DN-PIM Gelar Refleksi Awal Tahun 2024, Soroti Kondisi Bangsa dan Pemilu

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 

Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) menggelar Konferensi Pers "Refleksi Awal Tahun 2024" di Jakarta, Kamis (04/12/2024). Konferensi Pers ini bertujuan untuk menyampaikan pikiran kritis terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dewasa ini, proses Pemilu/Pilpres yang mencemaskan, dan Resolusi Indonesia masa depan.

"DN-PIM menegaskan identitasnya sebagai gerakan lintas agama, suku, profesi, dan gender, dengan fokus pada kemanusiaan, kemajemukan, dan kebersamaan. Namun, gelagat perpecahan muncul akibat primordialisme negatif dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi," kata M. Din Syamsuddin, Ketua Umum DN-PIM.

Disisi lain, Kepemimpinan nasional dinilai belum mencerminkan Sila Keempat Pancasila, menciptakan politik belah bambu dan korupsi. Politik dinasti, akumulasi kekuasaan, dan ketidaknetralan dalam demokrasi menjadi hambatan.

Lebih lanjut, DN-PIM menyampaikan kekhawatiran terhadap proses Pemilu dan Pilpres yang diwarnai isu fiktif, netralitas aparat, dan polemik seputar TNI dan Polri. Kendala ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan kegagalan atau pembatalan Pemilu dan Pilpres 2024.

Bahkan, DN-PIM menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi masalah tersebut dan mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk menjaga netralitas.

Lebih dari itu, DN-PIM memandang masa depan Indonesia tergantung pada kemajuan dalam membangun peradaban politik yang beradab, sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Organisasi ini mengingatkan risiko malapetaka nasional jika langkah-langkah saat ini diambil demi kepentingan pribadi dan kelompok.

"DN-PIM menggarisbawahi perlunya kesungguhan dan keadilan dalam menjalani proses politik di masa mendatang. Dengan penuh keprihatinan, mereka memperingatkan potensi krisis Pemilu dan Pilpres yang dapat membawa dampak negatif pada bangsa ini. Harapan tertuju pada kesadaran bersama untuk membangun Indonesia yang beradab dan maju," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

KPUN Meminta Bantuan Presiden

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Industri peternakan perunggasan Indonesia sudah berjalan lebih dari setengah abad. Satu masa yang seharusnya sudah menghasilkan transformasi modern dan kesejahteraan yang dapat dinikmati masyarakat dan peternak Indonesia. Namun, kebijakan dan praktik bisnis yang berjalan saat ini pada kenyataannya malah mendorong keterpurukan yang dialami peternak rakyat dan peternak mandiri. Hal tersebut disampaikan oleh Alvino Antonio W. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) di Bogor, Kamis (04/01/2024).

Peternak rakyat dan peternak mandiri yang seharusnya dapat didorong untuk naik kelas menjadi Usaha Kecil Menengah atau bahkan mengarah pada industri menengah pada kenyataannya tetap berada pada stagnasi dan tertinggal. 

Situasi di lapangan menunjukkan bahwa setiap hari peternak rakyat dan peternak mandiri terus menerus berada dalam tekanan dan terancam punah dari industri peternakan Indonesia. 

Kebijakan yang tidak berpihak, harga bibit dan bahan pakan yang tinggi, harga jual yang rendah, serta adanya “over supply” ayam hidup ditingkat konsumen berdampak pada penghasilan, keberadaan, dan kehidupan peternak rakyat dan peternak mandiri. 

Pada tahun 2000, menurut Alvino, jumlah peternak rakyat dan peternak mandiri masih sekitar 2,5 juta orang. Tetapi saat ini jumlahnya diperkirakan kurang dari 170.000 orang. Situasi ini menunjukkan terjadinya kehancuran fundamental ekonomi yang dialami para peternak rakyat dan peternak mandiri Indonesia. 

"Bahwa salah satu penyebab yang diduga mengakibatkan kerugian dan berkurangnya jumlah peternak rakyat dan peternak mandiri di Indonesia adalah kebijakan pemerintah mengenai pengaturan dan pengendalian produksi ayam hidup," ungkapnya. 

Kebijakan ini telah mengakibatkan kerugian yang mencapai Rp 3,2 triliun dalam setahun, lantaran harga ayam anjlok. Kerugian yang dialami peternak rakyat dan peternak mandiri dalam setahun terakhir sekitar Rp.3.000 per kilogram (kg) dengan total produksi ayam peternak mandiri sekitar 20 persen dari total produksi nasional ayam hidup yang sebesar rata-ratanya 65 juta ekor. 

Besaran kerugian itu berasal dari perhitungan total volume produksi setahun sebanyak 65 juta ekor dengan asumsi produksi peternak mandiri mencapai 20 persen atau sebanyak 13 juta ekor. 

Dari jumlah itu, rata-rata bobot ayam mencapai 1,6 kilogram, sehingga total mencapai 20.800 ton. Alhasil, kerugian harian para peternak mandiri mencapai Rp62 miliar per pekan. Secara total, kerugian setahun bisa menembus Rp3,2 triliun;

 

Situasi yang dialami peternak rakyat dan peternak mandiri tersebut bertolak belakang dengan maksud dan tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana dimaksud Alinea IV UUD 1945, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Berkaitan dengan situasi yang dihadapi peternak rakyat dan peternak mandiri tersebut, Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Perkumpulan yang mewadahi para Peternak Unggas Mandiri Indonesia memohon dan mendorong agar Presiden Republik Indonesia dapat melakukan langkah-langkah dan kebijakan yang dapat membantu menghidupkan kembali usaha peternakan unggas yang dilakukan peternak rakyat dan peternak mandiri. 

Sehingga, ke depan industri perunggasan nasional tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan hewani, namun juga dapat didorong secara berkelanjutan dan berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat. 

Oleh Karena itu, kami memohon kepada Bapak Presiden Yang Terhormat agar: 

1. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Badan Urusan Logistik untuk menyerap dan/atau membeli ayam hidup yang dihasilkan seluruh peternak mandiri dan peternak rakyat di Indonesia;

2. Memerintahkan kepada Menteri Pertanian untuk melakukan evaluasi dan/atau mencabut produk-produk kebijakan yang menghambat partisipasi dan usaha peternakan yang dilakukan peternak mandiri dan peternak rakyat;

3. Memerintahkan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Perekonomian untuk melakukan audit terhadap Perusahaan integrator yang menguasai pakan, bibit ayam (DOC), indukan bibit ayam (GPS), hingga budi daya yang menjual ayam hidup atau live bird ke pasarpasar tradisional dan rumah tangga yang berdampak pada hilangnya pangsa pasar peternak mandiri dan peternak rakyat.

"KPUN berharap bahwa dengan adanya langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh Presiden, industri peternakan perunggasan Indonesia dapat bangkit kembali dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Editor: Arianto 

Read More

Mahkamah Agung Capai Kinerja Tinggi dalam Penyelesaian Perkara Tahun 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung (MA) menggelar Refleksi Kinerja Mahkamah Agung tahun 2023 di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumát (29/12/2023). Acara ini dihadiri oleh Ketua MA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., para hakim agung, hakim ad hoc, dan pejabat struktural dan fungsional MA, serta ratusan wartawan dari berbagai media.

Dalam sambutannya, Ketua MA menyampaikan capaian kinerja MA dalam penyelesaian perkara selama tahun 2023. Menurutnya, MA telah berhasil menyelesaikan 98,96% dari total beban perkara tahun 2023, yang mencapai 27.508 perkara. Jumlah ini terdiri dari 27.248 perkara yang masuk tahun 2023 dan 260 perkara sisa tahun lalu.

"Kami berusaha untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas putusan kami, sesuai dengan prinsip-prinsip yurisprudensi," ujar Ketua MA.

Selain itu, Ketua MA juga mengungkapkan bahwa produktivitas kinerja minutasi perkara pada tahun 2023 adalah sebesar 102,30% dari jumlah perkara masuk tahun 2023. Artinya, MA tidak hanya menyelesaikan perkara yang masuk tahun 2023, tetapi juga mengurangi backlog perkara tahun-tahun sebelumnya.

"Kami berupaya untuk menyelesaikan perkara dalam jangka waktu yang singkat, tanpa mengorbankan kualitas putusan. Kami bangga bahwa 90,23% dari perkara yang kami minutasi tahun 2023 diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan," tutur Ketua MA.

Lebih lanjut, Ketua MA menambahkan, data penyelesaian perkara ini masih bersifat sementara, karena perhitungannya dilakukan per tanggal 22 Desember 2023. Oleh karena itu, jumlahnya bisa berubah karena masih ada persidangan yang berlangsung sampai dengan akhir tahun.

Disisi lain, Ketua MA mengapresiasi peran dan kontribusi para hakim agung, hakim ad hoc, dan seluruh jajaran kepaniteraan MA yang telah bekerja keras, siang dan malam, tanpa mengenal lelah, dalam menyelesaikan perkara di bawah koordinasi para ketua kamar masing-masing. Ia juga berterima kasih atas dukungan anggaran dari kesekretariatan MA.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian perkara di MA. Semoga kinerja kami tahun 2023 ini dapat menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja kami di tahun-tahun mendatang," pungkas Ketua MA.

Editor: Arianto 

Read More

Pejabat Kementerian BUMN Pakai Kendaraan Listrik Mulai Hari Ini

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mulai hari ini, Rabu (3 Januari 2024), seluruh pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara serentak resmi menggunakan kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV). Penggunaan EV sebagai kendaraan dinas menjadi langkah strategis transisi energi di ekosistem BUMN. 

Penggunaan EV di lingkungan Kementerian BUMN ini ditandai oleh peresmian yang dilaksanakan di lobi Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (3 Januari 2024).

Pada kesempatan ini, Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan, sejumlah langkah yang akan dilakukan dalam rangka mengakselerasi transisi energi.

Langkah mengadopsi kendaraan listrik untuk seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN untuk menggunakan electric vehicle adalah yang pertama. Terobosannya adalah seluruh EV - nya tidak membeli, melainkan sewa.

Langkah selanjutnya, kata Erick, adopsi EV ini tidak hanya di tingkat kementerian, komitmen untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional juga digaungkan di direksi BUMN. 

Langkah - langkah tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Jika ditinjau dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60%.

Kampanye penggunaan EV sebagai kendaraan operasional, menurut Erick Thohir, tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Dimana Indonesia saat ini sedang memacu transisi energi konvensional ke EBT.

Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di IKN pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW. Artinya, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau.Kemudian, pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp. 

Bahkan, proyek yang dikerjasamakan dengan Masdar itu menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.

"Sebenarnya 145 MW, tapi ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20%, itu bisa menuju 800 MW. Itu lumayan, belum lagi hidronya," kata Erick.

Secara garis besar, Erick menegaskan proyek energi baru dan terbarukan harus punya manfaat yang besar bagi negara, utamanya menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.

"Hal seperti ini yang harus dijaga. Makanya transisi energi kita mundur 10 tahun dibandingkan negara lain karena kita baru menjadi negara industri di era Pak Jokowi ini," ucapnya.

Editor: Arianto 

Read More

Gus Halim: Desa Wisata Terintegrasi Harus Jadi Inspirasi

Duta Nusantara Merdeka | Banjarnegara 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan desa wisata terintegrasi harus menjadi inspirasi desa-desa lainnya.

Disebut terintegrasi karena desa wisata ini selain menawarkan rekreasi, juga menghasilkan hal yang produktif.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim mengungkapkan hal tersebut saat meninjau Desa Wisata Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

Kedatangan Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini untuk melihat persiapan Desa Wisata Pagak menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (3/1/2024).

Dalam kunjungan ini, Gus Halim melihat langsung persiapan dan peninjauan fasilitas yang dimiliki Desa Wisata Pagak seperti kolam renang, kolam ikan dan gazebo untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Selama peninjauan, Gus Halim mendapatkan penjelasan dari Pejabat (Pj) Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh pengelola destinasi wisata alam ini.

Lebih lanjut, Gus Halim mengungkapkan rasa syukur karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bisa hadir di Desa Wisata Pagak.

"Kehadiran Presiden ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Presiden bakal melihat langsung hasil dari kebijakan sejak menggulirkan Dana Desa pada 2015 silam.

Gus Halim menilai Desa Wisata Pagak ini utuh, yaitu desa wisata ini bukan hanya untuk rekreasi tapi juga produktif.

"Contohnya ikan yang dibesarkan, ini termasuk ketahanan pangan, untuk penurunan stunting dan ada juga melon yang juga ketahanan pangan," kata Gus Halim.

Kemudian ada kolam renang dan kolam pancing. Selanjutnya tersedia jogging track dan gazebo untuk jualan UMKM.

"Inilah yang disebut desa wisata terintegrasi. Bukan sekadar wisata, tapi juga menghasilkan produksi yang bagus serta melaksanakan seluruh arahan pemerintah pusat terkait penurunan stunting dan ketahanan pangan," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Lebih dari itu, Gus Halim minta Desa Wisata Pagak yang terintegrasi ini diharapkan bisa jadi inspirasi bagi desa-desa lainnya. Selain itu, yang terpenting Desa Wisata Pagak dibangun untuk pelestarian alam.

Turut hadir mendampingi Gus Halim, Dirjen PDP Sugito dan pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Read More

Soegiharto Santoso Sebut Terdakwa Rudy Dermawan Kelabui Penegak Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) versi SK Menkumham RI, Soegiharto Santoso melayangkan surat kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, serta pengacara Terdakwa dugaan kasus pencemaran nama baik oleh Rudy Dermawan Muliadi, sebagai tanggapan atas sidang di PN JakPus dengan perkara No. 731/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Pst sejak Rabu (20/12/2023) yang lalu.

 

Soegiharto menegaskan, pertanyaan kuasa hukum terdakwa kepada dirinya maupun kepada saksi Sugiyatmo di persidangan tanggal 13 maupun 20 Desember 2023 yang lalu sudah tidak sesuai perkara, karena yang dicecar adalah terkait putusan PN JakSel dengan perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel yang merupakan perkara berbeda.

 

Menurut Hoky, sapaan akrab Soegiharto, terdakwa Rudy Dermawan Muliadi diduga beberapa kali berhasil mengelabui para penegak hukum. Sebab setidaknya ada 2 fakta kantor hukum yaitu kantor hukum Otto Hasibuan & Associates dan Kula Mithra Law Firm, diduga berhasil dikelabui karena terbukti dari dokumen yang dibuat untuk satu peristiwa hasil Munaslub APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015 bisa terdapat setidaknya 3 (tiga) versi nama-nama orang yang berbeda-beda.

Menurutnya lagi, pada saat membuat surat gugatan perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tertanggal 21 Agustus 2018 pihak kantor hukum Otto Hasibuan & Associates menuliskan; “Bahwa salah satu keputusan yang dikeluarkan dalam MUNASLUB APKOMINDO tanggal 02 Febuari 2015 adalah pengangkatan kepengurusan DPP APKOMINDO Masa Bakti tahun 2015-2020, yaitu Rudy Dermawan Muliadi selaku Ketua Umum, Faaz Ismail selaku Sekretaris Jenderal dan Adnan selaku Bendahara.”

 

Hal itu sangat berbeda dalam surat Eksepsi dan Jawaban Perkara No. 218/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 27 Oktober 2020 dimana pihak kantor hukum Otto Hasibuan & Associates menuliskan; “Bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 Caretaker telah mengadakan Munaslub di Jakarta dan terpilih Rudi Rusdiah BE, MBA, MA selaku Ketua Umum, Tergugat IV (Rudy Dermawan Muliadi) selaku Sekretaris Jenderal serta Tergugat III (Ir. Kunarto Mintarno) selaku Bendahara, sebagai pengurus DPP APKOMINDO Masa Bakti tahun 2015-2020.”

 

Keterangan yang berbeda juga datang dari pihak kantor hukum Kula Mithra Law Firm pada saat membuat surat Memori Kasasi atas putusan Perkara No. 340/PDT/2017/PT.DKI, junto Perkara No. 479/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim tertanggal 1 Oktober 2020 menuliskan; “Bahwa guna melaksanakan keputusan CareTaker APKOMINDO tersebut di atas, maka pada tanggal 2 Februari 2015, telah diadakan MUNASLUB APKOMINDO yang menghasilkan keputusan antara lain; Menetapkan pengurus DPP APKOMINDO terpilih masa bakti tahun 2015-2020 sebagai berikut: Ketua Umum Rudi Rusdiah, BE, MA., Sekretaris Jenderal Rudi D Muliadi, Bendahara Suharto Juwono. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 telah diadakan rapat asosiasi guna mengubah susunan pengurus DPP APKOMINDO menjadi sebagai berikut: Ketua Umum Rudi D Muliadi, Wakil Ketua Umum Suwandi Sutikno, Sekretaris Jenderal Faaz Ismail, Bendahara Adnan.”

Anehnya, masih dari pihak Kula Mithra Law Firm pada saat membuat surat somasi tertanggal 14 Agustus 2023 justru menuliskan hal yang berbeda lagi; "Bahwa kepengurusan DPP APKOMINDO yang SAH adalah DPP APKOMINDO hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa APKOMINDO di Jakarta tanggal 2 Februari 2015 yang diketuai oleh Saudara Rudy Dermawan Muliadi untuk masa bakti 2015-2020. Kemudian berdasarkan hasil Munas APKOMINDO tahun 2021 dan telah dituangkan dalam akta notaris, telah dilakukan pemilihan dan pengangkatan kembali kepengurusan DPP APKOMINDO yang sah masa bakti 2021-2026 yang diketuai oleh Saudara Rudy Dermawan Muliadi.”

 

Tentu saja hal ini sangat ironis sekali, karena keterangan tertulis dari kantor hukum Otto Hasibuan & Associates yang sama, tentang hasil Munaslub Apkomindo yang sama-sama peristiwanya tertanggal 02 Februari 2015, namun isinya tidak ada yang bersesuaian, padahal tidak main-main sama-sama ditandatanganinya oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. dan oleh Sordame Purba, SH.

 

Termasuk keterangan tertulis dari kantor hukum Kula Mithra Law Firm yang sama dan ditandatangani oleh dua orang yang sama yaitu oleh Filipus Arya Sembadastyo, SH., MH dan Josephine Levina Pietra, SH., MKn namun isinya tidak ada yang bersesuaian pula.

Tak hanya advokat senior yang diduga mampu dikelabui, juga Hakim Ketua H. Ratmoho, SH, MH, dan hakim anggota Haruno Patriadi, SH, MH. serta hakim anggota Dedy Hermawan, SH., MH. yang memutus perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, dengan amar putusan antara lain; “Menyatakan Penggugat, Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail, masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) Masa Bakti 2015-2020 yang sah berdasarkan Keputusan Musyawarah Luar Biasa APKOMINDO di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2015, yang dilaksanakan sesuai dengan AD/ART APKOMINDO.”

Lalu ada Hakim Ketua Sunaryo, SH., MH. dan hakim anggota Haryono, SH., MH. serta hakim anggota Sri Andini, SH., MH. yang memutus perkara Banding No. 235/PDT/2020/PT DKI, dengan amar putusan antara lain; “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 633/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut.”

 

Selanjutnya Hakim Ketua Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Ph.D. dan hakim anggota Sudrajad Dimyati, SH., MH. serta hakim anggota Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH. yang memutus perkara Kasasi No. 430 K/Pdt/2022, dengan amar putusan antara lain; “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Soegiharto Santoso tersebut.”

 

Keputusan tersebut tentu mempengaruhi penegak hukum di Polda Metro Jaya. Buktinya laporan Polisi No. LP/5364/X/2018/PMJ/Dit Reskrimsus, sejak tanggal 5 Oktober 2018 yang ditangani oleh penyidik atas nama Briptu Jundi Satria Mauluddy, sudah masuk tahun ke 6 (enam) namun masih dalam status penyelidikan.

Padahal Hoky mengaku telah melampirkan seluruh bukti, termasuk bukti SK KUMHAM RI APKOMINDO sejak tahun 2012 yang telah menang di tingkat PTUN, PT TUN, dan MA sejak tahun 2016. Dan kepengurusan APKOMINDO telah terbit SK KUMHAM RI APKOMINDO tahun 2017 dan telah terbit pula tahun 2019. Bahkan ada surat tanggapan dari Kemen Kumham RI tahun 2022 dan tahun 2023.

 

Hoky juga telah melampirkan screenshot https://apkomindo.info/70-2/ milik terdakwa yang tertuliskan Ketua Umum DPP Apkomindo Periode 2015 adalah Rudi Rusdiah bukan Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi yang dinyatakan terpilih tanggal 02 Februari 2015, selanjutnya pada Periode 2016-2021 barulah Rudy D Muliadi. Namun LP tersebut hingga saat ini masih dalam status penyelidikan terus.

Selain dari itu hingga saat ini masih ada jejak digital pemberitaan dengan tema “Rudi Rusdiah, Chairman Apkomindo Hasil Munaslub 2015” yang sangat mudah ditemukan, bahwa pada jejak digital tersebut terungkap yang terpilih dalam Munaslub APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015 adalah Ketua Umum Rudi Rusdiah dan Sekretaris Jenderal Rudy D Muliadi serta Bendahara Suharto Juwono. 

Dan hal tersebut juga telah dikuatkan dengan kehadiran Rudi Rusdiah sendiri yang menjadi saksi dalam perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, namun keterangan saksi kunci tersebut anehnya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.

 

Bahkan bukti fakta yang paling nyata ketika terdakwa hadir menjadi saksi di PN Bantul tertanggal 02 Maret 2017 dalam sidang perkara Hoky dikriminalisasi ada tertuliskan pada halaman 16 dari salinan putusan perkara No. 3/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Hak Cipta) antara lain; “Saksi RUDY DERMAWAN MULIADI, Dipl. Inf (FH), memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Jabatan saksi dalam Apkomindo saksi sebagai wakil Ketua I Apkomindo DKI tahun 2015.”

 

Maka sesungguhnya terdakwa Rudy Dermawan Muliadi mengetahui dirinya tidak pernah terpilih sebagai Ketua Umum APKOMINDO pada peristiwa Munaslub tanggal 02 Februari 2015 dan tidak memiliki buktinya, itulah sebabnya Hoky membuat pernyataan secara tertulis melalui siaran persnya (02/01/2024) tentang Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi diduga mampu mengelabui para penegak hukum, dari advokat dan hakim hingga polisi.

 

Hoky tetap optimis bahwa dalam sidang perkara pencemaran nama baik melalui facebook APKOMINDO terdakwa Rudy Dermawan Muliadi akan terbukti bersalah, untuk itu Hoky menyampaikan bahwa surat yang disampaikan setelah sidang kepada Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Dr. H. D. Djunaedi, SH., Sp.N, MH. dan Andreas Haryanto, SH., CN. namun telah ditolak.

Bahkan para penasihat hukum terdakwa Rudy Dermawan Muliadi tidak ada yang bersedia memberikan keterangan kepada awak media yang selalu hadir meliput persidangan.

 

Sedangkan surat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Toni Irfan, SH. dan anggota Majelis Hakim Teguh Santoso, SH., serta Suparman, SH., MH. telah diterima di PTSP PN JakPus, serta surat yang ditujukan kepada JPU Frederick Christian S, SH., MH. dan Danang Dermawan, SH., MH. telah diterima di PTSP Kejari JakPus sejak tanggal 20 Desember 2023 yang lalu.

 

Hoky berharap dalam persidang pemeriksaan Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi tidak ada lagi pihak penegak hukum yang dapat dikelabui oleh Terdakwa, agar marwah peradilan di Indonesia dapat terjaga dengan baik, apalagi dalam sidang kriminalisasi terhadap Hoky di PN Bantul telah terungkap ada yang menyiapkan dana agar Hoky masuk penjara sehingga Hoky sempat ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul. (Ar)

Read More

Ketua MA: Jurnalis Miliki Peran Penting Dalam Membangun Kepercayaan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan refleksi kinerja kepada media. Tahun ini, di ujung tahun 2023, Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan Refleksi Kinerja selama tahun 2023 pada Jumat pagi, 29 Desember 2023. 

Acara dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. Ratusan media baik dari media elektronik, cetak, dan online hadir di kegiatan secara daring.

Dalam acara yang juga disiarkan langsung melalui kanal youtube Mahkamah Agung ini, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa jurnalis memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik, bahkan menurutnya, di alam demokrasi seperti saat ini, peran pers memiliki peranan yang sangat strategis dalam membangun dan mempengaruhi persepsi publik secara luas melalui pemberitaan yang edukatif, valid, dan berimbang.

Menurutnya, Mahkamah Agung dan pers memiliki titik singgung yang sama. 

Sebagai institusi publik yang menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bersih dan berwibawa. 

Sedangkan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi publik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan, sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan institusi-institusi publik. Dua fungsi tersebut dapat dipertemukan, karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan publik dan masyarakat luas.

Guru Besar Universitas Diponegoro itu berharap rekan-rekan media bisa menjadi partner dalam membangun badan peradilan yang agung di seluruh Indonesia.

Menanggapi Ketua Mahkamah Agung, rekan-rekan pers menyatakan bahwa kegiatan refleksi kinerja ini sangat bermanfaat bagi media dan masyarakat umum, karena masyarakat perlu memahami apa saja yang dilakukan di Mahkamah Agung selama tahun 2023.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat agar media dan masyarakat bisa memahami apa saja yang sudah di lakukan Mahkamah Agung,” kata Rizky dari Harian Republika.

Pada kesempatan yang sama, Ana dari Harian Kompas menyatakan apresiasinya untuk inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama tahun 2023.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Rizkiyansyah ini, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, para Ketua Kamar, para pejabat Eselon I, dan Kepala Biro Hukum dan Humas. 

Turut menyaksikan secara langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Agung yaitu seluruh aparatur peradilan dari seluruh Indonesia. (Lak)

Read More

Malam Tahun Baru 2024, PLN Berhasil Amankan Suplai Listrik Andal

Duta Nusantara Merdeka | Depok 

Pada perayaan pergantian Tahun Baru 2024, PT PLN (Persero) berhasil mengamankan sistem kelistrikan nasional dalam kondisi prima di seluruh Indonesia. Untuk mengawal pasokan listrik tetap aman, PLN terus melakukan siaga kelistrikan dan memonitor beban kelistrikan secara real time.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo terjun langsung untuk memimpin dan memonitor seluruh posko siaga kelistrikan PLN di tanah air untuk memastikan listrik pada malam pergantian tahun dalam kondisi aman. "Kami bersyukur, pasokan listrik di malam pergantian tahun ini dalam kondisi aman. Seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi normal."

"Saat ini kita berada di Pusat Pengatur Beban Kelistrikan Jawa, Madura dan Bali (Jamali) untuk melakukan peninjauan kelistrikan di malam Tahun Baru 2024," kata Darmawan saat peninjauan di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jamali di kawasan Gandul, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (1/1) dini hari.

Darmawan menambahkan, pasokan listrik untuk malam pergantian tahun 2024 dalam keadaan aman dengan realisasi beban puncak sebesar 35 Gigawatt (GW) yang mana naik 11 persen dari beban puncak tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi daya mampu pasok seluruh pembangkit listrik sebesar 50 GW. Dengan kondisi beban puncak yang lebih tinggi ini, cadangan pasokan dalam keadaan cukup dan aman.

Lebih lanjut, Dirinya mengatakan pasokan listrik yang cukup ini didukung dengan pasokan energi primer pembangkit PLN yang juga dalam status sangat aman dengan rata-rata hari operasi (HOP) di atas 20 hari, lebih tinggi dari standar HOP yang ditetapkan pemerintah yaitu 15 hari.

Untuk pembangkit dari independent power producer (IPP) pasokan energi primernya juga dalam kondisi aman dengan HOP di atas 15 hari.

"Kami telah memajukan seluruh perawatan pembangkit, jalur transmisi, dan jaringan distribusi kami. Hal ini dilakukan agar sepanjang Natal dan Tahun Baru 2024 tidak ada kegiatan maintenance. Sehingga keandalan sistem pada kondisi terbaik dan prima," tambahnya.

Darmawan menjelaskan, tantangan penyediaan listrik justru timbul akibat cuaca ekstrem di beberapa daerah. Sebelumnya PLN telah melakukan beberapa langkah antisipasi seperti assessment dan maintenance di seluruh sistem operasi. PLN juga memastikan potensi gangguan direspon secara cepat, hingga menjalankan protokol anti blackout.

"Memang ada beberapa wilayah yang mengalami gangguan kelistrikan akibat cuaca ekstrem dan bencana saat perayaan Natal kemarin, seperti hujan lebat yang berakibat banjir di Aceh, kemudian terjadinya tanah longsor di Mandailing Natal, Sumatera Utara dan cuaca ekstrem di Bengkayang, Kalimantan Barat. Namun dengan kesigapan petugas siaga di lapangan, kelistrikan yang mengalami gangguan dapat dipulihkan dengan cepat," jelasnya.

Selain itu, PLN juga memastikan keandalan pasokan untuk lokasi-lokasi publik strategis dan vital seperti bandara, rumah sakit, dan terutama lokasi-lokasi perayaan Tahun Baru.

Di setiap lokasi tersebut akan dilakukan penguatan pasokan dengan pengerahan 1.800 Genset, 750 Uninterruptible Power Supply (UPS), dan 1.100 Unit Gardu Bergerak (UGB).

Selama masa siaga Nataru hingga 8 Januari 2024, PLN terus menyiagakan lebih dari 18 ribu pegawai dan lebih dari 63 ribu personel lapangan yang bersiaga 24 jam menjaga keandalan listrik di 1.853 posko yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya dari sisi jaringan listrik, sebelumnya PLN juga memastikan kesiapan infrastruktur pendukung bagi pengguna electric vehicle dengan menyediakan sebanyak 624 unit Stasiun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 411 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Selama masa libur Nataru, penggunaan SPKLU meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari hanya 2.000 transaksi menjadi 9.000 transaksi."

"Jumlah konsumsi daya SPKLU di Nataru tahun ini pun meningkat 4,5 kali lipat dari tahun lalu, dari hanya 40 ribu kWh menjadi 190 ribu kWh. Artinya peningkatan jumlah dan penggunaan kendaraan di masyarakat semakin tinggi,” imbuhnya.

PLN all out memastikan setiap masyarakat di Indonesia bisa merayakan malam pergantian tahun tanpa gangguan kelistrikan. Kendati demikian, apabila masyarakat menemui adanya gangguan listrik, dapat menghubungi PLN melalui superapp PLN Mobile, tim PLN siap merespon secara real time.

“Saya atas nama seluruh keluarga besar PLN mengucapkan selamat Tahun Baru 2024, semoga di tahun-tahun selanjutnya kami dapat melayani pelanggan dengan lebih baik lagi,” pungkas Darmawan. (Arianto)

Read More

Pergantian Tahun 2023-2024, BPH Migas Kawal Pasokan dan Penyaluran BBM di Banten

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Jelang pergantian tahun 2023-2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mengawal pasokan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya di wilayah yang menjadi destinasi utama wisatawan. 

Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, dan Harya Adityawarman melakukan pemantauan ke Terminal BBM Tanjung Gerem, Cilegon dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Banten, Minggu (31/12/2023). Mobilitas yang tinggi, baik kendaraan dan masyarakat di wilayah Banten memerlukan ketersediaan BBM yang memadai.

“Kita perlu terus menjaga keandalan suplai dan distribusi BBM kepada masyarakat,” ungkap Basuki Trikora Putra yang biasa disapa Tiko ini.

Untuk itu, Tiko mengimbau kepada Badan Usaha dan lembaga penyalur untuk memperhatikan dengan baik sekaligus mencegah adanya keterlambatan maupun kekosongan BBM yang ada di SPBU. 

“Mudah-mudahan kita dapat terus mendukung kebutuhan BBM kepada masyarakat, khususnya mereka yang merayakan libur panjang hingga posko Natal dan Tahun Baru berakhir di 8 Januari 2024,” tutur Basuki. 

Sebagaimana diketahui, BPH Migas kembali ditunjuk sebagai Koordinator Posko Nasional Sektor ESDM Periode Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) yang bertugas untuk memantau kebutuhan energi masyarakat, mulai dari pasokan BBM, listrik, LPG, hingga antisipasi kebencanaan geologi. Masa kerja Posko Nataru ini mulai 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024 mendatang.

Senada dengan Basuki, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman turut mengamati beberapa SPBU yang berada di sepanjang ruas jalan daerah wisata di wilayah Banten. Dari hasil pantauan, tidak didapati antrian yang siginifikan. 

“Ini menunjukkan bahwa stok BBM di SPBU mencukupi. Tapi kita harus cek terus, agar pendistribusian BBM ke masyarakat tidak terganggu dan berjalan dengan baik,” imbuh Harya. 

Harya menambahkan, “pihak badan usaha dan penyalur harus tetap melakukan antisipasi, termasuk operasional kendaraan mobil Tangki dan awaknya Semuanya harus siap, agar penyaluran BBM berjalan lancar”, tuturnya. 

Di samping itu, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief juga menyoroti aspek keselamatan area Fuel Terminal (TBBM) Tanjung Gerem, di mana terdapat masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

“Sisi safety dari lokasi TBBM yang dekat dengan masyarakat juga harus diperhatikan, kami yakin tim Pertamina sudah mempersiapkan dengan baik,” ungkap Eman. 

*Pemantauan Lapangan di SPBU*

Tidak hanya mengunjungi TBBM, BPH Migas juga turun ke lapangan untuk melihat kondisi penyaluran BBM dengan mengunjungi langsung beberapa SPBU di Banten. Imbauan kepada manajer, pengawas, maupun operator di SPBU terus disampaikan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat. 

Salah satunya, dengan memaksimalkan layanan digital melalui aplikasi MyPertamina, untuk mencocokkan nomor polisi pada QR Code yang dimiliki konsumen sesuai dengan nomor polisi kendaraan atau yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 

Dalam kunjungan lapangan ke TBBM Tanjung Gerem, Anggota Komite BPH Migas didampingi oleh Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Barat Deny Djukardi, dilanjutkan kunjungan ke SPBU 34.424.09 dan SPBU 34.424.07.(Arianto)

Read More

Media Pewarta Indonesia Terima Penghargaan dari Rutan Kelas IA Cipinang Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pimpinan Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI), Wilson Lalengke mewakili Redaksi KOPI menerima Piagam Penghargaan dari Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Cipinang, Jakarta Timur. Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Koordinator Media Rutan Cipinang, Jeni Sapmawati Hattalaibessy, kepada Pimred KOPI di Hotel Vasaka, Cawang, Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Wilson Lalengke, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), mengucapkan terima kasih kepada Kepala Rutan Kelas IA Cipinang, M. Pithra Jaya Saragih dan Sukarno Ali. Sebagaimana diketahui bahwa M. Pithra Jaya Saragih beberapa waktu lalu merupakan Kepala Rutan Cipinang sebelum ditugaskan ke LP Kelas IIA Pematang Siantar. Posisi Kepala Rutan Cipinang saat ini dijabat oleh Sukarno Ali.

“Atas nama Redaksi pewarta-Indonesia.com dan PPWI, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Rutan Kelas IA Cipinang, Jakarta Timur atas penghargaan yang sudah diberikan. Kiranya kerja-sama ini bermanfaat dan dapat terus berlanjut kemasa depan,” katanya dengan gembira.

Penghargaan yang diberikan ini merupakan bentuk komitmen Rutan Kelas IA Cipinang, Jakarta Timur, kepada media yang telah bekerja-sama dalam hal pemberitaan Rutan Cipinang selama ini. “Kita berharap media Pewarta Indonesia semakin maju dalam memberikan informasi yang faktual kepada masyarakat. Penghargaan ini merupakan komitmen Rutan untuk terus membina hubungan baik dengan media Pewarta Indonesia,” ujar Jeni mengutip pesan dari Karutan Cipinang, M. Pithra Jaya Saragih. 

Editor: Arianto 

Read More

Kedubes RI Fasilitasi Promosi dan Kerja Sama Dengan Asosiasi Importir Kayu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Meski perekonomian dunia sedang lesu karena dalam proses pemulihan pasca pandemi Covid-19, ekspor produk hasil hutan tetap meningkat dan berhasil mencapai target yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Pelaksana Tugas Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK Agus Justianto mengungkapkan KLHK menargetkan ekspor produk hasil hutan pada tahun 2023 sebesar 10 miliar dolar AS. “Realisasinya hingga pertengahan Desember sudah mencapai 12,85 miliar dolar AS atau 128,5% dari target,” ujarnya dalam keterangan persnya, Rabu (27/12/2023). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor hasil hutan adalah adanya kehandalan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Sistem tersebut telah mendapat kepercayaan global untuk menjamin produk kayu yang dibeli bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari. Hal ini juga dibuktikan Indonesia menempati ranking tertinggi pada Global Timber Index (GTI), platform yang mempromosikan perdagangan kayu legal dan berkelanjutan yang dipublikasikan oleh Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO).

Sementara itu, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK Krisdianto menjelaskan rebranding dan penguatan SVLK sangat strategis ketika isu legalitas dan kelestarian produk kayu semakin menjadi perhatian dunia. Banyak Negara yang kini membuat regulasi untuk memastikan produk kayu yang masuk bersumber dari pengelolaan hutan lestari dan bukan dari deforestasi.

Setelah Uni Eropa memberlakukan ketentuan anti deforestasi (EUDR), kini tren regulasi bebas deforestasi juga muncul di pasar-pasar kunci. Diantara di Amerika Serikat dengan US Forest Act 2023, Inggris (UK Forest Risk Commodities), dan Jepang (Japan Clean Wood Act).

Untuk menghadapi tren tersebut.

"Penguatan SVLK terus dilakukan. Saat ini SVLK telah dilengkapi dengan kriteria dan indikator sesuai tuntutan pasar global, salah satunya adalah keterlacakan melalui penyampaian titik koordinat lokasi penebangan, pengolahan, dan pemasaran produk kayu (geo-lokasi). Untuk semakin memperkuat legalitas dan keterlacakan bahan baku kayu, dilakukan interkoneksi sistem informasi," ungkap Krisdianto.

Krisdianto melanjutkan, untuk meningkatkan keberterimaan SVLK kampanye positif SVLK dan soft diplomacy juga dilakukan bersamaan dengan promosi dan peningkatan kerja sama internasional.

“Selain untuk pasar-pasar kunci seperti Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat, SVLK juga menjadi bekal untuk Indonesia membuka akses pasar baru,” kata Krisdianto.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) yang juga Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) Indroyono Soesilo menyatakan pihaknya mendukung penuh upaya promosi dan diplomasi SVLK.

Indroyono Soesilo menyatakan, SVLK terbukti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang berdampak pada perbaikan tata kelola hutan di Indonesia

"Dengan SVLK kita berhasil menekan pembalakan liar sampai titik terendah dan memperlambat laju deforestasi. Secara tidak langsung SVLK juga mendukung capaian FOLU Net Sink 2030 dengan menekan laju deforestasi dan pembalakan liar serta memperluas pasar kayu legal,” kata Indroyono.

Indroyono juga mengungkapkan Promosi dan kerja sama dengan asosiasi-asosiasi importir kayu di Negara-negara tujuan saat ini terus dilakukan dengan fasilitasi dari Kedutaan Besar RI di negara tujuan ekspor. Salah satu yang dilakukan oleh asosiasi adalah melakukan komunikasi dan penjajakan pasar dengan salah satu grup perusahaan terbesar di Timur Tengah, di sela Konferensi Perubahan Iklim COP28 UNFCCC, Dubai Uni Emirat Arab. Harapannya Dubai bisa menjadi Hub untuk perdagangan kayu Indonesia di Timur Tengah, bahkan ke pasar global. 

Editor: Arianto 

Read More

Sumut Siap Menangkan Prabowo - Gibran Satu Putaran

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Tinggal hitungan bulan, Indonesia akan berpesta demokrasi untuk menentukan pilihannya. Mulai dari Presidan sampai DPR baik itu tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Tentu banyak harapan yang diinginkan masyarakat indonesia umumnya dan masyarakat sumatera utara khususnya untuk periode kedepan agar lebih baik dan meneruskan yang sudah baik, serta menyempurnakan yang sudah dilaksanakan, hal itu disampaikan Gilang Kirana Pamungkas di Medan.

Gilang kirana pamungkas lubis selaku Koordinator Laskar Pagi Sumatera Utara menyatakan ini momentum untuk bangsa indonesia sebagai target Indonesia Emas di tahun 2045, dengan memaksimalkan Generasi Muda yang bergerak diberbagai aspek, disamping itu Gilang juga menambahkan bahwa Indonesia adalah negara besar, negara yang kaya akan SDM dan SDA nya, oleh karenanya kita butuh sosok pemimpin yang tegas, dan peduli kepada rakyatnya serta ikhlas dalam memimpin bangsa ini agar negara ini dapat memenuhi target sebagai negara maju di tahun 2045 nantinya. Oleh karenanya Gilang mengatakan sosok itu ada di pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dinilai pasangan ini lengkap untuk bisa memimpin bangsa ini. Ujarnya.

Di sepanjang tahun 2023 ini, Laskar Pagi Sumatera Utara yang di namai Teman Baik SUMUT yang di ketuai Oleh Gilang telah membagikan 730 ribuan Logistik  yang berisi baju dan stiker dibagikan langsung ke masyarakat yang dinilai mampu menaikkan elektabilitas Pasangan Prabowo Gibran di PEMILU yang akan dihelat sebentar lagi ujar Gilang, disamping itu Gilang juga menargetkan akan membagikan 1 juta Paket lagi dibeberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara pada awal tahun 2024 ini. Dengan berharap hasil dari ini mampu memenangkan Prabowo Gibran menang 1 Putaran di PEMILU ini tutupnya. **

Read More

ECPAT Indonesia Luncurkan Catatan Akhir Tahun 2023: Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Daring Meningkat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

ECPAT Indonesia, perwakilan resmi organisasi ECPAT Internasional yang bekerja untuk menentang eksploitasi seksual anak, menggelar peluncuran catatan akhir tahun 2023 mengangkat tema “Keberlanjutan Dalam Menghapus Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia” via zoom meeting, Jumat (29/12/2023).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, media, akademisi, dan anak-anak yang terlibat dalam program-program ECPAT Indonesia. Dalam catatan akhir tahun 2023, ECPAT Indonesia menyampaikan berbagai capaian, tantangan, dan rekomendasi terkait dengan isu-isu eksploitasi seksual anak di Indonesia, khususnya di ranah daring.

ECPAT Indonesia merupakan bagian dari jaringan global ECPAT Internasional yang beranggotakan lebih dari 100 organisasi di 95 negara. ECPAT Indonesia berdiri sejak tahun 2003 dan berjejaring dengan 18 organisasi dan lima individu di 11 provinsi di Indonesia. ECPAT Indonesia memiliki visi untuk menciptakan dunia yang bebas dari eksploitasi seksual anak.

Salah satu isu yang menjadi fokus ECPAT Indonesia adalah eksploitasi seksual anak melalui internet atau online child sexual exploitation (OCSE). Menurut Koordinator Nasional ECPAT Indonesia, Ahmad Sofian, OCSE merupakan bentuk kejahatan yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

“Teknologi digunakan untuk melakukan share terhadap berbagai aktivitas seksual yang sebetulnya sangat confidential, tapi ditampilkan di publik,” ujar Ahmad Sofian dalam sambutannya.

Ahmad Sofian menambahkan, berdasarkan data Internet Watch Foundation (IWF) pada 2022, terdapat 255.571 konten kekerasan dan pelecehan seksual anak di ranah daring yang ada di seluruh dunia. Angka ini meningkat 20 persen pada 2023.

“Konten yang dilaporkan tersebut berasal dari situs-situs yang menampilkan gambar dan video pelecehan seksual anak,” kata dia.

Ahmad Sofian juga menyebutkan, bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat prevalensi OCSE yang tinggi. ECPAT Indonesia mencatat, ada sekitar 2 persen anak-anak pengguna internet di Indonesia yang telah menjadi sasaran eksploitasi seksual dan pelecehan secara daring.

“Dari hasil asesmen dan survei yang dilakukan dari tahun 2020 sampai 2022 dan di 2023 juga menemukan adanya peningkatan kasus-kasus eksploitasi seksual anak di ranah daring. Jadi bukan hanya di global tingkatannya. Eksploitasi seksual anak ini meningkat, ternyata di dalam negeri pun eksploitasi seksual anak di ranah daring juga mengalami peningkatan,” ungkap Rio Hendra, Manajer Program ECPAT Indonesia.

Rio Hendra menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya deteksi dan penindakan OCSE di Indonesia adalah kurangnya kesadaran dan pelaporan dari korban dan saksi. Menurut dia, sebanyak 56 persen anak tidak pernah menceritakan insiden yang dialaminya kepada siapapun.

“Rendahnya pelaporan disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai siapa yang harus dihubungi atau diajak bicara, adanya rasa bersalah, dan rasa khawatir tidak akan dimengerti yang membuat korban tidak mau melaporkan kasusnya,” kata dia.

Dalam acara peluncuran catatan akhir tahun 2023, ECPAT Indonesia juga memberikan penghargaan kepada beberapa pihak yang telah berkontribusi dalam upaya penghapusan eksploitasi seksual anak di Indonesia.

ECPAT Indonesia berharap, dengan adanya catatan akhir tahun 2023 ini, dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi semua pihak yang terkait dalam upaya penghapusan eksploitasi seksual anak di Indonesia, khususnya di ranah daring. ECPAT Indonesia juga berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam menciptakan dunia yang bebas dari eksploitasi seksual anak.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Refleksi Kinerja Mahkamah Agung 2023: Menapaki 14 Langkah Pemulihan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung (MA) melaporkan realisasi dari 14 langkah pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang dicetuskan oleh Ketua MA Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada tahun 2022 lalu. Laporan ini disampaikan dalam acara Refleksi Kinerja Mahkamah Agung 2023 yang digelar secara virtual pada Jum'at (29/12/2023).

Dalam sambutannya, Ketua MA mengatakan bahwa hampir seluruh langkah pemulihan tersebut telah dilaksanakan, kecuali terkait dengan pembangunan gedung PTSP Mandiri di MA yang masih dalam proses. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan reformasi dan perbaikan di bidang peradilan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kami juga berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi," ujar Ketua MA.

Berikut adalah rincian dari 14 langkah pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang telah direalisasikan oleh MA:

1. Memberhentikan sementara Hakim Agung dan Aparatur MA yang diduga terlibat tindak pidana sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Langkah ini dilakukan untuk menegakkan prinsip zero tolerance terhadap praktik-praktik yang merusak citra dan marwah lembaga peradilan.

2. Merotasi dan memutasikan beberapa aparatur di lingkungan MA, khususnya yang terkait dengan bidang penanganan perkara untuk memutus mata rantai yang terindikasi menjadi jalur yang digunakan oleh para oknum aparatur di MA. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kolusi, nepotisme, dan korupsi di internal MA.

3. Melakukan seleksi dan rekruitmen jabatan panitera, panitera muda dan panitera pengganti di MA sesuai amanat SK KMA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 yang mana proses seleksinya melibatkan rekam jejak integritas dan rekomendasi dari Badan Pengawasan MA, KY, KPK, dan PPATK, serta analisis LHKPN. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kredibilitas dan kompetensi aparatur MA yang berperan penting dalam penanganan perkara.

4. Memberhentikan atasan langsung dari aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana sesuai dengan PERMA Nomor 8 Tahun 2016 karena terbukti melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya. Langkah ini dilakukan untuk menegaskan tanggung jawab dan sanksi bagi aparatur MA yang tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

5. Menugaskan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dari Badan Pengawasan MA untuk memantau dan mengawasi aparatur MA di bawah koordinasi langsung Ketua Kamar Pengawasan, serta memasang CCTV di area kantor MA yang diduga menjadi tempat untuk bertransaksi perkara, serta membangun Sistem Informasi Pengawasan Khusus MA (SIWAS SUS-MA) yang terhubung langsung dengan Ketua Kamar Pengawasan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran di MA.

6. Melakukan kerjasama dengan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara terpadu kepada aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya. Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan dan menyinergikan fungsi pengawasan antara MA dan KY, serta untuk meningkatkan kualitas dan kinerja hakim dan aparatur peradilan.

7. Menerjunkan Mysterious Shoper di Kantor MA untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap aparatur di MA. Langkah ini dilakukan untuk menguji integritas dan profesionalisme aparatur MA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

8. Membentuk kanal pengaduan khusus (Bawas Care) yang terhubung langsung kepada Ketua Kamar Pengawasan MA. Langkah ini dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, atau informasi terkait dengan pelayanan dan penanganan perkara di MA.

9. Bekerjasama dengan KY dalam rangka pembentukan mysterious shoper dari unsur masyarakat yang mana hasil laporannya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama antara MA dan KY. Langkah ini dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan terhadap hakim dan aparatur peradilan.

10. Memberlakukan sistem pembacaan amar putusan secara live streaming bagi putusan kasasi dan peninjauan kembali di MA. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, serta untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang putusan-putusan MA.

11. Menerapkan sistem penunjukan majelis hakim secara Robotik, menggunakan aplikasi SMART MAJELIS dengan bantuan artificial Intelligence. Langkah ini dilakukan untuk menghindari intervensi dan manipulasi dalam penunjukan majelis hakim, serta untuk menjamin independensi dan objektivitas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

12. Memberlakukan sistem presensi online menggunakan foto wajah (swa foto) di lokasi kantor dengan sistem GPS terkunci yang terhubung kepada atasan langsung di masing-masing satuan kerja. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur MA dalam menjalankan tugas dan fungsi.

13. Menunggu selesainya pembangunan gedung PTSP Mandiri di MA yang akan digunakan sebagai tempat bagi PTSP Mandiri. Langkah ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah kepada masyarakat pencari keadilan, serta untuk mencegah terjadinya pungutan liar dan gratifikasi di MA.

14. Mengeluarkan Instruksi terkait dengan kewajiban menjaga integritas dalam bentuk rekaman suara yang diperdengarkan 2 kali dalam seminggu, baik di MA maupun di satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan etika kepada aparatur MA dan badan peradilan, serta untuk mewujudkan budaya sadar hukum di lingkungan peradilan.

Dengan realisasi dari 14 langkah pemulihan kepercayaan publik tersebut, MA berharap dapat memperbaiki citra dan reputasi lembaga peradilan di mata masyarakat, serta dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan penanganan perkara di MA. MA juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja peradilan. 

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, BULOG dan Pelindo Sepakat Kerjasama Kemitraan Strategis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perum BULOG menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo dalam rangka Pelayanan Kegiatan Jasa Bongkar Muat Impor Komoditas Pangan dan Kegiatan Bongkar Muat Movement.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono. Penandatanganan Mou berlangsung di Jakarta, Kamis (28/12).

Penandatanganan MoU ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan sinergi Perusahaan BUMN dalam melakukan kerjasama kemitraan strategis untuk Layanan Kegiatan Jasa Bongkar Muat Komoditas Pangan Impor yang akan menjadi barang persediaan dalam penguasaan Perum BULOG di wilayah kerja Pelindo.

Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi dalam sambutannya menyampaikan, kesepahaman ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik sehingga memperlancar kegiatan penerimaan beras impor baik proses persiapan kedatangan kapal, berthing, sandar maupun bongkar, serta percepatan pengiriman dari pelabuhan ke gudang BULOG, maupun untuk memperlancar kegiatan movement antar pelabuhan.

"Penandatanganan nota kesepahaman ini kami harap dapat mempermudah kelancaran distribusi, pemerataan stok, dan ketersediaan pasokan untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta stabilisasi dan keterjangkauan harga pangan dalam rangka pengendalian inflasi pangan secara nasional", kata Bayu.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menyampaikan, Pelindo pasca merger 1 Oktober 2021 melakukan transformasi dan standarisasi pelabuhan yang hasilnya terlihat dengan adanya percepatan dan peningkatan kualitas layanan di pelabuhan.

Hal ini berdampak positif pada penurunan waktu sandar kapal (port stay) dan waktu tinggal barang (cargo stay), yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan biaya logistik.

"Kami berharap momen penting hari ini menjadi awal kolaborasi kedepan antara Pelindo dan BULOG yang dapat berkontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sehingga membawa manfaat bagi masyarakat luas," kata Arif.

Adapun, Ruang lingkup kesepahaman ini mencakup pelaksanaan kegiatan jasa pelabuhan di wilayah kerja Pelindo termasuk penggunaan fasilitas pelabuhan dalam rangka mendukung Prioritas dan kemudahan sandar, serta bongkar muatan kapal impor yang dilaksanakan oleh PJPT yang ditunjuk oleh Perum BULOG.

Editor: Arianto 

Read More

DAMRI Luncurkan Rute Baru Palembang-Pangkal Pinang, Tiket Mulai Rp50.000

Duta Nusantara Merdeka | Palembang 

Perum DAMRI kembali memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin bepergian dengan angkutan umum. Kali ini, DAMRI meluncurkan rute baru yang menghubungkan Palembang dengan Pangkal Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rute baru ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan pariwisata antara kedua kota tersebut. Selain itu, rute ini juga menawarkan tarif yang terjangkau, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per orang.

Menurut keterangan resmi DAMRI yang diunggah di akun Instagram @damriindonesia, rute baru ini terdiri dari dua segmen, yaitu Palembang-Pelabuhan Tanjung Api-Api dan Pelabuhan Muntok-Pangkal Pinang.

Untuk segmen Palembang-Pelabuhan Tanjung Api-Api, DAMRI menyediakan bus dengan kapasitas 40 penumpang. Bus ini akan melewati Pool Damri Palembang, Kuala Puntian, Karang Baru, Teluk Payo, hingga Pelabuhan Tanjung Api-Api.

Bus ini berangkat setiap hari dari Kantor DAMRI Palembang pada pukul 06.00 dan 09.00 WIB. Tarif yang dikenakan adalah Rp50.000 per orang.

Sementara itu, untuk segmen Pelabuhan Muntok-Pangkal Pinang, DAMRI menyediakan bus dengan kapasitas 30 penumpang. Bus ini akan melewati Gandaria, Dealova, Pedindang, Bukit Merapin, Kampak, Bukit Baru, Alun-alun, Gabek, Giri Maya, Simpang Bulin, Kampung Keramat, hingga Bandara Lama.

Bus ini berangkat setiap hari dari Pelabuhan Muntok pada pukul 14.00 dan 18.00 WIB. Tarif yang dikenakan adalah Rp100.000 per orang.

Dengan demikian, total waktu perjalanan dari Palembang ke Pangkal Pinang dengan menggunakan DAMRI adalah sekitar 8 jam, termasuk waktu menyeberang dari Pelabuhan Tanjung Api-Api ke Pelabuhan Muntok dengan kapal ferry.

Bagi Anda yang tertarik untuk mencoba rute baru ini, Anda dapat membeli tiket melalui aplikasi DAMRI Apps atau loket keberangkatan DAMRI. Anda juga dapat menghubungi nomor telepon 0711-353333 untuk informasi lebih lanjut.

DAMRI merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi darat. DAMRI memiliki visi untuk menjadi penyedia layanan transportasi darat yang handal, aman, nyaman, dan berkelanjutan. DAMRI memiliki misi untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, meningkatkan kinerja operasional dan keuangan, serta berkontribusi pada pembangunan nasional.

Dan yang pasti, DAMRI terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi darat yang berkualitas. Salah satu inovasinya adalah meluncurkan rute baru Palembang-Pangkal Pinang yang dapat mempermudah mobilitas dan pariwisata antara Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Jadi, tunggu apa lagi? Segera rencanakan perjalanan Anda dengan menggunakan DAMRI dan nikmati layanan murah dan nyaman dari Palembang ke Pangkal Pinang. 

Editor: Arianto

Read More

Penerapan AI di Industri Penerbangan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kolaborasi antara PT. Angkasa Pura II bersama PT. Angkasa Pura Sarana Digital dan PT. TerreTech Nusantara dalam penerapan teknologi Artificial Intellegence atau kecerdasan buatan di industri penerbangan di Indonesia telah menciptakan babak baru bagi operator dan pengguna jasa transportasi udara. Penggunaan teknologi AI di bandara Indonesia mengemuka saat penyelenggaraan Sky Horizon 2023 di Indonesia, hasil kolaborasi sukses ketiga perusahaan ini di penghujung tahun 2023. 

Acara Sky Horizon 2023 yang turut didukung oleh KORIKA (Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial) dan APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional) resmi ditutup pada (21/12/2023) setelah di-launching sejak 7 September 2023. Acara penutupan yang berlangsung di Anara Airport Hotel, Jakarta ini menandai suksesnya sebuah proyek yang tidak hanya sekedar ceremonial, melainkan sebagai tonggak penting dalam adopsi teknologi AI untuk menciptakan ekosistem bandara yang efisien dan berkelanjutan.

Acara dengan tema "Shared Vision and Collaborating the Future of Airport Ecosystem" ini tujuan utamanya untuk mengubah paradigma industri bandara melalui kolaborasi, inovasi, dan penerapan analisis data. Dengan dukungan penuh dari PT. Angkasa Pura II, acara ini telah membuka jalan bagi kolaborasi lebih lanjut dalam menciptakan ekosistem bandara berbasis AI.

Para peserta, seperti PT. Pitjarus Teknologi, PT. Juke Solusi Teknologi, dan PT. Advis Artha Indonesia, telah menghadirkan solusi AI inovatif. Solusi ini mencakup Data Flight Movement & Tenant Transaction, Passenger Sentiment Analytics, dan Customer 360, yang masing-masing berkontribusi penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman penumpang di bandara.

Fahmul Ihsan, Ketua Panitia Pelaksana Sky Horizon 2023 dan Kepala Data Analytics & AI PT AP2, menyampaikan, kegiatan Sky Horizon merupakan peluang baru untuk kolaborasi dalam menyelesaikan masalah-masalah di bandara dan inovasi masa depan dengan memanfaatkan AI dan Analytics.

Sementara itu, Wahyu Cahyadi, Executive General Manager Divisi Sistem Informasi PT AP2, mengatakan, kegiatan ini merupakan kesempatan bagi para khalayak untuk memajukan industri bandara nasional. "Use Case yang dikembangkan oleh para peserta telah dikurasi sesuai dengan kebutuhan Bandara Soekarno-Hatta, menjadikan Sky Horizon sebagai kesempatan bagi mitra untuk kerjasama dan mempelajari proses bisnis di industri bandara," ujar Wahyu di sela acara penutupan.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Angkasa Pura Sarana Digital Ferdian Agustiana mengungkapkan, perkembangan teknologi digital harus diiringi dengan adaptasi yang cepat oleh semua kalangan.

"Teknologi digital telah menjelma menjadi kebutuhan primer manusia, mirip dengan sandang, pangan, dan papan. Seperti sebuah handphone yang pasti kita bawa ke mana-mana dalam segala aktivitas. Salah satu produk teknologi digital adalah Artificial Intelligence, kita harus beradaptasi dan memanfaatkan potensi tersebut dalam pekerjaan dan juga aktivitas sehari-hari," tambah Ferdian.

Sejalan dengan pemanfaatan Artificial Intelligence, Dwi Ananda Wicaksana, Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta dan Kepala Sub-tim Eksplorasi Digital CGK Transformation, menegaskan, kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan operasional dan service excellence yang didukung oleh AI sebagai toolsnya.

"Kolaborasi yang diinisiasi oleh Sky Horizon dapat menciptakan layanan bisnis yang unggul di bandara dengan pemanfaatan analitik canggih dan teknologi AI sebagai pilar keputusan berbasis data dalam operasional bandara," ungkapnya.

Kegiatan 'Sky Horizon 2023' ini, menurutnya lagi, tidak hanya menandai sebuah pencapaian, tapi juga membuka babak baru dalam perjalanan industri penerbangan Indonesia menuju era digital yang lebih maju terkhusus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sementara itu, pakar AI Indonesia, Karim Taslim selaku Direktur PT. Terre Tech Nusantara penyelenggara Sky Horizon (AI Enabler Company), mengatakan, Proyek Dico Sky Horizon ini adalah sebuah langkah berani untuk menghadirkan kecerdasan buatan (AI) dalam industri penerbangan dan pengelolaan bandara di Indonesia. 

Menurutnya, 'Sky Horizon' bukan hanya sekadar sebuah acara, melainkan upaya serius untuk melihat jauh ke depan, mengadopsi teknologi kecerdasan buatan, dan membuka peluang bagi kolaborasi lebih lanjut. “PT. Angkasa Pura II telah menunjukkan inisiatif luar biasa dengan memberikan dukungan penuh untuk menciptakan ekosistem bandara berbasis kecerdasan buatan,” pungkas Karim. 

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum APTIKNAS Soegiharto Santoso mengapresiasi pelaksanaan Sky Horizon 2023 yang ikut didukung organisasi yang dipimpinnya. “Saya percaya dan yakin penerapan AI di bandara akan sangat aman dan sangat membantu masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan terlebih khususnya bagi operator bandara,” ujar Hoky sapaan akrabnya, Kamis (28/12/2023). 

Hoky menambahkan, APTIKNAS akan selalu mendukung upaya pemerintah dan BUMN dalam hal memberikan pelayanan prima bagi masyarakat luas terkait pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang. (Arianto)

Read More

Kunjungi Sulawesi Utara, Presiden Bakal Resmikan BTS 4G dan Pengoperasian Satelit Satria-1

Duta Nusantara Merdeka | Sidoarjo 

Tampak melepas keberangkatan Presiden yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Imam Sugianto, Pangkoarmada II Laksda TNI Denih Hendrata, Pangkoopsud II Marsda TNI Budhi Achmadidan, dan Danpuspenerbal Juanda Laksda TNI Sisyani Jaffar.

Melanjutkan kunjungan kerja hari keduanya, Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Sulawesi Utara, pada Kamis, 28 Desember 2023. Menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden beserta rombongan lepas landas dari Bandar Udara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sekitar pukul 06.45 WIB.

Tampak melepas keberangkatan Presiden yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Imam Sugianto, Pangkoarmada II Laksda TNI Denih Hendrata, Pangkoopsud II Marsda TNI Budhi Achmadidan, dan Danpuspenerbal Juanda Laksda TNI Sisyani Jaffar.

Di Sulawesi Utara, Presiden Jokowi akan mengawali kunjungannya dengan mengunjungi salah satu pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mengecek harga sejumlah kebutuhan pokok.

Setelahnya, Presiden akan menuju BTS Bowombaru Utara untuk meresmikan pengoperasian sinyal Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI dan akses internet di desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta meresmikan pengoperasian dan integrasi Satelit Republik Indonesia 1 (Satria-1). Selain itu, di Kabupaten Kepulauan Talaud, Presiden juga akan meninjau Jalan Lingkar Karakelang.

Dari Kabupaten Kepulauan Talaud, Presiden Jokowi akan bertolak ke Kota Manado untuk menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino di Kantor Pos Manado.

Turut menyertai penerbangan menuju Provinsi Sulawesi Utara yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin. (Arianto)

Read More

Komandan Lanal TBA Hadiri Puncak Hari Jadi Kota Tanjungbalai Ke-403

Duta Nusantara Merdeka |

Tanjung Balai

Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Wido Dwi Nugraha, S.E., M.Tr. Opsla., menghadiri Acara Puncak Hari Jadi Kota Tanjungbalai Ke-403 Tahun 2023 yang resmi dibuka oleh Walikota Tanjungbalai H. Waris Tholib di Alun-alun Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah. Peringatan Hari Jadi Tanjungbalai digelar selama 3 hari, dari tanggal 27 hingga 29 Desember 2023.

Rangkaian kegiatan Pembukaan Hari Jadi Tanjungbalai Ke-403 ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Walikota Tanjungbalai didampingi Forkopimda disertai dentuman kembang api.

Lanal Tanjung Balai Asahan turut memeriahkan Hari Jadi Kota Tanjungbalai Ke-403 dengan menampilkan Stand Pameran bergabung dengan Stand Pemerintah Kota Tanjungbalai.(Arianto)

Read More

Membongkar Keputusan Dewan Kehormatan Perwira di Tahun 1998: Prabowo Subianto Terlibat Penculikan Aktivis '97/98

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kasus penculikan aktivis 1997-1998 kembali mencuat ke permukaan setelah seorang mantan anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mengungkapkan fakta-fakta baru tentang keterlibatan Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus dan calon presiden 2024, dalam operasi gelap tersebut.

Benny Ramdhani, aktivis '98 yang juga korban penculikan mengatakan, ia mendapat informasi dari sumber terpercaya bahwa Prabowo Subianto adalah dalang di balik Tim Mawar, tim khusus dari Kopassus yang bertanggung jawab atas penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pro-demokrasi pada masa pemerintahan Soeharto.

"Prabowo Subianto adalah orang yang memerintahkan Tim Mawar untuk menculik kami. Ia melakukannya atas perintah Soeharto yang merasa terancam oleh gerakan reformasi yang kami bangun. Ia tidak peduli dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Ia hanya ingin mempertahankan kekuasaan dan kepentingan keluarganya," ujar Benny Ramdhani dalam konferensi pers "Membongkar Keputusan Dewan Kehormatan Perwira di Tahun 1998: Prabowo Subianto Terlibat Penculikan Aktivis '97/98" di Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Benny Ramdhani menambahkan, ia memiliki bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan pernyataannya, termasuk rekaman suara, dokumen rahasia, dan kesaksian para mantan anggota Tim Mawar yang kini berada di luar negeri. Ia juga mengatakan bahwa ia akan melaporkan Prabowo Subianto ke Komnas HAM dan pengadilan HAM internasional untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat yang dilakukannya.

"Kami tidak akan diam dan menyerah. Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran. Kami akan membongkar semua kejahatan Prabowo Subianto dan kroni-kroninya. Kami akan memastikan bahwa ia tidak akan pernah menjadi presiden Indonesia. Kami akan menjaga demokrasi dan hak asasi manusia di negeri ini," tegas Benny Ramdhani.

Sementara itu, Paian Siahaan, orang tua korban penculikan yang hingga kini masih hilang, menyampaikan harapannya agar Prabowo Subianto segera mengakui perbuatannya dan mengungkapkan nasib anak-anaknya. Ia mengatakan bahwa ia sudah menunggu selama 25 tahun untuk mengetahui keberadaan anak-anaknya yang diculik Tim Mawar.

"Kami hanya ingin tahu di mana anak-anak kami. Apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Jika mereka masih hidup, tolong kembalikan mereka ke kami. Jika mereka sudah mati, tolong beritahu kami di mana kuburannya. Kami ingin mengubur mereka dengan layak dan berdoa untuk mereka. Kami ingin mendapatkan kedamaian dan ketenangan," ucap Paian Siahaan dengan mata berkaca-kaca.

Paian Siahaan juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus penculikan aktivis 1997-1998 dan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban. Ia mengatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan tidak boleh melindungi para pelakunya.

"Kami minta pemerintah untuk tidak menutup-nutupi kasus ini. Kami minta pemerintah untuk tidak melindungi Prabowo Subianto dan orang-orang yang terlibat dalam penculikan ini. Kami minta pemerintah untuk menghukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami minta pemerintah untuk menghormati hak kami sebagai warga negara yang telah kehilangan anak-anak kami," pinta Paian Siahaan.

Kasus penculikan aktivis 1997-1998 adalah salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan hingga kini. Menurut data Komnas HAM, setidaknya ada 23 aktivis yang diculik oleh Tim Mawar pada periode Oktober 1997 hingga Mei 1998. Dari jumlah tersebut, hanya 10 orang yang berhasil dibebaskan, sementara 13 orang lainnya masih hilang tanpa jejak.

Berdasarkan hasil penyelidikan DKP pada tahun 1998, Prabowo Subianto dinyatakan bersalah dan dipecat dari dinas militer atas keterlibatannya dalam penculikan aktivis. Namun, hingga kini Prabowo Subianto belum pernah diadili secara hukum dan masih berkarier di dunia politik. Ia bahkan pernah mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2014, 2019, dan 2024.

Prabowo Subianto sendiri selalu membantah keterlibatannya dalam penculikan aktivis. Ia mengaku bahwa ia sudah memulangkan semua aktivis yang diculik oleh Tim Mawar dan tidak mengetahui nasib mereka yang masih hilang. Ia juga menuduh bahwa ada pihak-pihak yang sengaja mengkriminalisasi dirinya dan mencoreng nama baiknya.

"Kami tidak pernah menculik siapa pun. Kami hanya melakukan operasi intelijen untuk mengamankan negara dari ancaman separatis dan teroris. Kami sudah membebaskan semua aktivis yang kami tangkap dan kami tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka setelah itu. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak suka dengan saya dan ingin menjatuhkan saya dengan cara fitnah dan fitnah," ujar Prabowo Subianto dalam salah satu wawancaranya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More