BPH Migas Dorong Pembangunan Pipa Gas di KEK JIIPE Gresik Sesuai Rencana.

Duta Nusantara Merdeka | Gresik 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan langkah strategis dengan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Manyar, Gresik, Jawa Timur, Jumat (10/11/2023). Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur pipa gas bumi di kawasan tersebut, sehingga penggunaan gas bumi di dalam negeri dapat dioptimalkan.

Anggota Komite BPH Migas, Wahyudi Anas, menyampaikan komitmen Badan tersebut dalam mendukung peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri, terutama melalui pembangunan infrastruktur gas, seperti pipa pengangkutan gas di KEK JIIPE di Gresik, Jawa Timur. "Kami ingin memastikan kewajiban badan usaha yang mendapat alokasi gas dari lapangan HCML di Selat Madura dapat dioptimalkan," ungkap Wahyudi Anas.

Tiga badan usaha yang memegang peran penting dalam pembangunan pipa gas ini adalah PT Sadikun Niagamas Raya (PT SNR), PT Berkah Buana Energi (PT BBE), dan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS). Mereka telah mendapatkan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi dari BPH Migas.

Lebih dari itu, Wahyudi menegaskan bahwa BPH Migas telah memastikan dan berkoordinasi dengan ketiga badan usaha tersebut untuk memeriksa kelengkapan infrastruktur dan perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan pemanfaatan gas bumi dapat dilakukan dengan optimal.

Seperti diketahui, KEK Manyar, Gresik, telah menjadi lokasi berdirinya berbagai industri, termasuk smelter tembaga, kaca, kimia, roti, dan industri lainnya. Keberadaan pembangkit listrik tenaga gas yang dikelola oleh PT BKMS juga menambah kompleksitas kebutuhan akan pasokan gas bumi.

Dalam upaya memastikan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan industri di KEK JIIPE, BPH Migas melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan dukungan Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, yang menyatakan bahwa pendistribusian gas melalui pipa harus aman dan bermanfaat. Kebermanfaatan ini mencakup aspek harga yang kompetitif agar industri dapat berkembang.

Lebih lanjut, Abdul Halim menekankan bahwa pemanfaatan gas bumi di KEK JIIPE tidak hanya berdampak pada pertumbuhan industri, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Dalam kunjungan ini, Komite BPH Migas tidak hanya mengunjungi proyek pembangunan pipa pengangkutan gas, tetapi juga fasilitas listrik yang menggunakan tenaga gas yang dikelola oleh PT BKMS. Fasilitas ini memiliki kapasitas 23,5 MW dengan konsumsi gas mencapai 6 MMSCFD.

KEK JIIPE Gresik, yang resmi beroperasi sejak 8 November 2022, diproyeksikan menjadi pusat perekonomian baru bagi Provinsi Jawa Timur. Dengan langkah-langkah strategis seperti kunjungan kerja ini, BPH Migas turut berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

IMO-Indonesia HUT ke-6: Sukses Hadirkan 4 Pakar Media

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Media Online (IMO) – Indonesia resmi menggelar acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 dirangkaikan dengan Seminar Nasional yang berlangsung di Sparks Life Hotel Jakarta, Sabtu (11/11).

Ketua umum IMO – Indonesia Yakub F. Ismail mengaku puas atas terlaksananya dua agenda penting yang dihelat secara bersamaan.

"Tentu ini baru kali pertama kita lakukan (menggelar HUT IMO dan Seminar Nasional secara serentak-red). Namun, hasilnya cukup menggembirakan," kata Yakub.

Pihaknya tak lupa memberikan apresiasi kepada keempat narasumber yang hadir dalam acara tersebut. 

Keempat penyaji tersebut antara lain, Dr. Firman Wijaya selaku Ketua Umum Peradin (Persatuan Advokat Indonesia), Prof. Henri Subiakto (eks Staf Ahli Kominfo), Dr. Agus Sudibyo (eks anggota Dewan Pers) dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun.

"Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam memajukan industri pers tanah air," tandasnya.

Adapun dalam seminar ini, keempat narasumber memberikan dia, semua itu tidak akan berarti apapun terkecuali ada peran penting media.

"Benar bahwa baik elektabilitas, favorabilitas dan popularitas tidak selalu berbanding lurus, namun peran media dapat saja menampilkan pemaknaan dan sudut pandang yang berbeda," ungkap Firman.

Lanjutnya, kekuatan media lewat kerangka tertentu, narasi tertentu, mampu menawarkan narasi dan gagasan tertentu.

"Di mana hal itu dapat memberikan konstruksi dan mendekonstruksi suatu nilai tertentu seseorang politisi ataupun partai politik bahkan memberi aksen tertentu yang mempengaruhi tingkat elektabilitas, popularitas, dan favorabilitaspolitisi ataupun partai politik," terangnya.

Sementara itu, menurut Henri Subiakto, narasi elektabilitas tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lembaga-lembaga survei yang mulai berkembang masif di Indonesia sejak 2004 silam.

"Metode ini dipakai untuk menjajaki opini publik tentang kandidat tertentu sekaligus mengupgrade kandidat bersangkutan. Namun, dalam perkembangannya tak sedikit bermunculan lembaga survei abal-abal," ucapnya.

Dirinya percaya bahwa kekuatan cuan tetap menjadi parameter dari arah dan kepentingan sebuah hasil survei.

"Makanya bisa dicek, dari mana sumber-sumber pendanaan survei itu. Adakah yang benar-benar terbuka soal itu? Maka di sinilah peran media untuk menjernihkan kebenaran di balik survei-survei tersebut," ujar Henri.

Senada dengan itu, Agus Sudibyo mencoba meletakkan peran media massa dalam konteks elektabilitas. Menurutnya, justru konsepsi elekstabilitas sendiri sulit diprediksi hasil akhirnya.

"Elektabilitas itu secara esensi, lebih tinggi nilai atau posisinya dibanding katakanlah likeabilitas (kesukaan) dan popularitas. Sebab, seseorang meski banyak disukai atau dikenal luas, belum tentu dipilih," paparnya.

Terakhir, menurut Rahman Ma'nun, peran media adalah menjadi amplifier elektabilitas kandidiat hasil dari lembaga survei.

Ia memandang media cenderung berhenti pada menyampaikan informasi elektabilitas kandidat yang bersumber pada lembaga survei.

"Sayangnya media tidak memenuhi hak publik untuk tahu latar belakang lembaga survei dalam hal terkait dengan kandidat apakah dari konsultan, sponsor atau afiliasi," katanya.

Untuk itu, ia mengharapkan agar media perlu menegakkan posisinya sebagai pilar demokrasi dengan tetap independen, tidak partisan, cover booth side dan menjaga dan memenuhi hak masyarakat atas informasi.

Read More

157 Pati TNI AD Ikuti Wisuda Purna Wira Pati di Akademi Militer

Duta Nusantara Merdeka | Magelang 

Pada hari Sabtu, 11 November 2023, sebanyak 157 Pati TNI AD mengikuti acara Wisuda Purna Wira (WPW) Pati di Gedung Lily Rohli Akmil Magelang. Acara dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Wisuda ini menjadi momentum bersejarah bagi para wisudawan, yang di antaranya terdapat Bapak Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Andika Perkasa, S.E., M.A., M.Sc., M.Phil., Ph.D., sebagai wisudawan tertua. Tak ketinggalan, tujuh orang berpangkat Letnan Jenderal TNI, Empat Puluh Enam berpangkat Mayor Jenderal TNI, dan Seratus Tiga berpangkat Brigadir Jenderal TNI juga turut meramaikan acara.

KASAD Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam sambutannya menyampaikan, "Pada tahun 2023, sebanyak 157 purnawirawan perwira tinggi (Pati) diwisuda, yang bersamaan dengan Peringatan HUT Akademi Militer. Mereka, yang pertama kali mengawali karier di sini, kini kita lepas sebagai purnawirawan dengan banyak pengabdian kepada dinas, Angkatan Darat, dan negara secara umum."

Acara dimulai sehari sebelumnya, pada Jum’at, 10 November, dengan kegiatan berolah raga dan senam bersama. Kegiatan dilanjutkan dengan membacakan Ikrar para Wisudawan di Puncak Tidar, di mana mereka berjanji untuk tetap mengabdi pada tanah air meskipun sudah purna tugas.

Kepada para Wisudawan, Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan, "Kecintaan terhadap bangsa dan negara yang terwujud melalui pengabdian sebagai prajurit TNI adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Hari ini, saat diwisuda, merupakan bukti nyata dari pengabdian ini."

Seiring dengan kesan luar biasa yang mereka tinggalkan selama berdinas di Angkatan Darat, para Wisudawan mengungkapkan bahwa cinta terhadap bangsa dan negara, serta pengabdian kepada keluarga, adalah suatu kebanggaan yang tak terhingga.

Para Wisudawan mengucapkan terima kasih kepada TNI, negara, dan pemerintah yang telah memberikan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Mereka berkomitmen untuk terus mengabdi dengan dimensi yang berbeda, membawa pengalaman dan nilai-nilai positif yang telah mereka peroleh selama bertugas.

Dengan ini, Wisuda Purna Wira Pati di Akademi Militer Magelang pada tahun 2023 menjadi momen yang tidak hanya memperingati perpisahan, tetapi juga membanggakan pengabdian luar biasa para Pati TNI AD yang telah mengukir sejarah dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Read More

Aktivis Gen Z Tegaskan Dukung Ganjar Mahfud

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bara Aspirasi Pemuda Indonesia (BARA API) bersama Generasi Pemenang menggelar kegiatan Sosialisasi Visi Misi Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Acara yang berlangsung di Grogol Food Center, Jakarta Barat, Jumat (10/11/23), menjadi sorotan utama para generasi muda.

Generasi Z, yang mayoritas hadir, memberikan aspirasi mereka secara langsung. Vansha Kumaratungga dan Aldi Rizky, Juru Kampanye Muda Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, turut menghadirkan semangat dalam menyampaikan pesan tentang masa depan yang diinginkan oleh Capres-Cawapres ini.

Aktivis Gen Z, Yuken Hulu dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), menyatakan dukungan penuh untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia bersama rekan-rekannya dari pergerakan pemuda mengambil sikap tegas dan cerdas, mengakui bahwa Ganjar dan Mahfud merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia.

"Sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pilihan yang matang. Kami, generasi muda, telah mendalami dan menganalisis rekam jejak keduanya. Pengalaman kerja, kapabilitas, dan semangat anti korupsi mereka telah teruji dan terbukti," ungkap Yuken.

Lebih lanjut, Yuken menyoroti kapasitas intelektual baik Ganjar maupun Mahfud. Ganjar, dengan pemahaman mendalam terhadap birokrasi pemerintahan, dan Mahfud, yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, dianggap memiliki pengalaman luas di berbagai bidang.

Sebagai aktivis Gen Z, Yuken menegaskan bahwa visi misi Ganjar Mahfud sesuai dengan konstitusi dan telah menjadi fokus diskusi di kalangan anak muda. Ia percaya bahwa mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukanlah sekadar isapan jempol, melainkan dapat menjadi kenyataan saat dipimpin oleh Ganjar Mahfud.

"Indonesia bersama Ganjar Mahfud dapat menjadi negara unggul dengan sumber daya manusia yang tangguh, ekonomi yang kuat, lapangan kerja untuk generasi milenial dan Gen Z, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat," tegas Yuken.

Pendapat Yuken pun direspons positif oleh para peserta. Ia menyoroti bahwa Mahfud MD saat ini menjadi sosok yang ditakuti oleh pelaku kejahatan terencana. Hukum, menurutnya, tidak lagi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pesan positif ini menciptakan optimisme dan semangat di kalangan generasi muda untuk turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Peringati HUT Ke-6, IMO Indonesia Gelar Seminar Nasional "Elektabilitas Dalam Pusaran Media"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Suasana penuh semangat menyertai Seminar Nasional "Elektabilitas Dalam Pusaran Media" yang diadakan oleh Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-6 di Jakarta, Sabtu (11/11/2023). Acara ini menjadi panggung bagi para profesional media dan narasumber untuk menggali perkembangan lanskap media dan dampaknya terhadap persepsi publik.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), Prof. Dr. Firman Wijaya, SH.,MH memulai dengan memantik pertanyaan menarik seputar politik dan usia. Ia merenungkan kemungkinan korelasi antara usia dan kecerdasan dalam konteks tokoh politik. Dengan penuh semangat, Firman menegaskan bahwa usia tidak boleh menjadi penghalang bagi individu untuk berkontribusi signifikan dalam wacana politik.

Firman memberikan pandangan yang mendalam, membawa pencerahan pada audiens. Ia mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan peserta, mengakui peran mereka dalam berbagi pengalaman mengenai bagaimana industri media turut serta membentuk opini publik dan memainkan perannya dalam pengaruh media.

Sementara itu, Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail, menyoroti kontribusi para praktisi media dalam memberikan edukasi kepada publik. Dengan tulus, ia mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan menyampaikan optimisme mengenai dinamika yang terjadi dalam industri media.

Diskusi yang berlangsung menciptakan atmosfer dinamis, memberikan peserta peluang untuk terlibat dalam perbincangan yang bermakna. Yakub menekankan bahwa agenda seminar memiliki tujuan untuk memotivasi dan memberikan nilai tambah kepada para peserta.

Tak cuma itu, Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan dan mitra atas interaksi dan kolaborasi yang terus berlanjut. Dalam komunikasinya sehari-hari, berbagai media telah menjadi bagian penting, memberikan kontribusi pada diskusi yang hidup tentang peran media.

Lebih lanjut, Yakub menggambarkan dinamika terus-menerus dalam industri media yang patut dibahas bersama oleh para peserta. Ia menegaskan pentingnya pertemuan semacam ini dalam menggema dampak industri media terhadap masyarakat Indonesia, memotivasi perbaikan berkelanjutan. Yakub menyiratkan harapan akan inklusivitas di masa depan, dengan undangan terbuka bagi partisipasi yang lebih luas dalam acara-acara mendatang.

"Seminar Nasional ini bukan hanya memperingati ulang tahun IMO yang ke-6, tetapi juga menjadi wadah untuk merayakan, mempertanyakan, dan membahas tantangan serta prestasi industri media dalam menghadapi era digital yang terus berubah," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Presiden Hippo Lex Institute Dukung Penuh Program Journalistik Tourism Benchmark PPWI

Duta Nusantara Merdeka | Iiyama-shi, Jepang 

President of Hippo Lex Institute Japan, His Excellency Dr. Kenshi Suzuki, mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan program 'The Indonesian Journalistic Tourism Benchmark ' Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers pada Rabu, 8 November 2023, bertempat di ruang multi guna Minshuku Togari Onsen, Iiyama-shi, Nagano Prefecture, Jepang.

"Hippo Lex Institute Japan is working to promote friendships among people from all countries through multilingual languages program. As a group of Indonesian journalists who concerns in communication and media, we see that PPWI is doing its part to enhance people's knowledge and understanding using languages. In that point we can work together side by side, and we can support each-other," beber Mr. Suzuki.

Dalam wawancara yang dipandu oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, itu terungkap bahwa penguasaan seseorang terhadap berbagai bahasa amat penting. Hal ini akan memampukan kita saling mengenal dan memahami lebih baik antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Suzuki berkeyakinan bahwa mengenalkan dan menerapkan banyak macam bahasa yang ada di di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, akan berdampak besar bagi penciptaan perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan di antara bangsa-bangsa.

Indonesia, kata Suzuki, adalah negara yang sangat beruntung karena memiliki ratusan bahasa daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan hal penting. Namun, penguasaan setiap warga masyarakat di Indonesia terhadap berbagai bahasa daerah penting didorong untuk meningkatkan saling kesepahaman antar warga masyarakat di nusantara yang memiliki bahasa daerah berbeda-beda.

Untuk itu pimpinan Hippo Lex Institute Japan, yang terbang khusus dari lawatannya di Taiwan ke Iiyama-shi untuk bertemu rombongan PPWI, ini menyarakan agar masyarakat Indonesia perlu saling belajar dan mengajarkan bahasa daerahnya kepada warga daerah lain yang berbeda bahasanya. Ini merupakan langkah yang harus diambil oleh bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan saling memahami satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan menciptakan situasi yang damai, harmonis, serta penuh persahabatan dan kekeluargaan.

Hippo Lex Institute Japan mendorong PPWI agar menginisiasi dan mengambil bagian dari program sosialisasi serta penerapan penggunaan multilingual languages di masyarakat Indonesia dan dunia. "It is an advantage for Indonesia having hundreds local languages as a multicultural country. So, you have to teach every single Indonesian to know and use many languages in their daily life. PPWI can initiate and take a part on this multilingual languages program. Hippo Lex Institute Japan will support you anytime," imbuh Suzuki.

Merespon hal tersebut, Dr. Ali Syarief, salah satu personil Pengurus Nasional PPWI, mengatakan bahwa pihaknya akan mempersiapkan program pengembangan kemampuan menguasai berbagai bahasa bagi warga masyarakat Indonesia, baik bahasa-bahasa daerah maupun bahasa lainnya di dunia. "Kita akan siapkan program di PPWI terkait peningkatan kemampuan multilingual languages bagi generasi muda kita di Indonesia. Selama ini kita lalai terhadap kekayaan bangsa kita yang memiliki lebih dari 600 bahasa daerah ini," ujar pimpinan Cross Cultural Institute itu.

Di akhir konferensi pers yang lebih bersifat temu audiensi PPWI dengan President of Hippo Lex Institute Japan tersebut, Ketum PPWI menyematkan selendang tradisional dan kopiah khas Lampung kepada Dr. Kenshi Suzuki. Selain itu Wilson Lalengke juga memberikan Plakat PPWI dan Certificate of Appreciation kepada Mr. Suzuki. (A/Red)

Read More

Krisis Konstitusional: Kontroversi Putusan MK dan Tantangan Bagi Independensi Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) Firman Wijaya menggambarkan situasi Indonesia saat ini sebagai prahara konstitusional, memunculkan ketegangan akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Firman menganggap palu godam MK pada 7 November 2023 memiliki efek getar luar biasa, meresahkan jagad peradilan.

"Putusan MK No. 90/PUU-XX/2023 terkait uji materi Pasal 169 Huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki konflik dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Ironisnya, keputusan tersebut, yang seharusnya bersifat final, dapat dilumat oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)," kata Firman di Jakarta, Jumat (10/11).

Firman yang juga Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menyampaikan bahwa sejumlah hakim MK terlapor diduga melanggar prinsip penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, termasuk konflik kepentingan hubungan keluarga dan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Laporan telah diajukan terhadap hakim, menggugat independensi dan integritas mereka.

Pada sisi politik, uji konstitusional ini menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi peluang Gibran Rakabuming Raka. Menurut Firman, kepentingan politik menjadi faktor penting di balik skandal ini, merusak kredibilitas MK dan menimbulkan keraguan terhadap independensinya.

"Kritik pun tidak hanya terhadap putusan MK, melainkan juga terhadap pemahaman hakim MK Anwar Usman mengenai konflik kepentingan. Firman menyoroti tradisi yang berlangsung lama di MK, di mana hakim merasa bebas membangun legal reasoning mereka. Namun, putusan MKMK dapat dianggap sebagai penolakan terhadap tradisi ini, menimbulkan paradoks dalam sistem peradilan," pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

IMO-Indonesia Siap Ajukan Verifikasi Ke Dewan Pers

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 

Membangun organisasi badan usaha media merupakan tantangan besar yang memerlukan keseriusan dan kekompakan. Organisasi tersebut harus mematuhi regulasi yang berlaku, bertahan di tengah persaingan sengit, dan menjadi manfaat bagi pelaku usaha di bidang media serta masyarakat. Salah satu organisasi yang telah menjalani perjalanan panjang dan penuh lika-liku adalah Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia.

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail, berbicara tentang perjuangan organisasinya dalam merintis jalur sebagai badan usaha pers. "Enam tahun perjalanan Ikatan Media Online (IMO) Indonesia dalam merintis organisasi badan usaha memang tidak mudah. Namun, dengan semangat dan kekompakan, IMO-Indonesia berhasil berkembang menjadi salah satu organisasi badan usaha pers terkemuka di Indonesia," kata Yakub di Jakarta, Jumat (10/11/23).

Yakub mengapresiasi semangat serta kerja keras rekan-rekan pengurus dalam membangun IMO-Indonesia. "Berkat semangat dan kekompakan rekan-rekan, IMO-Indonesia mampu bertahan dan tumbuh menjadi organisasi besar yang diakui," ujarnya.

Menurut Yakub, keanggotaan IMO-Indonesia terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan industri pers di Indonesia. Saat ini, ratusan anggota IMO-Indonesia tersebar di berbagai daerah, sebuah pencapaian yang membanggakan.

Salah satu langkah penting yang diambil IMO-Indonesia adalah memperoleh verifikasi dari Dewan Pers. Dengan ini, IMO-Indonesia dapat menjadi konstituen yang sah dalam dunia pers. Meskipun proses ini tidak mudah, IMO-Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

Lebih lanjut, Yakub menekankan pentingnya keberanian dalam memulai perjalanan ini. Menurutnya, meski membutuhkan waktu, langkah-langkah ini adalah investasi bagi masa depan pers online. IMO-Indonesia berharap dapat duduk sebagai salah satu anggota Dewan Pers ke depan, sebuah langkah besar menuju pengakuan yang lebih luas di dunia media online.

Dengan semangat juang yang menggebu-gebu, IMO-Indonesia memandang masa depan dengan optimisme. Perjalanan panjang ini adalah bukti nyata bahwa keseriusan, kekompakan, dan tekad yang kuat adalah kunci menuju kesuksesan dalam membangun organisasi badan usaha pers yang tangguh dan berpengaruh. IMO-Indonesia siap melangkah ke depan, membawa harapan dan inspirasi bagi seluruh industri pers di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Peringati HKN ke-59: Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 tahun 2023 mengambil langkah progresif dengan tema "Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju". Acara ini, yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center dari 9 hingga 11 November 2023, menampilkan Pameran Alat Kesehatan dan Farmasi. 

Pemerintah Indonesia merayakan kesuksesan transformasi kesehatan melalui kerjasama antarinstansi dan partisipasi masyarakat. Tema HKN tahun ini mencerminkan tekad untuk mendorong masyarakat hidup lebih sehat demi meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Pameran ini menyoroti inovasi dan teknologi kesehatan yang memainkan peran kunci dalam transformasi kesehatan. Dari sediaan farmasi hingga perbekalan kesehatan rumah tangga, acara ini memamerkan produk-produk berkualitas dari dalam negeri. Salah satu sorotan adalah seremoni penandatanganan beberapa kesepakatan, termasuk pengembangan vaksin halal berbasis mRNA dan produksi alat kesehatan lokal.

Lebih dari itu, Pameran ini tidak hanya menyajikan produk, tetapi juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Dari pemeriksaan mata hingga deteksi dini penyakit tidak menular, acara ini memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau kesehatan mereka. Tak hanya itu, pameran juga memberikan penghargaan kepada inovator, industri, dan start-up di bidang farmasi dan alat kesehatan.

Peringatan HKN tidak hanya acara selebrasi belaka, tetapi juga menjadi momentum penting. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia, mendorong inovasi, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan dalam era industri 4.0.

Dalam era yang penuh dengan tantangan kesehatan, langkah-langkah konkret seperti Pameran Alat Kesehatan dan Farmasi ini membawa harapan akan masa depan yang lebih sehat bagi Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, transformasi kesehatan bukan hanya impian, tetapi juga kenyataan yang dapat membawa Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Rahmadsyah: ABRI-1 Perkuat Jaringan Relawan AMIN Menuju Pemilihan Presiden 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam menghadapi pemilihan presiden yang semakin dekat, ABRI-1 (Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu) terus membuktikan keaktifannya dalam proses pemenangan pasangan Anies-Muhaimin (AMIN). Sebagai simpul relawan yang sangat berperan, ABRI-1 fokus mengawal Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan membangun jaringan saksi luar dari elemen relawan AMIN.

Dalam beberapa bulan terakhir, ABRI-1 telah melakukan serangkaian roadshow ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Bumiayu, Salem-Brebes, Majenang-Cilacap, Solo Raya, Jakarta, hingga Sumatera Utara. Melalui tim IT-nya, ABRI-1 memberikan edukasi kepada simpul relawan dan calon legislatif (Caleg) dari partai pendukung dan partai pengusung AMIN.

"Gerilya politik ABRI-1 tidak hanya memperkuat konsolidasi relawan dan partai pendukung AMIN, tetapi juga menyerap dinamika aspirasi politik masyarakat dari level kota hingga pelosok pedesaan," ungkap Rahmadsyah, Ketua Umum ABRI-1 di Jakarta, Rabu (8/11/2024).

Lebih lanjut, Rahmadsyah menjelaskan bahwa ABRI-1 saat ini fokus menggerakkan pendukung AMIN secara simultan, baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk mencapai tujuan ini, tim ABRI-1 diundang oleh Ketua BAJA Sudirman Said ke Rumah Pemenangan AMIN di Brawijaya X, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, tim ABRI-1 yang terdiri dari Rahmadsyah (Ketua Umum), Habib Ahmad Muhsin Alatthas (Penasihat), A. Hasyim, Agus Maksum (Pembina), Lukman Hakim (Tim Hukum), Heri (Tim Media), serta Yoke, Ubay, dan Henu (Tim IT DPP ABRI-1), diterima secara resmi oleh penanggung jawab Tim Brawijaya, Rudi dan Bachtiar.

Dalam suasana yang hangat, tim ABRI-1 melakukan presentasi dan diskusi yang interaktif. Berbagai informasi dan ide yang diperoleh tim ABRI-1 selama roadshow menjadi topik diskusi menarik, terutama untuk menyempurnakan strategi pemenangan pasangan AMIN di tingkat nasional.

Lebih dari itu, Rahmadsyah menekankan pentingnya membangun koordinasi yang erat antar elemen pendukung AMIN. “Kami percaya, dengan sinergi dan kerjasama yang kuat, kita dapat mengantarkan pasangan Anies-Muhaimin meraih kemenangan dalam pemilihan presiden mendatang," tambahnya.

Dalam mengawal proses pemilihan presiden 2024, ABRI-1 tetap berkomitmen untuk mendukung pasangan Anies-Muhaimin, serta terus memperkuat jaringan relawannya guna mencapai kemenangan yang diharapkan. Semua langkah yang diambil ABRI-1 merupakan upaya konkret dalam mendukung proses demokrasi di Indonesia.

Editor: Arianto

Read More

Upaya Pengurangan Emisi GRK, Indonesia Deklarasikan Komitmen Capai FOLU Net Sink 2030

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perdagangan karbon menjadi salah satu pilar untuk mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam mitigasi perubahan iklim. Namun realisasi perdagangan karbon di tanah air masih penuh tantangan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo menjelaskan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan salah satu sumber pendanaan untuk mencapai target pengurangan emisi GRK Indonesia.

Untuk melaksanakan NEK, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi. “Meski demikian dalam implementasinya masih penuh tantangan,” katanya saat memberi sambutan pada International Webinar “Lesson Learned of the Utilization of Carbon Economic Value on Mitigation Action of Forest Management“, Selasa (7/11/2023)

Webinar tersebut diselenggarakan APHI dengan Business Finland, unit kerja pemerintah Finlandia untuk promosi dan investasi. Webinar ini merupakan rangkaian Rapat Kerja APHI 2023 yang akan diselenggarakan di Purwokerto pada tanggal 15-16 November 2023.

Dalam upaya pengurangan emisi GRK, Indonesia telah mendeklarasikan komitmen untuk mencapai FOLU Net Sink 2030. Berdasarkan komitmen tersebut, Indonesia menargetkan tingkat penyerapan GRK pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (Forestry and Other Land Use/FOLU) jauh lebih tinggi atau setidaknya sama dengan emisinya pada tahun 2030.

Pencapaian target tersebut membutuhkan pendanaan yang diperkirakan mencapai 14 miliar dolar AS. Sebesar 55% dari kebutuhan dana itu diharapkan datang dari investasi sektor swasta, salah satunya melalui NEK.

Untuk melaksanakan NEK, telah diterbitkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu juga telah diterbitkan Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Selain itu, pemerintah juga telah meresmikan Bursa Karbon sebagai tempat untuk perdagangan karbon kredit berupa Sertifikasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN).

Menurut Indroyono, pembelajaran dan berbagi pengetahuan dari Negara lain bagaimana aksi mitigasi perubahan iklim bisa menghasilkan kredit karbon diharapkan bisa menjawab menjawab tantangan dalam pelaksanaan perdagangan karbon di tanah air. “Webinar kali ini diharapkan bisa mendapatkan masukan dan pembelajaran atas isu tersebut,"katanya.

Saat ini ada sekitar 600 unit perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mengelola sekitar 30 juta hektare kawasan hutan. Berdasarkan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023, ada 22 aksi mitigasi yang bisa dilakukan perusahaan PBPH. Diantaranya Pengurangan laju deforestasi lahan mineral, lahan gambut serta mangrove; Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral, lahan gambut dan mangrove; Pembangunan hutan tanaman; Pengelolaan hutan lestari (melalui Multiusaha Kehutanan, Reduce Impact Logging-Carbon dan Silvikultur Intensif), serta Rehabilitasi hutan dan lainnya.

Sekjen APHI Purwadi Soeprihanto menguraikan, salah satu tantangan yang dihadapi PBPH dalam mengimplementasikan NEK adalah tentang metodologi pengukuran kinerja pengurangan emisi GRK. Pasalnya metodologi yang sekarang digunakan dalam SRN masih belum sepenuhnya melingkupi aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030. “Perlu dilakukan percepatan untuk pengesahan metodologi yang bisa diaplikasikan pada PBPH sesuai dengan aksi mitigasi FOLU Net Sink 2023 ,” katanya.

Sementara itu Senior Advisor Business Finland, yang juga Konselor Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta, Nina Jacoby mengatakan, perdagangan karbon sejatinya belum benar-benar siap di seluruh dunia. “Makanya penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dan melihat apa yang bisa dilakukan antara Indonesia-Finlandia bersama-sama,” katanya.

Beberapa pembelajaran yang ditawarkan oleh Finlandia adalah bagaimana membuat pemodelan karbon pada hutan yang bisa dapat dpertanggungjawabkan.

Dalam webinar itu juga dipaparkan bagaimana peran hutan di Finlandia dalam aksi mitigasi perubahan iklim. 

Penulis: Lina

Editor: Arianto 

Read More

Rekomendasi Skincare Aman untuk Kulit Remaja: Glass Skin Series dari Tanskin

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pernah nggak sih saat remaja dulu dilarang pakai skincare dewasa karena nanti malah makin cepat tua? Saya masih ingat saat ibu saya melarang menggunakan produk anti aging sejak dini, saat di mana informasi mengenai perawatan kulit masih sulit didapatkan. Tidak seperti sekarang, informasi mengenai perawatan kulit dan produk kecantikan sangat mudah di akses, termasuk oleh remaja. 

Nah, topik yang akan dibicarakan, apakah pendapat ibu saya benar atau hanya mitos? Apa perlu remaja menggunakan produk untuk anti aging? Yuk kita bahas!

Kandungan yang bisa dicoba remaja untuk cegah penuaan dini 

Hal pertama yang perlu kamu ketahui adalah contoh skincare yang mencegah penuaan dini itu seperti apa dan fungsinya. Ada beberapa kandungan yang memiliki efek anti aging seperti vitamin C dan vitamin A. Keduanya memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu mengurangi tanda-tanda penuaan, melindungi kulit dari radikal bebas, dan mampu meningkatkan produksi kolagen.

Walau masih umur 20-an, tapi produksi kolagen sudah mulai menurun lho pada rentan usia ini dan seterusnya. Berbeda dengan remaja di usia belasan yang kondisi kulitnya masih berlimpah kolagen. Kulit remaja memiliki skin barrier yang lebih kuat dan kulitnya terasa lebih kenyal atau disebut dengan baby skin. Jadi memang remaja belum butuh produk penuaan dini yang mampu meningkatkan produksi kolagen.

Tapi sebenarnya, retinoid atau turunan vitamin A juga bisa menjadi acne treatment yang mampu mengurangi kemerahan dan inflamasi. Kalau vitamin C mampu membantu perawatan remaja yang punya noda hitam atau masalah warna kulit yang tidak rata. 

Untuk para remaja jika ingin menggunakan skincare yang mengandung vitamin A dan vitamin C saat masih remaja itu boleh saja. Karena manfaat dari kandungan tersebut bukan hanya sebatas mengencangkan kulit saja. Jumlah kolagen kamu tidak akan jadi kelebihan, tapi kulitmu akan tetap mendapatkan manfaat lain dari produk tersebut. Sedikit tips untuk para remaja, hindari menggunakan produk yang kandungannya terlalu kasar untuk kulit atau kandungan yang comedogenic.

Fokus pada perlindungan dan perawatan kulit dasar 

Nah sekarang kesimpulannya, kalau kamu masih remaja sebenarnya kamu belum perlu memikirkan skincare untuk bikin kulit kencang atau menghaluskan keriput. Karena kulit para remaja itu masih dalam kondisi prima. Nanti saja saat usia kamu sudah memasuki angka 20-an, baru kamu bisa mulai fokus ke perawatan yang bisa mencegah penuaan dini. Tapi jika kamu ingin menggunakan produk yang mampu mengatasi penuaan dini, ya tidak ada masalahnya.

Intinya, coba lebih perhatian dengan kebutuhan kulitmu. Biasanya remaja membutuhkan cleanser untuk membersihkan kulit, moisturizer untuk melembapkan kulit, sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, dan acne spot gel untuk bantu menyembuhkan jerawat meradang. 

Sebagai rekomendasi produk, kamu bisa menggunakan Glass Skin Series dari Tanskin. Karena mengandung Centella Asiatica, Arugula Extract, dan Dill Extract yang mampu menenangkan kulit yang sedang iritasi, melembapkan, antioksidan, dan bantu samarkan noda. Jangan khawatir, produk ini aman untuk kulit berjerawat cenderung sensitif lho.Jika kamu ada jerawat meradang, tambahkan Acne Gel dari Tanskin untuk menenangkan jerawat meradang.

Read More

KAPTEN Indonesia Bersinergi dengan LPNU PBNU Luncurkan Program "1 RT 1 Pemuda Unggul Berangkat Ke Jepang"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN) Indonesia bersinergi dengan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah meluncurkan program inovatif yang bertajuk "1 RT 1 Pemuda Unggul Berangkat Ke Jepang." Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang merata kepada setiap Rumah Tangga (RT) di wilayah tertentu untuk mengutus minimal satu orang pemuda yang akan disiapkan menjadi tenaga kerja di Jepang. 

"Program '1 RT 1 Pemuda Unggul Berangkat Ke Jepang' adalah langkah konkret kami untuk membantu masyarakat mendapatkan peluang kerja yang lebih baik. Kami percaya bahwa dengan memberdayakan pemuda melalui pelatihan dan kesempatan kerja internasional, kita dapat menciptakan dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,"* kata Abdul Ra'uf, Ketua Panitia Pelaksana Bisa Kerja dalam acara peluncuran resmi Pilot Project ini di Jakarta, Rabu (08/11/2023).

Menurut dia, Program ini bertujuan memberikan pelatihan dan kesempatan kerja di Jepang bagi pemuda-pemuda berpotensi. Dalam program ini, setiap RT di Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan akan memiliki kesempatan untuk mengirimkan minimal satu orang pemuda. Mereka akan ditempatkan dalam pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing, dengan gaji mencapai empat kali Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Abdul Ra'uf menjelaskan, "Target kita satu RT 1 pemuda itu minimal. Setelah kami melakukan penilaian, banyak RT yang mengusulkan lebih dari satu pemuda. Kami akan mempertimbangkan usulan terbaik dari masing-masing RT. Program ini memberikan kesempatan yang sangat luas bagi para pemuda yang ingin mengembangkan karier internasionalnya."

Adapun, Program ini telah dicanangkan sejak tahun 2019 dan memiliki kuota yang besar. Hingga saat ini, jumlah pemuda yang berangkat belum mencapai 50% dari total kuota yang disediakan. Dengan adanya kebutuhan tenaga kerja di Jepang yang terus meningkat, peluang bagi para pemuda Indonesia semakin terbuka lebar.

"Kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Jepang adalah kunci keberhasilan program ini. Pemuda yang akan berangkat akan melalui berbagai tahapan seleksi, pelatihan, dan persiapan agar mereka siap menghadapi tantangan di luar negeri. Program ini bukan hanya memberikan kesempatan kerja, tetapi juga pelatihan yang berkualitas untuk mempersiapkan pemuda Indonesia menjadi pekerja yang kompeten dan profesional," ungkapnya.

Dalam upayanya mendukung program ini, LPNU bersama KAPTEN Indonesia berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada para pemuda yang akan berangkat. Mereka akan menjalani program magang dan pelatihan yang mencakup berbagai keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja internasional.

"Program "1 RT 1 Pemuda Unggul Berangkat Ke Jepang" bukan hanya sekadar peluang kerja, tetapi juga merupakan langkah konkrit dalam membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan adanya peluang ini, diharapkan para pemuda Indonesia dapat meraih kesuksesan dan berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam mendukung para pemuda Indonesia untuk meraih mimpi dan mencapai kesuksesan di level internasional," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Rutan Kelas I Pondok Bambu Terima Piagam Penghargaan P2HAM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu Dewi Sondari menerima piagam penghargaan P2HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun, kepada 12 Unit Pelaksana Teknis dilingkungan  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta di Aula lantai 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Selasa, (07/11/2023).

Usai menerima penghargaan, Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu Dewi Sondari mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Rutan Kelas I Pondok Bambu untuk terus  berupaya meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia.

“Pelayanan berbasis HAM akan terus kami tingkatkan karena merupakan suatu hal yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Editor: Arianto 

Read More

Indonesia dan Singapura Tingkatkan Kerjasama Yudisial: Nota Kesepahaman Ditandatangani

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pada hari ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) dan Mahkamah Agung Singapura mengukuhkan kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial. Acara penandatanganan ini berlangsung di Ruang Kusumah Atmadja, Lantai 14 Tower Mahkamah Agung RI, Jakarta, Selasa (07/11/2023). Nota Kesepahaman ini mencakup sejumlah bidang kerjasama yang akan berlaku selama tiga tahun ke depan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini melibatkan Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr M. Syarifuddin, SH., MH dan Ketua Mahkamah Agung Singapura, Chief Justice Sundaresh Menon. Kedua pengadilan tertinggi ini sepakat untuk melakukan pertukaran pengalaman dan berdiskusi mengenai berbagai isu yudisial yang penting. Beberapa aspek yang akan dibahas meliputi isu hukum perniagaan lintas batas, pengadilan perniagaan internasional, keanggotaan dalam Konsorsium Internasional untuk Keunggulan Pengadilan, serta pelatihan dan pertukaran yudisial.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr M. Syarifuddin, SH., MH menekankan pentingnya kerjasama ini sebagai manifestasi dari kebutuhan bersama kedua negara. Kerjasama ini didasari oleh prinsip saling menghormati dalam kesetaraan dan kedaulatan hukum masing-masing yurisdiksi pengadilan. Singapura telah menjadi mitra dagang penting bagi Indonesia, dan kerjasama ini diharapkan akan memperkuat hubungan kedua negara.

Sementara itu, Chief Justice Sundaresh Menon, dalam sambutan balasannya, menyatakan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan pencapaian luar biasa dalam perjalanan kerja sama pengadilan kedua negara. Ia yakin bahwa kerjasama ini akan membuka peluang untuk kolaborasi lanjutan yang bermanfaat. Nota Kesepahaman ini dianggap sebagai landasan yang kokoh untuk kerjasama bilateral yang langgeng dan dinamis di masa depan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial ini juga disertai oleh serangkaian acara penting lainnya. Salah satunya adalah Seminar Internasional Penyelesaian Sengketa Komersial Internasional yang diadakan di Hotel Borobudur pada 7 November 2023 sore. Acara tersebut membahas berbagai aspek penyelesaian sengketa komersial yang melibatkan pihak-pihak dari negara-negara yang berbeda.

Selain itu, pada tanggal 8 November 2023, diadakan Dialog Yudisial tentang Peradilan Modern: Tantangan dan Kesempatan di Pusdiklat Teknis Yudisial Ciawi. Dialog ini menghadirkan para pakar hukum dan yudisial untuk membahas tantangan dan peluang dalam memodernisasi sistem peradilan di kedua negara.

Nota Kesepahaman ini menandai langkah maju dalam kerjasama yudisial antara Indonesia dan Singapura. Dengan fokus pada keberlanjutan, kesetaraan, dan pertukaran pengetahuan, kerjasama ini diharapkan akan membawa manfaat positif bagi sistem peradilan kedua negara dan memperkuat hubungan bilateral mereka.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

ICONZ ke-7 Dorong Optimalisasi Ekonomi Zakat dan Kesejahteraan Umat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Konferensi Zakat Indonesia (ICONZ) ke-7 telah resmi dibuka pada hari Selasa (07/11/2023), di Auditorium Utama K.H A. Azhar Basyir, Gedung Cendekia, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Konferensi ini diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Pancasila, Institut Ilmu Al Quran (IIQ), dan Universitas Islam As-Syafi’iyah.

ICONZ ke-7 mengusung tema “Membangun Jembatan Menuju Kemakmuran Ekonomi: Peran Zakat dalam Penyelaman Transformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Konferensi ini bertujuan untuk membahas isu-isu kritis mengenai praktik dan strategi lembaga pengelola zakat dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih cerah bagi lembaga zakat global dan nasional.

 

Konferensi diselenggarakan pada 7-8 November di Auditorium K.H.A. Azhar Basyir, Gedung Cendekia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube BAZNAS RI.

"ICONZ ke-7 ini hadir sebagai upaya dan strategi lembaga pengelola zakat dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih cerah," ujar Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA, Selasa (7/11/2023).

Kiai Noor menjelaskan, zakat memiliki dua peran yang sangat strategis dalam mengubah seorang mustahik menjadi muzaki. Zakat dapat membebaskan orang yang kurang beruntung dari kemiskinan.

Melalui Rencana Strategis BAZNAS 2020-2025, kata Kiai Noor, sebanyak 1.058.419 mustahik ditargetkan untuk keluar dari kemiskinan pada tahun 2025, atau kurang lebih sekitar 4% dari target pengentasan kemiskinan nasional.

Oleh karena itu, Kiai Noor berharap, ICONZ ke-7 dapat menjadi forum bagi praktisi, akademisi, dan para profesional untuk mengembangkan strategi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan melalui dana zakat.

Diskusi dari ICONZ ke-7 diharapkan menjadi rekomendasi yang dapat diterapkan dalam manajemen zakat sehingga pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan dana zakat dapat menciptakan ketahanan dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kesejahteraan sosial.

"Dalam ICONZ ke-7 ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada 133 makalah yang telah berpartisipasi dan 96 makalah yang akan mengikuti sesi presentasi hari ini, baik dari penulis-penulis nasional maupun internasional," ucapnya.

Pelaksanaan konferensi ICONZ ke-7 ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta, baik dalam dan luar negeri, dan akan dilaksanakan dengan menggukan 3 bahasa, bahasa arab, inggris, dan Indonesia.

"Kami berharap konferensi ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat jaringan manajemen zakat di ranah akademis untuk mendorong percepatan manajemen zakat nasional. Selain itu, diharapkan forum ini akan menghasilkan gagasan dan penelitian yang dapat mendukung dan memberikan inovasi dalam memperkuat manajemen zakat," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Tangerang Selatan Drs. Banyamin Davnie, menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS atas penyelenggaraan ICONZ ke-7.

Turut hadir Pimpinan BAZNAS RI Prof. Dr. Zainulbahar Noor SE, M.Ec, Rizaludin Kurniawan S.Ag, M.Si, Wakil Ketua BAZNAS BAZIS DKI Rini Suprihartanti, S. E, M.Si, Komisaris Kementerian Agama Negara Bagian Sokoto, Nigeria Dr Jabir Sani Maihulla, Komisaris Kementerian Agama Negara Bagian Kebbi, Nigeria Hon. Arc Muhamad Sani Aliyu.

Menariknya, Materi juga disampaikan oleh para ahli terkait terkait "Zakat untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan ekstrim, stunting dan disabilitas" di antaranya Indonesia International Islamic University (IIIU) Prof. Dr. Dian Masyita Telaga, Dosen Senior Universiti Kebangsaan Malaysia/ Zawouni Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail serta akademisi dari New Orleans University, USA Prof. Kabir Hasan.

Konferensi zakat bergengsi ini terselenggara atas kerja sama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam As-Syafiiah, dan Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan BAZNAS DKI Jakarta.

ICONZ ke-7 dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI H. Saiful Rahmat Dasuki S.IP M.Si, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA, Walikota Tangerang Selatan Drs. Banyamin Davnie, Pimpinan BAZNAS RI Prof. Dr. Zainulbahar Noor SE, M.Ec, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Dr. Ma'mun Murod S.Sos, M.Si.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

ICONZ ke-7: Bangun Jembatan Menuju Kemakmuran Ekonomi

Duta Nusantara Merdeka |

Read More

Bangun Daya Kritis Generasi Muda Terhadap Kebijakan Pemerintah dengan Pendekatan Teknokratis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Generasi muda Indonesia semakin aktif dalam menyuarakan pendapat mereka mengenai kebijakan pemerintah melalui media sosial. Namun, untuk membuat analisis dan evaluasi yang konstruktif terhadap kebijakan publik, penting bagi mereka memahami koridor-koridor yang harus diperhatikan. Dalam diskusi daring yang diadakan oleh Preposisi dengan tema “Membangun Daya Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah” pada Sabtu (04/11/2023), para narasumber membahas pentingnya evaluasi kebijakan pemerintah dengan pendekatan teknokratis.

Rima Baskoro, seorang advokat dan peneliti kebijakan publik, menggarisbawahi perlunya analisis dan evaluasi kebijakan publik didasari oleh data akurat, tolak ukur valid, dan pemahaman yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi. Menurutnya, hal ini adalah bentuk dari sistem check and balances yang krusial dalam menjaga integritas tata negara. “Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik harus didukung dengan data-data yang akurat, tolak ukur yang valid, dan pengelompokan persoalan yang tepat. Salah satu faktor evaluasi yang penting dilakukan adalah ketepatan proses penyusunan kebijakan publik,” kata Rima.

Pada kesempatan yang sama, Theofransus Litaay, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden RI, menekankan pentingnya menggunakan metode teknokratis dalam menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan publik. “Dari persoalan yang muncul di masyarakat, pembuat kebijakan publik akan menentukan skala prioritas, persoalan mana yang harus segera diselesaikan. Dari skala prioritas penentuan persoalan inilah efektifitas dan efisiensi kebijakan pemerintah dapat ditakar,” jelasnya.

Diskusi daring yang berlangsung selama lebih dari 2 jam ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan membekali generasi muda dengan keterampilan analisis kebijakan yang kritis. Narasumber acara ini, Theofransus Litaay dan Rima Baskoro, memberikan wawasan mendalam mengenai teknis dasar evaluasi kebijakan pemerintah dan berbagi contoh kasus yang relevan. 

Sementara itu, Nathalia Mahuddin, Ketua Preposisi, menyatakan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan pemerintah adalah kunci untuk menyongsong masa depan Indonesia yang gemilang. “Maka dibutuhkan kesadaran kritis semua elemen masyarakat terhadap jalannya proses implementasi sebuah kebijakan publik dan ketepatan kebijakan yang efektif dan efisien,” ungkap Nathalia.

Dalam suasana yang interaktif, lebih dari 25 peserta, kebanyakan di antaranya generasi muda, aktif bertanya dan berdiskusi tentang teori dan praktik evaluasi kebijakan publik. Diskusi ini menjadi langkah positif dalam membangun daya kritis generasi muda Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki kebijakan publik demi kemajuan negara.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi: Mendagri Dorong Kerjasama Kepala Daerah dengan Bulog, BPS, dan Satgas Pangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dalam rakor ini, Mendagri menekankan pentingnya kerjasama antara kepala daerah dengan Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Mendagri menyatakan, "Seluruh kepala daerah tolong koordinasi dengan Bulog, kalau ada stoknya jangan disimpan, tapi didistribusikan. Ada beberapa temuan disimpan, tidak terdistribusi, akibatnya [beras] langka dan [harganya] naik." 

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa inflasi pada Oktober 2023 berada di angka 2,56 persen secara year-on-year, dengan penurunan sebesar 0,17 persen secara month-to-month dibanding bulan sebelumnya. Meskipun secara nasional inflasi relatif terkendali, namun angka inflasi di berbagai daerah masih bervariasi, berkisar antara 1,1 persen hingga 5 persen. Oleh karena itu, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk terus melakukan upaya pengendalian, terutama di daerah-daerah dengan inflasi di atas rerata nasional.

Koordinasi antara kepala daerah dengan BPS dianggap penting karena BPS memiliki data lengkap mengenai harga bahan pokok di setiap kabupaten/kota. "Tolong Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kepala daerah koordinasi dengan BPS kabupaten/kota, mereka punya data lengkap, karena yang disampaikan oleh BPS tadi itu Beliau sudah menganalisis angka nasional, bahan mentahnya dari tiap BPS kabupaten/kota," ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk mengaktifkan Satgas Pangan di daerah masing-masing. Dia menjelaskan bahwa pihak Satgas Pangan Polri telah menggerakkan jajaran Polda dan Polres untuk memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan memasuki pasar-pasar dan distributor-distributor.

Selain itu, Mendagri mengajak kepala daerah untuk mengorganisir pasar murah, terutama di lokasi yang belum dijangkau oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dia juga meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk memeriksa Pemda yang sudah dan belum melaksanakan pasar murah. Pemda yang telah bergerak akan mendapatkan penghargaan, sementara yang belum akan dikenai sanksi sesuai dengan kinerja yang dilakukan.

Mendagri menekankan, "Badan Pangan [akan] bantu, lebih hebat lagi kalau rekan-rekan juga bergerak melakukan gerakan pasar murah tidak hanya sekali dari Badan Pangan, dengan Bantuan Tunai Tidak Terduga (BTT) masing-masing atau Bantuan Sosial (Bansos) reguler masing-masing, dari anggaran yang ada."

Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, diharapkan inflasi dapat terkendali dengan lebih baik, menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rapat koordinasi ini menjadi langkah konkret dalam menghadapi tantangan inflasi dan meningkatkan perekonomian di tingkat daerah.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Putusan PT Surabaya Keliru, Soegiharto Santoso Ajukan Kasasi

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Upaya hukum yang ditempuh pengusaha dan wartawan senior Soegiharto Santoso atas kasus penipuan yang dialaminya masih terus berlanjut hingga ke perkara perdata. Sebelumnya Soegiharto Santoso selaku Direktur PT. Global Mitra Teknologi (PT GMT) berhasil mempidanakan Suradi Gunadi yang pernah membuatnya mengalami kerugian mencapai lebih dari 12 Miliar Rupiah. 

Setelah Suradi Gunadi terbukti melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Nomor 527 K/Pid/2020 jo. Putusan Nomor 1270/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, Soegiharto Santoso yang akrab disapa Hoky, kemudian menggugat perdata di Pengadilan Negeri Surabaya. 

Kini perkaranya sudah masuk ke tahap kasasi karena gugatannya tidak berhasil ditingkat Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 560/PDT/2023/PT SBY tanggal 13 September 2023 jo. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 20 Juni 2023. 

Upaya kasasi ini merupakan kelanjutan dari gugatan sebelumnya, sebab majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Setelah diajukan upaya banding, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan gugatan ditolak. 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim pada tingkat banding menyatakan bahwa bukti surat-surat dari pihak penggugat hanya merupakan fotocopy dari fotocopy oleh karenanya bukti surat-surat tersebut harus dikesampingkan. 

Hoky mempertanyakan dasar pertimbangan majelis hakim yang dianggap keliru. Didampingi kuasa hukumnya Yohanis Selle, SH. dari Mustika Raja Law Office, Hoky secara resmi mengajukan kasasi pada Kamis (02/11/2023) baru-baru ini di Surabaya. 

"Putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim keliru dan tidak cermat, sebab PT GMT telah mengajukan bukti asli yaitu salinan Putusan kasasi Nomor 527 K/Pid/2020," bebernya. 

Hoky yang juga menjabat Ketua Umum APKOMINDO dan Ketua Umum APTIKNAS serta pendiri LSP Pers Indonesia menyatakan, bukti putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) merupakan bukti yang sempurna. 

Jadi menurut Hoky, putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengabaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975. "Di situ secara tegas dinyatakan, suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara Perdata, baik terhadap Terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan," terang Hoky, yang baru saja menyandang gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta. 

Lebih lanjut, Ia bertutur: “Suradi Gunadi ini telah terbukti melakukan penipuan, sebelum saya menempuh jalur hukum telah berupaya bersama Pak Ali Said Mahanes melakukan musyawarah mufakat, akan tetapi justru Suradi Gunadi melakukan gugatan sebanyak 3 kali di PN JakPus. Bahkan melakukan upaya kriminalisasi terhadap Direktur PT GMT sebelumnya yakni Lianny Pandoko di Polda Jawa Timur, kendati demikian seluruh upaya hukum Suradi gagal, karena penipunya justru Suradi," papar Hoky. 

“Saya tetap yakin dan percaya keadilan akan dapat saya peroleh melalui upaya hukum kasasi ini, oleh karena itu saya juga hadir secara langsung ke Pengadilan Negeri Surabaya,” pungkas Hoky.

Editor: Arianto 

Read More