Duta Nusantara Merdeka

Ketua Kamar Agama RI Pimpin Delegasi Indonesia dalam Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara di Kuala Lumpur

Redaksi DNM9/21/2023 06:58:00 AMKeagamaan, Mahkamah Agung, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Kuala Lumpur

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) memimpin delegasi Indonesia dalam acara Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2023 yang berlangsung di Hotel Pacific Regency, Kuala Lumpur, Malaysia, sejak 18 hingga 20 September 2023.

Persidangan ini mengumpulkan 65 peserta dari negara-negara serumpun, termasuk Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Acara ini bertujuan untuk membahas kepentingan bersama terkait penegakan syariat Islam dan diselenggarakan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) selaku tuan rumah.

Agenda Persidangan dan Perundangan Syariah Nusantara ini merupakan kelanjutan dari dua acara serupa yang pernah diadakan pada tahun 2016 dan 2020. Yang Amat Arif Dato’ Haji Mohd Amran bin Mat Zain, Ketua Hakim Sya’rie/Ketua Pengarah JKSM, menyambut para peserta dengan menjelaskan bahwa acara ini merupakan kelanjutan dari upaya sebelumnya.

Dalam delegasi Indonesia yang berjumlah enam peserta, terdapat tokoh-tokoh seperti YM. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, YM. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Plt. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag, Asisten Koordinator Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

Acara ini memungkinkan perwakilan dari berbagai negara untuk memaparkan pandangan dan paradigma perkembangan hukum dan undang-undang di negara masing-masing. Diskusi yang intens dan penuh kekeluargaan menjadi bagian dari rangkaian acara ini.

Selain acara resmi, rangkaian kegiatan juga mencakup jamuan makan malam yang digelar di Puncak Kuala Lumpur Tower Malaysia, bangunan tertinggi ketujuh di dunia dengan ketinggian 421 meter. Di gala dinner di Sky Deck & Sky Box, para peserta dapat menikmati hiburan yang disajikan oleh YM. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, dengan menyanyikan lagu Ramadhan yang diakses dari Youtube. Suasana santai ini memungkinkan para peserta untuk berdiskusi informal di meja makan.

Rangkaian kegiatan berakhir dengan tayangan Montaj Khas JKSM dan ucapan penutup dari Yang Amat Arif Dato’ Haji Mohd Amran bin Mat Zain, Ketua Hakim Sya’rie/Ketua Pengarah JKSM. Kemeriahan acara semakin terasa dengan momen saling menyerahkan cendera mata antara Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, YM. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, dan Yang Amat Arif Dato’ Haji Mohd Amran bin Mat Zain, Ketua Hakim Sya’rie/Ketua Pengarah JKSM.

Partisipasi Indonesia dalam acara ini mencerminkan komitmen untuk berkontribusi dalam memperkuat hubungan di bidang hukum dan perundangan syariah dengan negara-negara serumpun, serta memperkuat persaudaraan dan kerjasama dalam konteks penegakan syariat Islam.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Pengukuhan Pengurus Pusat PPAP Pusat Periode 2023-2027: Membangun Persaudaraan dan Potensi

Redaksi DNM9/20/2023 01:54:00 PMNasional, Organisasi Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Insan Persatuan Pensiunan Agraria Pertanahan (PPAP) Pusat menggelar pengukuhan pengurus pusat periode 2023-2027 di Jakarta pada Rabu, 20 September 2023. Acara ini merupakan langkah penting dalam membangun dan memperkuat organisasi ini yang bertujuan untuk memajukan persaudaraan dan potensi anggotanya.

Aida Sari Imran, Ketua Dewan Penasehat PPAP, menjelaskan bahwa proses pengukuhan ini merupakan hasil dari pemilihan yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2023. Proses pemilihan ini melibatkan berbagai formatur yang telah ditunjuk sebelumnya. Susunan pengurus yang baru akan bertugas untuk menjalankan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi ini.

Aida juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama dari pengurus yang baru adalah untuk mendaftarkan PPAP sebagai badan hukum. Hal ini akan menjadi wadah resmi bagi komunikasi antara pensiunan agraria pertanahan, yang nantinya akan membantu mempererat persaudaraan, kekeluargaan, dan silaturahmi di antara anggota.

Selain itu, Aida juga menyoroti potensi yang dimiliki oleh anggota PPAP. Menurutnya, selama ini masih ada potensi yang belum sempat dikembangkan, seperti dalam bidang fashion, seni, olahraga, dan aspek sosial lainnya. Pengurus yang baru akan berperan dalam mengidentifikasi potensi ini dan mengembangkannya, sehingga anggota PPAP dapat menjalani masa pensiun mereka dengan lebih bermanfaat dan bermakna.

"Pengembangan potensi ini juga akan memungkinkan PPAP untuk berperan lebih aktif dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Misalnya, dalam bidang sosial, anggota PPAP dapat terlibat dalam berbagai kegiatan amal atau proyek kemanusiaan. Di bidang olahraga, mereka dapat mengadakan kegiatan kebugaran atau turnamen yang melibatkan pensiunan agraria pertanahan," ujarnya.

Lebih lanjut, Aida menekankan bahwa di samping mengikat persaudaraan dan menjalin silaturahmi, anggota PPAP juga harus bersedia berbagi pemikiran dan pengalaman jika diminta. Ini akan memperkaya pengetahuan dan wawasan anggota lainnya serta memajukan organisasi ini ke arah yang lebih baik.

Organisasi seperti PPAP memiliki peran penting dalam membangun komunitas yang solid dan memberdayakan anggotanya. Pensiunan agraria pertanahan memiliki beragam pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, pengurus yang baru akan berperan besar dalam memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman di antara anggota PPAP.

Bukan hanya itu, Pengukuhan pengurus pusat ini juga menjadi momen penting dalam sejarah PPAP. Hal ini menandakan komitmen organisasi ini untuk terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya. Dengan dukungan dari pengurus yang baru, PPAP siap untuk menjalani periode kepengurusan 2023-2027 dengan semangat baru dan tekad untuk memperkuat persaudaraan, memajukan potensi, serta memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat.

Sebagai organisasi yang melayani pensiunan agraria pertanahan, PPAP memiliki peran strategis dalam menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong di antara anggotanya. Dalam masa pensiun, anggota PPAP dapat merasakan manfaat dari keanggotaan mereka melalui berbagai kegiatan dan program yang mendukung pengembangan diri, pertukaran ide, dan kontribusi kepada masyarakat.

"Dalam beberapa tahun ke depan, di bawah kepemimpinan pengurus yang baru, diharapkan PPAP dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang semakin kuat dan berdampak positif. Dengan semangat kebersamaan dan kerja sama, PPAP siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa mendatang serta melanjutkan perjuangannya dalam membangun persaudaraan dan potensi anggotanya," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Rapat Pleno PIMNAS PKN: Menuju Pemilu 2024

Redaksi DNM9/20/2023 10:44:00 AMNasional, Partai Politik Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Setelah terbitnya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.03 pada tanggal 31 Agustus 2023 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dan Personalia Pengurus Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Periode 2023-2028, Pimpinan Nasional (PIMNAS) PKN menggelar rapat Pleno Pimpinan Nasional dengan agenda utama perkenalan pengurus dan koordinasi menjelang Pemilu 2024. Rapat ini mengusung tema 'Koordinasi dan Konsolidasi Menjelang Pemilu 2024' diadakan di Jakarta, Rabu (20/09/2023).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum, dalam sambutannya menggarisbawahi semangat kebersamaan dan gotong royong dalam partai ini. Dia menjelaskan bahwa partai ini tidak menganut kecenderungan politik one man show atau one family politik. Semangatnya adalah membangun keputusan bersama, kesetaraan, musyawarah, dan mufakat.

Anas menjelaskan mengapa PKN memerlukan dewan pembina. Dewan pembina hadir untuk memberikan panduan, arahan, dan perspektif tentang hal-hal yang pokok. Mereka juga bertanggung jawab memberikan peta jalan untuk perjalanan partai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Disisi lain, Anas menyoroti pentingnya pengalaman tokoh-tokoh yang berpengalaman dalam politik dan pemerintahan, seperti Laksamana Sukardi yang hadir sebagai Ketua Dewan Pembina.

Lebih dari itu, Anas menyebut bahwa Laksamana Sukardi adalah tokoh yang berpengalaman dalam politik zaman reformasi dan pasca reformasi, dan kiprahnya sangat dikenal di dunia politik. Anas menegaskan bahwa Laksamana Sukardi hadir untuk membawa nuansa nostalgia yang progresif, bukan nostalgia yang membawa kita ke belakang, melainkan nostalgia yang mendorong kita ke depan.

Selain Dewan Pembina, ada pula Dewan Pakar yang hadir untuk memberikan pandangan dan pemahaman keahlian pada isu-isu spesifik. Anas menekankan bahwa partai ini berpikir, bergagasan, dan memproduksi pemikiran-pemikiran baru untuk kepentingan Indonesia.

Selain itu, Anas juga memperkenalkan beberapa tokoh yang hadir dalam Dewan Kehormatan, yang bertugas menjaga tertib dan disiplin partai. Ia mengatakan bahwa yang diperlukan adalah tim politik yang hebat, dan partai ini mencoba menggabungkan politisi lama dan baru dalam semangat perjuangan yang sama.

Dalam rapat ini, pimpinan PKN membahas agenda krusial, yaitu koordinasi dan konsolidasi menjelang Pemilu 2024. Mereka berkomitmen untuk mempersiapkan partai dan mengoordinasikan strategi politik agar siap menghadapi tantangan Pemilu mendatang.

Dan yang pasti, Rapat Pleno ini mencerminkan semangat kebersamaan dan komitmen Partai Kebangkitan Nusantara dalam membangun politik yang inklusif, demokratis, dan berbasis musyawarah. Partai ini akan terus bergerak menuju Pemilu 2024 dengan tekad untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

ASDP Bangun Konektivitas dan Pariwisata di Wilayah 3T

Redaksi DNM9/20/2023 09:04:00 AMKemenhub, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memberikan kontribusi penting dalam membangun konektivitas dan mendukung kemajuan pariwisata di seluruh Indonesia, termasuk Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan peran utama yang dimainkan oleh ASDP yang sejalan dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-53 tahun ini. Salah satu caranya adalah melalui layanan penyeberangan perintis yang mendukung mobilitas masyarakat.

"Sebagai pelopor dalam pengembangan wilayah baru, ASDP membuka jalur-jalur baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah. Hal ini sejalan dengan semangat 'Terus Melaju untuk Transportasi Maju,' karena ASDP berkomitmen untuk terus memperluas jaringan konektivitas, memperkuat ikatan antarwilayah, dan mendorong perekonomian daerah," ujarnya.

Selain berperan dalam layanan perintis, ASDP juga aktif dalam pengembangan sektor pariwisata. ASDP memastikan tersedianya layanan penyeberangan yang diperlukan untuk menghubungkan destinasi wisata terpencil, memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat, dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia.

Sebagai penyedia layanan reguler, ASDP juga memfasilitasi mobilitas sehari-hari masyarakat serta memenuhi kebutuhan logistik dan barang. Jaringan layanan ASDP yang luas dapat menghubungkan berbagai titik di seluruh kepulauan Indonesia.

Data menunjukkan bahwa hingga semester pertama tahun 2023, ASDP mengoperasikan total 226 unit kapal yang melayani 307 lintasan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133 unit kapal (41%) melayani 92 lintasan (30%) dalam segmen komersial, sedangkan 93 unit kapal (59%) digunakan dalam layanan perintis, melayani 207 lintasan (67%). Anak usaha ASDP, Jembatan Nusantara, juga memiliki total 53 kapal yang melayani 8 lintasan (3%).

Pendapatan dari lintasan perintis sebesar 67% menyumbang 17% dari total pendapatan, yaitu sebesar Rp 279 miliar, sedangkan lintasan komersial dengan porsi 33% memberikan kontribusi pendapatan sebesar 83%, atau senilai Rp 1,3 triliun. Jumlah total penumpang yang dilayani oleh kapal perintis selama semester pertama tahun 2023 mencapai 626.784 orang.

ASDP juga telah membuka empat lintasan perintis baru pada tahun 2023, yang mencakup Pangkajane-P Sabutung, Labuan Bajo-P Rinca, Bombana-Tj Pising, dan Teluk Gurita-Maritaing. Tren pertumbuhan layanan perintis terus meningkat dengan pertumbuhan sebesar 8,8% per tahun sejak 2018 hingga 2023.

Shelvy menegaskan bahwa angka ini mencerminkan komitmen ASDP dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan di wilayah terpencil. "Sebagai BUMN, ASDP memiliki peran penting sebagai agen pengembangan dengan tugas melayani masyarakat melalui layanan penyeberangan perintis, termasuk di Wilayah 3T," ungkapnya.

Selain itu, ASDP juga menjadi solusi transportasi untuk destinasi wisata terpencil seperti Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Raja Ampat di Papua, dan destinasi wisata di Sulawesi Utara. Pelayanan perintis tidak hanya dianggap sebagai bisnis, tetapi juga sebagai kontribusi perusahaan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"ASDP terus berupaya untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah serta menjaga standar keselamatan dan pelayanan yang unggul bagi para pengguna jasanya. Dukungan penuh dari pemerintah diperlukan untuk memastikan kelangsungan layanan ini sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat dan negara," tutupnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Mendagri Tito Lantik Lalu Gita Ariadi sebagai Penjabat Gubernur NTB

Redaksi DNM9/20/2023 01:45:00 AMKemendagri, Pelantikan Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi melantik Lalu Gita Ariadi sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penjabat baru ini ditunjuk oleh Presiden untuk menggantikan Gubernur Zulkieflimansyah yang masa jabatannya telah berakhir. Upacara pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur yang telah ditetapkan pada tanggal 4 September 2023.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pentingnya peran Pj. kepala daerah dalam mengisi kekosongan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Oleh karena itu, ia meminta kepada Lalu Gita Ariadi, yang telah diberi kepercayaan oleh Presiden melalui Sidang Tim Penilai Akhir (TPA), untuk menjalankan tugasnya dengan penuh komitmen dan sebaik mungkin.

Tito Karnavian juga memberikan arahan bahwa Pj. kepala daerah harus mempertimbangkan program-program strategis yang sejalan dengan pemerintahan sebelumnya. Namun, untuk membuat program strategis yang berbeda, penjabat perlu mendapatkan izin dari Mendagri.

Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan pejabat sebelumnya, terutama terkait dengan program yang harus dilanjutkan demi kepentingan masyarakat NTB. Dalam hal ini, peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), khususnya dalam penanganan stunting dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dianggap penting sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan keluarga.

Mendagri juga mengajak seluruh stakeholder baik dari pusat maupun daerah untuk mendukung kepemimpinan Lalu Gita Ariadi, sehingga pemerintahan di Provinsi NTB dapat berjalan lebih baik. Ia mengingatkan bahwa semua pihak harus mendukung hal positif dalam kepemimpinan baru ini.

Upacara pelantikan juga dihadiri oleh Gubernur NTB periode 2018-2023, Zulkieflimansyah, dan wakilnya, Sitti Rohmi Djalillah. Turut hadir jajaran Forkopimda NTB, bupati/wali kota se-NTB, serta anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan NTB.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Fachrul Razi Desak Menkominfo Blokir Situs Judi Online, Pinjol Ilegal dan Situs Asusila di Aceh

Redaksi DNM9/20/2023 01:32:00 AMDPR, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, bersama dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung B, Komplek Senayan DPD RI, Selasa (19/9). Dalam rapat ini, dibahas berbagai aspek penanganan situs judi, situs pinjaman online ilegal, serta konten judi online dan asusila yang telah berkembang di masyarakat.

Ketua Komite I, Fachrul Razi, yang juga seorang Senator asal Aceh, menekankan pentingnya untuk memblokir seluruh situs judi online di Indonesia. Ia juga meminta agar situs pinjaman online ilegal, serta situs asusila, khususnya di Aceh, untuk diblokir. Senator Razi mengingatkan akan kekhususan syariah Islam di Aceh dan mengungkap keprihatinannya terhadap maraknya kasus judi online di daerah tersebut.

Senator Aceh ini mencermati beberapa kasus berita terkait judi online di Aceh dan berharap untuk penanganan yang tegas terhadap fenomena ini. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menunjukkan bahwa pemerintah telah menangani 200.216 konten negatif, termasuk 101.090 konten judi online, selama periode 17 Juli hingga 17 September 2023.

Lebih dari itu, Fachrul Razi juga menyoroti masalah pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat di Aceh. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas pengguna pinjol di Aceh adalah guru (42 persen), disusul oleh korban PHK (20 persen), ibu rumah tangga (18 persen), pedagang (4 persen), pelajar (3 persen), tukang pangkas rambut (2 persen), dan pengemudi ojek online (1 persen).

Penggunaan pinjol oleh kaum milenial dan Gen Z di Aceh bahkan untuk tujuan pacaran menjadi perhatian Senator Razi. Ia menekankan bahwa pengendalian situs judi online, pinjol ilegal, dan situs asusila memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga dan sektor terkait seperti Polri, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Terakhir, Senator Fachrul Razi menyayangkan kasus prostitusi online di Aceh yang tampaknya belum mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Ia menegaskan kembali pentingnya peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam menutup situs-situs yang merugikan masyarakat. Komite I DPD RI meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI secara berkala menyampaikan progres terkait penanganan masalah ini.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

PPWI dan LSP Pers Indonesia Kerjasama Gelar Sertifikasi Kompetensi Wartawan

Redaksi DNM9/20/2023 01:16:00 AMMoU, Nasional, Pers Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia (LSP Pers Indonesia) akan menggelar Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) di seluruh Indonesia. Pada tahap pertama, PPWI berencana melibatkan 1000 anggotanya sebagai peserta.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan kerjasama antara PPWI dan LSP Pers Indonesia dilakukan di Ruang Rapat Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Penandatanganan MoU ini difasilitasi oleh Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPN PPWI.

Fachrul Razi, Senator asal Aceh, menjelaskan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie, telah memberikan dukungan terhadap rencana PPWI untuk melaksanakan SKW di LSP Pers Indonesia. Namun, Menteri Budi Arie juga meminta agar tetap memberikan ruang bagi pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) versi Dewan Pers yang sudah berjalan selama ini.

Usai penandatanganan MoU, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan sertifikasi terhadap wartawan dan pewarta warga, baik anggota PPWI maupun dari masyarakat umum lainnya. Ia menekankan bahwa asesor penguji dari LSP Pers Indonesia yang memiliki lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) harus siap mengingat jumlah peserta yang diperkirakan cukup banyak.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LSP Pers Hence Mandagi yang didampingi Ketua Dewan Pengarah Soegiharto Santoso, General Manager Meytha Kalalo, dan Manajer Administrasi LSP Pers Indonesia Tri Cahyandi, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan PPWI memilih LSP Pers Indonesia mensertifikasi anggota PPWI di seluruh Indonesia.

"Kami siap bekerja sama dengan PPWI melaksanakan SKW bagi angggota dan pengurus PPWI. Terima kasih juga kepada Fachrul Razi dan DPD RI yang sudah menyiapkan tempat terhormat bagi kami untuk teken MoU bersama PPWI," ujar Hence Mandagi yang juga menjabat Ketum DPP Serikat Pers Republik Indonesia.

Selain para pengurus PPWI, acara tersebut juga dihadiri oleh berbagai anggota PPWI dari berbagai daerah di Indonesia. Pihak luar, seperti Dewan Pendiri Aliansi Keluarga Pers Indonesia, turut menyaksikan penandatanganan MoU ini.

Melalui kerjasama ini, PPWI berharap dapat meningkatkan kualitas wartawan dan pewarta warga di Indonesia serta memberikan pengakuan resmi terkait kompetensi mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik. Hal ini diharapkan dapat mendukung perkembangan dunia pers di tanah air.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Program UOB FinLab Hadir untuk Digitalisasi Bisnis

Redaksi DNM9/19/2023 04:51:00 PMDigital, Nasional, umkm Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

UOB Indonesia meluncurkan UOB FinLab, program akselerator inovasi bisnis yang bertujuan untuk mengembangkan dan mendigitalisasi bisnis di Indonesia. Peluncuran ini menandai regionalisasi UOB di lima pasar utama UOB di ASEAN dan bertujuan untuk membangun ekosistem regional yang kuat guna mendigitalkan dan meningkatkan keterampilan bisnis lintas negara.

Sebagai bagian dari peluncuran tersebut, UOB FinLab memulai program digitalisasi pertamanya yang disebut UKM SUKSES (Sistem Usaha Kreatif dan Solusi Ekonomi Sejahtera). Program dua hari ini dirancang untuk memberikan pengetahuan, strategi, dan tips praktis kepada peserta agar dapat mengadopsi teknologi digital dalam e-commerce, pemasaran digital, dan logistik. Tujuannya adalah memberdayakan para peserta untuk mendigitalkan dan mengembangkan bisnis mereka dengan sukses.

Lebih dari itu, UOB FinLab Indonesia juga menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) dengan mitra ekosistem lokal, termasuk SMESCO, HIPMI, dan APINDO, dalam upaya membangun ekosistem yang terhubung, mendukung, dan dinamis untuk pertumbuhan bisnis secara digital dan berkelanjutan. Kolaborasi ini mencakup pertukaran pengetahuan, program, dan keahlian lintas negara yang bertujuan untuk mendigitalkan, meningkatkan keterampilan, dan memberikan dukungan kepada 5.000 bisnis dalam setahun ke depan.

"Untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif, diperlukan dukungan dari pihak pemerintah, swasta, serta masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan Industri digital, infrastruktur, dan pelatihan yang tepat. UOB FinLab hadir untuk menyediakan perangkat, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing produk dan layanan digital di Indonesia," kata Hendra Gunawan, Presiden Direktur UOB Indonesia, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (19/09/2023).

Sementara itu, Edisono Limin, Country Head of Channels and Digitalisation, UOB Indonesia, menyoroti tantangan adopsi digital oleh bisnis, terutama UKM. Program UKM SUKSES merupakan salah satu upaya UOB untuk mendukung proses digitalisasi bisnis dengan menyediakan solusi, jaringan, dan peluang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan.

Dengan kehadiran UOB FinLab di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan sekarang Indonesia, UOB FinLab telah mendukung lebih dari 23.000 UKM di seluruh ASEAN. Program ini memungkinkan dunia usaha memanfaatkan ekosistem regional untuk mengakses pakar bisnis dan teknologi serta alat dan konten yang dapat mempercepat perjalanan digitalisasi bisnis.

Berdasarkan UOB Business Outlook Study 2023, sekitar 90 persen bisnis di Indonesia telah mengadopsi digitalisasi setidaknya di satu departemen. Namun, tantangan utama adalah penskalaan upaya digitalisasi dari departemen individual ke seluruh bisnis. Digitalisasi telah membawa peningkatan kinerja bisnis, produktivitas, dan jangkauan nasabah, tetapi penting juga bagi pekerja untuk memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berinovasi melalui teknologi digital.

Dan yang pasti, UOB FinLab bertujuan untuk memberikan wawasan dan strategi kepada UKM lokal agar dapat menavigasi era digital dengan efektif. Untuk informasi lebih lanjut tentang UOB FinLab, kunjungi www.uob.co.id.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Presiden Jokowi Dukung Digitalisasi NU untuk Tingkatkan Kualitas Nahdliyin

Redaksi DNM9/19/2023 04:33:00 PMDigital, Munas, Presiden Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 1445 H/2023 M yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta, Senin (18/09/2023). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi peran penting Nahdlatul Ulama dan mendukung upaya PBNU untuk meningkatkan kekuatan NU melalui digitalisasi.

Presiden Jokowi menyebut bahwa NU memiliki kekuatan luar biasa dengan anggota yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia bahkan di berbagai negara. Namun, ia menekankan bahwa kekuatan besar ini perlu dikonsolidasi, diorganisasi, dan ditingkatkan kualitasnya dalam berbagai bidang.

Digitalisasi dipandang sebagai pintu masuk untuk mengonsolidasikan kekuatan NU baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Presiden Jokowi mendukung langkah-langkah yang akan diambil oleh PBNU dalam konteks digitalisasi.

Namun, Presiden Jokowi juga mencatat pentingnya menjaga kualitas keluarga Indonesia, terutama bagi para nahdliyin di tingkat akar rumput. Ia menilai bahwa banyak nahdliyin muda yang sedang menimba ilmu di luar negeri, termasuk dalam bidang kecerdasan buatan, dan mereka dapat menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Lebih dari itu, Presiden juga mengungkapkan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di NU, dengan contoh Universitas NU (UNU) di Yogyakarta yang telah selesai dibangun dan difasilitasi untuk bekerja sama dengan Persatuan Emirat Arab melalui pendirian MBZ School of Future Studies.

Dalam penghujung sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa bangsa Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan berat, tetapi dengan didampingi oleh para ulama, Indonesia bisa memenangi masa depan dan menjadi negara yang berkelimpahan dan penuh kemurahan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Presiden Jokowi menekankan pentingnya peran para ulama dalam membimbing dan mendukung masa depan bangsa Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Sekjen BARAKUDA BaraJP Prihatin Terhadap Tindakan Represif di Pulau Rempang

Redaksi DNM9/19/2023 02:59:00 PMKepedulian, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekretaris Jenderal Barisan Kaum Muda (BARAKUDA) BaraJP, Yozthin Thelik, menyampaikan keprihatinannya terhadap tindakan represif aparat negara terhadap masyarakat Pulau Rempang. Ia berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini, aparat keamanan seharusnya berperan sebagai mediator dan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat, dan karang taruna setempat.

"Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat bukanlah sesuatu yang diinginkan, tetapi mereka menjalankannya sebagai tugas negara yang harus dilaksanakan berdasarkan perintah," kata Yozthin dalam keterangan tertulis, Selasa (20/09/2023).

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa tanggung jawab dan political will untuk mencegah konflik seperti ini seharusnya datang dari pimpinan tertinggi institusi kepolisian, Menteri Investasi/kepala BKPM, Menteri ATR, Menteri Perindustrian, Kepala BPN Pusat, Gubernur Kepri, Kapolda Kepri, Walikota Batam, dan kepala Otorita Batam.

Yozthin mengingatkan bahwa kekisruhan seperti ini dapat mengganggu roda perekonomian bangsa dan merugikan masyarakat setempat. Ia berharap agar pemerintah segera mencari solusi yang bijaksana atas permasalahan ini, sehingga tidak ada pihak yang tersakiti.

Lebih dari itu, Sekjen BARAKUDA BaraJP juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan NKRI dan menghindari konflik segregasi yang dapat membahayakan negara. Ia mengerti bahwa investasi merupakan hal penting, tetapi menegaskan bahwa hubungan persaudaraan dan keutuhan bangsa harus tetap dijaga.

Menurutnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, investor, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam perencanaan investasi seharusnya telah memiliki opsi dan strategi yang matang untuk mengatasi penolakan dan protes dari masyarakat setempat.

Bukan hanya itu, Yozthin berharap agar segera ditemukan solusi terbaik bagi masyarakat Pulau Rempang yang saat ini merasa tersakiti, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan bijaksana dan tanpa meninggalkan catatan kritis bagi bangsa ini. Ia mengakhiri pernyataannya dengan mengingatkan esensi dari Bhineka Tunggal Ika, bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dan persatuan harus selalu dijunjung tinggi.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Gelaran Indo Beauty dan Indo Health Care Expo 2023: Tingkatkan Industri Kosmetik dan Kesehatan di Indonesia

Redaksi DNM9/19/2023 01:52:00 PMNasional, Pameran Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pameran Indo Beauty dan Indo Health Care Expo 2023 bakal berlangsung pada tanggal 21-23 September mendatang di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Utara, akan diikuti oleh sebanyak 200 perusahaan, baik dari dalam maupun luar negeri. CEO Krista Exhibition, Daud D Salim, mengungkapkan bahwa enam negara akan berpartisipasi dalam gelaran ini, membawa berbagai produk dan teknologi terkait industri kosmetik, bahan baku, teknologi, dan alat kesehatan.

Dalam konferensi pers daring pada Senin (18/9/2023), Daud Salim menyatakan bahwa jumlah peserta dalam pameran ini mengalami peningkatan sebesar 25 persen dibandingkan dengan pameran serupa yang diselenggarakan pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan minat yang besar dari industri kosmetik dan kesehatan dalam memperkenalkan produk-produk terbaru mereka.

Indonesia memiliki pangsa pasar yang signifikan dalam industri kosmetik, terutama karena Generasi Z atau Gen Z mencapai 30 persen dari populasi, sehingga menjadi target utama produsen kosmetik. Pameran ini akan menjadi platform penting bagi industri kosmetik untuk memperkenalkan produk-produknya kepada pasar yang luas.

Menyambung pernyataan Daud Salim, Asisten Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Hermin Esti Setyowati, mengungkapkan data dari BPOM pada tahun 2022 yang menunjukkan peningkatan jumlah pelaku usaha kosmetik, terutama yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 20,6 persen. Selain itu, jumlah produk yang mendapatkan izin edar dari BPOM mencapai 411.410 dengan total perputaran uang sebesar Rp90,8 triliun.

Adapun, Pameran Indo Beauty & K Beauty Expo 2023 akan menjadi Pameran dan Konferensi Internasional ke-13 yang menghadirkan berbagai produk seperti kosmetik, perawatan kulit, wewangian, produk rambut, peralatan, dan teknologi pengemasan. Pameran ini juga akan diselenggarakan bersamaan dengan Indo Health Care Expo 2023, yang merupakan Pameran Internasional ke-14 tentang peralatan medis, rumah sakit, fitofarmaka, produk, dan layanan perawatan kesehatan.

Menariknya, Pameran ini bukan hanya ajang untuk mempromosikan produk perusahaan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk bertemu secara langsung dalam pertemuan bisnis B2B dan mencari solusi untuk kebutuhan bisnis bersama. Selama tiga hari penuh, berbagai acara menarik seperti lomba kecantikan, beauty workshop, demo make-up, dan seminar kesehatan akan diadakan di panggung utama pameran, menambah wawasan dan pengetahuan pengunjung.

"Pameran Indo Beauty dan Indo Health Care Expo 2023 diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri kosmetik dan kesehatan di Indonesia serta membuka peluang bisnis yang berharga bagi para peserta dan pengunjung pameran," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

DPD RI Maraknya Judi Online dan Konten Negatif, Komite I Bakal Undang Menteri Kominfo ke DPD RI

Redaksi DNM9/19/2023 10:12:00 AMDPR, Nasional, Perjudian Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh serangkaian kejadian yang mengganggu, ketika akun YouTube resmi DPR RI secara tiba-tiba menampilkan empat live streaming perjudian online pada Rabu (6/09). Kejadian ini berlangsung selama beberapa jam, dengan foto profil akun yang diganti. Sayangnya, bukan hanya DPR RI yang menjadi sasaran, beberapa situs pemerintah sebelumnya juga mengalami nasib serupa, dengan metode yang sama, yaitu promosi judi online. Beberapa situs yang pernah dihack termasuk Situs Bawaslu Makassar, sub domain Kementerian Pertanian, dan Situs Kementerian Perhubungan yang menampilkan Situs Judi Online.

Ketua Komite I DPD RI, Senator Fachrul Razi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap perkembangan ini dalam sebuah pernyataan kepada media, Senin (18/9). Senator Razi menyatakan bahwa masalah judi online bukan hanya mengancam generasi muda, tetapi juga merusak moral dan karakter bangsa. Ini dianggap sebagai ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di era 5.0.

Sebagai respons atas keprihatan ini, Komite I DPD RI telah mengambil langkah untuk mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informasi RI. Senator Fachrul Razi menjelaskan bahwa selain membahas judi online, rapat tersebut juga akan membahas isu terkait situs porno dan pinjaman online yang terus muncul meskipun telah diblokir.

Lebih lanjut, Senator Razi memberikan beberapa data terkait upaya pemblokiran yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Sejak tahun 2018 hingga Juli 2023, Pemerintah telah berhasil memblokir sebanyak 846.047 situs judi online. Selama April hingga Juni 2023, 352 platform pinjaman online ilegal dan 77 konten di Facebook dan Instagram yang menawarkan pinjaman online ilegal juga telah ditemukan. Terkait konten asusila, jumlah situs yang telah diblokir oleh Pemerintah sudah tidak terhitung, dan hingga tahun 2019, sekitar 900.000 situs telah diblokir.

Meskipun berbagai upaya dan kebijakan telah dijalankan oleh Pemerintah untuk memblokir konten negatif, perjudian online, pinjaman online, dan konten asusila masih terus marak dan bahkan situs-situs baru terus bermunculan.

"Atas dasar ini, Komite I perlu mengundang Menteri Kominfo RI untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemblokiran yang telah dilaksanakan," ungkap Senator Razi.

Seperti diketahui, Pemblokiran situs web berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengendalikan informasi dan transaksi elektronik yang mengandung konten negatif dan melanggar peraturan nasional.

Sementara itu, regulasi lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggara sistem elektronik (PSE) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang kemudian dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Polri Selamatkan 2.651 Korban Perdagangan Orang dalam 3 Bulan Terakhir

Redaksi DNM9/19/2023 09:50:00 AMNasional, POLRI Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah berhasil menyelamatkan sebanyak 2.651 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama periode 5 Juni hingga 17 September 2023.

Menurut Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Satker Bareskrim Polri dan Polda di seluruh Indonesia telah bekerja sama dalam menangani kasus-kasus TPPO. Hasilnya, sebanyak 2 ribu korban TPPO berhasil diselamatkan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh 1.007 tersangka atas dasar 840 laporan polisi.

Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa tindakan tegas terhadap TPPO telah menjadi prioritas utama Polri berdasarkan petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo. "Hal ini mencerminkan komitmen Polri dalam memberantas perdagangan orang dengan berbagai modus kejahatan di Indonesia," ujar Ahmad dalam keterangannya, Senin (18/9/2023).

Modus perdagangan orang yang berhasil diungkap dan ditindaklanjuti oleh Polri antara lain melibatkan pekerja migran atau pembantu rumah tangga (PRT) sebanyak 521 kasus, anak buah kapal (ABK) sebanyak 7 kasus, pekerja seks komersial (PSK) sebanyak 281 kasus, dan eksploitasi anak sebanyak 69 kasus.

Pengungkapan dan penindakan kasus TPPO ini dapat dilakukan secara maksimal setelah dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) TPPO pada tanggal 5 Juni 2023. Polri berkomitmen untuk terus memberantas serta mencegah perdagangan orang dengan berbagai modus kejahatan di Indonesia, sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Yayasan WINGS Peduli dan Kolaboratornya Ubah Limbah Plastik Jadi Karya Instalasi di Jakarta Architecture Festival 2023

Redaksi DNM9/18/2023 06:35:00 PMKepedulian, Lingkungan Hidup, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Yayasan WINGS Peduli, bekerja sama dengan Matra Studio, Mortier, dan Universitas Multimedia Nusantara, telah menghadirkan karya instalasi unik yang berfokus pada daur ulang limbah plastik dalam upaya mendukung kelestarian lingkungan. Karya ini, yang diberi nama Plasti(c)ity Tree, akan dipamerkan dalam Jakarta Architecture Festival 2023 yang diselenggarakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta.

Sebanyak 200 kg limbah plastik kemasan produk dari WINGS Group digunakan untuk menciptakan Plasti(c)ity Tree, sebuah instalasi seni yang menggambarkan transisi Ibu kota Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan. Karya ini akan dapat dinikmati oleh masyarakat Jakarta dari tanggal 17 hingga 30 September 2023.

"Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan siklus hidup plastik secara kreatif. Dengan mengubah limbah plastik menjadi instalasi seni, mereka berharap dapat memberikan nilai tambah pada plastik bekas kemasan dan mencegahnya mencemari lingkungan," kata Sheila Kansil, perwakilan dari Yayasan WINGS Peduli, dalam keterangan tertulis, Senin (18/09/2023).

Selain itu, ujar Sheila, Kami juga berusaha memaksimalkan pengelolaan limbah dari kegiatan bisnis WINGS Group melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi, untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Plasti(c)ity Tree memanfaatkan konsep plastisitas material, yang dapat berubah bentuk dan fungsi tanpa mengalami kerusakan. Seperti halnya Jakarta yang akan terus tumbuh dan beradaptasi dalam menghadapi perkembangan sosial dan pembangunan. Karya ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

Sementara itu, Rizki Siregar dari Matra Studio mengapresiasi inisiatif Yayasan WINGS Peduli dalam mendukung pembuatan karya seni ini. Kolaborasi ini terwujud karena kesamaan nilai, di mana kelestarian lingkungan menjadi landasan bagi karya seni mereka. Plasti(c)ity Tree akan menjadi salah satu poin menarik dalam Jakarta Architecture Festival 2023 yang akan digelar di Lobby Utama Thamrin Nine, Jakarta Pusat.

Selain pameran karya instalasi, acara Jakarta Architecture Festival 2023 juga akan menawarkan konferensi, diskusi, pemutaran film, tur kota, dan pameran inspiratif. Proses pembuatan Plasti(c)ity Tree, mulai dari pemadatan plastik hingga pembuatan instalasi oleh mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, akan dipresentasikan dalam bentuk video bersama mini Plasti(c)ity Tree di Space8 at Astha UG Floor pada tanggal 22-26 September 2023.

Seperti diketahui, Yayasan WINGS Peduli tidak hanya berfokus pada daur ulang plastik melalui kolaborasi ini, tetapi juga secara konsisten melaksanakan berbagai program pelestarian lingkungan. Mereka telah terlibat dalam aksi bersih sungai dan kali, pembuatan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS), peresmian Bank Sampah, serta kampanye #PilahDariSekarang yang masih berlangsung.

"Semua upaya ini mencerminkan komitmen Yayasan WINGS Peduli untuk melestarikan lingkungan, sejalan dengan filosofi perusahaan bahwa "the good things in life should be accessible for all" (hal-hal baik dalam hidup seharusnya dapat diakses oleh semua orang)," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Kolaborasi ILO dan METI: Tingkatkan Kesadaran Bisnis Bertanggung Jawab serta Hak Asasi Manusia

Redaksi DNM9/18/2023 04:45:00 PMBisnis, Buruh, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

International Labour Organization (ILO) bersama dengan Ministry of Economies Trade and Industry (METI) menggelar acara bertajuk "Responsible Business, Human Rights, and Decent Work in Asia" dengan tema "Harnessing Synergies between Human Rights and Inclusive Growth." Acara ini berlangsung di Jakarta, Senin (18/09/2023), dengan didukung oleh Pemerintah Jepang yang menghimpun pemangku kepentingan tripartit antara Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Pekerja negara Asia dan G7 untuk memutakhirkan situasi dan kondisi terkini praktek bisnis yang bertanggung jawab, HAM dan Kerja Layak dan merupakan inisiatif yang didanai oleh METI dengan dukungan dari berbagai proyek di Indonesia.

Acara ini menjadi platform penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya praktik bisnis yang bertanggung jawab di perusahaan, khususnya perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan global. Tauvik Muhamad, Programme Coordinator Resilient, Inclusive, and Sustainable Supply Chains (RISSC) Project ILO Jakarta, menjelaskan bahwa acara ini juga melibatkan berbagai aspek, termasuk mengimplementasikan uji tuntas atau due diligence dan mempromosikan tanggung jawab perusahaan terhadap rantai pasok global yang terkait dengan berbagai aspek penting.

Menurut dia, Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab bisnis yang harus dijalankan oleh perusahaan, terutama yang berada dalam rantai pasok global. Acara ini juga menjadi kesempatan untuk mempelajari berbagai praktik baik dari negara-negara anggota, termasuk perwakilan dari G7 seperti Jerman, Jepang, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa.

Selain fokus pada tanggung jawab perusahaan, acara ini juga menyoroti aspek pengembangan keterampilan yang sangat penting. Dalam era globalisasi dan tren otomatisasi, perhatian terhadap perkembangan keterampilan menjadi krusial. Identifikasi desain, terutama di perusahaan-perusahaan pemasok, juga menjadi fokus dalam penelitian ini.

Lebih jauh, Tauvik juga menekankan pentingnya mematuhi standar-standar internasional, Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM, Panduan ILO dan OECD terkait Perusahaan Multinasional, yang merujuk pada standar inti perburuhan ILO. Standar perburuhan yang mencakup aspek penting seperti perlindungan terhadap anak-anak, larangan kerja paksa, penghindaran diskriminasi, keamanan dan kesehatan kerja (K3), serta kebebasan untuk berserikat dan bernegosiasi.

"Tujuan utama dari acara ini adalah untuk membangun kesadaran dan mempromosikan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif, serta mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara terkait dengan bisnis yang bertanggung jawab. Diharapkan kegiatan ini dapat membawa dampak positif dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab di tingkat perusahaan," ujarnya.

Kesadaran akan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab juga mencakup pengambilan kebijakan pemerintah, serta peran penting pengusaha dalam mempromosikan praktik bisnis yang baik. Bukan melihat sebagai biaya, tetapi sebagai investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kesejahteraan pekerja. Ini adalah langkah menuju perusahaan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Di pasar global, khususnya di Eropa dan Amerika, mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan praktek bisnis yang bertanggung jawab telah menjadi persyaratan. Oleh karena itu, perusahaan yang mematuhi standar internasional dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia akan memperoleh keuntungan ekonomi. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan besar maupun UMKM yang menjadi pemasok dalam rantai pasok.

"Dengan adanya panduan dan Prinsip-Prinsip Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, perusahaan diharapkan untuk patuh dan menjalankan uji tuntas. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga praktek bisnis yang bertanggung jawab melalui penghormatan atas hak asasi manusia dan implementasi standar perburuhan internasional di tingkat perusahaan di seluruh dunia " pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

BaraJP Bentuk Tim TPNKI Sikapi Kasus Jiwasraya

Redaksi DNM9/18/2023 03:06:00 PMAsuransi, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) telah mengambil inisiatif yang signifikan dengan membentuk Tim Pendampingan Nasabah Jiwasraya (TPNKI) sebagai respons terhadap permasalahan mega korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Keputusan untuk membentuk TPNKI ini diambil setelah BaraJP melakukan proses analisis dan pengamatan mendalam terhadap kasus Jiwasraya. Selain itu, juga ada laporan pengaduan yang disampaikan oleh nasabah korban Jiwasraya, baik secara individu maupun dalam kelompok seperti yang dilakukan oleh Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ) kepada BaraJP," kata Boy BRJ Nababan, Wakil Ketua Bidang OKK BaraJP, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/09/2023).

Lebih rinci, Boy menjelaskan, TPNKI memiliki beberapa poin penting yang ingin disampaikan kepada pemangku kebijakan terkait dengan kasus Jiwasraya ini.

Poin-poin tersebut meliputi:

1. **Evaluasi Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya**: TPNKI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan evaluasi kembali terhadap Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya yang saat ini sedang berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rencana tersebut benar-benar menguntungkan nasabah yang menjadi korban dari kasus ini.

2. **Mediasi antara Nasabah dan Jiwasraya**: TPNKI juga meminta OJK untuk berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara nasabah dan Jiwasraya. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi proses penyelesaian yang adil dan efektif.

3. **Tidak Menutup Izin Operasional Jiwasraya**: TPNKI menghimbau OJK untuk tidak menutup atau menarik izin operasional PT Asuransi Jiwasraya sebelum semua hak nasabah benar-benar diselesaikan atau dikembalikan. Ini untuk memastikan bahwa nasabah tidak dirugikan lebih lanjut.

4. **Penanganan Nasabah Anuitas Pensiun**: TPNKI mendesak OJK untuk segera mengeluarkan nasabah Anuitas Pensiun (UU Dana Pensiun) dari kepesertaan restrukturisasi. Bagi yang tidak mengikuti restrukturisasi, dana pensiun mereka harus dikembalikan secara utuh.

5. **Evaluasi Manajemen Jiwasraya**: TPNKI juga mengajak Kementerian BUMN untuk mengevaluasi manajemen PT Asuransi Jiwasraya, baik yang masih menjabat ataupun yang telah berada di IFG Life. Hal ini terkait dengan pilihan program restrukturisasi Jiwasraya yang sedang berjalan saat ini.

Keputusan BaraJP untuk membentuk TPNKI merupakan langkah konkret dalam mendukung nasabah Jiwasraya yang terdampak oleh permasalahan ini. Mereka berharap bahwa dengan adanya TPNKI, nasabah Jiwasraya akan mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sesuai dengan hak-hak mereka.

Boy menegaskan, BaraJP akan terus berkomitmen untuk membantu nasabah Jiwasraya dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat memberikan tekanan positif kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya dengan adil dan transparan.

Adapun, Kasus Jiwasraya merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia dan telah merugikan banyak nasabah yang telah mempercayakan investasi mereka kepada perusahaan ini. "Oleh karena itu, upaya seperti yang dilakukan oleh BaraJP dan TPNKI sangat diharapkan oleh masyarakat dan nasabah Jiwasraya untuk memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini," ucapnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Peringati Harhubnas 2023: Insan Perhubungan Berkolaborasi untuk Transportasi Maju

Redaksi DNM9/18/2023 12:57:00 PMKemenhub, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Batam

Pemerintah Indonesia berupaya maksimal untuk menyelesaikan konflik yang tengah berkecamuk di Pulau Rempang, Kota Batam. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama dengan sejumlah menteri dan pimpinan instansi terkait berkumpul di Batam pada Minggu (17/09/2023) untuk menggelar Rapat Koordinasi Teknis. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas langkah-langkah tindak lanjut dalam penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat Pulau Rempang.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, yang memimpin rapat tersebut, menegaskan bahwa penanganan masalah di Pulau Rempang harus dilakukan dengan pendekatan yang lembut dan baik. "Tadi kami sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan yang (kemudian) akan kita bicarakan dengan rakyat. Proses penanganan harus dilakukan secara _soft_. Tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, kita harus lakukan komunikasi dengan baik," ujarnya di Batam Marriott Hotel Harbour Bay.

Sementara pemerintah berupaya menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik ini, Bahlil Lahadalia menekankan bahwa rencana investasi, termasuk di Pulau Rempang, seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. "Yakinlah ini (investasi, red) untuk kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita relokasi dari pulau itu akan diberikan hak-haknya, dalam hal tanah," ungkapnya.

Menteri ATR/Kepala BPN juga menjelaskan bahwa telah disiapkan lokasi relokasi bagi masyarakat yang terdampak pembangunan. "Terkait tempat untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang, kami sudah siapkan lokasi di Dapur 3, Pulau Galang. Luasnya 500 hektare," terangnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa telah ada koordinasi dengan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, terkait rencana memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat. "Ketika sudah diinventarisasi dan identifikasi, subjeknya sudah ditentukan 16 titik, kita ingin langsung menyerahkan sertipikat sambil kita jalankan pembangunan dan diawasi oleh pemilik," tuturnya.

Dalam upaya memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak, Menteri ATR/Kepala BPN berharap bahwa yang memenuhi syarat akan diberikan Sertipikat Hak Milik atas tanah. Penting untuk dicatat bahwa sertifikat tersebut tidak boleh dijual dan harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak. "Untuk yang direlokasi ini nantinya juga kami minta supaya diberikan SHM untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan identifikasi seluas masing-masing 500 meter," pungkasnya.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Agus Andrianto; dan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad beserta jajaran Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurhadi Putra, turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam rapat ini.

Pemerintah berkomitmen untuk mencapai solusi yang adil dan damai dalam penyelesaian konflik di Pulau Rempang, sambil memastikan bahwa masyarakat terdampak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari rencana investasi ini.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Pemerintah Prioritaskan Penyelesaian Konflik di Rempang

Redaksi DNM9/18/2023 10:57:00 AMNasional, Pertanahan Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Batam

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Pasmar 2 Sabet Piala Danyonarhanud 2 Kostrad di Alap Alap Precision Championship 2023

Redaksi DNM9/18/2023 10:47:00 AMHUT TNI, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Malang

Turnamen menembak Alap Alap Precision Shooting Championship 2023, yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-67 Yonarhanud 2/ABW/2 Kostrad dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, dari tanggal 15 s/d 17 September 2023 resmi ditutup. Acara puncak ini berlangsung di Alap Alap Shooting Range, Jln Untung Suropati Selatan Kesatrian Blimbing Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (17/9/2023) dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Asintel Divif 2 Kostrad, Kolonel Erwin Agung, T. W.A. ST., dan Danyonarhanud 2 Kostrad, Letkol Arh Luthfi Novriadi, S.E., S.Sos., M.Han.

Turnamen menembak ini menjadi momen penting dalam mempererat sinergi antara TNI-Polri dan berbagai pihak terkait dalam mengembangkan kemampuan petembak dan menyediakan prasarana yang memadai di Yonarhanud 2 Kostrad. Alap Alap Shooting Range, satu-satunya lapangan tembak di Kota Malang, menjadi tempat yang tepat untuk ajang prestisius ini.

Danyonarhanud 2 Kostrad Letkol Arh Luthfi Novriadi, S.E., S.Sos., M,Han., mengungkapkan kebanggaannya atas terselenggaranya turnamen ini. Ia berharap bahwa kegiatan seperti ini dapat melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mengharumkan Divif 2 Kostrad, terutama Yonarhanud 2 Kostrad. Dalam wawancara dengan awak media di lokasi, beliau menyampaikan harapannya untuk kemajuan lebih lanjut.

Sementara itu, Ketua pelaksana turnamen, Kapten Arh Bayu Sekti Wichaksono, S.T, Han., melaporkan bahwa meskipun lapangan tembak tidak begitu luas, animo peserta dari TNI Polri tidak hanya datang dari wilayah Kota Malang, Jawa Timur, dan sekitarnya, tetapi juga dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan klub menembak di bawah naungan Perbakin.

Menariknya, piala bergilir Danyonarhanud 2/ABW menjadi ikon dari Yonarhanud 2 Kostrad. Piala ini terbuat dari bahan propeller misil Mistral buatan Prancis yang pernah digunakan saat mengikuti Latihan Gabungan TNI Dharma Yudha tahun 2023 di Puslatpur 5 Marinir, Baluran Situbondo, Jawa Timur.

Kegiatan turnamen menembak ini memunculkan pemenang umum dari TNI-POLRI, dan Pasmar 2 Surabaya berhasil meraih gelar juara umum dan berhak atas Piala bergilir Danyonarhanud 2 Kostrad tahun 2023. Turnamen yang berlangsung selama tiga hari ini sukses digelar, menunjukkan semangat kompetisi dan keterampilan menembak yang tinggi.

Perayaan HUT Yonarhanud 2/ABW/2 Kostrad dan Hari Kemerdekaan RI ke-78 tahun 2023 menjadi momen yang tak terlupakan, di mana semangat patriotisme dan profesionalisme dalam bidang menembak dijunjung tinggi. Semoga keberhasilan turnamen ini akan terus bergulir dan menjadi ajang yang semakin berkualitas di masa mendatang. Terima kasih kepada pimpinan Divif 2 Kostrad dan Danyonarhanud 2 Kostrad beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan turnamen menembak ini.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Yuk! Jajal KA Cepat Gratis, Pendaftaran Uji Coba Sudah Dibuka

Redaksi DNM9/18/2023 08:54:00 AMKereta Api, Nasional, Transportasi Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kini, masyarakat Indonesia berkesempatan unik untuk merasakan pengalaman perjalanan menggunakan kereta api cepat (KA Cepat) dengan kecepatan tinggi hingga 350 km per jam. Konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) telah membuka pendaftaran uji coba operasional KA Cepat tidak berbayar untuk masyarakat umum, dan inilah yang perlu Anda ketahui:

Pendaftaran dapat dilakukan secara bertahap melalui situs resmi KCIC di http://ayonaik.kcic.co.id/. Berikut adalah jadwal pendaftaran yang perlu diingat:

1. **Tahap 1 (17 - 24 September 2023):** Pendaftaran untuk jadwal keberangkatan tanggal 18 hingga 24 September 2023.

2. **Tahap 2 (24 - 30 September 2023):** Pendaftaran untuk keberangkatan tanggal 25 hingga 30 September 2023.

Setelah mendaftar, Anda akan menerima email sebagai bukti pendaftaran. Perlu dicatat bahwa satu pendaftar dapat memesan maksimal untuk dua penumpang, dan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya dapat digunakan untuk satu pemesanan selama masa uji coba.

Untuk memastikan keselamatan penumpang, KCIC menyediakan asuransi perjalanan, sehingga penting untuk mengisi data diri dengan benar saat mendaftar. Selain itu, penting untuk memperhatikan jadwal keberangkatan yang dipilih dan datang setidaknya satu jam sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari antrian saat proses verifikasi data calon penumpang.

Kegiatan uji coba KA Cepat ini akan berlangsung hingga 30 September 2023, dengan kuota terbatas sebanyak 500 tempat duduk untuk setiap perjalanan KA Cepat. Selama masa uji coba terbatas, terdapat empat jadwal perjalanan pulang pergi (PP) setiap hari, dengan dua di antaranya berangkat dari Stasiun Halim dan dua lainnya dari Stasiun Tegalluar. Jadwal keberangkatan adalah sebagai berikut:

1. **Relasi Stasiun Halim - Tegalluar PP:** Pukul 09.00 WIB dan 14.00 WIB.

2. **Relasi Stasiun Tegalluar - Halim PP:** Pukul 09.00 WIB dan 14.00 WIB.

Bagi warga Jakarta, menuju Stasiun KA Cepat Halim dapat dilakukan melalui akses jalan DI Panjaitan yang telah dibuka untuk umum. Sedangkan bagi warga Bandung, KCIC telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Damri dan Summarecon, untuk menyediakan armada shuttle yang memudahkan akses ke Stasiun Tegalluar.

Jangan lewatkan kesempatan unik ini untuk merasakan perjalanan KA Cepat. Jangan lewatkan peluang ini dan pastikan Anda mendaftar sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditentukan oleh KCIC. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan aman!

Editor: Arianto