BCA Expo 2023: Ajang Berburu Rumah hingga Mobil High Class

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

BCA Expo 2023, yang berlangsung di ICE BSD Tangerang, adalah ajang yang menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada nasabah setia Bank BCA dan masyarakat umum yang ingin mendapatkan kredit kepemilikan rumah, mobil, dan jenis layanan lainnya dari bank ini. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan bangga memberikan layanan terbaik melalui BCA Expo 2023, yang merupakan wadah one-stop services.

Pada ajang ini, nasabah dapat menemukan beragam solusi perbankan dan keuangan dalam satu tempat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan promo dan bunga spesial atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Sepeda Motor (KSM).

Tidak hanya tentang perbankan, BCA Expo 2023 juga membawa booth desa wisata binaan dan sekolah binaan Bakti BCA. Beberapa di antaranya adalah Kampung Batik Gemah Sumilir Pekalongan, Wisata Wayang Desa Wukirsari Yogyakarta, dan kerajinan Ecoprint SMAN 1 Karangmojo. Ada juga 10 produk unggulan BCA Bangga Lokal yang hadir, seperti HMNS, Kanky, Batik Putera Ningrat, Prabu, dan Flicka Bags.

Acara ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan kegiatan sebelumnya yang mendapatkan respon positif dari masyarakat. BCA Expo 2023 kali ini diselenggarakan secara hybrid, dengan acara offline di ICE BSD Tangerang pada tanggal 8-10 September 2023 dan acara online di situs web www.expo.bca.co.id mulai dari tanggal 8 September hingga 8 Oktober 2023.

Pada Opening Ceremony BCA Expo 2023, hadir beberapa tokoh penting dari BCA, seperti Wakil Presiden Direktur BCA Hendra Lembong, Direktur BCA Santoso Liem, Direktur BCA Haryanto Budiman, EVP Consumer Loan BCA dan Ketua Panitia BCA 2023 Welly Yandoko, serta Direktur BCA Finance dan Wakil Ketua Panitia BCA Expo 2023 Petrus Karim.

Sebagai bagian dari acara ini, BCA juga melakukan peluncuran kendaraan BMW i7 dan BMW XM di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen BCA untuk terus memberikan yang terbaik kepada nasabah dan masyarakat.

"BCA Expo kembali digelar sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, mitra kerja BCA, dan masyarakat umum atas dukungan mereka. Dalam pernyataannya, Hendra Lembong juga menggarisbawahi filosofi "Customer First" yang dianut BCA, yang berarti selalu memberikan pelayanan berkualitas bagi nasabah dan masyarakat yang mencari hunian impian atau kendaraan idaman," kata Hendra Lembong, Wakil Presiden Direktur BCA di Tangerang, Jum'at (08/09/2023).

Santoso Liem, Managing Director Transaction Banking BCA, memberikan penjelasan komprehensif tentang keamanan siber di BCA. Ia memastikan bahwa sistem keamanan di BCA sangat kuat dan terkendali. BCA menjalankan berbagai lapisan perlindungan, bekerja sama dengan ahli keamanan siber, dan terus memperkuat sistem keamanan internal.

Dalam hal ini, Soegiharto Santoso, wartawan senior dari Media Online BISKOM, mengungkapkan kepuasannya atas penjelasan yang komprehensif, menyatakan keyakinannya bahwa uang di BCA aman.

BCA Expo 2023 menampilkan lebih dari 27 grup developer yang menjadi daya tarik utama bagi pencari hunian impian. Acara ini juga menampilkan 23 merek mobil ternama dan 29 merek motor, termasuk motor listrik, yang memperkaya pilihan kendaraan.

Untuk mendukung impian nasabah yang ingin memiliki rumah atau kendaraan, BCA menawarkan program suku bunga KPR spesial mulai dari 2,75% eff. p.a fix 1 tahun, KKB dengan suku bunga 2,6% flat p.a tenor 3 tahun dan DP 0%, serta KSM dengan DP mulai dari Rp888.000,- dan suku bunga 5,13% flat per tahun.

EVP Consumer Loan BCA dan Ketua Panitia BCA 2023, Welly Yandoko, mengungkapkan bahwa acara ini juga mencakup entitas anak BCA, seperti BCA Digital, BCA Life, BCA Sekuritas, BCA Syariah, dan BCA Insurance, yang menawarkan berbagai solusi perbankan dan keuangan.

BCA Expo 2023 tidak hanya tentang transaksi, tetapi juga tentang membangun jaringan dan kesempatan bisnis. Nasabah BCA Solitaire dan Prioritas dapat menikmati penawaran khusus dari mitra di lounge Solitaire. Ada juga berbagai penawaran dari mitra kesehatan, gaya hidup, bisnis, dan pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah BCA.

BCA terus berkomitmen dalam menjaga kepuasan nasabah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai program dan inisiatif yang ditawarkan melalui BCA Expo 2023. Peningkatan total kredit BCA menjadi salah satu bukti keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan ini.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Puncak HUT ke-59 PERADIN di Hotel Dana Solo

Duta Nusantara Merdeka | Surakarta 

Puncak acara HUT ke-59 Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang diselenggarakan di Hotel Dana Solo pada Sabtu (9/9) adalah momen yang sangat istimewa bagi seluruh anggota PERADIN. Ketua Umum PERADIN, Firman Wijaya, dengan bangga mengungkapkan bahwa Hotel Dana memiliki nilai sejarah yang kuat dalam perjalanan PERADIN.

"Tepat 59 tahun yang lalu, pada tanggal 30 Agustus 1964, kongres nasional pertama advokat di Solo secara aklamasi membentuk organisasi yang kini dikenal sebagai "Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)." Ini adalah organisasi atau wadah persatuan para advokat di Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang selama hampir enam dekade," kata Firman.

Menurut Firman, Pemilihan Surakarta (Solo) sebagai lokasi acara HUT ke-59 PERADIN memiliki alasan yang mendalam. Solo adalah sebuah kota bersejarah yang juga merupakan pusat peradaban. Pemilihan lokasi ini menandakan keterikatan erat antara PERADIN sebagai organisasi profesi tertua di Indonesia dengan semangat penegakan hukum yang berakar dalam pusat peradaban bangsa ini.

Pentingnya acara ini tak hanya dari segi sejarah, tetapi juga dalam mempererat solidaritas dan semangat anggota PERADIN untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat dan menghormati supremasi hukum. Hal ini sejalan dengan pesan dari staf khusus Wakil Presiden, Prof. Satya Arinanto, yang mengingatkan bahwa sejarah advokasi di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda.

Sebelum dan selama awal kemerdekaan, sejumlah tokoh advokat, seperti Mr. Besar Martokusumo, Mr. Suyudi, Mr. Sastromolyono, Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Singgih, dan Mr. Mohammad Roem, telah berperan penting dalam membentuk organisasi advokat di Indonesia. Mereka menjadi bagian dari apa yang kemudian menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963, yang pada akhirnya tumbuh menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).

PERADIN, sebagai organisasi profesi hukum yang memiliki akar sejarah yang panjang, memainkan peran dan memberikan kontribusi besar dalam sejarah advokasi hukum di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Dewan Penasehat PERADIN, Prof. Frans Hendra Winata, yang juga berharap PERADIN dapat mengembalikan harkat dan martabat bangsa.

Selain menjadi perayaan ulang tahun yang penting, momen ini juga menjadi kesempatan bagi PERADIN untuk memberikan penghargaan kepada individu dan pihak yang telah berkontribusi signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Beberapa penghargaan dan apresiasi termasuk penghargaan tokoh kehormatan PERADIN dan "Award Pendobrak Hukum" kepada beberapa tokoh dan kelompok yang telah berperan aktif dalam mendukung supremasi hukum.

Sebagai puncak acara HUT ke-59 di Surakarta, prosesi pemotongan tumpeng menjadi momen yang penuh makna. Semua pengurus PERADIN berkumpul untuk merayakan prestasi dan mengukuhkan komitmen mereka dalam mendorong penegakan hukum di Indonesia. Dialog konsolidasi bersama para pemimpin PERADIN mengakhiri acara tersebut, memperlihatkan kesatuan visi dan semangat mereka untuk masa depan hukum di negara ini.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Barantan Buka Kembali Pintu Impor Sapi Asal Australia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Karantina Pertanian (Barantan), Kementerian Pertanian membuka kembali pintu impor sapi asal Australia setelah terdeteksi penyakit Lumpy Skin Diseases (LSD). Kepala Barantan, Bambang menyampaikan kabar tersebut melalui jumpa pers yang digelar secara hybrid pada tanggal 8 September 2023.

Sebelumnya, kata Bambang, pemerintah Indonesia telah menangguhkan impor sapi asal Australia dari tujuh dari 60 fasilitas peternakan yang diduga terkena penyakit LSD. Terhadap hewan sapi impor yang terdeteksi penyakit ini, dilakukan pemotongan bersyarat di bawah pengawasan dokter hewan karantina.

Penyakit LSD atau penyakit kulit berbenjol pada hewan sapi ini tidak bersifat menular kepada manusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Bambang selaku perwakilan Barantan. Pemerintah Australia, melalui Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF), telah berdiskusi dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama dalam penanganan LSD. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk memastikan kelanjutan perdagangan sapi yang menguntungkan kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak telah menetapkan beberapa langkah untuk melakukan reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama dalam penanganan LSD. Langkah-langkah tersebut mencakup deteksi dini LSD di seluruh fasilitas peternakan di Australia, memastikan kondisi kesehatan sapi sebelum diekspor ke Indonesia, memberikan laporan berkala kepada Indonesia mengenai hasil pengawasan LSD, berbagi informasi terkait perlakuan biosekuriti pada kapal untuk ekspor ternak, menerapkan sistem prior notice berupa informasi setiap pengiriman hewan hidup, melakukan program investigasi bersama terhadap fasilitas peternakan yang ditangguhkan, serta melaporkan hasil surveilans penyakit hewan secara rutin kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia dan pemerintah Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mencabut penangguhan terhadap tujuh fasilitas peternakan di Australia setelah perjanjian ditandatangani. Disisi lain, Indonesia juga akan memberikan informasi kepada Australia apabila ada hewan yang dikirim dari Australia yang positif terkena LSD atau ketidakpatuhan lainnya terhadap protokol hewan hidup.

Dalam hal teknis, kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Wisnu Wasisa Putra, mengungkapkan bahwa kedepannya akan dijajaki kerjasama terkait peningkatan kapasitas dan kerjasama laboratorium.

Sebagai otoritas karantina pertanian, Barantan bertanggung jawab memastikan komoditas pertanian yang dilalulintaskan, termasuk impor, sesuai dengan protokol dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa komoditas yang masuk ke Indonesia adalah sehat, aman, dan bebas dari hama penyakit.

Dengan dibukanya kembali pintu impor sapi asal Australia, diharapkan perdagangan sapi antara Indonesia dan Australia dapat berlanjut dengan baik. Langkah-langkah yang sudah disepakati antara kedua negara menjadi landasan untuk memastikan perlindungan terhadap kesehatan hewan dan keamanan pangan di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kajian Masa Tinggal Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi: Tantangan dan Harapan

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi menjadi topik penting yang dibahas dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M di Bandung, Jumat (8/9/2023). Kementerian Agama tengah melakukan kajian untuk memperpendek masa tinggal tersebut, yang sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak lama.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Subhan Cholid, menjelaskan bahwa permasalahan inti berkaitan dengan aturan penerbangan di Arab Saudi yang diatur dalam Ta'limatul Hajj. Menurut ketentuan tersebut, negara yang mengirimkan jemaah haji lebih dari 30.000 orang, harus menjalani masa operasional penerbangan selama minimal 30 hari, baik saat kedatangan maupun kepulangan.

Dalam Ta'limatul Hajj juga diatur masa operasional kedatangan dan kepulangan. Operasional kedatangan dimulai dari 1 Zulkaidah sampai 4 Zulhijjah, sedangkan operasional kepulangan dimulai dari 15 Zulhijjah.

Subhan menjelaskan upaya yang telah dilakukan untuk memperpendek masa tinggal jemaah Indonesia. Mereka diberangkatkan mulai 4 Zulkaidah sampai 4 Zulhijjah untuk kedatangan dan pulang pada 15 Zulhijjah, sehingga masa tinggal minimal adalah 41 hari.

Namun, terdapat kendala yang disampaikan oleh Arab Saudi terkait keterbatasan slot penerbangan. Saat ini, Indonesia hanya mendapatkan rata-rata 17-18 slot penerbangan per hari. Dengan infrastruktur bandara yang ada, Arab Saudi belum bisa memberikan tambahan slot penerbangan.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Agama berencana untuk berdiskusi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperluas bandara dan bahkan membuka bandara baru. Subhan menyebut bahwa ada opsi membuka bandara di Thaif, yang berjarak relatif dekat dengan Makkah. Dengan bandara baru ini, diharapkan akan tersedia lebih banyak slot penerbangan yang dapat mengurangi masa tinggal jemaah haji Indonesia.

Namun, Subhan mengakui bahwa ini akan memerlukan upaya lobi yang intensif dan terus menerus. Meskipun tidak akan terjadi dalam waktu dekat, ia yakin bahwa langkah ini dapat diwujudkan di masa depan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan infrastruktur, upaya untuk memperpendek masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi akan menjadi prioritas yang penting. Hal ini tidak hanya akan memberikan kenyamanan bagi jemaah haji, tetapi juga dapat mengoptimalkan pelaksanaan ibadah haji secara efisien. Dengan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, harapan untuk mengatasi tantangan ini semakin mungkin terwujud.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Lumbung Sosial: Upaya Kemensos untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan dalam Penanganan Bencana

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Sosial Indonesia, di bawah kepemimpinan Menteri Sosial Tri Rismaharini, telah mengambil inisiatif penting dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana di seluruh negeri. Salah satu inisiatif tersebut adalah pendirian "lumbung sosial" di wilayah-wilayah rawan bencana dan sulit diakses, termasuk daerah kawasan terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

"Tujuan utama dari lumbung sosial ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana tetap dapat mengakses bantuan yang mereka butuhkan. Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen untuk memastikan ketersediaan logistik di zona-zona yang rawan bencana," kata Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos Adrianus Alla pada Forum Salemba 28 bersama awak media di Jakarta, Kamis (7/9).

Bahkan, Adrianus juga menyoroti pentingnya lumbung sosial dalam penanganan bencana. Ia memberikan contoh saat penanganan bencana tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Keterbatasan lumbung sosial di wilayah tersebut mengakibatkan kesulitan dalam mengirimkan bantuan, karena akses ke lokasi terdampak menjadi sangat sulit.

Namun, dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang terjadi sebulan kemudian, lumbung sosial telah memainkan peran yang krusial. Akses yang sulit dari Kota Padang ke Pulau Mentawai tidak menghalangi bantuan mencapai masyarakat yang membutuhkan, berkat keberadaan lumbung sosial.

Lebih lanjut, Adrianus menjelaskan bahwa kesiapan dan ketersediaan logistik di lumbung sosial di wilayah-wilayah yang rawan bencana dapat membantu korban bertahan dalam beberapa hari hingga bantuan resmi tiba, terutama jika akses ke lokasi sulit dijangkau.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kemensos berencana untuk mendirikan setidaknya dua atau tiga lumbung sosial di setiap wilayah, terutama di 3T. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki ribuan pulau 3T yang memerlukan fasilitas seperti lumbung sosial untuk mengirimkan bantuan secara efisien saat terjadi bencana.

Lumbung sosial ini berisi berbagai jenis logistik dasar yang diperlukan oleh masyarakat saat bencana, termasuk makanan siap saji, makanan anak, selimut, kasur, sandang untuk dewasa dan anak-anak, kelengkapan tenda, genset, dan bahan kebutuhan pendukung lainnya. Kemensos juga memperhatikan kearifan lokal di wilayah-wilayah tersebut. Sebagai contoh, di Papua, lumbung sosial diisi dengan logistik serta babi, mengingat babi adalah salah satu sumber makanan utama masyarakat setempat.

"Penentuan lokasi lumbung sosial juga memperhitungkan indeks risiko bencana. Lumbung sosial ditempatkan di lokasi yang strategis, seperti desa yang menjadi titik sentral dari kecamatan," ungkapnya.

Hingga saat ini, telah ada 532 lumbung sosial yang tersebar di 28 provinsi di seluruh Indonesia. Seluruhnya tersebar di 159 kabupaten/kota dan 590 kecamatan. Inisiatif ini merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana di Indonesia, memastikan bahwa bantuan dapat mencapai masyarakat yang membutuhkannya dalam waktu yang lebih cepat dan efisien.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Keterbukaan Informasi dan Tanggung Jawab dalam Jurnalisme Modern

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam era yang dipenuhi dengan akses informasi yang melimpah, peran jurnalisme menjadi semakin penting dan kompleks. Diskusi dalam Talk Show Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta, Senin (21/08/2023), menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab dan sikap bijak dalam melaporkan fakta.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana, membahas hubungan antara jurnalisme dan dampak sosial. Ia menekankan bahwa kebebasan pers harus diiringi dengan tanggung jawab. Dalam hal ini, kebijakan "bebas tetapi bertanggung jawab" menjadi kunci. 

"Dalam pengambilan keputusan untuk melaporkan suatu berita, seorang jurnalis harus memiliki "wisdom" atau kearifan dalam menilai apakah berita tersebut pantas diberitakan. Yadi mengingatkan bahwa tanpa kebijaksanaan ini, publik yang akan menjadi korban dari berita yang tidak memadai," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Susilastuti, seorang akademisi UPN Veteran Yogyakarta, memaparkan pentingnya kata-kata dalam jurnalisme dan peran mahasiswa dalam proses ini. Ia menekankan bahwa mahasiswa adalah garda terdepan dalam perubahan. Kata-kata memiliki makna besar, dan mahasiswa perlu memahami bagaimana menyampaikan gagasan dan melakukan kritik dengan bijak. Dengan tegas, ia mengingatkan bahwa satu kata yang salah bisa memiliki dampak luar biasa. 

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta, Hudono, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keadaan informasi saat ini. Ia menyoroti perbedaan antara pers dan media sosial, di mana pers memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi sebelum memberitakan sesuatu. Hudono menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menyajikan berita yang akurat dan terverifikasi kepada masyarakat.

Talk Show Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial merupakan bagian dari upaya Dewan Pers untuk memberikan pemahaman dan refleksi terhadap perkembangan jurnalisme di Indonesia. Selain diskusi, Dewan Pers juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan pandangan generasi muda terhadap jurnalisme melalui sesi speech panel "Zilenial Memandang Kemerdekaan Pers dan Jurnalisme Indonesia Masa Depan dalam Perspektif Kritis."

Dalam pandangan para mahasiswa, ada keprihatinan tentang tantangan yang dihadapi oleh media dalam menghadapi arus informasi yang begitu cepat di era digital. Mereka menegaskan pentingnya pemahaman terhadap berita dan informasi serta perlunya pers mahasiswa yang berpihak kepada kebenaran dan menjalankan kemerdekaan pers dengan tanggung jawab. Lebih dari sekadar viral, pers mahasiswa harus menekankan kualitas berita dan integritas dalam pelaporan mereka. 

Dalam dunia yang terus berkembang dan berubah, menjaga integritas jurnalisme adalah tugas bersama. Jurnalisme yang bijak, bertanggung jawab, dan berpihak kepada kebenaran akan tetap relevan dalam masyarakat yang haus akan informasi.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kepala BNN RI Memberikan Kuliah Umum di Undiknas: Melawan Ancaman Narkotika untuk Masa Depan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Denpasar 

Provinsi Bali telah menjadi saksi dari momen bersejarah ketika Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) menjadi tuan rumah bagi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen. Pol. Prof. Dr. Petrus Reinhard Golose. Dalam acara yang berlangsung pada Kamis (7/8) lalu, Kepala BNN RI memberikan Kuliah Umum kepada 1.800 mahasiswa baru Undiknas sebagai bagian dari Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Denpasar.

Dalam pidatonya, Kepala BNN RI memfokuskan perhatiannya pada isu yang sangat penting, yaitu perang melawan penyalahgunaan narkotika. Ia dengan tegas menyampaikan betapa seriusnya ancaman narkotika terhadap generasi muda, yang merupakan agen perubahan potensial bagi kemajuan Indonesia. "Sekalipun kalian pernah terjerumus, kalian dapat menjadi agen perubahan, yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang hebat dan bermartabat," ucapnya dengan penuh semangat.

Kepala BNN RI juga memberikan pemahaman tentang kenyataan bahwa mahasiswa masih menjadi target utama sindikat narkotika dalam melancarkan aksinya. Oleh karena itu, kuliah umum ini memiliki makna strategis dalam upaya BNN RI untuk membentuk duta-duta anti narkotika di kalangan mahasiswa Undiknas.

Selama diskusi interaktif, Kepala BNN RI memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berbagi pengalaman mereka yang pernah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan penuh dukungan, ia mengingatkan bahwa mengaku kesalahan masa lalu bukanlah hal yang memalukan, melainkan langkah awal menuju pemulihan. Ia juga memberikan pesan kuat kepada seluruh mahasiswa, baik yang telah terkena dampak narkotika maupun yang belum, untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba dengan tegas.

Kehadiran Kepala BNN RI di Undiknas tidak hanya menjadi momen bersejarah bagi universitas ini tetapi juga menjadi bagian dari kunjungan kerjanya di Provinsi Bali yang lebih luas. Dalam rangkaian kunjungan ini, Kepala BNN RI akan membuka acara "Bali Bike Fest V 2023," yang menunjukkan dukungan BNN RI terhadap kegiatan positif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Dalam era di mana perang melawan narkotika terus berlanjut, kunjungan Kepala BNN RI ke Undiknas adalah langkah penting dalam mengedukasi generasi muda tentang bahaya narkotika dan memberi mereka inspirasi untuk menjadi agen perubahan yang berjuang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

KIT Global, Pionir Pemasaran Global Debut di Pasar Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pasar pemasaran global telah menyaksikan penampilan spektakuler dengan KIT Global, pemain berpengalaman selama dua dekade dalam industri ini, mengumumkan debutnya di Indonesia. Dengan 35 produk pemasaran dalam gudang senjata mereka dan rekam jejak sukses melayani lebih dari 5.000 merek global, KIT Global siap memasuki panggung digital Indonesia. Fokus mereka yang jelas adalah pada Generasi Z dan Milenial yang semakin melek teknologi.

Indonesia, dengan 212,9 juta pengguna internet dan tingkat penggunaan smartphone mencapai 68,2%, merupakan ladang yang subur bagi inovasi. Menyadari kompleksitas ekosistem digital Indonesia, KIT Global telah merancang strategi khusus. Risa Kusumaningrum, Country Manager KIT Global Indonesia, menjelaskan, "Kami tidak hanya menawarkan layanan digital lengkap, tetapi juga menghadirkan alat pemasaran revolusioner yang mengubah cara merek berinteraksi dengan pelanggan mereka, memungkinkan mereka berkembang pesat di pasar masing-masing."

Inilah beberapa alat pemasaran canggih di bawah payung KIT:

1. **KIT SEO**: Alat ini disesuaikan dengan bahasa Indonesia dan tren pencarian internet, memastikan bahwa merek mendominasi hasil pencarian teratas.

2. **KIT Mobile**: Didesain untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas menggunakan ponsel, KIT Mobile menawarkan pengalaman yang maksimal.

3. **KIT CPA**: Alat ini memberikan analisis yang sangat dibutuhkan tentang investasi sebuah merek dan hasil yang mereka dapatkan.

"Kehadiran KIT Global di Indonesia tidak hanya akan mengubah wajah dunia digital di sini, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia di panggung pemasaran global," ujarnya di Jakarta, Jum'at (08/09/2023).

Lebih lanjut, Risa menjelaskan pentingnya melibatkan generasi muda dalam strategi pemasaran. Ini meliputi pengalaman digital yang nyaman melalui perangkat seluler, penggunaan platform media sosial, eksploitasi e-commerce, penciptaan konten yang menarik, kolaborasi, dan personalisasi yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI).

"Kami tidak hanya ingin memasuki pasar digital Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif," kata Risa. "Untuk Generasi Z dan Milenial, kami berkomitmen memberikan pengalaman inovatif, berkesan, dan memuaskan".

KIT Global, dengan komitmennya terhadap inovasi dan pengalaman pelanggan yang tak tertandingi, berjanji untuk membawa pemasaran global ke tingkat berikutnya di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

 

Read More

Tumbuh Bersama, Bisa Tumbuh: Kolaborasi Membangun Ekonomi UMKM di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di era digital ini, peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bisa Tumbuh, sebagai Brand Aggregator di Indonesia, telah mengambil langkah berani dengan mengumumkan kolaborasinya dengan Rumah BUMN dalam rangkaian kegiatan bertema "Tumbuh Bersama, Bisa Tumbuh." Kolaborasi ini menandakan komitmen kuat untuk memajukan UMKM dan memberikan dorongan positif bagi ekonomi bangsa.

Pemanfaatan teknologi adalah kunci utama dalam mengangkat UMKM ke tingkat berikutnya. Data pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 32% dari 64 juta UMKM di Indonesia sudah menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis mereka. Namun, angka ini harus ditingkatkan agar bisa mencapai target 30 juta UMKM yang go digital pada tahun 2023.

Kegiatan "Tumbuh Bersama, Bisa Tumbuh" dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui UMKM. Chiko Maradona, CEO Bisa Tumbuh, berbicara tentang komitmen perusahaan startup ini dalam memberikan inovasi melalui teknologi Machine Learning & Generative AI untuk memaksimalkan potensi setiap UMKM.

Kolaborasi ini juga menghadirkan rangkaian kegiatan literasi dan edukasi, dengan narasumber inspiratif seperti Arief Muhammad, Najib Wahab, dan lainnya. Ini akan membantu meningkatkan kompetensi UMKM, sebuah langkah penting dalam memajukan bisnis mereka.

Sementara itu, Arya Sinulingga, Staf Khusus III Menteri BUMN, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta seperti Bisa Tumbuh untuk mendukung pemberdayaan UMKM melalui teknologi dan ekosistem digital.

"Kolaborasi ini tidak hanya akan menjadi titik awal, tetapi juga akan menghadirkan berbagai program bersama mitra lainnya. Ini termasuk rekomendasi branding, pemasaran, penjualan, pengelolaan stok, dan akses permodalan yang mudah untuk mendukung pertumbuhan bisnis UMKM," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (07/09/2023).

Seluruh rangkaian acara "Tumbuh Bersama, Bisa Tumbuh" didukung oleh berbagai mitra seperti PT Satoria Agro Industri, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, dan banyak lainnya yang berperan dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Bisa Tumbuh dan upaya mereka dalam mendukung kemajuan UMKM, kunjungi laman website Bisa Tumbuh di https://bisatumbuh.com/

Kolaborasi ini adalah tonggak penting dalam mendukung UMKM Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dengan dukungan teknologi dan inovasi.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Luncurkan Buku Anti- Slapp, Ketua MA: Masalah Lingkungan Hidup Harus Jadi Perhatian Serius

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anti-SLAPP (Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation) merupakan konsep yang menjamin perlindungan hukum masyarakat untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius kita bersama, karena persoalan lingkungan bukan hanya berbicara tentang kondisi saat ini, melainkan tentang kelangsungan generasi anak cucu kita di masa yang akan datang. 

Setiap mahluk hidup memiliki hak untuk berada dan tinggal di lingkungan yang baik dan sehat, termasuk generasi setelah kita yang hidup di masa yang akan datang juga memiliki hak yang sama dengan kita saat ini.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat membuka secara resmi acara peluncuran buku Kebijakan Anti SLAPP & Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kamis, 7 September 2023 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. 

Buku tersebut merupakan karya Hakim Agung Kamar Perdata Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Lebih lanjut Ketua Mahkamah Agung menyatakan sekalipun lembaga Anti SLAPP secara normatik telah diatur secara tegas dalam ketentuan undang-undang, namun implementasinya banyak menemui kendala dan hambatan.  

Hal tersebut karena sampai saat ini tindakan kriminalisasi, intimidasi, dan gugatan terhadap para pejuang dan aktivis lingkungan hidup tetap saja terjadi, bahkan jumlahnya dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat.

“Oleh karena itu, saya berpandangan, bahwa pembahasan tentang lembaga Anti SLAPP ini bukan hanya

semata-mata membicarakan tentang norma hukum positif yang ada dalam undang-undang, namun juga sebagai sebuah upaya dan gerakan yang harus kita lakukan bersama untuk menyelamatkan bumi dan lingkungan tempat kita tinggal agar tetap baik dan sehat, sampai dengan di kehidupan generasi yang akan datang,” katanya.

Mahkamah Agung, menurut Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut, pada tahun 2013 telah menerbitkan SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur tentang ketentuan Anti SLAPP.

Baru-baru ini, ia menambahkan, Pokja Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung baru saja selesai membahas Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang sekarang masih dimintakan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM. 

Rancangan Perma tersebut merupakan penyempurnaan dari SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang secara substansi sudah memerlukan penyesuaian dengan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup yang baru. 

Sekarang, tidak lagi dalam bentuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung, melainkan ditingkatkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung agar memiliki daya mengikat yang lebih kuat.

Diperlukan adanya sosialisasi dan pemahaman secara lebih intens kepada para penegak hukum dan steakholder supaya dapat mempedomani ketentuan tentang Anti SLAPP dalam setiap penanganan perkara lingkungan hidup, sehingga para pejuang dan aktivis lingkungan hidup tidak lagi dibayang-bayangi oleh kecemasan dan ketakutan dalam melakukan tugasnya untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup.

Hadir sebagai pembicara dalam talkshow membahas buku tersebut yaitu, Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Dr. Achmad Santosa, S.H., L.L.M dan Anggota Komisi III DPR RI Bapak Dr. Hinca IP. Panjaitan.

Kegiatan Talkshow ini selain diikuti secara langsung oleh para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc dan para pejabat di Mahkamah Agung, juga dihadiri secara daring oleh Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Para Hakim Lingkungan pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Para Dosen, kelompok civil society yang bergerak di bidang lingkungan hidup, dan lainnya. (Arianto)

Read More

Emrus Sihombing Dukung Usulan BNPT dengan Diksi Kolaborasi dan Sinergitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Komjen. Pol. Prof. Dr. Drs. H. Rycko Amelza Dahniel, MSi terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisasi, saat rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin (4/9) lalu sempat menuai reaksi keras dari Majelis Ulama Indonesia.  

Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyesalkan pernyataan Kepala BNPT terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisasi. Anwar menilai pernyataan dan cara berpikir Kepala BNPT tersebut keliru dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sudah dibangun.

Mencermati polemik tersebut, Pakar Komunikasi Dr Emrus Sihombing yang secara khusus dijumpai di Kampus Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Banten pada (7/9/2023) menyampaikan bahwa 3 hal besar yang harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa untuk menyikapi masalah ini. 

Ketiga hal itu adalah masalah terorisme, praktek Korupsi, dan penyalahgunaan Narkoba. “Untuk tiga hal itu, bangsa ini harus tegas mengatasinya. Karena ketiga persoalan ini sangat prinsip dan merupakan ektraordinary crime atau kejahatan luar biasa maka penanganannya harus extraordinary juga. Jadi tidak boleh berlindung di atas, katakanlah hak azasi, demokrasi, dan lain-lain,” ujar Emrus saat berduskusi dengan Soegiharto Santoso, jurnalis di beberapa media Online dan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia.

 

Oleh karena itu, Emrus mengaku sependapat dengan pernyataan Kepala BNPT tentang usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisasi. “Saya sependapat bahwa ada semacam pengawasan terhadap institusi-institusi, baik itu institusi keagamaan, sosial, perguruan tinggi, pendikan dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa terhindar dari pada proses yang terjadi (yakni) bagaimana mempengaruhi generasi muda kita atau mempengaruhi masyarakat sehingga melakukan tindakan-tindakan yang mendekati atau bisa saja perilaku terorisme yang masih laten,” terang Emrus. 

Menurut Emrus, BNPT harus diberi ruang untuk bertugas menangani masalah ini supaya jangan sampai tumbuh pengetahuan sikap dan prilaku yang terkait dengan terorisme karena terorisme itu ada di mana-mana. 

“Atas dasar orang mengatakan bahwa ini kan ada jaminan orang berserikat dan berkumpul termasuk berkumpul di lembaga pendidikan atau lembaga institusi keagamaan. Betul kita setuju itu. Tetapi untuk tiga hal ini (terorisme, korupsi, narkoba) menurut pandangan saya, kita harus bersama-sama membuka diri supaya BNPT bisa bertugas secara maksimal. Saya yakin BNPT akan bertugas atas dasar dan tugasnya supaya tidak muncul sikap atau prilaku yang radikal,” paparnya. 

Emrus pun meyakini apa yang dikatakan Ketua BNPT sudah tepat. “Kalau pengawasan itu kan semacam top-down. Seolah-olah dimaknai sebagai suatu pemaksanaan diawasi dan dikontrol. Sebenarnya niatnya kepala BNPT bagus sekali. Oleh karena itu persoalan komunikasi diksi seharusnya kita sepakati misalnya kolaborasi dan sinergisitas antara komponen bangsa, terutama masyarakat sekitar dengan pemerintah dan BNPT di dalam penanganan terorisme. Itu merupakan kewajiban pimpinan agama dan pimpinan kelompok dan pemerintah serta masyarakat,” urainya lagi.  

Karena menurut Emrus, agama itu mengajarkan sesuatu yang positif, baik, luar biasa, dan sangat humanis. “Kalau kita lihat, agama manapun mengajarkan memaafkan orang lain, mendahulukan musuh, merangkul lawan, dan tidak melakukan suatu tindakkan terorisme yang membuat bom, misalnya seperti itu sehingga nyawa orang tak berdosa bisa meninggal dunia,” ujar Emrus.

Pihak BNPT sendiri telah membuat siaran pers untuk menjelaskan usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisasi pada (5/9) lalu. 

Menurut Kepala BNPT Komjen. Pol. Prof. Rycko, mekanisme kontrol ini tidak mengharuskan pemerintah mengambil kendali langsung, melainkan mekanisme yang dapat tumbuh dari pemerintah dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pengurus masjid dan tokoh agama setempat bisa berperan dengan melaporkan aktivitas atau ajaran yang berpotensi radikal.

Pendekatan yang diusulkan adalah melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat dalam memantau dan memberikan peringatan kepada individu yang terlibat dalam penyebaran pesan kebencian dan kekerasan. Rycko juga menekankan bahwa pemerintah sendiri tidak akan sanggup mengontrol semua tempat ibadah.

"Dari tokoh-tokoh agama setempat, atau masyarakat yang mengetahui ada tempat-tempat ibadah digunakan untuk menyebarkan rasa kebencian, menyebarkan kekerasaan, itu harus disetop," katanya. 

Selanjutnya, mereka yang terindikasi menebar gagasan kekerasan dan anti moderasi beragama bisa dipanggil, diberikan edukasi, diberikan pemahaman, ditegur serta diperingatkan oleh aparat setempat. Apabila terjadi perlawanan atau mengulangi hal yang sama maka masyarakat dapat menindaklanjuti dengan menghubungi aparat. “Kalau pemerintah yang mengontrol tak akan sanggup,” tegas Rycko.

Usulan mekanisme kontrol yang digagas Kepala BNPT RI bertujuan untuk menghormati nilai-nilai agama yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan kasih sayang. Seperti diketahui, konten pesan radikalisme bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi dalam agama. Mekanisme ini akan membantu memastikan bahwa isi pesan yang disampaikan di tempat ibadah sesuai dengan ajaran agama yang menekankan kedamaian dan menghindari penafsiran yang keliru. (Arianto)

Read More

Komisi V DPR Sepakati Pagu Anggaran Kemendes PDTT Rp2,75 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi V DPR menyepakati pagu anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,75 triliun. Pagu anggaran tersebut disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus dan diikuti seluruh anggota Komisi V menyepakati penetapan tersebut, dan hasilnya akan disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Komisi V DPR dapat menyetujui pagu anggaran Kementerian Desa, PDTT sesuai dengan nota keuangan RAPBN 2023," kata Lasarus, Kamis (7/9/2023).

DPR juga sepakat melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program. Dengan sinkronisasi dan perencanaan kegiatan yang baik serta tepat sasaran diharapkan dapat mendorong pelaksanaan yang lebih optimal. Sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan

"Komisi V bersepakat untuk sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN 2024 sesuai dengan saran dan masukan serta usulan," lanjut Lazarus.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, anggaran yang disetujui DPR ini akan semaksimal mungkin dipergunakan untuk pembangunan desa.

"Anggaran ini akan kami gunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan desa. Kami akan terus berupaya meningkatkan perekonomian di desa dan peningkatan SDM (sumber daya manusia)," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim tersebut.

Gus Halim mengucapkan terima kasih atas apresiasi, dukungan dan masukan yang sudah diberikan oleh anggota Komisi V DPR. Kemendes PDTT berharap kolaborasi yang sudah terjalin baik selama ini akan terus berlanjut. (Arianto)

Read More

Rayakan Hari Pelanggan Nasional, blu by BCA Digital Hadir dengan Fitur Unggulan

Duta Nusantara Merdeka |

Jakarta 

Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap tanggal 4 September. Pada momen ini, perusahaan memiliki kesempatan emas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan setia mereka. Salah satu perusahaan yang merayakan hari ini dengan cara istimewa adalah blu by BCA Digital, yang selalu menjadi #SiapJadiPegangan bagi nasabahnya.

Dalam kesempatan Hari Pelanggan Nasional ini, blu telah mengambil langkah ekstra dengan merangkum masukan dan testimoni dari sobatblu (sebutan bagi nasabah blu) tentang fitur-fitur unggul yang telah memberikan kemudahan dalam berbagai transaksi keuangan. Berikut beberapa fitur yang paling digemari oleh nasabah blu:

1. **bluSaving: Menabung Lebih Mudah dan Nyaman**

   Fitur bluSaving memungkinkan sobatblu untuk membuka hingga 20 akun tabungan dalam satu rekening, mempermudah pengeluaran dan tabungan. Banyak yang memanfaatkannya untuk investasi jangka pendek, seperti menabung untuk konser idola atau liburan ke Korea. Kreatif, bukan?

2. **bluVirtual Card: Transaksi Lebih Hemat**

   bluVirtual Card memudahkan sobatblu dalam berbelanja online dengan promo menarik dan keamanan yang tinggi. Dilengkapi dengan Mastercard E-Commerce Purchase Protection, ini memberikan perlindungan tambahan pada setiap transaksi.

3. **blUnion CGV x blu: Nonton Asik dengan Cashback**

   Kolaborasi blUnion CGV x blu memberikan promo cashback bagi sobatblu untuk membeli tiket film kesukaan, sambil menikmati popcorn dengan harga yang menggiurkan.

Duardi Prihandiko, SVP dan Head of Marketing Communications BCA Digital, menggarisbawahi pentingnya pelanggan bagi blu, dengan fokus pada kenyamanan dan kebutuhan mereka. "Fitur-fitur seperti bluInvest dan bluInsurance juga mencerminkan komitmen blu dalam menjawab segala kebutuhan keuangan sobatblu," ujarnya dalam keterangan persnya, Kamis (07/09/2023).

Momen Hari Pelanggan Nasional menjadi kesempatan bagi blu by BCA Digital untuk semakin mendekatkan diri kepada pelanggan. Mereka telah membuka pintu ke dapur haloblu dan menampilkan dedikasi bluforce (pegawai blu) yang selalu siap memberikan pelayanan terbaik. 

Ada juga zonablu khusus tempat sobatblu dapat memberikan masukan dan pengalaman mereka dengan blu. Selain itu, blu mengundang sobatblu untuk menikmati nonton bareng film The Nun II di bioskop Cinepolis Senayan Park pada tanggal 10 September 2023.

Jadi, lewat beragam fitur unggulnya, blu by BCA Digital tidak hanya merayakan Hari Pelanggan Nasional, tetapi juga semakin mendekatkan diri kepada pelanggan untuk mendukung impian dan tujuan keuangan mereka. Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur dan produk blu by BCA Digital, kunjungi website blu di https://blubybcadigital.id/. Semoga informasi ini berguna bagi sobatblu dan pelanggan potensial lainnya!

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Gus Halim: Semua Konsep Kebijakan Kemendes Harus Berbasis Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan Kemendes PDTT harus selalu berskala pada desa. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk syukur dan komitmen untuk terus meletakkan kepentingan kemandirian desa di seluruh Indonesia dengan beragam cara.

"Kementerian Desa PDTT selalu berpikir pada skala desa. Bahwa desa di Indonesia tentu amat sangat banyak variasinya. Itu menjadi bagian dari khazanah kekayaan yang dimiliki Kemendes PDTT dan tidak dimiliki Kementerian lainnya," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim saat memimpin apel pagi di lapangan Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Gus Halim memaparkan, Kemendes PDTT terus mendukung desa untuk mencapai status mandiri dengan berbagai stimulan mulai pelatihan hingga pengadaan kompetisi atau lomba.

Lomba terbaru yang masih berlangsung di desa seluruh Indonesia adalah Lomba Desa Wisata Nusantara 2023 dengan total hadiah Rp1 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Halim juga mengapresiasi seluruh pegawai karena telah berkontribusi melaksanakan tugas dan fungsi Kemendes PDTT.

Salah satunya ditunjukkan dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut.

"Saya bangga sampai hari ini Kementerian Desa PDTT dalam hasil pemeriksaan BPK tetap kita pada posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkap Gus Halim.

Doctor Honoris Causa UNY ini mengajak seluruh pegawai untuk menyelesaikan tugas yang merupakan ranah Kemendes PDTT.

Sehingga tuntas dan semakin siap dalam menyongsong Indonesia Maju 2045 di usia kemerdekaan ke-100 tahun.

"Ini harus kita pertahankan sampai kapan pun apalagi sampai akhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Berkali-kali saya sampaikan kita harus selesaikan banyak tugas bukan hanya dalam kepemimpinan Pak Jokowi tapi juga sebelumnya jika ada PR harus kita selesaikan," paparnya.

Apel yang diikuti oleh seluruh keluarga besar Kemendes PDTT juga dilaksanakan dengan penyerahan penghargaan bagi pegawai berprestasi.

Apresiasi ini diberikan dengan harapan menjadi salah satu motivasi para pegawai untuk semangat menyelesaikan target sesuai rencana kerja yang disusun pada awal 2023 lalu. (Arianto)

Read More

Mentan SYL: Hilirisasi Perkebunan, Kekuatan Ekonomi Masa Depan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) telah menyoroti pentingnya hilirisasi perkebunan sebagai fondasi ekonomi masa depan Indonesia. Dalam Bunex 2023, yang digelar di Tangerang, Banten, Kamis (07/09/2023). Mentan SYL menjelaskan bahwa hilirisasi adalah ikon baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia.

Mentan SYL menggarisbawahi bahwa hilirisasi adalah kekuatan Indonesia yang harus dibangun bersama. Salah satu manfaatnya adalah mengurangi ketergantungan pada impor biodiesel, yang akan mendukung ekonomi dalam negeri.

Hilirisasi diharapkan dapat mempercepat pencapaian sasaran ekonomi nasional Indonesia. Untuk mencapai ini, diperlukan konsolidasi dari semua pihak untuk memperbaiki lahan-lahan perkebunan di seluruh daerah.

Mentan SYL menegaskan fokus perbaikan pada lahan perkebunan, khususnya lahan sawit, yang dianggapnya sebagai aset berharga bagi Indonesia. Sawit memiliki potensi besar untuk menghidupi 280 juta penduduk Indonesia.

Sektor pertanian, menurutnya, merupakan sektor yang strategis, terutama karena tumbuh positif dalam empat tahun terakhir, bahkan saat sektor lainnya mengalami kontraksi akibat krisis global.

Dalam konteks ini, Mentan SYL berharap agar sektor swasta dapat bersama-sama mengakselerasi hilirisasi. Pentingnya isu pangan saat ini menjadi fokus dalam berbagai percakapan, termasuk pertemuan dengan pemimpin negara.

Sementara itu, Andi Nur Alamsyah, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, melaporkan bahwa sektor perkebunan telah menjadi penyumbang terbesar ekspor pertanian dengan kontribusi mencapai 93,20 persen atau nilai transaksi sebesar 209,4 triliun. Kontribusi ini mencapai 12,91 persen terhadap ekspor nasional.

Ekspor komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, Kakao, kelapa, dan kopi terus meningkat, mencerminkan potensi besar dalam mendukung devisa negara.

Adapun, Bunex 2023 melibatkan 123 peserta, termasuk UMKM dan perusahaan BUMN, swasta, lembaga, dan asosiasi. Mereka bergerak dalam berbagai bidang terkait perkebunan, mencakup produsen benih, sarana teknologi, serta alat dan mesin perkebunan.

Selain itu, acara ini juga menandai peluncuran pabrik pupuk organik mandiri di kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat Indonesia dan penguatan hilirisasi perkebunan pabrik turunan minyak astiri. Berbagai kegiatan seperti rembuk nasional perkebunan, talk show, forum investasi, demonstrasi alat dan mesin perkebunan juga diadakan untuk mendukung perekonomian nasional.

Mentan SYL dan Kementan berkomitmen untuk menjadikan hilirisasi perkebunan sebagai salah satu pilar utama dalam mengukuhkan ekonomi Indonesia untuk masa depan yang lebih baik.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

BUNEX 2023: Peningkatan Investasi dan Ekspor Komoditas Perkebunan

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Indonesia, sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia, terus berupaya untuk memperkuat sektor perkebunan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Dalam usaha mencapai tujuan ini, Direktorat Jenderal Perkebunan, yang berada di bawah naungan Kementerian Pertanian, telah berperan aktif dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor komoditas perkebunan. Salah satu langkah signifikan adalah menggelar Forum Investasi dan Business Matching Komoditas Perkebunan di BUNEX 2023.

Perkebunan Indonesia Expo (BUNEX) 2023 akan menjadi pusat perhatian mulai tanggal 7 hingga 9 September 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Dengan kesuksesan penyelenggaraan BUNEX Expo pada tahun sebelumnya, di mana meraih respons positif dari para pengunjung pameran, tahun 2023 menjadi momentum penting untuk melanjutkan upaya pemberdayaan sektor perkebunan.

Sektor pertanian di Indonesia telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pertumbuhan yang meyakinkan, baik dari segi produktivitas maupun ekspor. Forum bisnis perkebunan di dalam BUNEX telah menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ekspor senilai Rp100 triliun untuk berbagai komoditas perkebunan, termasuk karet beserta turunannya, minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, produk olahan kelor, minyak atsiri, kopi, dan rempah-rempah.

Potensi ekspor komoditas perkebunan di Indonesia terus berkembang dan diprediksi akan semakin besar. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam BUNEX 2022 yang mendorong hilirisasi di sektor perkebunan, khususnya untuk komoditas kelapa dan kelapa sawit.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya menyatakan, "Tugas saya hanya mengasisten." Pernyataan ini menyoroti komitmen pemerintah dalam memfasilitasi pertumbuhan sektor perkebunan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung. 

Dengan menggelar acara seperti BUNEX 2023, pemerintah memberikan platform bagi pelaku usaha perkebunan untuk menjalin koneksi dengan off-taker dan para petani. Ini menciptakan peluang baru untuk investasi, memperkuat jaringan bisnis, dan memperluas ekspor komoditas perkebunan.

"BUNEX 2023 adalah langkah penting dalam perjalanan menuju pemberdayaan sektor perkebunan di Indonesia. Dengan terus mendorong investasi dan ekspor komoditas perkebunan, kita dapat memperkuat posisi negara ini sebagai pemain utama dalam pasar global, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi Indonesia dan kesejahteraan petani," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Tantangan LPI 2023, iFuel: Solusi Inovatif Menuju Efisiensi Kinerja Logistik Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi yang besar, baru-baru ini dihadapkan oleh temuan memprihatinkan dalam Logistic Performance Index (LPI) 2023. Skor LPI Indonesia disebutkan 3,0 (Singapura di posisi pertama dengan skor 4,3), sehingga menempati urutan 63 dari sebelumnya 46 di tahun 2018.

Perubahan signifikan dalam peringkat LPI Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam mengelola aliran barang dan jasa di rantai pasokan. McEasy, perusahaan penyedia solusi bisnis digital Software-as-a-Service (SaaS) bagi operator logistik dan transportasi, melihat peluang untuk menghadapinya dengan solusi yang inovatif, yaitu iFuel.

iFuel adalah teknologi sensor kendaraan yang mampu membawa pengendalian dan efisiensi bahan bakar ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini merespon berbagai masalah kritis dalam infrastruktur logistik, efisiensi transportasi, dan hal lainnya yang tercermin dalam penurunan skor LPI Indonesia.

Pada indikator kompetensi dan kualitas logistik, Indonesia mendapat skor 2,9, indikator pelacakan dan penelusuran serta timeline juga turun mendapat skor 3 dan timeline 3,3, yang seluruhnya merupakan penurunan dari skor tahun 2018. Ini menunjukkan perlunya perubahan yang cepat dan responsif dalam pengelolaan rantai pasokan.

"iFuel mewakili komitmen kuat perusahaan terhadap penelitian dan pengembangan teknologi inovatif. Dengan akurasi mencapai lebih dari 90%, iFuel memungkinkan armada untuk memantau volume bahan bakar secara presisi. Dashboard intuitif iFuel memberikan visualisasi data yang mudah dimengerti, memungkinkan pengambil keputusan di perusahaan untuk mengambil tindakan tepat dan responsif," kata Raymond Sutjiono, CEO McEasy dalam keterangan persnya, Rabu (06/09/2023).

Selain itu, iFuel juga membantu meningkatkan perilaku berkendara dengan peringatan real-time terkait perilaku berisiko, seperti kecepatan berlebihan, pengereman mendadak, atau tikungan tajam. Ini dapat mengurangi potensi insiden dan menjaga kendaraan dalam kondisi terbaik.

Salah satu kemampuan penting iFuel adalah mendeteksi pencurian bahan bakar. Dengan memantau kapasitas bahan bakar yang tidak biasa dan melacak lokasi secara akurat, armada dapat merespons tindakan mencurigakan dengan cepat, mengurangi kerugian akibat tindakan kriminal.

Dalam konteks hasil buruk Indonesia pada LPI, McEasy telah mengamati banyak perusahaan yang masih melakukan monitoring bahan bakar secara manual. iFuel memudahkan untuk menangkap kasus pencurian bahan bakar serta identifikasi pemborosan bahan bakar pada kendaraan.

Sementara itu, Grady Kusmulyadi, Chief of Product McEasy, menyatakan bahwa perusahaan logistik dan transportasi yang menggunakan fitur iFuel dapat memperoleh ROI sampai dengan 300% dari teknologi ini.

McEasy merilis iFuel dalam 2 pilihan, yaitu iFuel Ultrasonic dan iFuel Stick, yang memiliki perbedaan dalam pemasangan. Dalam menghadapi peralihan menuju kendaraan listrik, iFuel membuktikan bahwa penghematan biaya dan pengurangan emisi tetap dapat diwujudkan dalam dunia armada bahan bakar.

McEasy percaya bahwa teknologi iFuel akan memainkan peran penting dalam transformasi industri, membantu perusahaan mencapai efisiensi dan keselamatan yang lebih tinggi, serta mendorong pengelolaan armada yang berkelanjutan. Dalam mengatasi tantangan LPI 2023, iFuel adalah salah satu langkah inovatif yang dapat membantu Indonesia memperbaiki posisinya dalam bidang logistik.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Sleep Call Tayang 7 September 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Film thriller yang sangat dinantikan, "Sleep Call," diproduksi oleh IDN Pictures dan disutradarai oleh Fajar Nugros, telah menuai sambutan positif dari penayangan khususnya. Dengan perilisan resmi pada tanggal 7 September 2023, film ini siap menggebrak bioskop di seluruh Indonesia.

Winston Utomo, CEO IDN Media, berbagi pesan dan harapannya terhadap film ini, yaitu membuka dialog tentang kesehatan mental dan menginspirasi perubahan positif dalam pandangan masyarakat terhadap isu-isu sosial.

"Film Sleep Call adalah wujud komitmen IDN Pictures untuk selalu menghadirkan karya yang relevan dengan visi yang jelas, yaitu mencerminkan realitas sosial yang tengah kita alami," kata Susanti Dewi, produser Sleep Call saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (06/09/2023).

Menurut Susanti, IDN Pictures selalu memiliki pendekatan khas dalam pencerminan karakter perempuan 

dalam karya-karyanya. Melalui Film Sleep Call kami memberikan ruang bagi karakter perempuan untuk berkembang, menceritakan kisah mereka dengan autentisitas, dan menghadirkan narasi yang kuat.

Sementara itu, Fajar Nugros, sutradara film ini, menyatakan antusiasmenya dalam memberikan pengalaman sinematik mendalam kepada penonton. Film ini dianggap akan menjadi pengalaman luar biasa.

Tak hanya itu, Penerimaan positif juga datang dari penonton yang telah menyaksikan film ini, dengan ulasan yang memuji gaya visual dan penampilan Laura Basuki sebagai Dina.

Menariknya, "Sleep Call" bukan hanya hiburan, tetapi juga mengajak penonton merenungkan isu-isu sosial. Ceritanya berkisah tentang Dina, mantan pramugari, yang terlibat dalam hubungan intens dengan Rama melalui sleep call, yang mengancam nyawa mereka. Misteri di balik layar telepon akan terungkap saat penonton menonton film ini.

Selain itu, IDN Pictures juga bermitra dengan TikTok sebagai mitra konten resmi untuk membagikan konten eksklusif terkait film ini.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan "Sleep Call" yang akan mengguncang emosi. Pantau kabar terbaru melalui akun resmi film dan IDN Pictures di media sosial.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Melawan Lupa Sejarah Pemberontakan PKI 1965

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Beberapa hari lalu beredar sebuah deklarasi tertanggal 29 Agustus 2023, yang mengatasnamakan sejarawan, pendidik, akademisi, pegiat seni dan budaya, aktivis, dan warga masyarakat yang hendak kembali menyerukan pentingnya kebenaran dan keadilan ditegakkan atas sejarah maupun masa depan bangsa. Sebuah niat yang harus diapresiasi dan dihormati, karena memperoleh keadilan dan kebenaran adalah hak setiap warga negara. 

Menurut deklarasi itu, “kami tidak ingin bangsa kita terbelenggu oleh kekerasan politik masa silam yang terus berulang tanpa penyelesaian yang adil bagi korban”. Kekerasan politik itu harus diakhiri, agar kita sebagai bangsa dapat melangkah secara bermartabat di dunia internasional”.

Tetapi, membaca deklarasi yang tidak jelas penanggung jawabnya tidak berbeda dengan membaca surat kaleng yang beretorika fitnah. Menurut artikel yang dikeluarkan oleh eksponen NU yang pernah menulis, “Menghadapi Manuver Neo-Komunis”, deklarasi ini disebut sebagai kelanjutan dari kegiatan, seperti yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65), Bedjo Untung.

Dengan mudah ditengarahi, bahwa deklarasi ini sengaja diungkap kepada masyarakat terkait rekomandasi kedua TPP HAM, yaitu melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah yang disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini, Presiden RI selaku Kepala Negara.Menurut Wikipedia, kekerasan politik adalah kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik, baik tujuan politik negara maupun non-negara. Dalam hal kekerasan politik non-negara, dapat dilakukan baik terhadap negara maupun warga sipil yang berupa penculikan, penargetan asasinasi, serangan teroris maupun penyiksaan dan lain lain.

Apabila dikaitkan peristiwa G.30.S/PKI 1965, apakah kekerasan PKI terhadap alat negara yang menarget perwira dan anggota TNI AD bukan tergolong kekerasan politik yang ditujukan kepada negara?. Sebab, target politiknya jelas, yaitu kepentingan politik PKI untuk berkuasa. Deklarator seharusnya berani menjelaskan siapa pelaku kekerasan politik dimaksud.

Menyimak tuntutan upaya negara guna mengakhiri kekerasan politik, tuntutan tersebut harus diapresiasi sebagai kehendak luhur dan niat baik. Tetapi dalam konteks pengungkapan kebenaran, muncul pertanyaan, apakah Buku G.30 S/PKI versi negara adalah buku yang salah?.

Menurut para penyusun, penulis dan sumbernya, mereka menggunakan fakta-fakta di lapangan dan hasil-hasil sidang Mahmilub yang terbuka melalui media masa untuk dijadikan bahan penyusunan buku G.30.S/PKI. Sebagian pelaku tersangka adalah anggota militer aktif yang memihak dan berkomplot kepada PKI. Mereka membunuh pipinannya dan memberontak kepada negara. Apakah sumber pengadilan terbuka dan fakta yang diliput luas oleh media adalah keterangan hoax?.

Apabila pasca G.30.S/PKI dilaksanakan operasi militer, operasi tersebut adalah perlawanan balas terhadap pemberontakan PKI, sebagai wujud tugas menyelamatkan negara. Tentu menyalahkan aparat negara secara serampangan dengan menstigma sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat tanpa melalui pengadilan, adalah tindakan sewenang-wenang.

Dalam perspektif kekerasan politik, tuntutan pembuat deklarasi sangat mudah dibaca, bahwa pihaknya berusaha mengelak dari sebutan pelaku kekerasan politik. Sebuah upaya pembalikan sejarah untuk menjustifikasi, bahwa aparat keamanan negara yang melakukan kekerasan politik.

Langkah ini adalah agenda untuk tujuan politik, yaitu pembenaran terhadap pemberontakan yang mereka lakukan dan kepentingan PKI untuk kembali hidup kembali. Benar, apabila banyak oknum aparat keamanan melakukan pelanggaran, tetapi PKI telah lebih dahulu melakukannya.

Terkait tuntutan negara untuk meminta maaf, ini adalah tuntutan irasional. Mengapa PKI yang memberontak tetapi negara yaang harus meminta maaf ?. Mungkin pemerintahan negara saat ini, mereka persepsi mudah ditekan atau sedang dilanda virus PKI. 

Mereka sedang merancang politik pampasan perang sedang untuk minta ganti rugi kepada negara. Demikian pula pernyataan “negara menutupi hakikat kekerasan politik masa lalu dan melegitimasi penyimpangan kekuasaan negara harus dikoreksi”. 

Pertanyaannya, apa dasar deklarator membuat pernyataan ini?. Sebuah retorika politik pembenaran. Sedangkan tuduhan pemerintah menciptakan iklim ketakutan, faktanya tidak ada bukti yang mereka ungkapkan. Tetapi dalam konteks tindak lanjut Keppres 17/2022, blow up media justru memberi petunjuk bahwa perlakuan negara tidak adil.Demikian pula pengakuan Kepala Negara telah terjadi 12 pelanggaran HAM berat. 

Tersirat jelas dalam pengakuan ini, aparat keamanan negara diakui melakukan pelanggaran HAM berat, tetapi tidak tersirat PKI melakukan pemberontakan dan pelanggaran HAM berat. Sebuah pengakuan yang sangat tendensius. Dibagian lain mereka juga mengungkap frasa “menciptakan musuh-musuh fiktif”. 

Sebuah pernyataan yang tidak berdasar. Salah satu dari banyak contoh adalah kasakkusuk eks PKI di DPR-RI dalam proses RUU HIP yang tidak masuk dalam daftar RUU yang dibahas. Beruntung dihentikan oleh Pemerintah atas desakan para Purnawirawan TNI-Polri. Haruskah negara segera dan tanpa syarat menunaikan kewajiban konstitusionalnya melakukan penulisan ulang sejarah demi mengungkapkan kebenaran, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menegakkan keadilan?. 

Melihat fakta dan fenomena yang ada sebuah tuntutan ambigu dan pemaksaan berdasar cerita jalanan Begitupun, sebagai masyarakat bangsa yang menghormati HAM, kami ingin mengatakan, sah-sah saja setiap warga negara membuat deklarasi, sebagai implementasi hak konstitusional untuk kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum. Tetapi memaksakan hak konstitusi untuk pembalikan sejarah adalah kemunafikan.

Penulis: Letjen Purn Bambang Darmono.

Read More

LPI Launching Survey "Peran KPK dalam Pelaksanaan Pemilu Bersih"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) meluncurkan survey bertajuk "Peran KPK dalam Pelaksanaan Pemilu Bersih" di Jakarta, Rabu (06/09/2023). Tujuan survey ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana publik melihat peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjaga integritas pemilu yang akan datang pada tahun 2024.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemilu sering kali rentan terhadap praktik korupsi. Tidak hanya penyelenggara pemilu dan pengawasnya yang bisa terlibat, tetapi juga para kontestan politik, termasuk partai politik dan kandidat presiden serta calon kepala daerah. Modus korupsi yang mungkin terjadi menjelang pemilu termasuk transaksi politik uang, proyek pengadaan sarana pemilihan seperti tinta suara dan surat suara, serta memanfaatkan otoritas politik dalam proyek pembangunan untuk kepentingan kampanye.

Saud Ahmad, Ketua Dewan Penasehat Lembaga Pemilih Indonesia, menyatakan pentingnya menggali sejauh mana KPK mampu mengatasi kasus korupsi di semua tahapan pemilu. Hal ini menjadi kunci untuk menjaga integritas pemilu dan mencegah praktik korupsi yang merugikan proses demokratis.

Dalam upaya mewujudkan pemilu yang bersih, peran KPK dianggap sangat penting. Namun, survey ini juga mencoba melihat pandangan kalangan kelas menengah intelektual yang dianggap lebih independen dan kritis. Hasil survey ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi berbagai pihak dalam memperbaiki sistem pemilu dan mencegah praktik korupsi yang merusak demokrasi.

Survey ini sangat relevan mengingat pemilu sering kali terindikasi praktik korupsi yang merusak kepercayaan masyarakat dalam proses demokratis. Sebagaimana disebutkan oleh Saud Ahmad, Ketua Dewan Penasehat LPI, pemilu tahun 2024 merupakan momen yang sangat krusial. Oleh karena itu, peran KPK dalam menjaga integritas pemilu harus dievaluasi secara kritis.

Sementara itu, Boni Hargens, Ph.D., Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia mengatakan, Adanya beragam modus korupsi yang teridentifikasi dalam survey ini, seperti transaksi politik uang dan manipulasi proyek pembangunan untuk kepentingan kampanye, harus menjadi perhatian serius. Tidak hanya penyelenggara pemilu yang perlu diawasi, tetapi juga partai politik, kandidat, dan calon kepala daerah. Upaya-upaya pencegahan dan penindakan yang efektif perlu diterapkan untuk menjaga pemilu yang bersih.

Dalam diskusi ini, menurut Boni, penting untuk mencatat bahwa survey tersebut melibatkan kalangan kelas menengah intelektual. Kelompok ini dianggap independen dan kritis, sehingga pandangan mereka terhadap peran KPK dalam pemilu bersih memiliki bobot yang signifikan. Hasil survey ini dapat menjadi landasan untuk memahami bagaimana masyarakat terinformasi dan mengukur sejauh mana mereka merasa yakin dengan upaya KPK.

Dengan survey ini, diharapkan kita dapat memahami lebih baik bagaimana melibatkan institusi antirasuah seperti KPK dalam upaya menjaga integritas pemilu Indonesia yang lebih bersih dan adil. Pemilu yang bersih adalah salah satu pilar utama dalam menjaga kesehatan demokrasi di negara kita. Pemilu adalah pondasi demokrasi, dan pemilu yang bersih adalah jaminan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka dengan adil dan tanpa campur tangan korupsi.

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai narasumber yang memiliki pengalaman dan wawasan dalam isu-isu pemilu bersih. Diskusi mereka akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam menjaga integritas pemilu.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

 

Read More