Rahmadsyah: ABRI-1 Perkuat Jaringan Relawan AMIN Menuju Pemilihan Presiden 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam menghadapi pemilihan presiden yang semakin dekat, ABRI-1 (Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu) terus membuktikan keaktifannya dalam proses pemenangan pasangan Anies-Muhaimin (AMIN). Sebagai simpul relawan yang sangat berperan, ABRI-1 fokus mengawal Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan membangun jaringan saksi luar dari elemen relawan AMIN.

Dalam beberapa bulan terakhir, ABRI-1 telah melakukan serangkaian roadshow ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Bumiayu, Salem-Brebes, Majenang-Cilacap, Solo Raya, Jakarta, hingga Sumatera Utara. Melalui tim IT-nya, ABRI-1 memberikan edukasi kepada simpul relawan dan calon legislatif (Caleg) dari partai pendukung dan partai pengusung AMIN.

"Gerilya politik ABRI-1 tidak hanya memperkuat konsolidasi relawan dan partai pendukung AMIN, tetapi juga menyerap dinamika aspirasi politik masyarakat dari level kota hingga pelosok pedesaan," ungkap Rahmadsyah, Ketua Umum ABRI-1 di Jakarta, Rabu (8/11/2024).

Lebih lanjut, Rahmadsyah menjelaskan bahwa ABRI-1 saat ini fokus menggerakkan pendukung AMIN secara simultan, baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk mencapai tujuan ini, tim ABRI-1 diundang oleh Ketua BAJA Sudirman Said ke Rumah Pemenangan AMIN di Brawijaya X, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, tim ABRI-1 yang terdiri dari Rahmadsyah (Ketua Umum), Habib Ahmad Muhsin Alatthas (Penasihat), A. Hasyim, Agus Maksum (Pembina), Lukman Hakim (Tim Hukum), Heri (Tim Media), serta Yoke, Ubay, dan Henu (Tim IT DPP ABRI-1), diterima secara resmi oleh penanggung jawab Tim Brawijaya, Rudi dan Bachtiar.

Dalam suasana yang hangat, tim ABRI-1 melakukan presentasi dan diskusi yang interaktif. Berbagai informasi dan ide yang diperoleh tim ABRI-1 selama roadshow menjadi topik diskusi menarik, terutama untuk menyempurnakan strategi pemenangan pasangan AMIN di tingkat nasional.

Lebih dari itu, Rahmadsyah menekankan pentingnya membangun koordinasi yang erat antar elemen pendukung AMIN. “Kami percaya, dengan sinergi dan kerjasama yang kuat, kita dapat mengantarkan pasangan Anies-Muhaimin meraih kemenangan dalam pemilihan presiden mendatang," tambahnya.

Dalam mengawal proses pemilihan presiden 2024, ABRI-1 tetap berkomitmen untuk mendukung pasangan Anies-Muhaimin, serta terus memperkuat jaringan relawannya guna mencapai kemenangan yang diharapkan. Semua langkah yang diambil ABRI-1 merupakan upaya konkret dalam mendukung proses demokrasi di Indonesia.

Editor: Arianto

Read More

Upaya Pengurangan Emisi GRK, Indonesia Deklarasikan Komitmen Capai FOLU Net Sink 2030

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perdagangan karbon menjadi salah satu pilar untuk mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam mitigasi perubahan iklim. Namun realisasi perdagangan karbon di tanah air masih penuh tantangan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo menjelaskan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan salah satu sumber pendanaan untuk mencapai target pengurangan emisi GRK Indonesia.

Untuk melaksanakan NEK, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi. “Meski demikian dalam implementasinya masih penuh tantangan,” katanya saat memberi sambutan pada International Webinar “Lesson Learned of the Utilization of Carbon Economic Value on Mitigation Action of Forest Management“, Selasa (7/11/2023)

Webinar tersebut diselenggarakan APHI dengan Business Finland, unit kerja pemerintah Finlandia untuk promosi dan investasi. Webinar ini merupakan rangkaian Rapat Kerja APHI 2023 yang akan diselenggarakan di Purwokerto pada tanggal 15-16 November 2023.

Dalam upaya pengurangan emisi GRK, Indonesia telah mendeklarasikan komitmen untuk mencapai FOLU Net Sink 2030. Berdasarkan komitmen tersebut, Indonesia menargetkan tingkat penyerapan GRK pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (Forestry and Other Land Use/FOLU) jauh lebih tinggi atau setidaknya sama dengan emisinya pada tahun 2030.

Pencapaian target tersebut membutuhkan pendanaan yang diperkirakan mencapai 14 miliar dolar AS. Sebesar 55% dari kebutuhan dana itu diharapkan datang dari investasi sektor swasta, salah satunya melalui NEK.

Untuk melaksanakan NEK, telah diterbitkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu juga telah diterbitkan Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Selain itu, pemerintah juga telah meresmikan Bursa Karbon sebagai tempat untuk perdagangan karbon kredit berupa Sertifikasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN).

Menurut Indroyono, pembelajaran dan berbagi pengetahuan dari Negara lain bagaimana aksi mitigasi perubahan iklim bisa menghasilkan kredit karbon diharapkan bisa menjawab menjawab tantangan dalam pelaksanaan perdagangan karbon di tanah air. “Webinar kali ini diharapkan bisa mendapatkan masukan dan pembelajaran atas isu tersebut,"katanya.

Saat ini ada sekitar 600 unit perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mengelola sekitar 30 juta hektare kawasan hutan. Berdasarkan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023, ada 22 aksi mitigasi yang bisa dilakukan perusahaan PBPH. Diantaranya Pengurangan laju deforestasi lahan mineral, lahan gambut serta mangrove; Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral, lahan gambut dan mangrove; Pembangunan hutan tanaman; Pengelolaan hutan lestari (melalui Multiusaha Kehutanan, Reduce Impact Logging-Carbon dan Silvikultur Intensif), serta Rehabilitasi hutan dan lainnya.

Sekjen APHI Purwadi Soeprihanto menguraikan, salah satu tantangan yang dihadapi PBPH dalam mengimplementasikan NEK adalah tentang metodologi pengukuran kinerja pengurangan emisi GRK. Pasalnya metodologi yang sekarang digunakan dalam SRN masih belum sepenuhnya melingkupi aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030. “Perlu dilakukan percepatan untuk pengesahan metodologi yang bisa diaplikasikan pada PBPH sesuai dengan aksi mitigasi FOLU Net Sink 2023 ,” katanya.

Sementara itu Senior Advisor Business Finland, yang juga Konselor Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta, Nina Jacoby mengatakan, perdagangan karbon sejatinya belum benar-benar siap di seluruh dunia. “Makanya penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dan melihat apa yang bisa dilakukan antara Indonesia-Finlandia bersama-sama,” katanya.

Beberapa pembelajaran yang ditawarkan oleh Finlandia adalah bagaimana membuat pemodelan karbon pada hutan yang bisa dapat dpertanggungjawabkan.

Dalam webinar itu juga dipaparkan bagaimana peran hutan di Finlandia dalam aksi mitigasi perubahan iklim. 

Penulis: Lina

Editor: Arianto 

Read More

Rekomendasi Skincare Aman untuk Kulit Remaja: Glass Skin Series dari Tanskin

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pernah nggak sih saat remaja dulu dilarang pakai skincare dewasa karena nanti malah makin cepat tua? Saya masih ingat saat ibu saya melarang menggunakan produk anti aging sejak dini, saat di mana informasi mengenai perawatan kulit masih sulit didapatkan. Tidak seperti sekarang, informasi mengenai perawatan kulit dan produk kecantikan sangat mudah di akses, termasuk oleh remaja. 

Nah, topik yang akan dibicarakan, apakah pendapat ibu saya benar atau hanya mitos? Apa perlu remaja menggunakan produk untuk anti aging? Yuk kita bahas!

Kandungan yang bisa dicoba remaja untuk cegah penuaan dini 

Hal pertama yang perlu kamu ketahui adalah contoh skincare yang mencegah penuaan dini itu seperti apa dan fungsinya. Ada beberapa kandungan yang memiliki efek anti aging seperti vitamin C dan vitamin A. Keduanya memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu mengurangi tanda-tanda penuaan, melindungi kulit dari radikal bebas, dan mampu meningkatkan produksi kolagen.

Walau masih umur 20-an, tapi produksi kolagen sudah mulai menurun lho pada rentan usia ini dan seterusnya. Berbeda dengan remaja di usia belasan yang kondisi kulitnya masih berlimpah kolagen. Kulit remaja memiliki skin barrier yang lebih kuat dan kulitnya terasa lebih kenyal atau disebut dengan baby skin. Jadi memang remaja belum butuh produk penuaan dini yang mampu meningkatkan produksi kolagen.

Tapi sebenarnya, retinoid atau turunan vitamin A juga bisa menjadi acne treatment yang mampu mengurangi kemerahan dan inflamasi. Kalau vitamin C mampu membantu perawatan remaja yang punya noda hitam atau masalah warna kulit yang tidak rata. 

Untuk para remaja jika ingin menggunakan skincare yang mengandung vitamin A dan vitamin C saat masih remaja itu boleh saja. Karena manfaat dari kandungan tersebut bukan hanya sebatas mengencangkan kulit saja. Jumlah kolagen kamu tidak akan jadi kelebihan, tapi kulitmu akan tetap mendapatkan manfaat lain dari produk tersebut. Sedikit tips untuk para remaja, hindari menggunakan produk yang kandungannya terlalu kasar untuk kulit atau kandungan yang comedogenic.

Fokus pada perlindungan dan perawatan kulit dasar 

Nah sekarang kesimpulannya, kalau kamu masih remaja sebenarnya kamu belum perlu memikirkan skincare untuk bikin kulit kencang atau menghaluskan keriput. Karena kulit para remaja itu masih dalam kondisi prima. Nanti saja saat usia kamu sudah memasuki angka 20-an, baru kamu bisa mulai fokus ke perawatan yang bisa mencegah penuaan dini. Tapi jika kamu ingin menggunakan produk yang mampu mengatasi penuaan dini, ya tidak ada masalahnya.

Intinya, coba lebih perhatian dengan kebutuhan kulitmu. Biasanya remaja membutuhkan cleanser untuk membersihkan kulit, moisturizer untuk melembapkan kulit, sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, dan acne spot gel untuk bantu menyembuhkan jerawat meradang. 

Sebagai rekomendasi produk, kamu bisa menggunakan Glass Skin Series dari Tanskin. Karena mengandung Centella Asiatica, Arugula Extract, dan Dill Extract yang mampu menenangkan kulit yang sedang iritasi, melembapkan, antioksidan, dan bantu samarkan noda. Jangan khawatir, produk ini aman untuk kulit berjerawat cenderung sensitif lho.Jika kamu ada jerawat meradang, tambahkan Acne Gel dari Tanskin untuk menenangkan jerawat meradang.

Read More

KAPTEN Indonesia Bersinergi dengan LPNU PBNU Luncurkan Program "1 RT 1 Pemuda Unggul Berangkat Ke Jepang"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN) Indonesia bersinergi dengan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah meluncurkan program inovatif yang bertajuk "1 RT 1 Pemuda Unggul Berangkat Ke Jepang." Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang merata kepada setiap Rumah Tangga (RT) di wilayah tertentu untuk mengutus minimal satu orang pemuda yang akan disiapkan menjadi tenaga kerja di Jepang. 

"Program '1 RT 1 Pemuda Unggul Berangkat Ke Jepang' adalah langkah konkret kami untuk membantu masyarakat mendapatkan peluang kerja yang lebih baik. Kami percaya bahwa dengan memberdayakan pemuda melalui pelatihan dan kesempatan kerja internasional, kita dapat menciptakan dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,"* kata Abdul Ra'uf, Ketua Panitia Pelaksana Bisa Kerja dalam acara peluncuran resmi Pilot Project ini di Jakarta, Rabu (08/11/2023).

Menurut dia, Program ini bertujuan memberikan pelatihan dan kesempatan kerja di Jepang bagi pemuda-pemuda berpotensi. Dalam program ini, setiap RT di Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan akan memiliki kesempatan untuk mengirimkan minimal satu orang pemuda. Mereka akan ditempatkan dalam pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing, dengan gaji mencapai empat kali Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Abdul Ra'uf menjelaskan, "Target kita satu RT 1 pemuda itu minimal. Setelah kami melakukan penilaian, banyak RT yang mengusulkan lebih dari satu pemuda. Kami akan mempertimbangkan usulan terbaik dari masing-masing RT. Program ini memberikan kesempatan yang sangat luas bagi para pemuda yang ingin mengembangkan karier internasionalnya."

Adapun, Program ini telah dicanangkan sejak tahun 2019 dan memiliki kuota yang besar. Hingga saat ini, jumlah pemuda yang berangkat belum mencapai 50% dari total kuota yang disediakan. Dengan adanya kebutuhan tenaga kerja di Jepang yang terus meningkat, peluang bagi para pemuda Indonesia semakin terbuka lebar.

"Kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Jepang adalah kunci keberhasilan program ini. Pemuda yang akan berangkat akan melalui berbagai tahapan seleksi, pelatihan, dan persiapan agar mereka siap menghadapi tantangan di luar negeri. Program ini bukan hanya memberikan kesempatan kerja, tetapi juga pelatihan yang berkualitas untuk mempersiapkan pemuda Indonesia menjadi pekerja yang kompeten dan profesional," ungkapnya.

Dalam upayanya mendukung program ini, LPNU bersama KAPTEN Indonesia berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada para pemuda yang akan berangkat. Mereka akan menjalani program magang dan pelatihan yang mencakup berbagai keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja internasional.

"Program "1 RT 1 Pemuda Unggul Berangkat Ke Jepang" bukan hanya sekadar peluang kerja, tetapi juga merupakan langkah konkrit dalam membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan adanya peluang ini, diharapkan para pemuda Indonesia dapat meraih kesuksesan dan berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam mendukung para pemuda Indonesia untuk meraih mimpi dan mencapai kesuksesan di level internasional," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Rutan Kelas I Pondok Bambu Terima Piagam Penghargaan P2HAM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu Dewi Sondari menerima piagam penghargaan P2HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun, kepada 12 Unit Pelaksana Teknis dilingkungan  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta di Aula lantai 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Selasa, (07/11/2023).

Usai menerima penghargaan, Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu Dewi Sondari mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Rutan Kelas I Pondok Bambu untuk terus  berupaya meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia.

“Pelayanan berbasis HAM akan terus kami tingkatkan karena merupakan suatu hal yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Editor: Arianto 

Read More

Indonesia dan Singapura Tingkatkan Kerjasama Yudisial: Nota Kesepahaman Ditandatangani

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pada hari ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) dan Mahkamah Agung Singapura mengukuhkan kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial. Acara penandatanganan ini berlangsung di Ruang Kusumah Atmadja, Lantai 14 Tower Mahkamah Agung RI, Jakarta, Selasa (07/11/2023). Nota Kesepahaman ini mencakup sejumlah bidang kerjasama yang akan berlaku selama tiga tahun ke depan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini melibatkan Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr M. Syarifuddin, SH., MH dan Ketua Mahkamah Agung Singapura, Chief Justice Sundaresh Menon. Kedua pengadilan tertinggi ini sepakat untuk melakukan pertukaran pengalaman dan berdiskusi mengenai berbagai isu yudisial yang penting. Beberapa aspek yang akan dibahas meliputi isu hukum perniagaan lintas batas, pengadilan perniagaan internasional, keanggotaan dalam Konsorsium Internasional untuk Keunggulan Pengadilan, serta pelatihan dan pertukaran yudisial.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr M. Syarifuddin, SH., MH menekankan pentingnya kerjasama ini sebagai manifestasi dari kebutuhan bersama kedua negara. Kerjasama ini didasari oleh prinsip saling menghormati dalam kesetaraan dan kedaulatan hukum masing-masing yurisdiksi pengadilan. Singapura telah menjadi mitra dagang penting bagi Indonesia, dan kerjasama ini diharapkan akan memperkuat hubungan kedua negara.

Sementara itu, Chief Justice Sundaresh Menon, dalam sambutan balasannya, menyatakan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan pencapaian luar biasa dalam perjalanan kerja sama pengadilan kedua negara. Ia yakin bahwa kerjasama ini akan membuka peluang untuk kolaborasi lanjutan yang bermanfaat. Nota Kesepahaman ini dianggap sebagai landasan yang kokoh untuk kerjasama bilateral yang langgeng dan dinamis di masa depan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial ini juga disertai oleh serangkaian acara penting lainnya. Salah satunya adalah Seminar Internasional Penyelesaian Sengketa Komersial Internasional yang diadakan di Hotel Borobudur pada 7 November 2023 sore. Acara tersebut membahas berbagai aspek penyelesaian sengketa komersial yang melibatkan pihak-pihak dari negara-negara yang berbeda.

Selain itu, pada tanggal 8 November 2023, diadakan Dialog Yudisial tentang Peradilan Modern: Tantangan dan Kesempatan di Pusdiklat Teknis Yudisial Ciawi. Dialog ini menghadirkan para pakar hukum dan yudisial untuk membahas tantangan dan peluang dalam memodernisasi sistem peradilan di kedua negara.

Nota Kesepahaman ini menandai langkah maju dalam kerjasama yudisial antara Indonesia dan Singapura. Dengan fokus pada keberlanjutan, kesetaraan, dan pertukaran pengetahuan, kerjasama ini diharapkan akan membawa manfaat positif bagi sistem peradilan kedua negara dan memperkuat hubungan bilateral mereka.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

ICONZ ke-7 Dorong Optimalisasi Ekonomi Zakat dan Kesejahteraan Umat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Konferensi Zakat Indonesia (ICONZ) ke-7 telah resmi dibuka pada hari Selasa (07/11/2023), di Auditorium Utama K.H A. Azhar Basyir, Gedung Cendekia, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Konferensi ini diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Pancasila, Institut Ilmu Al Quran (IIQ), dan Universitas Islam As-Syafi’iyah.

ICONZ ke-7 mengusung tema “Membangun Jembatan Menuju Kemakmuran Ekonomi: Peran Zakat dalam Penyelaman Transformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Konferensi ini bertujuan untuk membahas isu-isu kritis mengenai praktik dan strategi lembaga pengelola zakat dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih cerah bagi lembaga zakat global dan nasional.

 

Konferensi diselenggarakan pada 7-8 November di Auditorium K.H.A. Azhar Basyir, Gedung Cendekia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube BAZNAS RI.

"ICONZ ke-7 ini hadir sebagai upaya dan strategi lembaga pengelola zakat dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih cerah," ujar Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA, Selasa (7/11/2023).

Kiai Noor menjelaskan, zakat memiliki dua peran yang sangat strategis dalam mengubah seorang mustahik menjadi muzaki. Zakat dapat membebaskan orang yang kurang beruntung dari kemiskinan.

Melalui Rencana Strategis BAZNAS 2020-2025, kata Kiai Noor, sebanyak 1.058.419 mustahik ditargetkan untuk keluar dari kemiskinan pada tahun 2025, atau kurang lebih sekitar 4% dari target pengentasan kemiskinan nasional.

Oleh karena itu, Kiai Noor berharap, ICONZ ke-7 dapat menjadi forum bagi praktisi, akademisi, dan para profesional untuk mengembangkan strategi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan melalui dana zakat.

Diskusi dari ICONZ ke-7 diharapkan menjadi rekomendasi yang dapat diterapkan dalam manajemen zakat sehingga pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan dana zakat dapat menciptakan ketahanan dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kesejahteraan sosial.

"Dalam ICONZ ke-7 ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada 133 makalah yang telah berpartisipasi dan 96 makalah yang akan mengikuti sesi presentasi hari ini, baik dari penulis-penulis nasional maupun internasional," ucapnya.

Pelaksanaan konferensi ICONZ ke-7 ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta, baik dalam dan luar negeri, dan akan dilaksanakan dengan menggukan 3 bahasa, bahasa arab, inggris, dan Indonesia.

"Kami berharap konferensi ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat jaringan manajemen zakat di ranah akademis untuk mendorong percepatan manajemen zakat nasional. Selain itu, diharapkan forum ini akan menghasilkan gagasan dan penelitian yang dapat mendukung dan memberikan inovasi dalam memperkuat manajemen zakat," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Tangerang Selatan Drs. Banyamin Davnie, menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS atas penyelenggaraan ICONZ ke-7.

Turut hadir Pimpinan BAZNAS RI Prof. Dr. Zainulbahar Noor SE, M.Ec, Rizaludin Kurniawan S.Ag, M.Si, Wakil Ketua BAZNAS BAZIS DKI Rini Suprihartanti, S. E, M.Si, Komisaris Kementerian Agama Negara Bagian Sokoto, Nigeria Dr Jabir Sani Maihulla, Komisaris Kementerian Agama Negara Bagian Kebbi, Nigeria Hon. Arc Muhamad Sani Aliyu.

Menariknya, Materi juga disampaikan oleh para ahli terkait terkait "Zakat untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan ekstrim, stunting dan disabilitas" di antaranya Indonesia International Islamic University (IIIU) Prof. Dr. Dian Masyita Telaga, Dosen Senior Universiti Kebangsaan Malaysia/ Zawouni Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail serta akademisi dari New Orleans University, USA Prof. Kabir Hasan.

Konferensi zakat bergengsi ini terselenggara atas kerja sama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam As-Syafiiah, dan Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan BAZNAS DKI Jakarta.

ICONZ ke-7 dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI H. Saiful Rahmat Dasuki S.IP M.Si, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA, Walikota Tangerang Selatan Drs. Banyamin Davnie, Pimpinan BAZNAS RI Prof. Dr. Zainulbahar Noor SE, M.Ec, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Dr. Ma'mun Murod S.Sos, M.Si.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

ICONZ ke-7: Bangun Jembatan Menuju Kemakmuran Ekonomi

Duta Nusantara Merdeka |

Read More

Bangun Daya Kritis Generasi Muda Terhadap Kebijakan Pemerintah dengan Pendekatan Teknokratis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Generasi muda Indonesia semakin aktif dalam menyuarakan pendapat mereka mengenai kebijakan pemerintah melalui media sosial. Namun, untuk membuat analisis dan evaluasi yang konstruktif terhadap kebijakan publik, penting bagi mereka memahami koridor-koridor yang harus diperhatikan. Dalam diskusi daring yang diadakan oleh Preposisi dengan tema “Membangun Daya Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah” pada Sabtu (04/11/2023), para narasumber membahas pentingnya evaluasi kebijakan pemerintah dengan pendekatan teknokratis.

Rima Baskoro, seorang advokat dan peneliti kebijakan publik, menggarisbawahi perlunya analisis dan evaluasi kebijakan publik didasari oleh data akurat, tolak ukur valid, dan pemahaman yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi. Menurutnya, hal ini adalah bentuk dari sistem check and balances yang krusial dalam menjaga integritas tata negara. “Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik harus didukung dengan data-data yang akurat, tolak ukur yang valid, dan pengelompokan persoalan yang tepat. Salah satu faktor evaluasi yang penting dilakukan adalah ketepatan proses penyusunan kebijakan publik,” kata Rima.

Pada kesempatan yang sama, Theofransus Litaay, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden RI, menekankan pentingnya menggunakan metode teknokratis dalam menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan publik. “Dari persoalan yang muncul di masyarakat, pembuat kebijakan publik akan menentukan skala prioritas, persoalan mana yang harus segera diselesaikan. Dari skala prioritas penentuan persoalan inilah efektifitas dan efisiensi kebijakan pemerintah dapat ditakar,” jelasnya.

Diskusi daring yang berlangsung selama lebih dari 2 jam ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan membekali generasi muda dengan keterampilan analisis kebijakan yang kritis. Narasumber acara ini, Theofransus Litaay dan Rima Baskoro, memberikan wawasan mendalam mengenai teknis dasar evaluasi kebijakan pemerintah dan berbagi contoh kasus yang relevan. 

Sementara itu, Nathalia Mahuddin, Ketua Preposisi, menyatakan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan pemerintah adalah kunci untuk menyongsong masa depan Indonesia yang gemilang. “Maka dibutuhkan kesadaran kritis semua elemen masyarakat terhadap jalannya proses implementasi sebuah kebijakan publik dan ketepatan kebijakan yang efektif dan efisien,” ungkap Nathalia.

Dalam suasana yang interaktif, lebih dari 25 peserta, kebanyakan di antaranya generasi muda, aktif bertanya dan berdiskusi tentang teori dan praktik evaluasi kebijakan publik. Diskusi ini menjadi langkah positif dalam membangun daya kritis generasi muda Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki kebijakan publik demi kemajuan negara.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi: Mendagri Dorong Kerjasama Kepala Daerah dengan Bulog, BPS, dan Satgas Pangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dalam rakor ini, Mendagri menekankan pentingnya kerjasama antara kepala daerah dengan Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Mendagri menyatakan, "Seluruh kepala daerah tolong koordinasi dengan Bulog, kalau ada stoknya jangan disimpan, tapi didistribusikan. Ada beberapa temuan disimpan, tidak terdistribusi, akibatnya [beras] langka dan [harganya] naik." 

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa inflasi pada Oktober 2023 berada di angka 2,56 persen secara year-on-year, dengan penurunan sebesar 0,17 persen secara month-to-month dibanding bulan sebelumnya. Meskipun secara nasional inflasi relatif terkendali, namun angka inflasi di berbagai daerah masih bervariasi, berkisar antara 1,1 persen hingga 5 persen. Oleh karena itu, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk terus melakukan upaya pengendalian, terutama di daerah-daerah dengan inflasi di atas rerata nasional.

Koordinasi antara kepala daerah dengan BPS dianggap penting karena BPS memiliki data lengkap mengenai harga bahan pokok di setiap kabupaten/kota. "Tolong Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kepala daerah koordinasi dengan BPS kabupaten/kota, mereka punya data lengkap, karena yang disampaikan oleh BPS tadi itu Beliau sudah menganalisis angka nasional, bahan mentahnya dari tiap BPS kabupaten/kota," ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk mengaktifkan Satgas Pangan di daerah masing-masing. Dia menjelaskan bahwa pihak Satgas Pangan Polri telah menggerakkan jajaran Polda dan Polres untuk memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan memasuki pasar-pasar dan distributor-distributor.

Selain itu, Mendagri mengajak kepala daerah untuk mengorganisir pasar murah, terutama di lokasi yang belum dijangkau oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dia juga meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk memeriksa Pemda yang sudah dan belum melaksanakan pasar murah. Pemda yang telah bergerak akan mendapatkan penghargaan, sementara yang belum akan dikenai sanksi sesuai dengan kinerja yang dilakukan.

Mendagri menekankan, "Badan Pangan [akan] bantu, lebih hebat lagi kalau rekan-rekan juga bergerak melakukan gerakan pasar murah tidak hanya sekali dari Badan Pangan, dengan Bantuan Tunai Tidak Terduga (BTT) masing-masing atau Bantuan Sosial (Bansos) reguler masing-masing, dari anggaran yang ada."

Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, diharapkan inflasi dapat terkendali dengan lebih baik, menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rapat koordinasi ini menjadi langkah konkret dalam menghadapi tantangan inflasi dan meningkatkan perekonomian di tingkat daerah.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Putusan PT Surabaya Keliru, Soegiharto Santoso Ajukan Kasasi

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Upaya hukum yang ditempuh pengusaha dan wartawan senior Soegiharto Santoso atas kasus penipuan yang dialaminya masih terus berlanjut hingga ke perkara perdata. Sebelumnya Soegiharto Santoso selaku Direktur PT. Global Mitra Teknologi (PT GMT) berhasil mempidanakan Suradi Gunadi yang pernah membuatnya mengalami kerugian mencapai lebih dari 12 Miliar Rupiah. 

Setelah Suradi Gunadi terbukti melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Nomor 527 K/Pid/2020 jo. Putusan Nomor 1270/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, Soegiharto Santoso yang akrab disapa Hoky, kemudian menggugat perdata di Pengadilan Negeri Surabaya. 

Kini perkaranya sudah masuk ke tahap kasasi karena gugatannya tidak berhasil ditingkat Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 560/PDT/2023/PT SBY tanggal 13 September 2023 jo. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 20 Juni 2023. 

Upaya kasasi ini merupakan kelanjutan dari gugatan sebelumnya, sebab majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Setelah diajukan upaya banding, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan gugatan ditolak. 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim pada tingkat banding menyatakan bahwa bukti surat-surat dari pihak penggugat hanya merupakan fotocopy dari fotocopy oleh karenanya bukti surat-surat tersebut harus dikesampingkan. 

Hoky mempertanyakan dasar pertimbangan majelis hakim yang dianggap keliru. Didampingi kuasa hukumnya Yohanis Selle, SH. dari Mustika Raja Law Office, Hoky secara resmi mengajukan kasasi pada Kamis (02/11/2023) baru-baru ini di Surabaya. 

"Putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim keliru dan tidak cermat, sebab PT GMT telah mengajukan bukti asli yaitu salinan Putusan kasasi Nomor 527 K/Pid/2020," bebernya. 

Hoky yang juga menjabat Ketua Umum APKOMINDO dan Ketua Umum APTIKNAS serta pendiri LSP Pers Indonesia menyatakan, bukti putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) merupakan bukti yang sempurna. 

Jadi menurut Hoky, putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengabaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975. "Di situ secara tegas dinyatakan, suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara Perdata, baik terhadap Terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan," terang Hoky, yang baru saja menyandang gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta. 

Lebih lanjut, Ia bertutur: “Suradi Gunadi ini telah terbukti melakukan penipuan, sebelum saya menempuh jalur hukum telah berupaya bersama Pak Ali Said Mahanes melakukan musyawarah mufakat, akan tetapi justru Suradi Gunadi melakukan gugatan sebanyak 3 kali di PN JakPus. Bahkan melakukan upaya kriminalisasi terhadap Direktur PT GMT sebelumnya yakni Lianny Pandoko di Polda Jawa Timur, kendati demikian seluruh upaya hukum Suradi gagal, karena penipunya justru Suradi," papar Hoky. 

“Saya tetap yakin dan percaya keadilan akan dapat saya peroleh melalui upaya hukum kasasi ini, oleh karena itu saya juga hadir secara langsung ke Pengadilan Negeri Surabaya,” pungkas Hoky.

Editor: Arianto 

Read More

Ibnu Prayudo Bersama Tim ABRI-1 Roadshow ke Sumatera Utara

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Ketua DPW ABRI-1 Kaltara, Ibnu Prayudo ikut bersama tim ABRI-1( Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu) Roadshow ke Sumatera Utara. Dia melihat Roadshow ini adalah kesempatan besar untuk mendekatkan seluruh jaringan AMIN (Anies- Muhaimin).

Bersama tim dari DPP ABRI-1 menuju ke Sumatera Utara, setibanya di Bandara Kualanamu, tim ABRI-1 bersama Partai Pendukung mengiringi Anies Baswedan. Kemudian Kamis (2/11) tim ABRI-1 melakukan silaturahmi bersama masyarakat Stabat Kabupaten Langkat di Gedung MABMI. 

Sementara itu, kegiatan esoknya ABRI-1 silaturahmi bersama tokoh lintas agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Tuan Guru Batak, lalu silaturahim ke MTs/MAS AL- Washiyah Binjai Serdangan Kisaran Asahan.

Ibnu Prayudo selaku Ketua DPW ABRI-1 Kaltara dan juga merupakan salah satu tokoh pemuda aktif yang mendorong gerakan perubahan berdiri bersama barisan yang dipimpin oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ia menyatakan akan Totalitas , loyalitas serta militansinya sehingga DPP ABRI-1 mempercayakan kepemimpinan di wilayah (DPW) Kaltara.

"Kita butuh pemimpin yang tak sekedar kuat, tapi juga cerdas untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara"Great Power", ujar Ibnu Prayudo pada reporter Senin (6/10/2023).

Kontestasi pemilu 2024 lebih dari sekedar tahapan- tahapan demokrasi formal. Pilpres 2024 adalah pertarungan gagasan dan program nasional strategis, pertarungan ideologi kebangsaan sekaligus pertaruhan masa depan bangsa Indonesia. Ditengah pergolakan geopolitik dan geoekonomi yang sangat tak menentu. 

Disisi lain, Indonesia dihadapkan pada dua konsekuensi, ikut hancur ditelan badai atau mampu memanfaatkannya agar mampu menjadi negara maju, semua ditentukan oleh sang nahkoda yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara 

"Semoga di tahun 2045 Indonesia menjadi negara "Super Power" sesuai visinya Indonesia Emas. Kami yakin hanya pasangan AMIN yang mampu membawa Indonesia bersaing secara global," tutupnya.

Editor: Arianto 

Read More

Krisis Demokrasi di Indonesia: Tuntutan Orang Muda untuk Keadilan Sosial dan Kedaulatan Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Krisis demokrasi yang semakin dalam di Indonesia kembali memunculkan sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil, terutama kaum muda. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat calon presiden/wakil presiden baru-baru ini memicu gelombang protes dan keprihatinan di kalangan rakyat. Keputusan ini dianggap sebagai langkah menuju dinasti politik, yang mencerminkan intervensi kekuasaan dan menyalahi semangat demokrasi.

Presiden Jokowi telah memainkan peran kunci dalam memberikan sokongan kepada putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Keputusan ini telah mencetuskan pro dan kontra di masyarakat, dengan banyak kalangan yang menilai hal ini sebagai langkah menuju oligarki politik, yang merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Axel Paskalis, peneliti dari Public Virtue Research Institute, menyatakan, "Pembentukan dinasti politik Presiden Jokowi merupakan satu dari sekian banyak fenomena yang menandakan bahwa kekuasaan oligarki masih sangat kuat di negeri ini. Oligarki adalah sistem yang membolehkan segelintir elit untuk menyalahgunakan institusi-institusi publik untuk kepentingan penumpukan kekayaan privat."

"Beberapa kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti revisi UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan Revisi UU MK, semakin menegaskan dominasi kekuasaan oligarki. Kebijakan-kebijakan ini telah merongrong mekanisme kontrol demokratis, menghancurkan aturan main demokrasi, dan memperdalam jurang sosio-ekonomi di masyarakat," kata Axel dalam kegiatan konferensi pers menyikapi putusan MKMK, dalam rangka memastikan MKMK memecat Ketua dan hakim MK yang melanggar etik, serta menguak skandal intervensi eksekutif dalam putusan MK, di Jakarta, Senin (06/11/2023).

Menurut para aktivis muda yang tergabung dalam aksi protes ini, ketidakadilan politik ini juga melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Keterwakilan perempuan, yang seharusnya menjadi wujud affirmative action, justru direnggut oleh kebijakan politik dinasti.

Di samping itu, sistem politik yang ada telah membatasi partisipasi politik progresif dari masyarakat. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang masih ada dalam UU Pemilu tidak hanya membatasi peluang partai-partai kecil, tetapi juga mempersempit makna Pemilu sebagai pertarungan gagasan dan ideologi.

Meskipun terdapat wacana tentang peran orang muda dalam politik, namun pada kenyataannya, narasi tersebut diambil alih oleh elit untuk mendukung dinasti politik mereka. "Pemimpin muda" yang seharusnya mencerminkan ide baru dan perubahan, justru dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan elit.

Dalam menyikapi situasi ini, para aktivis muda bersatu dalam menuntut perubahan nyata. Mereka menyerukan:

1. Pecat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang melanggar etik secara tidak hormat.

2. Mundurkan semua pejabat publik yang terlibat konflik kepentingan dengan Pemilu 2024, termasuk Presiden Joko Widodo.

3. Hapuskan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dengan menjadikannya 0% dalam UU Pemilu.

4. Cabut seluruh undang-undang dan kebijakan yang mendukung kekuasaan oligarki.

Para aktivis juga mengajak seluruh orang muda di Indonesia untuk bersatu dan membangun kekuatan politik progresif. Mereka menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dalam merancang masa depan demokrasi Indonesia. Aksi protes ini diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya memperjuangkan demokrasi yang adil dan merata bagi semua warga negara.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Ester Yulia Hadiri Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran telah digelar di depan patung kuda Jakarta, hari Senin, dengan tema "Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi." Aksi ini diikuti oleh sekitar 10.000 orang yang berkumpul untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan kepala daerah menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Ester Yulia, Ketua Srikandi Prabowo-Gibran dan Bendahara Rumah Nusantara Prabowo-Gibran, hadir dalam aksi tersebut dan mengajak para ibu-ibu untuk mendukung putusan MK yang telah final dan tidak dapat dibatalkan. Demonstrasi ini merupakan bentuk solidaritas dari Rumah Nusantara Prabowo-Gibran dalam mendukung keputusan MK, sekaligus komitmen mereka untuk mengawal kepentingan generasi milenial Indonesia.

Dalam pidatonya, Ester Yulia menekankan pentingnya keputusan MK sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia dan menghargai pengalaman kepemimpinan sebagai kriteria penting dalam pencalonan presiden atau wakil presiden. "Kami berdiri di sini hari ini untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Putusan MK ini adalah kemenangan bagi semua warga Indonesia yang percaya pada pentingnya kepemimpinan yang teruji dan pengalaman yang solid," ujar Ester.

Aksi ini juga menyoroti peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas dan keluhuran lembaga peradilan konstitusi. Demonstran menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap interpretasi dan keputusan yang dibuat oleh Majelis Kehormatan, memastikan bahwa keadilan tetap menjadi prioritas utama.

Demonstrasi berlangsung damai dengan peserta yang membawa spanduk dan poster yang mendukung putusan MK. Kegiatan ini juga diwarnai dengan orasi mengenai dampak putusan MK terhadap masa depan politik Indonesia.

"Aksi "Jaga Mahkamah Konstitusi" ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keputusan MK dan peran aktif warga dalam mengawasi proses demokrasi. Dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, aksi ini menjadi simbol dari kekuatan suara rakyat dalam membentuk masa depan bangsa," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Rumah Nusantara Prabowo-Gibran Gelar Unras Dukung Putusan MK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rumah Nusantara Prabowo-Gibran menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi" di sekitar patung kuda Jakarta, Senin (6/11/2023). Dalam aksi ini, sekitar 10.000 massa berkumpul untuk mengekspresikan dukungan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebijakan kepala daerah menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Andreas P, Ketua Rumah Nusantara Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa kehadiran mereka dalam unjuk rasa ini adalah bentuk dukungan anak muda terhadap putusan MK. Ia menekankan bahwa opini-opini yang mencoba membatalkan keputusan MK hanyalah bentuk ketakutan dari kalangan yang merasa khawatir akan kekalahan dalam pilpres 2024. 

Andreas menyatakan bahwa putusan MK memberi kesempatan kepada kaum muda untuk terlibat dalam politik, termasuk dalam posisi eksekutif, presiden, dan wakil presiden. Dia juga menegaskan bahwa lebih dari 60 pemuda siap untuk berkompetisi dalam arena politik, dan mereka mendukung keputusan MK.

Pada kesempatan yang sama, Syarif Kalepe Wasekjen Rumah Nusantara, yang turut berbicara dalam acara tersebut, menilai bahwa upaya membatalkan keputusan MK adalah tidak beralasan. Menurutnya, kampanye yang dilakukan oleh beberapa calon terkait peran milenial dan Gen Z adalah tipu daya. Ia mengajak semua pihak untuk menerima keputusan MK dengan lapang dada, mengakui bahwa keputusan MK tersebut sudah final. Ia juga menekankan bahwa banyak pemuda yang telah menunjukkan kecerdasan dan pemahaman politik yang baik, dan mereka telah memimpin beberapa perusahaan nasional. Syarif mengajak semua orang untuk mendukung keputusan MK dan melanjutkan tahun politik dengan damai.

Sementara itu, Ester Yulia, Ketua Srikandi Prabowo-Gibran, mengajak para ibu-ibu untuk mendukung putusan MK yang dianggap sudah inkrah dan tidak bisa dibatalkan lagi. Dalam unjuk rasa ini, Rumah Nusantara Prabowo-Gibran menunjukkan solidaritas mereka dalam mendukung keputusan MK, sambil tetap berkomitmen untuk mengawal kepentingan milenial Indonesia.

Aksi unjuk rasa ini mencerminkan semangat mendukung keputusan lembaga hukum dan mengawal demokrasi di Indonesia, sambil memberikan dukungan kepada generasi muda untuk terlibat aktif dalam politik tanah air. Dengan ini, Rumah Nusantara Prabowo-Gibran berharap dapat membawa semangat positif dan perubahan yang baik bagi masa depan Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kemendagri Dorong Penyusunan APBD TA 2024: Fokus pada Prioritas dan Kebutuhan Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memberikan dorongan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 tepat waktu, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya penyusunan APBD yang memprioritaskan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam acara Webinar Series Keuda Update Seri ke-37 yang diselenggarakan secara hybrid melalui Zoom meeting dan kanal YouTube Direktorat Jenderal Bina Keuda pada Kamis (2/11/2023), Maurits mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai arah kebijakan penyusunan APBD TA 2024 antara Kemendagri dan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Lebih lanjut, Maurits menekankan penerapan asas 'money follow program', di mana penganggaran harus difokuskan pada program yang berkaitan langsung dengan prioritas nasional dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. "Kebijakan anggaran belanja harus berdasarkan money follows program dengan memastikan kematangan dalam menerjemahkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja suatu program dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," tegasnya.

Dalam konteks perubahan, Maurits menjelaskan beberapa penyesuaian dalam pedoman penyusunan APBD TA 2024, termasuk penyesuaian terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Kebijakan pendapatan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), kebijakan mandatory spending untuk pendidikan dan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, serta penanganan inflasi di daerah.

"Pemerintah daerah wajib memenuhi alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory spending). Jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan akan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait," jelasnya.

Dorongan dari Kemendagri ini memberikan arah yang jelas kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dengan bijak, memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien untuk program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keteraturan dalam penyusunan APBD TA 2024 diharapkan akan menciptakan keberlanjutan dalam pembangunan dan pelayanan publik di seluruh daerah di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Clide Laksamana Sukses Gebrak Jakarta di Konser 'Remember November'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Promotor musik Nada Emas Gemilang (NEG), Clide Laksamana, telah menciptakan gebrakan spektakuler di industri musik tanah air melalui konser perdana bertajuk 'Remember November' yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Dalam konser yang berlangsung selama dua hari ini, nama Clide Laksamana mencuat sebagai salah satu promotor musik yang tengah populer dan berhasil menggebrak Jakarta dengan acara musik yang luar biasa.

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub Ismail, mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian luar biasa yang diraih oleh Clide Laksamana. "Sukses selalu untuk Clide. Gebrakan perdana yang memukau selama dua hari di GBK adalah pencapaian yang sangat mengagumkan," ujar Yakub di kawasan GBK Jakarta, Minggu (5/11/23).

Apresiasi yang diberikan oleh Yakub kepada Clide menunjukkan pengakuan atas keberhasilan promotor musik muda ini. Ketua Apindo Banten berharap bahwa kesuksesan ini akan membawa Clide ke puncak industri musik tanah air. "Besar harapan semoga kesempatan ini menjadi langkah awal yang baik untuk ke depan," katanya.

Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Clide, Yakub yakin bahwa Clide memiliki potensi untuk menjadi promotor kenamaan yang akan membawa musik Indonesia menuju tingkat kegemilangan yang lebih tinggi. "Tidak hanya Jakarta, konser-konser Clide akan merambah ke kota-kota besar lainnya di Indonesia melalui roadshow NEG," imbuhnya.

Selain itu, Yakub juga optimis bahwa Clide Laksamana akan mampu membawa grup band dan artis kenamaan dunia tampil di panggung musik Indonesia. Keberhasilan Clide Laksamana dalam konser 'Remember November' di GBK menandai awal dari perjalanan gemilangnya sebagai promotor musik yang dinamis dan inovatif di tanah air. Semua mata tertuju padanya, menantikan gebrakan-gebrakan mendatang yang akan membawa industri musik Indonesia mencapai prestasi yang lebih gemilang.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023: Menteri Basuki Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pembangunan Infrastruktur

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menggelar acara Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023). Acara ini menjadi penutup rangkaian acara Konstruksi Indonesia 2023 yang telah diselenggarakan pada 1-3 November 2023.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan kebanggaannya atas kesuksesan Konstruksi Indonesia 2023 yang telah menarik lebih dari 29.000 pengunjung dari 400 lebih asosiasi jasa konstruksi. "Ini menunjukkan gairah konstruksi di Indonesia, dan saya yakin ke depan jasa konstruksi akan terus maju dan berkembang," ujar Menteri Basuki.

Acara Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat jasa konstruksi atas kontribusinya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi nasional. Penghargaan diberikan dalam 5 kategori, termasuk Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tingkat Provinsi dan Kabupaten, Implementasi Building Information Modelling (BIM), Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan Tertib Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi Asing.

Lebih lanjut, Menteri Basuki memberikan apresiasi kepada para penerima penghargaan, terutama pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia berkomitmen untuk memberikan dukungan berupa program dan pelatihan kepada mereka. "Pemda harus terus membina jasa konstruksi agar menjadi kekuatan utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ujarnya.

Dalam sambutannya, Menteri Basuki juga mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur. Contohnya adalah pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) yang menggunakan 100% produk dalam negeri. "TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) is a must. Harus kita dorong sehingga dapat membuka lapangan kerja juga bagi kita," tambahnya.

Acara ini bukan hanya sebagai pameran, tetapi juga melibatkan seminar inovasi alih teknologi. Menteri Basuki berharap agar Konstruksi Indonesia tahun depan lebih maju dan bergairah. "Semoga jasa konstruksi kita selalu kompak demi pembangunan infrastruktur di Indonesia yang lebih maju," tutupnya.

Rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia 2023 telah berlangsung sejak Mei 2023 hingga puncak acara pada 1-3 November 2023. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen seperti national call for paper & konferensi, pameran dan penghargaan konstruksi, kompetisi konstruksi, bedah buku Konstruksi Indonesia 2023, ASEAN Chartered Professional Engineers (ACPE) Forum, dan malam penghargaan Konstruksi Indonesia 2023.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kedutaan Jepang, para Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Pimpinan Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi Rantai Pasok dan Badan Usaha Jasa Konstruksi, serta Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta masyarakat jasa konstruksi lainnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Presiden Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan BAZNAS ke Palestina

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo, secara resmi melepas bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (4/11/2023). Bantuan ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat Indonesia, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Bantuan ini melibatkan tiga lembaga kemanusiaan lainnya, yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) dan Humanitarian Forum Indonesia. Jenis bantuan mencakup makanan, obat-obatan, perlengkapan wanita dan anak-anak, alat penunjang disabilitas, serta kebutuhan logistik lainnya yang sangat dibutuhkan oleh warga Palestina.

Dalam pidato singkatnya, Presiden Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam menyumbangkan bantuan tersebut. Bantuan kemanusiaan seberat 51,5 ton ini, yang diangkut menggunakan dua pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara dan satu pesawat Airbus sewaan, mencakup berbagai kebutuhan esensial seperti bahan makanan, peralatan medis, selimut, tenda, dan kebutuhan logistik lainnya.

"Alhamdulillah bantuan masyarakat Indonesia akan dikirim ke Palestina. Ini adalah bantuan tahap pertama yang dikirim dengan tiga pesawat dengan berat 51,5 ton bantuan berupa bahan makanan, peralatan medis, selimut, tenda, dan kebutuhan logistik lainnya, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Gaza," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya solidaritas dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Ia berharap bahwa lebih banyak lagi bantuan akan diberikan oleh masyarakat dan dunia usaha untuk membantu warga Palestina yang saat ini masih menghadapi agresi militer Israel.

Secara teknis, bantuan kemanusiaan dari Indonesia akan diterbangkan dari Jakarta menuju Bandara El Arish di Mesir, yang merupakan lokasi terdekat dengan Gaza. Dari bandara tersebut, bantuan akan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Mesir untuk kemudian disalurkan ke Gaza melalui badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), dua badan kemanusiaan yang beroperasi di Gaza.

Turut hadir dalam acara pelepasan bantuan tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, dan Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA. BAZNAS bekerja sama dengan sejumlah mitra, termasuk lembaga amil zakat (LAZ) dan perusahaan, dalam mengumpulkan bantuan untuk Palestina. 

Masyarakat Indonesia juga diajak untuk ikut berpartisipasi dengan berdonasi dan mendoakan keselamatan warga Palestina yang masih berada dalam situasi konflik yang sulit. Donasi dapat disalurkan melalui https://baznas.go.id/sedekahduniaislam atau melalui transfer ke rekening BSI 100.426.6893.

Dengan semangat solidaritas dan kepedulian, Indonesia sekali lagi menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung kemanusiaan global dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Momen ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap perdamaian dan keadilan di dunia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Sambut HUT Ke-6, IMO Gelar Seminar "Elektabilitas dalam Pusaran Media"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ikatan Media Online (IMO) – Indonesia bersiap merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 pada Sabtu, 11 November 2023, di Sparks Life Hotel, Jakarta. Acara ini tidak hanya dirayakan sebagai momen ulang tahun organisasi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengadakan Seminar Nasional yang mengundang empat narasumber terkemuka.

Ketua Umum IMO – Indonesia, Yakub F. Ismail, mengungkapkan bahwa keempat narasumber tersebut adalah tokoh-tokoh terkemuka di bidangnya. Mereka adalah Dr. Firman Wijaya, Ketua Umum Peradin (Persatuan Advokat Indonesia), Prof. Henri Subiakto (eks Staf Ahli Kominfo), Dr. Agus Sudibyo (eks anggota Dewan Pers), dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun.

"Acara HUT IMO-Indonesia tahun ini dirancang dengan pendekatan yang berbeda. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penggabungan acara Seminar Nasional dengan perayaan HUT IMO," ujar Yakub di Jakarta, Sabtu (4/11/23). 

Menurut Yakub, langkah ini diambil agar acara seremonial tersebut memiliki makna yang lebih dalam, bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi masyarakat luas. Seminar Nasional ini diharapkan dapat memicu dialog intelektual dalam menghadapi berbagai isu terkini, terutama menjelang Pemilu 2024.

Tema acara, "Elektabilitas dalam Pusaran Media," dipilih dengan cermat. Menurut Yakub, tema ini dirasa sangat relevan mengingat dinamika pers saat ini yang semakin kompleks. Keempat pembicara yang diundang di acara Seminar Nasional IMO ini merupakan para ahli yang sangat kompeten di bidangnya. Mereka akan membahas secara mendalam tema besar yang tengah hangat diperbincangkan menjelang Pemilu 2024.

Sementara itu, Ketua Pelaksana HUT IMO-Indonesia, Helex Wirawan, mengonfirmasi bahwa persiapan acara sudah mencapai 95 persen. Menurutnya, semua aspek kegiatan hampir sepenuhnya disiapkan dengan baik, tinggal beberapa kebutuhan teknis yang perlu diselesaikan.

Dalam hal undangan, Helex menjelaskan bahwa mayoritas peserta yang diundang adalah anggota dan pengurus IMO, baik dari pusat maupun daerah, yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Selain itu, beberapa tamu undangan khusus juga diundang untuk menghadiri acara ini. Totalnya, acara ini diharapkan dihadiri oleh ribuan peserta.

Para peserta yang berencana hadir diacara tersebut diharapkan melakukan registrasi melalui link: https://forms.gle/dfDGVMbpvSma5P9n7 agar mereka dapat menerima E-Sertifikat melalui email.

Momen HUT ke-6 ini menjadi bukti nyata keberhasilan organisasi dalam mengadakan kegiatan yang bermanfaat, memberi inspirasi, dan memperkuat jejaring komunikasi antar insan media di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More