Ketua MA: SMART MAJELIS Kedepannya Bakal Digunakan di Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama

Duta Nusantara Merdeka | Ambon 

SMART MAJELIS adalah aplikasi Robotika berbasis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) yang berfungsi untuk memilih majelis hakim secara otomatis dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain beban kerja, pengalaman, dan keahlian yang sesuai dengan jenis perkara yang akan ditangani.

Untuk sementara pemberlakuan aplikasi SMART MAJELIS ini hanya terbatas untuk di tingkat Mahkamah Agung, namun ke depannya akan kita kembangkan penggunaannya hingga ke pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama agar dalam penentuan majelis hakim bisa lebih objektif, transparan, dan akuntabel

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi peradilan bagi pimpinan, hakim dan aparatur peradilan tingkat banding dan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia di ballroom Hotel The Natsepa Resort & Conference center Ambon, Selasa (19/12/2023).

Selain itu, KMA menyatakan aplikasi SMART MAJELIS, Mahkamh Agung juga telah memberlakukan sistem pembacaan putusan kasasi dan PK secara online dengan menggunakan aplikasi COURT LIVE STREAMING. 

Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi di Mahkamah Agung, khususnya terkait dengan penanganan perkara-perkara yang menyita perhatian publik. Dengan adanya COURT LIVE STREAMING tersebut maka masyarakat dapat menyaksikan pembacaan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali melalui kanal resmi milik Mahkamah Agung dengan menggunakan komputer, gedget, maupun smartphone.

Ke depannya, sistem pembacaan putusan secara online ini juga akan kita kembangkan hingga ke pengadilan tingkat banding agar masyarakat lebih mudah untuk mengetahui dan mengakses setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Saat ini, beberapa pengadilan tingkat banding ada yang sudah mulai menerapkannya, namun baru sebatas uji coba karena belum ada regulasi yang mengatur untuk pemberlakuan secara menyeluruh. 

"Oleh karena itu, jika sistem ini telah berjalan baik di Mahkamah Agung, ke depannya kita akan menerbitkan regulasi untuk pemberlakuan di seluruh pengadilan tingkat banding," ujar Mantan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Hadir dalam acara tersebut, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung, Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Maluku yang hadir secara luring, serta Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia yang hadir secara daring, dan undangan lainnya.

Editor: Arianto 

Read More

Perdana, Keluarga Besar PPWI Selenggarakan Natal Bersama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Untuk pertama kalinya sejak Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) didirikan, organisasi para pewarta ini menyelenggarakan natal bersama bertempat di Hotel Vasaka, Cawang, Jakarta Timur, Selasa, 19 Desember 2023. Tidak kurang dari 20-an anggota PPWI se-Jabodetabek hadir dalam acara yang dimulai pukul 16.00 wib itu.

Hal ini disampaikan koordinator acara, Jefry Manopo, kepada media-media se-nusantara, melalui jaringan WhatsApp-nya, Kamis, 21 Desember 2023. “Puji Tuhan, di usianya yang ke-16 tahun, PPWI akhirnya sukses menyelenggarakan perayaan natal bersama keluarga besar PPWI tahun 2023 ini, walau yang hadir masih terbatas dari rekan-rekan di seputaran Jabodetabek,” ungkap wartawan media online yang berpusat di Tangerang itu.

Gagasan untuk menyelenggarakan natal bersama tersebut, lanjut Jefry, datang dari Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, dan mendiskusikan secara kilat bersama rekan-rekan Kristiani yang ada di internal PPWI. “Ide itupun direspon antusias oleh teman-teman, sehingga dalam waktu singkat kita atur jadwal, tempat dan petugas yang akan mempersiapkan dan melaksanakan acaranya. Karena waktunya kilat, persiapan dadakan, maka hanya sekitar 20-an orang yang bisa hadir di acara natal bersama kali ini,” sambung pemilik media nusantara-news86.com tersebut.

Sementara itu, Wilson Lalengke yang turut hadir bersama istri Winarsih Lalengke mengatakan sangat senang dengan diadakannya acara natal bersama tersebut. “Selama ini, kita selalu mengadakan acara keagamaan di lingkungan rekan-rekan PPWI yang beragama Islam, seperti perayaan Idul Fitri bersama, perayaan Idul Qurban, dan tahlilan. Kali ini teman-teman PPWI yang Nasrani juga sudah ada kegiatan keagamaan di internal mereka, ini suatu kemajuan yang amat baik untuk membina silahturahmi, menumbuhkan semangat spiritual yang relevan dengan keyakinan Kristen yang dianut rekan-rekan kristiani,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Kedepannya, lulusan pasca sarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University dan Linkoping University itu berharap program semacam ini terus dikembangkan dan dilakukan juga di intern rekan-rekan yang beragama Hindu, Budha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya. “Untuk teman-teman Muslim sudah cukup maju dan lancar kegiatannya, sekarang rekan-rekan Kristen sudah mulai dilaksanakan programnya, saya sangat berharap program keagamaan lainnya juga perlu digagas dan dilaksanakan di intern masing-masing. Mohon bantu diinisiasi oleh masing-masing pemeluk agamanya yaa,” pinta Wilson Lalengke.

Dalam acara natal bersama keluarga besar PPWI tahun 2023 pada 19 Desember lalu, para petugas semuanya adalah anggota PPWI. Selain Jefry Manopo yang bertugas sebagai pemimpin pujian dan doa, juga hadir Pdt. Imanuel E. Lubis, S.Th yang bertugas sebagai penceramah atau pembawa khotbah natal. Petugas lainnya antara lain Edwin Waturandang sebagai MC dan Ikung Adiwar sebagai dokumentasi serta Franky Lombogia sebagai pengatur tempat acara.

Acara natal bersama PPWI pertama ini kemudian ditutup dengan foto bersama dan makan malam. Selamat Natal 25 Desember 2023 bagi rekan-rekan yang merayakannya dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2024 bagi kita semua. Semoga damai natal dan semangat baru menyertai kita dan Indonesia. (TIM/Red)

Read More

Inilah Sosok Soegiharto Santoso Raih Cum Laude

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Rasanya tak berlebihan orang menyebut dirinya sebagai pejuang hukum. Betapa tidak, Soegiharto Santoso yang berlatar belakang ‘Tukang Insinyur’ selalu pantang menyerah meski menghadapi sejumlah upaya kriminalisasi dan puluhan gugatan dalam perkara APKOMINDO. Sejak terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) di tahun 2015, Ir. Soegiharto Santoso sepertinya tak berhenti didera persoalan hukum yang seolah menjadi teman akrab. 

Inilah alasannya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) dan juga Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Ir. Soegiharto Santoso akhirnya memilih menimba ilmu hukum di usia matang dan kemudian lulus dengan predikat Cum Laude di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, yang di Wisuda pada hari Sabtu, 16 Desember 2023 di Balai Sarbini, Jakarta.

Dalam sidang tugas akhir dengan tema “Perlindungan logo merek organisasi yang didaftarkan atas nama pribadi, dengan studi kasus putusan No. 3/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Hak Cipta)” Soegiharto memilih sidang secara terbuka, agar dapat disaksikan oleh rekan-rekan seangkatannya. 

Pembelajaran hukum yang dihadapi Soegiharto berawal pada tahun 2016, dimana Soegiharto Santoso harus diperhadapkan dengan rekayasa hukum oleh beberapa oknum pendiri APKOMINDO yang bekerjasama dengan oknum penegak hukum mengkriminalisasinya dan sempat memenjarakannya selama 43 hari di sel tahanan Rutan Bantul, Yogyakarta. 

Namun setelah proses hukum berjalan, PN Bantul menyatakan dirinya tidak bersalah dan upaya kasasi oknum JPU dari Kejagung RI juga telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI.

Sejak menjabat Ketum APKOMINDO, Hoky sapaan akrabnya, terpaksa harus menghadapi puluhan gugatan perkara perdata dan menjalani sidang seorang diri menghadapi sejumlah pengacara senior di sejumlah pengadilan negeri. Tak tanggung-tanggung pengacara kondang sekelas Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM., ditantang untuk bedah kasus APKOMINDO.

Hoky mengatakan, “Ia benar saya tantang beliau dan sudah lama itu saya lakukan, sehingga jejak digitalnya mudah ditemukan dengan kata kunci ‘Wartawan tantang Otto Hasibuan’, termasuk saya datangi kantor beliau untuk klarifikasi, namun hingga saat ini tidak ada respon dari Bang Otto Hasibuan.” Ujar Hoky.

Hoky juga sempat menerangkan bahwa untuk perkara No. 633/Pdt.G/2018/ PN.JKT.Sel di PN Jaksel diduga menggunakan dokumen palsu akan tetapi tetap bisa menang hingga tingkat kasasi di MA, “Saya optimis dan tetap yakin serta percaya kebenaran tidak dapat dimusnahkan dan kebenaran akan terungkap pada waktunya, sehingga saya tidak gentar menghadapi sendiri Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM.” tutur Hoky.

Setelah memilih kuliah dan menyelesaikan studi bidang hukumnya di STIH IBLAM Jakarta, Hoky yang juga berprofesi sebagai wartawan sejak tahun 2001 itu akhirnya resmi menyandang gelar Sarjana Hukum predikat Cum Laude dengan IPK 3,82. Dengan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan seluruh teman-temannya di STIH IBLAM.

Sepak terjang Hoky di bidang pekerjaannya memang cukup aktif. Hoky bersama sejumlah pengurus APKOMINDO berhasil mendirikan organisasi baru yakni Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS). 

Saat ini APTIKNAS berhasil membangun eksistensinya di kancah nasional maupun internasional. Dan APTIKNAS telah bertransformasi serta menjadi salah satu organisasi yang bergerak di bidang TIK yang sangat diperhitungkan.   

Hoky juga tercatat ikut mensukseskan pelaksanaan Mubes Pers Indonesia pada (18/12/2018) yang dihadiri lebih dari 2.000 wartawan dari seluruh Indonesia bertempat di TMII, selanjutnya Hoky selaku Pemimpin Redaksi BISKOM dipercaya menjadi Ketua Panitia Kongres Pers Indonesia (06/03/2019) bertempat di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Pada tahun 2021 lalu, Hoky selaku Pemimpin Redaksi BISKOM bersama Heintje Grontson Mandagie selaku Pemimpin Umum BISKOM dan beberapa rekannya mendirikan Yayasan LSP Pers Indonesia dengan Laksamana (Purn) TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Ketua Dewan Pembinanya. 

Upaya memperjuangkan kemerdekaan pers tidak berhenti di situ, Hoky yang juga selaku wartawan BISKOM bersama Heintje Grontson Mandagie dan Hans M Kawengian melakukan Uji Materi pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan perkara: Nomor 38/PUU-XIX/2021.

Baru-baru ini, Hoky dipercayakan menjadi salah satu tenaga ahli sinergitas bidang kemitraan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan (WARUNG) NKRI Digital di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Dan di penghujung 2023, alumni Lemhannas RI 2018 ini kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP APKOMINDO melalui Musyawarah Nasional APKOMINDO di Jakarta (18/12/2023). 

Menyandang gelar Sarjana Hukum, Hoky makin melebarkan sayap dengan memantapkan perannya di Mustika Raja Law Office yang didirikannya bersama sejumlah pengacara muda, antara lain Vincent Suriadinata dan Hotmaraja B. Nainggolan, selain dari itu bersama Kamilov Sagala, Jemy Tommy dan S Wimbo Hardjito telah mendirikan Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) dan menjabat sebagai Sekjen DPN PERATIN.

Di bidang media massa, Hoky masih menjabat sebagai Pemimpin Redaksi media online Biskom dan pendiri media guetilang.com, yang merupakan portal berita untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasi dan menyebarkan berbagai informasi secara lebih cepat, transparan, terpercaya, dan beretika. (Arianto)

Read More

Bersurat Ke Dewan Pers, IMO-Indonesia Sampaikan Permohonan Menjadi Konstituen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Media Online (IMO) - Indonesia bersurat kepada Dewan Pers (DP) perihal permohonan menjadi anggota konstituen.

Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail mengatakan bahwa surat pengajuan menjadi konstituen DP itu telah dilayangkan hari ini, Rabu (20/12/23) siang.

"Betul, baru saja kami serahkan ke Dewan Pers," kata Yakub di Jakarta.

Adapun surat permohonan tersebut bernomor surat, Nomor: 09/SP-IMO-Indonesia/XII/2023 perihal Permohonan Menjadi Organisasi Perusahaan Kontituen Dewan Pers.

Yakub mengaku organisasinya telah memenuhi sejumlah kriteria yang disyaratkan oleh DP untuk menjadi salah satu konstituen mereka.

"Bahwa sehubungan dengan mandat regulasi untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan UUD 1945 pasal 28 C dan F serta UU No 40 tentang Pers, maka untuk melaksanakan hal itu kami menyampaikan prihal keberadaan organisasi kami yang sudah berdiri sejak 27 Oktober 2017 yang memiliki integritas dan krediblitas serta anggota yang professional," kata Yakub.

Lanjut Yakub, organisasinya telah memenuhi syarat jumlah keanggotaan sebagaimana poin 7 d Peraturan Dewan Pers nomor :02/Peraturan-DP/III/2017 Tentang Perubahan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 Standar Organisasi Perusahaan Pers.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa Perkumpulan Media Online Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Ikatan Media Online (IMO) Indonesia sampai saat ini telah memiliki sebaran di 24 Provinsi dengan jumlah sebanyak ratusan anggota yang terdapat di 33 Kotamadya dan 47 Kabupaten," terangnya.

Adapun kaitannya dengan permohonan itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh anggota IMO-Indonesia secara nasional untuk bersiap apabila dihubungi oleh Dewan Pers untuk keperluan verifikasi. (Arianto)

Read More

Viral! Inilah Alasan Soegiharto Santoso LP Rudy Dermawan Muliadi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rudy Dermawan Muliadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 731/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Pst kembali digelar hari ini Rabu (20/12/2023). Sidang sebelumnya pekan lalu menghadirkan Ir. Soegiharto Santoso, SH sebagai saksi korban atau pelapor. 

Soegiharto Santoso selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) yang juga berprofesi sebagai wartawan memberikan keterangan di depan sidang terkait alasan dirinya melaporkan perbuatan terdakwa Rudy Dermawan Muliadi ke pihak berwajib.  

Menurut Soegiharto, terdakwa Rudy bukan merupakan sahabatnya dan bahkan menjadi saksi yang memberatkannya ketika dirinya dikriminalisasi dan sempat ditahan selama 43 hari. Jadi tulisan komentar terdakwa Rudy di akun Facebook APKOMINDO; ‘Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sudah ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharus nya sudah menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri’ menurut Soegiharto kelihatannya sangat baik.

“Tapi kalimat tersebut bermakna sangat dalam, dan dilakukan Terdakwa dengan sadar dan dengan sengaja, hal tersebut sangat jelas karena dilakukan Terdakwa untuk menanggapi tulisan Terpidana Ir. Faaz yang telah terbukti divonis bersalah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri saya," kata Hoky sapaan akrab Soegiharto Santoso.

Hoky juga mengutarakan, tujuannya pernyataan Terdakwa untuk menyakiti dirinya dan keluarganya. "Karena dia bukan teman saya. Saya ditahan selama 43 hari dianggap itu baik dan membawa-bawa nama Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Saya ditahan 43 hari namun faktanya saya dinyatakan tidak bersalah. Keluarga saya ikut merasakan itu,” papar Hoky yang sempat larut secara emosional menahan kesedihannya di depan majelis hakim karena terkenang saat ditahan selama 43 hari dan dihina di Facebook APKOMINDO.

Hoky juga mengaku, keluarganya sangat tertekan saat dirinya di dalam tahanan terkait perkara logo APKOMINDO. “Saya dipaksa minta maaf dan mengaku bersalah agar dilepas. Pada saat itu saya tidak mau minta maaf. Belakangan setelah saya kuliah hukum baru paham, apabila saya pada saat itu meminta maaf, maka berarti saya mengaku bersalah dan proses hukum akan tetap berlanjut," bebernya.

Hoky juga mengungkapkan, saat dirinya dikriminalisasi sempat terkuak di persidangan ada nama orang yang menyiapkan dana agar dirinya dipenjara dan tertuliskan dengan jelas pada salinan putusan PN Bantul, salah satu namanya adalah Suharto Yuwono.

Dalam persidangan pihak Kuasa Hukum terdakwa Andreas Haryanto, SH., CN. sempat mempertanyakan status jabatan Ketua Umum APKOMINDO yang diakui saksi. Padahal menurut kuasa hukum terdakwa, ada putusan di PN Jakarta Selatan yang menyatakan saksi melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan APKOMINDO. 

Sementara itu, saksi Soegiharto Santoso menjawab pertanyaan itu dengan menunjukan bukti SK Menkumham RI yang asli. “Saya juga heran pada sidang di PN JakSel, pihak lawan menggunakan dokumen diduga palsu tapi bisa menang. Dan mereka tidak ada munas dan aktanya pun perseroan tapi bisa menang. Namun saya tetap optimis dan yakin kebenaran akan terungkap pada waktunya, meskipun mereka menggunakan jasa kantor hukum OTTO HASIBUAN,” ungkap Hoky. 

Kuasa hukum terdakwa yang mencecar saksi dengan pertanyaan yang sudah tidak sesuai perkara, langsung ditegur hakim. “Pertanyaan kuasa hukum sudah merembet kemana-mana. Kalau ingin mengungkapkan itu bisa dimasukan dalam nota pembelaan,” ujar majelis hakim. 

Terdakwa Rudy D Muliadi yang diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas keterangan saksi di pengadilan mengaku keberatan dengan keterangan saksi tersebut namun sama sekali tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Usai persidangan, pihak terdakwa yang dimintai keterangannya, melalui kuasa hukum Andreas Haryanto mengatakan, terkait perkara APKOMINDO sudah ada putusan di PN Jakarta Selatan sebagaimana yang disampaikan dipersidangan.  

Sedangkan Hoky yang ditemui usai persidangan menanggapinya dengan menunjukan bukti bahwa sudah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan PT TUN hingga MA yang berkekuatan hukum tetap terkait SK Menkumham RI APKOMINDO yang beberapa tahun lalu sempat digugat oleh kelompok terdakwa. 

Lebih lanjut, Hoky menerangkan, SK Menkumham RI yang mengesahkan kepengurusannya sebagai Ketum APKOMINDO sampai saat ini masih diakui dan belum dibatalkan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM RI. Bahkan ada surat resmi dari Kemenkumham Ri terkait hal itu di tahun 2022 dan di tahun 2023.

“Intinya sidang hari ini bukan soal itu. Melainkan untuk pembuktian komentar terdakwa di facebook tujuannya untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri saya atau tidak? Masakan saya ditahan 43 hari dianggap Tuhan itu adil dan Tuhan itu baik. Seolah saya penjahat sehingga pantas ditahan 43 hari. Ini sangat merugikan nama baik saya karena banyak pihak yang menganggap saya bersalah karena komentar terdakwa tersebut, sebab sudah pasti benar Tuhan itu baik, Tuhan itu adil,” ungkap Hoky. 

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Toni Irfan, SH. dan anggota Majelis Hakim Teguh Santoso, SH., dan Suparman, SH., MH. serta Panitera pengganti Min Setiadhi, SH berlanjut pada hari rabu ini 20 Desember 2023.  

Editor: Arianto 

Read More

Jabatan Komandan Paspampres Resmi Diserahterimakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin acara serah terima jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) dari Mayjen TNI Rafael Granada Baay, S.E., M.M., kepada Mayjen TNI Achiruddin, S.E., di ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Selasa (19/12/2023). 

Serahterima Jabatan ini tertuang dalam Surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin 2443/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Mayjen TNI Achiruddin, S.E., merupakan lulusan Akademi Militer 1997 sebelumnya menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, bukan orang baru di lingkungan Paspampres. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Komandan Group A Paspampres pada tahun 2019-2021.

Sementara Mayjen TNI Rafael Granada Baay selanjutnya akan menduduki jabatan baru sebagai Pangdam V/Brawijaya di Surabaya. Acara serahterima ditandai dengan penyerahan Pataka, penandatanganan naskah serah terima jabatan dan Pakta integritas.

Hadir dalam acara ini pejabat utama Mabes TNI, Ketua Umum Dharma Pertiwi beserta jajarannya. (Arianto)

Read More

Kemenkumham Sukses Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sukses mempertahankan predikat sebagai badan publik informatif dalam kualifikasi penilaian terhadap pelayanan informasi publik. 

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra mengatakan penghargaan ini merupakan hal yang patut disyukuri sebab tak banyak badan publik yang mampu meraih predikat ini.

Kemenkumham bersama 138 badan publik lainnya mendapatkan kualifikasi informatif dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dan Apresiasi Desa Tahun 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Jumlah tersebut setara dengan 37,7 persen dari 369 badan publik yang dilakukan penilaian.

“Kita wajib bersyukur bahwa ternyata tidak banyak kementerian/lembaga yang mendapatkan penghargaan ini,” ucap Dhahana, Selasa (19/12/2023) sore di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Melalui apresiasi ini, Dhahana berharap dapat meningkatkan kinerja Kemenkumham dalam memenuhi pelayanan informasi publiknya.

“Semoga penghargaan ini dapat meningkatkan kinerja Kemenkumham dalam upaya untuk memberikan pelayanan informasi publik,” ucap Dhahana usai menerima penghargaan dari Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro.

Sebelumnya, Wakil Presiden (wapres) Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Setelah lebih dari satu dekade kita berupaya membangun sistem keterbukaan informasi publik, Alhamdulillah telah banyak capaian yang kita raih. Saya juga senang mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik. 

Indikasinya jumlah badan publik yang menyandang predikat informatif bertambah secara signifikan,” ucap wapres.

Setelah di tahun 2018 hanya terdapat 15 badan publik yang tergolong informatif, kini di tahun 2023 jumlahnya melonjak menjadi 139. 

Sebaliknya, lanjut Ma’ruf, jumlah badan publik yang tidak informatif menurun. Tahun 2018 sejumlah 303 lembaga yang dinilai tidak informatif. Tapi sekarang 2023 turun menjadi hanya 147 lembaga saja.

“Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah, karena kebijakan terkait keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanatkan undang-undang, harus dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan, tidak hanya di pusat tapi juga sampai di daerah,” tuturnya.

Sebelumnya, Kemenkumham di tahun lalu berhasil meraih predikat informatif untuk pertama kalinya. Pada 2021, hasil yang dicapai adalah menuju informatif. Sedangkan pada 2020 dan 2019 level yang dicapai adalah cukup informatif.

Editor: Arianto 

Read More

Korban Asuransi Wanaartha Meninggal Dunia, Peradin Mohon Presiden Beri Perlindungan Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seorang nasabah korban asuransi Wanaartha Dedy Wijaya meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan para tergugat yakni, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI), Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan pihak Wanaartha dalam sidang Class Action pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/12/23).

Terkait insiden itu, Ketua Umum Peradin Associate Professor DR. Firman Wijaya mengaku sangat terpukul dan menyebut kejadian tersebut sebagai sebuah keprihatinan besar bagi Peradin.

"Kami selaku kuasa dari korban asuransi Wanaartha Group dengan ini mengucapkan belasungkawa atas wafatnya sahabat kia, kolega kita, nasabah korban asuransi Wanaartha selaku pribadi, pimpinan organisasi dan ketua tim serta Sekjen Peradin menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meninggalnya saudara Dedy Wijaya," kata Firman dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/12).

Firman mengaku insiden ini sebagai momentum yang tidak menggembirakan bagi dunia asuransi Indonesia. Terkhusus, asuransi Wanaartha.

Untuk itu, pihaknya memohon kepada Presiden dan Wakil Presiden RI serta seluruh jajaran terkait untuk memberikan perlindungan hukum kepada para nasabah korban Wanaartha.

"Pada kesempatan ini kami memohon kepada bapak presiden RI Joko Widodo, bapak Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan ibu Sri Mulyani, Jaksa Agung RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), insiden yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pasca persidangan kasus Wanaartha ini kami berharap kepada pemerintah RI memberikan perhatian kepada segenap korban mereka adalah rakyat biasa, bangsa Indonesia yang perlu dilindungi sebagai pemegang polis yang menjadi korban dari asuransi Wanaartha," katanya.

Tidak hanya itu, Firman juga meminta agar para pelaku kejahatan yang kini tengah menyandang Status Daftar Pencarian Orang (DPO) segera dituntaskan proses hukumnya dan pengembalian hak pemegang polis bisa dapat dipulihkan dalam waktu yang cepat.

"Karena bagaimanapun para korban adalah masyarakat biasa yang membutuhkan dukungan dn perlindungan daripada pemerintah, Pengadilan Negeri dan unsur aparatur penegak hukum agar masyarakat segera mendapat hak-haknya kembali. Serta ini merupakan upaya untuk memulihkan kepercayaan dunia asuransi di mata publik Indonesia," terangnya.

Adapun, berdasarkan kronologinya meninggalnya Dedy Wijaya itu bermula saat sidang yang berlangsung pukul 11.00 WIB, Selasa, 19 Desember 2023 yang berlangsung sekitar 10 menit.

Setelah sidang, saat semuanya hendak keluar ruangan, beberapa nasabah korban asuransi Wanaartha meminta statement dari para terggugat, khususnya dari tim likuidasi Wanaartha. Para tergugat menolak, tapi nasabah bersikeras meminta statement. 

Tak lama kemudian terjadi kericuhan antara para nasabah dengan pihak tergugat di mana mereka saling dorong. Setelah itu, kericuhan sempat mereda. Namun di luar dugaan Dedy Wijaya diduga terkena entah itu serangan jantung/tekanan darah tinggi yang membuatnya tiba-tiba jatuh tergeletak di lantai.

Sebelum di bawa ke Rumah Sakit Husada Mangga Besar Jakarta, almarhum menurut keterangan yang beredar sempat pingsan dan kejang- kejang. Sesampainya di RS, almarhum pun dinyatakan meninggal dunia. 

Editor: Arianto

Read More

Kepala BP2MI Prihatin Pemerintah Tak Bisa Bangun Shelter Bagi PMI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Keprihatinan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani atas masih banyaknya Pekerja Migran di luar negeri yang tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah cukup membuatnya resah. Sehari menjelang peringatan Hari Pekerja Migran Internasional, Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengutarakan keresahannya kepada media ini atas nasib pekerja migran Indonesia yang dipecat dan diusir majikan di luar negeri, namun pemerintah mengalami kendala untuk menolong secara darurat. 

“Saya pernah menemui seorang PMI yang menenteng koper di Hongkong. Saya pikir dia baru tiba. Ternyata orang itu baru dipecat majikan dan kebingungan mencari perlindungan. Sedih sekali melihat kondisi seperti ini. Negara jahat kalau tidak bisa melindungi PMI yang mengalami masalah di luar negeri,” ungkap Benny Ramdhani, saat berbincang akrab dengan wartawan media ini, CEO Cybers Group Dedi Yudianto, aktifis pekerja Migran Atan dari Indramayu, serta salah satu aktifis PMI dari Jepang Lubis Ahmad Hidayat, usai kegiatan Rakernas Kawan Pekerja Migran Indonesia di Hotel Luwansa Jakarta (18/12/2023) baru-baru ini. 

Nasib buruk yang menimpa PMI di Hongkong yang ditemui secara tidak sengaja oleh Kepala BP2MI ini ternyata terjadi bukan hanya di Hongkong saja melainkan di beberapa negara lain. Salah satunya di Jepang. “Tidak ada shelter yang bisa dibangun di Jepang. Padahal kami tau ada bangunan yang dibangun oleh Pertamina di Jepang. Seharusnya pembangunan shelter atau penampungan sementara bagi PMI dapat dibangun pemerintah karena ada contoh pihak Pertamina bisa. Karena jika shelter bisa dibangun maka PMI yang dipecat mendadak bisa langsung ke lokasi shelter untuk pertolongan darurat,” ujar Lubis Ahmad Hidayat. 

Senada dengan Hidayat, purna PMI asal Indramayu, Atan menuturkan pengalamannya saat menjadi PMI di Hongkong selama 10 tahun. “Banyak PMI yang dipecat majikan tengah malam namun mereka tidak tahu harus pergi kemana mencari perlindungan. Jika saja ada tempat penampungan sementara maka mereka bisa langsung tertolong,” beber Atan, yang kini menekuni usaha Warkop Digital untuk eks PMI binaan Cybers Academy Group.

  

Atan menambahkan, dirinya sedih karena tahu bahwa Pemerintah Indonesia tidak diijinkan mendirikan smelter untuk penampungan sementara PMI yang dipecat majikan karena sistem di negara luar itu tidak memungkinkan. 

Menanggapi hal itu, KepalaBP2MI Benny Ramdhani juga mengaku sangat prihatin. Meskipun situasi di Hongkong cukup aman, namun menurut Beni, jika PMI diusir dari rumah majikan tengah malam, hal itu akan sangat membahayakan baginya. 

“Sayangnya kami tidak punya perwakilan di luar negeri. Pejabat yang mengurus pekerja migran di kedutaan atau KJRI bukan dari BP2MI. Sehingga sulit bagi kami untuk memerintahkan atau membuat tindakan langsung karena kami dianggap bukan atasan dari pejabat tersebut yang bertugas di sana,” bebernya. 

Benny juga mengungkapkan, baru-baru ini pihaknya mendapat kabar bahwa Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sempat mengunjungi Hongkong dan hendak membangun shelter untuk PMI asal jatim dengan tujuan untuk melayani warganya ketika dipecat dan diusir majikan. Namun ternyata, sistem di negara itu tidak mengijinkan pemerintah membangun shelter atau tempat penampungan sementara selain kantor Kedutaan. 

Terlepas dari permasalahan itu, Benny memiliki sebuah ide dan cita-cita untuk membuat satu sistem digital untuk perlindungan PMI di luar negeri yang mengalami tanda bahaya. “Saya punya keinginan untuk membuat perangkat digital yang berupa aplikasi seperti panic button alaram. Jadi saat PMI sedang terancam bahaya dia bisa langsung memencet panic button untuk mengirim sinyal tanda awas kepada petugas BP2MI,” ujar Benny. 

Ketika tombol ditekan, lanjut Benny, maka sinyal data di comen center di BP2MI akan menyala sebagai tanda awas bahwa PMI sedang dalam bahaya. “Selama ini sistem di BP2MI hanya sebatas mengetahui di mana lokasi PMI berada selama 24 jam. Namun jika sistem ini bisa dibuat, maka sinyal tanda bahaya bagi PMI dan lokasi kejadian akan langsung kita kirim ke keduataan agar segera menurunkan petugas kemanan setempat untuk menolong PMI yang mengirim tanda bahaya,” terang Benny. 

Benny juga mengutarakan keterbukaan lembaga yang dipimpinanya terkait anggaran. Kali ini, ia mengumumkan secara luas ke publik anggaran yang didapat BP2MI pada tahun 2024. BP2MI menjadi satu-satunya lembaga pemerintahan yang berani transparan mengungkapkan anngarannya ke publik. 

"Ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral transparansi dan keterbukaan BP2MI kepada publik. Budaya transparansi, terbuka itu sudah kita lakukan itu berjalan sejak tahun 2020 sejak saya memimpin. Mungkin ini juga yang pertama dilakukan oleh kementerian/lembaga dimana BP2MI menyampaikan secara terbuka berapa besar anggaran BP2MI dialokasikan untuk kegiatan dan program apa saja," ujar Beny yang juga menjabat Wakil Ketua Umum OKK DPP Partai Hanura tersebut. 

Pada tahun 2024, BP2MI memperoleh anggaran sebesar lebih dari Rp530 miliar, tepatnya Rp530.513.681.000. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan tahun 2023, yang total Rp382.823.821.000. 

Benny berharap dengan kenaikan anggaran ini pihaknya dapat melindungi Pekerja Migran Indonesia dengan mengunjungi langsung ke negara yang ditemukan banyak persoalan. “Selama 3 tahun saya memimpin lembaga ini baru akhir tahun ini saya bisa ke luar negeri melihat langsung persoalan PMI karena keterbatasan anggaran. Dan dengan anggaran yang naik maka kami bisa terjun langsung ke negara yang membutuhkan perlindungan dari BP2MI,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Partai Buruh Gelar Seminar Upah dan Omnibus Law di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye tatap muka dan seminar dengan tema "Seminar Upah & Omnibuslaw serta Strategi Memperkuat Perjuangan Buruh" di Hotel Puri Mega Jakarta, Selasa (19/12/2023). Acara ini dihadiri oleh ratusan kader dan simpatisan Partai Buruh dari berbagai sektor industri.

Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Partai Buruh adalah partai yang berjuang untuk kepentingan rakyat, khususnya buruh dan pekerja. Ia menegaskan bahwa Partai Buruh menolak Omnibuslaw yang dinilai merugikan hak-hak buruh dan lingkungan hidup. Ia juga menjanjikan bahwa Partai Buruh akan memperjuangkan kenaikan upah minimum, penghapusan outsourcing, dan perlindungan sosial bagi buruh dan pekerja.

"Partai Buruh adalah partai yang lahir dari perjuangan buruh dan pekerja. Kami tidak akan pernah melupakan sejarah dan cita-cita kami. Kami akan terus berjuang untuk memperbaiki nasib buruh dan pekerja di Indonesia. Kami akan menentang segala bentuk kebijakan yang merampas hak-hak buruh dan pekerja, seperti Omnibuslaw. Kami akan memastikan bahwa buruh dan pekerja mendapatkan upah yang layak, pekerjaan yang aman, dan kesejahteraan yang adil," ujar Said Iqbal.

Said Iqbal juga menyampaikan optimisme Partai Buruh untuk lolos parlemen di Pemilu 2024. Ia mengutip hasil survei Risetindo Barometer (periode 1-10 November 2023) yang menunjukkan bahwa nilai elektabilitas Partai Buruh terhadap prediksi suara sah nasional adalah 2,261% atau 2,3%. Dengan demikian, Partai Buruh hanya membutuhkan 1,7% suara lagi untuk bisa lolos parliamentary threshold 4%.

"Kami berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Partai Buruh. Kami yakin bahwa Partai Buruh akan lolos parlemen di Pemilu 2024. Kami akan terus bekerja keras untuk memenangkan hati rakyat. Kami akan terus menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kami akan terus bergerak bersama rakyat untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis, berdaulat, dan sejahtera," tutur Said Iqbal.

Acara kampanye tatap muka dan seminar Partai Buruh ini juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab mengenai isu-isu strategis yang berkaitan dengan buruh dan pekerja. Acara ini berlangsung dengan antusias dan semangat dari para peserta.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

POLA Catat Laba Operasional Rp512,45 Juta di Tahun 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten pembiayaan PT Pool Advista Finance Tbk ("POLA" atau "Perseroan") berhasil mencatatkan laba operasional sebesar Rp512,45 juta di tahun 2022, naik Rp47,88 miliar dari rugi operasional tahun 2021 sebesar Rp47,37 miliar. Kinerja positif ini didukung oleh peningkatan ekuitas, aset, dan piutang pembiayaan Perseroan.

"Perseroan mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp633 juta atau setara 0,25% menjadi sebesar Rp253,39 miliar Desember 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar Rp252,76 miliar," kata Direktur Utama POLA, Djoni Wijanarko dalam public expose di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Terkait aset, total aset tercatat sebesar Rp263,88 miliar di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7,15 miliar atau setara 2,8% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp256,73 miliar. Piutang pembiayaan di bulan Desember 2022 tercatat mencapai Rp181,06 miliar atau setara 97,13% dari yang proyeksi Rencana Bisnis Tahunan (RBT) 2022. Pendanaan terhadap piutang pembiayaan 100% menggunakan dana sendiri (ekuitas).

Djoni menjelaskan, Perseroan memiliki Rencana Bisnis Tahunan (RBT) periode 2023 yang meliputi pengembangan bisnis baru, sumber pendanaan perbankan, pembatalan rencana konversi syariah, target pertumbuhan total aset, posisi ekuitas, dan tingkat kesehatan Perseroan.

Pengembangan bisnis baru yang akan dijajaki oleh Perseroan adalah pembiayaan pensiunan ASN/TNI/POLRI dan pembiayaan haji khusus. "Kami melihat potensi pasar yang besar untuk pembiayaan pensiunan dan pembiayaan haji khusus. Kami akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk merealisasikan bisnis ini," ujar Djoni.

Sumber pendanaan perbankan yang akan dimanfaatkan oleh Perseroan adalah melakukan pembiayaan refinancing ke SMF atas aset pembiayaan yang ada hubungannya ke sektor perumahan dan menjajaki kerjasama dengan perbankan untuk sumber pendanaan. "Kami akan memanfaatkan fasilitas refinancing dari SMF untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi Perseroan. Kami juga akan menjalin kerjasama dengan perbankan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang kompetitif," tutur Djoni.

Pembatalan rencana konversi syariah yang dilakukan oleh Perseroan adalah karena melihat pangsa pasar konvensional masih terbuka luas dan Perseroan pembiayaan yang membiayai sektor produktif masih sedikit. "Kami memutuskan untuk menjalankan bisnis dengan konsep dual banking, yaitu menawarkan produk konvensional dan syariah sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah. Kami percaya bahwa bisnis kami memiliki dampak positif bagi perekonomian nasional," ungkap Djoni.

Disisi lain, Target pertumbuhan total aset di tahun 2023 yang ditetapkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp264 miliar dan total piutang pembiayaan tahun 2023 adalah sebesar Rp161 miliar. "Kami optimis dapat mencapai target ini dengan strategi yang telah kami susun dan eksekusi yang baik. Kami akan fokus pada segmen-segmen yang memiliki prospek cerah dan risiko rendah," papar Djoni.

Posisi ekuitas Perseroan 2023 diproyeksikan sebesar Rp260 miliar dengan target rasio-rasio ROA 2,55%, ROE 2,62% dan BOPO 75,51%. "Kami berkomitmen untuk mempertahankan posisi ekuitas yang kuat dan rasio-rasio yang sehat. Kami akan menjaga kualitas aset, efisiensi operasional, dan profitabilitas Perseroan," jelas Djoni.

Mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan adalah salah satu prioritas utama bagi POLA. Perseroan menargetkan untuk mempertahankan NPF nett di bawah 1% pada Desember 2023 dan TKK "Sehat". "Kami akan terus melakukan pengawasan dan penagihan yang ketat terhadap nasabah yang bermasalah. Kami juga akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah baru," pungkas Djoni.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal II-2023, POOL Rugi Rp14,965 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL) mengalami penurunan kinerja di Kuartal II-2023. Hal ini terlihat dari laporan keuangan perseroan yang menunjukkan kerugian sebesar Rp14,965 miliar, naik Rp6,4 miliar dibandingkan dengan kuartal II-2022 sebesar Rp8,578 miliar.

"Kerugian tersebut disebabkan oleh beban usaha naik sebesar Rp3,8 miliar dari sebelumnya Rp28,3 miliar menjadi Rp32,1 miliar dan beban pajak tangguhan naik sebesar Rp2,7 miliar," kata Direktur Utama POOL, Marhaendra dalam public expose yang digelar di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Sedangkan Liabilitas per Juni 2023 sebesar Rp12,8 miliar naik sebesar Rp114 juta atau naik sebesar 1% bila dibandingkan Desember 2022 Rp12,7 miliar. Terjadi penurunan ekuitas Juni 2023 sebesar Rp371,26 miliar bila dibandingkan Desember 2022 sebesar Rp407,93 miliar sejalan dengan penurunan aset dan kerugian yang dibukukan oleh perseroan.

Dari sisi aset, total aset pada Juni 2023 tercatat Rp371,2 miliar mengalami penurunan sebesar Rp36,7 miliar bila dibandingkan dengan pada Desember 2022 sebesar Rp407,9 miliar yang berasal dari:

- Penurunan piutang pembiayaan dari entitas anak PT Pool Advista Finance Tbk sebesar Rp23 miliar.

- Penurunan nilai portofolio investasi sebesar Rp3,2 miliar (mark to market nilai saham).

- Penurunan kas dan setara kas Rp4,8 miliar, untuk biaya operasional.

- Selebihnya sebesar Rp5,7 miliar dari penurunan aset keuangan tidak lancar lainnya.

Lebih lanjut, Marhaendra menjelaskan, perseroan memiliki strategi untuk mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan ini. 

Adapun, Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh perseroan adalah PT Pool Advista Aset Manajemen akan menunggu hasil keputusan pengadilan terkait kasus yang menimpa perseroan dan PAF akan memfokuskan kegiatannya pada pembiayaan pensiunan ASN/TNI/POLRI dan pembiayaan haji khusus. "Kami melihat peluang besar di segmen ini karena memiliki permintaan yang tinggi dan risiko yang rendah," ujar Marhaendra.

Selain itu, PAF juga akan melakukan penyertaan ke lembaga keuangan lain, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan di dalam RUPS tahun 2024. "Kami akan mencari mitra yang dapat memberikan sinergi dan nilai tambah bagi perseroan," tutur Marhaendra.

Disisi lain, PAF akan menjajaki kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan sumber pendanaan yang lebih murah dan fleksibel. "Kami akan memanfaatkan berbagai skema pendanaan yang tersedia di pasar, seperti sindikasi, securitization, atau obligasi," papar Marhaendra.

Sementara itu, PT Arkazh Mandiri Pratama akan terus melakukan pembangunan rumah dan menyelesaikan proyek yang saat ini sedang berjalan. "Kami optimis dapat menyelesaikan proyek kami sesuai dengan target dan menjualnya dengan harga yang kompetitif," ungkap Marhaendra.

POOL group melalui anak usahanya, yaitu POOL Advista Finance, berharap akan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif maupun ke sektor konsumtif yang pada akhirnya juga akan menggerakkan sektor produktif. "Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kami kepada nasabah," pungkas Marhaendra.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Deposito POLA Rp13,5 Miliar Tidak Dibayar Bank Victoria Syariah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Pool Advista Finance, Tbk (POLA) mengumumkan kepemilikan dana deposito Perseroan senilai Rp13,5 miliar di PT Bank Victoria Syariah (BVS) Namun deposito tersebut tidak dibayarkan oleh BVS, dengan alasan dana deposito POLA telah digelapkan oleh oknum karyawan BVS sendiri. Informasi ini pun diketahui oleh POLA sebagai pemilik dana deposito ketika dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.

"Perseroan telah menjadi nasabah BVS sejak tahun 2017. Tetapi status dana deposito yang raib itu secara resmi kami ketahui pada saat dimintai keterangan atau informasi oleh Bareskrim POLRI pada bulan April 2023," kata Direktur Utama PT Pool Advista Finance Tbk, Djoni Widjanarko dalam Public Expose di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

POLA menduga pembobolan ini dilakukan sudah sejak beberapa waktu yang lalu, akibat tata kelola dan sistem risk management dan pengawasan yang buruk dari BVS "Kami menduga pembobolan terjadi karena kelemahan sistem dan prosedur operasi serta tidak berjalannya pengawasan dari internal audit BVS," tegas Djoni Widjanarko.

"Hal itu berdasarkan dokumen mutasi rekening yang POLA dapatkan, terdapat beberapa rekening nasabah yang digunakan untuk transaksi ilegal tanpa nasabah tersebut mengetahuinya dan menandatangani transaksi tersebut," ungkapnya.

Menyadari kejanggalan mutasi rekening tersebut, Djoni Widjanarko mengungkapkan bahwa POLA telah melaporkan kejadian tersebut dengan surat sebanyak lima kali kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindaklanjuti dugaan fraud tersebut.

"Surat pertama kali tanggal 15 Februari 2023 kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan perlindungan Konsumen, serta Direktur Pengawasan Bank Syariah dan terakhir kepada Ketua OJK POLA memohon agar OJK bisa mengingatkan kepada BVS untuk bertanggung jawab dan melakukan pembayaran sebagaimana bunyi Pasal 8 ayat (1) POJK No. 6/POJK 7/2022.

Untuk diketahui, Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan: "PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK".

"POLA berharap OJK segera bertindak terhadap BVS yang telah melanggar aturan yang dibuat OJK demi pulihnya sistem keuangan yang terganggu dan kewibawaan OJK selaku otoritas tertinggi yang melaksanakan dan mengawasi kegiatan di sektor keuangan," harap Djoni Widjanarko.

Mengingat, hingga saat ini BVS tetap tidak melakukan pembayaran walaupun telah beberapa kali disurati dan bahkan telah diberikan somasi.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Hadapi Ancaman Tsunami, BMKG Ajak Negara di Kawasan Samudera Hindia Perkuat Kolaborasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mendorong penguatan kerjasama dan kolaborasi secara berkelanjutan negara-negara di kawasan Samudera Hindia. Hal ini penting guna mencegah sekaligus meminimalisir risiko akibat bencana gempabumi dan tsunami yang dapat sewaktu-waktu terjadi.

"Tsunami Aceh 2004 silam menjadi pelajaran bagi negara-negara di kawasan Samudera Hindia bahwa tsunami yang terjadi tiba-tiba berdampak fatal bagi negara-negara di kawasan tersebut dan menyebabkan banyak korban jiwa," ungkap Dwikorita saat membuka "Webinar of Lessons Learnt during Exercise Indian Ocean Wave 2023" yang diselenggarakan Inter-Governmental Coordination Group for Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (ICG/IOTWMS), baru-baru ini.

Dwikorita yang juga menjabat sebagai Chair of ICG/IOTWMS ini menyebut bahwa Samudera Hindia merupakan salah satu wilayah di dunia yang sangat rawan terhadap tsunami. 

Diterangkan, Samudera Hindia terdiri dari dua zona subduksi yang dapat menyebabkan tsunami di seluruh samudera. Maka dari itu, ancaman tersebut, kata dia, harus diantisipasi dengan membangun kapasitas seluruh negara agar dapat merespon potensi tsunami secara tepat waktu. 

Utamanya dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan informasi kepada masyarakat.

Salah satu cara cara meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat terhadap ancaman tsunami, tambah Dwikorita, yakni dengan membentuk Tsunami Ready Community. 

Tsunami Ready Community adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami berbasis pada 12 indikator aspek penilaian potensi bahaya (assessment), kesiapsiagaan (preparedness) dan respon yang telah ditetapkan UNESCO-IOC.

"Dengan kerjasama dan kolaborasi yang kuat diharapkan seluruh negara mampu memberikan layanan warning tsunami pada masyarakat termasuk yang disebabkan oleh faktor selain gempabumi tektonik dan juga warning tsunami untuk wilayah non-subduksi gempabumi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Dwikorita mengatakan bahwa di tahun 2023, telah dilaksanakan Indian Ocean Wave Exercise 2023 (IOWave23) dengan empat skenario yakni pada tanggal 8, 11, 18, dan 25 Oktober 2023. 

Dan, untuk pertama kalinya, diputuskan untuk melakukan simulasi tsunami non-seismik yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi selama latihan IOWave. Empat skenario tersebut masing-masing yaitu Skenario Palung Andaman mulai pukul 04:00 UTC pada Rabu, 4 Oktober 2023: Gempa bumi berkekuatan ~9 SR di lepas pantai barat Kepulauan Nicobar, India. 

Kedua, skenario Palung Makran mulai pukul 06:00 UTC pada hari Rabu 11 Oktober 2023: Gempa berkekuatan ~9 SR di Samudra Hindia Barat Laut.

Lalu, ketiga skenario Pulau Heard mulai pukul 06:00 UTC (letusan pukul 05:00 UTC) pada hari Rabu 18 Oktober 2023: Letusan gunung berapi di Wilayah Kepulauan Kerguelen di Samudera Selatan. Dan, keempat skenario Palung Jawa mulai pukul 02:00 UTC pada hari Rabu 25 Oktober 2023: Gempa bumi berkekuatan ~9 SR di selatan Jawa, Indonesia. 

Diungkapkan, sedikitnya ada tujuh Negara Anggota melakukan latihan evakuasi dengan partisipasi sekitar 45.000 orang. Latihan evakuasi ini melibatkan masyarakat, pria, wanita, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Bagi BMKG sendiri, kata dia, IOWave ini sangat penting dilaksanakan untuk mengevaluasi rantai peringatan dini tsunami dan kesinambungan SOP, serta keterlibatan para pihak. 

Selain itu, kegiatan ini dapat mengevaluasi tautan komunikasi di setiap daerah terkait operator 24/7, termasuk kelengkapan alat komunikasi dan kesiapan stakeholder dalam menerima serta memahami peringatan dini tsunami.

"Latihan ini agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait lebih terampil, cekatan, tidak canggung, dan tidak panik saat tsunami terjadi, serta tahu apa yang harus dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi gempabumi dan tsunami. Mengingat, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempabumi dan tsunami," pungkasnya.

Editor: Arianto 

Read More

Semarang 10K Powered by ISOPLUS Sukses Digelar

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

10K powered by ISOPLUS yang merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dengan Harian Kompas dan ISOPLUS, minuman isotonik produksi WINGS Food, sukses digelar pada Minggu (17/12/2023). Lomba yang mengambil tempat start dan finish di Balai Kota Semarang ini mengusung tema “Step Up Your Limit”. Melalui tema ini, para pelari diajak berkompetisi dan unjuk kemampuan terbaik mereka

Lomba diikuti sekitar 2.100 pelari untuk memenangkan total hadiah Rp 424 juta. Peserta terbagi atas kategori overall bagi para pelari internasional, kategori nasional, kategori pelajar, hingga kategori master.

Tampil sebagai pemenang pada kategori overall pria adalah Rikki Marthin Luther Simbolon dengan catatan waktu 00:30:36 untuk Wanita Lucy Nthenya Ndambuki dengan catatan waktu 00:34:55 Tidak hanya sebagai pemenang juara 1 overall, Rikki dan Lucy juga berhasil memecahkan rekor Semarang 10K dan berhasil mendapatkan hadiah tambahan untuk pencapaian ini.

Sedangkan kategori nasional pria dimenangkan oleh Nurshodiq dengan catatan waktu 00:32:34 untuk wanita oleh Pretty Sihite dengan catatan waktu 00:40:59. Kategori master pria oleh Bambang Oktovianus Arwanto dan wanita oleh Siti Muawanah. Kategori pelajar pria oleh Muhammad Nur Hafidz untuk wanita dimenangkan oleh Nagita Yuniar Kurniasari.

Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu menyambut baik pelaksanaan Semarang 10K powered by ISOPLUS. Menurut Wali Kota, “Jika dilihat dari wajah-wajah para pelari yang sangat happy, acara Semarang 10K Powered by ISOPLUS sesuai dengan harapan saya. Kami selaku pemerinta Kota Semarang sudah menyiapkan semaksimal mungkin untuk para pelari dapat menikmati Kota Semarang di race ini. Tidak hanya berhenti disini, Kota Semarang akan terus berkembang demi meningkatkan experience bagi para pelari. Dan kami, Semarang, siap untuk menyambut para pelari yang akan berdatangan untuk berkompetisi di Semarang 10K!”

Pada kesempatan yang sama Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo mengatakan, “Kedepannya saya ingin menjadikan Semarang 10K powered by ISOPLUS menjadi tempat lebaran pelari dan menjadi event yang mempertemukan pelari seluruh Indonesia dan menjadi event penutup tahun yang selalu dirindukan oleh pelari.”

Menanggapi hal itu, Marketing Manager Beverages WINGS Group Joshua Gunawan mengatakan, pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap Semarang 10K karena memiliki visi yang sama yaitu semua orang bisa memiliki gaya hidup sehat dan aktif. Selama 7 tahun terakhir sejak peluncurannya, ISOPLUS terus konsisten mengedukasi masyarakat akan pentingnya #ExcellentHydration bagi setiap orang, melalui berbagai event olahraga dan gaya hidup lainnya. 

Harapannya, masyarakat semakin aware tentang #ExcellentHydration bagi tubuhnya dan minum ISOPLUS sebagai penunjang performa tubuh. 

“Banyak pelari pemula dan non profesional juga yang mengikuti race ini, di sini adalah kesempatan kami untuk mengedukasi masyarakat yang masih awam seputar persiapan menuju race day, agar mereka semakin aware bagaimana persiapannya dari sisi hidrasi dan gizi pada saat exercise, race time, dan recovery. Jangan lupa #TarikNapas , berhenti sejenak dari padatnya rutinitas sehari-hari, cek kondisi jiwa raga, supaya bisa kembali dengan fresh dan melanjutkan aktivitas dengan excellent,” tutur Joshua Gunawan.

Budaya dan Arsitektur

Selain berolahraga, Semarang 10K Powered by ISOPLUS juga menghadirkan pengalaman lari yang berbeda dari kompetisi sejenis lainnya. Rute lari dipilih yang mewakili akulturasi budaya, napak tilas sejarah hingga kemegahan arsitektur khas Kota Semarang. Tak hanya itu, para peserta juga mendapat suguhan atraksi budaya khas Jawa Tengah yang hadir di sejumlah titik sepanjang rute lomba.

Sejumlah tempat bersejarah dan arsitektur khas Kota Semarang yang dilewati peserta antara lain Lawang Sewu, Tugu Muda, Simpang Lima, Gereja Gedangan St Yusuf (Gereja Bata Merah), Kota Lama Semarang, Jembatan Mberok, Kantor Pos Indonesia, dan Gereja Blenduk. Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu menyebutkan, Kota Semarang telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata yang diminati oleh warga lokal hingga turis mancanegara karena daya tarik wisata dan kualitas infrastrukturnya yang semakin beragam dan kondusif.

Editor: Arianto 

Read More

Komandan Charlie TKN Prabowo-Gibran Gelar Silahturahmi dengan Ormas Pendukung di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Komandan Charlie Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dr. Ir. H.M. Idris Laena, M.H., menggelar silahturahmi dengan Pengurus organisasi masyarakat (ormas) pendukung calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia yaitu H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Posko Pemenangan Ormas Prabowo-Gibran Jakarta, Minggu (17/12/2023).

Acara silahturahmi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai ormas. Tujuan dari acara ini adalah untuk mempererat tali persaudaraan antara ormas pendukung Prabowo-Gibran, serta untuk menyamakan visi dan misi dalam mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 tersebut.

Dalam sambutannya, Komandan Charlie TKN Prabowo-Gibran, Dr. Ir. H.M. Idris Laena, M.H., mengapresiasi kehadiran dan dukungan dari ormas-ormas yang hadir. Ia juga mengajak ormas-ormas tersebut untuk bersama-sama menjaga Pemilu 2024 yang rukun, sejuk, dan damai.

"Kami berterima kasih kepada ormas-ormas yang telah memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Kami yakin bahwa Prabowo-Gibran adalah pasangan yang terbaik untuk memimpin Indonesia ke arah yang lebih maju, adil, dan sejahtera," ucapnya. 

Disisi lain, Kami juga mengimbau kepada ormas-ormas yang hadir untuk bersikap santun, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam Pemilu 2024. "Mari kita jaga Pemilu 2024 ini agar berlangsung dengan lancar, jujur, dan adil, tanpa ada intimidasi, provokasi, atau kekerasan," ujar Idris Laena.

Dari pihak ormas pendukung Prabowo-Gibran, beberapa tokoh juga memberikan sambutan dan testimoni. Mereka menyatakan siap untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pemilu 2024, serta untuk mengawal dan mengamankan suara rakyat.

 

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

FWJ Indonesia Resmi Kukuhkan Korwil Tangerang Kota

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Forum Wartawan Jurnalis (FWJ) Indonesia menggelar pengukuhan Kordinator wilayah (Korwil) Tangerang kota di Danau Situ Cipondoh, Sabtu (16/12/2023). Acara diisi dengan pesta rakyat seni dan budaya serta santunan anak yatim berlangsung meriah dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dilingkungan wilayah Tangerang Kota.

Ketua DPD Provinsi Banten FWJ Indonesia, Robby, dalam sambutannya mengatakan bahwa ini adalah pengukuhan Pengurus FWJ Indonesia yang ketiga untuk wilayah Tangerang raya. "Artinya korwil FWJ Indonesia sudah resmi kepengurusannya sesuai anggaran dasar organisasi," katanya.

Robby berharap agar pengurus FWJ Indonesia Korwil Tangerang kota yang baru dikukuhkan dapat terus solid dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan organisasi maupun sebagai jurnalis. "Kehadiran FWJ Indonesia harus bisa bermanfaat bagi bangsa dan rakyat sesuai motto pergerakan, Maju Bersama Membangun Bangsa dan mampu menjadi corong informasi melalui berita yang disajikan," ujarnya.

Robby juga menekankan bahwa FWJ Indonesia hadir sebagai wadah organisasi wartawan untuk memberikan dan menyatukan wartawan untuk terus belajar dan membina wartawan agar lebih baik lagi.

Sementara itu, Ketua Umum FWJ Indonesia, Opan mengatakan bahwa Korwil Tangerang kota yang baru harus terus belajar dalam berorganisasi maupun sebagai wartawan. "Terus kembangkan karya-karya yang terbaik untuk kemajuan organisasi maupun kemajuan profesi sebagai wartawan," katanya.

Opan juga mengajak segenap Pengurus FWJ Indonesia Korwil Tangerang kota untuk terus bersatu, kompak, dan solid dalam menjalankan fungsinya sebagai wartawan dan sebagai Pengurus FWJ Indonesia. "Sehingga FWJ Indonesia terus maju dan eksis di wilayah Tangerang kota ini," pungkasnya.

Acara pengukuhan FWJ Indonesia Korwil Tangerang kota ini juga diwarnai dengan berbagai atraksi seni dan budaya, seperti tari-tarian, musik, dan teater. Selain itu, acara ini juga mengundang rasa haru dengan adanya santunan anak yatim yang diserahkan oleh Pengurus FWJ Indonesia kepada puluhan anak yatim yang hadir.

Seperti diketahui, FWJ Indonesia adalah organisasi wartawan yang berdiri sejak tahun 2020 dan memiliki visi untuk menjadi organisasi wartawan yang profesional, kredibel, dan berintegritas. FWJ Indonesia memiliki misi untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan wartawan, serta membela kepentingan dan hak-hak wartawan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

PERATIN dan UMIBA Sepakat Jalin Kerjasama Bidang Hukum Teknologi Informasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) dan Universitas Mitra Bangsa (UMIBA) sepakat menjalin kerja sama melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat terutama dalam memberikan pemahaman hukum terhadap hak-hak dan perlindungan hukum di sektor teknologi dan informasi. 

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding antara pimpinan PERATIN dan Rektor UMIBA pada Jumat, (15/12/2023) di Kampus UMIBA, Jakarta. 

Ketua Umum DPN PERATIN Kamilov Sagala, SH., MH., dan Rektor UMIBA Sri Wahyuningsih,SE.,MM., menandatangani langsung MoU didampingi jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional PERATIN dan Pejabat Rektorat UMIBA.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum PERATIN Kamilov Sagala mengatakan, seiring perubahan zaman, dimana saat ini era digitalisasi semakin tumbuh dan berkembang, mau tak mau membuat para advokat harus bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan dunia yang semakin modern dan maju. 

“Pelopor pertama pendidikan khusus profesi Advokat Teknologi Informasi di Indonesia oleh PERATIN dan UMIBA,” ujar Kamilov, Ketua umum PERATIN yang pernah dilantik di Istana Negara oleh Presiden RI sebagai Komisioner Pengawas Kejaksaan RI Periode II.

Dengan terus berkembangnya teknologi informasi, Kamilov berharap agar para Advokat sebagai Penegak Hukumnya juga dapat memiliki pengetahuan dan pembaharuan, baik secara keilmuan maupun keahliannya. “Agar teknologi informasi yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin guna mencapai kemanfaatan bagi kebaikan bersama,” ujar Kamilov yang juga sebagai Pendiri DPN PERATIN.

Senada dengan itu, Rektor UMIBA Sri Wahyuningsih,SE., MM., juga berharap, melalui kerjasama ini, dapat semakin menumbuhkan kemampuan dan pengetahuan para Advokat khususnya di bidang teknologi dan informasi. 

Rektor UMIBA menambahkan, pendidikan khusus profesi advokat yang berkualitas dan yang cepat beradaptasi dengan kemajuan jaman digital dan teknologi informasi sudah tepat dilaksanakan untuk menyongsong Indonesia berdaulat secara digital. 

 

Kedaulatan digital ini diaminkan oleh Prof. Dr. Dr. RR. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M., selaku Ketua Dewan Kehormatan DPN PERATIN dan Prof. Dr. Dr. Amril Ghaffar Sunny, Ph.D., Drs., MS., SE., MM. Guru besar UMIBA dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara.

Hadir dalam acara MoU ini Ir. Soegiharto Santoso, SH., selaku Pendiri & Sekjen DPN PERATIN. "Saya optimis dan sangat antusias untuk berkontribusi mencetak advokat-advokat IT yang profesional untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara digital," imbuhnya.

Soegiharto menambahkan, salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah agar advokat-advokat yang bergerak di bidang TIK dapat melayani masyarakat luas. “Tentunya bagi masyarakat yang membutuhkan pemahaman luas tentang hukum dan perlindungan konsumen di bidang teknologi informasi,” tutur Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat sebagai Ketum APTIKNAS dan Ketum APKOMINDO. (Ari)

Read More

Hadiri Seminar PERPAHI, Ketua MA: Kehadiran AI Adalah Sebuah Keniscayaan yang Tidak Mungkin Kita Hindari

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di dalam praktik peradilan sendiri peran teknologi sudah sedemikian dominan. Kita bisa melihat mulai dari sistem pendaftaran perkara, persidangan sampai dengan pembacaan putusan sudah mulai memanfaatkan bantuan teknologi. 

Bahkan, saat ini Mahkamah Agung sudah mulai menggunakan AI untuk penunjukan majelis hakim melalui aplikasi SMART MAJELIS yang dapat menunjuk majelis hakim secara random dengan

memperhitungkan beban kerja, jenis perkara, dan kompetensi para hakim, sehingga dapat menghilangkan unsur subjektivitas dalam proses penunjukan majelis yang akan menangani suatu perkara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam pidato seminar Persatuan Purnabakti Hakim Indonesia (PERPAHI) mengenai Artificial Intelligence (AI) dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum dan Peradilan, pada hari Kamis, 14 Desember 2023, dihotel Mercure Ancol Jakarta.

Disamping itu, Prof. Syarifuddin mengatakan AI ke depannya diharapkan bisa digunakan untuk membantu para hakim dalam menganalisa suatu perkara berdasarkan pertimbangan dari berbagai faktor, sehingga bisa memberikan masukan dan gambaran tentang kesimpulan yang terbaik bagi setiap penyelesaian perkara, sekalipun pada akhirnya tetap hakimlah yang akan menentukan putusannya. 

Paling tidak, sebelum menjatuhkan putusan, hakim telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan perkara yang ditanganinya.

Seminar Artificial Intelligence (AI) dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum dan Peradilan menghadirkan para narusumber yang berkompeten dibidangnya, antara lain

1. Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB., Arb, Guru Besar Cyberlaw dan Kekayaan Intelektual FH Unpad

2. Dr. Agung Harsoyo, S.T., M.Sc., M.Eng, Dosen Institute Tekologi Bandung (ITB)

3. Dr. Edmon Makarim, S.Kom, Dosen Hukum Kekayaan Intelektual dan Telematika FH UI

4. Dr. DipI Ing. Asril Jarin, M.Sc, Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Sains dan Data dan Informasi (BRIN)

Dengan Moderator Nur Anis Hidayat, ST., ME

“Perkembangan teknologi AI tidak bisa lagi kita hindari, lambat laun akan terus merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ke dalam sistem hukum dan peradilan. 

Pada satu sisi, kehadiran AI adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari, namun di sisi yang lain ada terbersit kekhawatiran bahwa suatu saat kita (umat manusia) akan mulai tersisih dengan kehadiran robot-robot yang cerdas dan terampil, yang mana mereka bisa berfikir layaknya seorang manusia dan mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia”, ujar Mantan Kepala Badan Pengawasan MA.

Diakhir pidatonya, Ketua MA menyatakan semoga dari pemaparan para narasumber dan diskusi dengan para peserta nanti, akan menghasilkan gagasan dan pemikiran bagi perkembangan AI ke depannya, khususnya dari perspektif hukum dan praktik peradilan, sehingga kita sudah dapat mengantisipasi segala kemungkinan buruk atas perkembangan AI dalam kehidupan manusia.

Turut hadir dalam seminar tersebut, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Ketua Umum PERPAHI, Pejabat Eselon I dan II dilingkungan MA serta Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dilingkungan MA, dan para undangan lainya.

Editor: Arianto 

Read More

Jelang Nataru, Posko Nasional Sektor ESDM Pastikan Ketersediaan BBM, LPG dan Pasokan Listrik Aman

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali ditunjuk sebagai Koordinator Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dalam Rangka Koordinasi Pengawasan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM, Gas, Listrik serta Antisipasi Kebencanaan Geologi untuk Mengamankan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pelaksanaan Posko terhitung mulai hari ini, Jumat, 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024 mendatang. 

Kepala BPH Migas Erika Retnowati, selaku Ketua Posko Nasional Sektor ESDM menjelaskan, pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) dipastikan aman menjelang Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). 

“Kondisi ketahanan stok BBM dan LPG aman. Gasoline, Gasoil, Kerosene maupun Avtur, ketahanan stoknya di atas 17 hari. Sedangkan, coverage days LPG rata-rata 18 hari,” papar Erika dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Berdasarkan proyeksi penyaluran produk BBM selama Nataru, permintaan Gasoline naik sekitar 4%, Gasoil turun 3,6%, Avtur naik 6%, dan BBM industri turun 9%. Selama periode Posko Nataru, BPH Migas dan Pertamina menyiagakan 114 Terminal BBM, lebih dari 7.400 SPBU, dan 71 DPPU. serta menyiagakan fasilitas tambahan di wilayah-wilayah dengan demand tinggi.

Sementara untuk pasokan LPG, disiagakan 23 Terminal LPG, 667 SP(P)BE dan 4.972 agen LPG. Kondisi stok LPG dipertahankan tetap stabil selama periode Nataru, serta menyiapkan agen dan pangkalan LPG Siaga 24 jam khusus wilayah yang diperkirakan memiliki permintaan tinggi. 

“Ketersediaan LPG dijaga dengan penambahan pasokan LPG ke agen dan pangkalan. Seluruh SP(P)BE telah memperhitungkan perjalanan pengiriman LPG dari Depot LPG ke SP(P)BE, untuk mengantisipasi kemacetan karena adanya peningkatan jumlah arus kendaraan. Ditjen Migas melakukan pengawasan lapangan dalam rangka memantau ketersediaan LPG. Selain itu, dilakukan optimalisasi layanan call center Pertamina 135 dan call center KESDM 136,” jelas Erika. 

Selanjutnya untuk jaringan gas (jargas), secara umum penyaluran gas dari 29 Wilayah Kerja yang terdiri dari 24 KKKS untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan mencapai 897 BBTUD selama periode Nataru kepada 3.019 pelanggan komersial dan industri, 1.967 pelanggan kecil, 834.165 pelanggan rumah tangga, serta pelanggan power termasuk PLN Group dengan mengoptimalkan jaringan dan infrastruktur gas bumi lebih dari 31.000 km, 13 SPBG dan 3 MRU yang dikelola oleh PGN, dengan kapasitas sebesar 177.750 LSP, handal dan aman.

Kondisi pasokan tenaga listrik pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali, Sumatera, Kalimantan dan sebagian besar Indonesia Timur pada tanggal 25 Desember 2023, juga aman. Ditjen Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero) meningkatkan kesiagaan semua unit kerja di untuk menjaga keandalan dan kualitas pasokan listrik, dengan menyiapkan Pedoman Operasi Khusus Hari Raya Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Upaya lainnya adalah tidak melakukan pekerjaan/pemeliharaan selama periode siaga Nataru, serta meningkatkan koordinasi operasi antara unit pembangkit, penyaluran dan distribusi. 

Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin mengungkapkan, pasokan listrik selama perayaan Natal dan Tahun Baru dalam kondisi aman. "Namun terdapat penurunan beban puncak listrik pada saat Natal dan Tahun Baru dibandingkan beban puncak normal,” kata Ida. 

Untuk menjamin pasokan listrik selama Nataru, PT. PLN (Persero) telah menyiapkan 1.853 pos siaga kelistrikan. Selain itu dilakukan backup khusus pasokan listrik pada 2.378 gereja, 340 bandara, 629 stasiun kereta api, 247 terminal, 2439 pelabuhan, dan lapangan kegiatan keagamaan. 

Untuk sektor kebencanaan geologi, dibentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Geologi yang akan merespon dengan cepat setiap bencana yang terjadi dan siaga dalam waktu 24 jam, dan meningkatkan pemantauan gunung api secara cermat di beberapa gunung api aktif. 

“Badan Geologi telah melaunching portal mitigasi bencana geologi melalui website www.bgl.esdm.go.id atau www.vsi.esdm.go.id. Tujuannya agar masyarakat bisa mengakses secepat mungkin status gunung api,” ujar Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM Hendra Gunawan. 

Posko ini bertempat di Gedung BPH Migas. Dalam pelaksaan tugasnya, didukung oleh unit-unit dan instansi terkait baik internal dan eksternal. Kepala BPH Migas mengharapkan agar semua pihak bersinergi agar pelaksanaan posko berjalan dengan lancar. Hal-hal yang menjadi tantangan, diharapkan dapat diantisipasi di awal dan teratasi dengan lebih sigap.

“Sinergitas ini tentu saja bukan hanya internal anggota Posko, tetapi juga sinergitas dengan stakeholder lainnya, seperti Korlantas POLRI, terkait dengan adanya rute-rute yang dilakukan pembatasan ataupun titik-titik kemacetan. Kementerian Perhubungan, baik Perhubungan Darat, Laut dan Udara, terkait dengan peningkatan aktivitas pergerakan orang dengan transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Badan Pengatur Jalan Tol dan PT Jasa Marga, terkait dengan kesiapan jalur tol dan fasilitas rest area di ruas tol. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, terkait prakiraan cuaca untuk antisipasi daerah-daerah rawan bencana dan cuaca ekstrim,” kata Erika. 

Untuk pengaduan atau penyampaian Informasi ke Posko Nasional Sektor ESDM dapat menghubungi Posko BPH Migas (021-5276709), Call Centre ESDM (136) atau email posko@esdm.go.id.

Sebagai informasi, Posko Nasional Sektor ESDM Nataru 2023/2024 dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1078.K/HK.02/SJN.R/2023 tentang Tim Posko Nasional Sektor ESDM Dalam Rangka Koordinasi Pengawasan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM, Gas, Listrik Serta Antisipasi Kebencanaan Geologi.

Hadir pada konferensi pers hari ini, Anggota Komite BPH Migas, Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Ida Nuryatin, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Hendra Gunawan, Kepala Biro KLIK Agus Cahyono Adi, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Direktur BBM Sentot Harijady BTP, perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan instansi terkait lainnya, serta badan usaha.

Editor: Arianto 

Read More