Kapolres Jakbar Tinjau Ibadah Imlek di Sejumlah Vihara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan ibadah perayaan tahun baru Imlek 2575 tahun 2024, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi bersama jajaran nya melakukan peninjauan dan pemantauan ke sejumlah Vihara yang ada di wilayah Jakarta Barat.

Beberapa Vihara yang menggelar ibadah perayaan tahun baru Imlek diantaranya Vihara Dharma Bakti dan Vihara Dharma Jaya Toasebio yang berada di kawasan Glodok Taman Sari Jakarta Barat. “Kami mengerahkan 220 personel kepolisian untuk mengamankan kurang lebih 64 Vihara atau Klenteng di Jakarta Barat yang melaksanakan kegiatan perayaan tahun baru Imlek 2024 ini termasuk mengamankan kegiatan ibadah menyambut pergantian tahun baru Imlek.

Dalam peninjauannya, selain untuk memastikan kelancaran dan ketertiban perayaan tahun baru Imlek di wilayah nya, Kapolres juga bertemu dan menyapa beberapa tokoh agama yang juga tokoh masyarakat Tionghoa yang ada di Vihara Dharma Bhakti dan Vihara Dharma Jaya Toasebio serta mengajak untuk bersama-sama mengelola, menjaga dan mengamankan wilayah Jakarta Barat.

Sementara itu, para tokoh agama dan tokoh masyarakat Tionghoa di vihara tersebut turut memberikan apresiasi kepada Polres Metro Jakarta Barat yang telah menjaga dan mengamankan kegiatan warga masyarakat Tionghoa selama perayaan tahun baru Imlek serta ikut mendoakan agar pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah Jakarta Barat dapat berjalan dengan aman dan damai serta kondusif. 

“Terima kasih kepada Polres Metro Jakarta Barat yang telah menjaga dan melindungi kegiatan perayaan Imlek kami, dan kami juga mendoakan agar Pemilu 2024 khususnya pemungutan suara di wilayah Jakarta Barat dan juga di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan aman, damai dan kondusif,” ungkap Rudy Sanjaya, salah satu tokoh masyarakat Tionghoa di Vihara Dharma Jaya Toasebio.

“Polres Metro Jakarta Barat beserta jajaran dan para stakeholder lain nya siap untuk selalu bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat demi menjaga dan mengamankan wilayah Jakarta Barat, karena sudah menjadi tugas tanggung jawab kami dalam memelihara kamtibmas serta melindungi, melayani dan bermitra dengan masyarakat,” tutup Syahduddi. (Arianto)

Read More

Perayaan Imlek, Pesan Damai Pemilu 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perayaan Imlek tahun 2024 ini merupakan momen istimewa, hal ini karena bertepatan dengan masa jelang pemungutan suara (14 Februari 2024).

Tokoh agama & warga Jakarta Utara yang merayakan tahun baru Imlek 2575 Kongzili pun angkat suara menyampaikan pesan damai untuk Indonesia.

Salah seorang pemuka agama di Vihara Lalitabistara Cilincing, Biksu Duta Smirthi berharap seluruh warga Indonesia untuk sabar dan mengkondisikan keadaan agar tetap aman & damai.

“Kita semua berharap dan memohon dengan tulus hati agar Indonesia semakin maju, bersama-sama bisa mengkondisikan keadaan,” katanya.

Pada Pemilu 2024, merupakan momen penting guna menentukan arah bangsa ini.

“Ini merupakan pemilihan yang penting bagi kita, untuk kemajuan Indonesia ke depan. Boleh berbeda pilihan tetapi kita harus tetap mengedepankan kebersamaan dan persatuan Indonesia,” bebernya.

Begitu pula dengan pengurus Vihara Kwan Im Hut Bo di Pademangan Timur menuturkan pentingnya berpikir dan bertindak cerdas, tidak terprovokasi dengan berita bohong terlebih jelang pemungutan suara.

“Mari bersama tolak segala bentuk kegiatan politik adu domba, sara, ujaran kebencian dan berita bohong pada Pemilu 2024,” tuturnya serentak.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan jika pesan damai yang disampaikan oleh warga tersebut merupakan kerinduan dan harapan masa depan bangsa.

“Itu suara hati mereka, di suka cita perayaan Imlek ini masyarakat berharap Pemilu 2024 ini tetap berjalan aman dan kondusif,” ucap Gidion.

Ia menambahkan, jelang pencoblosan ini Polri siap mengawal agar Pemilu 2024 tetap jujur, adil, aman, dan damai.

“Polri dalam hal ini Polres Metro Jakarta Utara siap mengawal jalannya pesta demokrasi. Hal ini terealisasi dengan pengerahan anggota saat pengamanan tahapan kampanye, pengawalan kotak suara, dan pengamanan di TPS mulai tanggal 13 Februari,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Menkominfo: R-Pepres Publisher Rights Segera disahkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah dan pemangku kepentingan telah membahas pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan pers dan platform digital. 

Pengaturan itu merupakan upaya bersama untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menyatakan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Publisher Rights akan segera disahkan.

"Dalam waktu dekat, dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentu dengan kebijakan Bapak Presiden, kita akan menyambut hari baik itu akan segera datang," ungkapnya saat memberikan sambutan dalam Syukuran HUT ke-78 Persatuan Wartawan Indonesia di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (09/02/2024).

Menteri Budi Arie mengapresiasi konsistensi komunitas pers nasional dalam mengawal proses pengesahan regulasi tersebut. 

Menurutnya, proses diskusi dan pembahasan berlangsung dengan baik untuk mencari titik temu atas perbedaan-perbedaan yang ada.

"Saya mengapresiasi konsistensi rekan-rekan sekalian dalam mengawal proses yang sangat panjang ini. Kami telah mendiskusikan hal ini, dan pemerintah sepakat bahwa regulasi ini perlu disahkan sesegera mungkin," jelasnya.

Menkominfo menegaskan untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan semua pihak. Lewat R-Perpers ini diharapkan akan ada payung hukum yang menjadi acuan bersama.

"Kita ingin memastikan bahwa kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital dapat terwujud dan memberi manfaat optimal, dengan kepastian payung hukum di dalamnya," tandasnya.

Menurut Menteri Budi Arie, Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi agar pasca pengesahan regulasi, semua pihak bisa menjalankannya dengan optimal.

"Kita sudah cukup optimis dan Pemerintah berkomitmen untuk memastikan mitigasi dan solusi ini betul-betul bisa berjalan," tegasnya.

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong. Hadir pula Ketua PWI Pusat Hendry CH Bangun, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Ilham Bintang, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat Timbo P. Siahaan. (Arianto)

Read More

Kawal Pemenangan Prabowo Gibran, Gibran Maju Bentuk Satgas Anti Money Politic

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Gebrakan Indonesia Berani Maju [Gibran Maju] telah bergerak mensosialisasikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran sejak awal kampanye. Termasuk bergerak mendorong dan mendukung majunya Mas Gibran sebagai Calon Wakil Presiden jauh sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Nasrullah, Ketua Umum Koordinator Nasional Gibran Maju dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/02/2024).

Lebih rinci, Nasrullah mengatakan, berbagai macam kegiatan yang telah kami lakukan diantaranya deklarasi-deklarasi baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah, kegiatan e-sport di beberapa titik, kegiatan tebus murah sembako, dan canvasing door to door di rumah warga

"Walaupun masa kampanye telah berakhir, Gibran Maju tidak mau berhenti begitu saja. Melainkan membentuk Satgas Anti Money Politic dan Kecurangan Pemilu untuk mengawal dan menjamin agar suara Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak dicurangi," ujar Nasrullah.

Untuk diketahui, Satgas ini berisi ribuan relawan yang tersebar di 12 (dua belas) Provinsi prioritas dan lainnya. Seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. 

"Nantinya apabila relawan menemukan adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan Pemilu, maka akan langsung membuat laporan ke Satgas Pusat Gebrakan Indonesia Berani Maju [Gibran Maju]," tutup Nasrullah. (Arianto)

Read More

Kemenperin Genjot Percepatan Industri Halal Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Bali 

Kementerian Perindustrian terus mengupayakan pengembangan industri halal di Indonesia. Di akhir 2023, rilis State of The Global Islamic Report menunjukkan kenaikan posisi Indonesia menjadi peringkat ketiga dalam perkembangan ekonomi halal, naik satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. 

Sementara itu, di pasar domestik, umat muslim Indonesia mencatatkan pengeluaran sebesar USD184 Miliar pada tahun 2020 dan diproyeksikan meningkat hingga 14,96% pada tahun 2025, atau sebesar USD281,6 Miliar. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai konsumen pasar halal terbesar di dunia dengan share 11,34% dari total pengeluaran halal global.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengisi peluang pengembangan industri halal adalah melalui sertifikasi halal bagi produk-produk yang dihasilkan, termasuk produk makanan dan minuman. “Kemenperin sebagai bagian dari Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan program-program pemberdayaan untuk sektor industri, di antaranya fasilitasi sertifikasi halal bagi sektor industri. 

Hal ini mendukung kesiapan industri dalam menyambut wajib halal, dengan mendorong kesiapan untuk peningkatan ekonomi syariah,” ujar Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Percepatan Fasilitasi Sertifikasi Halal di Bali, Jumat (2/2).

Sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa sembelihan akan diberlakukan di seluruh wilayah tanah air, sesuai dengan pentahapan kewajiban halal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Untuk itu, Kemenperin terus mendorong fasilitasi sertifikasi halal bagi Industri Kecil (IK). 

Dalam tiga tahun terakhir, Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kementerian Perindustrian telah memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada 3.095 IK, baik dengan skema reguler maupun self-declare.

Pada tahun 2024, PPIH akan kembali memberikan fasilitas sertifikasi halal kepada 1.250 Industri Kecil, meliputi pengajuan sertifikat halal dan pemberian pelatihan penyelia halal bagi Industri Kecil calon penerima fasilitas. 

Pelatihan penyelia halal ini diharapkan dapat menghasilkan SDM halal yang akan mengawal penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada perusahaan industri tersebut, sehingga perusahaan industri diharapkan tidak menjadikan sertifikat halal sekedar sebagai tujuan akhir, namun merupakan proses penerapan SJPH yang berkesinambungan bahkan setelah diterimanya sertifikat halal tersebut.

Rapat Kerja Percepatan Fasilitasi Sertifikasi Halal bertujuan untuk mengkoordinasikan program kerja terkait pemberdayaan Industri Halal. 

Dalam kesempatan tersebut, hadir perwakilan Dinas Perindustrian tingkat Provinsi dari seluruh Indonesia. Kemenperin meyakini bahwa akselerasi sertifikasi halal bagi produk industri tentunya tidak terlepas dari peran dan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pada rapat kerja tersebut, dikoordinasikan pendataan dan verifikasi Industri Kecil yang berpotensi dan siap untuk mengajukan sertifikat halal melalui saliha.kemenperin.go.id. 

Situs ini merupakan laman Kementerian Perindustrian yang dikhususkan bagi pendataan industri halal nasional, termasuk untuk pengajuan fasilitasi sertifikasi halal.

Selain koordinasi program industri halal dengan Dinas Perindustrian Provinsi, agenda raker ini juga melaksanakan kolaborasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di lingkungan Kemenperin. 

Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kementerian Perindustrian, Mohammad Ari Kurnia Taufik menyampaikan, sebagai salah satu pilar penting dalam siklus sertifikasi halal, LPH perlu terus didukung kiprahnya dalam mencapai target kewajiban sertifikasi halal bagi produk industri.

Hingga saat ini, Kementerian Perindustrian telah memiliki 17 LPH pratama yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dengan total 100 orang auditor halal tersertifikasi, disusul empat unit kerja lainnya yang masih berproses untuk dapat menjadi LPH pratama. 

“Sesuai arahan Bapak Menteri Perindustrian, jangan sampai ketika memasuki masa kewajiban halal makanan minuman di tanggal 17 Oktober 2024, masih ada pelaku industri nasional yang tidak bisa bergerak karena belum bersertifikat halal. Maka itu, dukungan LPH pun menjadi penting untuk bergerak cepat dalam mengejar sertifikasi halal bagi produk industri nasional,” ujar Kepala PPIH Kemenperin. 

Ia menambahkan, selama pelaksanaan Rapat Kerja, berbagai stakeholder yang hadir telah menyampaikan masukan dan komitmen bersama untuk mendorong penguatan industri halal nasional. 

Hingga akhir penyelenggaraan kegiatan, terdata sebanyak 822 Industri Kecil sektor makanan dan minuman telah terverifikasi dalam pengajuan fasilitas sertifikasi halal gratis dari Kementerian Perindustrian, serta sejumlah usulan peserta pelatihan SDM industri halal. “Selanjutnya PPIH Kemenperin akan mendampingi proses pengajuan usulan tersebut sebagai salah satu bentuk peran dalam penguatan industri halal nasional,” pungkas Ari. (Arianto)

Read More

Digelar 10 Februari, Tiga Pasang Capres/Cawapres Siap Hadir di Deklarasi Kemerdekaan Pers

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pers bersama segenap masyarakat pers siap melakukan “Deklarasi Kemerdekaan Pers” yang dihadiri oleh tiga pasang Capres/Cawapres di Hall Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat. 

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam acara persiapan Deklarasi di Dewan Pers pada Senin, 5 Februari 2024 mengatakan, Deklarasi Kemerdekaan Pers ini sebagai komitmen dari tiga pasang Capres/Cawapres untuk tetap mendukung kemerdekaan pers yang sejak reformasi 1998 bergulir. “Kami meyakini ketiga pasang Capres/Cawapres punya visi yang sama dalam menjaga pers yang independen dan selama ini telah berhasil menjaga proses demokrasi berlangsung dengan baik di tanah air,” kata Ninik. 

Ninik juga menegaskan, pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tanggungjawab yang sama untuk terus menyuarakan kebenaran, menjaga  proses demokrasi, dan memastikan semua informasi yang dihasilkan betul betul berdampak positif bagi masyarakat. “Pers punya andil besar untuk mewujudkan pemilu yang damai, sejuk, dan berhasil memilih pemimpin terbaik bagi Indonesia. Mari kita turut mengawal proses demokrasi ini dengan baik,” katanya. 

Sementara itu ketiga tim sukses yang hadir pada acara persiapan Deklarasi Kemerdekaan Pers, sudah memastikan ketiga pasang capres cawapres akan hadir dan mendukung acara yang digelar Dewan Pers. Untuk diketahui acara ini sebelumnya akan dilaksanakan pada Rabu, 7 Februari, tapi karena kesibukan ketiga pasang Capres/Cawapres, acara diundur pada 10 Februari dan bertempat di Hall Dewan Pers. 

Selain dihadiri ketiga pasang Capres/Cawapres; Deklarasi ini juga akan dihadiri seluruh Ketua Konstituen Organisasi Pers dan Perusahaan Pers, serta sejumlah tokoh pers. Acara juga akan disiarkan langsung televisi nasional. 

Untuk keterangan lebih lanjut bisa hubungi Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga Totok Suryanto atau Ketua Komisi Pendataan, Penelitian, dan Ratifikasi, A Sapto Anggoro. (Arianto)

Read More

Momentum Isra Mi’raj 2024, Kapolri Ajak Jaga Persatuan untuk Indonesia Emas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memperingati Isra Mi’raj 1445 H/2024.

Kapolri menekankan pentingnya keberkahan dan kemuliaan Rasulullah SAW serta semangat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

“Segenap keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat memperingati Israj Mi’raj 1445 H,” ujar Kapolri dalam instagramnya, Jumat (9/2/2024).

Dalam pernyataannya, Kapolri juga menegaskan pentingnya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sebagai landasan dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.

Kapolri turut mengajak seluruh anggota kepolisian untuk memanfaatkan momentum peringatan Isra Mi’raj sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja dan dedikasi dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Kapolri menuturkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

Lebih lanjut, Kapolri menegaskan bahwa semangat kebersamaan dan gotong royong merupakan fondasi yang kuat dalam mencapai cita-cita besar bangsa.

“Semoga keberkahan dan kemuliaan Rasulullah SAW senantiasa menyertai kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sekaligus sebagai semangat dalam merawat persatuan kesatuan guna percepatan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Warung NKRI Digital dan Media Guetilang Bakal Gelar Pelatihan Citizen Journalism

Duta Nusantara Merdeka | Kahuman 

Untuk menjaga eksistensi 37 Warung NKRI Digital pasca diresmikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme – BNPT Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si pada Rabu, (7/2/2024) di Desa Kahuman, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Warung NKRI Digital bekerjasama dengan Media Guetilang bakal menggelar pelatihan pers di berbagai lokasi dengan tema : “Peran Citizen Journalism dalam Mempromosikan Potensi Daerah di Media Online.” 

Pelaksanaan pelatihan pers ini digagas Komite Penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi -KPTIK menggandeng media Guetilang untuk menjadikan lokasi usaha Warung NKRI Digital sebagai pusat pengelolaan informasi digital di pedesaan yang terdapat Warung NKRI Digital. 

Pelatihan Citizen Journalism sebelumnya sudah sempat diujicoba saat pra launching di Warung NKRI Digital Pawon Ndeso baru-baru ini. Setelah resmi diluncurkan akan menjadi salah satu program prioritas di seluruh Warung NKRI Digital, dan Desa Kahuman akan kemabi menjadi yang pertama dilaksanakan secara resmi.

Pihak Pemerintah Kecamatan Polanharjo dan Pemerintah Desa Kahuman menyambut baik rencana pelatihan pers di wilayah pemerintahannya. Program pelatihan Citizen Jurnalism ini dikhususkan bagi Anggota Karang Taruna, Calon dan Purna PMI, Anggota Bhabinkamtibmas dan Babinsa, serta staf Pemerintah Kecamatan dan Desa setempat. 

Tujuan pelatihan pers ini agar Warung NKRI Digital juga menjadi pusat kegiatan pembinaan bagi warga dan aparat di pedesaan agar dapat berkolaborasi menjalankan praktek jurnalistik secara baik dan benar, dan mampu berperan aktif menulis berita promosi potensi yang dimiliki daerahnya tang selama ini tidak tersentuh pemberitaan media.  

Peserta akan dilatih kemampuan meliput dan menulis berita tentang kegiatan di pedesaan, potensi wisata desa, dan promosi komoditas dan seluruh potensi lainnya yang dimiliki desa dan menyiapkan sarana publikasi di media online guetilang.  

“Kami siap memfasilitasi seluruh desa yang ada di Kecamatan Polaharjo untuk mengikuti pelatihan ini. Karena sesudah Warung NKRI Digital diresmikan di tempat kami ini, kami berharap ada tindaklanjut kegiatan yang berkelanjutan,” ujar Camat Polanharjo Joko Handoyo Hs, S.Stp, M.Si usai peresmian Warung NKRI Digital di Desa Kahuman, Klaten pada Rabu, (7/2/2024). 

Sementara itu, Kepala Desa Kahuman Ida Andung Prihatin, S.Pd yang mendampingi Camat Polahrjo usai kegiatan peluncuran warung NKRI Digital, turut mendukung rencana pelatihan pers oleh Guetilang di Warung NKRI Digital Pawon Ndeso, Desa Kahuman. “Kami sangat mengapresiasi jika ada program pelatihan seperti ini sehingga potensi desa kami bisa dipromosi keluar,” ujar Ida. (Arianto)

Read More

Peringati Hari Pers, IMO-Indonesia: Jaga Keutuhan Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mengajak masyarakat agar senantiasa menjaga keutuhan bangsa di momentum peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada Jumat, 9 Februari 2024.

"Peringatan Hari Pers Nasional kali ini bertepatan dengan momen Pemilu 2024. Tentu banyak dinamika yang terjadi. Untuk itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga persatuan dan kedamaian untuk negeri tercinta ini," kata ketua umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail di Jakarta, Jumat (9/2/24).

Lebih lanjut, Yakub mengatakan, dalam tahun politik ini, banyak pihak terlibat dalam kepentingannya masing-masing.

"Kita tentu belajar dari pemilu 2019 lalu. Saat itu, situasi sosial memang sedikit mengalami ketegangan lantaran masyarakat terbelah dalam dua kubu utama yang saling berhadap-hadapan," ujar dia.

Menurutnya, kondisi pembelahan sosial itu terjadi akibat dinamika politik Pilpres yang membuat masing-masing mengambil posisi pilihan.

"Implikasinya, sebagian berada di kubu yang satu, sementara yang lain di kubu sebelahnya. Hingga muncul fenomena Cebong-Kampret," katanya.

Ia mengharapkan agar fenomena di tahun 2019 itu tidak lagi terulang di pemilu 2024. Sebab, kata dia, potensi chaos cukup tinggi dan yang merugi tentu rakyat itu sendiri.

"Nah, menghindari hal itu terjadi, harapan saya, semoga pemilu tahun ini bisa berjalan damai dan harmonis sehingga, tetap berada dalam bingkai keharmonisan nasional," tandasnya.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa peran media juga sangat penting dalam mewujudkan semangat persatuan di tengah kondisi politik yang terjadi.

"Berkaca pada pengalaman sebelumnya di mana peran media sangat vital dalam menciptakan suasana pemilu yang kondusif dan mengajak masyarakat menjaga hubungan sosial yang harmonis," tururnya.

Untuk itu, Yakub meminta kepada seluruh media anggota IMO Indonesia untuk sama-sama menyukseskan pemilu 2024 melalui pemberitaan yang positif dan kredibel. (Arianto)

Read More

Wamendes Hadiri Perayaan Natal 2023 dan Syukur Tahun Baru 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo menghadiri Perayaan Natal 2023 dan Syukur Tahun Baru 2024 Kementerian Desa PDTT di Gedung Makarti Muktitama, Jumat (26/1/2024).

Wamendes Paiman mengucapkan Selamat Merayakan Natal 2023, semoga akan memberikan suka cita dan semangat bagi Umat Kristiani di lingkungan Kementerian Desa PDTT dalam beribadah maupun berkarya bagi bangsa dan negara.

"Dalam kehidupan berbangsa, keberagaman dan kemajemukan adalah hukum yang tidak bisa dihindarkan. Kita patut bersyukur akan kemajemukan sebagai cerminan Bhineka Tunggal Ika dan nilai luhur bangsa Indonesia," kata Wamendes Paiman.

Perbedaan suku hingga pandangan, kata Wamendes Paiman, akan semakin wajar dalam kehidupan modern ini tapi pilihan untuk hidup rukun dan damai jadi yang terbaik yang diajarkan Tuhan kepada kita semua.

Kerukunan dan Kedamaian adalah sesuatu yang harus selalu kita junjung dan tingkatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia, kata Wamendes Paiman, dibangun atas keberagaman atas sekitar 714 Suku dan Etnis serta 1.300 bahasa daerah namun bisa dipersatukan dengan cinta kasih. Jika ini bisa dilakukan makan persatuan dan kesatuan bisa dicapai.

"Kemendes PDTT berkomitmen menjaga persatuan dan keberagaman perbedaan demi tercapainya tujuan pembangunan," kata Wamendes Paiman.

Kemendes PDTT telah banyak berhasil dalam target capaian tahun 2023, diantaranya kinerja serapan anggaran sebesar 98,13 persen. Ini capaian tertinggi selama berdirinya Kemendes PDTT sejak tahun 2014.

Prestasi lain adalah predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan tahun 2022 dari BPK. Ini merupakan predikat yang diraih selama tujuh kali berturut-turut.

"Prestasi yang diraih tahun 2023 menjadi fokus dan pijakan untuk meningkatkan kinerja dan program kegiatan tahun 2024," kata Mantan Rektor Universitas Moestopo ini.

Wamendes Paiman mengajak peserta Ibadah dan Perayaan Natal untuk memaknai pesan Kasih, Kedamaian dan Suka Cita. Olehnya, Ia mengajak keluarga besar Kemendes PDTT untuk membangun Cita Kasih, Kedamaian dan Suka Cita.

Dalam perayaan Natal ini, kita diingatkan kembali atas kepedulian terhadap sesama tanpa bedakan agama karena Indonesia memang mengaku kemajemukan dan berbagai pilihan agama.

Wamendes Paiman juga memberika Tali Kasih kepada anak-anak yang berasal dari dua panti asuhan.

Perayaan ini juga diramaikan dengan kehadiran Juara Indonesia Idol Edisi I, Joy Tobing yang membawakan lagu-lagu Pujian. Joy Tobing bahkan sempat berduet dengan Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid.

Turut hadir dalam perayaan itu Dirjen PPKTrans Danton Ginting Munte, Dirjen PPDT FX Nugroho Setijo Nagoro, Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT, anggota Persekutuan Oikumene Umat Kristiani Kemendes PDTT, dan Keluarga Besar lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Read More

Cadangan Devisa Januari 2024 Tetap Tinggi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 tetap tinggi sebesar 145,1 miliar dolar AS, meski menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2023 sebesar 146,4 miliar dolar AS. 

Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi jatuh tempo pembayaran utang luar negeri pemerintah.  

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan sinergi respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Resmikan Dua Jalan Tol di Provinsi Sumatera Utara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dua jalan tol di Provinsi Sumatera Utara, yakni ruas Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Seksi Tebing Tinggi - Indrapura sepanjang 20,4 km dan ruas Tol Indrapura - Kisaran Seksi Indrapura - Lima Puluh sepanjang 15,6 km. Kedua ruas tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan daerah yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan Riau. 

Peresmian jalan tol ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi di Gerbang Tol Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Rabu (7/2/2024). Hadir dalam acara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Ad Interm Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, Pj Walikota Tebing Tinggi Syarmadani dan Pj Bupati Batu Bara Nizhamul. 

Presiden Jokowi mengatakan, kehadiran jalan tol tersebut akan meningkatkan konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba dan meningkatkan kecepatan logistik menuju Pelabuhan Kuala Tanjung serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke. 

"Saya yakin dengan pembangunan jalan tol ini akan semakin banyak investasi, akan semakin banyak investor yang datang untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di Sumatera Utara, juga meningkatkan wisatawan ke DPSP Danau Toba dan sekitar serta mengefisienkan biaya logistik ke Pelabuhan Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangke," kata Presiden Jokowi. 

Dengan jaringan logistik yang lebih baik, dikatakan Presiden Jokowi akan memperbaiki daya saing terutama komoditas-komoditas yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara serta menumbuhkan sentra perekonomian baru yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan masyarakat.

"Kita harapkan dengan adanya jalan tol ini akan terjadi peningkatan data saing daerah, mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, dan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya," kata Presiden Jokowi. 

Jalan Tol Indrapura - Lima Puluh merupakan bagian dari Seksi 1 Jalan Tol Indrapura - Kisaran sepanjang 15,6 km, sedangkan Seksi 2 ruas Limapuluh–Kisaran sepanjang 32,15 km. Jalan Tol Indrapura-Kisaran sepanjang 47,75 km merupakan koridor utama Trans Sumatera yang menghubungian Provinsi Sumut hingga Riau, khususnya dari daerah wilayah Medan menuju Kisaran dan sekitarnya dengan mempercepat waktu tempuh yang biasanya sekitar 4 jam menjadi 2 jam.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir mengatakan Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) tengah menyelesaikan ruas Tol Indrapura hingga Kisaran sepanjang 47,75 dengan target selesai seluruhnya akhir 2024. 

Selanjutnya, Tol Tebing Tinggi - Indrapura merupakan bagian dari ruas Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat dengan total panjang 143,2 km (termasuk VGF). Pembangunan Tol Kuala Tanjung -Tebing Tinggi - Parapat terbagi menjadi 6 seksi dengan nilai investasi Rp13,4 triliun. Seksi 1-4 dikerjakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan PT Waskita Karya untuk seksi 2 dan 3 serta PT Hutama Karya untuk seksi 1 dan 4. Sedangkan untuk seksi 5 dan 6 menjadi porsi pemerintah. 

Turut hadir dalam acara peresmian, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Triono Junoasmono, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Junaidi, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Pantja Dharma Oetojo. (Arianto)

Read More

BAZNAS RI dan FDIKOM UIN Jakarta Perkuat Sinergi Dakwah Zakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan dakwah zakat guna memberdayakan dan meningkatkan literasi masyarakat. 

Hal tersebut mengemuka pada Penjajakan Kerja Sama Optimalisasi Komunikasi Pengelolaan Zakat BAZNAS RI dan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Rabu (7/2/2024). 

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan M.Si. CFRM, pihaknya menyambut baik kerja sama dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah dalam upaya mengoptimalkan dakwah zakat untuk kesejahteraan masyarakat. 

"Pertemuan ini sangat penting terutama untuk mengoptimalkan dakwah zakat, juga untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam penyampaian informasi tentang zakat," ucapnya. 

Rizaludin berharap, kerja sama yang akan dijalani ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pemahaman akan zakat di tengah masyarakat. 

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional KH. Achmad Sudrajat Lc. MA. menambahkan, kerja sama dengan FDIKOM UIN Jakarta ini akan memperkuat BAZNAS Institute yang berfokus pada pelatihan, sertifikasi amil zakat, serta riset. 

“Kolaborasi ini juga merupakan langkah strategis untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang andal di bidang pengelolaan zakat. 

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui zakat,” ucap Kiai Achmad. 

Sementara itu, Dekan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. menyampaikan, banyak program-program BAZNAS yang beririsan dengan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah. 

"Sebagai institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini UIN selalu mengedepankan kolaborasi-kolaborasi yang saling menguatkan," ujarnya. 

Gun Gun berharap, kerja sama BAZNAS dan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah nantinya dapat saling menguatkan terutama misalnya dalam bidang jurnalistik dan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) sehingga dapat menguatkan komunikasi yang tepat guna dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Gun Gun menambahkan, selain dalam aras narasi kolaborasi ini bisa berjalan di aras pemberdayaan dan riset karena FDIKOM punya prodi spesialisasi yang bergerak dalam pengembangan masyarakat, bimbingan penyuluhan, kesejahteraan sosial, manajemen Dakwah serta ada pusat kajian dan laboratorium dakwah komunikasi yang bisa difungsikan dalam ranah riset dan produksi konten. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan M.Si. CFRM, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional KH. Achmad Sudrajat Lc. MA., Plt Kepala Biro Komunikasi Publik BAZNAS RI Ndari Rumi Widyawati, dan Kepala Bagian Humas BAZNAS RI Yudhiarma MK, M.Si.

Sementara dari UIN Syarif Hidayatullah turut hadir Dekan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si beserta jajaran Dekanat, Kaprodi, dan Kepala Labdakom. (Arianto) 

Read More

Tingkatkan Pelayanan Prima, Mahkamah Agung Resmikan 25 Gedung Baru

Duta Nusantara Merdeka | Palu

Pernah runtuh karena terdampak bencana gempa Palu pada 2018 lalu, kini Pengadilan Tinggi Sulawesi dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki Gedung baru yang siap melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah Sulawesi Tengah. Kedua Gedung tersebut diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Selasa pagi (6/2/2024). 

Pada saat yang sama, Ketua Mahkamah Agung juga meresmikan beberapa Gedung Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, serta gedung serbaguna Mahkamah Agung, Gedung PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Mahkamah Agung, Media Centre Mahkamah Agung, serta rumah jabatan.

Ketua Mahkamah Agung mengungkapkan, pada 2018 lalu, dua hari setelah terjadinya gempa Palu, ia bersama beberapa pimpinan Mahkamah Agung mengunjungi Palu dan melihat langsung dampak gempa yang meluluhlantakkan Gedung pengadilan.

“Saat itu sulit untuk mengungkapnya dengan kata-kata, sedih dan pilu melihat gedung pengadilan runtuh dan rata dengan tanah,” cerita Ketua Mahkamah Agung.

Ia menambahkan, sedih dan pilu itu kini berganti dengan haru dan bangga setelah melihat Gedung baru Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang kokoh dan bagus.

Guru Besar Universitas Diponegoro itu menyatakan, pembangunan 25 gedung baru tersebut merupakan upaya terus menerus yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan di seluruh Indonesia. 

Ia berharap, semoga kehadiran gedung-gedung baru ini turut membawa spirit baru bagi aparatur peradilan agar lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan peresmian ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, para pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, dan undangan lainnya. 

Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh aparatur peradilan dari seluruh Indonesia melalui zoom meeting dan live streaming.

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura yang turut hadir pada acara tersebut menyatakan bahwa ia sangat mengapresiasi kunjungan Ketua Mahkamah Agung dan rombongan ke Palu. 

Baginya ini menjadi tanda sinergitas yang baik antar instansi dalam mewujudkan peradilan yang adil dan merata bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Menurutnya peresmian Gedung Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sangat tepat karena menjadi momentum peningkatan pengadilan dan pelayanan demi terpenuhinya rasa keadilan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan institusi peradilan. Ia berharap gedung ini bisa menjadi legacy bagi penegakan hukum juga sumbangsih bagi Pembangunan daerah.

Sementara itu, PLT Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H., dalam laporannya menyampaikan, gedung-gedung yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada hari ini, yaitu:

1.Gedung Serbaguna Mahkamah Agung

2.Gedung Media Centre Mahkamah Agung

3.Rumah Jabatan eselon 1

4.PTSP Mahkamah Agung

5.Gedung Pengadilan Tinggi Palu

6.Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin

7.Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Manado

8.Gedung Mahkamah Syariah Blangpidie

9.Gedung Pengadilan Negeri Meuredu

10.Gedung Mahkamah Syariah Kota Subulussalam

11.Gedung Pengadilan Negeri Sibuhuan

12.Gedung Pengadilan Agama Sibuhuan

13.Gedung Pengadilan Agama Tais

14.Gedung Pengadilan Agama Bintuhan

15.Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Balai

16.Gedung Pengadilan Agama Martapura

17.Gedung Pengadilan Agama Gedung Tataan

18.Gedung Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

19.Gedung Pengadilan Agama Pulang Pisau

20.Gedung Pengadilan Negeri Bobong

21.Gedung Pengadilan Agama Kasongan

22.Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

23.Gedung Pengadilan Negeri Wangi-wangi

24.Gedung Pengadilan Negeri Nangabule

25.Gedung Pengadilan Negeri Muala Kurun.

Masih dalam laporan Sugiyanto, ia menyampaikan bahwa pembangunan gedung-gedung ini merupakan komitmen Mahkamah Agung dalam memastikan ketersediaan sarana dan prasana yang dilakukan secara professional, tranparan, dan akuntabel bagi aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Pada kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan, Ketua Mahkamah Agung dan rombongan menyempatkan diri berkunjung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Pengadilan Negeri Donggala, dan Pengadilan Agama Donggala. (Arianto)

Read More

Panglima TNI Kumpulkan Para Atase Militer Negara Sahabat Pererat Kerjasama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyambut dengan hangat seluruh Atase Pertahanan dan Atase Matra pada acara Coffee Morning guna memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral dari berbagai negara sahabat. Acara berlangsung di Wisma Ahmad Yani, Menteng Jakarta pusat, Rabu (07/02/2024). 

Acara ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk berkumpul dan berkomunikasi secara informal, tetapi juga menjadi media efektif untuk mempererat hubungan antara TNI dan para Atase Pertahanan negara sahabat. Komunikasi yang baik diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menjalankan tugas, tidak hanya di tingkat militer, tetapi juga di tingkat diplomatik.

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan harapannya untuk meningkatkan kerja sama baik dalam skala bilateral maupun multilateral pada tahun ini. "Kehadiran Atase Pertahanan telah meningkatkan hubungan dan kerjasama tidak hanya antara angkatan bersenjata tetapi juga antar negara."

Pertemuan ini menjadi perwujudan dari visi Panglima TNI yaitu TNI yang PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, Adaptif) yakni visi integratif sehingga TNI mampu berkolaborasi dengan militer negara sahabat dalam peningkatan dalam bidang pertahanan.

Panglima TNI juga mengapresiasi peran penting para Atase Pertahanan dalam kesuksesan pelaksanaan latihan multilateral, seperti Super Garuda Shield pada tahun 2022 dan 2023, serta menjadi tuan rumah pada pertemuan rutin para Panglima Angkatan Bersenjata ASEAN, ACDFM ke-20 pada tahun 2023. Peran mereka diakui sebagai kontribusi luar biasa dalam memastikan kelancaran dan keamanan kegiatan-kegiatan tersebut.

Kegiatan ini dihadiri oleh 43 Atase Pertahanan dari negara-negara sahabat yang hadir dengan penuh antusias, serta para pejabat Mabes TNI dan juga Angkatan. (Arianto)

Read More

Brigjen TNI Dany Rakca Resmi Buka Pembekalan Media dan Publikasi 2024

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca Andalasawan secara resmi membuka Sosialisasi pembekalan media dan publikasi Tahun 2024. Kegiatan tersebut direncanakan akan berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh lebih kurang 115 Personil di bidang Intel, Penerangan, Infolahta dan para Babinsa Kodim jajaran Korem 031/Wira Bima yang dilaksanakan di Auditorium Kaharuddin Nasution Korem 031/WB Kota Pekanbaru, Selasa (06/02/24)

Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan, “Selamat datang kepada para peserta yang telah hadir serta para pemateri yang telah siap membagi ilmu kepada para prajurit Wira Bima, mengingat Era Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkembang dengan sangat cepat dan maju dewasa ini, sehingga dibutuhkan kemampuan yang tinggi untuk menghadapinya. Untuk itu, melalui kegiatan ini diharapkan kepada Prajurit jajaran Korem 031/WB memiliki kompetensi dan keterampilan yang profesional guna menunjang tantangan tugas kedepan.

Hingga 2 hari kedepan merupakan peluang yang harus kita manfaatkan dengan sebaik baiknya, sehingga ilmu yang yang diperoleh dapat bermanfaat serta dapat di salurkan dan kembangkan di satuan masing masing. Sekali lagi kepada pemateri yang telah hadir saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya sekira nya ilmu yang bapak bapak berikan dapat berguna untuk pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan Negara,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kasiren Korem 031/WB Kolonel Inf A.Sipahutar, S.E, Kasipers Kasrem 031/WB Kolonel Kav Yuli Eko Hadiyanto, S.Sos, Dantim Intel Mayor Inf Zulkarnain, Para Pasi Korem 031/WB, dan Ketua PWI Provinsi Riau Bpk Raja Isyam Azwar.

Pada kegiatan tersebut, para peserta sangat antusias dengan adanya beberapa pertanyaan yang di sampaikan oleh peserta kepada para Narasumber. (Arianto)

Read More

Haji Sarmilih Silaturahmi dengan Media di Tangerang

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Haji Sarmilih SH menggelar silaturahmi dengan media di posko pemenangan khusus wilayah Tangerang Kota, di Perumahan Palem Ganda Asri 2, Tangerang, Rabu (7/2/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan media dalam mengawal suara pesta demokrasi pemilihan umum 2024.

Dalam sambutannya, Haji Sarmilih mengatakan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan aspirasi kepada masyarakat. Ia berharap media dapat memberikan pemberitaan yang objektif, akurat, dan berimbang tentang visi, misi, dan program yang ditawarkan.

"Media adalah mitra kami dalam membangun Banten. Kami menghargai dan menghormati karya-karya media yang profesional dan bertanggung jawab. Kami menginginkan pengawalan suara kami di tanggal 14 Februari 2024, agar pemilu berjalan luber dan jurdil. Kami ingin membangun Banten bersama-sama, jangan mengkritik tapi membidik," ujar Haji Sarmilih.

Ia juga memberikan kesempatan kepada media untuk bertanya tentang berbagai hal terkait dengan pembangunan Banten. Ia menjawab dengan lugas dan jelas setiap pertanyaan yang diajukan oleh media. Ia menegaskan bahwa ia memiliki target suara sebanyak 30 ribu, yang insyaallah tercapai dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak.

"Kami optimis bisa memenangkan pemilu 2024. Kami punya strategi dan tim yang solid. Kami juga punya basis massa yang kuat dan loyal. Kami yakin masyarakat Banten sudah cerdas dan bijak dalam memilih pemimpin yang terbaik untuk Banten," tutur Haji Sarmilih.

Kegiatan silaturahmi ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan keakraban. Haji Sarmilih dan tim pemenangannya berbincang santai dengan media sambil menikmati kopi dan kue. Ia juga berfoto bersama dengan media sebagai tanda persahabatan dan kebersamaan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Peringati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, MAN 3 Sragen Gelar Pengajian Akbar

Duta Nusantara Merdeka |Sragen

Dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Sragen menggelar acara pengajian akbar yang meriah pada hari Rabu, 7 Februari 2024. Acara yang diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran spiritual serta mencerdaskan anak bangsa.

Acara yang dihadiri oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan tersebut turut diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk penampilan Hadroh, pembacaan ayat suci Al-Quran bil ghoil dengan metode sambung ayat, dan ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Ustaz Thoriq Aziz, S.Pd., Lc., M.Pd.

Dalam sambutannya, Kepala MAN 3 Sragen, Drs. Sugiyono, M.Pd.I, menekankan pentingnya membangun religiusitas dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. 

Drs. Sugiyono mengungkapkan bahwa peringatan Isra dan Mi'raj memberikan pelajaran penting tentang menjaga salat lima waktu, sebuah kewajiban yang menjadi pilar utama dalam agama Islam. 

"Kita perlu memiliki kekuatan spiritual yang unggul, salah satunya melalui peringatan acara Isra dan Mi'raj ini," ujarnya.

Selaras dengan hal tersebut, Ustadz Thoriq Aziz dalam ceramahnya menyoroti pentingnya salat lima waktu sebagai pilar utama dalam agama Islam. Dirinya mengingatkan bahwa meninggalkan salat bisa mengakibatkan keruntuhan dalam praktik keagamaan seseorang. 

"Salat merupakan hubungan yang sangat intens bagi seorang hamba dengan Tuhannya. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh siswa dan siswi MAN 3 Sragen untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah salat lima waktu," tuturnya.

Sebagai penutup yang meriah, acara peringatan Isra dan Mi'raj ini juga menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi kategori ahli Quran serta siswa favorit. Penghargaan dan hadiah diberikan sebagai bentuk apresiasi dari Al Munawarah Peduli Anak Bangsa.

Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di MAN 3 Sragen tahun ini tidak hanya menjadi acara keagamaan semata, namun juga sebagai wujud nyata dari upaya mencerdaskan generasi muda dengan nilai-nilai spiritual yang kokoh dan membumi. Semoga semangat keagamaan ini terus menginspirasi dan membawa manfaat bagi seluruh civitas akademika MAN 3 Sragen. (Arianto)

Read More

Sidang Judicial Review tentang Perlindungan Pekerja Migran: Pembelaan TAPMI dan Kesaksian Ahli

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) sebagai “Pihak Terkait” dalam uji materi atau judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 127/PUU-XXI/2023 telah menyampaikan keterangannya secara langsung di hadapan Majelis Hakim MK pada persidangan Rabu, 6 Februari 2024 lalu. TAPMI dalam persidangan MK tersebut menegaskan kerangka argumentasinya bahwa pelaut migran adalah pekerja migran dan hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kuasa Hukum TAPMI, Matthew Michele Lenggu, S.H., mewakili TAPMI dalam penyampaian keterangan sebagai “Pihak Terkait”, sekaligus menegaskan bahwa “Pemohon” tidak memiliki kerugian konstitusional atas keberadaan norma Pasal 4 ayat 1 huruf c UU PPMI No. 18/2017 [4].

TAPMI turut menerangkan bahwa ketentuan pasal terkait justru telah memberikan kedudukan dan kepastian hukum yang jelas bagi awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran sebagai pekerja migran Indonesia.

TAPMI selanjutnya menjelaskan ketentuan pasal terkait telah memberikan kejelasan norma dan lingkup pelindungan bagi pelaut migran Indonesia, baik pelaut yang bekerja di kapal niaga ataupun di kapal perikanan berbendera asing di luar negeri, dengan kontrol dan pengawasan menyeluruh dari pemerintah pada proses bisnis perekrutan dan penempatan yang melibatkan pemerintah pusat, perwakilan pemerintah di luar negeri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

“Kami berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 18/2017 telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan telah memberikan kepastian dan pelindungan hukum bagi awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran sebagai Pekerja Migran Indonesia”, terang Matthew lebih lanjut.

TAPMI juga turut meluruskan bahwa dalam hukum internasional, awak kapal niaga dan perikanan migran yang bekerja di kapal ikan berbendera asing di luar negeri juga dikategorikan sebagai pekerja migran. Para “Pemohon” telah keliru dalam menafsirkan definisi pekerja migran dan pelaut yang diatur dalam Pasal 2 International Convention on the Protection of the Rights ofAll Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.

Pekerja migran diartikan oleh Pasal 2 ayat 1 ICRMW sebagai seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan aktifitas yang dibayar di suatu negara di mana ia bukan merupakan warga negara. Selanjutnya, Pasal 2 (c) ICRMW menyebutkan bahwasanya ‘the term "seafarer", which includes a fisherman, refers to a migrant worker employed on board a vessel registered in a State ofwhich he or she is not a national’. Atau dalam Bahasa Indonesia adalah “istilah “pelaut” yang mencakup nelayan, mengacu pada seorang pekerja migran yang dipekerjakan di atas kapal yang terdaftar di suatu Negara yang ia bukan merupakan warga negaranya”. Berdasarkan definisi di atas, pelaut, termasuk awak kapal perikanan, jelas dimasukkan sebagai bagian pekerja migran.

Menurut TAPMI, “Pemohon” juga keliru dalam menafsirkan pengecualian Pasal 3 (f) ICRMW, yang menyebutkan bahwa ‘Konvensi ini tidak berlaku bagi: pelaut dan pekerja pada suatu instalasi lepas pantai yang belum memperoleh izin tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di negara tujuan kerja’. Artinya, norma-norma pelindungan dalam Konvensi ini jelas berlaku bagi pelaut yang telah memperoleh izin tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di negara

tujuan kerja. 

Lebih lanjut, TAPMI juga berpandangan adanya pengecualian pada Pasal 3 (f) ICRMW tersebut tidak mengeluarkan atau menggugurkan pelaut migran sebagai pekerja migran sebagaimana yang telah ditegaskan dan dimaksudkan pada Pasal 2 (c) dari konvensi tersebut. Sangat penting untuk memahami kerangka dan substansi sebuah perundang-undangan termasuk dari suatu konvensi secara komprehensif, bukan parsial.

Dalam petitumnya, TAPMI memohon kepada MK untuk menolak permohonan “Pemohon” yang menginginkan agar Pasal 4 ayat 1 huruf c UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan tersebut sangat penting untuk membangun landasan normatif konstitusional sekaligus penegasan yang konklusif bahwa norma dari pasal yang disengketakan tersebut hakikinya tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan turut memberikan kepastian hukum dan pelindungan yang menyeluruh, adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh pekerja migran Indonesia, termasuk bagi pelaut niaga migran dan pelaut perikanan migran Indonesia.

Untuk diketahui, Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) terdiri dari sembilan perwakilan organisasi pelaut dan organisasi masyarakat sipil—mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada 20 November 2023 lalu. Sembilan perwakilan organisasi pelaut niaga, pelaut perikanan, dan organisasi masyarakat sipil tersebut tergabung dalam Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI), yang terdiri dari: Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Serikat Awak KapalTransportasi Indonesia (SAKTI), Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara (SAKTI Sulut), Serikat Pelaut Sulawesi Utara (SPSU), Pelaut Borneo Bersatu (PBB), Serikat Pelaut Bulukumba (SPB), Greenpeace Indonesia, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia. Pemberitahuan Penetapan MK perihal TAPMI sebagai “Pihak Terkait” disampaikan dan diterima pada 22 Januari 2024. (Arianto)

Read More

Kapuskes TNI: Peningkatan Resistensi Antimikroba Menjadi Tantangan Berskala Global di Bidang Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dengan adanya temuan peningkatan resistensi antimikroba di Rumah Sakit TNI dan peningkatan kasus resistensi antimikroba di tingkat Nasional maupun dunia, resistensi antimikroba bukanlah kondisi yang dapat disepelekan, karena ini menjadi salah satu tantangan berskala global di bidang kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Kapuskes TNI Mayjen TNI Dr. dr. Yenny Purnama, Sp.A(K)., M.Kes., MARS., M.H. saat memberikan sambutan pada acara Forum Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah Sakit TNI, bertempat di Auditorium Lt. 6 gedung dr. Satrio RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Kapuskes TNI menambahkan, hal tersebut membutuhkan aksi dan sinergi dari semua sektor, sehingga dapat memperbaiki layanan Rumah Sakit TNI khususnya Rumah Sakit Tk. I, II, III dan IV. “Oleh sebab itu perlu di bentuk Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) di tiap-tiap Rumah Sakit TNI,” jelasnya.

“Tim KPRA tidak hanya dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan akreditasi Rumah Sakit tetapi untuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit,” sambung Kapuskes TNI.

Sementara itu ditempat yang sama, Karumkit RSPAD Gatot Soebroto Letjen TNI dr. A Budi Sulistya, Sp.THT., KL(K)., MARS mengatakan, tujuan dilaksanakannya forum pengendalian resistansi antimikroba Rumah Sakit TNI adalah kita ingin mendesiminasikan, untuk mensosialisasikan dan menindaklanjuti berkaitan dengan bahaya dari resistensi antimikroba. “Resistensi antimikroba ini tidak dikendalikan maka kita akan terganggu dalam proses pelayanan kesehatan maupun kelangsungan hidup manusia, termasuk alam semesta akan terganggu dengan adanya resistensi antimikroba ini,” paparnya.

Letjen TNI Budi Sulistya berharap dengan forum yang difasilitasi secara kolaboratif dari Puskes TNI khususnya ketua Komite Penanggulangan Resistenisi Antimikroba baik dari Markas Besar TNI dan dari Kementerian Pertahanan Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan kemudian saya selaku ketua asosiasi rumah sakit kementerian pertahanan TNI dan Polri berkolaborasi untuk menyadarkan secara kolektif bahwa kita memiliki silent pandemi yaitu berhadapan dengan resistensi antimikroba yang harus kita lawan bersama sama.

“Karena kalau kita tidak lawan maka kita akan kesulitan untuk memberikan pengobatan berbagai penyakit khususnya akibat infeksi, mikroba, jamur dan sebagainya. Sehingga resiko terhadap kelangsungan hidup manusia juga alam semesta pasti akan terganggu,” pungkasnya.

Kegiatan forum pengendalian resistansi antimikroba diikuti oleh 50 peserta secara online dan 63 peserta secara offline para pejabat tim PPRA Rumah Sakit, dokter mikrobiologi klinik dan apoteker. Menghadirkan beberapa narasumber dari Rumah Sakit TNI yaitu Mayor Ckm dr. Endra Tri Prabowo (Ketua PPRA RSPAD GS), Letkol Laut (K) dr. Wayan. S (Ketua PPRA RSAL Ramelan), Letkol Kes dr. Ratih, Sp.A (RSPAU dr. Hardjolukito), dr. Hana, SpPK (RS. Tk.II Ridwan Meuraksa), dr. Rizqi, Sp.OG (RSAL Mintohardjo), dr. Nunik (RSAU dr. Esnawan) dan Dr. dr. Anis Karuniawati, SPMK (FKUI RSCM, KPRA Kemenkes).

Turut hadir diantaranya Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan Marsma TNI dr. Budi Satrio U., Sp.KFR., MARS., Ketua KPRA TNI yang juga Wakil Dekan II Bid. Keuangan dan Umum Fakultas Farmasi Militer Unhan Laksma TNI Dr. Apt. Widyati, M.Clin.Pharm, Kabidyankesin Puskes TNI Kolonel Laut (K) dr. Tanto Budiharto, Sp.JP., MARS., Kolonel Ckm (K) dr. Martaviani Budiastuti, M.Kes., Sp.A dan Kabiddiklat RSPAD Gatot Soebroto Kolonel Ckm Drs. Latif Usman, M.M. (Arianto)

Read More