Indonesia dan Singapura Tingkatkan Kerjasama Yudisial: Nota Kesepahaman Ditandatangani

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pada hari ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) dan Mahkamah Agung Singapura mengukuhkan kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial. Acara penandatanganan ini berlangsung di Ruang Kusumah Atmadja, Lantai 14 Tower Mahkamah Agung RI, Jakarta, Selasa (07/11/2023). Nota Kesepahaman ini mencakup sejumlah bidang kerjasama yang akan berlaku selama tiga tahun ke depan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini melibatkan Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr M. Syarifuddin, SH., MH dan Ketua Mahkamah Agung Singapura, Chief Justice Sundaresh Menon. Kedua pengadilan tertinggi ini sepakat untuk melakukan pertukaran pengalaman dan berdiskusi mengenai berbagai isu yudisial yang penting. Beberapa aspek yang akan dibahas meliputi isu hukum perniagaan lintas batas, pengadilan perniagaan internasional, keanggotaan dalam Konsorsium Internasional untuk Keunggulan Pengadilan, serta pelatihan dan pertukaran yudisial.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr M. Syarifuddin, SH., MH menekankan pentingnya kerjasama ini sebagai manifestasi dari kebutuhan bersama kedua negara. Kerjasama ini didasari oleh prinsip saling menghormati dalam kesetaraan dan kedaulatan hukum masing-masing yurisdiksi pengadilan. Singapura telah menjadi mitra dagang penting bagi Indonesia, dan kerjasama ini diharapkan akan memperkuat hubungan kedua negara.

Sementara itu, Chief Justice Sundaresh Menon, dalam sambutan balasannya, menyatakan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan pencapaian luar biasa dalam perjalanan kerja sama pengadilan kedua negara. Ia yakin bahwa kerjasama ini akan membuka peluang untuk kolaborasi lanjutan yang bermanfaat. Nota Kesepahaman ini dianggap sebagai landasan yang kokoh untuk kerjasama bilateral yang langgeng dan dinamis di masa depan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial ini juga disertai oleh serangkaian acara penting lainnya. Salah satunya adalah Seminar Internasional Penyelesaian Sengketa Komersial Internasional yang diadakan di Hotel Borobudur pada 7 November 2023 sore. Acara tersebut membahas berbagai aspek penyelesaian sengketa komersial yang melibatkan pihak-pihak dari negara-negara yang berbeda.

Selain itu, pada tanggal 8 November 2023, diadakan Dialog Yudisial tentang Peradilan Modern: Tantangan dan Kesempatan di Pusdiklat Teknis Yudisial Ciawi. Dialog ini menghadirkan para pakar hukum dan yudisial untuk membahas tantangan dan peluang dalam memodernisasi sistem peradilan di kedua negara.

Nota Kesepahaman ini menandai langkah maju dalam kerjasama yudisial antara Indonesia dan Singapura. Dengan fokus pada keberlanjutan, kesetaraan, dan pertukaran pengetahuan, kerjasama ini diharapkan akan membawa manfaat positif bagi sistem peradilan kedua negara dan memperkuat hubungan bilateral mereka.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

ICONZ ke-7 Dorong Optimalisasi Ekonomi Zakat dan Kesejahteraan Umat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Konferensi Zakat Indonesia (ICONZ) ke-7 telah resmi dibuka pada hari Selasa (07/11/2023), di Auditorium Utama K.H A. Azhar Basyir, Gedung Cendekia, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Konferensi ini diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Pancasila, Institut Ilmu Al Quran (IIQ), dan Universitas Islam As-Syafi’iyah.

ICONZ ke-7 mengusung tema “Membangun Jembatan Menuju Kemakmuran Ekonomi: Peran Zakat dalam Penyelaman Transformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Konferensi ini bertujuan untuk membahas isu-isu kritis mengenai praktik dan strategi lembaga pengelola zakat dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih cerah bagi lembaga zakat global dan nasional.

 

Konferensi diselenggarakan pada 7-8 November di Auditorium K.H.A. Azhar Basyir, Gedung Cendekia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube BAZNAS RI.

"ICONZ ke-7 ini hadir sebagai upaya dan strategi lembaga pengelola zakat dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih cerah," ujar Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA, Selasa (7/11/2023).

Kiai Noor menjelaskan, zakat memiliki dua peran yang sangat strategis dalam mengubah seorang mustahik menjadi muzaki. Zakat dapat membebaskan orang yang kurang beruntung dari kemiskinan.

Melalui Rencana Strategis BAZNAS 2020-2025, kata Kiai Noor, sebanyak 1.058.419 mustahik ditargetkan untuk keluar dari kemiskinan pada tahun 2025, atau kurang lebih sekitar 4% dari target pengentasan kemiskinan nasional.

Oleh karena itu, Kiai Noor berharap, ICONZ ke-7 dapat menjadi forum bagi praktisi, akademisi, dan para profesional untuk mengembangkan strategi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan melalui dana zakat.

Diskusi dari ICONZ ke-7 diharapkan menjadi rekomendasi yang dapat diterapkan dalam manajemen zakat sehingga pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan dana zakat dapat menciptakan ketahanan dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kesejahteraan sosial.

"Dalam ICONZ ke-7 ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada 133 makalah yang telah berpartisipasi dan 96 makalah yang akan mengikuti sesi presentasi hari ini, baik dari penulis-penulis nasional maupun internasional," ucapnya.

Pelaksanaan konferensi ICONZ ke-7 ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta, baik dalam dan luar negeri, dan akan dilaksanakan dengan menggukan 3 bahasa, bahasa arab, inggris, dan Indonesia.

"Kami berharap konferensi ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat jaringan manajemen zakat di ranah akademis untuk mendorong percepatan manajemen zakat nasional. Selain itu, diharapkan forum ini akan menghasilkan gagasan dan penelitian yang dapat mendukung dan memberikan inovasi dalam memperkuat manajemen zakat," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Tangerang Selatan Drs. Banyamin Davnie, menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS atas penyelenggaraan ICONZ ke-7.

Turut hadir Pimpinan BAZNAS RI Prof. Dr. Zainulbahar Noor SE, M.Ec, Rizaludin Kurniawan S.Ag, M.Si, Wakil Ketua BAZNAS BAZIS DKI Rini Suprihartanti, S. E, M.Si, Komisaris Kementerian Agama Negara Bagian Sokoto, Nigeria Dr Jabir Sani Maihulla, Komisaris Kementerian Agama Negara Bagian Kebbi, Nigeria Hon. Arc Muhamad Sani Aliyu.

Menariknya, Materi juga disampaikan oleh para ahli terkait terkait "Zakat untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan ekstrim, stunting dan disabilitas" di antaranya Indonesia International Islamic University (IIIU) Prof. Dr. Dian Masyita Telaga, Dosen Senior Universiti Kebangsaan Malaysia/ Zawouni Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail serta akademisi dari New Orleans University, USA Prof. Kabir Hasan.

Konferensi zakat bergengsi ini terselenggara atas kerja sama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam As-Syafiiah, dan Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan BAZNAS DKI Jakarta.

ICONZ ke-7 dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI H. Saiful Rahmat Dasuki S.IP M.Si, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA, Walikota Tangerang Selatan Drs. Banyamin Davnie, Pimpinan BAZNAS RI Prof. Dr. Zainulbahar Noor SE, M.Ec, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Dr. Ma'mun Murod S.Sos, M.Si.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

ICONZ ke-7: Bangun Jembatan Menuju Kemakmuran Ekonomi

Duta Nusantara Merdeka |

Read More

Bangun Daya Kritis Generasi Muda Terhadap Kebijakan Pemerintah dengan Pendekatan Teknokratis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Generasi muda Indonesia semakin aktif dalam menyuarakan pendapat mereka mengenai kebijakan pemerintah melalui media sosial. Namun, untuk membuat analisis dan evaluasi yang konstruktif terhadap kebijakan publik, penting bagi mereka memahami koridor-koridor yang harus diperhatikan. Dalam diskusi daring yang diadakan oleh Preposisi dengan tema “Membangun Daya Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah” pada Sabtu (04/11/2023), para narasumber membahas pentingnya evaluasi kebijakan pemerintah dengan pendekatan teknokratis.

Rima Baskoro, seorang advokat dan peneliti kebijakan publik, menggarisbawahi perlunya analisis dan evaluasi kebijakan publik didasari oleh data akurat, tolak ukur valid, dan pemahaman yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi. Menurutnya, hal ini adalah bentuk dari sistem check and balances yang krusial dalam menjaga integritas tata negara. “Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik harus didukung dengan data-data yang akurat, tolak ukur yang valid, dan pengelompokan persoalan yang tepat. Salah satu faktor evaluasi yang penting dilakukan adalah ketepatan proses penyusunan kebijakan publik,” kata Rima.

Pada kesempatan yang sama, Theofransus Litaay, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden RI, menekankan pentingnya menggunakan metode teknokratis dalam menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan publik. “Dari persoalan yang muncul di masyarakat, pembuat kebijakan publik akan menentukan skala prioritas, persoalan mana yang harus segera diselesaikan. Dari skala prioritas penentuan persoalan inilah efektifitas dan efisiensi kebijakan pemerintah dapat ditakar,” jelasnya.

Diskusi daring yang berlangsung selama lebih dari 2 jam ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan membekali generasi muda dengan keterampilan analisis kebijakan yang kritis. Narasumber acara ini, Theofransus Litaay dan Rima Baskoro, memberikan wawasan mendalam mengenai teknis dasar evaluasi kebijakan pemerintah dan berbagi contoh kasus yang relevan. 

Sementara itu, Nathalia Mahuddin, Ketua Preposisi, menyatakan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan pemerintah adalah kunci untuk menyongsong masa depan Indonesia yang gemilang. “Maka dibutuhkan kesadaran kritis semua elemen masyarakat terhadap jalannya proses implementasi sebuah kebijakan publik dan ketepatan kebijakan yang efektif dan efisien,” ungkap Nathalia.

Dalam suasana yang interaktif, lebih dari 25 peserta, kebanyakan di antaranya generasi muda, aktif bertanya dan berdiskusi tentang teori dan praktik evaluasi kebijakan publik. Diskusi ini menjadi langkah positif dalam membangun daya kritis generasi muda Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki kebijakan publik demi kemajuan negara.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi: Mendagri Dorong Kerjasama Kepala Daerah dengan Bulog, BPS, dan Satgas Pangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dalam rakor ini, Mendagri menekankan pentingnya kerjasama antara kepala daerah dengan Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Mendagri menyatakan, "Seluruh kepala daerah tolong koordinasi dengan Bulog, kalau ada stoknya jangan disimpan, tapi didistribusikan. Ada beberapa temuan disimpan, tidak terdistribusi, akibatnya [beras] langka dan [harganya] naik." 

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa inflasi pada Oktober 2023 berada di angka 2,56 persen secara year-on-year, dengan penurunan sebesar 0,17 persen secara month-to-month dibanding bulan sebelumnya. Meskipun secara nasional inflasi relatif terkendali, namun angka inflasi di berbagai daerah masih bervariasi, berkisar antara 1,1 persen hingga 5 persen. Oleh karena itu, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk terus melakukan upaya pengendalian, terutama di daerah-daerah dengan inflasi di atas rerata nasional.

Koordinasi antara kepala daerah dengan BPS dianggap penting karena BPS memiliki data lengkap mengenai harga bahan pokok di setiap kabupaten/kota. "Tolong Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kepala daerah koordinasi dengan BPS kabupaten/kota, mereka punya data lengkap, karena yang disampaikan oleh BPS tadi itu Beliau sudah menganalisis angka nasional, bahan mentahnya dari tiap BPS kabupaten/kota," ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk mengaktifkan Satgas Pangan di daerah masing-masing. Dia menjelaskan bahwa pihak Satgas Pangan Polri telah menggerakkan jajaran Polda dan Polres untuk memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan memasuki pasar-pasar dan distributor-distributor.

Selain itu, Mendagri mengajak kepala daerah untuk mengorganisir pasar murah, terutama di lokasi yang belum dijangkau oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dia juga meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk memeriksa Pemda yang sudah dan belum melaksanakan pasar murah. Pemda yang telah bergerak akan mendapatkan penghargaan, sementara yang belum akan dikenai sanksi sesuai dengan kinerja yang dilakukan.

Mendagri menekankan, "Badan Pangan [akan] bantu, lebih hebat lagi kalau rekan-rekan juga bergerak melakukan gerakan pasar murah tidak hanya sekali dari Badan Pangan, dengan Bantuan Tunai Tidak Terduga (BTT) masing-masing atau Bantuan Sosial (Bansos) reguler masing-masing, dari anggaran yang ada."

Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, diharapkan inflasi dapat terkendali dengan lebih baik, menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rapat koordinasi ini menjadi langkah konkret dalam menghadapi tantangan inflasi dan meningkatkan perekonomian di tingkat daerah.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Putusan PT Surabaya Keliru, Soegiharto Santoso Ajukan Kasasi

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Upaya hukum yang ditempuh pengusaha dan wartawan senior Soegiharto Santoso atas kasus penipuan yang dialaminya masih terus berlanjut hingga ke perkara perdata. Sebelumnya Soegiharto Santoso selaku Direktur PT. Global Mitra Teknologi (PT GMT) berhasil mempidanakan Suradi Gunadi yang pernah membuatnya mengalami kerugian mencapai lebih dari 12 Miliar Rupiah. 

Setelah Suradi Gunadi terbukti melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Nomor 527 K/Pid/2020 jo. Putusan Nomor 1270/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, Soegiharto Santoso yang akrab disapa Hoky, kemudian menggugat perdata di Pengadilan Negeri Surabaya. 

Kini perkaranya sudah masuk ke tahap kasasi karena gugatannya tidak berhasil ditingkat Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 560/PDT/2023/PT SBY tanggal 13 September 2023 jo. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 20 Juni 2023. 

Upaya kasasi ini merupakan kelanjutan dari gugatan sebelumnya, sebab majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Setelah diajukan upaya banding, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan gugatan ditolak. 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim pada tingkat banding menyatakan bahwa bukti surat-surat dari pihak penggugat hanya merupakan fotocopy dari fotocopy oleh karenanya bukti surat-surat tersebut harus dikesampingkan. 

Hoky mempertanyakan dasar pertimbangan majelis hakim yang dianggap keliru. Didampingi kuasa hukumnya Yohanis Selle, SH. dari Mustika Raja Law Office, Hoky secara resmi mengajukan kasasi pada Kamis (02/11/2023) baru-baru ini di Surabaya. 

"Putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim keliru dan tidak cermat, sebab PT GMT telah mengajukan bukti asli yaitu salinan Putusan kasasi Nomor 527 K/Pid/2020," bebernya. 

Hoky yang juga menjabat Ketua Umum APKOMINDO dan Ketua Umum APTIKNAS serta pendiri LSP Pers Indonesia menyatakan, bukti putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) merupakan bukti yang sempurna. 

Jadi menurut Hoky, putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengabaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975. "Di situ secara tegas dinyatakan, suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara Perdata, baik terhadap Terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan," terang Hoky, yang baru saja menyandang gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta. 

Lebih lanjut, Ia bertutur: “Suradi Gunadi ini telah terbukti melakukan penipuan, sebelum saya menempuh jalur hukum telah berupaya bersama Pak Ali Said Mahanes melakukan musyawarah mufakat, akan tetapi justru Suradi Gunadi melakukan gugatan sebanyak 3 kali di PN JakPus. Bahkan melakukan upaya kriminalisasi terhadap Direktur PT GMT sebelumnya yakni Lianny Pandoko di Polda Jawa Timur, kendati demikian seluruh upaya hukum Suradi gagal, karena penipunya justru Suradi," papar Hoky. 

“Saya tetap yakin dan percaya keadilan akan dapat saya peroleh melalui upaya hukum kasasi ini, oleh karena itu saya juga hadir secara langsung ke Pengadilan Negeri Surabaya,” pungkas Hoky.

Editor: Arianto 

Read More

Ibnu Prayudo Bersama Tim ABRI-1 Roadshow ke Sumatera Utara

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Ketua DPW ABRI-1 Kaltara, Ibnu Prayudo ikut bersama tim ABRI-1( Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu) Roadshow ke Sumatera Utara. Dia melihat Roadshow ini adalah kesempatan besar untuk mendekatkan seluruh jaringan AMIN (Anies- Muhaimin).

Bersama tim dari DPP ABRI-1 menuju ke Sumatera Utara, setibanya di Bandara Kualanamu, tim ABRI-1 bersama Partai Pendukung mengiringi Anies Baswedan. Kemudian Kamis (2/11) tim ABRI-1 melakukan silaturahmi bersama masyarakat Stabat Kabupaten Langkat di Gedung MABMI. 

Sementara itu, kegiatan esoknya ABRI-1 silaturahmi bersama tokoh lintas agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Tuan Guru Batak, lalu silaturahim ke MTs/MAS AL- Washiyah Binjai Serdangan Kisaran Asahan.

Ibnu Prayudo selaku Ketua DPW ABRI-1 Kaltara dan juga merupakan salah satu tokoh pemuda aktif yang mendorong gerakan perubahan berdiri bersama barisan yang dipimpin oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ia menyatakan akan Totalitas , loyalitas serta militansinya sehingga DPP ABRI-1 mempercayakan kepemimpinan di wilayah (DPW) Kaltara.

"Kita butuh pemimpin yang tak sekedar kuat, tapi juga cerdas untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara"Great Power", ujar Ibnu Prayudo pada reporter Senin (6/10/2023).

Kontestasi pemilu 2024 lebih dari sekedar tahapan- tahapan demokrasi formal. Pilpres 2024 adalah pertarungan gagasan dan program nasional strategis, pertarungan ideologi kebangsaan sekaligus pertaruhan masa depan bangsa Indonesia. Ditengah pergolakan geopolitik dan geoekonomi yang sangat tak menentu. 

Disisi lain, Indonesia dihadapkan pada dua konsekuensi, ikut hancur ditelan badai atau mampu memanfaatkannya agar mampu menjadi negara maju, semua ditentukan oleh sang nahkoda yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara 

"Semoga di tahun 2045 Indonesia menjadi negara "Super Power" sesuai visinya Indonesia Emas. Kami yakin hanya pasangan AMIN yang mampu membawa Indonesia bersaing secara global," tutupnya.

Editor: Arianto 

Read More

Krisis Demokrasi di Indonesia: Tuntutan Orang Muda untuk Keadilan Sosial dan Kedaulatan Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Krisis demokrasi yang semakin dalam di Indonesia kembali memunculkan sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil, terutama kaum muda. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat calon presiden/wakil presiden baru-baru ini memicu gelombang protes dan keprihatinan di kalangan rakyat. Keputusan ini dianggap sebagai langkah menuju dinasti politik, yang mencerminkan intervensi kekuasaan dan menyalahi semangat demokrasi.

Presiden Jokowi telah memainkan peran kunci dalam memberikan sokongan kepada putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Keputusan ini telah mencetuskan pro dan kontra di masyarakat, dengan banyak kalangan yang menilai hal ini sebagai langkah menuju oligarki politik, yang merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Axel Paskalis, peneliti dari Public Virtue Research Institute, menyatakan, "Pembentukan dinasti politik Presiden Jokowi merupakan satu dari sekian banyak fenomena yang menandakan bahwa kekuasaan oligarki masih sangat kuat di negeri ini. Oligarki adalah sistem yang membolehkan segelintir elit untuk menyalahgunakan institusi-institusi publik untuk kepentingan penumpukan kekayaan privat."

"Beberapa kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti revisi UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan Revisi UU MK, semakin menegaskan dominasi kekuasaan oligarki. Kebijakan-kebijakan ini telah merongrong mekanisme kontrol demokratis, menghancurkan aturan main demokrasi, dan memperdalam jurang sosio-ekonomi di masyarakat," kata Axel dalam kegiatan konferensi pers menyikapi putusan MKMK, dalam rangka memastikan MKMK memecat Ketua dan hakim MK yang melanggar etik, serta menguak skandal intervensi eksekutif dalam putusan MK, di Jakarta, Senin (06/11/2023).

Menurut para aktivis muda yang tergabung dalam aksi protes ini, ketidakadilan politik ini juga melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Keterwakilan perempuan, yang seharusnya menjadi wujud affirmative action, justru direnggut oleh kebijakan politik dinasti.

Di samping itu, sistem politik yang ada telah membatasi partisipasi politik progresif dari masyarakat. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang masih ada dalam UU Pemilu tidak hanya membatasi peluang partai-partai kecil, tetapi juga mempersempit makna Pemilu sebagai pertarungan gagasan dan ideologi.

Meskipun terdapat wacana tentang peran orang muda dalam politik, namun pada kenyataannya, narasi tersebut diambil alih oleh elit untuk mendukung dinasti politik mereka. "Pemimpin muda" yang seharusnya mencerminkan ide baru dan perubahan, justru dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan elit.

Dalam menyikapi situasi ini, para aktivis muda bersatu dalam menuntut perubahan nyata. Mereka menyerukan:

1. Pecat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang melanggar etik secara tidak hormat.

2. Mundurkan semua pejabat publik yang terlibat konflik kepentingan dengan Pemilu 2024, termasuk Presiden Joko Widodo.

3. Hapuskan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dengan menjadikannya 0% dalam UU Pemilu.

4. Cabut seluruh undang-undang dan kebijakan yang mendukung kekuasaan oligarki.

Para aktivis juga mengajak seluruh orang muda di Indonesia untuk bersatu dan membangun kekuatan politik progresif. Mereka menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dalam merancang masa depan demokrasi Indonesia. Aksi protes ini diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya memperjuangkan demokrasi yang adil dan merata bagi semua warga negara.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Ester Yulia Hadiri Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran telah digelar di depan patung kuda Jakarta, hari Senin, dengan tema "Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi." Aksi ini diikuti oleh sekitar 10.000 orang yang berkumpul untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan kepala daerah menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Ester Yulia, Ketua Srikandi Prabowo-Gibran dan Bendahara Rumah Nusantara Prabowo-Gibran, hadir dalam aksi tersebut dan mengajak para ibu-ibu untuk mendukung putusan MK yang telah final dan tidak dapat dibatalkan. Demonstrasi ini merupakan bentuk solidaritas dari Rumah Nusantara Prabowo-Gibran dalam mendukung keputusan MK, sekaligus komitmen mereka untuk mengawal kepentingan generasi milenial Indonesia.

Dalam pidatonya, Ester Yulia menekankan pentingnya keputusan MK sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia dan menghargai pengalaman kepemimpinan sebagai kriteria penting dalam pencalonan presiden atau wakil presiden. "Kami berdiri di sini hari ini untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Putusan MK ini adalah kemenangan bagi semua warga Indonesia yang percaya pada pentingnya kepemimpinan yang teruji dan pengalaman yang solid," ujar Ester.

Aksi ini juga menyoroti peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas dan keluhuran lembaga peradilan konstitusi. Demonstran menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap interpretasi dan keputusan yang dibuat oleh Majelis Kehormatan, memastikan bahwa keadilan tetap menjadi prioritas utama.

Demonstrasi berlangsung damai dengan peserta yang membawa spanduk dan poster yang mendukung putusan MK. Kegiatan ini juga diwarnai dengan orasi mengenai dampak putusan MK terhadap masa depan politik Indonesia.

"Aksi "Jaga Mahkamah Konstitusi" ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keputusan MK dan peran aktif warga dalam mengawasi proses demokrasi. Dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, aksi ini menjadi simbol dari kekuatan suara rakyat dalam membentuk masa depan bangsa," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Rumah Nusantara Prabowo-Gibran Gelar Unras Dukung Putusan MK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rumah Nusantara Prabowo-Gibran menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi" di sekitar patung kuda Jakarta, Senin (6/11/2023). Dalam aksi ini, sekitar 10.000 massa berkumpul untuk mengekspresikan dukungan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebijakan kepala daerah menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Andreas P, Ketua Rumah Nusantara Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa kehadiran mereka dalam unjuk rasa ini adalah bentuk dukungan anak muda terhadap putusan MK. Ia menekankan bahwa opini-opini yang mencoba membatalkan keputusan MK hanyalah bentuk ketakutan dari kalangan yang merasa khawatir akan kekalahan dalam pilpres 2024. 

Andreas menyatakan bahwa putusan MK memberi kesempatan kepada kaum muda untuk terlibat dalam politik, termasuk dalam posisi eksekutif, presiden, dan wakil presiden. Dia juga menegaskan bahwa lebih dari 60 pemuda siap untuk berkompetisi dalam arena politik, dan mereka mendukung keputusan MK.

Pada kesempatan yang sama, Syarif Kalepe Wasekjen Rumah Nusantara, yang turut berbicara dalam acara tersebut, menilai bahwa upaya membatalkan keputusan MK adalah tidak beralasan. Menurutnya, kampanye yang dilakukan oleh beberapa calon terkait peran milenial dan Gen Z adalah tipu daya. Ia mengajak semua pihak untuk menerima keputusan MK dengan lapang dada, mengakui bahwa keputusan MK tersebut sudah final. Ia juga menekankan bahwa banyak pemuda yang telah menunjukkan kecerdasan dan pemahaman politik yang baik, dan mereka telah memimpin beberapa perusahaan nasional. Syarif mengajak semua orang untuk mendukung keputusan MK dan melanjutkan tahun politik dengan damai.

Sementara itu, Ester Yulia, Ketua Srikandi Prabowo-Gibran, mengajak para ibu-ibu untuk mendukung putusan MK yang dianggap sudah inkrah dan tidak bisa dibatalkan lagi. Dalam unjuk rasa ini, Rumah Nusantara Prabowo-Gibran menunjukkan solidaritas mereka dalam mendukung keputusan MK, sambil tetap berkomitmen untuk mengawal kepentingan milenial Indonesia.

Aksi unjuk rasa ini mencerminkan semangat mendukung keputusan lembaga hukum dan mengawal demokrasi di Indonesia, sambil memberikan dukungan kepada generasi muda untuk terlibat aktif dalam politik tanah air. Dengan ini, Rumah Nusantara Prabowo-Gibran berharap dapat membawa semangat positif dan perubahan yang baik bagi masa depan Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kemendagri Dorong Penyusunan APBD TA 2024: Fokus pada Prioritas dan Kebutuhan Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memberikan dorongan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 tepat waktu, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya penyusunan APBD yang memprioritaskan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam acara Webinar Series Keuda Update Seri ke-37 yang diselenggarakan secara hybrid melalui Zoom meeting dan kanal YouTube Direktorat Jenderal Bina Keuda pada Kamis (2/11/2023), Maurits mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai arah kebijakan penyusunan APBD TA 2024 antara Kemendagri dan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Lebih lanjut, Maurits menekankan penerapan asas 'money follow program', di mana penganggaran harus difokuskan pada program yang berkaitan langsung dengan prioritas nasional dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. "Kebijakan anggaran belanja harus berdasarkan money follows program dengan memastikan kematangan dalam menerjemahkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja suatu program dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," tegasnya.

Dalam konteks perubahan, Maurits menjelaskan beberapa penyesuaian dalam pedoman penyusunan APBD TA 2024, termasuk penyesuaian terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Kebijakan pendapatan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), kebijakan mandatory spending untuk pendidikan dan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, serta penanganan inflasi di daerah.

"Pemerintah daerah wajib memenuhi alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory spending). Jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan akan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait," jelasnya.

Dorongan dari Kemendagri ini memberikan arah yang jelas kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dengan bijak, memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien untuk program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keteraturan dalam penyusunan APBD TA 2024 diharapkan akan menciptakan keberlanjutan dalam pembangunan dan pelayanan publik di seluruh daerah di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Clide Laksamana Sukses Gebrak Jakarta di Konser 'Remember November'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Promotor musik Nada Emas Gemilang (NEG), Clide Laksamana, telah menciptakan gebrakan spektakuler di industri musik tanah air melalui konser perdana bertajuk 'Remember November' yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Dalam konser yang berlangsung selama dua hari ini, nama Clide Laksamana mencuat sebagai salah satu promotor musik yang tengah populer dan berhasil menggebrak Jakarta dengan acara musik yang luar biasa.

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub Ismail, mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian luar biasa yang diraih oleh Clide Laksamana. "Sukses selalu untuk Clide. Gebrakan perdana yang memukau selama dua hari di GBK adalah pencapaian yang sangat mengagumkan," ujar Yakub di kawasan GBK Jakarta, Minggu (5/11/23).

Apresiasi yang diberikan oleh Yakub kepada Clide menunjukkan pengakuan atas keberhasilan promotor musik muda ini. Ketua Apindo Banten berharap bahwa kesuksesan ini akan membawa Clide ke puncak industri musik tanah air. "Besar harapan semoga kesempatan ini menjadi langkah awal yang baik untuk ke depan," katanya.

Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Clide, Yakub yakin bahwa Clide memiliki potensi untuk menjadi promotor kenamaan yang akan membawa musik Indonesia menuju tingkat kegemilangan yang lebih tinggi. "Tidak hanya Jakarta, konser-konser Clide akan merambah ke kota-kota besar lainnya di Indonesia melalui roadshow NEG," imbuhnya.

Selain itu, Yakub juga optimis bahwa Clide Laksamana akan mampu membawa grup band dan artis kenamaan dunia tampil di panggung musik Indonesia. Keberhasilan Clide Laksamana dalam konser 'Remember November' di GBK menandai awal dari perjalanan gemilangnya sebagai promotor musik yang dinamis dan inovatif di tanah air. Semua mata tertuju padanya, menantikan gebrakan-gebrakan mendatang yang akan membawa industri musik Indonesia mencapai prestasi yang lebih gemilang.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023: Menteri Basuki Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pembangunan Infrastruktur

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menggelar acara Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023). Acara ini menjadi penutup rangkaian acara Konstruksi Indonesia 2023 yang telah diselenggarakan pada 1-3 November 2023.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan kebanggaannya atas kesuksesan Konstruksi Indonesia 2023 yang telah menarik lebih dari 29.000 pengunjung dari 400 lebih asosiasi jasa konstruksi. "Ini menunjukkan gairah konstruksi di Indonesia, dan saya yakin ke depan jasa konstruksi akan terus maju dan berkembang," ujar Menteri Basuki.

Acara Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat jasa konstruksi atas kontribusinya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi nasional. Penghargaan diberikan dalam 5 kategori, termasuk Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tingkat Provinsi dan Kabupaten, Implementasi Building Information Modelling (BIM), Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan Tertib Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi Asing.

Lebih lanjut, Menteri Basuki memberikan apresiasi kepada para penerima penghargaan, terutama pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia berkomitmen untuk memberikan dukungan berupa program dan pelatihan kepada mereka. "Pemda harus terus membina jasa konstruksi agar menjadi kekuatan utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ujarnya.

Dalam sambutannya, Menteri Basuki juga mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur. Contohnya adalah pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) yang menggunakan 100% produk dalam negeri. "TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) is a must. Harus kita dorong sehingga dapat membuka lapangan kerja juga bagi kita," tambahnya.

Acara ini bukan hanya sebagai pameran, tetapi juga melibatkan seminar inovasi alih teknologi. Menteri Basuki berharap agar Konstruksi Indonesia tahun depan lebih maju dan bergairah. "Semoga jasa konstruksi kita selalu kompak demi pembangunan infrastruktur di Indonesia yang lebih maju," tutupnya.

Rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia 2023 telah berlangsung sejak Mei 2023 hingga puncak acara pada 1-3 November 2023. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen seperti national call for paper & konferensi, pameran dan penghargaan konstruksi, kompetisi konstruksi, bedah buku Konstruksi Indonesia 2023, ASEAN Chartered Professional Engineers (ACPE) Forum, dan malam penghargaan Konstruksi Indonesia 2023.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kedutaan Jepang, para Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Pimpinan Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi Rantai Pasok dan Badan Usaha Jasa Konstruksi, serta Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta masyarakat jasa konstruksi lainnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Presiden Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan BAZNAS ke Palestina

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo, secara resmi melepas bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (4/11/2023). Bantuan ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat Indonesia, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Bantuan ini melibatkan tiga lembaga kemanusiaan lainnya, yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) dan Humanitarian Forum Indonesia. Jenis bantuan mencakup makanan, obat-obatan, perlengkapan wanita dan anak-anak, alat penunjang disabilitas, serta kebutuhan logistik lainnya yang sangat dibutuhkan oleh warga Palestina.

Dalam pidato singkatnya, Presiden Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam menyumbangkan bantuan tersebut. Bantuan kemanusiaan seberat 51,5 ton ini, yang diangkut menggunakan dua pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara dan satu pesawat Airbus sewaan, mencakup berbagai kebutuhan esensial seperti bahan makanan, peralatan medis, selimut, tenda, dan kebutuhan logistik lainnya.

"Alhamdulillah bantuan masyarakat Indonesia akan dikirim ke Palestina. Ini adalah bantuan tahap pertama yang dikirim dengan tiga pesawat dengan berat 51,5 ton bantuan berupa bahan makanan, peralatan medis, selimut, tenda, dan kebutuhan logistik lainnya, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Gaza," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya solidaritas dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Ia berharap bahwa lebih banyak lagi bantuan akan diberikan oleh masyarakat dan dunia usaha untuk membantu warga Palestina yang saat ini masih menghadapi agresi militer Israel.

Secara teknis, bantuan kemanusiaan dari Indonesia akan diterbangkan dari Jakarta menuju Bandara El Arish di Mesir, yang merupakan lokasi terdekat dengan Gaza. Dari bandara tersebut, bantuan akan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Mesir untuk kemudian disalurkan ke Gaza melalui badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), dua badan kemanusiaan yang beroperasi di Gaza.

Turut hadir dalam acara pelepasan bantuan tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, dan Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA. BAZNAS bekerja sama dengan sejumlah mitra, termasuk lembaga amil zakat (LAZ) dan perusahaan, dalam mengumpulkan bantuan untuk Palestina. 

Masyarakat Indonesia juga diajak untuk ikut berpartisipasi dengan berdonasi dan mendoakan keselamatan warga Palestina yang masih berada dalam situasi konflik yang sulit. Donasi dapat disalurkan melalui https://baznas.go.id/sedekahduniaislam atau melalui transfer ke rekening BSI 100.426.6893.

Dengan semangat solidaritas dan kepedulian, Indonesia sekali lagi menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung kemanusiaan global dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Momen ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap perdamaian dan keadilan di dunia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Sambut HUT Ke-6, IMO Gelar Seminar "Elektabilitas dalam Pusaran Media"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ikatan Media Online (IMO) – Indonesia bersiap merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 pada Sabtu, 11 November 2023, di Sparks Life Hotel, Jakarta. Acara ini tidak hanya dirayakan sebagai momen ulang tahun organisasi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengadakan Seminar Nasional yang mengundang empat narasumber terkemuka.

Ketua Umum IMO – Indonesia, Yakub F. Ismail, mengungkapkan bahwa keempat narasumber tersebut adalah tokoh-tokoh terkemuka di bidangnya. Mereka adalah Dr. Firman Wijaya, Ketua Umum Peradin (Persatuan Advokat Indonesia), Prof. Henri Subiakto (eks Staf Ahli Kominfo), Dr. Agus Sudibyo (eks anggota Dewan Pers), dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun.

"Acara HUT IMO-Indonesia tahun ini dirancang dengan pendekatan yang berbeda. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penggabungan acara Seminar Nasional dengan perayaan HUT IMO," ujar Yakub di Jakarta, Sabtu (4/11/23). 

Menurut Yakub, langkah ini diambil agar acara seremonial tersebut memiliki makna yang lebih dalam, bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi masyarakat luas. Seminar Nasional ini diharapkan dapat memicu dialog intelektual dalam menghadapi berbagai isu terkini, terutama menjelang Pemilu 2024.

Tema acara, "Elektabilitas dalam Pusaran Media," dipilih dengan cermat. Menurut Yakub, tema ini dirasa sangat relevan mengingat dinamika pers saat ini yang semakin kompleks. Keempat pembicara yang diundang di acara Seminar Nasional IMO ini merupakan para ahli yang sangat kompeten di bidangnya. Mereka akan membahas secara mendalam tema besar yang tengah hangat diperbincangkan menjelang Pemilu 2024.

Sementara itu, Ketua Pelaksana HUT IMO-Indonesia, Helex Wirawan, mengonfirmasi bahwa persiapan acara sudah mencapai 95 persen. Menurutnya, semua aspek kegiatan hampir sepenuhnya disiapkan dengan baik, tinggal beberapa kebutuhan teknis yang perlu diselesaikan.

Dalam hal undangan, Helex menjelaskan bahwa mayoritas peserta yang diundang adalah anggota dan pengurus IMO, baik dari pusat maupun daerah, yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Selain itu, beberapa tamu undangan khusus juga diundang untuk menghadiri acara ini. Totalnya, acara ini diharapkan dihadiri oleh ribuan peserta.

Para peserta yang berencana hadir diacara tersebut diharapkan melakukan registrasi melalui link: https://forms.gle/dfDGVMbpvSma5P9n7 agar mereka dapat menerima E-Sertifikat melalui email.

Momen HUT ke-6 ini menjadi bukti nyata keberhasilan organisasi dalam mengadakan kegiatan yang bermanfaat, memberi inspirasi, dan memperkuat jejaring komunikasi antar insan media di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Hamdani: Cetya Tathagata Gelar Donor Darah untuk Kemanusiaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kolaborasi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dengan Badan Pengelola Apartemen Kawasan Podomoro City, Cetya Tathagata Jakarta, dan Palang Merah Indonesia (PMI) menciptakan momen luar biasa hari ini. Aksi berbagi kasih Donor Darah, dengan tema 'Satu Tetes Darah, Menyelamatkan Satu Nyawa', digelar di Balai Warga Royal Mediterania Garden. Acara ini menghadirkan ratusan warga yang antusias menyumbangkan darahnya untuk membantu sesama.

Hamdani, Ketua Panitia Cetya Tathagata Jakarta, mengungkapkan apresiasi mendalam terhadap partisipasi masyarakat dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Beliau menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan donor darah sebagai bentuk dukungan terhadap stok darah di rumah sakit dan bantuan bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah.

"Dalam suasana kebersamaan, para peserta donor darah tidak hanya memberikan darah mereka tetapi juga mendapatkan edukasi mengenai proses donor darah yang aman dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Dengan kehadiran PMI sebagai mitra, proses donor darah berjalan lancar dan aman bagi semua peserta," ujarnya di sela-sela kegiatan donor darah di Jakarta, Sabtu (04/11/2023).

Menurut Hamdani, Acara donor darah ini merupakan kegiatan rutin yang telah dijalankan sebanyak 17 kali sejak tahun 2015. Kerjasama antara PPPSRS, pengelola apartemen, dan PMI telah membuahkan hasil positif dengan target 150 pendonor pada hari ini. 

Kegiatan donor darah ini, dipenuhi oleh antusiasme masyarakat yang terlihat dari antrean panjang para pendonor. Semangat gotong-royong dan kepedulian sosial tercermin dalam setiap 'satu tetes darah' yang disumbangkan, menunjukkan bahwa solidaritas dan kepedulian masih sangat hidup di tengah masyarakat Jakarta Barat.

"Dalam kesempatan ini, kami mengajak semua masyarakat untuk terus mendukung aksi kemanusiaan seperti ini agar stok darah PMI selalu mencukupi dan nyawa yang membutuhkan dapat tertolong. Mari bersama-sama menjaga semangat gotong-royong dan kepedulian sosial demi kebaikan bersama," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Presiden RI Hadiri Festival Dahau di Kutai Barat Bersama Panglima TNI dan Kapolri

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Barat 

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, didampingi oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dan Kapolri, Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, menghadiri Festival Dahau di Lapangan Alun alun Itho Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Jum'at (03/11/2023). Dalam kunjungan kerjanya, Presiden menerima Piagam dukungan pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) dari Bupati Kutai Barat dan mendapatkan gelar adat dari Ketua Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, Aji Tatau Narangk Bulau.

Festival Dahau menjadi momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat Kutai Barat, tidak hanya sebagai perayaan HUT ke-24 Kabupaten Kutai Barat, tetapi juga sebagai ajang merayakan budaya dan tradisi daerah. Presiden RI menyampaikan kegembiraannya atas kesempatan untuk hadir dalam Festival Dangai Ehau dan merayakan ulang tahun Kabupaten Kutai Barat yang ke-24. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi antusiasme dan semangat masyarakat setempat dalam memperingati acara tersebut.

Kunjungan kerja Presiden RI juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Dankorbrimob Polri, Komjen Pol Drs. Imam Widodo, M.Han, dan Asops Panglima TNI, Mayjen TNI Muhammad Nur Ahmad. Hadir pula Aslog Panglima TNI, Laksda TNI Budi Sulitio, M.Tr. Opsla, CHRMP, Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Widjojono, serta sejumlah tokoh penting lainnya dari tingkat nasional hingga daerah.

Presiden RI, dalam kunjungannya, menekankan pentingnya memelihara dan mempromosikan budaya daerah serta memperkuat solidaritas dan persatuan antara pemerintah pusat dan daerah. Turut hadirnya pejabat tinggi negara, seperti Panglima TNI dan Kapolri, menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap inisiatif daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal serta tradisi yang melekat dalam Festival Dahau.

Presiden juga menggarisbawahi peran penting Festival Dahau dalam memperkenalkan keindahan dan keberagaman budaya Indonesia kepada dunia. Dengan menghadiri acara ini, Presiden RI mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya menjaga dan merayakan warisan budaya yang membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan keanekaragaman.

Kegiatan kunjungan kerja ini menjadi bukti konkret dari komitmen pemerintah untuk mendukung dan memajukan budaya lokal serta membangun kerjasama harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Semangat positif dan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat daerah diharapkan akan terus menguatkan ikatan kebangsaan dan menginspirasi generasi muda untuk menjaga dan menghargai keberagaman budaya Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Hadiri China-ASEAN Legal Forum di Chongqing

Duta Nusantara Merdeka | Chongqing 

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha, bersama delegasi Mahkamah Agung, menghadiri China-ASEAN Legal Forum 2023 yang diadakan di Chongqing, Tiongkok, mulai 30 Oktober hingga 2 November 2023. Dalam forum ini, perwakilan Indonesia aktif berpartisipasi dalam dialog dan pertukaran pengetahuan mengenai Belt and Road Initiative (BRI) China serta kerjasama hukum antara China dan negara-negara ASEAN.

BRI, yang diumumkan oleh Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013, merupakan inisiatif ekonomi, diplomatik, dan geopolitik yang bertujuan memperkuat pengaruh ekonomi China melalui pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati oleh jalur ini. Dua jalur utama BRI adalah jalur sutra ekonomi darat dan jalur sutra maritim berbasis laut, menghubungkan Asia, Afrika, Oseania, dan Eropa.

Dalam pidatonya, Presiden Xi Jinping menekankan pentingnya BRI dalam perdamaian, kerjasama, keterbukaan, dan inklusivitas. Forum China-ASEAN Legal Forum adalah platform penting untuk mempromosikan pertukaran dan kerjasama hukum antara China dan negara-negara ASEAN. Topik-topik utama yang dibahas dalam forum ini meliputi pengembangan dan implementasi aturan BRI, pengalaman di bidang hukum, perlindungan hukum untuk kerjasama Lancang-Mekong, dan pengembangan platform layanan hukum.

Indonesia, sebagai mitra dagang terbesar dan tujuan investasi terbesar kedua Tiongkok di ASEAN, memainkan peran sentral dalam inisiatif BRI. Pada tahun 2021, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok mencapai US$124,4 miliar, dengan investasi langsung non-keuangan Tiongkok di Indonesia meningkat menjadi US$1,86 miliar. Nilai investasi terus meningkat, mencapai US$8,2 miliar pada tahun 2022, dan mencapai US$3,8 miliar pada Semester I-2023, menandai kontribusi signifikan Indonesia dalam BRI.

Dalam forum ini, delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia juga merayakan kesuksesan dua hakim Indonesia, Dwi Hananta (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali) dan Marcelino Gonzales Sedyanto Putro (Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek), yang berhasil menyelesaikan program studi doktoralnya di Southwest University Of Political Science and Law, Tiongkok. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa kerja sama dan pertukaran di bidang pendidikan sangat penting dalam membangun hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok.

Kehadiran dan kontribusi aktif delegasi Mahkamah Agung RI dalam China-ASEAN Legal Forum memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa Indonesia melalui proyek-proyek BRI. Forum ini menjadi langkah penting menuju kerjasama hukum yang lebih erat dan saling menguntungkan antara kedua negara, membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan kerjasama yang berkelanjutan di masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Gus Halim: Pentingnya Tenaga Pendamping Profesional dalam Pembangunan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, atau akrab disapa Gus Halim, menyatakan bahwa tenaga pendamping profesional tetap dibutuhkan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa di Indonesia. Dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2023 di Gets Hotel, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/11/2024). Gus Halim menegaskan pentingnya keberadaan pendamping desa.

Gus Halim menekankan perlunya peningkatan kapasitas pendamping desa agar mereka dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan desa. "Inilah pentingnya kita harus selalu melakukan peningkatan kapasitas pendamping desa," ujar Gus Halim.

Ada hipotesa yang menyatakan bahwa tenaga pendamping profesional tidak lagi dibutuhkan jika desa sudah mandiri. Namun, Gus Halim membantah anggapan tersebut. Menurutnya, ketika desa sudah mandiri, kompleksitas masalah pembangunan dan pemberdayaan desa justru meningkat. Oleh karena itu, peran pendamping desa tetap diperlukan.

"Posisi desa mandiri itu selevel dengan kabupaten hingga pusat dalam level data mikro," tegas Gus Halim, memberi penekanan pada pentingnya pendamping desa dalam mengatasi masalah-masalah yang semakin kompleks.

Dalam visinya, desa mandiri tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan sanitasi. Desa yang mandiri harus memusatkan perhatian pada pemberdayaan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

"Pemberdayaan desa dalam konteks pendidikan harus dinamis dan dibutuhkan oleh warga desa. Begitu juga pertumbuhan ekonomi untuk menjaga pembangunan desa tetap dinamis. Melihat betapa pentingnya, maka kita terus mendorong adanya satu desa dengan satu pendamping," tambah Gus Halim.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini diikuti oleh 1.332 tenaga pendamping profesional yang berasal dari Purworejo, Blora, Brebes, Karanganyar, Kendal, Cilacap, Kudus, Pemalang, Demak, Klaten, Pati, Rembang, dan Semarang. Gus Halim mendukung penuh kegiatan ini dengan didampingi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lutifyah Nurlaela, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jawa Tengah Noor Kholis, Koordinator Provinsi Ahmad Hadi Imron, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Jawa Tengah, serta perwakilan dari Kabupaten/Kota.

Pendamping desa tetap memiliki peran sentral dalam mencapai visi pembangunan dan pemberdayaan desa yang dinamis dan berkelanjutan. Dengan peningkatan kapasitas mereka, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat mencapai tingkat mandiri yang lebih tinggi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi lokal. Gus Halim bersama tenaga pendamping profesional lainnya terus berkomitmen untuk memajukan desa-desa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Deklarasi Relawan Gabungan Penggerak Pemenangan Ganjar Pranowo - Mahfud di Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dalam suasana penuh semangat, Calon Presiden RI, Ganjar Pranowo, menyapa Iwan Pansa dan ribuan massa dalam Deklarasi Relawan Gabungan Penggerak Pemenangan Ganjar Pranowo - Mahfud (GP2GM) di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Jumat (3/11/2022). Acara ini menjadi momentum penting dalam perjalanan menuju Pemilihan Presiden 2024.

Ganjar Pranowo dengan hangat menyambut Ketua GP2GM Provinsi Riau, Iwan Pansa, dan tim relawan melalui pesan langsung dari selulernya. "Salam sejahtera buat bapak dan ibu semua yang telah mengundang saya untuk menyaksikan deklarasi di Riau," ucap Ganjar sambil menyapa Iwan Pansa bersama tim pemenangan yang berada di sekitarnya.

Dalam pidatonya, Ganjar mengajak masyarakat Riau dan seluruh tim pemenangan untuk bekerjasama dan menjalin solidaritas demi mencapai kemenangan. Wajahnya bersinar ceria, mencerminkan semangat yang membara, yang disambut dengan riuh rendah para pendukungnya. "Jalin kekompakan dan solidaritas pada masing-masing tim pemenangan di daerah. Tunjukkan sikap santun, dan terus semangat," ungkap Ganjar, menegaskan pentingnya kekompakan dalam perjuangan politik.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak GP2GM Provinsi Riau, Iwan Pansa, dengan antusias menyambut seluruh tim gabungan pemenangan Ganjar - Mahfud dari berbagai daerah. Dengan semangat tinggi, ia mengajak semua untuk bekerja keras, turun aktif ke masyarakat, dan berperan aktif di media sosial. "Mari kita bersama bekerja keras dan turun aktif ke masyarakat, aktif di Media Sosial, dan kita menangkan Bapak Ganjar sebagai Presiden RI 2024-2029," seru Iwan Pansa dengan penuh semangat, mencerminkan keyakinannya pada kesuksesan Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden mendatang.

"Mari kita menangkan Ganjar-Mahfud di Riau ini!" tutupnya dengan yel-yel khas tim pemenangan, menggema di antara massa yang hadir. Suasana penuh semangat dan kebersamaan ini menunjukkan tekad kuat relawan dan pendukung untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI pada tahun 2024.

Dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang, kekompakan dan semangat solidaritas dari tim pemenangan sangatlah penting. Dukungan aktif dari masyarakat dan kekompakan tim pemenangan akan menjadi kunci kesuksesan dalam meraih kemenangan. Semoga semangat dan kebersamaan yang tercermin dalam deklarasi ini terus membara, mengantarkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menuju masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Semakin banyak dukungan dan kebersamaan yang terbangun, semakin besar harapan untuk membawa perubahan positif bagi negeri ini. Mari bersama-sama membangun masa depan yang cerah dan penuh harapan untuk Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More