Bersama DCFX, Tingkatkan Literasi Keuangan Melalui Edukasi Perdagangan Berjangka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam era modern ini, literasi keuangan bukan lagi sekadar kemewahan, melainkan menjadi kebutuhan esensial. Memahami seluk-beluk dunia finansial tidak hanya memampukan individu mengelola keuangannya dengan bijak, tetapi juga membuka pintu menuju investasi yang cerdas dan menguntungkan. Di tengah dinamika pasar global, salah satu aspek penting dalam literasi keuangan adalah memahami perdagangan berjangka, terutama di industri forex. Untuk mendukung pemahaman ini, PT Deu Calion Futures (DCFX) mengambil peran yang sangat aktif sebagai penyelenggara inisiatif pendidikan forex.

Dengan tekad dan komitmen yang kuat, DCFX mengusung tema "Trading Aman dan Teregulasi untuk Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi yang Berkelanjutan". Visi mereka tidak hanya terbatas pada memberikan pemahaman dasar, melainkan juga mencakup aspek keamanan dan regulasi yang mendasar dalam dunia perdagangan berjangka. Inisiatif ini bukan hanya tentang mengedukasi masyarakat tentang cara kerja pasar forex, tetapi juga memberikan solusi konkret dalam menganalisis pasar, menerapkan pendekatan akademis dan praktis, serta memberikan jawaban atas tantangan yang mungkin dihadapi oleh pelaku pasar.

Salah satu fokus utama dari inisiatif ini adalah memberikan edukasi mendalam mengenai keamanan dan regulasi dalam investasi perdagangan berjangka. DCFX memahami bahwa pemahaman mendalam tentang regulasi dan keamanan adalah pondasi utama bagi para investor. Dengan pengetahuan yang memadai, investor dapat memasuki pasar dengan keyakinan, mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, serta menghadapi setiap situasi dengan bijak.

Bagaimana DCFX mencapai tujuan ini? DCFX menyelenggarakan berbagai acara edukasi, mulai dari seminar dan lokakarya hingga pelatihan praktis. Para peserta tidak hanya mendengarkan paparan dari para ahli, tetapi juga terlibat dalam sesi tanya jawab interaktif yang memperdalam pemahaman mereka. Semua materi disusun secara sistematis, mulai dari analisis pasar hingga strategi perdagangan, manajemen risiko, dan pentingnya mematuhi regulasi.

Apa yang membuat inisiatif DCFX begitu menginspirasi adalah pendekatan holistik mereka terhadap pendidikan. Mereka tidak hanya menyediakan secara fisik, tetapi juga memberikan akses ke sumber daya pendidikan yang luas melalui platform online. Materi pembelajaran yang tersedia mencakup artikel-artikel mendalam, webinar interaktif, dan materi video tutorial. Para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga dapat melihat contoh praktis dari perdagangan berjangka yang sukses.

Selain itu, DCFX juga menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan dan organisasi keuangan terkemuka. Kolaborasi ini memungkinkan mereka untuk menyajikan materi-materi terbaru yang sesuai dengan perkembangan terkini di pasar forex. Para peserta dapat memperoleh wawasan dari berbagai perspektif, baik dari segi akademis maupun praktis.

Inovasi DCFX tidak berhenti pada materi edukasi saja. Mereka juga membuka peluang bagi para peserta untuk mendapatkan sertifikasi dan akreditasi resmi. Ini memberikan nilai tambah bagi peserta, karena sertifikasi ini diakui secara internasional dan dapat meningkatkan kredibilitas mereka sebagai pelaku pasar.

Melalui inisiatif edukasi perdagangan berjangka yang kuat ini, DCFX berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan. Mereka bukan hanya menyediakan pengetahuan, tetapi juga membimbing individu menuju perdagangan berjangka yang cerdas, aman, dan menguntungkan. Semakin banyak individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang perdagangan berjangka, semakin kuat fondasi pasar finansial kita.

Sebagai pelaku pasar, penting bagi kita untuk menghargai upaya-upaya seperti ini. DCFX telah membuka pintu menuju dunia perdagangan berjangka yang transparan dan terpercaya. Dengan pengetahuan yang diberikan oleh inisiatif ini, para investor dapat membuat keputusan yang cerdas dan berbasis pengetahuan. Mereka dapat menghindari risiko yang tidak perlu dan memanfaatkan peluang dengan bijak.

Penting bagi kita untuk memahami bahwa literasi keuangan adalah kunci menuju kesuksesan finansial yang berkelanjutan. Dengan pengetahuan yang cukup, kita dapat mengelola investasi dengan bijak, mengurangi risiko, dan meraih hasil yang optimal. Oleh karena itu, mari sambut inisiatif edukasi seperti yang dilakukan oleh DCFX dengan tangan terbuka. Ini adalah langkah positif menuju masyarakat yang lebih sadar finansial, yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi kita secara keseluruhan. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik, kita semua dapat menjadi pelaku pasar yang cerdas dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan keuangan kita.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Antisipasi Persoalan Hukum dalam Praktek Notaris – PPAT: Urgensi Kehati-hatian dan Pendampingan Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Bali 

Peran Notaris – PPAT dalam menciptakan kepastian hukum dalam setiap perbuatan dan peristiwa hukum di Indonesia sangat penting. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris – PPAT seringkali dihadapkan pada persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan keabsahan akta autentik yang mereka buat.

Dalam dunia hukum, persiapkan dan antisipasi adalah kunci untuk menghindari masalah. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tindakan pidana yang melibatkan Notaris – PPAT, seperti pemalsuan surat atau keterangan palsu yang merugikan salah satu pihak dalam sebuah akta autentik. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hukuman bagi mereka yang melakukan pemalsuan surat atau keterangan palsu.

Dr. I Made Pria Dharsana, Staf Pengajar Tidak Tetap pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali, menyoroti tindakan preventif yang dapat diambil oleh Notaris – PPAT untuk melindungi diri dari persoalan hukum. "Prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik menjadi hal yang sangat penting. Notaris – PPAT harus melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi data subyek dan obyek penghadap dengan cermat, serta bertindak hati-hati, cermat, dan teliti dalam proses pembuatan akta," kata Pria Dharsana dalam Diskusi Hukum Pengda INI – IPPAT Kabupaten Badung di Bali, Rabu (14/10/2020).

Namun, ketika Notaris – PPAT sudah terjerat dalam masalah hukum, pendampingan hukum yang tepat dan efisien juga sangat penting. Dalam situasi seperti ini, Notaris – PPAT harus mematuhi panggilan penyidik sesuai dengan ketentuan KUHP, namun harus melakukannya dengan hati-hati dan dengan persiapan yang matang. "Dalam hal ini, mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan langkah yang harus diambil," ucapnya.

Selain itu, menurut dia, ketika terlibat sebagai saksi, turut serta, tergugat, atau tersangka dalam sebuah kasus, Notaris – PPAT harus segera melaporkan kasusnya kepada pengurus daerah untuk mendapatkan pendampingan yang diperlukan. Pendampingan hukum dan kesaksian ahli adalah kunci untuk memperkuat pembelaan dalam sidang pengadilan.

Dalam situasi yang kompleks ini, kerjasama yang solid antara Notaris – PPAT, pengurus daerah, pengurus wilayah, dan pengurus pusat sangat penting. Pendalaman kasus dan strategi pembelaan yang matang harus diterapkan, baik dengan mengikuti ketentuan yang ada maupun dengan cara-cara lain yang tidak melanggar hukum.

"Dengan prinsip kehati-hatian yang ketat dan pendampingan hukum yang tepat, Notaris – PPAT dapat menghadapi tantangan kompleks dalam praktek mereka. Keberhasilan dalam mengatasi masalah hukum memerlukan persiapan, pengetahuan, dan kerjasama yang solid antara semua pihak terkait. Dengan demikian, kepastian hukum dan integritas profesi Notaris – PPAT dapat tetap terjaga, menjadikan mereka sebagai garda terdepan dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Desa Bertanggung Jawab dalam Pengelolaan Data Sensu: Penghematan Negara Triliunan Rupiah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan pentingnya memberikan kepercayaan kepada desa dalam pengelolaan data sensus. Dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan pada Lokasi Beririsan Komponen 2 Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Redtop Hotel, Jakarta, Mendes PDTT menyoroti manfaat signifikan yang dapat diperoleh melalui pendekatan ini.

Menurut Mendes PDTT, memberikan kepercayaan kepada desa dalam pendataan hingga pembaruan data dapat mengurangi beban pengeluaran negara hingga triliunan rupiah. Dalam pandangannya, jika desa diberikan tanggung jawab penuh dalam mengelola data sensus, termasuk pendampingan serius dari Badan Pusat Statistik (BPS), maka terjadi penghematan signifikan. 

"Sensus yang dilakukan oleh desa dengan didampingi oleh BPS dapat memanfaatkan sebagian Dana Desa untuk pendataan tersebut. Keuntungan lainnya adalah pembaruan data akan lebih cepat, terutama jika dibangun sistem informasi data yang mudah diimplementasikan," ungkap Mendes PDTT.

Gus Halim, sapaan akrab Menteri Desa, juga menyoroti masalah tumpang tindih antar program pembangunan yang sering muncul. Salah satu akar permasalahan ini adalah kurangnya data yang akurat. "Masalah utama adalah data. Hingga saat ini, Pemerintah belum memiliki Satu Data yang valid," tegasnya.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, Gus Halim mengemukakan pentingnya orkestrasi yang baik dalam pembangunan di Indonesia. Dengan orkestrasi yang efektif, kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdekatan dapat dikelola dengan baik, sehingga perbedaan dan tumpang tindih antar program dapat diminimalkan.

Mengenai Rakor pelaksanaan P3PD, Gus Halim menekankan urgensi kesepahaman dalam penanganan program yang beririsan. "Pola kerja dan pengawasan yang efektif akan membawa efisiensi dan efektivitas. Inilah kunci keberhasilan pembangunan yang efisien dan efektif," tambahnya.

Pendekatan ini memang menimbulkan beragam tanggapan dari berbagai pihak, namun Gus Halim yakin bahwa jika desa dipercaya mengelola data sensus dan pembangunan secara keseluruhan, hal ini akan membawa dampak positif yang besar. Kesepakatan dan kerjasama antara pemerintah daerah dan desa menjadi kunci dalam mengimplementasikan pendekatan ini, membuka jalan menuju pembangunan yang lebih efisien dan efektif di seluruh Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Menakar Dampak Putusan MKMK Terhadap Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal Calon Presiden – Calon Wakil Presiden yang diucapkan pada Senin (16/10/2023), muncul sejumlah laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terhadap para hakim konstitusi yang memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

Atas seluruh laporan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pembentukan MKMK ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 (PMK Nomor 1 Tahun 2023). 

Terdapat tiga nama tokoh yang ditunjuk sebagai MKMK yakni Ketua MK periode pertama Jimly Asshiddiqie, Bintan Saragih, serta Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Adapun, Jimly mewakili unsur tokoh masyarakat, Wahiduddin Adams mewakili hakim konstitusi yang masih aktif dan Bintan mewakili akademisi.

MKMK dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Selain itu, MKMK berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah juga memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. 

Sejatinya MKMK memiliki waktu selama 30 hari untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, namun MKMK menyampaikan akan memutus dugaan pelanggaran tersebut sebelum tanggal 8 November 2023. 

Sebab tanggal 8 November 2023 adalah kesempatan terakhir untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.

Apakah Putusan MKMK dapat mengubah atau menganulir Putusan MK?

Mencermati Pasal 41 PMK Nomor 1 Tahun 2023, terdapat 3 jenis sanksi yang dapat diberikan kepada hakim konstitusi yang melanggar, berupa: teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian tidak dengan hormat. 

Apabila hakim konstitusi diputus pemberhentian tidak dengan hormat, maka ada kesempatan untuk membela diri yang dilakukan di hadapan sidang Majelis Kehormatan Banding dengan komposisi anggota Majelis Kehormatan yang berbeda dengan sidang sebelumnya.

Artinya, ada perangkat lanjutan yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Putusan MKMK mengenai pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. 

Selanjutnya, tidak terdapat ketentuan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Putusan MKMK dapat mengubah atau menganulir Putusan MK.

Perlu diketahui bahwa MKMK merupakan peradilan etika. Sama halnya seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bisa dibilang menjadi pelopor dalam peradilan etika di Indonesia yang mana proses peradilannya dilakukan seperti peradilan umum dan persidangannya dilakukan secara terbuka. 

Meskipun bertindak sebagai peradilan etika, namun ada suatu hal menarik yang pernah diputus oleh DKPP yang menurut saya bisa menjadi landmark decision. Apa itu?

Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan sah dukungan Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Khofifah-Herman. 

Dengan putusan ini, pasangan Khofifah-Herman yang awalnya dinyatakan tidak lolos oleh KPU Jawa Timur akhirnya punya harapan untuk melaju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013.

Pada sidang sebelumnya terungkap, salah satu yang menyebabkan tidak lolosnya pasangan Khofifah-Herman karena KPU Jawa Timur menganulir dukungan dua parpol tersebut disebabkan ada dualisme dukungan akibat ada pertentangan ketua dan sekjennya. Akan tetapi DKPP menilai, KPU Jawa Timur tidak serius melakukan verifikasi atas dualisme itu. 

Untuk menindaklanjuti putusan tersebut, KPU RI meninjau ulang atau membatalkan Keputusan KPU Jawa Timur Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Jawa Timur 2013 dan mengganti dengan Keputusan KPU Nomor 41 yang isinya menetapkan pasangan Khofifah-Herman sebagai peserta Pilkada Jawa Timur 2013.

MKMK dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi menemukan adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim konstitusi, maka bisa saja Putusan MKMK tersebut menjadi dasar untuk mengubah atau menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

Namun apabila ada hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, masih ada mekanisme di Mahkamah Kehormatan Banding yang dapat ditempuh oleh hakim konstitusi yang dijatuhi sanksi.

Apabila hal tersebut terjadi, maka Putusan MKMK belum bersifat final and binding. Artinya, dengan adanya kemungkinan hakim konstitusi tersebut membela diri di Mahkamah Kehormatan Banding, maka Putusan MKMK tidak serta merta bisa dijalankan sedangkan tahapan Pemilu tetap berjalan sehingga kecil kemungkinan terjadi pergantian bakal pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden.

Penulis: Vincent Suriadinata, SH., MH., Advokat, Managing Partner Mustika Raja Law Office, Alumni FH Universitas Kristen Satya Wacana dan MIH FH Universitas Indonesia.

Editor: Arianto 

Read More

Shopee 11.11 Big Sale: Merajut Kekayaan Budaya Melalui Karya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Semangat melestarikan kekayaan budaya lokal semakin berkobar di tengah masyarakat Indonesia. Pada momentum Shopee 11.11 Big Sale, beberapa tokoh dan pelaku industri membagikan perjalanan sukses mereka dalam menggali potensi budaya Nusantara melalui karya yang memadukan nilai-nilai tradisional dengan sentuhan modern dan kreatif.

Memeriahkan kampanye Shopee 11.11 Big Sale dan menghadirkan ruang diskusi dengan tema 'Merajut Kekayaan Budaya Melalui Karya, Basboi, Public Figure dan Rapper serta Annisa Pratiwi, Chief Marketing Officer (CMO) Ladang Lima berbagi kisah sukses dan perjalanan yang dilalui dalam menggali potensi budaya Nusantara melalui karya yang menggabungkan nilai budaya lokal dengan cara yang modern dan kreatif.

Salah satu narasumber yang tampil memukau adalah Annisa Pratiwi, CMO Ladang Lima, sebuah brand lokal yang menghadirkan makanan sehat berbahan dasar singkong. Annisa berbagi cerita tentang bagaimana Ladang Lima berhasil mengangkat kekayaan alam Indonesia melalui produk sehat yang tidak hanya memperkenalkan budaya lokal, tetapi juga mendukung ketahanan pangan di Tanah Air.

"Ladang Lima adalah contoh nyata bagaimana kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan dengan bijak. Mereka menggunakan singkong, bahan lokal yang melimpah di Indonesia, sebagai bahan dasar produk makanan sehat. Melalui riset dan inovasi, Ladang Lima berhasil menciptakan berbagai produk, termasuk tepung singkong (Mocaf), cookies gluten free, mie gluten free, pasta singkong, dan aneka tepung premiks lainnya," kata Annisa di Jakarta, Kamis (02/11/2023).

Lebih lanjut, Annisa mengungkapkan, "Dengan memanfaatkan singkong menjadi tepung, ini juga selaras dengan mimpi kami untuk bisa mendukung ketahanan pangan di Indonesia melalui hasil kekayaan alam dari petani kita sendiri. Apalagi, saat ini masyarakat sudah sadar dan lebih mindful dalam memilih produk yang lebih sehat, sehingga kami ingin menunjukkan bahwa bahan baku lokal bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan diet gluten free dan memiliki kualitas setara dengan produk impor."

Pada kesempatan yang sama, Basboi, seorang Public Figure dan Rapper terkemuka, menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh dengan keberagaman budaya Indonesia. Melalui karya-karya musiknya, Basboi berusaha memperkenalkan keunikan budaya dan tradisi lokal kepada dunia. Dia juga mengapresiasi teknologi, termasuk platform Shopee, yang telah membantunya menemukan referensi kekayaan budaya Indonesia.

Menurut Basboi, melalui karyanya di dunia musik dan fesyen, menghadirkan kekayaan budaya Nusantara kepada dunia. Dia mencoba menciptakan lagu-lagu Rap dan Hip-hop menggunakan bahasa Indonesia, memperkenalkan keunikan budaya lokal kepada penikmat musik internasional. Tidak hanya itu, ia juga mendukung desainer fesyen lokal dengan memadupadankan produk lokal dengan tren terkini, menjadikan fashion sebagai wadah ekspresi budaya.

Lebih dari itu, Basboi mengakui peran teknologi, terutama platform belanja online seperti Shopee, dalam memperluas jangkauan produk budaya lokal. "Layaknya Shopee, yang telah menjadi teman setiaku dalam mencari berbagai produk lokal berkualitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui kemudahan dan penawaran menarik yang dihadirkan Shopee, aku dapat dengan mudah melengkapi koleksi pakaian dan aksesoris untuk manggung, perlengkapan rumah, dan ragam kebutuhan lainnya," ungkap Basboi.

Sementara itu, Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia, menyampaikan pentingnya kesadaran masyarakat akan produk lokal. Dalam acara tersebut, Monica mengatakan, "Shopee selalu berupaya menjadi wadah yang dapat mengenalkan kekayaan budaya Indonesia dan mengajak pengguna untuk melestarikannya lewat produk dari brand lokal dan UMKM. Dengan memilih menggunakan produk lokal, masyarakat bukan hanya sekadar mengikuti tren semata, melainkan juga mengambil peran yang aktif dalam menjaga dan memperkaya warisan budaya."

Dalam perayaan Shopee 11.11 Big Sale yang masih berlangsung hingga 11 November 2023, masyarakat diajak untuk mengapresiasi kekayaan budaya Indonesia melalui produk-produk lokal. Berbagai penawaran terbaik, program menarik, dan kemudahan berbelanja di Shopee turut mendukung kampanye ini. Mulai dari Gratis Ongkir Rp0, Shopee Live Diskon Murah, hingga Big Flash Sale, semua hadir untuk memudahkan masyarakat mendapatkan produk-produk lokal berkualitas.

Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk merasakan kualitas produk lokal Indonesia. Segera kunjungi https://shopee.co.id/11-11 dan temukan beragam produk lokal unggulan dengan penawaran menarik yang tak boleh dilewatkan! Unduh aplikasi Shopee secara gratis di App Store atau Google Play Store dan aktifkan ShopeePay untuk pengalaman berbelanja yang lebih mudah dan hemat.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Deklarasi HPSMI: Memperkokoh Sinergi untuk Kesejahteraan Petani

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kegiatan Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI) mencatat momen penting dalam sejarah pertanian Indonesia. Deklarasi dan Rapat Kerja Nasional I HPSMI 2023 Periode 2023-2028 dilangsungkan selama dua hari, dimulai dari tanggal 1 hingga 2 November 2023 di Jakarta, Kamis (02/11/2023). Tema utama kegiatan ini adalah "Mewujudkan Kemandirian Dan Kesejahteraan Petani Untuk Ketahanan Dan Kedaulatan Pangan Nasional".

Salah satu sorotan utama dari acara ini adalah kehadiran Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi. M. Agr, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang hadir mewakili Menteri Pertanian RI. Dalam sambutannya, beliau menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara pemerintah dan para petani untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Acara ini juga ditandai dengan pelantikan dan pengukuhan para tokoh penting dalam dunia pertanian Indonesia:

1. **Prof. Dr.Ir. Dedi Nursyamsi, M. Agr** - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

2. **Brigjen TNI Heru Sudarminto, S.I.P., M.Sc** - Kepala PCLS, dari Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.

3. **Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd** - Kepala Badan Strategi dari Kementrian Perdagangan Dalam Negeri Republik Indonesia.

4. **Ibu Niken** - Analis Kebijakan Ahli Madya dari Kementrian Perekonomian Republik Indonesia.

5. **Aditia Rusmawan** - Wakil Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Urusan Jagung, Kadin Indonesia Bidang Pertanian dan jajarannya.

6. **Nikita Iurchikov** - Chief Expert Perwakilan Perdagangan Rusia di Indonesia dari Kedutaan Rusia.

Kehadiran para pemimpin dan ahli dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah ini menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung visi HPSMI untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Dalam era ketidakpastian global, kerjasama antarlembaga ini menjadi landasan kokoh dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Dalam situasi di mana tantangan seperti perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, dan fluktuasi pasar global menghadang, langkah-langkah yang diambil oleh HPSMI bersama para pemangku kepentingan ini memiliki dampak yang luas. Kebijakan yang proaktif, riset inovatif, dan penguatan kapasitas petani adalah fokus utama yang diemban oleh HPSMI dan para mitra kerjanya.

Acara ini juga menjadi momentum bagi para petani dan pelaku industri pertanian untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide inovatif. Dalam sesi diskusi kelompok, berbagai topik strategis dibahas, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya, teknologi pertanian terbaru, dan model bisnis berkelanjutan.

Melalui Deklarasi dan Rapat Kerja Nasional I HPSMI 2023, langkah-langkah konkret telah diambil menuju masa depan pertanian Indonesia yang lebih baik. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, petani, dan para pemangku kepentingan lainnya, Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan menuju ketahanan pangan yang berkeberlanjutan dan berdaya saing tinggi.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Devi Erna Rachmawati: HPSMI Bangun Masa Depan Pertanian Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani Indonesia, Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI) menggelar Deklarasi dan Rapat Kerja Nasional I HPSMI 2023 Periode 2023-2028 mengusung tema "Mewujudkan Kemandirian Dan Kesejahteraan Petani Untuk Ketahanan Dan Kedaulatan Pangan Nasional". Acara ini berlangsung selama dua hari, mulai dari tanggal 1 hingga 2 November 2023 di Jakarta, Kamis (02/11/2023). Ketua Umum HPSMI, Devi Erna Rachmawati, SE., MBA., Ph.D, menyampaikan pidato pembukaan yang penuh semangat, mengajak semua pihak untuk bersatu membangun ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Menurut Devi, HPSMI, yang didirikan pada 22 April 2022, memiliki misi besar: menciptakan petani yang mandiri dan sejahtera, mengatasi tantangan dalam pertanian, dan mendukung ketahanan pangan Indonesia. Dalam pidatonya, Devi menekankan pentingnya menjaga kekayaan alam Indonesia, yang seharusnya menjadikan negara ini berjaya di tingkat global. Ia menyampaikan panggilan untuk menjaga tanah, bumi, dan air Indonesia agar bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Adapun, HPSMI bukan hanya sekadar organisasi petani. Mereka mengembangkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Organisasi ini ingin memastikan produk-produk hasil pertanian Indonesia tidak hanya bisa memenuhi pasar lokal, tetapi juga pasar internasional. Dengan fokus pada riset dan pengembangan, HPSMI bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan melalui pendekatan yang efektif dan efisien.

Dan yang pasti, Salah satu program unggulan HPSMI adalah program beasiswa untuk anak-anak petani anggota HPSMI. Mereka juga melibatkan pihak swasta dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk pertanian. Kolaborasi dengan pihak swasta membantu HPSMI dalam penanggulangan penyakit-penyakit tanaman, seperti fusarium yang sering mengancam hasil panen petani.

Tak cuma itu, HPSMI tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada pemasaran produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan melalui platform e-commerce. Mereka menjalin kerjasama dengan perusahaan nexport untuk memasarkan produk-produk lokal ke pasar internasional. Kolaborasi internasional juga menjadi fokus, terutama dalam transfer teknologi dari negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, dan Rusia.

HPSMI berharap dapat bersinergi dengan pemerintah dan berbagai kementerian terkait. Terutama kerjasama dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertahanan. Mereka berharap agar kebijakan pemerintah dapat mendukung para petani dan memastikan ketahanan pangan Indonesia.

"Dengan semangat kemandirian, kesejahteraan petani, dan kolaborasi yang kokoh dengan pemerintah dan berbagai pihak, HPSMI berkomitmen membangun masa depan pertanian Indonesia yang berkelanjutan dan sejahtera," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Wujudkan Indonesia Emas 2045, Menkeu Paparkan Strategi Fiskal

Duta Nusantara Merdeka | Balikpapan 

Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan fiskal guna mendorong terciptanya industrialisasi berkelanjutan di Tanah Air. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, secara tegas menyampaikan sejumlah strategi yang diterapkan pemerintah pada acara Kompas100 CEO Forum yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (01/11/2023). Acara tersebut juga dihadiri oleh Menpan-RB Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Menkeu Sri Mulyani menekankan,  investasi di bidang sumber daya manusia (SDM) menjadi sangat penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, investasi ini bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi juga menjadi ciri dari negara berpendapatan tinggi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memberikan fokus khusus pada investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. "Investasi di bidang sumber daya manusia adalah yang terbesar dalam APBN, dengan alokasi 20% untuk pendidikan dan 5,6% untuk kesehatan tahun depan. Selain itu, kami juga mendekati 18% untuk subsidi kompensasi dalam social safety net," jelasnya.

Pemerintah juga memberikan insentif kepada industri manufaktur melalui berbagai kebijakan. Dari segi penerimaan negara, pemerintah memberikan insentif berupa tax holiday, tax allowance, dan skema pajak ditanggung pemerintah (DTP). Menkeu menjelaskan, pemerintah aktif menerapkan kebijakan seperti tax holiday, tax allowance, dan DTP. "Kami melakukan berbagai insentif, termasuk tax holiday dan tax allowance. Bahkan, kami meluncurkan insentif pajak ditanggung pemerintah untuk sektor properti guna meningkatkan permintaan dan merangsang penawaran," tambahnya.

Selain itu, dukungan fiskal untuk industri juga datang melalui investment allowance dan super tax deduction, terutama untuk pendidikan dan pelatihan vokasi. "Kami memberikan investment allowance, yaitu pengurangan 30% dari total nilai investasi untuk 45 bidang usaha, termasuk hilirisasi. Jika perusahaan melakukan pendidikan dan pelatihan vokasi, mereka bahkan dapat mendapatkan super deduction," lanjut Sri Mulyani.

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan daya saing Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas. Sri Mulyani menekankan bahwa Kementerian Keuangan akan terus menggunakan pendapatan untuk memberikan insentif dan dukungan, baik melalui belanja untuk SDM maupun infrastruktur. "Kami juga melakukan penyertaan modal negara dan memberikan dukungan modal kepada BUMN-BUMN yang memegang peran penting, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pengembangan SDM serta berbagai kebijakan lainnya," tutupnya.

Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan membangun fondasi yang kuat melalui investasi strategis dan kebijakan fiskal yang cerdas dan berkelanjutan. 

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Konstruksi Indonesia 2023: Ajang Inovasi dan Transformasi Digital

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menggelar acara Konstruksi Indonesia 2023 dari 1 hingga 3 November 2023 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Rabu (1/11/2023).

Menko Airlangga menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang masif dan merata adalah modal penting agar Indonesia dapat lepas dari status negara berpendapatan menengah. Sektor konstruksi diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Inovasi dan transformasi dalam dunia konstruksi sangat penting agar kita dapat mempercepat progres pembangunan. Konstruksi harus mengikuti tren modern dan berbasis digital untuk mencapai efisiensi, inovasi, dan ketahanan terhadap bencana alam," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Rachman Arief Dienaputra, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, menjelaskan bahwa Konstruksi Indonesia 2023 adalah perayaan dan penghargaan bagi pelaku industri konstruksi atas kontribusi positif mereka terhadap pembangunan infrastruktur nasional. Acara ini juga merupakan bentuk apresiasi terhadap semangat dan kerja keras semua pemangku kepentingan dalam memajukan industri konstruksi.

"Dengan tema 'Akselerasi Transformasi Digital Sektor Konstruksi Untuk Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan', Konstruksi Indonesia 2023 mengingatkan kita pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan," kata Rachman.

Acara Konstruksi Indonesia 2023 telah berlangsung sejak Mei 2023 dengan puncak acara pada 1-3 November 2023. Berbagai exhibitor konstruksi, bersama dengan narasumber dari kalangan ahli, akademisi, dan praktisi, hadir membawakan lebih dari 20 tema konferensi dan workshop.

Agenda utama Konstruksi Indonesia 2023 mencakup panggilan nasional untuk paper dan konferensi, pameran serta penghargaan konstruksi, kompetisi konstruksi, bedah buku Konstruksi Indonesia 2023, Forum ASEAN Chartered Professional Engineers (ACPE), dan malam penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 pada acara penutupan.

Selain itu, masyarakat umum dapat mengikuti coaching clinic dan klinik PUPR yang menyediakan informasi dan layanan bermanfaat untuk badan usaha maupun individu. Semua kegiatan ini terbuka untuk umum tanpa biaya pendaftaran.

Rachman Arief berharap bahwa Konstruksi Indonesia ini dapat menjadi ajang produktif dan inspiratif yang mendorong industri konstruksi menuju masa depan yang lebih baik. Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian PUPR, pejabat tinggi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Direktur Utama BUMN, Ketua Umum asosiasi jasa konstruksi, serta masyarakat jasa konstruksi lainnya. 

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal III-2023, SIG Raih Laba Rp1,71 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melaporkan peningkatan kinerja positif pada kuartal III tahun 2023 berkat keberhasilan strategi bisnis yang diterapkan Perseroan. Dalam periode Januari hingga September 2023, SIG berhasil mencatatkan pertumbuhan volume penjualan sebesar 5,9%, terutama dari segmen curah dan ekspor. Pendapatan Perseroan juga meningkat sebesar 4% menjadi Rp27,7 triliun, dengan beban pokok pendapatan sebesar Rp20,22 triliun seiring dengan peningkatan volume penjualan.

"Kenaikan pendapatan yang menyumbang pada pertumbuhan laba pada kuartal III/2023 menunjukkan keberhasilan strategi bisnis SIG. Meskipun pasar semen sempat mengalami kontraksi pada semester I/2023, permintaan semen kantong menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,6% pada kuartal III/2023. SIG berhasil menangkap peluang pertumbuhan pasar ini melalui strategi pengelolaan topline pada segmen retail, curah, ekspor, dan produk turunan semen," kata Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, dalam keterangan tertulis, Rabu (01/11/2023).

Selain itu, SIG juga mencatat pertumbuhan volume penjualan domestik sebesar 0,7% dan penjualan curah yang memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 9,6%. Volume ekspor SIG hingga September 2023 juga meningkat sebesar 51,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun beban pokok pendapatan mengalami peningkatan akibat kenaikan harga bahan bakar, SIG berhasil meningkatkan profitabilitas dengan upaya efisiensi dan optimalisasi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Vita menyatakan bahwa SIG tetap fokus pada mencapai kinerja solid dan pertumbuhan hingga akhir tahun 2023. "Di tengah persaingan pasar yang ketat dan tekanan biaya komoditas, SIG terus membuktikan kinerja yang teruji melalui pengelolaan pasar yang konsisten, program-program efisiensi, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencapai target dekarbonisasi," ujarnya.

Disisi lain, SIG juga telah berkomitmen pada program dekarbonisasi, sejalan dengan akselerasi Net Zero Emissions 2060. Perseroan menjalin kolaborasi dengan PT PLN (Persero) untuk menggunakan listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan, seperti panel surya di area operasional SIG. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target Perseroan dalam penurunan intensitas emisi. Hingga kuartal III/2023, SIG berhasil menurunkan emisi GRK Cakupan 1 sebesar 16,94% menjadi 588 kg CO2/ton semen ekuivalen dari baseline 2010.

Bahkan, menurut Vita, SIG juga terus mengembangkan produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pembangunan proyek besar dan infrastruktur di Indonesia. Dengan sertifikasi ISO 9000 Series dan laboratorium uji yang terkalibrasi dengan baik, SIG memastikan mutu dan kualitas produknya. Vita Mahreyni menegaskan komitmen SIG dalam mengembangkan riset, teknologi, dan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan dengan produk dan solusi berkualitas tinggi dan ramah lingkungan.

"SIG terus membuktikan resiliensinya dalam bisnis dan operasional berkelanjutan, menjadikannya pemain utama dalam industri semen di Indonesia. Pelanggan SIG dapat yakin bahwa mereka mendapatkan produk berkualitas tinggi dari perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan dan keunggulan operasional," pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

BMW Hadirkan Kendaraan Listrik Premium di Plaza Senayan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BMW Group Indonesia mempersembahkan BMW Group Electric Exhibition, sebuah acara pameran kendaraan listrik dari BMW dan MINI, di Plaza Senayan hingga 5 November 2023. Acara ini memberikan pengunjung kesempatan untuk mengenal dan mencoba langsung berbagai kendaraan listrik premium seperti BMW iX, BMW i4, BMW i7, BMW XM, dan MINI Electric.

"BMW Group Electric Exhibition kali ini sangat istimewa karena pertama kalinya kami menghadirkan pameran secara menyeluruh untuk sub brand BMW i, yang melibatkan kendaraan listrik penuh BMW dan MINI Electric. Mengusung Tema 'JOY IS ELECTRIC', yang mencerminkan sensasi berkendara tanpa emisi, desain futuristik, teknologi terdepan, dan keberlanjutan yang menjadi ciri khas BMW," kata Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie Otania, Rabu (1/11/2023).

Dalam pasar kendaraan listrik premium di Indonesia, BMW memimpin dengan market share sebesar 56.4% dibandingkan dengan brand-brand sekelasnya hingga September 2023. BMW iX, kendaraan listrik premium, mencatatkan penjualan sebesar 47% dari total penjualan kendaraan listrik premium dari Januari hingga September tahun ini.

Menurut Jodie, Salah satu highlight dari acara ini adalah pengenalan BMW i Hub, sebuah microsite milik BMW Indonesia yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai produk BMW i, termasuk informasi tentang jenis pengisian daya yang dimiliki BMW. Microsite ini juga menyajikan kampanye dan inisiatif lokal yang telah dan akan dijalankan oleh BMW i di Indonesia.

Menariknya, Pada BMW Group Electric Exhibition 2023, pelanggan yang membeli unit BMW berhak mendapatkan penawaran istimewa, termasuk Samsung Galaxy Z Fold 5 gratis, bebas pajak mewah, asuransi mobil gratis selama 1 tahun, cicilan rendah mulai dari Rp 30 jutaan per bulan, dan pengisian daya gratis selama 1 tahun di Casion public charger untuk 50 SPK pertama. Sementara itu, pembeli unit MINI akan mendapatkan MINI Advanced Car Eye senilai Rp 12 jutaan, serta voucher senilai Rp 20 juta untuk Original MINI Lifestyle/Accesories Collection.

Teristimewa, BMW Group Electric Exhibition juga memperkenalkan dua model terbaru, yaitu BMW XM, kendaraan performa tinggi pertama dari BMW dengan sistem penggerak listrik plug-in hybrid, dan BMW i7 xDrive60 Gran Lusso, BMW Seri 7 bermesin listrik yang memberikan kenyamanan luar biasa dan dilengkapi dengan teknologi BMW eDrive generasi kelima.

"Dengan harga yang bersaing, BMW Group Indonesia berharap dapat terus mendukung pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Indonesia dan memberikan pengalaman berkendara tanpa emisi yang istimewa bagi para pelanggan. Kunjungi BMW Group Electric Exhibition di Plaza Senayan sebelum 5 November 2023 untuk merasakan sensasi berkendara listrik yang memukau dari BMW dan MINI," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Presiden Jokowi Groundbreaking Bandara Internasional IKN

Duta Nusantara Merdeka | Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melakukan groundbreaking proyek Bandara Internasional di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (01/11/2023). Acara ini diselenggarakan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Groundbreaking proyek Bandara Internasional IKN ditandai dengan penekanan tombol oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, serta Kepala Otorita IKN dan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya proyek Bandara Internasional IKN mengingat padatnya kegiatan di IKN dan peningkatan mobilitas orang dan barang. "Bandara ini akan menjadi layanan khusus untuk kegiatan pemerintahan di IKN dan akan mendukung konektivitas di kawasan ini," kata Presiden RI.

Bandara Internasional IKN memiliki luas mencapai 347 hektare dengan runway sepanjang 3.000x45 meter, mampu melayani pesawat berbadan lebar. Terminal bandara memiliki luas 7.350 meter persegi, dirancang untuk memberikan pelayanan yang nyaman bagi penumpang. 

"Bandara ini akan membuka akses ke IKN, meningkatkan konektivitas, dan memudahkan akses dari berbagai lokasi. Saya yakin bandara ini akan meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pembangunan IKN," ujar Presiden RI.

Dengan adanya Bandara Internasional IKN, jarak tempuh ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dipersingkat menjadi hanya 18 menit. Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, menyampaikan harapannya bahwa bandara ini akan mendukung mobilitas di IKN. "Saya berharap bandara ini dapat mempercepat pertumbuhan wilayah IKN dengan memperlancar aksesibilitas dan mobilitas di kawasan ini," katanya.

Selain groundbreaking Bandara Internasional IKN, Presiden Joko Widodo juga melanjutkan groundbreaking di proyek-proyek strategis lainnya termasuk rumah sakit, sekolah, Bank Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan. Acara ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta para pejabat terkait di tingkat nasional dan provinsi.

Dengan dimulainya proyek-proyek strategis ini, Indonesia membuka babak baru dalam pengembangan infrastruktur, menandai langkah maju dalam membangun kawasan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. Diharapkan, proyek-proyek ini akan membawa dampak positif bagi ekonomi, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan ini.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Mahkamah Agung Indonesia Pimpin Program Pelatihan Hakim Asia Pasifik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung Indonesia mengambil peran sentral dalam upaya bersama menghadapi tantangan kompleks dari tiga krisis planet, yaitu perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Sebuah program pelatihan komprehensif selama lima hari, bekerja sama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), ClientEarth, dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), telah dimulai pada 30 Oktober hingga 4 November 2023.

Program ini menarik lebih dari 70 hakim terkemuka dari seluruh Asia untuk membahas isu-isu mendesak terkait keadilan lingkungan dan ajudikasi hukum iklim. Dalam forum ini, pembicara terkenal seperti Hakim Antonio Benjamin dari Brasil, Hakim Ayesha Malik dari Pakistan, dan Hakim Maria Filomena Singh dari Mahkamah Agung Filipina, memberikan kontribusi berharga untuk memperkaya kurikulum pelatihan.

Salah satu penyelenggara menjelaskan, "Tiga krisis planet mencakup perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang merupakan tantangan global yang memerlukan respons hukum yang berbasis pada keadilan. Para hakim perlu beradaptasi, berinovasi, dan memimpin dengan cara-cara yang belum pernah terbayangkan sebelumnya."

Program ini dirancang khusus untuk mengatasi tantangan yang unik dihadapi oleh kawasan Asia-Pasifik, termasuk posisi geografis yang rentan dan transisi menuju energi berkelanjutan. Dengan fokus pada prinsip keanekaragaman hayati, keadilan iklim, hak asasi manusia, dan litigasi iklim, pelatihan ini bertujuan untuk memperlengkapi para hakim dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi lanskap hukum kontemporer yang kompleks.

Dalam konteks ini, Dimitri de Boer, Direktur Program Regional, Asia dari ClientEarth, menyoroti pentingnya peran profesi hukum dalam menanggapi perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati. "Kami berharap program ini dapat mendukung upaya internasional untuk memperkuat aturan hukum lingkungan melalui pelatihan yudisial, pertemuan, dan konferensi," ujarnya.

Georgina Lloyd, Koordinator UNEP untuk Hukum dan Tata Kelola Lingkungan Hidup untuk Asia dan Pasifik, menekankan peran krusial para hakim dalam menegakkan supremasi hukum lingkungan. "Pengembangan kapasitas peradilan memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan implementasi dan memperkuat aturan hukum lingkungan dalam menghadapi tiga krisis planet," katanya.

Selama program berlangsung, para peserta diharapkan akan meninggalkan pelatihan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum lingkungan. Harapannya, ini akan memfasilitasi pengambilan keputusan hukum yang adil, merata, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, memperkuat peran hakim sebagai penegak keadilan lingkungan di seluruh kawasan. Dengan demikian, Mahkamah Agung Indonesia dan mitra internasionalnya berkolaborasi dalam membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan untuk lingkungan kita.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

BULOG Kenalkan Beras Premium PUNOKAWAN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perum BULOG memperkenalkan kepada masyarakat Beras Premium dengan merek PUNOKAWAN, hasil produksi dari infrastruktur pasca panen Modern Rice Milling Plant (MRMP) dan Rice to Rice (RTR). Acara pengenalan ini digelar di halaman Gelora Bung Karno Jakarta, Selasa (31/10) bertepatan dengan Anniversary ke-5 Komunitas K-Pop Cardio Indonesia dalam acara BULOG With Community.

Direktur Bisnis Perum BULOG, Febby Novita, menyampaikan bahwa Beras Premium PUNOKAWAN merupakan bukti nyata hasil pembangunan infrastruktur pasca panen yang dibiayai melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). "Beras ini dihasilkan oleh masyarakat pedesaan yang mempertahankan kearifan lokal, kemudian diolah melalui Modern Rice Milling Plant milik BULOG. Beras ini memberikan citarasa nasi yang pulen dan tidak terlalu lengket, cocok dipadupadankan dengan berbagai masakan Indonesia," ungkap Febby.

Dia menambahkan bahwa BULOG akan terus bertransformasi untuk mengoptimalkan kontribusi nyata dan menghasilkan inovasi produk berkualitas. Pembangunan infrastruktur pasca panen dengan memanfaatkan teknologi pangan terbaru menjadi harapan untuk mencapai kedaulatan pangan di Indonesia.

Perum BULOG, sebagai perusahaan umum di bidang pangan, terus melakukan pengembangan melalui pengelolaan infrastruktur pasca panen. Pendekatan ini bertujuan memperkuat lumbung pangan dengan penyederhanaan alur kegiatan produksi pangan, mulai dari gabah hingga beras, dengan memanfaatkan teknologi modern. Hal ini diharapkan mampu menjamin standarisasi mutu dan kebersihan produk pangan, sekaligus mendukung ketahanan pangan Indonesia.

BULOG mengajak masyarakat untuk mendukung produk lokal dan turut serta dalam memperkuat ketahanan pangan negara. Beras Premium PUNOKAWAN merupakan bukti nyata bahwa Indonesia mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dari potensi lokalnya, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

BNPB Hadiri Kick-Off Program KUAT

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktur Kesiapsiagaan, Pangarso Suryotomo, hadir dalam kegiatan Kick-Off Program Komunitas Perkotaan untuk Aksi Tangguh (KUAT) yang digagas oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) serta United States Agency for International Development (USAID). Acara ini berlangsung di di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (31/10), bertujuan mendukung peningkatan kapasitas dan keterlibatan sektor publik dan swasta dalam pengurangan risiko bencana di daerah perkotaan dan sekitarnya.

Salah satu tujuan utama dari Program KUAT adalah mendukung peningkatan kapasitas sektor publik dan swasta untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko bencana. Program ini juga memfokuskan pada penguatan respon sektor publik dalam situasi darurat dan mendukung pemulihan di sektor publik setelah bencana terjadi.

Dalam paparannya, Pangarso menekankan bahwa dasar hukum terkait keterlibatan semua unsur dalam penanganan bencana telah diatur dalam Perban Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana. Dia juga meminta Kadin untuk memperkuat perannya pada fase pra, saat, dan pasca bencana.

"Kadin pusat dan lokal memiliki potensi untuk mengelola rantai pasok (supply chain) di lokasi rawan bencana atau pada saat keadaan darurat," ujar Pangarso.

Pangarso berharap bahwa melalui Program KUAT ini, sektor publik dapat diperkuat dan masyarakat sekitar juga akan merasakan dampak positifnya. Program Kadin - USAID KUAT tidak hanya akan meningkatkan kapasitas dan pengelolaan aset para pengusaha, tetapi juga akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Kadin Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jakarta, serta perwakilan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Dengan kolaborasi antara sektor publik dan swasta, diharapkan Program KUAT dapat menciptakan lingkungan yang lebih tangguh dan aman dari risiko bencana di daerah perkotaan dan sekitarnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Konstruksi Indonesia 2023 Bakal Hadir di JI Expo Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan bangga mengumumkan puncak penyelenggaraan pameran "Konstruksi Indonesia 2023", sebuah event bergengsi yang telah menjadi highlight di dunia sektor konstruksi di Indonesia selama 20 tahun. Acara ini akan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 3 November 2023 di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta.

Dengan tema “Akselerasi Transformasi Digital Sektor Konstruksi Untuk Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”, Konstruksi Indonesia 2023 akan menghadirkan lebih dari 20 tema konferensi dan workshop. Acara ini tidak hanya memberi manfaat bagi para profesional industri, pelaku bisnis sektor konstruksi, tetapi juga masyarakat umum.

"Dalam dua dekade terakhir, Konstruksi Indonesia telah menjadi saksi perubahan dan perkembangan sektor konstruksi di tanah air. Melalui Konstruksi Indonesia 2023, kami berharap masyarakat dan pelaku industri dapat bersinergi menciptakan langkah konkret bagi masa depan konstruksi yang lebih berkelanjutan dan inklusif." ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Arief Rachman Dienaputra dalam keterangan tertulis, Selasa (31/10/2023).

Acara ini juga menjadi tempat babak final dari kompetisi konstruksi yang telah berjalan selama 4 bulan terakhir. Tenaga kerja konstruksi bersertifikasi akan menampilkan keahlian mereka dalam membangun rumah mini. Konferensi dan workshop dengan berbagai tema juga akan dihadirkan untuk memberi wawasan kepada para profesional dan masyarakat sektor konstruksi.

Menariknya, Pameran konstruksi akan dipenuhi oleh perusahaan B2B dan B2C, menciptakan peluang networking antara pelaku bisnis dan calon pelanggan mereka. Semua agenda ini terbuka untuk publik tanpa dipungut biaya apapun.

Sejak dimulai pada tahun 2003, Konstruksi Indonesia telah menjadi wadah bagi para profesional konstruksi di tingkat nasional maupun di kawasan ASEAN. Event ini tidak hanya menghubungkan pemangku kepentingan utama, tetapi juga menyajikan program konferensi yang mengikuti isu, tantangan, tren industri terkini, teknologi terbaru, dan praktik terbaik. 

"Peserta Konstruksi Indonesia selalu mendapatkan pengetahuan berharga yang mempersiapkan mereka untuk tetap berada di garda terdepan industri dan membuka peluang pertumbuhan baru yang menarik," pungkasnya.

Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini untuk bergabung dalam Konstruksi Indonesia 2023, sebuah ajang kolaborasi dan pembelajaran yang membawa industri konstruksi Indonesia ke tingkat berikutnya. Saksikanlah transformasi sektor konstruksi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Jadi Pembina Upacara Hari Sumpah Pemuda

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H, memainkan peran penting dalam memperingati hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Sabtu (28/10/2023). Upacara ini diadakan dengan khidmat di halaman Gedung Mahkamah Agung dan dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, hakim, serta para pegawai Mahkamah Agung.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda dimulai dengan pengibaran bendera merah putih, diiringi oleh melodi kebangsaan Indonesia Raya yang menggetarkan jiwa. Pembacaan naskah Pancasila oleh Pembina Upacara menjadi momen sakral yang diikuti dengan khidmat oleh semua peserta upacara. Naskah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga dibacakan, mengingatkan semua hadirin akan landasan hukum negara kita. 

Salah satu poin puncak dalam upacara ini adalah pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Teks ini mengandung makna sejarah yang mendalam, menggugah semangat nasionalisme dan persatuan di kalangan pemuda Indonesia. Suasana hening meliputi hadirin, mencerminkan penghargaan dan rasa hormat terhadap perjuangan para pemuda pendahulu yang telah mengukir sejarah penting bagi bangsa ini.

Pembina Upacara, Dr. Sunarto, S.H., M.H, dengan khidmat membacakan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928, membangkitkan semangat patriotisme di tengah-tengah para peserta upacara. Melalui kata-kata yang menggugah, beliau mengingatkan semua orang yang hadir tentang tanggung jawab kita sebagai generasi muda dalam memajukan Indonesia. Beliau menegaskan pentingnya persatuan dan kerja sama di antara generasi muda untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95, “Bersatu Memajukan Indonesia”, mencerminkan panggilan untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Dalam pesan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, diilhami semangat kebersamaan untuk mencapai kemajuan. Beliau menyoroti betapa pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan-tantangan global dan memperkuat fondasi negara ini.

Acara ini juga menjadi kesempatan bagi semua peserta, termasuk Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Hakim Yustisial, para Pejabat Eselon 1-4, serta para Pejabat Fungsional, untuk merenungkan makna dari Sumpah Pemuda. Momen ini membangkitkan semangat patriotisme dan cinta tanah air, mengingatkan kita semua tentang arti sejati dari persatuan, kesatuan, dan kerja sama.

Upacara ditutup dengan pembacaan doa, mengajak semua orang yang hadir untuk merenungkan nilai-nilai luhur yang telah diletakkan oleh para pendahulu kita. Semoga semangat Hari Sumpah Pemuda tetap menyala di dalam hati setiap pemuda Indonesia, mendorong mereka untuk bersatu, bekerja keras, dan memajukan Indonesia ke arah yang lebih gemilang dan sejahtera.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Ketua INI Buka Seminar Nasional Urgensi RUU Perkumpulan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Tri Firdaus Akbarsyah, membuka Seminar Nasional dengan tema "Simpang Siur dan Problematika Perkumpulan Dalam Praktek" di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (30/10/23). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, perwakilan dari Kementerian/Lembaga Negara, Anggota INI, Praktisi Hukum, dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Tri Firdaus Akbarsyah menyampaikan urgensi seminar ini karena pembahasan RUU Perkumpulan oleh DPR belum dimulai sejak diterbitkannya RUU tersebut pada tahun 2016. Seminar ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan kepada pemerintah terkait RUU Perkumpulan yang sedang disiapkan. "Hal ini bertujuan agar Undang-Undang yang akan disahkan nantinya dapat mengakomodir kepentingan stakeholder dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat," ucapnya.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam seminar ini adalah pengelolaan dana oleh pendiri, yayasan, dan perkumpulan. Dr. I Made Pria Dharsana, Staf Pengajar Tidak Tetap pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali, menyoroti kompleksitas terkait penggunaan dana, terutama jika dana tersebut berasal dari luar negeri.

"Penting bagi kita untuk memahami bahwa pengelolaan dana dalam pendirian perkumpulan memiliki implikasi yang signifikan," ungkap Dr. I Made Pria Dharsana. Ia menekankan pentingnya kejelasan mengenai asal-usul dana, pemakaian yang tepat, dan ketentuan hukum terkait untuk menghindari masalah hukum di masa depan.

Dalam konteks hukum, pemahaman mendalam mengenai peraturan dan regulasi terkait pengelolaan dana luar negeri menjadi sangat penting. Dr. I Made Pria Dharsana menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam penggunaan dana bisa membuka peluang bagi campur tangan pihak-pihak yang tidak berwenang, yang pada akhirnya dapat merugikan perkumpulan tersebut.

Seminar ini bukan hanya memberikan platform untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga memperkuat pemahaman di sektor ini di kalangan praktisi hukum. Dalam dunia yang terus berubah, pemahaman mendalam mengenai hukum perkumpulan dan pengelolaan dana merupakan kunci keberhasilan dalam membangun organisasi yang berkelanjutan dan taat hukum.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Makin Diminati, Sertifikasi Wartawan Berlisensi BNSP dari LSP Pers Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia terus berlanjut dan makin diminati. LSP Pers Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga sertifikasi profesi wartawan di Indonesia berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) makin tak terbendung. 

Berbagai pihak yang menuding SKW di LSP Ilegal kini sedang diproses hukum karena menjadi terlapor. Salah satunya oknum Anggota Dewan Pers berinisial AD tak lagi akan diperiksa sebagai terlapor. Laporan polisi sudah ditindaklanjuti dan pihak LSP Pers Indonesia sudah menjalani pemeriksaan terkait laporan terhadap AD.

Keberadaan LSP Pers Indonesia melakukan SKW di berbagai daerah di Indonesia hingga kini tetap berlanjut meski diterpa isu negatif.

Wartawan yang dinyatakan kompeten dan sudah menerima sertifikat kompetensi dari BNSP melalui LSP Pers Indonesia justru secara resmi langsung tercatat dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional. Kondisi dan situasi yang membanggakan bagi para wartawan pemegang sertifikat berlogo Garuda Pancasila ini tentunya memberi jaminan bahwa negara melegitimasi kompetensi wartawan Indonesia melalui mekanisme yang tepat dan LSP yang kredibel bukan abal-abal dan ilegal. 

Menyadari potensi tersebut, LSP Pers Indonesia hari ini resmi mengangkat Diah Warih Anjari sebagai Anggota Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia. “Beliau kami percayakan menjabat salah satu anggota Dewan Pengarah berdasarkan penilaian kapasitas dan performance beliau yang sangat mumpuni di bidang pers dan kontrol sosial. Track record dan networkingnya sangat tidak diragukan,” ujar Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi di kantor LSP Pers Indonesia Jakarta, Senin (30/10/2023) usai penyerahan SK Pengangkatan Diah sebagai Dewan Pengarah. 

Pada kesempatan ini juga, Diah Warih Anjari mengaku siap menjalankan amanah yang diberikan LSP Pers Indonesia. “Saya merasa terhormat dipercayakan ikut bersama-sama kawan-kawan membangun kualitas pers Indonesia melalui program sertifikasi kompetensi wartawan (SKW) di LSP Pers Indonesia. Saya yakin pers di Indonesia akan semakin berkualitas jika kompetensi wartawan di Indonesia semuanya diukur dengan sistem yang tepat dan diakui pemerintah, serta menggunakan sistem yang berlaku di dunia internasional,” tutur Diwa sapaan akrabnya, seorang aktifis perempuan yang juga sukses mendirikan media online.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso menyambut baik bergabungnya Diwa dalam upaya membangun sistem sertifikasi kompetensi wartawan yang dijamin negara dan diakui dunia internasional. “Saya pribadi meyakini kapasitas dan track record Mbak Diwa akan mampu menciptakan propaganda positif di masyarakat pers Indonesia bahwa SKW di LSP Pers Indonesia merupakan pilihan yang brilian dan bijaksana bagi wartawan. Sebab wartawan kompeten haruslah diasesmen melalui lembaga yang kredibel dan dilisensi pemerintah bukan oleh penguji yang abal-abal,” papar Hoky sapaan akrabnya. 

LSP Pers Indonesia juga sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan Cybers Academy untuk peningkatan kualitas wartawan. Karena LSP Pers Indonesia tidak boleh melaksanakan pelatihan pers, dan hanya bisa mensertifikasi wartawan, maka Cybers Academi adalah lembaga yang dipilih untuk membuat pelatihan pers melalui sistem digital. “Platformnya sudah ada di website resmi cybers Academy. Wartawan yang ingin mendapatkan bahan pelatihan reporter dan kameramen dapat mengakses melalui www.cybersacademy.id .” ujar Victor, Direktur Cybers Academy.

Read More

I Made Pria Dharsana: SPI Bukan Uang Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dr. I Made Pria Dharsana, SH, MHum, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali turut mengkritisi tindakan Kejaksaan Tinggi Bali yang menggugurkan 5 audit lembaga kompeten dalam kasus dugaan korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Udayana (Unud), yang menyeret Prof Gde Antara dan rekannya.

"SPI bukan uang negara dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). SPI adalah biaya awal yang harus dibayar mahasiswa melalui jalur mandiri saat memulai perkuliahan dan tidak bersumber dari negara. Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ini menjelaskan bahwa uang SPI dikelola mandiri oleh PTN dan bukan bagian dari keuangan negara," kata Pria Dharsana di Jakarta, Senin (30/10/2023).

Lebih rinci, Pria Dharsana juga menyoroti apakah perbuatan Rektor Unud merupakan penyalahgunaan dana SPI yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Menurutnya, penyalahgunaan SPI bukan tindak pidana korupsi karena bukan uang negara. Dalam persidangan, jika terbukti penyalahgunaan dana SPI, Rektor PTN Unud dapat dijerat pidana penggelapan dalam jabatan sesuai KUHP yang masih berlaku hingga saat ini dan UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru berlaku sejak tahun 2006.

Sebelumnya, Rektor Unud Prof. Nyoman Gde Antara bersama tiga orang lainnya telah ditahan Kejaksaan Tinggi Bali terkait dugaan penyalahgunaan dana SPI Unud.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More