs dan manusia. Kisah ini menandai awal cerita baru yang penuh gejolak, mengundang penonton untuk melihat kembali hubungan antar karakter yang telah lama hilang dan bagaimana mereka berinteraksi dalam kondisi yang penuh konflik. Para penggemar akan dibawa pada roller coaster emosi, dari ketegangan hingga momen-momen menyentuh.

**Tayang Terbatas**

Kamen Rider 555: Paradise Regained ditayangkan secara terbatas hanya pada tanggal 24 sampai 26 Mei 2024, menjadikannya sebagai acara yang sangat dinantikan dan eksklusif bagi para penggemar Kamen Rider. Penayangan terbatas ini memastikan bahwa setiap adegan akan diresapi dengan intensitas, mengajak penonton untuk merasakan setiap momen penting dari reuni yang luar biasa ini.

**Pesan Moral dan Refleksi**

Film ini tidak hanya menampilkan aksi dan drama, tetapi juga mengandung pesan moral yang dalam. Konflik antara SMART BRAIN dan Orphnoch mencerminkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, serta dilema moral yang dihadapi oleh para karakter. Keputusan Takumi untuk bergabung dengan SMART BRAIN mengundang refleksi tentang loyalitas, pengkhianatan, dan perjuangan untuk menemukan kebenaran dalam situasi yang rumit.

Editor: Arianto 

Read More

Prima Globalindo Logistik Cetak Pendapatan Rp184,2 Miliar

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

PT Prima Globalindo Logistik Tbk ("PPGL" atau "Perseroan"), emiten jasa pengurusan transportasi, mengumumkan kinerja keuangannya untuk tahun 2023. Dalam public expose yang digelar di Jakarta, Jum'at (17/05/2024). Direktur Utama PPGL, Darmawan Suryadi, menyampaikan bahwa meskipun terjadi penurunan pendapatan, perseroan berhasil mempertahankan dan bahkan meningkatkan laba bruto.

Menurut Darmawan, Perseroan dan entitas anak membukukan pendapatan sebesar Rp184,2 miliar pada tahun 2023, menurun 36,76% dibandingkan dengan pendapatan sebesar Rp291,1 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dinamika pasar global dan tantangan operasional yang dihadapi sepanjang tahun.

Meskipun pendapatan menurun, Perseroan mencatat kenaikan laba bruto sebesar 13,84%, dari Rp65,4 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp56,6 miliar pada tahun 2023. Darmawan menjelaskan bahwa peningkatan ini merupakan hasil dari efisiensi operasional dan pengendalian biaya yang ketat.

Masih kata dia, Laba sebelum pajak PPGL tercatat sebesar Rp22,67 miliar pada tahun 2023, turun 15,138% dari Rp26,95 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan tekanan pada profitabilitas akibat penurunan pendapatan, meskipun perusahaan berhasil menjaga laba bruto.

Laba komprehensif tahunan berjalan juga mengalami penurunan sebesar 15,41%, dari Rp20,64 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp17,46 miliar pada tahun 2023. Meskipun demikian, Perseroan tetap optimis dengan strategi yang telah disiapkan untuk menghadapi tantangan ke depan.

Dari sisi aset, Darmawan menjelaskan, total aset PPGL hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp198,92 miliar, naik signifikan dibandingkan dengan Rp177,1 miliar pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan investasi yang dilakukan perusahaan untuk memperkuat infrastruktur dan kapabilitas operasionalnya.

Dalam public expose tersebut, Darmawan Suryadi menegaskan bahwa Perseroan akan terus fokus mempertahankan kualitas pelayanan kepada pelanggan setia. Selain itu, perusahaan akan berupaya mendapatkan pelanggan baru untuk meningkatkan kinerja pada tahun berjalan. 

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Ungkap Penyelundupan Benih Lobster Jawa Barat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tim Unit III Subdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap tindak pidana perikanan terkait penyelundupan benih bening lobster (BBL) di wilayah hukum Polda Jawa Barat, Selasa (14/05/2024). Berawal dari laporan informasi dengan nomor LI: R/LI-18/V/2024/Ditpolair, tim melakukan penyelidikan intensif terhadap sebuah rumah yang diduga dijadikan gudang penyimpanan.

"Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan melakukan pemeriksaan di lokasi yang dicurigai dan menemukan 19 kotak styrofoam berisi sekitar 91.246 ekor benih baby lobster," kata Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasubditgakkum) Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Donny Charles Go di Jakarta, Jum'at (17/05/2024).

Menurut dia, Muatan tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan usaha yang sah, sehingga langsung diamankan oleh pihak berwenang. Para tersangka bersama barang bukti kemudian dikawal ke Mako Ditpolair untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Modus operandi yang terungkap dalam kasus ini adalah benih bening lobster diduga berasal dari Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, serta berbagai daerah di sekitar Pulau Jawa. Benih-benih tersebut dikemas dalam packing basah dan dikirim menggunakan mobil. Lobster transit di rumah atau gudang di wilayah Bogor untuk kemudian dikemas kembali sebelum dikirim ke luar negeri. Praktik ini menunjukkan jaringan penyelundupan yang terorganisir dan beroperasi dengan sistematis.

Dalam pengungkapan kasus ini, Donny menegaskan, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain:

1. 3 unit handphone

2. 19 kotak styrofoam

3. 3 tabung oksigen

4. 3 set regulator beserta selang

5. 24 bungkus plastik merk Segitiga

6. 4 bungkus plastik sampah warna hitam

7. 3 buah pisau cutter

8. 6 buah lakban warna coklat

9. 1 buah gunting

10. 4 roll koran

11. 4 keranjang kecil

12. 5 bungkus karet

13. 2 buah corong

14. 4 baskom kecil

15. 1 ember

16. 6 kursi kecil

Potensi kerugian negara yang berhasil diamankan dari kegiatan penyelundupan benih bening lobster ini diperkirakan mencapai Rp19,201 miliar. Rincian kerugian tersebut adalah:

- Lobster jenis pasir: 72.204 ekor dengan nilai Rp14,440 miliar

- Lobster jenis mutiara: 19.042 ekor dengan nilai Rp4,760 miliar

Adapun, Para tersangka diduga melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta Pasal 88 Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pasal 92 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan tanpa memiliki perizinan usaha dapat dipidana dengan penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

Pasal 26 Ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Indonesia wajib memiliki perizinan usaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 88 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dapat dipidana dengan penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

Pasal 16 Ayat 1 melarang setiap orang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Kasus penyelundupan benih lobster ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas di sektor perikanan. Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri terus berkomitmen untuk memerangi tindak pidana perikanan yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut. Melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait, penegakan hukum akan dilakukan secara konsisten untuk mencegah dan memberantas praktik ilegal di sektor perikanan.

"Pengungkapan kasus ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku penyelundupan dan mendorong pelaku usaha perikanan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan begitu, kelestarian sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat terjaga dengan baik," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kapolri Tutup Rakernis Bareskrim Polri 2024

Duta Nusantara Merdeka | Bali 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi arahan dalam penutupan Rakernis Bareskrim Polri 2024. Adapun Rakernis dilaksanakan di kawasan Kuta, Badung, Selasa (14/5/2024).

Kapolri dalam arahannya menyampaikan bahwa penegakan hukum yang semakin kompleks jadi tantangan Bareskrim dalam bertugas. Terlebih di tengah tingginya tuntutan masyarakat di media sosial.

“Dalam rakernis kali ini, saya menyampaikan bahwa tantangan tugas penegakan hukum semakin kompleks, seperti tingginya penggunaan medsos untuk menuntut keadilan masyarakat,” ujar Kapolri sebagaimana dilansir dari Instagram resmi @listyosigitprabowo, Kamis (16/5/2024).

Oleh sebab itu, Kapolri meminta Bareskrim agar merespon cepat tuntutan masyarakat tersebut. Baik yang disampaikan melalui media sosial maupun secara langsung.

Lebih lanjut, Kapolri meminta Bareskrim agar melakukan penegakan hukum dengan presisi. Utamanya untuk masyarakat kecil dan kelompok rentan.

“Diharapkan Polri mampu melakukan penegakan hukum dengan Presisi, yaitu penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan maupun harapan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kecil dan kelompok rentan,” katanya. (Arianto)

Read More

TNI Dukung Program Penanaman Padi IP200

Duta Nusantara Merdeka | Pelalawan

Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han., mengikuti rangkaian kegiatan penanaman padi serentak IP200, di Parit Senang, Desa Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar, Kamis (16/5/2024).

Sesuai UU TNI 34 Tahun 2004 tugas pokok TNI melaksanakan

Operasi Militer Perang (OMP) juga melaksanakan

Operasi Militer. Selain Perang (OMSP) dalam Pasal 7 ayat 2 butir 8 dan 9 memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; dan membantu tugas pemerintahan di daerah antara lain dalam sektor pertanian dalam Program Ketahanan Pangan yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan daerah dan perlu mendapat dukungan dari segenap instansi pemerintah yang terkait. 

TNI tidak hanya memberikan andil terhadap ketahanan pangan, akan tetapi ikut berkontribusi besar terhadap perkembangan perekonomian secara menyeluruh.

Dalam sambutannya, Danrem mengatakan, Kelompok Tani Suka Maju Desa Sungai Solok telah kembali berhasil serta sukses menggarap lahan untuk dilakukan penanaman padi kembali pada musim tanam ini. 

Kegiatan ini tentunya perlu kita dukung serta memberikan apresiasi, karena petani yang tergabung dalam Gapoktan Suka Maju Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar, secara tidak langsung telah ikut berkontribusi secara nyata dalam peningkatan Luas Tanam (LT), produksi dan produktivitas pangan, khususnya padi di Kabupaten Pelalawan. Sungguh ini merupakan kondisi yang cukup membanggakan kita semua. 

Danrem berharap kiranya Bapak/Ibu petani padi, tetap semangat berproduksi maupun semangat memelihara. "Terus motivasikan diri serta konsisten untuk lebih meningkatkan Luas Tanam maupun produktivitas panen padinya dimasa depan," ucap Danrem.

Dalam program peningkatan penanaman padi IP200 Kabupaten Pelalawan tahun ini direncanakan akan membangun tanggul. Hal ini disampaikan Bupati Pelalawan, H Zukri SE.

Lebih rinci, Bupati menegaskan, ke depan infrastruktur ini akan lebih ditingkatkan lagi untuk infrastruktur di Kecamatan Kuala Kampar ini, terutama sekali, jalan yang sudah dilakukan pengerasan, apakah di beton atau di aspal sehingga dapat meningkat kesejahteraan masyarakat.

"Saat ini, lahan padi di kuala kampar merupakan lahan terluas di provinsi riau, dimana hamparannya mencapai 5.500 hektar, jika lahan padi ini dikelola secara efektif, IP100 saja akan menghasilkan 15.000 ton, dan jika IP200 yang saat ini kita tanam berhasil secara efektif tentu hasilnya akan menjadi 30.000 ton," pungkasnya. (Arianto)

Read More