Direktorat Hukum BNN RI Gelar Program Regulasi Tahun 2024

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menyelenggarakan Program Regulasi Tahun 2024 pada Kamis (23/11) di Hotel Valley Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Satuan Kerja di lingkungan BNN RI. 

Tujuan utama diselenggarakannya yaitu mempersiapkan Pembentukan Produk Hukum berupa Peraturan Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional pada Tahun Anggaran 2024.

Acara ini dibuka oleh Direktur Hukum BNN RI, Toton Rasyid, S.H., M.H., dan dimoderatori oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Yogi Hartanto, S.H.

Toton Rasyid, S.H., M.H., menyoroti urgensi pembentukan regulasi sebagai langkah strategis dalam menanggulangi permasalahan narkotika. 

Program ini diharapkan dapat menjadi instrumen perencanaan program pembentukan Produk Hukum BNN yang terencana, terpadu, dan sistematis.

Narasumber dari Sekretariat Kabinet dan Direktorat Peraturan Perundang-undangan menyampaikan paparan terkait arah kebijakan dan kerangka pembentukan regulasi terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020.

Selain itu, Sekretariat Kabinet menyoroti Pemberian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2021. 

Hal ini perlu disesuaikan pada 3 indikator sifat atas Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, Bersifat strategis yakni berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam RPJMN, RKP, pertahanan dan keamanan, dan keuangan negara, serta Lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

Secara terpisah, Direktorat Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga memaparkan tentang Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ini dilakukan guna menyelaraskan suatu Peraturan dengan berbagai kepentingan yang ada dan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah.

Sementara itu, Direktur Hukum, Toton Rasyid, S.H., M.H., menambahkan bahwa pada tahun 2024, pihaknya akan mentargetkan dan menganggarkan pembentukan peraturan yang terdiri dari 4 Peraturan Kepala dan 2 Peraturan Badan. Selain itu juga telah menginventarisir rencana pembentukan peraturan maupun revisi peraturan di lingkungan BNN dari seluruh Satuan Kerja BNN yang hadir dalam kegiatan ini.

"Program Regulasi ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjalankan kebijakan pencegahan narkotika di Indonesia," ucapnya.

Editor: Arianto 

Read More

Gus Halim: Pembaharuan Data Desa Harus Setiap Pekan

Duta Nusantara Merdeka | Kulonprogo 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta data desa tentang warga, hingga target dan pencapaian pembangunan desa dapat teridentifikasi setiap pekan.

Pembaharuan data itu berfungsi sebagai acuan berkala dalam ketepatan perencanaan pembangunan desa. Sekaligus ketepatan dalam pendistribusian bantuan. Sehingga relevan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

"Ketika (kepala desa) ditanya berapa penduduk desa sampeyan (anda) hari ini, maka jumlah penduduk desa saya hari ini laki-laki 1.725, perempuan 2.250, dudanya 200, jandanya 300. Dan itu data dari seminggu yang lalu. Nah itu baru data desa," ujar menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat memberi pengarahan dalam Penyerahan Simbolis Sarana Ruang Komunitas Digital Desa (RKDD) di Kulonprogo, DIY, Minggu (26/11/2023).

Gus Halim melanjutkan, prasarana telematika, sarana komputer, kemudahan mengembangkan teknologi informasi saat ini telah mempercepat pembangunan desa-desa di Indonesia.

Gus Halim juga memaparkan sebanyak 47.254 desa di Indonesia telah mempraktikkan Desa Cerdas. Dari yang berupa website desa, pengolahan data mikro desa, hingga penggunaan persuratan desa online, aplikasi pemantau banjir, dagang online desa, dan sebagainya.

"Untuk mendukung digitalisasi desa lebih kuat, Kementerian Desa PDTT mengembangkan Program Desa Cerdas. Sebanyak 3.000 desa dipilih oleh pemerintah daerah, dalam program Fase 1, Fase 2, dan Fase 3," ungkap Profesor Kehormatan Unesa Surabaya ini.

"Untuk Fase I saja, terpilih 235 desa. Desa-desa yang berlokasi di Jawa Tengah dan DIY inilah yang siang ini berkesempatan berkumpul bersama," sambungnya.

Gus Halim juga menyatakan, langkah itu merupakan upaya untuk mencerahkan dan mengedukasi masyarakat lokal dengan memobilisasi kekuatan kolektif komunitas dari berbagai suku atau etnisitas, dan profesi. 

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan program pelayanan publik berkualitas. Dengan pemanfaatan digitalisasi desa ini diharapkan terwujud pelayanan maksimal bagi masyarakat desa.

Kehadiran Desa Cerdas juga diperlukan sebagai upaya untuk mengakselerasi pembangunan desa dengan cara meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan, dan keharmonisan masyarakat tingkat desa. 

"Siang ini disampaikan secara simbolis, sarana pendukung Desa Cerdas. Satu set komputer, printer, juga dana pendukung Rp20 juta tiap tahun, yang diberikan kepada desa-desa peserta Program Desa Cerdas," urainya.

Editor: Arianto 

Read More

Peringati HUT ke-77, Melaju Bersama DAMRI Menuju Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 yang jatuh pada 25 November 2023, Perum DAMRI mengangkat tema "Melaju Bersama DAMRI Menuju Indonesia Maju."

Tema ini diangkat untuk menggambarkan semangat, harapan, dan tekad untuk bersama-sama bekerja menuju kemajuan Indonesia dengan dukungan dari berbagai sektor, termasuk transportasi publik yang diwakili oleh DAMRI.

"Usia 77 tahun bagi DAMRI bukan hanya sekadar angka, tetapi juga pencapaian atas kinerja DAMRI dalam memberikan kontribusi terhadap konektivitas transportasi darat di negeri ini," Direktur Utama DAMRI, Setia N. Milatia Moemin di Jakarta, Minggu (26/11/2023).

Lebih lanjut, Milatia mengungkapkan, dalam rangka perayaan HUT ke-77 DAMRI menjadi momentum bagi seluruh Insan DAMRI untuk sejenak merefleksikan diri menanamkan dalam hati dan pikiran bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan memiliki dampak.

“Setiap Insan DAMRI memiliki peran, tanggung jawab, dan amanah untuk membawa Perusahaan lebih baik dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” katanya.

Tahun 2023 merupakan tahun yang sangat penting yang mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023, Perum PPD melebur ke dalam Perum DAMRI.

Setelah resmi bergabung pada 6 Juni 2023, DAMRI berkomitmen untuk tumbuh dengan melakukan berbagai inovasi bisnis dari segala sisi. 

Di antaranya, DAMRI terus hadir pada setiap perhelatan event internasional yang diadakan di Indonesia, seperti F1 Powerboat Lake Toba, World Superbike Mandalika, dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023, serta yang masih berlangsung hingga saat ini, yaitu event Piala Dunia FIFA dengan menyediakan angkutan shuttle di Bandung untuk menunjang mobilitas para penonton di ajang tersebut.

DAMRI pun berkomitmen untuk mendukung target pemerintah dalam program net zero emission dengan menghadirkan bus listrik secara sinergi dengan berbagai pihak stakeholder.

Pengembangan inovasi lain yang dilakukan DAMRI berupa digitalisasi pembayaran sehingga dapat memfasilitasi masyarakat dengan berbagai opsi pembayaran online saat hendak memesan tiket perjalanan di DAMRI Apps, seperti transaksi melalui Mobile Banking, beragam e-wallet hingga fasilitas paylater secara nyaman dan aman.

Sebagai penyedia jasa layanan transportasi publik, DAMRI juga berhasil menyukseskan bulan haji melalui layanan Angkutan Haji dengan sukses memberangkatkan sebanyak 163 ribu jamaah haji dalam proses embarkasi maupun debarkasi.

Di semarak ulang tahun ke-77 DAMRI, berbagai kegiatan dilakukan sebagai rasa syukur karena DAMRI telah mampu berdiri tegak di segala tantangan yang ada.

Kegiatan menyambut HUT di antaranya mengadakan kegiatan sosial donor darah pada 14 November 2023, turnamen bulu tangkis putra – putri pada 15 – 16 November 2023, turnamen mini soccer pada 21 – 22 November 2023, kegiatan sosial khitan massal pada 22 November 2023, dan turnamen Mobile Legends pada 23 November 2023.

Adapun, lomba karya inovasi yang diperuntukkan mengasah kemampuan kritis Insan DAMRI dalam membentuk sebuah gagasan optimalisasi dan efisiensi untuk kemajuan Perusahaan serta 5R (Resik, Rapih, Ringkas, Rawat, dan Rajin) Challenge untuk area workshop teknik di setiap kantor cabang.

Tepat di hari jadi, DAMRI melakukan upacara peringatan, doa bersama, dan pemotongan tumpeng yang dilakukan tepat pada 25 November 2023.

Menjalin hubungan baik dengan para pelanggan juga dilakukan DAMRI melalui pemberian potongan harga tiket sebesar Rp77 khusus Angkutan Bandara dan Angkutan Kota Antar Provinsi, serta apresiasi karya jurnalistik sebagai ajang menjalin hubungan baik kepada media.

DAMRI turut memberikan penghargaan kepada pramudi dan frontliner yang telah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang prima selama bertugas. 

Bahkan, DAMRI pun melakukan aksi sosial berupa bantuan pendidikan bagi anak berprestasi dari pramudi DAMRI yang telah berkontribusi dan mendedikasikan diri terhadap perusahaan.

Disisi lain, DAMRI sangat berterima kasih dan mengapresiasi seluruh pihak, khususnya masyarakat yang telah setia menggunakan armada DAMRI selama 77 tahun. 

Semoga layanan DAMRI akan semakin baik, dan terus menciptakan inovasi sebagai penunjang menuju transportasi darat publik yang lebih terkemuka.

Editor: Arianto 

Read More

Gerakan Sehat untuk Rakyat Tolak Penyebaran Nyamuk Wolbachia di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Gerakan Sehat untuk Rakyat, Gladiator Bangsa bersama ASPEK dan Forum Negarawan menggelar konferensi pers di Tangerang, Minggu (26/11/2023) untuk menolak penyebaran nyamuk Aedes aegypti yang terpapar bakteri Wolbachia di seluruh wilayah Jakarta. Mereka menilai bahwa penyebaran nyamuk Wolbachia memiliki resiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Nyamuk Wolbachia adalah nyamuk yang telah dimodifikasi secara genetik dengan menyuntikkan bakteri Wolbachia ke dalam tubuhnya. Tujuan dari penyebaran nyamuk Wolbachia adalah untuk mengurangi penularan virus dengue, Zika, chikungunya, dan yellow fever yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Hal ini karena bakteri Wolbachia dapat menghambat perkembangan virus di dalam nyamuk.

Namun, Gerakan Sehat untuk Rakyat, Gladiator Bangsa bersama ASPEK dan Forum Negarawan menolak penyebaran nyamuk Wolbachia dengan alasan bahwa penyebaran nyamuk Wolbachia belum terbukti aman dan efektif. Mereka juga mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari penyebaran nyamuk Wolbachia terhadap ekosistem dan keseimbangan alam.

Komjen. Pol. Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H., selaku Ketua Umum Gladiator Bangsa, menyampaikan bahwa penyebaran nyamuk Wolbachia adalah bentuk intervensi alam yang tidak etis dan melanggar hukum. “Penyebaran nyamuk Wolbachia adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesejahteraan masyarakat. Kami menuntut agar pemerintah segera menghentikan penyebaran nyamuk Wolbachia dan melakukan evaluasi terhadap dampaknya,” ujar Dharma.

Menanggapi hal tersebut, dr. Tifauzia Tyassuma M.Sc, selaku Ketua Umum ASPEK, menegaskan bahwa penyebaran nyamuk Wolbachia berpotensi menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan manusia. “Bakteri Wolbachia dapat menyebar ke manusia melalui gigitan nyamuk atau kontak dengan air yang tercemar nyamuk. Bakteri Wolbachia dapat menyebabkan infeksi, alergi, gangguan imun, kanker, dan penyakit autoimun. Kami meminta agar pemerintah melindungi hak kesehatan masyarakat dan menghormati hak untuk menolak penyebaran nyamuk Wolbachia,” kata Tifauzia.

Sementara itu, Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT, selaku Ketua Umum Forum Negarawan, mengatakan bahwa penyebaran nyamuk Wolbachia dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan mengancam keanekaragaman hayati. “Nyamuk Wolbachia dapat menggantikan populasi nyamuk Aedes aegypti yang asli dan mengubah rantai makanan di alam. Nyamuk Wolbachia juga dapat berinteraksi dengan spesies lain yang memiliki bakteri Wolbachia, seperti serangga, cacing, dan nematoda, dan menyebabkan perubahan genetik yang tidak terduga. Kami mendesak agar pemerintah menghargai hak lingkungan masyarakat dan mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam penyebaran nyamuk Wolbachia,” ujar Kun.

Gerakan Sehat untuk Rakyat, Gladiator Bangsa bersama ASPEK dan Forum Negarawan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak penyebaran nyamuk Wolbachia di Jakarta. Mereka juga menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh LSM, dan tokoh media. Mereka berharap agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

OJK dan Empat Asosiasi Fintech Luncurkan Panduan Kode Etik AI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

OJK dan empat asosiasi Fintech di Indonesia, yaitu Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI), meluncurkan Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan (AI) yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial. Peluncuran panduan ini dilakukan pada pembukaan acara puncak 5th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2023, Kamis (23/11/23).

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi asosiasi dan pelaku industri Fintech dalam menyusun kode etik yang mengatur penerapan AI di industri Fintech. Panduan ini juga diharapkan dapat meningkatkan manfaat dan mengurangi risiko dari penggunaan AI di industri Fintech, serta membangun kepercayaan publik terhadap AI.

Panduan ini mengandung lima prinsip utama, yaitu:

Human-centric: AI harus menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai etika, dan keadilan. AI juga harus melindungi privasi dan keamanan data pengguna, serta memberikan kontrol dan pilihan kepada pengguna.

Accountable: AI harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan sosial. AI juga harus memiliki mekanisme audit, evaluasi, dan peningkatan kualitas yang transparan dan terbuka.

Explainable: AI harus dapat menjelaskan proses, hasil, dan dampak dari keputusan dan tindakan yang diambil. AI juga harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada pengguna dan pemangku kepentingan lainnya.

Reliable: AI harus dapat beroperasi dengan konsisten, aman, dan efisien. AI juga harus dapat mendeteksi dan mencegah kesalahan, manipulasi, dan penyalahgunaan.

Fair: AI harus dapat menghindari dan mengurangi bias, diskriminasi, dan ketidaksetaraan. AI juga harus mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesejahteraan.

Peluncuran panduan ini merupakan bentuk komitmen OJK dan empat asosiasi Fintech untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam mengembangkan industri Fintech di Indonesia. Panduan ini juga sejalan dengan visi OJK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan bahwa teknologi, khususnya AI, memiliki peran sentral dalam membentuk masa depan pembangunan nasional dan menjadi pendorong utama bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Namun, teknologi juga harus disertai dengan tanggung jawab, salah satunya adalah pelindungan data dan konsumen dalam menggunakan keuangan digital. Kami berharap panduan ini dapat menjadi pedoman bagi asosiasi dan pelaku industri Fintech dalam menerapkan AI yang bertanggung jawab dan terpercaya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara,” ujar Mahendra.

Sementara itu, Ketua Umum AFTECH, Adrian Gunadi, mengapresiasi langkah OJK dan empat asosiasi Fintech dalam meluncurkan panduan ini. Ia mengatakan bahwa panduan ini merupakan tonggak sejarah bagi industri Fintech di Indonesia, yang merupakan salah satu industri yang paling banyak menggunakan AI.

“AI telah menjadi bagian penting dari industri Fintech, baik dalam hal inovasi produk, layanan, maupun proses bisnis. AI juga telah membantu industri Fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan kualitas pengalaman pengguna. Namun, AI juga memiliki tantangan dan risiko yang harus diantisipasi dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kami sangat mendukung inisiatif OJK dan empat asosiasi Fintech dalam meluncurkan panduan ini, yang kami yakin akan menjadi acuan bagi industri Fintech dalam menerapkan AI yang bertanggung jawab dan terpercaya,” tutur Adrian.

Panduan ini juga didukung oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, yang menyaksikan peluncuran panduan ini secara virtual. Ia mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri Fintech di Indonesia, termasuk dalam hal regulasi dan kebijakan.

“Kami menyambut baik peluncuran panduan ini, yang merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara OJK dan empat asosiasi Fintech dalam mengatur penggunaan AI di industri Fintech. Kami berharap panduan ini dapat memberikan manfaat bagi industri Fintech, konsumen, dan masyarakat luas. Kami juga berharap panduan ini dapat menjadi inspirasi bagi sektor-sektor lain yang menggunakan AI, sehingga AI dapat menjadi kekuatan positif bagi pembangunan nasional,” kata Suahasil.

Peluncuran panduan ini merupakan salah satu agenda utama dari 5th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2023, yang merupakan acara puncak dari Bulan Fintech Nasional (BFN) 2023. IFSE 2023 mengambil tema “Accelerating Growth: Promoting Sustainable Integration and Collaboration for A Stronger Digital Economy.” IFSE 2023 menyajikan berbagai agenda acara, baik berupa diskusi panel, pameran, kompetisi, maupun penghargaan, yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah, pelaku industri Fintech, kementerian/lembaga terkait, maupun media.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Dugaan Penelantaran Perkara, Law Firm Jet Sibarani Somasi Oknum Pengacara MS

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Law Firm Jet Sibarani SH MH & Partners memberikan teguran hukum berupa somasi kepada oknum pengacara berinisial MS yang diduga menelantarkan perkara kliennya dan menjanjikan kliennya dapat bebas dari perkara penipuan. Oknum pengacara MS diketahui juga merupakan salah satu Caleg DPRD Kota Pekanbaru dari Partai PDIP, sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di wilayah Provinsi Riau.

Somasi tersebut disampaikan langsung oleh Jetro Sibarani SH.,MH.,CHt, selaku pendiri dan managing partner Law Firm Jet Sibarani SH MH & Partners, kepada istri oknum pengacara MS di rumahnya, Sabtu (25/11/23). Jetro Sibarani mengatakan bahwa somasi tersebut merupakan langkah hukum yang diambil untuk menuntut pertanggungjawaban oknum pengacara MS atas dugaan penelantaran perkara dan janji bebas kliennya.

“Kami mewakili klien kami yang bernama Marto, yang merupakan korban penipuan oleh oknum pengusaha berinisial AS. Marto ditipu oleh AS sebesar Rp 1,5 miliar dengan modus investasi bodong. Marto kemudian melaporkan AS ke Polres Indragiri Hulu. Namun, di sana Marto malah ditangkap dan ditahan dengan tuduhan melakukan penipuan juga,” jelas Jetro Sibarani.

Jetro Sibarani menambahkan bahwa Marto kemudian menghubungi oknum pengacara MS untuk membantunya mengurus perkara tersebut. Oknum pengacara MS menjanjikan bahwa Marto akan bebas dari perkara tersebut dengan syarat membayar jasa hukum sebesar Rp 130 juta.

“Oknum pengacara MS menjanjikan bebas kepada Marto dengan cara-cara yang tidak jelas. Dia menyuruh Marto membuka kembali usahanya dan mengatakan bahwa itu aman. Dia juga menyodorkan surat kuasa dan kontrak jasa hukum kepada Marto tanpa membacakan isinya dan langsung menyuruh Marto menandatanganinya. Marto pun percaya dan membayar jasa hukum tersebut secara bertahap,” ungkap Jetro Sibarani.

Namun, ternyata janji oknum pengacara MS tidak sesuai dengan kenyataan. Marto tetap ditangkap dan ditahan. Bahkan, oknum pengacara MS tidak pernah datang ke Polres Indragiri Hulu untuk mengurus perkara Marto. Oknum pengacara MS juga tidak pernah memberikan laporan perkembangan perkara kepada Marto atau keluarganya.

“Oknum pengacara MS telah menelantarkan perkara Marto dan menipu Marto dengan janji bebas. Ini merupakan tindakan yang melanggar kode etik advokat dan undang-undang. Kami menuntut oknum pengacara MS untuk mengembalikan uang jasa hukum yang telah diterima dari Marto sebesar Rp 130 juta. Kami juga akan melaporkan oknum pengacara MS ke Dewan Kehormatan Advokat Indonesia (DKAI) dan kepolisian untuk diproses secara hukum,” tegas Jetro Sibarani.

Jetro Sibarani berharap bahwa somasi ini dapat menjadi peringatan bagi oknum pengacara MS dan pengacara lainnya yang berpraktik tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Ia juga berharap bahwa masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih pengacara untuk menangani perkara mereka.

“Kami berharap ada keadilan bagi klien kami dan pengacara lainnya yang berpraktik profesional dan bertanggung jawab. Kami juga berharap masyarakat dapat lebih cerdas dan kritis dalam memilih pengacara. Jangan mudah tergiur dengan janji-janji manis yang tidak masuk akal. Pilihlah pengacara yang memiliki integritas, kompetensi, dan kredibilitas,” pungkasnya.

Editor: Arianto 

Read More

Peringati HUT PGRI ke -78, Fachrul Razi Minta Pemerintah Tuntaskan Persoalan Guru Honorer

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati HUT PGRI dan HGN yang jatuh pada tanggal 25 November setiap tahun. Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi Meminta Pemerintah Serius Selesaikan Persoalan Guru Honorer dan tuntaskan persoalan guru honorer sampai akhir 2024.

"Penyelesaian terhadap nasib para guru honorer, Pemerintah harus serius. Jangan terkesan hanya menjadi isu yang tidak tuntas sebagaimana janji Presiden Jokowi," pungkas Fachrul Razi kepada media, Sabtu (25/11/2023). 

Menurut Senator asal Aceh tersebut Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang tidak boleh di abaikan begitu saja. 

"Kesejahteraan guru termasuk guru honor, kalau perlu yang honorer dan guru swasta dengan menambah insentif dan tunjangan profesi guru sesuai keahlian masing masing, sehingga taraf ekonomi guru dapat semakin meningkat.

"Pemerintah harus tepati janji untuk mengangkat semua guru baik yang saat ini statusnya honorer, PPPK, bahkan guru swasta menjadi ASN. Tidak sampai di situ, gaji guru juga akan ditingkatkan. Guru yang baru berkarir bila perlu digaji sekitar Rp 10 juta / bulan, Karena Indonesia sekarang pendidikan dan akhlak siswa semakin anjlok dikarenakan kesejahteraan guru kita tidak diperhatikan secara maksimal," pungkasnya. 

Menurut Fachrul Razi, stabilitas dan keberlanjutan proses pembelajaran di berbagai daerah, terutama di sekolah-sekolah yang mengandalkan kontribusi besar dari guru honorer sebagai pemerataan pendidikan dapat terwujud secara lebih merata di seluruh Indonesia.

Keberadaan tenaga guru honorer yang diangkat sebagai ASN adalah aspirasi yang terus kami perjuangkan sampai tuntas karena bukan hanya membawa manfaat individu bagi guru guru yang telah mengabdikan dirinya demi mendidik generasi masa depan tetapi juga berdampak positif pada sistem pendidikan secara keseluruhan,” tutup Fachrul Razi yang juga mendirikan sekolah SMP dan SMA Islam di daerah Bireuen. (Ar)

Read More

Sekjen Kemendagri Minta Sekda Dukung Penyediaan Anggaran Pilkada 2024

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) mendukung penyediaan anggaran Pilkada Serentak 2024 terpenuhi. Hal itu ditegaskannya pada acara Pengukuhan Pengurus Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah (Komwil) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2023 di Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (24/11/2023).

Dia mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengarahkan agar seluruh daerah mencadangkan anggaran Pilkada 2024 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2024. Adapun rinciannya, yakni 40 persen melalui APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024 dari jumlah yang disepakati bersama.

“Karena jika semua ditumpuk di tahun 2024 maka beban APBD Tahun Anggaran 2024 akan sangat berat, karena itu dicadangkan 40 persennya di tahun 2023,” terang Suhajar.

Suhajar menegaskan, sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berperan penting dalam memastikan ketersediaan anggaran Pilkada 2024 terpenuhi. Hingga saat ini Kemendagri juga terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) menyelesaikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada.

“Jadi rapat kemarin yang dipimpin oleh Bapak Mendagri bahwa NPHD belum di semua daerah, karena itu Pak Mendagri berpesan untuk memastikan kesediaan anggaran,” ujarnya.

Di lain sisi, Suhajar juga menyinggung pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Dia menegaskan, netralitas ASN merupakan bagian dari budaya demokrasi. Aturan mengenai netralitas tersebut juga sudah dijelas diatur, sehingga harus dipatuhi.

Suhajar mengaku mengantongi data mengenai ASN yang tidak netral. Data tersebut menjadi acuan dalam memberikan kebijakan kepada yang bersangkutan, termasuk saat penunjukan penjabat (Pj.) kepala daerah. Bagi ASN yang tidak netral juga berpotensi dilaporkan kepada Bawaslu di daerah maupun pusat untuk ditindaklanjuti.

“Kita sudah berpengalaman tentang itu, saya hanya mengingatkan,” tandasnya.

Editor: Arianto

Read More

Ketum SPRI Hence Mandagi Lantik Pengurus DPD Sumut

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara resmi dilantik oleh DPP SPRI. Ketua Umum SPRI Hence Mandagi melantik langsung Burju Simatupang selaku Ketua DPD SPRI Sumut bersama jajaran pengurus lainnya di Hotel Saka, Kota Medan, Kamis (23/11/2023). 

Pengurus DPD SPRI Provinsi Sumut periode 2023 -2028 yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan DPP SPRI bakal segera melalukan konsolidasi organisasi ke seluruh Kota dan Kabupaten se Sumut. "Kita akan segera menyusun program peningkatan kualitas wartawan dan melaksanakan kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat," ujar Burju saat memberi sambutan di sela acara pelantikan. 

Sementara Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi dalam sambutannya, cukup banyak memberi masukan terkait tindaklanjut pembahasan potensi belanja iklan menjadi sumber Pendapat Asli Daerah atau PAD dari pajak iklan media. 

"Selama ini ratusan triliun belanja iklan nasional atau biaya promosi barang dan jasa produk perusahaan nasional melalui media massa hanya dinikmati oleh segelintir konglomerat media. Perlu ada regulasi yang mengatur agar pajak media dari belanja iklan bisa jadi PAD bagi pemerintah Provinsi," papar Mandagi. 

Hal itu, menurut Mandagi, harus diperjuangkan agar media lokal bisa hidup dan berkembang karena memiliki sumber penghasilan dari iklan yang terdistribusi merata di setiap daerah. "Sekarang ini kan hanya dimonopoli oleh media arus utama nasional. Bagaimana wartawan di daerah bisa sejahtera dan independen jika sumber utama penghasilan dari iklan tidak ada. Padahal ada potensi bisa diraih jika Pemda membuat regulasinya," terang Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia. 

Mandagi juga mendorong, pengurus DPD SPRI Sumut dapat berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas wartawan. "Naskah akademis tentang potensi PAD dari belanja iklan harus segera disusun. Karena SPRI Sumut pernah menggelar diskusi media tentang hal itu. Harus ada tindaklanjutnya," harapnya. 

Ia juga meminta khusus agar program pendidikan dan pelatihan pers di bidang video jurnalistik dapat segera dipersiapkan dengan instruktur profesional dan berpengalaman puluhan tahun di TV nasional. 

Editor: Arianto 

Read More

LDWN 2023, Gus Halim: Desa Wisata Harus Tonjolkan Potensi Keunikan

Duta Nusantara Merdeka | Mataram 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta desa wisata harus menonjolkan potensi keunikan yang dimiliki agar dapat menarik perhatian wisatawan.

Fokus pada keunikan dapat membantu desa membangun citra yang kuat dan membedakan diri dari destinasi lain.

Hal itu Ia sampaikan saat memberikan penghargaan dan hadiah kepada desa yang masuk 15 besar dalam dua kategori Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) 2023.

Penyerahan penghargaan dan hadiah dilaksanakan pada malam apresiasi pemenang LDWN 2023 di Mataram, Nusa Tenggara Baray (NTB) pada Jumat (24/11/2023) malam.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menjelaskan bahwa pelaksanaan LDWN 2023 ini meneruskan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 dan 2022.

"Lomba ini bermanfaat untuk mengapresiasi upaya desa, dalam mengembangkan desa wisata, serta mempromosikan keunikan dan keindahan desa wisata, kepada khalayak lebih banyak. Ayo berwisata ke desa saja," kata Gus Halim.

Pada malam apresiasi pemenang LDWN ini, Gus Halim juga menyerahkan secara simbolis bantuan sarana pendukung Desa Cerdas berupa satu set komputer, printer dan juga dana pendukung sebesar Rp20 juta setiap tahun kepada peserta program Desa Cerdas.

"Malam ini Desa Cerdas Fase I yaitu 5 desa dari Kabupaten Sumbawa siap menerima sarana ruang komunitas Digital Desa yang akan dikirim langsung dari gudang produksi ke desa-desa yang terpilih," kata Profesor Kehormatan Unesa Surabaya ini.

Gus Halim juga mengapresiasi kepala daerah yang berkomitmen mendukung pengembangan desa wisata. Diharapkan para kepala daerah semakin kuat berkomitmen kepada desa.

"Semoga para pemenang semakin berkualitas membangun wisata berkelanjutan. Semoga para kepala desa semakin bersemangat mendukung BUMDesa wisata," katanya.

Lebih lanjut, Gus Halim berpesan agar desa harus membangun secara otentik, mendinamiskan kelembagaan dan budaya desa senantiasa adaptif terhadap lingkungan.

"Desa Wisata, pasti harus mengedepankan keunikan desa, keunikan alamnya, keunikan budayanya, keunikan keseniannya, dan segala keunikan lainnya. Sektor wisata kini menjadi salah satu strategi utama desa untuk meningkatkan pendapatan warga, melindungi lingkungan dan juga menjaga kerukunan warga," urai Gus Halim.

Saat ini desa-desa wisata mencakup jenis wisata yang meriah. Di antaranya yakni wisata danau dan laut, pantai, pegunungan, hutan, sungai, air terjun, air panas, embung, kolam pemandian umum, taman, budaya, seni dan tradisi, sejarah dan religi, dan kuliner.

"Desa wisata harus mengedepankan wisata yang berkelanjutan dan mendukung SDGs Desa tujuan ke sembilan yakni Infastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Dalam malam apresiasi ini, sejumlah bupati yang desanya masuk 15 besar pada dua kategori ini turut hadir untuk menerima penghargaan atas dedikasi dan komitmennya dalam pengembangan desa wisata di wilayahnya masing-masing.

Diketahui LDWN 2023 diluncurkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sejak Agustus lalu telah usai pada Jumat (24/11/2023). 

Sedikitnya 30 desa masuk 15 besar di masing-masing kategori yakni kategori pertama desa dengan status IDM berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Sedangkan kategori yang kedua adalah desa mandiri dan maju.

Adapun 30 desa yang masuk 15 besar masing-masing secara berurutan berdasarkan kategori yakni untuk kategori desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal adalah Desa Waetuwo (Wajo), Desa Kiluan Negeri (Tanggamus), Desa Guci (Tegal), Desa Partungko Naginjang (Samosir), Desa Lukpanenteng (Banggai Kepulauan), Desa Labengki (Konawe Utara), Desa Melung (Banyumas), Desa Lifuleo (Kupang), Desa Golo Loni (Manggarai Timur), Desa Kalipelus (Pacitan), Desa Tanjung Lanjut (Muaro Jambi), Desa Bantayan (Aceh Utara), Desa Bangsri (Blora) dan Desa Iso (Maluku Tenggara).

Sedangkan untuk desa yang masuk 15 besar kategori desa mandiri dan maju yakni Desa Ketapanrame (Mojokerto), Desa Kaduela (Kuningan), Desa Panaikang (Sinjai), Desa Hendrosari (Gresik), Desa Jatimulyo (Kulonprogo), Desa Senaru (Lombok Utara), Desa Kare (Madiun), Desa Dumaring (Berau), Desa Jangglengan (Sukoharjo), Desa Plajam (Jepara), Desa Tunggulrejo (Karanganyar), Desa Buku (Polewali), Desa Karang Kemiri (Banyumas), Desa Penarungan (Badung) dan Desa Puspamukti (Tasikmalaya).

Selain itu untuk desa wisata favorit pada kategori desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal diraih oleh Desa Guci di Kabupaten Tegal. Sedangkan untuk desa favorit pada kategori desa mandiri dan maju diraih oleh Desa Ketapanrame di Kabupaten Mojokerto.

Editor: Arianto 

Read More

Apresiasi Sewindu PSN, Kementerian PUPR Gelar Malam Apresiasi menuju Indonesia Emas 2045

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menghadiri kegiatan penutup rangkaian Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN), yang bertajuk Malam Apresiasi menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PSN di Indonesia selama 8 tahun ini. Terutama, Kementerian PUPR yang telah menyelesaikan jumlah PSN terbanyak. 

“Kemenko Bidang Perekonomian mengapresiasi kolaborasi dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan pelaksanaan PSN selama 8 tahun terakhir. Terutama Kementerian PUPR, karena sekitar 90% merupakan pekerjaan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR,” jelas Menko Airlangga.

Berdasarkan data, tercatat sebanyak 173 PSN telah diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dengan nilai sebesar Rp1.442 T. Ke depan, pemerintah masih membutuhkan kerja sama dari stakeholder dan badan usaha agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. 

“Capaian ini tentu masih perlu terus diperhatikan. Sebab ke depannya, infrastruktur yang sudah dibangun perlu dioptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat,” tambah Menko Airlangga.

Adapun jumlah PSN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR selama periode 2016-2023 adalah 201 PSN. Sebanyak 88 PSN telah diselesaikan dengan rincian 54 PSN selesai dan keluar dari daftar, dan sebanyak 34 PSN telah selesai dan masih dalam daftar Permenko Ekon 7/2023.

Pada akhir tahun 2023 ini, ditargetkan sebanyak 16 PSN sudah selesai untuk kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian 9 PSN pada semester I tahun 2024. Selanjutnya, 15 PSN ditargetkan selesai pada semester II tahun 2024. Sisanya sebanyak 42 PSN, ditargetkan selesai setelah tahun 2024.

Adapun PSN bidang SDA yang ditargetkan selesai di akhir tahun ini meliputi Bendungan Lolak (Sulawesi Utara), Bendungan Karian (Banten), Bendungan Margatiga (Lampung), Bendungan Cipanas (Jawa Barat), Bendungan Pamukkulu (Sulawesi Selatan), Bendungan Temef (NTT), Bendungan Tiu Suntuk (NTB), Bendungan Sepaku Semoi (Kalimantan Timur), Bendungan Ameroro (Sulawesi Tenggara), dan D.I Baliase (Sulawesi Selatan).

Di bidang Bina Marga, terdapat Jalan Tol Kisaran–TebingTinggi, Jalan Tol Serpong–Cinere, Jalan Tol Cinere–Jagorawi dan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung. Kemudian di bidang Perumahan terdapat Rusun Lanud Halim Perdana Kusuma, dan Program BSPS pendukung ASEAN Summit di Tana Mori dan Labuan Bajo. 

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. (Red)

Read More

Peringati Bulan Kesadaran Kanker Paru: MSD Indonesia Gelar Edukasi Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

MSD Indonesia, bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia (YKI), menggelar acara edukasi kesehatan untuk memperingati Bulan Kesadaran Kanker Paru di bulan November. Acara ini bertemakan "Setiap Detik, Setiap Jam, Setiap Hari, Setiap Tambahan Hari Esok Akan Sangat Berarti Untuk Pasien Kanker Paru dan Keluarganya."

Kanker paru, sebagai penyakit kanker dengan angka kasus ketiga terbanyak di Indonesia, menimbulkan keprihatinan. Menurut data Globocan 2020, terdapat 34,783 kasus baru dan 30,843 penderita meninggal, menjadikan kanker paru sebagai penyebab kematian tertinggi dibandingkan kanker lainnya.

George Stylianou, Managing Director MSD Indonesia, menekankan pentingnya edukasi publik. "Kami berkomitmen meningkatkan kelangsungan hidup pasien kanker di Indonesia. Setiap pasien berhak mendapatkan pengobatan terbaik dan support system yang optimal," ujarnya di Jakarta, Jum'at (24/11/2023).

Pentingnya "hari esok" juga disoroti, karena bagi pasien kanker paru, setiap tambahan hari memiliki nilai tak terkira. Prof. Dr. Aru Wisaksono Sudoyo dari YKI menegaskan peran penting perawat, tenaga medis, dan support system dalam mendukung pasien.

Menanggapi hal tersebut, Hada Kusumonegoro, caregiver alm. Ibunda yang mengidap kanker paru, menekankan perlunya support system yang kuat. Sebagai penyintas kanker paru, Retno Noto Soedjono merasakan dukungan keluarga yang menguatkan dalam menghadapi masa sulit.

Berita misinformasi tentang kanker paru juga menjadi perhatian. Prof. Elisna Syahrudin, YKI, menyarankan untuk menghindari diagnosis sendiri dan mencari informasi tepat. Gejala kanker paru seperti batuk, sesak napas, dan benjolan pada leher perlu diwaspadai.

MSD dan YKI menjalin kerjasama untuk menyelenggarakan pameran seni bertemakan "Close the Cancer Gap" pada Hari Kesadaran Kanker Dunia 2024. Masyarakat diundang berpartisipasi, dengan harapan pameran dapat meningkatkan kesadaran tentang kanker di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, BIKE Siap Jajaki Bisnis Baterai EV

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (“BIKE”) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis perdagangan besar sepeda. Perusahaan memiliki program yang selaras dengan kampanye gaya hidup sehat dan sportif, turut mendukung ekonomi nasional dan pengembangan industri yang berpihak pada lingkungan secara berkelanjutan. Perseroan selalu berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menawarkan ragam pilihan produk yang luas dengan beberapa parameter unggul seperti kualitas, teknologi dan harga terbaik, serta terus mengembangkan area pemasaran untuk menjangkau pelanggan.

“Hingga saat ini, BIKE telah memiliki 490 dealer yang tersebar di lebih dari 28 propinsi di Indonesia. BIKE merupakan pemegang merek sepeda Genio Bike, serta distributor resmi sepeda United Bike dan Avand. Pengembangan area pemasaran yang progresif adalah salah satu kunci strategi yang dijalankan BIKE. Dengan berbagai strategi yang komprehensif, perseroan memiliki optimisme tinggi untuk memenangkan persaingan usaha di pasar Indonesia yang luas,” kata President Director BIKE, Andrew Mulyadi, dalam Public Expose di Alam Sutera Tangerang, Jum’at (25/11/2023).

Berkaca pada tren pengembangan EV (electric vehicle) di dunia, termasuk Indonesia yang begitu pesat, transisi energi menjadi komitmen yang dilakukan di hampir seluruh negara saat ini, dengan menerapkan program Net Zero Emission.

Sejalan dengan demand terhadap kendaraan roda dua di Indonesia begitu tinggi, maka diperlukan juga pertumbuhan industri kendaraan motor listrik yang luar biasa besar. Salah satu komponen motor listrik yang penting adalah baterai. 

Berangkat dari sini, BIKE berencana menjajaki potensi bisnis perdagangan baterai EV sebagai motor pertumbuhan bisnis ke depan. “Kami telah menyiapkan skema dagang untuk baterai EV. Diharapkan dapat terlaksana sesegera mungkin sehingga dapat memberi dampak signifikan terhadap perkembangan ekosistem EV dalam negeri,” ungkap Andrew Mulyadi.

Guna mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam. Disitulah peran penting dari kendaraan listrik dalam membentuk ekosistem berkelanjutan (sustainability). Hal ini menjadi momentum dalam pengembangan ekosistem industri EV dalam negeri.

Pada Public Expose kali ini, turut diselenggarakan talkshow yang mengangkat tema “Upaya Dekarbonisasi Melalui Percepatan Pemanfaatan Kendaraan Listrik Indonesia” dengan menghadirkan narasumber Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto dan Kepala Pusat Riset dan Konservasi Energi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cuk Supriyadi Ali Nandar.

Dalam talkshow tersebut, Djoko Siswanto menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan target untuk mencapai 23% bauran energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. “Kendaraan listrik merupakan salah satu solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor transportasi, yang merupakan penyumbang terbesar kedua setelah sektor energi. Kami berharap dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk industri sepeda dan baterai, kita dapat mempercepat transisi menuju kendaraan listrik Indonesia,” ujar Djoko.

Sementara itu, Cuk Supriyadi Ali Nandar menekankan pentingnya pengembangan teknologi dan inovasi dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik Indonesia. Ia mengatakan bahwa BRIN telah melakukan berbagai penelitian dan pengembangan terkait dengan baterai, motor, kontroler, dan sistem manajemen baterai (BMS) untuk kendaraan listrik. “Kami juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk BIKE, untuk menguji dan menerapkan hasil riset kami di lapangan. Kami berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, kita dapat menciptakan produk-produk kendaraan listrik yang berkualitas, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan pasar,” tutur Cuk.

Public Expose BIKE ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta, termasuk para investor, analis, media, dan pelaku industri sepeda dan baterai. Acara ini juga disiarkan secara zoom meeting.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal III-2023, BIKE Catat Penjualan Neto Rp357,77 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (“BIKE” atau “Perseroan”), perusahaan penyedia layanan sewa sepeda dan produk sepeda lainnya, mencatatkan kinerja yang mengesankan hingga periode 30 September 2023. Perseroan berhasil meningkatkan penjualan neto sebesar 111% year on year (YoY) dari Rp169,06 miliar menjadi Rp357,77 miliar.

"Peningkatan penjualan neto tersebut didorong oleh ekspansi wilayah layanan, pertumbuhan basis pelanggan, dan variasi produk yang dijual. Perseroan memiliki lebih banyak agen penjualan di seluruh Indonesia, yang memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penetrasi pasar. Perseroan juga meluncurkan produk baru seperti E-moped, Ebike, dan kereta bayi, serta merek baru seperti Rubick dan Grind, yang menarik minat konsumen," kata President Director BIKE, Andrew Mulyadi, dalam Public Expose di Tangerang, Jum'at (25/11/2023).

Namun, peningkatan penjualan neto tidak diikuti oleh peningkatan laba. Perseroan mengalami penurunan laba bruto, laba usaha, laba sebelum pajak, dan laba tahun berjalan. "Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan, beban usaha, dan beban pajak, serta penurunan margin keuntungan," ucapnya.

Beban pokok penjualan Perseroan naik 149% YoY dari Rp136,16 miliar menjadi Rp339,06 miliar, sehingga laba bruto turun 43% YoY dari Rp32,89 miliar menjadi Rp18,71 miliar. Beban usaha Perseroan naik 87% YoY dari Rp5,53 miliar menjadi Rp10,34 miliar, sehingga laba usaha turun 69% YoY dari Rp27,36 miliar menjadi Rp8,36 miliar. 

"Beban pajak Perseroan naik 40% YoY dari Rp5,90 miliar menjadi Rp8,27 miliar, sehingga laba sebelum pajak turun 58% YoY dari Rp28,57 miliar menjadi Rp11,96 miliar. Laba tahun berjalan Perseroan turun 64% YoY dari Rp22,67 miliar menjadi Rp8,15 miliar," ungkapnya.

Menurut dia, Penurunan laba Perseroan disebabkan oleh persaingan yang lebih tinggi di industri sepeda, yang menyebabkan penurunan harga sepeda dan profitabilitas. Perseroan juga harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk promosi, pemasaran, dan pengembangan produk, untuk mempertahankan pangsa pasar dan loyalitas pelanggan.

"Meskipun demikian, Perseroan tetap optimis dengan prospek bisnisnya di masa depan. Perseroan berencana untuk terus melakukan inovasi produk, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat kerjasama dengan mitra strategis, untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menghasilkan nilai bagi pemegang saham," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Mandagi Sambangi Polda Sumut Kejar Kasus Oknum Anggota Dewan Pers

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia, Hence Mandagi menyambangi Markas Besar Polda Sumatera Utara Kamis, (23/11/2023) untuk konfirmasi terkait proses hukum laporan polisi nomor : LP/B/0077/II/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI, yang sudah dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara. 

Sebelumnya, laporan polisi yang dilayangkan Mandagi terhadap eks Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya di Badan Reserse dan Kriminal Polri Jakarta, terjadi pada februari 2023 silam. 

Hence Mandagi melaporkan M. Agung Dharmajaya karena pernyataannya di sejumlah media online bahwa tidak melegalkan terkait dengan maraknya UKW yang dilaksanakan LSP mengatasnamakan kerjasama dengan BNSP, dan pernyataannya yang dikutip media. 

“Saya konfirmasi ke penyidik Polda Sumut terkait perkembangan laporannya. Saya yakin laporan kami akan ditindaklanjuti. Sebelumnya saya selaku pelapor sudah diperiksa oleh penyidik. Dan semoga pihak terlapor juga ikut diperiksa,” terang Mandagi saat memberikan keterangan pers di depan puluhan awak media usai bertemu pihak penyidik Polda Sumut, Kamis (23/11/2023) di Mapolda Sumut. 

Mandagi yang juga Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menegaskan, laporan polisi ini dilayangkan agar terlapor M. Agung Dharmajaya yang saat ini menjabat Anggota Dewan Pers harus membuktikan bahwa sertifkasi kompetensi wartawan di LSP Pers Indonesia itu ilegal. 

Turut mendampingi Mandagi di Mapolda Sumut, Ketua DPD SPRI Sumut Burju Simatupang dan jajaran pengurus SPRI yang baru saja dilantik. 

Ketua DPD SPRI Sumut Burju Simatupang, ST, SH mendukung penuh pihak penyidik mengusut tuntas penyelesaian kasus anggota Dewan Pers M. Agung Dharmajaya yang dilaporkan Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi. 

"Saya pemegang sertifikat Wartawan Utama dari BNSP melalu LSP Pers Indonesia. Kalau ini dikatakan ilegal, saya akan kawal penyidikan di Polda apakah benar sertifikat BNSP itu ilegal," ujar Burju. 

Pada kesempatan terpisah, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Ir Soegiharto Santoso, SH mengaku sudah pernah diperiksa penyidik terkait kasus dengan terlapor anggota DP Agung Dharmajaya. "Saya turut mendesak penyidik Polda Sumut untuk segera memeriksa terlapor untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya di depan hukum," ujar Soegiharto. 

Editor: Arianto 

Read More

Cegah Diabetes Melitus, Ketua DWP Kemendagri Dorong Gerakan Hidup Sehat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nani Suhajar Diantoro meminta masyarakat Indonesia untuk menerapkan pola hidup sehat. Pasalnya, berdasarkan data International Diabetes Federation (FDI), pada tahun 2020, Indonesia menempati posisi ke-7 dari 10 negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia.

"Mariah kita bersama-sama menjaga pola hidup kita, dengan makanan yang sehat, sehingga kita dapat mencegah penyakit diabetes," ujar Nani pada acara Seminar dan Pemeriksaan Kesehatan Cegah Diabetes Mellitus dengan Gizi Seimbang serta Bazar Mini di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Nani menjelaskan, diabetes merupakan kondisi di mana tubuh tidak menghasilkan cukup hormon insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang telah dihasilkan. Kondisi ini membuat tubuh tidak dapat menyerap atau mengolah glukosa menjadi energi. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan kadar gula yang tinggi di dalam darah. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan rusaknya pembuluh darah di ginjal, jantung, mata, dan juga sistem saraf. 

Nani mengatakan, meskipun diabetes bukan termasuk penyakit menular. Namun, jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka diabetes dapat menyebabkan komplikasi hingga risiko kematian pada penderita. Nani menegaskan, penyakit diabetes terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat. Meski demikian, diabetes melitus umumnya dapat dicegah dan diobati dengan cara rutin berolahraga, menjaga berat badan tetap ideal, menerapkan pola makan sehat, rutin mengecek gula darah, rutin konsumsi air putih, dan terapkan pola hidup sehat. Untuk itu, lanjut Nani penting bagi semua masyarakat untuk dapat menjaga pola hidup sehat dan rutin memeriksakan kesehatan tubuh secara berkala.

"Marilah kita menjaga seluruh keluarga kita, tetangga kita, sesama mengadakan seperti perlombaan untuk pembuatan makanan sehat mencegah diabetes di lingkungan RT, RW, dan lingkungan sekitar kita," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengingatkan pentingnya mendeteksi penyakit diabetes sejak dini. Nani juga mengajak seluruh peserta seminar untuk mengikuti dan melakukan pemeriksaan kesehatan.

Sebagai informasi, agenda ini sebagai langkah awal rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 DWP dan Hari Ibu ke-95. Kegiatan ini akan diakhiri dengan acara puncak pada tanggal 12 Desember mendatang di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus Cilandak, Jakarta. (Red)

Read More

Presiden Jokowi Dijadwalkan Luncurkan Digitalisasi Perguruan Tinggi NU

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Belum meratanya digitalisasi perguruan tinggi di Indonesia, menjadi tantangan para santri di era digital. Padahal kemampuan digital kini makin dibutuhkan untuk bekerja, berkarya, serta mengakses pengetahuan dari berbagai belahan dunia.

Menghadapi tantangan digitalisasi, Lembaga Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPT-PBNU) akan menggelar Simposium Nasional Digitalisasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (Simposium PTNU) di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Selasa 28 November 2023. Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam simposium, sekaligus melakukan peluncuran digitalisasi Perguruan Tinggi NU (PTNU).

Hal ini diungkapkan Ketua Panitia Simposium PTNU, Dr. Luthfi Hamidi dalam Podcast SEVIMA, Kamis (23/11) pagi. Presiden dijadwalkan hadir dalam Simposium PTNU bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta ribuan pimpinan perguruan tinggi, Pejabat Tinggi Negara, dan Tokoh Bangsa.

"Puncak acara simposium ini adalah Kick Off (Peluncuran) Digitalisasi PTNU, yang dihadiri oleh 1.000 pimpinan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Biar tendangannya semakin oke, semakin kencang, Kick Off akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Menjadi kebanggaan bagi Perguruan Tinggi NU," kata Luthfi yang kini juga memimpin Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban.

Kehadiran Presiden Jadikan PTNU Pilar Peradaban Dunia

Kehadiran Presiden Joko Widodo bersama para pimpinan kampus dan pejabat tinggi negara, menurutnya sejalan dengan visi PBNU yang sedang mendorong NU sebagai pusat peradaban dunia. Oleh karenanya, perguruan tinggi NU harus segera menguasai teknologi digital, agar mampu menjadi pilar utama peradaban dan kemajuan.

Menindaklanjuti visi dan harapan tersebut, Simposium PTNU akan mengangkat tema: Transformasi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi.

"Ketua Umum PBNU berulang kali menegaskan cita-cita bahwa proses administrasi pendidikan di Nahdlatul Ulama harus menuju pola tanpa kertas (paperless) dan digital. Sehingga kita kawal kebijakan dan program luar biasa ini, diawali dengan peluncuran digitalisasi!," kata Luthfi.

Simposium PTNU akan mencakup beberapa materi persiapan dan implementasi sistem digital. Untuk memastikan digitalisasi sukses dipahami dan diimplementasikan Perguruan Tinggi NU di seluruh Indonesia, simposium ini juga melibatkan para pejabat eselon serta pakar berpengalaman. Seperti dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Badan Penelitian (Balitbangdiklat) Kementerian Agama, serta berbagai pihak dari dunia industri.

"Simposium ini akan diawali dengan beberapa hari untuk konsentrasi, proses penyadaran, serta implementasi terlebih dahulu (atas pentingnya digitalisasi oleh para pakar). Lalu gongnya nanti, pada Selasa 28 November, oleh Pak Presiden (meluncurkan digitalisasi), dan menjadikan kampus NU pilar peradaban dunia. Ini kebanggaan bagi perguruan tinggi NU!," ungkap Luthfi.

Juga Akan Dihadiri Berbagai Pejabat Tinggi & Tokoh Bangsa

Keterlibatan simposium ini juga tidak dibatasi khusus pada mereka yang tergabung Perguruan Tinggi NU dan pesantren. Siapapun tokoh bangsa yang memiliki kesanggupan dan komitmen untuk bermitra dengan Perguruan Tinggi NU, menurut Luthfi sangat dinanti kehadirannya.

Oleh karenanya, berbagai Pejabat Tinggi Negara juga turut diundang. Begitupula dengan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Simposium PTNU mengundang Rektor Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Gadjah Mada, dan berbagai kampus negeri lainnya.

"Beberapa PTN dan PTKIN memiliki kesanggupan dan komitmen untuk menjadi bapak asuh dan bermitra dengan Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama. Sehingga melalui Simposium Nasional ini, kita akan mempersiapkan proses penyadaran akan pentingnya digitalisasi bagi seluruh perguruan tinggi NU, untuk diimplementasikan di manapun mereka berada," pungkas Luthfi. (Red)

Read More

Menteri ATR/Kepala BPN Hadiri Sertijab Panglima TNI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Nanny Hadi Tjahjanto menghadiri Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Rabu (22/11/2023). Pelaksanaan Sertijab dari Laksamana Yudo Margono kepada Jenderal Agus Subiyanto ini berlangsung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. 

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo secara resmi melantik Jenderal Agus Subiyanto menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa purnatugas. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 102/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru yang diemban oleh Jenderal Agus Subiyanto. “Selamat kepada Jenderal Agus Subianto, saya yakin bisa terus menjaga kepercayaan publik kepada TNI, serta menjadikan TNI semakin profesional dan dicintai rakyat,” ucap Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto juga mengucapkan terima kasih kepada Laksamana Yudo Margono atas pengabdiannya hingga purnatugas, termasuk sebagai Panglima TNI sejak Desember 2022 hingga November 2023 ini.

“Selamat memasuki purnatugas untuk Laksamana Yudo Margono, terima kasih juga atas pengabdian dan dedikasinya. Tapi sebagai mantan Panglima TNI, kita harus terus mengawal dan memberi dukungan demi kelancaran tugas-tugas TNI,” ujar Hadi Tjahjanto.

Sertijab ini ditandai dengan penyerahan Bendera Panji-Panji TNI dari Laksamana Yudo Margono kepada Jenderal Agus Subiyanto. Keduanya juga menandatangani dokumen serah terima jabatan.

Usai prosesi upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pisah sambut Laksamana Yudo Margono dan Jenderal Agus Subiyanto serta pemberian cinderamata. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, para Panglima TNI dari masa ke masa; para Pimpinan Lembaga Negara; serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju. (Red)

Read More

Gus Halim Ajak Pemuka Agama dan Santri Berkolaborasi untuk Indonesia Emas 2045

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan pemuka agama dan para santri yang ada di desa memiliki peran signifikan dalam memperkuat nilai-nilai kesalehan sosial dalam masyarakat. 

Maka dari itu, pemuka agama serta para santri harus selalu dilibatkan guna mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa.

"Tokoh Agama harusnya diposisikan sebagai figur yang ikut mendorong transparansi dam partisipasi pembangunan di desa," ujar menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat saat memberi arahan dalam Training of Trainers Pelopor Pembangunan Desa di Best Western Kemayoran, Rabu (22/11/2023).

Menurut Gus Halim, hampir semua desa menempatkan Tokoh Agama sebagai pelengkap. Padahal mereka inilah yang seharusnya memberi warna masyarakat.

"Faktor yang paling menggelisahkan. Karena Tokoh Agama tidak paham tentang Pembangunan Desa karena hanya urusi Ummat dan tempat ibadah, padahal ini penting," kata Gus Halim.

Jika ini dibiarkan, kata Gus Halim, akan terjadi marjinalisasi Agama padahal Indonesia Negara Pancasila yang ruh-nya adalah Agama.

Menurut Gus Halim, Training of Trainers Pelopor Pembangunan Desa ini adalah bagian dari upaya Kemendes untuk melibatkan semua kalangan kaum Agamawan lewat Pelopor Pembangunan Desa agar turut serta mengentaskan kemiskinan yang ada di desa.

Gus Halim berharap Pelopor Pembangunan Desa ini nantikan dipadukan dengan Tokoh Agama hingga Tokoh Adat yang berkolaborasi untuk menjadi bagian penting dari proses pembangunan.

"Saya ingin kader Pelopor Pembangunan Desa ini yang nantinya jadi Tokoh Agama bisa memposisikan diri dalam proses pembangunan desa," katanya.

Pelopor Pembangunan Desa nantinya akan bertugas memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan berbasis pada pencapaian 18 tujuan dalam SDGs Desa.

Menurutnya, SDGs Desa merupakan perencanaan Pembangunan Desa berbasis masalah dan kebutuhan dengan data yang valid dan update.

"Jika 18 Goals SDGs Deaa tertangani dengan bagus maka 84 persen pembangunan di Indonesia yang berbasis SDGs akan selesai dan itulah disebut Indonesia Emas 2045," kata Profesor Kehormatan Unesa ini.

Turut hadir Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Staf Ahli Mendes PDTT Bito Wikantosa, Staf Khusus Mendes Nasrun Annahar, Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat Yusra dan Kepala Biro Perencanaan Cece Yusuf.

Peserta ToT Pelopor Pembangunan Desa ini berasal dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. (Red)

Read More

Dialog Terbuka Muhammadiyah: Ganjar-Mahfud Siap Bawa Perubahan

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar dialog terbuka dengan calon pemimpin bangsa, Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD, di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA., Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023). Dialog ini bertujuan untuk menggali visi, misi, dan program kerja dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI 2024 yang diusung oleh koalisi partai NasDem, PKB, PPP, dan PKS.

Dialog ini dimoderatori oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., dan dihadiri oleh sejumlah panelis dari berbagai bidang, seperti ekonomi, agama, perempuan, HAM, politik, demokrasi, hukum, pendidikan, dan kesehatan. Dialog ini juga disiarkan secara langsung melalui media sosial dan televisi.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, mengatakan bahwa dialog ini merupakan bagian dari upaya Muhammadiyah untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara dalam memilih pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

“Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan yang memiliki jutaan anggota dan simpatisan, tentu memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses demokrasi yang sehat dan bermartabat. Kami ingin mendengar langsung dari calon pemimpin bangsa tentang apa yang akan mereka lakukan jika terpilih nanti,” ujar Haedar.

Haedar juga menekankan bahwa dialog ini bukanlah ajang kampanye, melainkan forum diskusi yang substantif, kritis, dan konstruktif. Ia berharap bahwa dialog ini dapat menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat, khususnya umat Islam, untuk mengetahui lebih dalam tentang visi, misi, dan program kerja dari calon pemimpin bangsa.

“Kami tidak bermaksud untuk mengarahkan atau mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Kami hanya ingin memberikan informasi yang akurat, objektif, dan komprehensif, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan mereka,” tegas Haedar.

Sementara itu, calon presiden RI 2024, Ganjar Pranowo, mengapresiasi langkah Muhammadiyah dalam menggelar dialog terbuka ini. Ia mengatakan bahwa dialog ini merupakan bentuk dari partisipasi aktif Muhammadiyah dalam mengawal demokrasi di Indonesia.

“Kami sangat menghargai dan menghormati Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Kami siap menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Muhammadiyah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” ucap Ganjar.

Ganjar juga memaparkan visi, misi, dan program kerja yang akan ia laksanakan bersama Mahfud MD jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI 2024. Ia menegaskan bahwa ia akan membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, agama, perempuan, HAM, politik, demokrasi, hukum, pendidikan, dan kesehatan.

“Kami memiliki konsep yang kami sebut sebagai ‘Indonesia Baru’. Indonesia Baru adalah Indonesia yang maju, mandiri, berdaya saing, inklusif, dan berkeadilan. Kami akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan sosial, menguatkan nilai-nilai keagamaan, menghormati hak-hak perempuan, menegakkan supremasi hukum, memperkuat demokrasi, memperbaiki sistem pendidikan, dan memperhatikan kesehatan masyarakat,” papar Ganjar.

Ganjar juga menjanjikan bahwa ia akan menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ia mengaku siap untuk bekerja sama dengan semua pihak, termasuk oposisi, dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa.

“Kami tidak akan menjadi pemimpin yang otoriter, korup, atau nepotis. Kami akan menjadi pemimpin yang demokratis, jujur, dan profesional. Kami akan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan kami akan mendengarkan kritik dan saran dari berbagai elemen bangsa,” janji Ganjar.

Di sisi lain, calon wakil presiden RI 2024, Moh. Mahfud MD, juga menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Muhammadiyah atas inisiatifnya dalam mengadakan dialog terbuka ini. Ia mengatakan bahwa dialog ini merupakan wujud dari kepedulian dan kecintaan Muhammadiyah terhadap Indonesia.

“Muhammadiyah adalah salah satu pilar penting dalam sejarah dan perkembangan Indonesia. Muhammadiyah telah memberikan banyak sumbangsih dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Muhammadiyah juga selalu menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara,” kata Mahfud.

Mahfud juga menegaskan bahwa ia dan Ganjar Pranowo adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan kompetensi yang beragam dan saling melengkapi. Ia yakin bahwa ia dan Ganjar Pranowo dapat membentuk tim kerja yang solid dan harmonis dalam memimpin Indonesia.

“Kami adalah pasangan yang seimbang dan sinergis. Kami memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia Baru. Kami juga memiliki keahlian dan kelebihan masing-masing, yang dapat kami manfaatkan untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada. Kami akan bekerja sama dengan sepenuh hati dan jiwa untuk melayani bangsa dan negara,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menjelaskan bahwa ia dan Ganjar Pranowo memiliki strategi dan prioritas yang jelas dan terukur dalam menjalankan program-program mereka. Ia mengklaim bahwa ia dan Ganjar Pranowo memiliki rencana aksi yang realistis, rasional, dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat.

“Kami tidak hanya memiliki gagasan dan impian, tetapi juga memiliki rencana dan langkah-langkah yang konkret dan terencana. Kami akan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa program-program kami berjalan dengan efektif dan efisien. Kami juga akan melakukan inovasi dan improvisasi jika diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang mungkin muncul,” tutur Mahfud.

Dialog terbuka ini berlangsung selama dua jam, dan diikuti oleh sekitar 500 peserta yang terdiri dari para pimpinan, aktivis, akademisi, dan mahasiswa Muhammadiyah, serta masyarakat umum. Dialog ini juga mendapat respons positif dari para peserta, yang mengajukan berbagai pertanyaan, komentar, dan masukan kepada calon pemimpin bangsa.

Dialog terbuka ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah dalam rangka menyambut Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI 2024, yang akan digelar pada 9 April 2024. PP Muhammadiyah berencana untuk mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya untuk berdialog dengan Muhammadiyah dalam waktu dekat. 

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More