BAPAS se-DKI Jakarta Gelar Film "Kepada Hawa" dan Pagelaran Seni

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kolaborasi Badan Pembinaan Pemasyarakatan (BAPAS) se-DKI Jakarta dan Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta menggelar pemutaran film "Kepada Hawa" serta pertunjukan seni yang mengesankan di Auditorium Perpusnas Jakarta, Senin, (11/09/2023). Acara ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward Omar Sharif, serta Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun. Selain itu, pagelaran seni ini juga dimeriahkan oleh penampilan spesial dari Guest Star, Mr. Jarwo.

Acara ini tidak sekadar hiburan, tetapi juga memiliki tujuan yang dalam. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward Omar Sharif, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wadah kepada klien BAPAS dalam menunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan mereka. Lebih dari sekadar itu, acara ini juga diharapkan dapat membantu dalam proses pemulihan hidup dan reintegrasi klien ke dalam masyarakat.

Selain itu, Kolaborasi antara BAPAS se-DKI Jakarta dan Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta telah menghasilkan sebuah acara seni yang menginspirasi. Ini adalah contoh nyata bagaimana berbagai pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemasyarakatan.

Disisi lain, Seni memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Melalui drama panggung, seni tari, pertunjukan musik, dan persembahan drama yang dibawakan oleh petugas dan klien pemasyarakatan, acara ini memberikan wadah bagi mereka untuk mengungkapkan diri dan mengekspresikan perasaan mereka. Ini adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam proses rehabilitasi.

Kehadiran Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward Omar Sharif, dan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, menunjukkan dukungan tingkat tinggi dari pihak berwenang terhadap kegiatan ini. Mereka memahami pentingnya seni dalam pemulihan dan integrasi klien pemasyarakatan ke dalam masyarakat.

Kolaborasi ini adalah contoh nyata bagaimana pemasyarakatan dapat menjadi alat positif dalam menciptakan perubahan dalam hidup orang-orang yang terlibat. Ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sebuah pesan yang kuat tentang pemulihan, harapan, dan kemampuan setiap individu untuk mengubah hidupnya.

Menurut dia, Pemutaran film "Kepada Hawa" dan pagelaran seni kolaborasi BAPAS se-DKI Jakarta dengan Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta adalah sebuah acara yang menginspirasi. Ini adalah bukti bahwa seni memiliki kekuatan untuk memulihkan, menyatukan, dan mengubah hidup. Dukungan dari pihak berwenang dan partisipasi aktif dari klien pemasyarakatan adalah langkah menuju pemasyarakatan yang lebih efektif dan pemulihan yang lebih baik.

"Dengan demikian, acara ini bukan hanya acara seni biasa tetapi juga sebuah peristiwa penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ini adalah contoh nyata bahwa ketika kita bekerja sama, kita dapat menciptakan perubahan positif yang nyata dalam masyarakat dan kehidupan individu," pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Peradah dan KMHD UGM Gelar Talkshow Terkait Prambanan

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

UGM mengambil langkah yang penting dalam membangun fasilitas kerohanian bagi pemeluk semua agama di kampus mereka. Tempat ibadah untuk agama-agama seperti Hindu, Katolik, Kristen, Budha, dan Konghuchu telah dibangun di satu kawasan, yang melengkapi masjid kampus yang ada sebelumnya. Dengan rencana dan eksekusi ini, UGM akan menjadi kampus pertama di Indonesia dengan fasilitas kerohanian yang komprehensif.

Perwujudan fasilitas kerohanian di UGM ini merupakan langkah nyata untuk menegaskan inklusivitas mereka dan penghormatan mereka terhadap perbedaan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia sebelumnya, di mana Prambanan kini kembali difungsikan sebagai tempat persembahyangan rutin umat Hindu.

Keputusan ini merupakan kemajuan yang berarti mengingat bahwa hal ini telah menjadi wacara dan usulan yang disampaikan sejak lama. Melalui kesepakatan empat menteri dan dua gubernur, kini Prambanan secara resmi bisa digunakan oleh umat Hindu untuk bersembahyang secara rutin, bukan hanya untuk perayaan Nyepi seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam mengadaptasi budaya dari luar, nenek moyang nusantara tidak sekadar melakukan copy-paste. Mereka telah memiliki mekanisme adaptasi yang mumpuni ketika berhadapan dengan budaya luar yang datang ke nusantara. Yang diadopsi adalah nilai-nilai universal yang bermanfaat dan disesuaikan dengan bentuk dan implementasi sehingga tidak merusak tatanan yang sudah ada di nusantara.

Namun, dalam pelaksanaan kebijakan ini, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan terkait dengan pengelolaan Prambanan sebagai tempat wisata. Diskusi yang berkembang membahas perlunya menemukan jalan tengah agar fungsi wisata dapat berjalan dengan baik sambil menjaga fungsi religi. Hal-hal teknis seperti apakah umat Hindu harus membayar saat masuk Prambanan untuk bersembahyang adalah salah satu hal yang perlu disepakati dan dituntaskan.

Seorang ahli arkeologi dari UGM, Prof. Al Makin, menyoroti bahwa Prambanan yang dikembalikan fungsinya sebagai tempat ibadah Hindu seharusnya dapat meningkatkan daya tarik wisatanya. Pemerintah seharusnya memberikan keleluasaan kepada umat Hindu untuk memanfaatkannya. Beliau yakin bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak. UIN Sunan Kalijaga juga turut serta dalam mengawal kebijakan ini dan melakukan kajian-kajian untuk menguatkan fungsinya di masa depan.

Terkait Prambanan, Komang Juli Agustawan, SH. M.Ikom, menekankan dua hal penting. Pertama, menggali nilai-nilai peradaban bangsa dari mahakarya leluhur, agar kita tidak lupa akan akar budaya kita. Kedua, menggaungkan semangat religi dengan menjadikan Candi Prambanan sebagai pusat peribadatan umat Hindu Indonesia dan dunia. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat identitas dan spiritualitas bangsa.

Talkshow terkait Prambanan ini diadakan di FIB UGM, Minggu (10/09/2023), melibatkan koordinator staf khusus presiden, direktur jenderal pembimas Hindu Kementerian Agama, rektor UIN Sunan Kalijaga, akademisi arkeologi FIB UGM, dan pembimas Hindu DIY. 

Acara ini merupakan rangkaian kunjungan kerja yang bertujuan meninjau pembangunan fasilitas kerohanian di UGM. Dirjen Bimas Hindu juga memberikan dukungan dana sebesar 500 juta rupiah untuk pembangunan pura di dalam fasilitas kerohanian tersebut.

Talkshow ini diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Penelitian Peradah, Persadha Nusantara, dan Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) UGM dengan dukungan penuh dari Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Fakultas Ilmu Budaya UGM turut mendukung sebagai host acara dan menyampaikan sambutan yang diwakili oleh wakil dekan Nur Saktiningrum. Acara ini diisi dengan diskusi dan tanya jawab dengan peserta yang antusias.

Meskipun waktu terbatas, acara ini diakhiri pada pukul 13.00 WIB dan rombongan Dirjen Bimas Hindu melanjutkan peninjauan lokasi pura.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kerja Sama Perdagangan Listrik Low Carbon Antara Indonesia dan Singapura Ditandatangani

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Arifin Tasrif, dan Second Minister for Trade and Industry Singapura, Tan See Leng, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang menandai awal dari kerja sama energi rendah karbon dan interkoneksi listrik lintas batas antara kedua negara dilakukan di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jum'at (08/09/2023). MoU ini memiliki dampak penting dalam mengarahkan kedua negara menuju masa depan yang berkelanjutan.

MoU ini membahas kerja sama perdagangan listrik dengan fokus pada energi rendah karbon, yang merupakan langkah yang signifikan dalam rangka memerangi perubahan iklim. Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa ini adalah kelanjutan dari pertemuan ASEAN di Bali dan akan meningkatkan interkoneksi di ASEAN secara keseluruhan.

Area kerja sama yang termasuk dalam MoU ini meliputi:

1. **Pengembangan Proyek Energi Rendah Karbon**: Ini mencakup interkoneksi untuk perdagangan listrik lintas batas antara Indonesia dan Singapura, yang telah disetujui oleh kedua pemerintah.

2. **Pertukaran Informasi**: Kedua negara akan berbagi informasi tentang kebijakan, persetujuan peraturan, dan kerangka kerja untuk memfasilitasi proyek perdagangan listrik lintas batas komersial.

3. **Kredit Karbon**: MoU ini juga mencakup pengembangan proyek perdagangan tenaga listrik lintas batas dan kredit karbon sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara.

4. **Bidang Kerja Sama Lain**: Selain poin-poin di atas, kedua negara akan mengeksplorasi bidang kerja sama lainnya yang akan diputuskan bersama.

Menurut Dadan, MoU ini memiliki jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang selama lima tahun berikutnya. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk kerja sama yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dadan juga menyoroti bahwa MoU ini adalah pelengkap dari kesepakatan sebelumnya antara Kementerian ESDM RI dan Ministry of Trade and Industry (MTI) Singapura yang dilakukan pada 21 Januari 2022. Kesepakatan sebelumnya mencakup pengembangan teknologi energi rendah karbon, jaringan listrik regional, interkoneksi lintas-batas, perdagangan energi, pembiayaan proyek energi, dan pengembangan sumber daya manusia terkait.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Indonesia, Jisman P. Hutajulu, menjelaskan bahwa eksekusi dari nota kesepahaman terkait interkoneksi listrik masih menunggu permintaan dari Singapura. Selanjutnya, hal ini akan dikonsolidasikan dengan PT. PLN (Persero) untuk mengelola transmisi listrik dengan efisien.

Kerja sama ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam mengembangkan sumber energi yang lebih bersih, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan akses listrik lintas batas. Hal ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, yang akan memberikan manfaat tidak hanya bagi Indonesia dan Singapura, tetapi juga bagi seluruh kawasan ASEAN dan lingkungan global.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Peringati Hari Olahraga Nasional, Takeda dan Pemerintah Indonesia Gelar Edukasi DBD

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah masalah serius di Indonesia, mengancam semua lapisan masyarakat tanpa pandang usia. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dari awal tahun hingga minggu ke-32 tahun 2023, terdapat 56.185 kasus DBD dengan tingkat insidensi sebesar 20,44 per 100.000 penduduk, serta 409 kematian dengan tingkat kematian sebesar 0,73%. Kasus ini dilaporkan dari 462 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. Kematian akibat DBD menyebar di 173 kabupaten/kota di 32 provinsi. Bahkan pada tahun 2021, tercatat 95.895 kasus DBD, dan 36,10% dari penderita berusia 15-44 tahun.

Menghadapi kenyataan ini, Takeda, bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, terus berupaya mengedukasi masyarakat melalui talkshow bertema "Sehat Yes, DBD NO." Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional.

Dr. Imran Pambudi, MPHM, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, memberikan dukungan terhadap upaya edukasi Takeda dalam menanggulangi kasus DBD. Pemerintah berusaha mencapai target angka kasus DBD kurang dari 10 per 100.000 penduduk pada 2024 dan nol kematian akibat DBD pada 2030. Ini menekankan pentingnya vaksinasi sebagai bagian dari perlindungan komprehensif terhadap DBD.

Pada kesempatan ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, menekankan pentingnya kesehatan bagi para atlet muda. Fisik yang kuat dapat tercapai dari badan yang sehat. Atlet berprestasi adalah aset penting bagi Indonesia, dan pemerintah mendukung upaya swasta dalam mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan masyarakat. Pemuda, termasuk para atlet, juga rentan terkena DBD, oleh karena itu, inovasi dalam pencegahan penyakit DBD sangat diperlukan.

Sementara itu, Dr. Sukamto Koesnoe, Ketua Satgas Imunisasi Dewasa dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), menjelaskan pentingnya kesadaran akan bahaya DBD dan perlindungan diri melalui vaksinasi. Vaksin dapat membantu tubuh mengembangkan pertahanan alami terhadap virus dengue, mengurangi risiko infeksi yang serius, dan memberikan perlindungan yang komprehensif. PAPDI mendukung upaya edukasi seperti ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan DBD melalui vaksinasi.

Sebagai seorang atlet, Asnawi Mangkualam, Pemain Tim Nasional sepakbola, menyadari pentingnya menjaga kesehatan tubuh. DBD adalah momok menakutkan bagi atlet seperti dia, terutama di Indonesia yang merupakan negara endemis DBD. Kampanye #Ayo3MplusVaksinDBD membantu melindungi dirinya dari penyakit yang dapat mengancam nyawa ini.

Senada dengan itu, Takeda berkomitmen untuk terus mendukung upaya pencegahan DBD di Indonesia. Mereka telah meluncurkan kampanye #Ayo3MplusVaksinDBD dan situs web www.cegahdbd.com serta sosial media terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya DBD dan perlindungan yang komprehensif terhadap penyakit ini. Takeda berperan aktif dalam mencapai target nol kematian akibat DBD pada 2030.

Kolaborasi antara Takeda, pemerintah Indonesia, dan organisasi medis seperti PAPDI adalah langkah penting dalam mengatasi masalah serius ini. Semua orang, terutama generasi muda dan atlet, perlu memahami pentingnya pencegahan DBD dan peran vaksin dalam melindungi kesehatan mereka. Kampanye ini adalah langkah positif dalam melawan DBD dan memastikan masa depan yang lebih sehat untuk masyarakat Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Gempa Bumi Maroko, Presiden Persisma Sampaikan Belasungkawa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyampaikan belasungkawa dan rasa duka yang mendalam kepada Pemerintah Kerajaan Maroko dan rakyatnya, menyusul bencana gempa bumi yang melanda negara ini. Gempa dengan kekuatan 6,8 skala Richter mengguncang Maroko tengah, mengakibatkan kerusakan parah, khususnya di Kota Marrakech, yang merupakan salah satu kota terbesar di Maroko.

Wilson Lalengke, yang juga merupakan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, menyampaikan rasa prihatinnya terhadap kejadian ini. Lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas akibat gempa ini, terutama warga yang tidak memiliki waktu untuk keluar dari rumah mereka saat gempa terjadi menjelang pukul 11 malam, Jumat, 8 September 2023, waktu setempat. Ribuan lainnya terluka, beberapa di antaranya mengalami luka parah.

"Pemerintah Maroko telah berupaya keras dalam menyelamatkan warganya. Mereka melakukan pencarian korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan tanpa kenal lelah. Di samping itu, bantuan dari berbagai pihak, termasuk persediaan darah, bahan makanan, dan kebutuhan darurat lainnya, sangat dibutuhkan," ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Sabtu (09/09/2023).

Wilson Lalengke, dalam pernyataannya, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendoakan korban dan keluarga mereka di Maroko. Dia juga mengharapkan partisipasi aktif dari rakyat Indonesia dalam membantu saudara-saudara mereka di Maroko. Pemerintah Indonesia pasti akan memberikan bantuan, dan Wilson Lalengke mengharapkan bahwa rakyat Indonesia juga akan turut andil dalam meringankan beban yang ditanggung oleh warga Maroko.

Selain itu, Wilson Lalengke berencana untuk berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Maroko di Indonesia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kebutuhan yang mendesak dan bagaimana Persisma dan warga Indonesia dapat membantu Pemerintah Maroko dan rakyat yang terdampak gempa bumi tersebut.

Solidaritas Indonesia dengan Maroko adalah tanda kasih sayang dan dukungan dalam menghadapi bencana ini. Respons positif ini adalah contoh nyata bagaimana negara-negara dan organisasi internasional harus bersatu dalam mengatasi bencana alam dan membantu mereka yang terdampak. Semoga bantuan dan doa dari Indonesia dan seluruh dunia dapat membantu Maroko pulih dari bencana ini.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Polres Metro Tangerang Kota Deklarasikan Kampung Bebas Narkoba

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya, melakukan peluncuran dan deklarasi RW 09, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebagai Kampung Tangguh Jaya Bebas Narkoba, Sabtu, (9/9/2023). Keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang bahwa warga dan pemuda di wilayah tersebut memiliki komitmen tinggi untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan mereka.

Kecamatan Ciledug terpilih karena dianggap rawan terjadi peredaran narkoba. Daerah ini padat penduduk dan memiliki terminal bus antarkota antarpropinsi (AKAP), yang seringkali digunakan sebagai sarana distribusi narkoba. Selain itu, Ciledug berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, sehingga mobilitas masyarakat tinggi, membuatnya potensial sebagai daerah transit.

Kapolres Metro Tangerang Kota menyatakan bahwa pembentukan Kampung Tangguh Jaya Bebas Narkoba di RW 09, Kelurahan Sudimara Barat, adalah langkah awal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Kota Tangerang. Dia menggarisbawahi bahwa program ini akan diterapkan secara lebih massif dan efektif lagi di kampung-kampung lain, dengan target minimal satu kecamatan memiliki satu Kampung Tangguh Jaya Bebas Narkoba.

Adapun, Pembentukan kampung tangguh ini mendapatkan dukungan penuh dari seluruh unsur pemerintah, termasuk forkopimda kota Tangerang, BNNK Kota Tangerang, Balai Loka POM, dan berbagai stakeholder serta tokoh agama dan masyarakat. Semua pihak memiliki kesadaran akan pentingnya memerangi peredaran narkoba dalam upaya menjaga masa depan generasi muda.

Peluncuran dan deklarasi Kampung Tangguh Jaya Bebas Narkoba dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Wali Kota Tangerang H. Sachrudin, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, Kepala BNN Kota Tangerang Kombes Pol Ichlas Gunawan, Kajari Kota Tangerang I Ketut Maha Agung, dan berbagai unsur lainnya.

Program Kampung Tangguh Jaya Bebas Narkoba tidak hanya sebatas simbolis, tetapi juga memiliki rangkaian kegiatan konkret. Ini termasuk sosialisasi, edukasi, tes urine, ketahanan pangan, olahraga bersama, dan berbagai inisiatif lainnya yang bertujuan untuk mendorong pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

Pemkot Tangerang telah mengeluarkan Perda Nomer 1 tahun 2023 terkait Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi peredaran narkoba.

Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Sachrudin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama bekerja dalam pencegahan peredaran narkoba. Ia menekankan bahwa dengan kolaborasi dan itikad baik semua pihak, peredaran narkoba dapat tertanggulangi dengan baik.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Tangerang, Kombes Pol Ichlas Gunawan, menegaskan bahwa BNN akan terus berkolaborasi dengan Polres Metro Tangerang Kota dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi mereka yang terlanjur terlibat dalam narkoba. Kedua lembaga ini bersatu untuk menjaga masyarakat dari dampak buruk narkoba yang dapat menyerang siapa saja dan di mana saja.

Pembentukan Kampung Tangguh Jaya Bebas Narkoba di Kota Tangerang adalah langkah signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Program ini menjadi contoh pilot project yang diharapkan dapat diterapkan di berbagai wilayah lainnya untuk menjaga generasi muda dari bahaya narkoba dan menjadikan masyarakat lebih tangguh dalam menghadapinya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

BCA Expo 2023: Ajang Berburu Rumah hingga Mobil High Class

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

BCA Expo 2023, yang berlangsung di ICE BSD Tangerang, adalah ajang yang menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada nasabah setia Bank BCA dan masyarakat umum yang ingin mendapatkan kredit kepemilikan rumah, mobil, dan jenis layanan lainnya dari bank ini. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan bangga memberikan layanan terbaik melalui BCA Expo 2023, yang merupakan wadah one-stop services.

Pada ajang ini, nasabah dapat menemukan beragam solusi perbankan dan keuangan dalam satu tempat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan promo dan bunga spesial atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Sepeda Motor (KSM).

Tidak hanya tentang perbankan, BCA Expo 2023 juga membawa booth desa wisata binaan dan sekolah binaan Bakti BCA. Beberapa di antaranya adalah Kampung Batik Gemah Sumilir Pekalongan, Wisata Wayang Desa Wukirsari Yogyakarta, dan kerajinan Ecoprint SMAN 1 Karangmojo. Ada juga 10 produk unggulan BCA Bangga Lokal yang hadir, seperti HMNS, Kanky, Batik Putera Ningrat, Prabu, dan Flicka Bags.

Acara ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan kegiatan sebelumnya yang mendapatkan respon positif dari masyarakat. BCA Expo 2023 kali ini diselenggarakan secara hybrid, dengan acara offline di ICE BSD Tangerang pada tanggal 8-10 September 2023 dan acara online di situs web www.expo.bca.co.id mulai dari tanggal 8 September hingga 8 Oktober 2023.

Pada Opening Ceremony BCA Expo 2023, hadir beberapa tokoh penting dari BCA, seperti Wakil Presiden Direktur BCA Hendra Lembong, Direktur BCA Santoso Liem, Direktur BCA Haryanto Budiman, EVP Consumer Loan BCA dan Ketua Panitia BCA 2023 Welly Yandoko, serta Direktur BCA Finance dan Wakil Ketua Panitia BCA Expo 2023 Petrus Karim.

Sebagai bagian dari acara ini, BCA juga melakukan peluncuran kendaraan BMW i7 dan BMW XM di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen BCA untuk terus memberikan yang terbaik kepada nasabah dan masyarakat.

"BCA Expo kembali digelar sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, mitra kerja BCA, dan masyarakat umum atas dukungan mereka. Dalam pernyataannya, Hendra Lembong juga menggarisbawahi filosofi "Customer First" yang dianut BCA, yang berarti selalu memberikan pelayanan berkualitas bagi nasabah dan masyarakat yang mencari hunian impian atau kendaraan idaman," kata Hendra Lembong, Wakil Presiden Direktur BCA di Tangerang, Jum'at (08/09/2023).

Santoso Liem, Managing Director Transaction Banking BCA, memberikan penjelasan komprehensif tentang keamanan siber di BCA. Ia memastikan bahwa sistem keamanan di BCA sangat kuat dan terkendali. BCA menjalankan berbagai lapisan perlindungan, bekerja sama dengan ahli keamanan siber, dan terus memperkuat sistem keamanan internal.

Dalam hal ini, Soegiharto Santoso, wartawan senior dari Media Online BISKOM, mengungkapkan kepuasannya atas penjelasan yang komprehensif, menyatakan keyakinannya bahwa uang di BCA aman.

BCA Expo 2023 menampilkan lebih dari 27 grup developer yang menjadi daya tarik utama bagi pencari hunian impian. Acara ini juga menampilkan 23 merek mobil ternama dan 29 merek motor, termasuk motor listrik, yang memperkaya pilihan kendaraan.

Untuk mendukung impian nasabah yang ingin memiliki rumah atau kendaraan, BCA menawarkan program suku bunga KPR spesial mulai dari 2,75% eff. p.a fix 1 tahun, KKB dengan suku bunga 2,6% flat p.a tenor 3 tahun dan DP 0%, serta KSM dengan DP mulai dari Rp888.000,- dan suku bunga 5,13% flat per tahun.

EVP Consumer Loan BCA dan Ketua Panitia BCA 2023, Welly Yandoko, mengungkapkan bahwa acara ini juga mencakup entitas anak BCA, seperti BCA Digital, BCA Life, BCA Sekuritas, BCA Syariah, dan BCA Insurance, yang menawarkan berbagai solusi perbankan dan keuangan.

BCA Expo 2023 tidak hanya tentang transaksi, tetapi juga tentang membangun jaringan dan kesempatan bisnis. Nasabah BCA Solitaire dan Prioritas dapat menikmati penawaran khusus dari mitra di lounge Solitaire. Ada juga berbagai penawaran dari mitra kesehatan, gaya hidup, bisnis, dan pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah BCA.

BCA terus berkomitmen dalam menjaga kepuasan nasabah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai program dan inisiatif yang ditawarkan melalui BCA Expo 2023. Peningkatan total kredit BCA menjadi salah satu bukti keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan ini.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Puncak HUT ke-59 PERADIN di Hotel Dana Solo

Duta Nusantara Merdeka | Surakarta 

Puncak acara HUT ke-59 Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang diselenggarakan di Hotel Dana Solo pada Sabtu (9/9) adalah momen yang sangat istimewa bagi seluruh anggota PERADIN. Ketua Umum PERADIN, Firman Wijaya, dengan bangga mengungkapkan bahwa Hotel Dana memiliki nilai sejarah yang kuat dalam perjalanan PERADIN.

"Tepat 59 tahun yang lalu, pada tanggal 30 Agustus 1964, kongres nasional pertama advokat di Solo secara aklamasi membentuk organisasi yang kini dikenal sebagai "Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)." Ini adalah organisasi atau wadah persatuan para advokat di Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang selama hampir enam dekade," kata Firman.

Menurut Firman, Pemilihan Surakarta (Solo) sebagai lokasi acara HUT ke-59 PERADIN memiliki alasan yang mendalam. Solo adalah sebuah kota bersejarah yang juga merupakan pusat peradaban. Pemilihan lokasi ini menandakan keterikatan erat antara PERADIN sebagai organisasi profesi tertua di Indonesia dengan semangat penegakan hukum yang berakar dalam pusat peradaban bangsa ini.

Pentingnya acara ini tak hanya dari segi sejarah, tetapi juga dalam mempererat solidaritas dan semangat anggota PERADIN untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat dan menghormati supremasi hukum. Hal ini sejalan dengan pesan dari staf khusus Wakil Presiden, Prof. Satya Arinanto, yang mengingatkan bahwa sejarah advokasi di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda.

Sebelum dan selama awal kemerdekaan, sejumlah tokoh advokat, seperti Mr. Besar Martokusumo, Mr. Suyudi, Mr. Sastromolyono, Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Singgih, dan Mr. Mohammad Roem, telah berperan penting dalam membentuk organisasi advokat di Indonesia. Mereka menjadi bagian dari apa yang kemudian menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963, yang pada akhirnya tumbuh menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).

PERADIN, sebagai organisasi profesi hukum yang memiliki akar sejarah yang panjang, memainkan peran dan memberikan kontribusi besar dalam sejarah advokasi hukum di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Dewan Penasehat PERADIN, Prof. Frans Hendra Winata, yang juga berharap PERADIN dapat mengembalikan harkat dan martabat bangsa.

Selain menjadi perayaan ulang tahun yang penting, momen ini juga menjadi kesempatan bagi PERADIN untuk memberikan penghargaan kepada individu dan pihak yang telah berkontribusi signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Beberapa penghargaan dan apresiasi termasuk penghargaan tokoh kehormatan PERADIN dan "Award Pendobrak Hukum" kepada beberapa tokoh dan kelompok yang telah berperan aktif dalam mendukung supremasi hukum.

Sebagai puncak acara HUT ke-59 di Surakarta, prosesi pemotongan tumpeng menjadi momen yang penuh makna. Semua pengurus PERADIN berkumpul untuk merayakan prestasi dan mengukuhkan komitmen mereka dalam mendorong penegakan hukum di Indonesia. Dialog konsolidasi bersama para pemimpin PERADIN mengakhiri acara tersebut, memperlihatkan kesatuan visi dan semangat mereka untuk masa depan hukum di negara ini.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Barantan Buka Kembali Pintu Impor Sapi Asal Australia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Karantina Pertanian (Barantan), Kementerian Pertanian membuka kembali pintu impor sapi asal Australia setelah terdeteksi penyakit Lumpy Skin Diseases (LSD). Kepala Barantan, Bambang menyampaikan kabar tersebut melalui jumpa pers yang digelar secara hybrid pada tanggal 8 September 2023.

Sebelumnya, kata Bambang, pemerintah Indonesia telah menangguhkan impor sapi asal Australia dari tujuh dari 60 fasilitas peternakan yang diduga terkena penyakit LSD. Terhadap hewan sapi impor yang terdeteksi penyakit ini, dilakukan pemotongan bersyarat di bawah pengawasan dokter hewan karantina.

Penyakit LSD atau penyakit kulit berbenjol pada hewan sapi ini tidak bersifat menular kepada manusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Bambang selaku perwakilan Barantan. Pemerintah Australia, melalui Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF), telah berdiskusi dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama dalam penanganan LSD. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk memastikan kelanjutan perdagangan sapi yang menguntungkan kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak telah menetapkan beberapa langkah untuk melakukan reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama dalam penanganan LSD. Langkah-langkah tersebut mencakup deteksi dini LSD di seluruh fasilitas peternakan di Australia, memastikan kondisi kesehatan sapi sebelum diekspor ke Indonesia, memberikan laporan berkala kepada Indonesia mengenai hasil pengawasan LSD, berbagi informasi terkait perlakuan biosekuriti pada kapal untuk ekspor ternak, menerapkan sistem prior notice berupa informasi setiap pengiriman hewan hidup, melakukan program investigasi bersama terhadap fasilitas peternakan yang ditangguhkan, serta melaporkan hasil surveilans penyakit hewan secara rutin kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia dan pemerintah Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mencabut penangguhan terhadap tujuh fasilitas peternakan di Australia setelah perjanjian ditandatangani. Disisi lain, Indonesia juga akan memberikan informasi kepada Australia apabila ada hewan yang dikirim dari Australia yang positif terkena LSD atau ketidakpatuhan lainnya terhadap protokol hewan hidup.

Dalam hal teknis, kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Wisnu Wasisa Putra, mengungkapkan bahwa kedepannya akan dijajaki kerjasama terkait peningkatan kapasitas dan kerjasama laboratorium.

Sebagai otoritas karantina pertanian, Barantan bertanggung jawab memastikan komoditas pertanian yang dilalulintaskan, termasuk impor, sesuai dengan protokol dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa komoditas yang masuk ke Indonesia adalah sehat, aman, dan bebas dari hama penyakit.

Dengan dibukanya kembali pintu impor sapi asal Australia, diharapkan perdagangan sapi antara Indonesia dan Australia dapat berlanjut dengan baik. Langkah-langkah yang sudah disepakati antara kedua negara menjadi landasan untuk memastikan perlindungan terhadap kesehatan hewan dan keamanan pangan di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kajian Masa Tinggal Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi: Tantangan dan Harapan

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi menjadi topik penting yang dibahas dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M di Bandung, Jumat (8/9/2023). Kementerian Agama tengah melakukan kajian untuk memperpendek masa tinggal tersebut, yang sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak lama.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Subhan Cholid, menjelaskan bahwa permasalahan inti berkaitan dengan aturan penerbangan di Arab Saudi yang diatur dalam Ta'limatul Hajj. Menurut ketentuan tersebut, negara yang mengirimkan jemaah haji lebih dari 30.000 orang, harus menjalani masa operasional penerbangan selama minimal 30 hari, baik saat kedatangan maupun kepulangan.

Dalam Ta'limatul Hajj juga diatur masa operasional kedatangan dan kepulangan. Operasional kedatangan dimulai dari 1 Zulkaidah sampai 4 Zulhijjah, sedangkan operasional kepulangan dimulai dari 15 Zulhijjah.

Subhan menjelaskan upaya yang telah dilakukan untuk memperpendek masa tinggal jemaah Indonesia. Mereka diberangkatkan mulai 4 Zulkaidah sampai 4 Zulhijjah untuk kedatangan dan pulang pada 15 Zulhijjah, sehingga masa tinggal minimal adalah 41 hari.

Namun, terdapat kendala yang disampaikan oleh Arab Saudi terkait keterbatasan slot penerbangan. Saat ini, Indonesia hanya mendapatkan rata-rata 17-18 slot penerbangan per hari. Dengan infrastruktur bandara yang ada, Arab Saudi belum bisa memberikan tambahan slot penerbangan.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Agama berencana untuk berdiskusi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperluas bandara dan bahkan membuka bandara baru. Subhan menyebut bahwa ada opsi membuka bandara di Thaif, yang berjarak relatif dekat dengan Makkah. Dengan bandara baru ini, diharapkan akan tersedia lebih banyak slot penerbangan yang dapat mengurangi masa tinggal jemaah haji Indonesia.

Namun, Subhan mengakui bahwa ini akan memerlukan upaya lobi yang intensif dan terus menerus. Meskipun tidak akan terjadi dalam waktu dekat, ia yakin bahwa langkah ini dapat diwujudkan di masa depan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan infrastruktur, upaya untuk memperpendek masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi akan menjadi prioritas yang penting. Hal ini tidak hanya akan memberikan kenyamanan bagi jemaah haji, tetapi juga dapat mengoptimalkan pelaksanaan ibadah haji secara efisien. Dengan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, harapan untuk mengatasi tantangan ini semakin mungkin terwujud.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Lumbung Sosial: Upaya Kemensos untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan dalam Penanganan Bencana

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Sosial Indonesia, di bawah kepemimpinan Menteri Sosial Tri Rismaharini, telah mengambil inisiatif penting dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana di seluruh negeri. Salah satu inisiatif tersebut adalah pendirian "lumbung sosial" di wilayah-wilayah rawan bencana dan sulit diakses, termasuk daerah kawasan terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

"Tujuan utama dari lumbung sosial ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana tetap dapat mengakses bantuan yang mereka butuhkan. Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen untuk memastikan ketersediaan logistik di zona-zona yang rawan bencana," kata Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos Adrianus Alla pada Forum Salemba 28 bersama awak media di Jakarta, Kamis (7/9).

Bahkan, Adrianus juga menyoroti pentingnya lumbung sosial dalam penanganan bencana. Ia memberikan contoh saat penanganan bencana tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Keterbatasan lumbung sosial di wilayah tersebut mengakibatkan kesulitan dalam mengirimkan bantuan, karena akses ke lokasi terdampak menjadi sangat sulit.

Namun, dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang terjadi sebulan kemudian, lumbung sosial telah memainkan peran yang krusial. Akses yang sulit dari Kota Padang ke Pulau Mentawai tidak menghalangi bantuan mencapai masyarakat yang membutuhkan, berkat keberadaan lumbung sosial.

Lebih lanjut, Adrianus menjelaskan bahwa kesiapan dan ketersediaan logistik di lumbung sosial di wilayah-wilayah yang rawan bencana dapat membantu korban bertahan dalam beberapa hari hingga bantuan resmi tiba, terutama jika akses ke lokasi sulit dijangkau.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kemensos berencana untuk mendirikan setidaknya dua atau tiga lumbung sosial di setiap wilayah, terutama di 3T. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki ribuan pulau 3T yang memerlukan fasilitas seperti lumbung sosial untuk mengirimkan bantuan secara efisien saat terjadi bencana.

Lumbung sosial ini berisi berbagai jenis logistik dasar yang diperlukan oleh masyarakat saat bencana, termasuk makanan siap saji, makanan anak, selimut, kasur, sandang untuk dewasa dan anak-anak, kelengkapan tenda, genset, dan bahan kebutuhan pendukung lainnya. Kemensos juga memperhatikan kearifan lokal di wilayah-wilayah tersebut. Sebagai contoh, di Papua, lumbung sosial diisi dengan logistik serta babi, mengingat babi adalah salah satu sumber makanan utama masyarakat setempat.

"Penentuan lokasi lumbung sosial juga memperhitungkan indeks risiko bencana. Lumbung sosial ditempatkan di lokasi yang strategis, seperti desa yang menjadi titik sentral dari kecamatan," ungkapnya.

Hingga saat ini, telah ada 532 lumbung sosial yang tersebar di 28 provinsi di seluruh Indonesia. Seluruhnya tersebar di 159 kabupaten/kota dan 590 kecamatan. Inisiatif ini merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana di Indonesia, memastikan bahwa bantuan dapat mencapai masyarakat yang membutuhkannya dalam waktu yang lebih cepat dan efisien.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Keterbukaan Informasi dan Tanggung Jawab dalam Jurnalisme Modern

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam era yang dipenuhi dengan akses informasi yang melimpah, peran jurnalisme menjadi semakin penting dan kompleks. Diskusi dalam Talk Show Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta, Senin (21/08/2023), menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab dan sikap bijak dalam melaporkan fakta.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana, membahas hubungan antara jurnalisme dan dampak sosial. Ia menekankan bahwa kebebasan pers harus diiringi dengan tanggung jawab. Dalam hal ini, kebijakan "bebas tetapi bertanggung jawab" menjadi kunci. 

"Dalam pengambilan keputusan untuk melaporkan suatu berita, seorang jurnalis harus memiliki "wisdom" atau kearifan dalam menilai apakah berita tersebut pantas diberitakan. Yadi mengingatkan bahwa tanpa kebijaksanaan ini, publik yang akan menjadi korban dari berita yang tidak memadai," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Susilastuti, seorang akademisi UPN Veteran Yogyakarta, memaparkan pentingnya kata-kata dalam jurnalisme dan peran mahasiswa dalam proses ini. Ia menekankan bahwa mahasiswa adalah garda terdepan dalam perubahan. Kata-kata memiliki makna besar, dan mahasiswa perlu memahami bagaimana menyampaikan gagasan dan melakukan kritik dengan bijak. Dengan tegas, ia mengingatkan bahwa satu kata yang salah bisa memiliki dampak luar biasa. 

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta, Hudono, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keadaan informasi saat ini. Ia menyoroti perbedaan antara pers dan media sosial, di mana pers memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi sebelum memberitakan sesuatu. Hudono menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menyajikan berita yang akurat dan terverifikasi kepada masyarakat.

Talk Show Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial merupakan bagian dari upaya Dewan Pers untuk memberikan pemahaman dan refleksi terhadap perkembangan jurnalisme di Indonesia. Selain diskusi, Dewan Pers juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan pandangan generasi muda terhadap jurnalisme melalui sesi speech panel "Zilenial Memandang Kemerdekaan Pers dan Jurnalisme Indonesia Masa Depan dalam Perspektif Kritis."

Dalam pandangan para mahasiswa, ada keprihatinan tentang tantangan yang dihadapi oleh media dalam menghadapi arus informasi yang begitu cepat di era digital. Mereka menegaskan pentingnya pemahaman terhadap berita dan informasi serta perlunya pers mahasiswa yang berpihak kepada kebenaran dan menjalankan kemerdekaan pers dengan tanggung jawab. Lebih dari sekadar viral, pers mahasiswa harus menekankan kualitas berita dan integritas dalam pelaporan mereka. 

Dalam dunia yang terus berkembang dan berubah, menjaga integritas jurnalisme adalah tugas bersama. Jurnalisme yang bijak, bertanggung jawab, dan berpihak kepada kebenaran akan tetap relevan dalam masyarakat yang haus akan informasi.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kepala BNN RI Memberikan Kuliah Umum di Undiknas: Melawan Ancaman Narkotika untuk Masa Depan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Denpasar 

Provinsi Bali telah menjadi saksi dari momen bersejarah ketika Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) menjadi tuan rumah bagi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen. Pol. Prof. Dr. Petrus Reinhard Golose. Dalam acara yang berlangsung pada Kamis (7/8) lalu, Kepala BNN RI memberikan Kuliah Umum kepada 1.800 mahasiswa baru Undiknas sebagai bagian dari Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Denpasar.

Dalam pidatonya, Kepala BNN RI memfokuskan perhatiannya pada isu yang sangat penting, yaitu perang melawan penyalahgunaan narkotika. Ia dengan tegas menyampaikan betapa seriusnya ancaman narkotika terhadap generasi muda, yang merupakan agen perubahan potensial bagi kemajuan Indonesia. "Sekalipun kalian pernah terjerumus, kalian dapat menjadi agen perubahan, yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang hebat dan bermartabat," ucapnya dengan penuh semangat.

Kepala BNN RI juga memberikan pemahaman tentang kenyataan bahwa mahasiswa masih menjadi target utama sindikat narkotika dalam melancarkan aksinya. Oleh karena itu, kuliah umum ini memiliki makna strategis dalam upaya BNN RI untuk membentuk duta-duta anti narkotika di kalangan mahasiswa Undiknas.

Selama diskusi interaktif, Kepala BNN RI memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berbagi pengalaman mereka yang pernah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan penuh dukungan, ia mengingatkan bahwa mengaku kesalahan masa lalu bukanlah hal yang memalukan, melainkan langkah awal menuju pemulihan. Ia juga memberikan pesan kuat kepada seluruh mahasiswa, baik yang telah terkena dampak narkotika maupun yang belum, untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba dengan tegas.

Kehadiran Kepala BNN RI di Undiknas tidak hanya menjadi momen bersejarah bagi universitas ini tetapi juga menjadi bagian dari kunjungan kerjanya di Provinsi Bali yang lebih luas. Dalam rangkaian kunjungan ini, Kepala BNN RI akan membuka acara "Bali Bike Fest V 2023," yang menunjukkan dukungan BNN RI terhadap kegiatan positif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Dalam era di mana perang melawan narkotika terus berlanjut, kunjungan Kepala BNN RI ke Undiknas adalah langkah penting dalam mengedukasi generasi muda tentang bahaya narkotika dan memberi mereka inspirasi untuk menjadi agen perubahan yang berjuang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

KIT Global, Pionir Pemasaran Global Debut di Pasar Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pasar pemasaran global telah menyaksikan penampilan spektakuler dengan KIT Global, pemain berpengalaman selama dua dekade dalam industri ini, mengumumkan debutnya di Indonesia. Dengan 35 produk pemasaran dalam gudang senjata mereka dan rekam jejak sukses melayani lebih dari 5.000 merek global, KIT Global siap memasuki panggung digital Indonesia. Fokus mereka yang jelas adalah pada Generasi Z dan Milenial yang semakin melek teknologi.

Indonesia, dengan 212,9 juta pengguna internet dan tingkat penggunaan smartphone mencapai 68,2%, merupakan ladang yang subur bagi inovasi. Menyadari kompleksitas ekosistem digital Indonesia, KIT Global telah merancang strategi khusus. Risa Kusumaningrum, Country Manager KIT Global Indonesia, menjelaskan, "Kami tidak hanya menawarkan layanan digital lengkap, tetapi juga menghadirkan alat pemasaran revolusioner yang mengubah cara merek berinteraksi dengan pelanggan mereka, memungkinkan mereka berkembang pesat di pasar masing-masing."

Inilah beberapa alat pemasaran canggih di bawah payung KIT:

1. **KIT SEO**: Alat ini disesuaikan dengan bahasa Indonesia dan tren pencarian internet, memastikan bahwa merek mendominasi hasil pencarian teratas.

2. **KIT Mobile**: Didesain untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas menggunakan ponsel, KIT Mobile menawarkan pengalaman yang maksimal.

3. **KIT CPA**: Alat ini memberikan analisis yang sangat dibutuhkan tentang investasi sebuah merek dan hasil yang mereka dapatkan.

"Kehadiran KIT Global di Indonesia tidak hanya akan mengubah wajah dunia digital di sini, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia di panggung pemasaran global," ujarnya di Jakarta, Jum'at (08/09/2023).

Lebih lanjut, Risa menjelaskan pentingnya melibatkan generasi muda dalam strategi pemasaran. Ini meliputi pengalaman digital yang nyaman melalui perangkat seluler, penggunaan platform media sosial, eksploitasi e-commerce, penciptaan konten yang menarik, kolaborasi, dan personalisasi yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI).

"Kami tidak hanya ingin memasuki pasar digital Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif," kata Risa. "Untuk Generasi Z dan Milenial, kami berkomitmen memberikan pengalaman inovatif, berkesan, dan memuaskan".

KIT Global, dengan komitmennya terhadap inovasi dan pengalaman pelanggan yang tak tertandingi, berjanji untuk membawa pemasaran global ke tingkat berikutnya di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

 

Read More

Tumbuh Bersama, Bisa Tumbuh: Kolaborasi Membangun Ekonomi UMKM di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di era digital ini, peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bisa Tumbuh, sebagai Brand Aggregator di Indonesia, telah mengambil langkah berani dengan mengumumkan kolaborasinya dengan Rumah BUMN dalam rangkaian kegiatan bertema "Tumbuh Bersama, Bisa Tumbuh." Kolaborasi ini menandakan komitmen kuat untuk memajukan UMKM dan memberikan dorongan positif bagi ekonomi bangsa.

Pemanfaatan teknologi adalah kunci utama dalam mengangkat UMKM ke tingkat berikutnya. Data pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 32% dari 64 juta UMKM di Indonesia sudah menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis mereka. Namun, angka ini harus ditingkatkan agar bisa mencapai target 30 juta UMKM yang go digital pada tahun 2023.

Kegiatan "Tumbuh Bersama, Bisa Tumbuh" dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui UMKM. Chiko Maradona, CEO Bisa Tumbuh, berbicara tentang komitmen perusahaan startup ini dalam memberikan inovasi melalui teknologi Machine Learning & Generative AI untuk memaksimalkan potensi setiap UMKM.

Kolaborasi ini juga menghadirkan rangkaian kegiatan literasi dan edukasi, dengan narasumber inspiratif seperti Arief Muhammad, Najib Wahab, dan lainnya. Ini akan membantu meningkatkan kompetensi UMKM, sebuah langkah penting dalam memajukan bisnis mereka.

Sementara itu, Arya Sinulingga, Staf Khusus III Menteri BUMN, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta seperti Bisa Tumbuh untuk mendukung pemberdayaan UMKM melalui teknologi dan ekosistem digital.

"Kolaborasi ini tidak hanya akan menjadi titik awal, tetapi juga akan menghadirkan berbagai program bersama mitra lainnya. Ini termasuk rekomendasi branding, pemasaran, penjualan, pengelolaan stok, dan akses permodalan yang mudah untuk mendukung pertumbuhan bisnis UMKM," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (07/09/2023).

Seluruh rangkaian acara "Tumbuh Bersama, Bisa Tumbuh" didukung oleh berbagai mitra seperti PT Satoria Agro Industri, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, dan banyak lainnya yang berperan dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Bisa Tumbuh dan upaya mereka dalam mendukung kemajuan UMKM, kunjungi laman website Bisa Tumbuh di https://bisatumbuh.com/

Kolaborasi ini adalah tonggak penting dalam mendukung UMKM Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dengan dukungan teknologi dan inovasi.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Luncurkan Buku Anti- Slapp, Ketua MA: Masalah Lingkungan Hidup Harus Jadi Perhatian Serius

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anti-SLAPP (Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation) merupakan konsep yang menjamin perlindungan hukum masyarakat untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius kita bersama, karena persoalan lingkungan bukan hanya berbicara tentang kondisi saat ini, melainkan tentang kelangsungan generasi anak cucu kita di masa yang akan datang. 

Setiap mahluk hidup memiliki hak untuk berada dan tinggal di lingkungan yang baik dan sehat, termasuk generasi setelah kita yang hidup di masa yang akan datang juga memiliki hak yang sama dengan kita saat ini.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat membuka secara resmi acara peluncuran buku Kebijakan Anti SLAPP & Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kamis, 7 September 2023 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. 

Buku tersebut merupakan karya Hakim Agung Kamar Perdata Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Lebih lanjut Ketua Mahkamah Agung menyatakan sekalipun lembaga Anti SLAPP secara normatik telah diatur secara tegas dalam ketentuan undang-undang, namun implementasinya banyak menemui kendala dan hambatan.  

Hal tersebut karena sampai saat ini tindakan kriminalisasi, intimidasi, dan gugatan terhadap para pejuang dan aktivis lingkungan hidup tetap saja terjadi, bahkan jumlahnya dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat.

“Oleh karena itu, saya berpandangan, bahwa pembahasan tentang lembaga Anti SLAPP ini bukan hanya

semata-mata membicarakan tentang norma hukum positif yang ada dalam undang-undang, namun juga sebagai sebuah upaya dan gerakan yang harus kita lakukan bersama untuk menyelamatkan bumi dan lingkungan tempat kita tinggal agar tetap baik dan sehat, sampai dengan di kehidupan generasi yang akan datang,” katanya.

Mahkamah Agung, menurut Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut, pada tahun 2013 telah menerbitkan SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur tentang ketentuan Anti SLAPP.

Baru-baru ini, ia menambahkan, Pokja Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung baru saja selesai membahas Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang sekarang masih dimintakan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM. 

Rancangan Perma tersebut merupakan penyempurnaan dari SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang secara substansi sudah memerlukan penyesuaian dengan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup yang baru. 

Sekarang, tidak lagi dalam bentuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung, melainkan ditingkatkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung agar memiliki daya mengikat yang lebih kuat.

Diperlukan adanya sosialisasi dan pemahaman secara lebih intens kepada para penegak hukum dan steakholder supaya dapat mempedomani ketentuan tentang Anti SLAPP dalam setiap penanganan perkara lingkungan hidup, sehingga para pejuang dan aktivis lingkungan hidup tidak lagi dibayang-bayangi oleh kecemasan dan ketakutan dalam melakukan tugasnya untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup.

Hadir sebagai pembicara dalam talkshow membahas buku tersebut yaitu, Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Dr. Achmad Santosa, S.H., L.L.M dan Anggota Komisi III DPR RI Bapak Dr. Hinca IP. Panjaitan.

Kegiatan Talkshow ini selain diikuti secara langsung oleh para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc dan para pejabat di Mahkamah Agung, juga dihadiri secara daring oleh Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Para Hakim Lingkungan pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Para Dosen, kelompok civil society yang bergerak di bidang lingkungan hidup, dan lainnya. (Arianto)

Read More

Emrus Sihombing Dukung Usulan BNPT dengan Diksi Kolaborasi dan Sinergitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Komjen. Pol. Prof. Dr. Drs. H. Rycko Amelza Dahniel, MSi terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisasi, saat rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin (4/9) lalu sempat menuai reaksi keras dari Majelis Ulama Indonesia.  

Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyesalkan pernyataan Kepala BNPT terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisasi. Anwar menilai pernyataan dan cara berpikir Kepala BNPT tersebut keliru dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sudah dibangun.

Mencermati polemik tersebut, Pakar Komunikasi Dr Emrus Sihombing yang secara khusus dijumpai di Kampus Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Banten pada (7/9/2023) menyampaikan bahwa 3 hal besar yang harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa untuk menyikapi masalah ini. 

Ketiga hal itu adalah masalah terorisme, praktek Korupsi, dan penyalahgunaan Narkoba. “Untuk tiga hal itu, bangsa ini harus tegas mengatasinya. Karena ketiga persoalan ini sangat prinsip dan merupakan ektraordinary crime atau kejahatan luar biasa maka penanganannya harus extraordinary juga. Jadi tidak boleh berlindung di atas, katakanlah hak azasi, demokrasi, dan lain-lain,” ujar Emrus saat berduskusi dengan Soegiharto Santoso, jurnalis di beberapa media Online dan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia.

 

Oleh karena itu, Emrus mengaku sependapat dengan pernyataan Kepala BNPT tentang usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisasi. “Saya sependapat bahwa ada semacam pengawasan terhadap institusi-institusi, baik itu institusi keagamaan, sosial, perguruan tinggi, pendikan dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa terhindar dari pada proses yang terjadi (yakni) bagaimana mempengaruhi generasi muda kita atau mempengaruhi masyarakat sehingga melakukan tindakan-tindakan yang mendekati atau bisa saja perilaku terorisme yang masih laten,” terang Emrus. 

Menurut Emrus, BNPT harus diberi ruang untuk bertugas menangani masalah ini supaya jangan sampai tumbuh pengetahuan sikap dan prilaku yang terkait dengan terorisme karena terorisme itu ada di mana-mana. 

“Atas dasar orang mengatakan bahwa ini kan ada jaminan orang berserikat dan berkumpul termasuk berkumpul di lembaga pendidikan atau lembaga institusi keagamaan. Betul kita setuju itu. Tetapi untuk tiga hal ini (terorisme, korupsi, narkoba) menurut pandangan saya, kita harus bersama-sama membuka diri supaya BNPT bisa bertugas secara maksimal. Saya yakin BNPT akan bertugas atas dasar dan tugasnya supaya tidak muncul sikap atau prilaku yang radikal,” paparnya. 

Emrus pun meyakini apa yang dikatakan Ketua BNPT sudah tepat. “Kalau pengawasan itu kan semacam top-down. Seolah-olah dimaknai sebagai suatu pemaksanaan diawasi dan dikontrol. Sebenarnya niatnya kepala BNPT bagus sekali. Oleh karena itu persoalan komunikasi diksi seharusnya kita sepakati misalnya kolaborasi dan sinergisitas antara komponen bangsa, terutama masyarakat sekitar dengan pemerintah dan BNPT di dalam penanganan terorisme. Itu merupakan kewajiban pimpinan agama dan pimpinan kelompok dan pemerintah serta masyarakat,” urainya lagi.  

Karena menurut Emrus, agama itu mengajarkan sesuatu yang positif, baik, luar biasa, dan sangat humanis. “Kalau kita lihat, agama manapun mengajarkan memaafkan orang lain, mendahulukan musuh, merangkul lawan, dan tidak melakukan suatu tindakkan terorisme yang membuat bom, misalnya seperti itu sehingga nyawa orang tak berdosa bisa meninggal dunia,” ujar Emrus.

Pihak BNPT sendiri telah membuat siaran pers untuk menjelaskan usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisasi pada (5/9) lalu. 

Menurut Kepala BNPT Komjen. Pol. Prof. Rycko, mekanisme kontrol ini tidak mengharuskan pemerintah mengambil kendali langsung, melainkan mekanisme yang dapat tumbuh dari pemerintah dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pengurus masjid dan tokoh agama setempat bisa berperan dengan melaporkan aktivitas atau ajaran yang berpotensi radikal.

Pendekatan yang diusulkan adalah melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat dalam memantau dan memberikan peringatan kepada individu yang terlibat dalam penyebaran pesan kebencian dan kekerasan. Rycko juga menekankan bahwa pemerintah sendiri tidak akan sanggup mengontrol semua tempat ibadah.

"Dari tokoh-tokoh agama setempat, atau masyarakat yang mengetahui ada tempat-tempat ibadah digunakan untuk menyebarkan rasa kebencian, menyebarkan kekerasaan, itu harus disetop," katanya. 

Selanjutnya, mereka yang terindikasi menebar gagasan kekerasan dan anti moderasi beragama bisa dipanggil, diberikan edukasi, diberikan pemahaman, ditegur serta diperingatkan oleh aparat setempat. Apabila terjadi perlawanan atau mengulangi hal yang sama maka masyarakat dapat menindaklanjuti dengan menghubungi aparat. “Kalau pemerintah yang mengontrol tak akan sanggup,” tegas Rycko.

Usulan mekanisme kontrol yang digagas Kepala BNPT RI bertujuan untuk menghormati nilai-nilai agama yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan kasih sayang. Seperti diketahui, konten pesan radikalisme bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi dalam agama. Mekanisme ini akan membantu memastikan bahwa isi pesan yang disampaikan di tempat ibadah sesuai dengan ajaran agama yang menekankan kedamaian dan menghindari penafsiran yang keliru. (Arianto)

Read More

Komisi V DPR Sepakati Pagu Anggaran Kemendes PDTT Rp2,75 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi V DPR menyepakati pagu anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,75 triliun. Pagu anggaran tersebut disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus dan diikuti seluruh anggota Komisi V menyepakati penetapan tersebut, dan hasilnya akan disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Komisi V DPR dapat menyetujui pagu anggaran Kementerian Desa, PDTT sesuai dengan nota keuangan RAPBN 2023," kata Lasarus, Kamis (7/9/2023).

DPR juga sepakat melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program. Dengan sinkronisasi dan perencanaan kegiatan yang baik serta tepat sasaran diharapkan dapat mendorong pelaksanaan yang lebih optimal. Sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan

"Komisi V bersepakat untuk sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN 2024 sesuai dengan saran dan masukan serta usulan," lanjut Lazarus.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, anggaran yang disetujui DPR ini akan semaksimal mungkin dipergunakan untuk pembangunan desa.

"Anggaran ini akan kami gunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan desa. Kami akan terus berupaya meningkatkan perekonomian di desa dan peningkatan SDM (sumber daya manusia)," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim tersebut.

Gus Halim mengucapkan terima kasih atas apresiasi, dukungan dan masukan yang sudah diberikan oleh anggota Komisi V DPR. Kemendes PDTT berharap kolaborasi yang sudah terjalin baik selama ini akan terus berlanjut. (Arianto)

Read More

Rayakan Hari Pelanggan Nasional, blu by BCA Digital Hadir dengan Fitur Unggulan

Duta Nusantara Merdeka |

Jakarta 

Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap tanggal 4 September. Pada momen ini, perusahaan memiliki kesempatan emas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan setia mereka. Salah satu perusahaan yang merayakan hari ini dengan cara istimewa adalah blu by BCA Digital, yang selalu menjadi #SiapJadiPegangan bagi nasabahnya.

Dalam kesempatan Hari Pelanggan Nasional ini, blu telah mengambil langkah ekstra dengan merangkum masukan dan testimoni dari sobatblu (sebutan bagi nasabah blu) tentang fitur-fitur unggul yang telah memberikan kemudahan dalam berbagai transaksi keuangan. Berikut beberapa fitur yang paling digemari oleh nasabah blu:

1. **bluSaving: Menabung Lebih Mudah dan Nyaman**

   Fitur bluSaving memungkinkan sobatblu untuk membuka hingga 20 akun tabungan dalam satu rekening, mempermudah pengeluaran dan tabungan. Banyak yang memanfaatkannya untuk investasi jangka pendek, seperti menabung untuk konser idola atau liburan ke Korea. Kreatif, bukan?

2. **bluVirtual Card: Transaksi Lebih Hemat**

   bluVirtual Card memudahkan sobatblu dalam berbelanja online dengan promo menarik dan keamanan yang tinggi. Dilengkapi dengan Mastercard E-Commerce Purchase Protection, ini memberikan perlindungan tambahan pada setiap transaksi.

3. **blUnion CGV x blu: Nonton Asik dengan Cashback**

   Kolaborasi blUnion CGV x blu memberikan promo cashback bagi sobatblu untuk membeli tiket film kesukaan, sambil menikmati popcorn dengan harga yang menggiurkan.

Duardi Prihandiko, SVP dan Head of Marketing Communications BCA Digital, menggarisbawahi pentingnya pelanggan bagi blu, dengan fokus pada kenyamanan dan kebutuhan mereka. "Fitur-fitur seperti bluInvest dan bluInsurance juga mencerminkan komitmen blu dalam menjawab segala kebutuhan keuangan sobatblu," ujarnya dalam keterangan persnya, Kamis (07/09/2023).

Momen Hari Pelanggan Nasional menjadi kesempatan bagi blu by BCA Digital untuk semakin mendekatkan diri kepada pelanggan. Mereka telah membuka pintu ke dapur haloblu dan menampilkan dedikasi bluforce (pegawai blu) yang selalu siap memberikan pelayanan terbaik. 

Ada juga zonablu khusus tempat sobatblu dapat memberikan masukan dan pengalaman mereka dengan blu. Selain itu, blu mengundang sobatblu untuk menikmati nonton bareng film The Nun II di bioskop Cinepolis Senayan Park pada tanggal 10 September 2023.

Jadi, lewat beragam fitur unggulnya, blu by BCA Digital tidak hanya merayakan Hari Pelanggan Nasional, tetapi juga semakin mendekatkan diri kepada pelanggan untuk mendukung impian dan tujuan keuangan mereka. Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur dan produk blu by BCA Digital, kunjungi website blu di https://blubybcadigital.id/. Semoga informasi ini berguna bagi sobatblu dan pelanggan potensial lainnya!

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Gus Halim: Semua Konsep Kebijakan Kemendes Harus Berbasis Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan Kemendes PDTT harus selalu berskala pada desa. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk syukur dan komitmen untuk terus meletakkan kepentingan kemandirian desa di seluruh Indonesia dengan beragam cara.

"Kementerian Desa PDTT selalu berpikir pada skala desa. Bahwa desa di Indonesia tentu amat sangat banyak variasinya. Itu menjadi bagian dari khazanah kekayaan yang dimiliki Kemendes PDTT dan tidak dimiliki Kementerian lainnya," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim saat memimpin apel pagi di lapangan Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Gus Halim memaparkan, Kemendes PDTT terus mendukung desa untuk mencapai status mandiri dengan berbagai stimulan mulai pelatihan hingga pengadaan kompetisi atau lomba.

Lomba terbaru yang masih berlangsung di desa seluruh Indonesia adalah Lomba Desa Wisata Nusantara 2023 dengan total hadiah Rp1 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Halim juga mengapresiasi seluruh pegawai karena telah berkontribusi melaksanakan tugas dan fungsi Kemendes PDTT.

Salah satunya ditunjukkan dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut.

"Saya bangga sampai hari ini Kementerian Desa PDTT dalam hasil pemeriksaan BPK tetap kita pada posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkap Gus Halim.

Doctor Honoris Causa UNY ini mengajak seluruh pegawai untuk menyelesaikan tugas yang merupakan ranah Kemendes PDTT.

Sehingga tuntas dan semakin siap dalam menyongsong Indonesia Maju 2045 di usia kemerdekaan ke-100 tahun.

"Ini harus kita pertahankan sampai kapan pun apalagi sampai akhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Berkali-kali saya sampaikan kita harus selesaikan banyak tugas bukan hanya dalam kepemimpinan Pak Jokowi tapi juga sebelumnya jika ada PR harus kita selesaikan," paparnya.

Apel yang diikuti oleh seluruh keluarga besar Kemendes PDTT juga dilaksanakan dengan penyerahan penghargaan bagi pegawai berprestasi.

Apresiasi ini diberikan dengan harapan menjadi salah satu motivasi para pegawai untuk semangat menyelesaikan target sesuai rencana kerja yang disusun pada awal 2023 lalu. (Arianto)

Read More