Masuki Minggu Kedua, Irjen Kemendagri Soroti Kenaikan Sejumlah Komoditas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Memasuki minggu kedua Januari 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti bawang merah, bawang putih, dan daging ayam ras.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir pun meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan langkah pengendalian agar kenaikan harga tersebut dapat diatasi.

Berdasarkan data hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri pada minggu kedua Januari 2024, kenaikan harga bawang merah terjadi di 360 kabupaten/kota, sedangkan kenaikan harga bawang putih terjadi di 326 kabupaten/kota, dan kenaikan harga daging ayam ras terjadi di 212 kabupaten/kota.

"Kita bisa melihat perbandingannya minggu lalu dan minggu ini. Ternyata minggu ini kenaikan harga bawang putih menjadi 326 kota dan kabupaten, berarti semakin besar, kemudian daging ayam ras menjadi 212 kabupaten dan kota," kata Tomsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Khusus bawang putih, Tomsi meminta stakeholder terkait untuk mencermati faktor apa saja menyebabkan kenaikan harga, terutama menyangkut proses importasi dan pendistribusian. "Bawang putih kita juga kenaikan dari kurang lebih 6 bulan terakhir itu Rp10 ribu, perlu juga dikaji berkaitan dengan impornya, apakah harga impornya memang naik, atau distribusinya yang kurang baik, atau ada yang mempermainkan harganya," ujarnya.

Oleh karena itu, Tomsi meminta stakeholder terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar dapat melakukan pendataan dan perumusan kebijakan sebagai langkah antisipasi dalam upaya pengendalian harga komoditas tersebut.

"Kalaupun memang terjadi kekurangan dan prediksi kita salah, kita sudah mengantisipasi beberapa waktu sebelumnya, pada 2 bulan sebelumnya. Kalau stok mulai menipis, sehingga harga belum sempat naik, sudah ada keputusan yang kita ambil untuk mengantisipasi itu ke depan. Bukan kita diam dan begitu naik baru menjadi pemadam kebakaran," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Putranto mengungkapkan, bila dibandingkan dengan Desember 2023, rata-rata harga bawang putih hingga minggu kedua Januari 2024 naik sebesar 4,86 persen, dengan kisaran rata-rata harga nasional Rp39.678 per kilogram. Adapun kenaikan tertinggi terjadi di Pulau Sulawesi, yakni melonjak 6,04 persen dibandingkan rata-rata harga Desember 2023, dengan rata-rata harga senilai Rp41.556 per kilogram. (Arianto)

Read More

Dies Natalis ke-3, UICI Gelar Sidang Senat Terbuka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) merayakan Dies Natalis ke-3 dengan menggelar Sidang Senat Terbuka mengusung tema "From Imagination to Digital Innovation; UICI's Third-Year Journey in the World of Digital Education" di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Senin (15/01/2023).

Dalam sambutannya, Rektor UICI Prof. Laode Masihu Kamaluddin, M.Sc., M.Eng. mengatakan bahwa UICI telah mengukir banyak prestasi dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

"UICI lahir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah hak setiap individu dan seluruh warga negara Indonesia memiliki kesempatan dan akses pendidikan yang berkualitas. Dengan motto 'to reach the unreachable', menjangkau yang tidak terjangkau, UICI telah membangun jembatan untuk memberikan akses pendidikan tanpa hambatan geografis atau ekonomi," ujar Prof. Laode.

Untuk mendukung ide besar tersebut, UICI mengembangkan Artificial Intelligence Digital Simulator Teaching Learning System (AI DSTLS) dan Learning Management System (LMS).

AI DSTLS adalah sistem pembelajaran berbasis simulasi digital yang menggunakan kecerdasan buatan. Sistem ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa bisa belajar dimana saja, kapan saja, auto replay/ marking, secara berulang-ulang (repeatable), lebih efisien dan akurat. Hal ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi pada setiap mata kuliah.

LMS UICI adalah platform berbasis website yang digunakan untuk perkuliahan. Platform ini menyediakan berbagai fitur seperti materi, tugas, kuis, diskusi, video, dan lain-lain.

Budaya digital yang dibangun UICI tidak hanya berlaku untuk mahasiswa. Sumber Daya Manusia/ Insani di UICI tersebar di 12 provinsi dan 1 luar negeri, di mana 71% bekerja secara remote/work from anywhere dengan pola manajemen yang egaliter, telah membentuk budaya kerja “kapanpun, dimanapun, siapapun, tetap produktif”.

Prof. Laode juga menyampaikan capaian UICI dalam tiga tahun akademik. UICI berhasil merekrut 1.800 mahasiswa dari berbagai latar belakang dan wilayah di Indonesia. Mahasiswa UICI tersebar di 5 negara, 34 propinsi, dan lebih dari 420 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Prestasi mahasiswa UICI yang mencolok dalam berbagai bidang, bersama dukungan dari 10 organisasi mahasiswa, mencerminkan semangat inklusif dan nilai-nilai perjuangan universitas.

Kolaborasi dengan 19 mitra, terciptanya 12 HAKI dan 12 artikel yang dipublikasikan menunjukkan komitmen UICI dalam mengembangkan penelitian dan kontribusinya dalam dunia akademis.

Pentingnya kerja sama tampak dalam proyek-proyek seperti Museum Kesultanan Banjar berbasis digital yang dikerjakan oleh Divisi PR dan Prodi Digital Komunikasi.

Di Masohi, ibukota Kabupaten Maluku Tengah dibangun proyek kedua yaitu data center kerja sama pemerintah kabupaten Maluku Tengah dengan UICI dan Lembaga Sains Terapan FMIPA Universitas Indonesia. Proyek ini adalah proyek di bawah Prodi Sains Data.

Proyek ketiga masih di Masohi adalah proyek Smart City di bawah Program Studi Informatika UICI dan Pusat Penelitian Teknologi Informasi & Komunikasi Institute Teknologi Bandung (ITB).

Proyek keempat adalah pengembangan pusat bisnis inkubator kerja sama Pemda Maluku Tengah dengan Prodi Bisnis Digital UICI dan Kemenkoinfo melalui kegiatan 1000 digital start-up di kementerian tersebut.

UICI menyadari untuk mencapai semua itu, butuh kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya dalam bentuk UICI Trust Fund, yaitu program fund raising melalui program beasiswa.

Hingga akhir Desember 2023 tercatat jumlah mahasiswa penerima beasiswa sebanyak 1144 orang yang diterima dari 17 personal donator/lembaga. Adapun untuk program Trust Fund telah tercatat 29 orang/lembaga yang telah berkontribusi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung UICI dalam menjalankan visi dan misinya.

Semoga UICI terus berkembang dan memberikan manfaat bagi bangsa dan dunia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Bahas Perlindungan Hukum, IMO-Indonesia Silaturahmi dengan Ketua Dewan Pers

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia menggelar kegiatan silaturahmi dengan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pada Jumat (12/1) siang. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara organisasi pers online dengan lembaga pers nasional, serta membahas isu-isu terkait perlindungan hukum bagi pelaku pers.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Dewan Pers, pihak IMO-Indonesia diwakili langsung oleh Ketua Umum Yakub F. Ismail bersama Ketua Dewan Pengawas Firman Wijaya. Kedua pihak saling bertukar pandangan seputar perkembangan dan dinamika pers di Indonesia, utamanya dalam mendorong akselerasi dan kepastian hukum bagi pelaku pers.

Dari pihak IMO-Indonesia, terdapat sejumlah pandangan yang disampaikan, termasuk mengusulkan penguatan regulasi untuk seluruh badan usaha pers di tanah air. Menurut Yakub, regulasi yang kuat dan jelas akan menjamin keberlangsungan kegiatan usaha setiap badan pers yang ada, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para insan pers.

"Bagi kami, khususnya dari IMO, memang sejak dulu berharap agar perlu penguatan dari sisi regulasi untuk menjamin keberlangsungan kegiatan usaha setiap badan pers yang ada. Untuk itu, kepastian hukum tentu menjadi agenda mendesak yang butuh respons cepat," kata Yakub di bilangan Jakarta Selatan, Senin (15/1/24).

Yakub juga menyampaikan bahwa perlindungan hukum bagi para insan pers menjadi atensi utama organisasinya. Ini dikarenakan selama ini banyak kasus yang dialami para anggota IMO sulit dicarikan jalan keluar lantaran kurangnya perlindungan hukum yang diberikan. Ia mencontohkan beberapa kasus kriminalisasi dan kekerasan yang menimpa para jurnalis online.

"Terus terang, banyak anggota kami yang mengalami perlakuan yang kurang fair, di samping sering mengalami praktik-praktik kekerasan. Kami menyadari bahwa akar dari permasalahan ini ada regulasi itu sendiri yang belum mampu memberikan rasa aman dan nyaman," ujarnya.

Yakub berharap, kegiatan silaturahmi tersebut di samping menjadi momentum mempererat hubungan antara IMO dan Dewan Pers, juga menjadi awal yang baik dalam memperkuat sisi perlindungan hukum bagi industri pers di Indonesia khususnya bagi badan usaha pers padat karya. Ia juga mendorong agar IMO Indonesia menjadi salah satu konstituen dari Dewan Pers sebagai bagian dari penguatan legal standing anggota yang bernaung di bawah IMO.

"Termasuk kami juga mendorong agar IMO Indonesia menjadi salah satu konstituen dari Dewan Pers sebagai bagian dari penguatan legal standing anggota yang bernaung di bawah IMO," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas IMO-Indonesia Firman Wijaya mengharapkan kepada Ninik Rahayu selaku ketua Dewan Pers agar aspirasi yang disampaikan organisasinya menjadi masukan sekaligus pertimbangan untuk perbaikan pers ke depan. Ia mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum ini menjadi problem serius yang kini dialami oleh seluruh industri pers di tanah air, dan membutuhkan solusi bersama.

"Kita tahu bahwa masalah perlindungan hukum ini menjadi problem serius yang kini dialami oleh seluruh industri pers di tanah air. Mulai dari masalah kriminalisasi hingga lain-lainnya. Untuk itu, upaya untuk memecahkan persoalan ini tentu menjadi atensi kita bersama demi kemajuan pers yang lebih baik ke depan," katanya.

Pihaknya mengaku berterima kasih atas sambutan hangat dari pihak Dewan Pers atas agenda silaturahmi tersebut. Ia berharap, agenda silaturahmi ini menjadi langkah awal dalam membangun peradaban pers yang lebih baik menuju Indonesia emas.

Adapun sejumlah upaya Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu yang secara konsisten mengedepankan UU 40 Tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers sebagai solusi persengketaan, utamanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat pers mendapat apresiasi dari IMO-Indonesia. Atas konsistensinya dalam melakukan upaya itu, Ketua Umum IMO-Indonesia mendaulat Ninik Rahayu sebagai Srikandi Pers Indonesia. Ninik diharapkan terus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih luas lagi ke depan.

Editor: Arianto 

Read More

Pengusaha Bela Bangsa Dukung Prabowo-Gibran, Klaim Elektabilitas Hampir 50 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, mendapat dukungan dari Pengusaha Bela Bangsa. Kelompok ini merupakan relawan Jokowi yang kini beralih ke Prabowo-Gibran.

Deklarasi dukungan ini dilakukan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (14/10/2024). Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, seperti Rosan Roeslani, Hashim Djojohadikusumo, Otto Hasibuan, Grace Natalie, Hengky Kurniawan dan lain-lain.

Ketua Umum Pengusaha Bela Bangsa, Trisya Suherman mengatakan, mereka mendukung Prabowo-Gibran karena pasangan ini adalah penerus Jokowi. Ia mengklaim bahwa Prabowo-Gibran memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Jokowi, yaitu membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.

"Kami berdiri 2012 kami relawan Jokowi, kami tegak lurus ikut arahan pak Jokowi. Pengusaha Bela Bangsa tetap 02," ujar Trisya.

Ia juga mengajak para pengusaha untuk tidak ragu-ragu menunjukkan sikapnya mendukung Prabowo-Gibran. Menurutnya, pengusaha harus berani berperan aktif dalam politik, karena hal itu akan berdampak pada iklim ekonomi dan sosial di Indonesia.

"Kami menghimbau para pengusaha nggak usah ragu menunjukan sikap. Kita ingin menang satu putaran. Kalau dua putaran biayanya besar. Pengusaha ayo kita gaspol. Ini elektabilitas sudah hampir 50 persen. Kita harus gaspol. Rezeki nggak kemana," tegasnya.

Sementara itu, Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani menyambut baik dukungan dari Pengusaha Bela Bangsa. Ia mengatakan bahwa dukungan ini adalah energi baru bagi tim kampanye Prabowo-Gibran untuk terus bergerak demi memenangkan pilpres hanya dalam satu putaran saja.

"Dukungan pengusaha bela bangsa ini adalah energi untuk kami terus bergerak mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melangkah pada 14 Februari dan coblos Prabowo-Gibran. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya Pengusaha Bela Bangsa," kata Rosan.

Senada dengan itu, Anggota tim pengarah TKN, Hashim Djojohadikusumo, juga mengapresiasi dukungan dari Pengusaha Bela Bangsa. Ia mengatakan bahwa dukungan ini akan menambah kekuatan bagi Prabowo-Gibran, baik dalam hal suara maupun ekonomi.

"Dukungan dari Pengusaha Bela Bangsa bukan saja suatu kekuatan dalam mendulang suara, namun juga akan menambah kekuatan ekonomi dan sosial. Investor luar negeri maupun dalam negeri perlu kepastian. Makanya kita gaspol satu putaran untuk kemenangan Prabowo-Gibran. Kalau dua putaran kita harus menunggu empat bulan kedepan ini sangat tidak baik untuk iklim ekonomi kita," ucap Hashim.

Untuk diketahui, Pengusaha Bela Bangsa merupakan salah satu kelompok relawan yang mendukung Jokowi pada pilpres 2019. Namun, pada pilpres 2024, mereka memutuskan untuk mendukung Prabowo-Gibran, yang juga didukung oleh Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran adalah pasangan yang mampu menyatukan berbagai elemen bangsa.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

PDA Kota Padangsidimpuan Gelar Refreshing Pimpinan

Duta Nusantara Merdeka | Padangsidimpuan

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Padangsidimpuan menggelar kegiatan Refreshing Pimpinan yang dilaksanakan  pada hari Ahad, 25 Jumadil Akhir 1445 H/ 07 Januari 2024 M bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Padangsidimpuan.

Kegiatan Refreshing Dihadiri oleh semua unsur mulai dari Pimpinan Harian, Majelis-majelis dan Lembaga- Lembaga yang ada di struktur Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Padangsidimpuan, Acara ini mengangkat tema “ Eksistensi Aisyiyah Meningkatkan Kinerja Bersinergi Untuk Mewujudkan Islam Berkemajuan”

Dalam sambutannya ketua PDA Kota Padangsidimpuan Ibu Dr. Hj. Yusriani Nasution, SP. MP menyampaikan urgensi  pelaksanaan Refresing Pimpinan agar para pengurus PDA Kota Padangsidimpuan priode 2022-2027 mengetahui tugas masing-masing yang telah diamanahkan sehingga bisa menjalankan program kerja yang sudah dibuat dan ditanfizkan Ketika Musyda yang di gelar pada bulan Mei tahun 2023 yang lalu.

Antusias peserta terasa dari awal acara hingga berakhirnya acara dengan menghadirkan materi-materi yang antara lain,Pemahaman Beraisyiyah, Aisyiyah berkemajuan, Kesekretariatan, keuangan dan Ideologi Muhammadiyah. **

Read More

Masa Kampanye Pemilu 2024, Menteri Kominfo: Konten Hoaks Menurun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan konten hoaks yang beredar selama masa kampanye Pemilihan Umum 2024 tidak sebanyak Pemilu 2019. Meskipun demikian, Menkominfo menegaskan hoaks tetap menjadi ancaman bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Selama masa kampanye Pemilu 2024 sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan take down terhadap 51 konten terkait Pemilu serta menerbitkan sekitar 175 klarifikasi atas hoaks mengenai Pemilu. Jumlah ini menjadi pengingat kita semua bahwa hoaks masih mengancam demokrasi kita, walaupun secara data (kumulatif) jauh menurun dibanding tahun 2019,” jelasnya usai Acara Diskusi Demi Indonesia Cerdas Memilih di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (12/01/2024) kemarin.

Menkominfo menjelaskan, peran lembaga yang dipimpinnya untuk menyebarluaskan informasi mengenai Pemilu dan menjaga ruang digital agar demokrasi tetap berkualitas. Menurutnya, upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan penyelenggara Pemilu.

“Selain melakukan upaya penanggulangan konten dan literasi digital, kami bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai wujud dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya. 

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman terkait pemanfaatan layanan informasi dalam pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

“Selain itu, perjanjian kerjasama dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Aptika Kominfo dengan Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 

Karena itu, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pemeliharaan serta pemanfaatan sistem elektronik dengan memberikan panduan serta kode etik,” jelasnya. (Arianto)

Read More

Hasil Lawatan Menag ke Arab Saudi: Kuota Haji Terbesar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas hari ini kembali ke Tanah Air usai kunjungan ke Arab Saudi. Menag mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, sekitar pukul 14.30 WIB.

Ada beberapa kabar baik yang dibawa oleh Menag untuk jemaah Haji Indonesia dari Arab Saudi, mulai dari kepastian tambahan kuota haji hingga fast track keberangkatan haji 2024.

"Alhamdulillah saya barusan landing dari Saudi, baru saja menandatangani MoU bersama Pemerintah Arab. Salah satu hasilnya, sebagaimana kita tahu, kita mendapatkan kuota terbesar sepanjang sejarah, yaitu 241 ribu," ungkap Gus Men sapaan Akrab Menag Yaqut, di Cengkareng, Kamis (11/1/2024).

Tak hanya soal kuota, Menag juga tengah mengupayakan agar jemaah haji Indonesia mendapatkan tempat terbaik di Arab Saudi. 

"Ada beberapa perubahan yang signifikan dalam mengupayakan layanan haji yang akan segera disesuaikan, seperti penempatan jemaah (di Arafah dan Mina), itu bergantung seberapa cepat kita melakukan kontrak teknis perhajian bersama pemerintah Arab," jelasnya.

"Insya Allah dalam minggu ini atau maksimal minggu depan kontrak itu akan segera kita lakukan agar tempat terbaik didapatkan untuk jemaah Indonesia," ungkap Gus Men.

Selain hotel, Gus Men juga sudah bertemu dengan otortitas Pemerintah Arab Saudi untuk membicarakan penerbangan bagi jemaah haji Indonesia. Menurutnya, kedatangan delegasi Indonesia mendapatkan sambutan baik dari pihak otoritas Arab Saudi. "Insya Allah itu aman, biar nanti Garuda Indonesia saja yang follow up," ujarnya.

Terakhir, Gus Men mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia juga telah mengusulkan penambahan dua jalur fast track bagi jemaah haji. Kedua jalur tersebut diusulkan di Solo dan Surabaya. Sedangkan saat ini fast track baru diterapkan di Bandara Soekarno Hatta.

"Dari pembicaraan yang kita lakukan sih mereka menyetujui, tapi mereka tetap akan melakukan survey lapangan untuk melihat ke Solo dan Surabaya," jelasnya.

Layanan fast track akan memudahkan jemaah haji dalam proses pengecekan dokumen keimigrasian, seperti visa dan paspor. Sebab, prosesnya sudah dilaksanakan di bandara asal.

Fast track ini dinilai penting agar jemaah haji yang datang ke Arab Saudi sudah tidak melalui proses imigrasi. 

Hal tersebut akan sangat membantu jemaah haji Indonesia untuk mengurangi kelelahan setelah melakukan perjalan panjang dari Tanah Air. (Arianto)

Read More

Viral! Salam Tiga Jari Wakil Presiden

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Salam menggunakan simbol jari hari-hari ini tengah menjadi tren utamanya dalam menggunakan isyarat jari dengan ragam tertentu.

Kontestasi politik yang tengah berlangsung saat ini menunjukkan salam jari menjadi identik dengan bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Fenomena tersebut belakangan ini ramai diperbincangkan setelah Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin terlihat memberi salam tiga jari saat menghadiri acara HUT PDIP ke-51 di Jakarta, Rabu (10/1) lalu.

Sontak salam tiga jari Wapres itu dikaitkan dengan bentuk dukungan langsung terhadap paslon nomor urut 03 Ganjar-Mahfud.

Kendati begitu, salam menggunakan tiga jari itu justru dimaknai berbeda oleh Staf Khusus Wapres bidang hukum Firman Wijaya.

Menurutnya, apa yang terdokumentasi dari salam dengan Ibu Jari, telunjuk serta jari kelingking dalam acara PDIP tersebut tidak lain merupakan salam biasa saja. 

Hal itu karena salam resmi yang menjadi jargon dari paslon nomor urut 03 tersebut justru dengan jari telunjuk, tengah dan jari manis yang merapat (three finger salute) mirip adegan di film The Hunger Games.

"Jadi jelas hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah dukung mendukung, beliau menghormati dan menyayangi semua partai yang ada tidak terkecuali PDI Perjuangan yang tengah merayakan miladnya sebagai partai politik besar di Indonesia,"ungkap Firman di Jakarta, Sabtu (13/1/24).

Di samping itu, bila dilacak asal muasal salam tiga jari dengan mengunakan ibu jari, telunjuk dan jari kelingking itu sejatinya adalah salam Heavy Metal.

"Beberapa makna lain juga mewarnai salam tiga jari dengan ibu jari, telunjuk serta kelingking tersebut dalam menyampaikan pesan I Love You juga digunakan untuk mengekspresikan kasih sayang," terangnya.

Tidak hanya itu, pada faktanya tidak ada juga yang mematenkan salam tiga jari tersebut sebagi eksklusif milik tertentu, jadi semua entitas dapat menggunakan salam tiga jari tersebut dengan maknanya sendiri.

Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia (MAHUPIKI) itu menuturkan bahwa Wapres Ma'ruf Amin berkomitmen menjaga kondusivitas dengan tidak memihak kepada paslon manapun dengan menempatkan dirinya sebagai Bapak Bangsa yang mengayomi semua golongan dan segenap lapisan masyarakat.

"Sebagai stabilisator yang mampu meredam berbagai gejolak dan gesekan sosial yang mengancam stabilitas negara, posisi wapres Ma'ruf Amin menjadi begitu penting dalam menjaga masa transisi roda pemerintahan era Presiden Joko Widodo ini," pungkas Firman. (Arianto)

Read More

Persada SP Gelar Kegiatan Cek Kesehatan Gratis

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Ummat menggelar Bakti Sosial di kota Medan. Bakti sosial ini dilaksanakan Persada SP yang merupakan Caleg Partai Ummat No Urut 1 DPRD Kota Medan Dapil 5 ( Medan Sunggal. Medan Selayang. Medan Tuntungan. Medan Johor. Medan Polonia. Medan Maimun) . Sedangkan Dr Masri Sitanggang.MA adalah Caleg Partai Ummat Nomor urut 2 DPR RI Dapil Sumut 1 (Medan. Deli Serdang. Serdang Bedagai. Tebing Tinggi).

Dalam aksi Program Bakti Sosialnya kedua Caleg Partai Ummat tersebut Menyediakan Cek Kesehatan Gratis yakni Cek Gula Darah. Kolesterol. Asam Urat dan Juga Terapi meliputi. Strok. Syaraf kejepit dan lainnya, Kegiatan ini merupakan bentuk nyata hadirnya Partai Ummat yang bertujuan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya yang Mengalami permasalahan Kesehatan.

Sedikitnya ada 200 orang  yang telah mendaftar dan mengikuti Kegiatan Baksos Tersebut "Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat di masa sulit, tetapi juga sebagai bentuk perhatian Partai Ummat terhadap Masyarakat," kata Persada yang Juga Ketua DPD Partai Ummat Kota Medan. 

Selanjutnya Persada juga Menambahkan bahwa kegiatan bakti sosial yang bersifat nyata dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Persada SP dan Dr Masri Sitanggang untuk memulai perjuangan mereka dengan tindakan nyata yang berdampak masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Persada SP dan Dr Masri Sitanggang menyatakan kesiapannya untuk berjuang bersama Ummat. Keduanya berharap bisa dipercaya menjadi wakil konstituennya dalam pemilu legislatif yang akan berlangsung di bulan Februari 2024 mendatang.  **

Read More

Menang Gugatan Class Action, Nasabah WanaArtha Life Minta Segera Dibayar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kabar gembira kini dirasakan para korban asuransi WanaArtha Life Pasalnya, pada sidang gugatan perwakilan kelompok (Class Action) dengan nomer perkara 609/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, Ketua Hakim Kadarisman Al Riskanda, memutuskan sah untuk sidang gugatan class action dan bisa dilanjutkan. 

Putusan tersebut pastinya menjadi jawaban yang sangat diharapkan para nasabah korban asuransi WanaArtha Life, dimana sehari sebelumnya, Senin (8/1), melakukan aksi damai di depan PN Jakarta Pusat agar persidangan dapat memutuskan keputusan yang seadil-adilnya.

Adapun sidang dengan penggugat para nasabah korban asuransi WanaArtha Life dan pihak yang tergugat adalah Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan RI, dan PT WanaArtha Life (WAL) itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa pagi (9/1).

Ketua tim kuasa hukum dari penggugat pemegang polis WanaArtha Life, Firman Wijaya mengatakan, putusan pengadilan class action yang selama ini diperjuangkannya akhirnya mendapatkan keputusan yang sangat diharapkan para kliennya.

“Alhamdulillah, akhirnya apa yang diperjuangkan selama ini membuahkan hasil, setidaknya untuk sementara. Tentu kami sangat mengapresiasi Majelis Hakim yang dipimpin oleh Bapak Kadarisman, yang telah mengabulkan gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh para nasabah pemegang polis korban WanaArtha Life,” kata Firman kepada awak media di Jakarta, Jumat (12/1/24).

Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) itu lebih lanjut mengatakan, para korban nasabah WanaArtha telah berjuang menuntut haknya namun sangat sulit untuk mendapatkannya.

"Padahal ini kan hak mereka yang mau tidak mau harus dipenuhi perusahaan. Tapi, kenyataannya mereka justru dipersulit dan tidak mendapatkan apa yang semestinya menjadi hak mereka," kata Firman.

Atas hal itu, pihaknya mengaku permohonan class action yang sudah berjalan selama beberapa bulan ini menjadi komitmen bersama yang tak sedikit menguras tenaga dan waktu bahkan hingga menelan nyawa.

“Jika menyaksikan perjuangan rekan-rekan sejauh ini memang luar biasa. Bahkan harus dibayar dengan nyawa. Itu terjadi pada saudara kami almarhum Deddy Agustino Djaya. Beliau meninggal saat berjuang membela haknya yang tidak dipenuhi perusahaan," ujarnya.

Ia pun berharap, seluruh pihak baik itu aparat penegak hukum hingg Kementerian Keuangan agar dapat mendukung proses pemenuhan hak-hak para kliennya itu.

Tidak hanya itu, Ketua umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) itu berharap agar kasus ini bisa menjadi angin segar bagi para pemenang polis asuransi, tidak hanya bagi nasabah WanaArtha Life tapi juga bagi nasabah asuransi lainnya yang kerap berada di pihak yang lemah, dan selanjutnya kasus ini bisa menjadi perhatian para pemangku jabatan.

“Dengan keputusan sidang ini, sangat monumental dalam sejarah perasuransian di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi harapan bagi para pencari keadilan yang menjadi korban kasus kejahatan asuransi. Para nasabah butuh kepastian dan pemulihan. Kita berharap kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, jajaran Kementerian Ibu Sri Mulyani, untuk mensupport keputusan sidang ini dan segera mengembalikan hak-hak para nasabah. Keputusan sidang ini juga bisa di Indonesia untuk memastikan, apakah lembaga asuransi memang mendapatkan perlindungan dari pemerintah Republik Indonesia,” harapnya. 

Editor: Arianto

Read More

Perkara Pidana Dihentikan, Soegiharto Santoso dan Michael Sunggiardi Berdamai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Perkara pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan Ketua Umum APKOMINDO Ir. Soegiharto Santoso, SH alias Hoky terhadap Ir. Michael S. Sunggiardi akhirnya berakhir melalui perjanjian dan kesepakatan damai antar kedua belah pihak. 

Surat perjanjian perdamaian telah ditandatangani pada Rabu (10/1/2024) di PN Jakarta Pusat, sesaat sebelum Michael menjadi saksi pada sidang perkara No. 731/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Pst terdakwa pencemaran nama baik di akun Facebook Apkomindo, Rudy Dermawan Muliadi.

Perjanjian perdamaian sebelumnya telah melalui proses mediasi yang dibantu oleh sahabat kedua belah pihak yakni Felix Lukas Lukmana Goei sebagai mediator. Felix yang tinggal di kota Semarang, saat ini menjabat sebagai Ketua DPA DPD APKOMINDO yang Ketua Umumnya Soegiharto Santoso versi SK Menkumham RI.

Proses perdamaian itu diawali dengan pertemuan kedua belah pihak secara daring lewat aplikasi zoom meeting pada Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, Pk 14.00 lalu.

Pertemuan damai yang direkam dengan durasi 43 menit itu akan dijadikan sebagai salah satu bukti tentang adanya proses perdamaian yang berlangsung sangat baik serta penuh persahabatan.

Dalam rekaman tersebut Michael mengakui kesalahannya atas kesalahan memposting sesuatu di akun Facebook sesuai dengan BAP dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada tanggal 29 Agustus 2017.

"Oleh karena itu saya memohon maaf atas semua kekeliruan yang sudah dilakukan oleh saya, hal tersebut dilakukan karena ketidaktahuan kondisi di internal APKOMINDO yang sesungguhnya, sebab sudah tidak aktif sejak tahun 2010," tutur Michael.

Menanggapi itu, Hoky selaku pelapor ataupun korban langsung menyatakan menerima permohonan maaf dari Michael.

Ia juga bersedia dan sepakat dibuatkan surat perjanjian perdamaiannya. "Jika masih pihak lain yang merasa melakukan kesalahan dipersilahkan dimediasi oleh Pak Lukas untuk perdamaian. Karena mungkin masih ada yang ingin berdamai namun tidak mengetahui harus menghubungi siapa," ucap Hoky yang sebelumnya sempat dikriminalisai dan ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul.

Dalam perkara ini, seharusnya terjadi perdamaian dengan pihak Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi yang sudah direncanakan sebanyak 2 (dua) kali proses mediasi di Polda DIY. Yang pertama sekitar bulan Maret tahun 2018 dan yang kedua tanggal 11 Maret 2020.

“Saya ingat rencana mediasi yang kedua kalinya itu tanggal 11 Maret 2020, karena ada tertuliskan dalam BAP saya hingga 3 kali. Masing-masing BAP tanggal 11 Maret 2020, 08 Mei 2020, serta 08 Juni 2020. Padahal tanggal rencana mediasi tersebut atas permintaan Terdakwa Rudy, namun setelah saya tiba di Polda DIY, terdakwa Rudy malah tidak hadir," bebernya. 

Sementara Lukas selaku mediator mengatakan, pihaknya senang perdamaian itu akhirnya terwujud. “Damai itu indah, karena kerukunan mendatangkan berkat untuk kita semua. Kedua sahabat saya orang baik. Mungkin pada waktu itu berada di situasi yang tidak tepat, sehingga kurang berkenan dan berperkara hukum. Nah karena dengan ketulusan berdua untuk saling memahami dan memaafkan, serta sepakat tidak melanjutkan perkara hukum ini, berarti berkat yang luar biasa dari Tuhan,” ujar Lukas.

Hoky yang ditemui usai perdamaian mengaku senang terjadinya perdamaian dengan Michael yang merupakan sahabat lamanya. Ia mengutarakan pengalaman saat keduanya aktif berkegiatan dan pernah bareng Kang Onno W. Purbo berangkat ke Pameran COMDEX tahun 2000, di Las Vegas Valley, Nevada, Amerika Serikat.

Kesepakatan damai ini, kata dia, sebagai bukti bahwa dirinya tidak berniat jahat kepada pihak lawan yang selama ini terus mengganggu pribadinya dan organisasi APKOMINDO. 

"Prinsipnya saya siap berdamai. Dan lapor polisi saya buat sebetulnya untuk membuktikan bahwa saya sejak awal tidak bersalah namun pernah dikriminalisasi dan sempat ditahan selama 43 hari serta benar terbukti ada yang menghina di Facebook APKOMINDO sehingga Ir. Faaz sempat menjadi terpidana dan masuk penjara selama 3 bulan di Lapas Wirogunan Yogyakarta," tandas Hoky. (Ar)

Read More

Panglima TNI Mengecek Perlengkapan Operasi Dalam Negeri 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek Gelar Bekal Operasi Dalam Negeri TA 2024, bertempat di Plaza Mabes TNI, Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Gelar Bekal Operasi Dalam Negeri ini dilaksanakan bertujuan untuk memastikan tingkat standarisasi, efektivitas, dan kelayakan perlengkapan yang akan digunakan oleh prajurit TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Dalam Negeri. Adapun perlengkapan yang digelar diantaranya: tutup kepala, tutup badan, tutup kaki, atribut dan tanda pangkat, perlengkapan kesehatan lapangan serta perlengkapan lapangan lainnya.

Panglima TNI memperhatikan dengan seksama presentasi dan demonstrasi berbagai perlengkapan operasional termasuk peralatan medis yang dirancang untuk penugasan Dalam Negeri. Beliau juga berkesampatan berdialog dengan para ahli dan personel terkait untuk memastikan tingkat kesiapan yang optimal.

Dalam sambutannya usai melakukan pengecekan, Panglima TNI menekankan pentingnya penyempurnaan standarisasi dan efektifitas perlengkapan yang akan digunakan oleh prajurit dalam melaksanakan tugas operasi. "Perlengkapan ini akan digunakan oleh prajurit saya di medan operasi, jadi kalau spesifikasinya kurang bagus akan menyulitkan, jadi kita akan segera membuat Pokja Litbang untuk menyempurnakan spesifikasinya," kata Jenderal bintang empat ini.

Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan, agar dibuat Tim Pokja Litbang dimana Kepala Perbekalan (Kababek) TNI sebagai supervisinya yang akan dihadiri oleh para Asisten Logistik Angkatan dan kemungkinan tetap menggunakan Vendor yang sama dengan tujuan agar kualitasnya lebih bagus lagi.

Hadir dalam kegiatan tersebut: Kasum TNI, Irjen TNI, Pangkogabwilhan II, Pangkostrad, Aslog Panglima TNI, Asren Panglima TNI, para Pejabat Utama Mabes TNI, Danjen Kopassus, Kababek TNI, Kapusada TNI, para Asisten Logistik Angkatan, dan Pejabat terkait lainnya. (Arianto)

Read More

Pemilu 2024, APTIKNAS Apresiasi Netralitas TNI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Untuk menjamin netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjelang Pemilihan Umum 2024 terus terjaga, Pusat Penerangan TNI Bersama dengan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) menggelar kegiatan dialog bertema : Netralitas TNI pada Pemilu 2024 di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, (Rabu 10/1/2024). Kegiatan ini menuai apresiasi dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional Ir. Soegiharto Santoso, SH yang ikut hadir pada kegiatan ini. 

Peserta yang hadir pada kegiatan dialog ini dari kalangan pakar IT dan Komunikasi, para Kadispen Angkatan, dan para Perwira Puspen TNI. 

Menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamika situasi yang setiap saat berkembang, serta TNI dihadapkan dengan tahun politik 2024, Kapuspen TNI Mayjen TNI Dr. R. Nugraha Gumilar, M.Sc., menggagas kegiatan dialog ini dan mengundang Asintel Panglima TNI, Dansatsiber TNI, narasumber Andi Budimansyah Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) dan Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, MSc., MBA., MPhil., MA tokoh pendidikan dan pakar teknologi informatika yang kini menjabat Rektor Universitas Pradita.

Kapuspen TNI Nugraha Gumilar mengatakan, dalam program 100 hari kerjanya, Puspen TNI mendukung penuh konsep TNI PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif). Puspen TNI menjadi pusat penerangan yang profesional dan menguasai serta mengendalikan informasi untuk kepentingan pencapaian tugas pokok TNI. 

“Pada dialog ini kolaborasi Penerangan TNI dan FTII diperlukan untuk meminimalisir berita negatif dengan harapan menciptakan Pemilu 2024 yang damai agar NKRI tetap utuh,” ujar Kapuspen TNI.

Ia juga menjelaskan, isu yang berkembang saat ini adalah memecah belah persatuan dan kesatuan dengan upaya mengadu domba TNI dan rakyat, membangun opini, sehingga Netizen meragukan netralitas TNI pada Pemilu 2024. “Masyarakat jangan ragu, TNI yang PRIMA lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. TNI garda terdepan bersama rakyat menjaga keutuhan NKRI,” tegasnya.

Ia menambahkan, Panglima TNI telah menegaskan mengenai TNI aktif dan keluarganya berkomitmen menjaga netralitas untuk menciptakan Pemilu Damai 2024. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) Soegiharto Santoso yang akrab disapa Hoky mengatakan, upaya TNI terus menjaga dan menjamin netralitas di tahun politik 2024 patut diapresiasi. Hoky yakin TNI pasti netral di Pemilu 2024. 

“Pernyataan purnawirawan mantan petinggi TNI yang menilai TNI tidak netral adalah pernyataan yang keliru. Itu bisa memicu persepsi negatif. Karena secara kelembagaan dan aturan yang ada, sudah pasti TNI netral. Jika ada oknum atau peristiwa kasuistis yang seolah tidak netral, tentunya tidak bisa digeneralisasi TNI tidak netral,” ujar Hoky yang juga merupakan wartawan senior serta salah satu pendiri LSP Pers Indonesia. 

Hoky juga berharap para tokoh berpengaruh di negeri ini tidak berkomentar buruk terkait hal apapun yang dapat merusak citra Lembaga Pemerintahan dan institusi karena persoalan politik. “Rakyat jangan diperhadapkan dengan institusi untuk kepentingan politik,” tegasnya.

Hoky juga menyampaikan APTIKNAS mempunyai jaringan DPD dari Aceh hingga Papua sehingga dapat pula melakukan kolaborasi antara TNI dengan APTIKNAS di bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). “Sekjen kami pak Fanky Christian sangat aktif melakukan berbagai kegiatan di bidang TIK. Termasuk setiap minggu melakukan webinar yang berkaitan dengan TIK. Sehingga hal inipun dapat dikolaborasikan dengan pihak Puspen TNI,” terangnya.

Hoky yang juga menjabat sebagai Waketum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menambahkan, SPRI mempunyai jaringan media di berbagai daerah siap menjalin kerjasama untuk membantu menayangkan pemberitaan kegiatan-kegiatan TNI. Hal itu perlu dilakukan agar saat penelusuran terkait kegiatan TNI, maka akan semakin baik dan semakin banyak diketahui public. 

“Sebab secara algoritma pencarian data di mesin pencarian Google mengambil informasi dengan kata kunci TNI akan banyak bermunculan jika semakin banyak ditayangkan pemberitaannya,” pungkas Hoky.

Hadir dalam kegiatan tersebut para pakar dan ahli teknologi dan informasi antara lain: Sylvia W. Sumarlin, Pembimbing Senior FTII); Irwin Day, Sekjen FTII; Wahyu Prawoto, Bendahara FTII; Zulfadly Syam, Sekjen APJII; Fanky Christian, Sekjen APTIKNAS; John Sihar Simanjuntak, Ketum PANDI; Prof. Dr. Yudho Giri Sucahyo S.Kom, M.Kom, Sekjen/Wakil Ketua PANDI; Dr. Bisyron Wahyudia, Wakil Ketua Dewan CSIRT-ID; M. Salahuddien Manggalanny, Bidang Cybersecurity CSIRT; dan Taufik Aldjuffry, Direktur Network Integration XIRKA.

Editor: Arianto 

Read More

Pelantikan 6 Hakim Tinggi Pengawas, Sugiyanto: Wujudkan Mahkamah Agung yang Bersih dan Bermartabat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Plt Sekretaris Mahkamah Agung yang juga Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H melantik 6 (Enam) Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawas Mahkamah Agung di Tower gedung Mahkamah Agung Jakarta, Jum’at (10/01/2024).

Pelantikan ini berdasarkan 2 (Dua) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174/KMA/SK/IX/2023 tanggal 4 September 2023 dan Nomor 229/KMA/SK.KP4.1.3/XI/2023 tanggal 6 November 2023.

Dalam sambutannya, Sugiyanto mengatakan bahwa pelantikan 6 Hakim Tinggi Pengawas ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pengawasan di lingkungan peradilan.

"Kami berharap, dengan pelantikan ini, para Hakim Tinggi Pengawas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional, integritas, dan dedikasi yang tinggi, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya Mahkamah Agung yang bersih, bermartabat, dan berwibawa," ujar Sugiyanto.

Sugiyanto juga mengingatkan para Hakim Tinggi Pengawas untuk senantiasa menjaga kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

"Para Hakim Tinggi Pengawas harus menjadi teladan dan panutan bagi para hakim dan pegawai di bawah pengawasannya, serta berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima di lingkungan Mahkamah Agung," tegas Sugiyanto.

Sementara itu, salah satu Hakim Tinggi Pengawas yang dilantik, Muh. Djauhar Setyadi**, S.H., M.H, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan berjanji akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

"Saya bersyukur dan berterima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya. Saya akan berusaha untuk menjaga amanah ini dengan baik, dan bekerja sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung," kata Djauhar.

Adapun ke 6 Hakim Tinggi Pengawas yang dilantik yaitu:

1. Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H

2.H. Slamet Riadi, S.H., M.H

3.Khamim Thohari, S.H., M.Hum

4.Dr. Orba Susilawati, M.H.I

5.Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H

6.Drs. Kholis, M.H

Acara pelantikan ini, juga dihadiri oleh pejabat Eselon II dilingkungan Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya.

Editor: Arianto 

Read More

Mahkamah Agung Luncurkan Buku Penyelesaian Perkara HKI Tentang Merek

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memberikan pedoman hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya tentang merek, Mahkamah Agung meluncurkan buku pedoman penyelesaian perkara HKI tentang merek pada Rabu, 10 Januari 2024 di ballroom hotel Raffles, Jakarta. 

Penyusuan dan Peluncuran buku ini merupakan kerja sama Mahkamah Agung dengan JICA (Japan International Cooperation Agency). Prosesi peluncuran dilakukan oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., dan Ambassador-Designate of Japan to the Republic of Indonesia Mr. Masaki Yasusi.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dalam kata pengantar buku tersebut, menyatakan penyusunan buku ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hakim di seluruh Indonesia di bidang HKI. 

Ia berharap buku ini dijadikan pedoman bagi para hakim di seluruh Indonesia, khususnya hakim niaga dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan HKI, serta menambah wawasan dalam meningkatkan pengetahuan di bidang HKI, khususnya tentang merek.

Senada dengan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pembinaan Prof. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. menyatakan dalam acara peluncuran buku, menyatakan bahwa kerja sama antara Mahkamah Agung sudah berlangsung sejak 2015. Ejawantah kerja sama tersebut berbentuk short course bagi para hakim yang sudah berkali-kali terlaksana dan penerbitan buku pedoman bagi hakim, salah satunya yaitu seperti buku Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual Buku 1 tentang Merek.

Terkait buku Pedoman Buku Penyelesaian Perkara Tentang Merek ini, Prof. Takdir manyatakan buku ini sangat penting bagi para hakim niaga, karena buku ini bisa dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara tentang merek. Ia berharap para hakim niaga bisa menjadikan buku ini sebagai referensi dalam menyelesaikan perkara-perkara tentang merek.

Ia mengatakan buku ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu ia membuka pintu saran dan kritik dari masyarakat dan para hakim khususnya untuk kebaikan buku ini ke depannya.

Dalam kesempatan yang sama,Ambassador-Designate of Japan to the Republic of Indonesia Mr. Masaki Yasusi mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi peluncuran buku pedoman penyelesaian perkara tentang merek ini. 

ia mewakili pemerintah Jepang menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja keras semua pihak hingga penyusunan buku ini selesai dan bisa diluncurkan pada hari ini. ia juga menyampaikan rasa bangga dan hormatnya atas kerja sama Indonesia dan Jepang yang telah berjalan kurang lebih selama 20 tahun.

Masaki berharap buku ini bermanfaat bagi para hakim niaga dalam penyelesaain perkara yang berkaitan dengan merek. Ia berharap juga kerja sama kedua negara semakin meningkat.

Buku yang mulai disusun sejak 2015 ini terdiri dari 93 halaman. Di dalamnya membahas tentang pengertian apa itu merek, fungsi merek, persyaratan pendaftaran merek, jenis sengketa di bidang merek dan lain-lain.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pengawasan, para hakim agung, para pejabat eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, para pejabat Kementerian Hukum dan HAM, para hakim tinggi, para Ketua Pengadilan Negeri Jakarta, dan lain-lain. (Arianto)

Read More

KPUN Gelar Aksi Simpatik, Tuntut Presiden Jokowi Lindungi Peternak Unggas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peternak rakyat dan peternak mandiri Indonesia semakin terpinggirkan akibat harga ayam hidup yang rendah dan sulit bersaing dengan perusahaan modern terintegrasi. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio W., menegaskan perlunya langkah konkrit dari Presiden Jokowi untuk menyelamatkan nasib mereka.

Kebijakan yang diusulkan mencakup perintah kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Badan Urusan Logistik untuk melaksanakan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 5 tahun 2022. Hal ini termasuk menetapkan harga batas bawah ayam broiler sebesar Rp. 21.000 per kg dan batas atas Rp. 23.000 per kg.

"Situasi sulit yang dihadapi peternak rakyat dan mandiri memerlukan langkah konkret dari Presiden Jokowi," ujar Alvino dalam aksi simpatik di Jakarta, Kamis (11/01/2024). 

Saat ini, kata Alvino, Harga ayam hidup di tingkat peternak rakyat dan mandiri hanya Rp. 16.000-17.000 per kg, jauh di bawah rata-rata harga produksi. Faktor kenaikan harga pakan menjadi beban tambahan bagi para peternak.

Selain itu, Pemerintah juga disorot atas izin kepada perusahaan integrator untuk menjual hasil produksinya ke pasar tradisional dan konsumen rumah tangga. Hal ini mengakibatkan pangsa pasar peternak rakyat dan mandiri semakin tergerus, memunculkan kekhawatiran akan hilangnya peluang usaha di bidang peternakan unggas.

Bukan hanya itu, Industri perunggasan nasional saat ini tidak memberikan dukungan kepada peternak rakyat dan mandiri, yang harus bersaing dengan perusahaan modern. Dengan keterbatasan modal, akses, dan teknologi, peternak rakyat dan mandiri semakin kesulitan bertahan.

Dalam aksi simpatik, Alvino menegaskan, KPUN mendesak Pemerintah untuk menegakkan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen, mengembalikan budidaya ternak unggas sepenuhnya ke peternak rakyat dan mandiri, serta menerbitkan Peraturan Presiden sesuai amanat pasal 33 UU No. 18 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014.

Reporter: Lakalim Adalin  

Editor: Arianto

Read More

Dukung EV, PLN Jadikan Tiang Listrik sebagai SPKLU

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT PLN (Persero) terus melakukan berbagai terobosan dalam mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) di tanah air. Terbaru, PLN berinovasi menjadikan aset tiang listrik sebagai Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk kemudahan pengisian daya mobil listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, inovasi ini merupakan bentuk keseriusan PLN untuk menunjang infrastruktur ekosistem EV.

Pasalnya, kata dia, saat ini kendaraan listrik tengah menjadi primadona di kalangan masyarakat karena hemat dari segi biaya perawatan dan pengisian daya serta kemampuan mengurangi emisi karbon secara signifikan.

”Kami sangat serius untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik karena terbukti lebih irit bagi masyarakat dan mampu mengurangi emisi karbon secara signifikan, sehingga target Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 bisa dicapai atau bahkan lebih cepat,” terang Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa (09/01/2024).

PLN EYE atau SPKLU bertipe pole mounted charger merupakan inovasi menghadirkan EV Charger dengan memanfaatkan tiang listrik PLN. Keberadaan EV Charging ini diharapkan dapat menjangkau semua pengguna kendaraan listrik yang ingin mengisi ulang daya baterai kendaraannya.

”PLN berkomitmen untuk mendukung kokohnya ekosistem EV di tanah air. Melalui beragam inovasi yang terus berkembang, kami berharap masyarakat semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik karena stasiun pengisiannya makin mudah dijumpai,” ujar Darmawan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Enjiniring, Chairani Rachmatullah merinci, saat ini sudah ada tiga prototype SPKLU PLN EYE yang terpasang dan telah beroperasi. Untuk sebarannya yakni, dua di Kantor PLN KS Tubun Jakarta Barat, dan satu di Sekolah Dasar (SD) Yasporbi Bidakara, Jakarta Selatan.

Saat ini, terdapat dua tipe kapasitas SPKLU PLN EYE, yakni 7 kilo Watt (kW) dan 22 kW yang didesain PLN Enjiniring untuk Pole Mounted Charger baik yang model menempel di luar (tiang listrik beton) maupun model masuk dalam tiang (tiang besi).

Selanjutnya akan dilakukan asessment dan perbaikan sehingga ke depan sudah terstandardisasi untuk seluruh SPKLU Pole Mounted Charging.

Chairani melanjutkan, berkat transformasi digital membuat keberadaan SPKLU PLN makin mudah untuk ditemukan dengan bantuan SuperApp PLN Mobile. Pengguna EV cukup membuka aplikasi PLN Mobile di menu electric vehicle maka otomatis keberadaan SPKLU PLN yang terdekat akan ditemukan.

Editor: Arianto

Read More

Korban Wanaartha Life Geruduk PN Jakpus

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kelompok masyarakat aliansi korban PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (8/1/24).

Ketua Aliansi Korban Wanaartha Jahanes dalam keterangannya meminta kepada seluruh aparat penegak hukum agar menegakkan hukum seadil-adilnya.

 

"Kami seluruh Nasabah Wanaartha akan mengadakan aksi unjuk rasa menuntut seluruh perangkat negara dalam hal ini aparatur keamanan serta aparatur terkait permasalahan hukum di negara ini," kata Johanes.

Adapun para nasabah yang menjadi korban asuransi Wanaartha menuntut agar Kemenkopolhukam membantu para nasabah mendapatkan haknya. 

Tidak hanya itu, mereka juga meminta pemangku kepentingan untuk menangkap dan mengadili pemegang saham pengendali (PSP) Wanaartha Evelina Pietruschka, Manfred Pietruschka dan anaknya Rezanantha Fadil Pietruschka, serta Yanes sebagai Dirut dan Daniel Halim sebagai Direktur Keuangan dalam kasus Wanaartha.

"Komnas HAM harus turun mengusut pelanggaran HAM dalam kasus Wanaartha. OJK juga harus mendesak Wanaartha mengembalikan dana nasabah," ujarnya.

Adapun aksi damai ini buntut dari kasus meninggalnya salah satu suami dari nasabah Wanaartha yang bernama Deddy Agustono Djaya. Ia merupakan salah satu korban yang aktif dalam aksi gugatan kepada Wanaartha.

Dia meregang nyawa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah selesai sidang Perkara Dana Nasabah Wanaartha pada Selasa 19 Desember 2023 berakhir dengan kericuhan di dalam maupun di luar sidang.

"Hingga rilis ini diturunkan baik keputusan maupun statement ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum merespons sama sekali," kata Johanes.

Sebelumnya, Tim likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/WAL) buka suara terkait meninggalnya salah satu korban Wanaartha di Persidangan gugatan class action pada 19 Desember lalu.

"Tim Likuidasi sekali lagi menyampaikan belasungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi, terutama kepada keluarga (Alm) Deddy Agustono Djaya yang ditinggalkan," sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, pada Jumat, (22/12/2023).

Tim likuidasi pun berkomitmen untuk membayar tagihan yang telah diajukan kepada Tim Likuidasi pada periode 11 Januari-11 Maret 2023. Hal ini sesuai ketentuan POJK No. 28/2015.

"Tim Likuidasi perlu menegaskan bahwa akan tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi)," tandasnya.

Editor: Arianto 

Read More

Akuntabilitas Baik, Presiden Jokowi Janji Naikkan Dana Desa

Duta Nusantara Merdeka | Serang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji bakal menaikkan dana desa yang akan diterima seluruh desa di Indonesia jika total 75.259 kepala desa mampu mengelolanya dengan baik sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

"Dana desa akan terus ditingkatkan jumlah rupiahnya. Dengan catatan dikelola dengan tata kelola yang baik, akuntabilitasnya baik," kata Presiden Jokowi didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat kunjungan kerja di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

Pemerintah secara serius mengawasi pemanfaatan dana desa yang diluncurkan sejak 2015 lalu dengan menggandeng Kementerian/Lembaga terkait, salah satunya Kemendes PDTT.

Semua tindak penyelewengan atau penggunaan dana desa yang menyalahi aturan ditindak secara tegas.

Pemanfaatan dana desa dapat berupa infrastruktur fisik maupun upaya meningkatkan kesejahteraan warga sesuai dengan prioritas yang ditetapkan setiap tahunnya sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta kades untuk memutar uang tersebut di desa melalui belanja yang dilakukan kepada masyarakat langsung, tidak keluar dari level desa.

"Usahakan uangnya muter di desa saja, maksimal di level kecamatan jika memang barangnya tidak ada di desa. Sehingga tiap tahun ada tambah perputaran uang di bawah. Beli bata, semen, pasir ya di desa," tutur Presiden.

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengapresiasi langkah Presiden Jokowi untuk menambah jumlah dana desa sekaligus memastikan pemanfaatannya tidak keluar dari prioritas yang ditetapkan. 

Menurut menteri yang akrab disapa Gus Halim, hal ini sekaligus bukti bahwa desa dapat dipercaya untuk mengalokasikan secara langsung dana yang diturunkan pemerintah.

"Bagus dan memang sudah lama digulirkan Pak Jokowi untuk menambah dana desa kalau pemanfaatannya bagus," jelas Gus Halim, sapaan akrabnya.

"Kita juga perlu menyampaikan apresiasi kepada kepala desa yang selama kepemimpinan Pak Presiden ini mendapat kepercayaan dan kepercayaan ini diwujudkan. Dana desa yang sudah tersalurkan itu terwujud, ada jalan desa 350.000 km, 14.600 pasar desa, 6.700 embung, ada jembatan juga," imbuhnya.

Presiden Jokowi dalam kunjungannya ini didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Forkompimda Provinsi Banten, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Kepala Desa Margagiri Ruhul Amin, dan ratusan kepala desa lain dari Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, dan Tangerang. (Arianto)

Read More

Togap Marpaung: Analisis Mendalam tentang Pengadaan Pesawat Bekas dan Keamanan Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Togap Marpaung, mantan insan pengawas nuklir dan whistleblower dengan latar belakang pelatihan keamanan sumber radioaktif/nuklir dari Amerika Serikat dan Australia memberikan tinjauan kritis terkait debat ketiga calon presiden (capres) Indonesia di Jakarta, Senin (08/01/2023). Fokusnya pada tema pertahanan dan keamanan, terutama terkait pengadaan pesawat bekas oleh Kementerian Pertahanan.

Togap Marpaung, yang juga merupakan pelatih keamanan setelah mengikuti Training of Trainer dari US-DOE Amerika dan ANSTO-Australia, memiliki wawasan mendalam tentang keamanan nasional. Artikel ini akan mengulas tema debat capres, khususnya terkait pengadaan pesawat bekas yang menjadi perdebatan sengit.

Sebagai koordinator penyusunan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Togap Marpaung memiliki pengalaman dalam menangani pesawat sinar-X bekas. Dia menjelaskan bahwa terminologi Kementerian Perdagangan yang mengkategorikan pesawat bekas sebagai barang modal bukan baru telah menjadi fokus perhatiannya.

**Debat Capres dan Pengadaan Pesawat Bekas**

Dalam perdebatan ketiga capres, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mengkritik tajam pengadaan pesawat bekas oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Mereka menyoroti penggunaan pinjaman luar negeri dan meragukan mutu pesawat yang sudah cukup tua.

*Tanggapan dari Paslon 2 (Prabowo Subianto)*

Prabowo Subianto, sebagai paslon kedua, mencoba membela diri dengan argumen teknis tentang flying hours dan deterring. Namun, ajakannya untuk membahas secara lebih rinci ditolak oleh Anies dan Ganjar.

**Analisis Terhadap Flying Hours dan Deterring**

1. Flying Hours:

Togap Marpaung menjelaskan bahwa flying hours terkait dengan spesifikasi teknis, kehandalan, dan mutu pesawat tempur bekas. Ia menggambarkan kriteria dan klasifikasi pesawat bekas, dengan memberikan contoh dari dunia medis, seperti pesawat sinar-X CT-Scan.

2. Deterring:

Deterring, dalam konteks keamanan, dijelaskan sebagai tahap lanjutan dari langkah tindakan sistem keamanan terhadap ancaman. Ini mencakup detect, deter, dan timely response. Penggunaan pesawat tempur, menurut penulis, bertujuan untuk mencegah ancaman kedaulatan negara yang berasal dari udara.

**Penilaian Terhadap Pengadaan Pesawat Bekas**

Togap berpendapat bahwa pengadaan pesawat bekas oleh Kementerian Pertahanan perlu mematuhi persyaratan teknis kelaikan sesuai standar internasional. Ia menekankan bahwa keamanan nasional harus ditingkatkan sesuai dengan tingkat ancaman, tanpa melibatkan unsur korupsi.

Dengan menguraikan aspek teknis dan taktis, Togap berharap agar masyarakat dapat memahami dengan lebih baik kontroversi ini dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi dalam Pemilihan Presiden mendatang.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More