Wamendagri Apresiasi Upaya IPDN Terus Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Duta Nusantara Merdeka | Jatinangor 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengapresiasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang terus berbenah menjadi lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang berkualitas dan menuju arah world class university. Langkah tersebut penting, mengingat sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, kreatif, berintegritas, dan produktif menjadi kunci agar Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain.

“Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Rektor, para Wakil Rektor dan segenap civitas akademika IPDN yang terus berbenah,” ujar Wempi saat mengukuhkan 533 praja pratama IPDN angkatan XXXIV di Kampus IPDN Jatinangor, Kamis (31/8/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan, upaya peningkatan kualitas SDM itu penting untuk mencapai visi Indonesia Maju 2020-2024 yang ditetapkan Presiden Jokowi. Dalam visi tersebut, Presiden menginginkan terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Karena itu, berbagai program penataan dan peningkatan kualitas SDM Indonesia menjadi prioritas. Hal ini termasuk lembaga pendidikan IPDN yang perlu terus ditata dan dikembangkan secara inklusif agar menjadi lembaga pendidikan kader pamong praja yang berkualitas, kompetitif, dan relevan dengan tuntutan zaman.

Wempi menjelaskan, sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang dibina oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), IPDN bertugas mendidik dan membentuk para calon kader pamong praja muda agar memiliki sejumlah kemampuan dasar dan keterampilan teknis di bidang pemerintahan. Dengan demikian, nantinya mereka dapat berperan sebagai inovator, motivator, dan pelopor pembangunan. Selain itu juga menjadi aktor perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang mampu menghadirkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dia mengungkapkan, salah satu upaya IPDN dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu melalui pengembangan sistem seleksi penerimaan calon praja IPDN secara transparan, objektif, dan adil. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dengan sistem BETAH atau Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Dengan begitu, pelaksanaan seleksi tersebut dapat menjamin asas kepastian hasil seleksi.

Selain itu, tambah Wempi, IPDN juga terus berbenah di berbagai bidang terutama terkait penataan dan penyempurnaan kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan terintegrasi yang mengacu pada kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi vokasi. IPDN jug memiliki program agar lulusannya dapat mengikuti seleksi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Tak hanya itu, IPDN juga terus mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Kerja sama juga dilakukan dengan pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga perbankan dalam meningkatkan kualitas dan kemajuan IPDN. 

Wempi berharap, berbagai langkah pembaruan IPDN khususnya dalam menjaring putra putri terbaik bangsa dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. “Dan dapat berperan sebagai agent of changes dalam melakukan pembaharuan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelayanan kepada publik,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Buka RKA Tahun Anggaran 2024

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Mahkamah Agung melalui Biro Perencanaan dan Organisasi pada Badan Urusan Administrasi (BUA) telah berhasil menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2024. Acara tersebut berlangsung di Vasa Hotel Surabaya, Rabu (30/08/2023).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikeluarkan pada 31 Juli 2023, mengenai Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA.2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024.

Sugiyanto, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, membuka acara ini secara daring dan menyampaikan harapannya agar pelaksanaan anggaran tahun ini dapat mencapai peringkat pertama, menggantikan peringkat kelima pada tahun sebelumnya. Dia mendorong pentingnya menjaga kualitas implementasi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan hasilnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, H. Sahwan, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia, menjelaskan tujuan dari kegiatan tersebut, seperti mengoptimalkan alokasi anggaran yang sudah ada, koreksi ulang akun-akun belanja, pengalokasian belanja sewa rumah dinas untuk hakim, serta sinkronisasi antar satker untuk alokasi belanja perjalanan dinas.

Rapat Koordinasi ini melibatkan warga peradilan dari Satker pusat dan daerah dalam berbagai jabatan serta fungsional. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Agustus hingga 1 September 2023, dengan kehadiran Plt. Kepala Biro Keuangan dan Plt. Kepala Biro Umum.

Diharapkan bahwa pelaksanaan anggaran tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan fokus pada tata kelola yang baik serta monitoring dan evaluasi yang akuntabel, demi terwujudnya pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Menteri Basuki Apresiasi Kolaborasi dalam Wujudkan Hunian Layak, Berkelanjutan, dan Terjangkau Untuk Semua

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengapresiasi kolaborasi yang selama ini telah berjalan antar para pemangku kepentingan dan pihak terkait yang terlibat dalam pemenuhan hunian yang layak dan terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia. 

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait terutama para asosiasi perumahan yang terus bersemangat mengembangkan perumahan nasional," kata Menteri Basuki pada acara Malam Puncak Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) Tahun 2023, Kamis (31/8/2023). 

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pada Malam Puncak Hapernas Tahun 2023 ini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan memberikan apresiasi berupa Apresiasi kepada Pengelola Rumah Susun dan Rumah Khusus terbaik, Penyerahan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau untuk Rumah Sederhana kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Pembangunan, dan Penyerahan Piagam Komitmen Penanganan Kawasan Perumahan secara Terpadu dalam Rangka PKE dan pengentasan Stunting Tahun 2023. 

"Apresiasi ini sejalan dengan tema peringatan Hapernas tahun ini yakni “Melanjutkan Kolaborasi Wujudkan Hunian Layak, Berkelanjutan dan Terjangkau Untuk Semua”. Tema ini bertujuan untuk membangun kolaborasi yang lebih sinergis dengan seluruh stakeholder bidang perumahan, serta meningkatkan komitmen bersama dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan perumahan di seluruh Indonesia," kata Iwan. 

Ditambahkan Iwan, untuk mendukung kolaborasi perumahan, Kementerian PUPR telah melaksanakan beberapa upaya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyediaan rumah layak huni, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, antara lain melalui Uji Terap Program Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) melalui Kolaborasi antara Ditjen Perumahan dengan PT. SMF, Pemerintah Kota Prabumulih, dan Masyarakat. 

"Selain itu juga Kolaborasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan Pramuka dalam Raimuna Nasional XII, Kolaborasi Penanganan Kawasan Perumahan secara Terpadu dalam Rangka PKE dan pengentasan Stunting Tahun 2023, Kolaborasi dalam Edukasi dan Pendampingan Masyarakat melalui Klinik Rumah Swadaya yang melibatkan perguruan tinggi dan praktisi perumahan, dan klaborasi dalam pelaksanaan Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi," ujar Iwan. 

Iwan mengatakan, Program Sejuta Rumah didukung oleh seluruh stakeholder bidang perumahan, sehingga total capaian PSR sejak tahun 2015 hingga 2022 kurang lebih 8 juta unit.

"Jumlah ini cukup membanggakan, namun perlu terus ditingkatkan. Pada tahun 2020-2022, capaian pembangunan Ditjen Perumahan adalah sebanyak 625 ribu unit, yang terdiri dari 11.719 unit rusun terbangun, 546 ribu peningkatan kualitas rumah swadaya, 9.245 pembangunan rumah khusus, serta 58.036 unit bantuan PSU perumahan," kata Iwan.

Sedangkan pada tahun 2023, dikatakan Iwan, realisasi pembangunan program Ditjen Perumahan hingga tanggal 25 Agustus 2023 sebanyak 678.000 unit. Untuk menambah semangat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan perumahan, pada malam puncak Hapernas ini juga dilaksanakan Bisik Seru (Bincang Asik Seputar Perumahan) Lintas Stakeholder dan Lintas Generasi. (Arianto) 

 

Read More

Rhenald Kasali: Kampus Harus Segera Berubah dan Melek Teknologi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketika menghadapi tantangan dan kesulitan, semua orang ingin melakukan perubahan. Tak terkecuali kampus dan dunia pendidikan tinggi yang kini sedang menghadapi era disrupsi. Kampus kini digempur oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan tak sedikit lulusan sarjana yang kesulitan memperoleh pekerjaan.

Menghadapi fenomena tersebut, Prof. Rhenald Kasali selaku pakar dan pendiri Rumah Perubahan menekankan bahwa kampus idealnya melakukan perubahan sesegera mungkin. Utamanya ketika kampus ada dalam posisi mapan, punya uang, dan belum menghadapi puncak dari tantangan disrupsi. Karena untuk melakukan perubahan, membutuhkan uang dan tenaga yang tidak ringan.

"Sayangnya, pada saat kita (perguruan tinggi) punya banyak resources (sumber daya), banyak yang tidak punya keinginan melakukan perubahan. Tapi saat anda tidak punya resources, semua orang bilang saatnya berubah, padahal sudah tidak ada energi. Inilah contoh kampus yang tidak lama lagi akan terdisrupsi, mana mau mahasiswa mendaftar," ungkap Rhenald Kasali dalam Executive Forum SEVIMA pada Kamis (31/08).

Bertempat di Rumah Perubahan Jakarta Escape, Executive Forum SEVIMA menghadirkan ratusan rektor, pejabat, serta pakar pendidikan. Diantaranya Prof. Rhenald Kasali (Pendiri Rumah Perubahan), Bapak Mahir Bayasut (Ketua Forum CSR Nasional & Ketua Kedaireka Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi), Bapak Akhwanul Akhmal (Ketua Umum Perkumpulan Politeknik Swasta se-Indonesia), Laksamana Madya Purn Agus Setiadji (Ketua STIE Bisnis Indonesia & Mantan Sekjen Kementerian Pertahanan), dan masih banyak lagi.

Ratusan pakar pendidikan tersebut merumuskan langkah-langkah konkrit melakukan perubahan kampus agar tidak ketinggalan teknologi dan lulusannya tetap siap menghadapi tantangan dunia pekerjaan di masa yang akan datang. Berikut tiga strategi yang dirumuskan Executive Forum SEVIMA:

*1. Lakukan Transformasi Berbasis OBE Sesegera Mungkin*

Kampus di Indonesia dalam pandangan Rhenald Kasali, kini telah mengenal baik pendekatan Outcome Based Education (OBE). Pendekatan ini menekankan bahwa ilmu dan pendidikan di kampus harus melampaui sekadar hafalan. Tetapi juga harus mampu diaplikasikan dan dipraktikkan dalam menciptakan sesuatu yang baru.

Perkenalan terhadap OBE, menurut Rhenald Kasali seharusnya bukanlah hal baru. Karena sejak tahun 1930 konsep OBE mulai diperbincangkan. Sehingga sudah menjadi sebuah keharusan bagi kampus untuk segera melakukan transformasi. Jangan sampai menurutnya orang Indonesia sudah memiliki ilmu dan kemampuan untuk melakukan perubahan, namun kekurangan rasa percaya diri, sehingga membuat para dosen lebih banyak menjadi konsumen ilmu daripada pencipta.

"Aspek yang perlu diangkat di Indonesia adalah kepercayaan diri atau "confidence". Percaya diri, mau dan mampu berubah! Selama ini, karena kita tidak punya confidence maka kita hanya jadi pembeli dan pengikut," ucap Rhenald Kasali.

*2. Lakukan Transformasi Secara Gotong Royong*

Transformasi tidak bisa dilakukan seorang diri. Rhenald Kasali mengungkapkan bahwa perubahan membutuhkan dukungan semua pihak, baik dari institusi pendidikan, tenaga pendidik, mahasiswa, dunia industri, pemerintah, maupun masyarakat luas. Karena menurutnya pendidikan bukan hanya tentang penyerapan informasi, melainkan juga tentang memberdayakan individu untuk menjadi pencipta, inovator, dan pemimpin dalam menciptakan ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan bangsa dan dunia.

Hal ini juga senada dengan paparan Ibu Himmatul Aliyah selaku Anggota DPR-RI Komisi Pendidikan, dan Bapak Mahir Bayasut selaku Ketua PMO Kedaireka Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Menurut keduanya, supply (penawaran) dan demand (permintaan) pendidikan tinggi dan dunia usaha belum terjalin dengan maksimal.

"Oleh karenanya Kedaireka sebagai program Kementerian Pendidikan, mempertemukan dunia industri dan dunia pendidikan. Kedaireka menjadi biro jodoh, dan memberi intensif berupa matching fund (dana hibah), serta forum-forum pertemuan antara dunia industri dan dunia pendidikan. Sehingga kampus bisa bergotong royong mengerjakan penelitian dan bisnis," ungkap Mahir Bayasut.

*3. Mutlak Harus Memanfaatkan Teknologi*

Tips yang terakhir dari Executive Forum SEVIMA, menekankan betapa pentingnya pemanfaatan teknologi untuk merubah kualitas pendidikan tinggi ke arah yang lebih baik. Sugianto Halim, M.M.T. selaku CEO dan Founder SEVIMA, menjelaskan bahwa kehadiran sistem akademik terintegrasi "SEVIMA Platform" dapat menjadi pintu masuk bagi dunia pendidikan tinggi dalam memanfaatkan transformasi digital di dunia pendidikan. 

Executive Forum SEVIMA pada kali ini juga secara langsung meluncurkan Modul OBE, untuk memfasilitasi keharusan kampus memanfaatkan teknologi secara mudah, terdigitalisasi, dan terintegrasi. Terlebih, pengguna SEVIMA Platform sudah lebih dari 950 kampus se-Indonesia dengan total 3 juta mahasiswa dan dosen di dalamnya.

"Modul OBE dalam SEVIMA Platform memberikan profil yang lebih lengkap dan mendalam, yang mencakup hard skills dan soft skills. Ini memberikan peluang bagi lulusan untuk menonjolkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga lebih mudah menarik perhatian perusahaan," ucapnya.

Rhenald Kasali juga menyoroti bahwa perguruan tinggi belum sepenuhnya memberikan pemahaman yang memadai kepada mahasiswa mengenai digital. Analogi yang ia gunakan menggambarkan teknologi sebagai "Kotak Pandora", yang belum pernah dibuka dan perlu segera dibuka oleh banyak dosen dan perguruan tinggi.

"Anak-anak saat ini tidak tahu ketika masuk ke rimba digital mereka akan bertemu apa? Ini PR besar kita ketika kita mau menjelaskan disrupsi pertama kali harus menjelaskan pada mahasiswa apa yang akan ditemui ketika mereka masuk ke rimba belantara digital. Sejak dalam kampus perlu diberikan pemahaman mendalam tentang dunia digital secara keseluruhan, harus melek teknologi!," pungkas Rhenald Kasali. (Arianto)

Read More

5 Tantangan Studi di Australia, Siswa Internasional Perlu Tahu!

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Memilih studi di Australia menjadi pilihan yang menyenangkan bagi pelajar Indonesia. Kesempatan untuk kuliah di luar negeri tidak didapatkan oleh semua orang. Iya kamu mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Australia maka gunakan sebaik mungkin sehingga bisa menghasilkan banyak keuntungan.

Australia menjadi salah satu negara yang banyak dipilih oleh mahasiswa internasional. Kuliah di Australia memang menyenangkan, selain karena masyarakat yang ramah terhadap mahasiswa internasional, juga ada banyak pilihan studi di Australia serta perguruan tinggi ternama yang berlokasi di negara ini.

Tetapi kuliah di luar negeri tentu ada berbagai macam tantangan yang harus dihadapi, bahkan mungkin lebih sulit jika dibandingkan kuliah di Indonesia. Apalagi memutuskan untuk kuliah di Australia kamu akan berjauh dari rumah dan tidak memiliki akses terhadap perlindungan dan hak warga negara.

Apa Saja Tantangan Selama Kuliah di Australia?

Ada berbagai macam tantangan yang akan kamu temui sebagai pelajar internasional yang menempuh pendidikan di Australia. Akan beberapa tantangan mungkin memberikan pengaruh pada pendidikan dan kehidupan sebagai pelajar internasional. Berikut ini beberapa tantangan yang mungkin akan kamu temui selama masa studi dan harus bisa dihadapi dengan baik.

1. Masalah Keuangan

Tantangan pertama yang harus diselesaikan oleh pelajar internasional adalah masalah keuangan. Tekanan keuangan menjadi salah satu masalah terbesar yang harus dihadapi oleh pelajar luar negeri, terutama bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan dan harus bisa menanggung biaya kuliah serta biaya hidup sendiri. Jadi kamu harus bisa mengevaluasi kemampuan keuangan dan memiliki rencana studi sebelum memutuskan untuk berangkat ke Australia.

2. Adanya Hambatan pada Penggunaan Bahasa

Sebelum berangkat ke Australia untuk melanjutkan studi, salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelajar internasional adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Meskipun begitu tantangan yang dihadapi oleh pelajar internasional juga ada pada hambatan penggunaan bahasa.

Sekalipun bahasa Inggris merupakan bahasa kedua yang sudah kamu kuasai dengan baik dan dipelajari cukup lama, tetapi memahami penutur asli bukan sesuatu hal yang mudah. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi pelajar internasional.

Mungkin saja kamu akan merasa kesulitan untuk memahami dialek pembicara. Selain itu gaya bicara serta jargon yang digunakan terkadang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pada awal tinggal di Australia mungkin bersosialisasi menjadi sesuatu yang sulit dilakukan, tetapi dengan bersosialisasi bisa membantu mengatasi kendala bahasa. Jadi kamu harus banyak berkomunikasi dengan teman agar lebih memahami dialek mereka.

3. Ada Masalah pada Visa

Tantangan adanya masalah pada Visa bisa saja terjadi. Jika kamu sudah mendaftar secara penuh waktu dan bisa melewati berbagai macam persyaratan mendapatkan visa pelajar, maka masalah ini tidak akan terjadi.

Setibanya di Australia kamu akan memiliki hak untuk tetap tinggal di negara tersebut sesuai dengan beberapa faktor, salah satunya adalah masa berlaku visa dan mempertahankan status imigrasi pelajar. Agar tidak ada masalah dengan Visa pelajar, pastikan kamu mengikuti aturan status belajar di Australia. Jika memiliki rencana untuk mengubah jurusan maupun institusi, komunikasikan dengan konselor pendidikan yang digunakan.

4. Budaya yang Berbeda

Australia merupakan salah satu negara yang multikultural, di mana kamu bisa menemukan orang-orang dengan berbagai macam budaya dan bangsa yang berbeda. Sebagai pelajar internasional mungkin salah satu tantangan yang harus diselesaikan adalah budaya yang berbeda dengan Indonesia.

Masih ada perubahan budaya yang dihadapi dan hal tersebut terkadang membuat pelajar internasional merasa kurang nyaman. Cobalah untuk tetap tenang dan santai saja menjalani budaya baru. Juga bisa belajar beradaptasi terhadap perubahan serta belajar mengintegrasikan diri ke dalam cara hidup di Australia.

5. Rindu Rumah

Beberapa orang mungkin menganggap bahwa rindu rumah bukanlah masalah yang terlalu besar ketika memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Tetapi tidak semua pelajar mampu menghadapi kerinduan pada rumah dengan mudah. Tinggalkan keluarga untuk belajar di Australia bisa menjadi sesuatu yang sulit dan menyakitkan.

Sekalipun sulit untuk dihadapi, tetapi dengan teman-teman baru yang akan menjadi pengganti keluarga di Australia mungkin bisa membantu menghibur kamu. Tetapi jika bertemu dengan teman-teman dan melakukan kegiatan positif di luar jam perkuliahan tidak membantu Kerinduan kamu terhadap rumah, cobalah untuk membuat janji temu dengan layanan konseling siswa internasional yang telah disediakan oleh institusi.

Studi di Australia dengan ICAN Education Consultant

Karena banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh pelajar internasional ketika memutuskan kuliah di Australia, maka menggunakan agen pendidikan luar negeri terbaik bisa menjadi solusi utama. Tidak hanya membantu kamu untuk mendaftarkan diri di perguruan tinggi favorit di Australia, tetapi ICAN Education Consultant juga akan membantu kamu untuk nyaman belajar di luar negeri tanpa adanya hambatan.

Tim ICAN secara rutin akan melakukan post-follow up setelah kamu sampai di Australia dan menjalani perkuliahan. Jika kamu mengalami persoalan selama masa kuliah di negara tujuan, kamu bisa melakukan konsultasi dengan tim kami atau konselor yang membantu kamu melalui proses pendaftaran. Dengan begitu, tim kami akan membantu secara maksimal.

Tidak perlu khawatir sebab semua tim ICAN Education Consultant sudah melewati serangkaian pelatihan dari institusi pendidikan dan dari kedutaan masing-masing negara yang diwakilkan, sehingga ada banyak tips menarik yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tantangan kamu selama masa studi di Australia. (Arianto)

Read More

APTIKNAS Dukung Event Integrated Technology Event (ITE) 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kolaborasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Even Organizer ternama nasional PT Napindo Media Ashatama menggelar Pameran dan Forum Teknologi Terpadu - Integrated Technology Event (ITE) 2023, berhasil mengintegrasikan sektor pendukung kota cerdas mulai dari pengelolaan air bersih, pengelolaan limbah, pengelolaan sistem keamanan, proteksi kebakaran, dan sistem transportasi cerdas. 

Integrated Technology Event (ITE) 2023 terdiri dari rangkaian pameran dan forum internasional yakni: Indo Water, Indo Waste, Indo Renergy, Indo Security, Indo Firex, dan Indonesia International Smart City 2023 Expo & Forum (IISMEX). 

Event yang diinisiasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri bersama PT Napindo Media Ashatama ini diyakini dapat menjadi wadah yang tepat untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, di JIExpo Kemayoran Jakarta, Rabu (30/08/2023). Mendagri Tito Karnavian sangat mengapresiasi gelaran Integrated Technology Event (ITE) 2023 ini. 

Mantan Kapolri ini mengatakan, forum seperti pameran, eksibisi ini sangat penting bagi para providers, exhibitors untuk menyampaikan apa penemuan baru mereka. “Dan kemudian para users, baik government atau non-government, private sectors, perlu untuk mengetahui dan melihat apa yang ditemukan, apa yang ditawarkan yang baru, dan yang mungkin akan lebih efektif, lebih simpel, lebih membantu (kinerja) dibanding teknologi sebelumnya," ujar Mendagri Tito Karnavian.

Untuk itu, lanjut Mendagri, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan bersama PT Napindo Media Ashatama (Napindo) kembali berkolaborasi tahun ini dengan multi pihak. Mulai dari kementerian lembaga, sektor swasta maupun kalangan NGO.

Sementara itu, Project Director PT Napindo Media Ashatama (Napindo), Agung Wicaksono dalam laporannya, saat pembukaan, menyampaikan bahwa ITE tahun 2023 ini dilaksanakan di area seluas 6.339 sqm, dan diikuti oleh lebih dari 500 peserta dari 28 negara, termasuk di dalamnya 6 Paviliun Negara, antara lain Indonesia, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, Swiss, dan Taiwan.

Kegiatan ini berlangsung sejak 30 Agustus 2023 sampai dengan 1 September 2023, di Jakarta International Expo, Kemayoran Jakarta. “ITE 2023 menjadi pameran yang spesial karena menampilkan beragam perkembangan teknologi digital mutakhir yang menjadi fitur utama penyediaan kota cerdas. Kegiatan ini menghubungkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan sekaligus menyediakan peluang investasi yang diharapkan dapat membantu peningkatan perekonomian dan percepatan pengembangan kota cerdas di tanah air,” papar Agung.

Agung juga mengajak semua pihak terkait untuk menjadikan acara ini sebagai kesempatan untuk berkoneksi, belajar, dan merayakan potensi tak terbatas yang teknologi tawarkan dengan semangat melangkah bersama menuju era teknologi terintegrasi.

ITE 2023 menargetkan lebih dari 15 ribu pengunjung yang akan menikmati beragam pameran internasional dan forum diskusi yang dapat meningkatkan kompetensi yang menghasilkan beragam insight untuk pengembangan kota cerdas dan elemen pendukungnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS), Soegiharto Santoso yang menjadi salah satu asosiasi pendukung dalam kegiatan ini mengatakan, APTIKNAS yang memiliki jaringan di 30 DPD dari Aceh hingga Papua sangat mendukung event yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan PT Napindo Media Ashatama ini. “Kegiatan ini nyata menggabungkan rangkaian pameran dan forum internasional yang sangat lengkap dan komprehensif,” kata Hoky sapaan akrab Ketum APTIKNAS ini di sela acara pembukaan.

Hoky juga menyampaikan, wujud suport organisasinya pada event ini, stand APTIKNAS turut meramaikan lokasi ITE 2023 dan secara khusus fokus mendukung Indonesia International Smart City 2023 Expo & Forum (IISMEX). Karena menurut Hoky, salah satu program unggulan APTIKNAS adalah penggembangan Smart City yang bersama-sama Sekjen APTIKNAS Fanky Christian serta jajaran pengurus mempelopori Smart Nation dengan konsep membangun 6 pilar technology. 

Ke-enam pilar tersebut adalah Smart City, Cloud Computing, Artificial Intelligence, CyberSecurity, BlockChain, dan Hardware. Hal tersebut dilakukan untuk melengkapi berbagai ragam solusi informasi, teknologi dan bisnis untuk pengembangan Kota Pintar di Indonesia.

Menariknya produk hasil kreasi Ketua Komtap Smart City APTIKNAS Rudi Hidayat, pada event kali ini menampilkan produk teknologi dan solusi yang berkaitan dengan Smart City di stand V2 Indonesia. Mendagri Tito Karnavian mengamati langsung produk teknlogi dan solusi dari Proto M Hologram, yakni salah satu perangkat komunikasi dan media Holografik pertama di dunia yang dapat menciptakan pengalaman video volumetrik yang realistis dalam resolusi 4K. 

Tekhnologi ini dapat digunakan dalam kegiatan bisnis, pendidikan, hiburan, kesehatan, ritel, dan telekomunikasi keuggulan teknologi masa depan.

Sementara itu, Hoky juga membeberkan kemitraan yang terjalin cukup lama antara pihaknya dengan EO PT Napindo Media Ashatama sejak masih ditanggani oleh almarhum Herman Wiriadipoera yang kini diteruskan oleh putranya Arya Seta Wiriadipoera, sampai sekarang.

Hoky menambahkan, kesuksesan event ini tak lepas dari peran perusahaan EO profesional PT Napindo dengan sederet pengalaman dan portofolio sukses melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional sejak didirikan pertama kali 34 tahun lalu yakni di tahun 1989.

Yang makin menarik pada pameran kali ini, terang Hoky, adalah tema pameran yang difokuskan pada berbagai sektor dan isu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. “Dimana pameran ini menciptakan peluang dan kesempatan berbagai pihak untuk memperluas jaringan serta hubungan antara pengusaha, peneliti, pemerhati, produsen, kementerian, lembaga dan instansi pemerintah serta asosiasi yang bergerak di sektor terkait. Sehingga dapat mengakomodasi pengembangan bisnis, mempertemukan para pemangku kepentingan serta para pengambil keputusan,” pungkas Hoky. (Arianto)

Read More

BBTNTC Bersama Pertamina Foundation Komitmen Jaga Kelestarian Hiu Paus di TNTC

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah mengategorikan hiu paus (Rhincodon typus) sebagai spesies yang rentan, terdaftar dalam daftar merah sebagai terancam punah sejak tahun 2016. Dalam upaya mewujudkannya, bertepatan dengan International Whale Shark Day atau Hari Hiu Paus Internasional, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) dan Pertamina Foundation (PF), di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Rabu (30/08/2023).

Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi konservasi kawasan melalui dukungan Pusat Hiu Paus, dengan fokus pada pengembangan WSC, pemberdayaan masyarakat untuk perlindungan, penelitian ilmiah, dan pemantauan populasi. Kesepakatan ini disaksikan oleh tokoh penting dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Taman Nasional Teluk Cenderawasih, yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri No. 8009/Kpts-II/2002, merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati laut.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Supartono, menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam menjaga lingkungan. Taman ini secara konsisten memantau populasi hiu paus, mengidentifikasi individu-individu untuk studi demografi. Namun, faktor-faktor seperti biaya tinggi untuk pelabelan dan keterbatasan sumber daya telah mempengaruhi perkembangan proyek ini. Oleh karena itu, bermitra dengan Pertamina Foundation penting untuk menjaga keberlanjutan aktivitas pemantauan.

Dalam kesempatan ini, Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari, melihat kerjasama ini sebagai kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan di Indonesia. "Kesepakatan ini sejalan dengan program lingkungan ikonik mereka, dengan harapan dapat menjadi model sukses bagi upaya konservasi, yang memberikan manfaat bagi Indonesia dan dunia," ucapnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko menyoroti pentingnya kerjasama antara Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan Pertamina Foundation dalam melestarikan hiu paus dan ekonomi lokal. Beliau percaya bahwa kemitraan ini akan menarik peneliti lokal dan internasional untuk berkontribusi pada penelitian hiu paus dan pelestarian ekosistem.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Wapres Minta Pesantren Bangun Kemandirian Ekonomi Santri dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya

Selain mencetak sumber daya manusia yang memahami agama dengan baik, pesantren di Indonesia juga dituntut mampu melahirkan para mujahid (pejuang) ekonomi. Hal ini sebagai upaya mewujudkan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat untuk mendukung kemandirian santri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

"Kemandirian ekonomi santri, pesantren, dan masyarakat sekitar niscaya akan meningkatkan kesejahteraan umat," tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi, Keuangan Syariah dan Peresmian Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya di Sheraton Grand Ballroom Surabaya, Rabu (30/08/2023).

Lebih jauh, Wapres memaparkan bahwa program kemandirian yang banyak dikenal melalui pesantren, salah satunya adalah program One Pesantren One Product (OPOP). Menurutnya, keunikan program OPOP adalah mekanisme dan jenis produk yang disesuaikan dengan potensi unggulan lokal. 

"Program ini patut diperluas, baik di Jawa Timur yang saat ini memiliki 5000 lebih pesantren, juga di wilayah lainnya," pintanya.

Oleh karena itu, Wapres meminta agar jiwa kewirausahaan syariah yang inovatif dan kreatif terus ditumbuhkan. Hal ini penting karena Indonesia membutuhkan para wirausahawan yang mampu menggali dan menampilkan keunggulan sumber daya wilayah, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

"Akselerasi ekonomi pascapandemi akan lebih inklusif dan merata, jika digerakkan oleh para pelaku usaha yang produktif sekaligus menerapkan prinsip kebaikan syariah," terangnya.

Menutup sambutannya, Wapres pun mengapresiasi terbentuknya Zona KHAS (Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Ia berharap dengan banyaknya Zona KHAS di berbagai tempat akan semakin meningkatkan rasa nyaman masyarakat dalam mengonsumsi produk halal.

"Semoga seterusnya makin banyak kemunculan Zona KHAS di seluruh pelosok Indonesia, demi menghadirkan kenyamanan dan keamanan konsumsi produk halal bagi masyarakat," tutup Wapres. (Arianto)

Read More

Pendaftaran CASN Dibuka, Menteri PANRB: Cermati Tahapan dan Persyaratannya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 akan diadakan dalam waktu dekat. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengimbau masyarakat yang berminat menjadi abdi negara agar menyiapkan diri serta memperhatikan syarat-syaratnya.

Sebelum mendaftar tentunya calon pelamar harus mencermati syarat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara umum, misalnya terkait batas usia pelamar, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lain-lain. 

“Calon pelamar harus mengetahui formasi jabatan yang akan dilamar secara spesifik. Apakah jabatan tersebut dibuka untuk menjadi CPNS atau PPPK,” ujar Menteri Anas di Jakarta, Rabu (30/08).

Anas menegaskan calon pelamar harus aktif mencari informasi di laman atau media sosial resmi instansi pemerintah terkait seleksi CASN. 

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh syarat dan ketentuan akan diinformasikan secara terbuka,” tuturnya.

Dokumen-dokumen yang sekiranya dibutuhkan juga dapat dipersiapkan terlebih dahulu, seperti ijazah, transkrip nilai, KTP, akta kelahiran, daftar riwayat hidup, dan dokumen lain yang nantinya akan diumumkan dalam pengumuman. 

“Setiap instansi punya persyaratan khusus masing-masing. Cermati dokumen yang dibutuhkan untuk melamar karena calon pelamar. Jangan sampai ini menjadi kendala saat melamar,” tegasnya.

Berdasarkan Surat Kepala BKN No. 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2023, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 16-30 September 2023. 

Sementara untuk pendaftarannya, dimulai sejak 17 September hingga 6 Oktober 2023. Jadwal seleksi ini dapat diunduh melalui https://www.bkn.go.id/unggahan/2023/08/S-Jadwal-Seleksi-CASN-2023-DS.pdf

Masyarakat diimbau agar tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan. 

Pelaksanaan seleksi CASN mengedepankan sistem yang terbuka dan akuntabel. Computer Assisted Test (CAT) tetap digunakan, sehingga nilai peserta bisa terlihat secara real-time.

Anas mengimbau masyarakat agar cermat mengenali modus penipuan yang dilakukan oknum yang menjanjikan kelulusan pada seleksi CASN dengan meminta imbalan tertentu. 

“Harap berhati-hati terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan, karena sudah dapat dipastikan penipuan. Persiapkan diri semaksimal mungkin untuk dapat mengikuti rangkaian seleksi CASN,” ujarnya.

Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. “Untuk rincian formasi apa yang akan dibuka, nanti tunggu pengumumannya,” ujar Anas.

Mantan Kepala LKPP ini juga mengingatkan bagi calon pelamar yang tertarik untuk bergabung menjadi CPNS maupun PPPK bahwa harus siap ditugaskan/ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan bersedia menerima gaji yang telah ditetapkan sesuai aturan yang ada. 

“Perlu komitmen yang tinggi bagi setiap individu yang mengabdikan dirinya untuk negara. Harus bersedia ditempatkan dimanapun termasuk daerah terpencil,” pungkas Anas. (Arianto)

 

Read More

Ketua KPK Dorong Efek Jera Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi & Hak Politik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam upaya pemberantasan korupsi yang efektif, dibutuhkan sebuah penegakan hukum yang bisa memberikan efek jera bagi para pelakunya. 

"Sehingga kita bisa benar-benar menurunkan tingkat korupsi di Indonesia, karena pelaku ataupun masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan korupsi," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Rabu (30/8).

Oleh karena itu, menurut dia instrumen hukum dalam pemidanaan tindak pidana korupsi selain adanya penjara badan sebagai pidana pokok, juga adanya pidana tambahan. 

"Pidana tambahan dalam pemberantasan korupsi diantaranya berupa pembayaran uang pengganti, yang menjadi bagian dari upaya optimalisasi asset recovery dan pencabutan hak politik," ucapnya.

Ia melanjutkan, pidana tambahan pencabutan hak politik merupakan sanksi yang berakibat pada penghilangan hak politik kepada pelaku. Yang bertujuan untuk membatasi partisipasi pelaku dalam proses politik, seperti hak memilih atau dipilih, sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan.

Dalam UU Pemilu ditentukan bahwa salah satu syarat bakal calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Prov/Kab/Kota adalah tidak pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih.

Terhadap ketentuan tersebut, MK melalui beberapa Putusan Pengujian UU (judicial review) menyatakan bahwa bagi mantan terpidana, dapat dicalonkan/mencalonkan dengan beberapa ketentuan:

1. Harus telah selesai menjalani pidana (bebas murni).

2. Membuat pernyataan bahwa ybs pernah dipidana dan telah selesai menjalani pidana dan diserahkan kpd KPU.

3. Membuat pengumuman di media massa bahwa dirinya pernah dipidana dan telah selesai menjalani pidana.

4. Memenuhi masa jeda 5 tahun terhitung sejak telah selesai menjalani pidana (bebas murni).

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan tidak ada ketentuan tertulis yang melarang mantan terpidana korupsi untuk dicalonkan atau mencalonkan diri.

"Namun, yang perlu diperhatikan bahwa seorang mantan terpidana sebagaimana dimaksud harus menyatakan dan mengumumkan status hukum dirinya, dan dengan demikian publik menjadi tahu status caleg," terangnya.

Untuk itu, kata dia, pernyataan dan pengumuman caleg sebagai mantan terpidana kepada publik, dapat dijadikan pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihan dalam pemilu.

"Maka masyarakat penting memahami bahwa pemilu sebagai pesta rakyat adalah untuk memilih para pemimpin, yang nantinya akan mengemban amanah dari rakyat. Yaitu melalui amanah jabatannya membawa masyarakat pada gerbang kemakmuran dan kesejahteraan, sehingga yang dibutuhkan adalah calon-calon pemimpin yang jujur dan berintegritas," bebernya.

Ia berharap masyarakat tidak hanya bertindak sebagai pemilih saja, namun juga turut mengawasi pelaksanaan pemilu. Termasuk secara cermat memilih para calon bupati, walikota, DPR/DPRD/DPD, bahkan presiden/wakil presiden yang berintegritas. (Arianto)

Read More

Ketua MA: Berikan Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Kalimantan 

Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial pada Senin malam, 28 Agustus 2023 di hotel Galaxy Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

Acara dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Turut hadir mendampingi Ketua MA dan juga memberikan pembinaan yaitu yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar, dan para pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung.

Kesempatan tersebut digunakan Ketua Mahkamah Agung untuk memberikan pembekalan baik itu teknis maupun administrasi terkait yudisial kepada para insan peradilan di seluruh Indonesia secara hybrid. 

Selain itu, kesempatan yang sama juga digunakan orang nomor satu di Mahkamah Agung itu untuk membangkitkan kembali semangat mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu peradilan yang agung.

Ia menyampaikan bahwa perjalanan menuju badan peradilan yang agung bukanlah perjalanan yang mudah, banyak tantangan yang harus dilalui, meski begitu, ia meminta insan peradilan tidak patah semangat untuk mewujudkan visi misi itu. 

Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut menambahkan bahwa hampir semua target yang ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 telah dilampaui. 

Mulai dari pengikisan tunggakan perkara di Mahkamah Agung saat ini sudah bisa kita turunkan hingga angka di bawah 300 perkara dibandingkan sepuluh tahun ke belakang yang masih di atas 10.000 perkara, Sistem Kamar di Mahkamah Agung sudah berjalan secara optimal, serta peradilan elektronik juga sudah mulai dijalankan. 

Ia menyadari meskipun masih ada yang harus disempurnakan, namun sesungguhnya Mahkamah Agung kini telah berjalan lebih cepat dari yang telah dijadwalkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Namun, Ketua Mahkamah Agung mengatakan, semua capaian tersebut seakan menjadi tidak terlihat di mata publik, ketika terjadi tindakan tercela oleh segelintir oknum aparatur peradilan. 

Sekalipun yang melakukan tindakan tercela jumlahnya hanya satu dua orang, namun gaungnya bisa terdengar hingga ke seluruh pelosok Nusantara.

Untuk itu, ia berharap insan peradilan tetap mampu menjaga integritas, meningkatkan kemampuan, menciptakan inovasi, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, dan menjaga kode etik dengan baik. 

“Kalau satu orang sudah berbuat buruk, bukan hanya ia yang terkena imbasnya, namun juga lembaga, maka berhati-hatilah, jaga integritas” katanya.

Ia mengingatkan kembali agar insan peradilan di seluruh Indonesia tidak melakukan perbuat tercela karena yang menanggung adalah lembaga. 

“Jika tidak bisa menghasilkan madu yang bisa menyehatkan, maka jangan membuat racun yang bisa mencelakakan,” tegasnya.

Pada saat yang sama, Ia menyampaikan bahwa Mahkamah Agung memiliki Satuan Pengawasan Khusus Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Mystery Shopper) yang akan melakukan profiling integritas Hakim dan Aparatur Peradilan untuk mendapatkan data yang akurat terkait integritas para Hakim dan Aparatur Peradilan di seluruh indonesia sebagai bahan bagi upaya pembinaan dan mitigasi resiko dalam proses promosi dan mutasi.

Turut hadir secara langsung yaitu Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se wilayah Kalimantan Selatan, para hakim, para panitera, para sekretaris, para hakim dan lainnya. Acara diiikuti pula oleh seluruh insan peradilan di seluruh Indonesia melalui virtual. 

Sebelum melakukan pembinaan, Ketua Mahkamah Agung dan rombongan menyempatkan diri melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat. 

Kunjungan tersebut juga digunakan untuk bertemu secara langsung dengan aparatur peradilan di dua pengadilan tesebut dan menyemangati mereka dalam bertugas. (Arianto)

Read More

Nestlé Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Batang Luncurkan Program Pelatihan Kerja “GEMILANG”

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Nestlé Indonesia bersama dengan Pemerintah Kabupaten Batang dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, Jawa Tengah meluncurkan Program Pelatihan Kerja “Generasi Muda Industri Cemerlang (GEMILANG)” di Pabrik Bandaraya, Batang, Rabu (30/08/2023). Peluncuran program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anak muda Kabupaten Batang dalam industri lokal, dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Nestlé Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

Acara peresmian dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Swiss Philippe Strub dan perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Kolaborasi ini menegaskan komitmen Nestlé Indonesia dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia, salah satunya melalui pelatihan kerja.

Program ini merupakan langkah pertama dalam bekerja sama secara langsung dengan pemerintah daerah dan menunjukkan kolaborasi yang kuat antara sektor swasta dan pemerintah. Ini akan membantu mengembangkan kompetensi anak muda di Kabupaten Batang dan mendukung tujuan Indonesia Emas 2045.

Para peserta program adalah lulusan SMA (IPA) dan SMK di Kabupaten Batang. Mereka akan mengikuti pelatihan selama sembilan bulan yang mencakup pembelajaran dalam kelas, pelatihan praktik hybrid, dan pelatihan langsung di area produksi. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta dalam dunia kerja.

Dalam kata sambutannya, Pj. Bupati Kabupaten Batang, Lani Dwi Rejeki, menyampaikan apresiasi kepada Nestlé Indonesia atas kolaborasinya dalam membentuk generasi muda yang kompeten dan memiliki daya saing tinggi. Dia juga berharap program ini akan mendorong industri lokal untuk bersama-sama mengembangkan kompetensi anak muda di Indonesia.

Dengan demikian, melalui program pelatihan ini, Nestlé Indonesia berkontribusi dalam menciptakan peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan dan berkontribusi pada pembangunan komunitas serta masa depan industri di Kabupaten Batang.

Sementara itu, Samer Chedid, Presiden Direktur Nestlé Indonesia, menegaskan komitmen perusahaan untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat. Dalam inisiatif global "Nestlé Needs YOUth", perusahaan telah memberdayakan lebih dari 90.000 pemuda di Indonesia sejak 2020.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto

Read More

Erick Thohir Angkat Komjen Pol Agus Andrianto sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pindad

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri BUMN, Erick Thohir menunjuk Komjen. Pol. Agus Andrianto sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pindad. 

Adapun penunjukkan tersebut ditandai dengan penyerahan Salinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri Selaku Para Pemegang Saham PT Pindad pada Senin, 28 Agustus 2023 secara daring.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM PT Len Industri (Persero), Indarto Pamoengkas dan dihadiri Deputi SDM, Teknologi & Informasi KBUMN selaku Wakil Pemegang Saham Seri A PT Pindad Tedi Bharata, Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur Liliek Mayasari, dan dihadiri oleh jajaran Direksi & Komisaris PT Pindad.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri Selaku Para Pemegang Saham PT Pindad nomor : SK-243/MBU/08/2023 dan nomor: 009/KRUPS/LEN-PINDAD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pindad, memberhentikan dengan hormat Komjen. Pol. (Purn.) Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Komisaris Utama dan mengangkat Wakil Komisaris Utama PT Pindad yang baru, Komjen. Pol. Agus Andrianto.

Deputi SDM, Teknologi & Informasi KBUMN, Tedi Bharata dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih dan kinerja Komjen. Pol. Gatot Eddy Pramono dan selamat atas dilantiknya Komjen. Pol. Agus Andrianto sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pindad.

“Harapan kami di Kementerian agar adanya alignment antara Pindad dengan kepolisian untuk bersinergi dan berkomitmen. Kementerian BUMN beserta direksi PT Pindad berkomitmen untuk terus mendukung kepentingan setiap stakeholder agar menjadi mitra strategis kedepannya. 

Kementerian BUMN juga mengharapkan adanya capaian kinerja perusahaan untuk terus lebih baik, melakukan disiplin terhadap target-target yang telah menjadi komitmen sebelumnya,” ujar Tedi Bharata.

Komjen. Pol. Agus Andrianto

menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban jabatan dan amanat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pindad.

“PT Pindad merupakan perusahaan penyedia Alpalhankam yang memiliki peluang baik di masa mendatang dan perlu untuk terus dikembangkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya akan terus belajar dengan dibantu oleh seluruh pihak dan stakeholder. Semoga kehadiran saya dapat menjadi manfaat dan kontribusi nyata untuk menjadikan Pindad sebagai perusahaan yang mandiri dan semakin kuat,” jelas Komjen. Pol. Agus Andrianto.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose mewakili jajaran Direksi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi serta ucapan terima kasih atas segala dedikasi dan

sumbangsih yang diberikan oleh Komjen. Pol. (Purn.) Gatot Eddy Pramono yang telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama di PT Pindad. 

Abraham Mose juga

menyampaikan selamat bergabung kepada Wakil Komisaris Utama yang baru, "Komjen. Pol Drs Agus Andrianto SH MH " dalam jajaran Komisaris PT Pindad.

“Kami berharap kepada jajaran komisaris akan semakin kuat dan dapat bekerja sama dengan kami Direksi untuk mewujudkan PT Pindad yang sejahtera dalam menghadapi tantangan global yang terus meningkat," ujar Abraham Mose. (Arianto) 

Read More

DPR Sepakat Perjuangkan Kenaikan Anggaran Kemendes PDTT

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi V DPR sepakat memperjuangkan kenaikan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada Tahun Anggaran 2024. Kepastian itu terungkap dalam Rapat Kerja Kemendes PDTT dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Pagu kebutuhan anggaran Kemendes PDTT tahun anggaran 2024 mencapai Rp4,74 triliun dari nota keuangan RAPBN 2024 sebesar Rp2,75 triliun. Sedangkan anggaran Kemendes PDTT pada 2023 sebesar Rp2,99 triliun.

“Selanjutnya Komisi V DPR bersama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR,” kata pimpinan Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kemendes PDTT, Andi Iwan Darmawan Aras, Selasa (29/8/2023)

Dalam pemaparan hasil rapat, Iwan Aras menyarankan Kemendes PDTT agar menyesuaikan alokasi pagu anggaran TA 2024 sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR.

Selain itu meminta Kemendes PDTT agar menambah alokasi anggaran untuk bantuan pengembangan BUMDes dan Desa Wisata. 

Kemendes PDTT juga diminta berperan aktif pada Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa di 2024, Komisi V DPR dan Kemendes PDTT bersepakat untuk memberikan ruang seluas-luasnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Legislatif memberikan apresiasi kepada Kemendes PDTT terhadap hasil pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut.

“Selanjutnya, Komisi V DPR meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankah capaian opini tersebut di tahun mendatang,” ujar Iwan Aras.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengucapkan terima kasih atas apresiasi, dukungan dan arahan yang sudah diberikan oleh anggota Komisi V DPR.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini berharap, kolaborasi yang sudah terjalin antara Kemendes PDTT dan Komisi V DPR akan terus berlanjut.

“Terima kasih hari ini telah kita sepakati beberapa hal sesuai dengan kesimpulan rapat. Dan tentu masih akan ditindaklanjuti untuk pembahasan-pembahasan yang lebih detail dan termasuk menyampaikan jawaban secara tertulis untuk hal-hal yang memang harus kita lengkapi dengan data,” ujar Gus Halim.

Turut hadir mendampingi Gus Halim yakni Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, serta pejabat tinggi Pratama Kemendes PDTT lainnya. (Arianto) 

Read More

Kemendes PDTT Berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan Percepat JKN di Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jombang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan mempercepat proses rekrutmen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi warga desa di seluruh Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan, desa sangat membutuhkan kehadiran BPJS Kesehatan untuk menjamin warganya mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai dan berkualitas.

“Jadi sebenarnya yang butuh itu kita, tapi yang proaktif BPJS Kesehatan. Saya berterima kasih,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim saat meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR) di Desa Losari, Jombang, Jawa Timur, Rabu (30/8/2023). 

Melalui program PESIAR hasil kolaborasi antara Kemendes PDTT dengan BPJS Kesehatan tersebut, kepala desa menunjuk salah satu warganya menjadi agen PESIAR yang bertugas untuk mempercepat proses rekrutmen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Gus Halim menjelaskan, berdasarkan data SDGs Desa, warga desa yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi lainnya mencapai 45 juta jiwa. Khusus warga miskin mencapai 2,9 juta jiwa.

“Dana Desa bisa digunakan untuk kegiatan sosialisasi, pendataan dan lain-lain. Namun belum bisa digunakan untuk membayar. Tapi untuk menumpang agar tingkat kepesertaan maka Dana Desa dapat dianggarkan,” imbuh Gus Halim.

Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menambahkan, program PESIAR selaras dengan SDGs Desa yaitu Desa Peduli Kesehatan yang memiliki 15 program prioritas. Salah satunya yaitu BPJS Kesehatan mencapai 100 persen warga desa sebagai peserta JKN.

“Proses pemetaan ini akan dibantu oleh agen Pesiar yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melakukan pemetaan data penduduk di desa. Setelah itu, hasil dari advokasi akan dijadikan dasar untuk pendaftaran peserta JKN,” tambah Ghufron.

Diketahui, Kemendes PDTT adalah Kementerian pertama yang mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dana Desa.

Permendesa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dana Desa itu menyusul atas terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Turut hadir dalam acara launching program PESIAR tersebut yaitu Bupati Jombang, Mundjidah Wahab.

Sementara Gus Halim disampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Erlin Chaerlinatun dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Luthfy Latief. (Arianto)

Read More

Aktivis Mahasiswa UMSU Dewata Sakti : Paspampres Melanggar Wajib Dihukum

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berinisial Praka RM dan dua anggota TNI lainnya terancam hukuman mati karena menculik dan membunuh pemuda asal Aceh, Imam Masykur (25 tahun). Ketiga tersangka juga dipastikan dipecat secara tidak hormat sebagai anggota TNI. 

Dalam Hal ini mendapat Respon dari berbagai kalangan salah satunya dari Aktivis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dewata Sakti.

“Apa yang telah terjadi terhadap salah seorang warga yang dilakukan oleh oknum Paspampres adalah suatu hal yang keji dan tidak terpuji , Tetapi dalam hal ini kita sangat mengapresiasi kepada Ketua Komisi 1 DPR RI Kakak Muetya Hafidz yang dengan respon cepat dan tanggapnya memberikan teguran keras kepada Pomdam Jaya agar nantinya persoalan ini setelah ditelusuri dapat diungkap secara transparan” Ujar Dewata Sakti,Aktivis UMSU

“Kedepan terkait penyeleksian Paspampres sebagai unit yang sangat dekat dengan Presiden harus mampu dilakukan secara ketat dan memiliki penialian-penialian yang baik secara etika ,Moral dan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab” Ujar Dewata Sakti

Kasus dugaan penganiayaan ini terjadi di Jakarta pada Sabtu (12/8). Kasus ini viral dan dinarasikan pelaku menculik korban terlebih dulu baru kemudian melakukan penganiayaan bersama dua temannya.

Dalam unggahan yang viral di media sosial juga disebutkan surat keterangan penyerahan jenazah korban diterbitkan oleh Polisi Militer Kodam Jaya/Jayakarta pada Kamis (24/8). Oknum pelaku disebut Praka RM dan berdinas di kesatuan Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan (Yonwalprotneg) Paspampres.

Rafael mengatakan pengusutan kasus dugaan penganiayaan ini akan dilakukan secara transparan. Pomdam Jaya sedang melakukan penyelidikan dugaan penganiayaan dilakukan oknum anggota Paspampres.

"Apabila benar-benar terbukti adanya anggota Paspampres melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan di atas, akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelas Rafael. **

Read More

Mengatasi Tantangan Global: Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia Gelar FGD Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) bersinergi dengan Kementerian PPN/Bappenas, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia, dan Life Cycle Indonesia (LCI) Indonesia dalam upaya mengatasi masalah global tingginya nilai susut dan sisa pangan di Indonesia. Mereka mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Nasional dengan tema "Percepatan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan di Indonesia" di Jakarta, Senin, 29 Agustus 2023.

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan peta jalan komprehensif dalam mengurangi susut dan sisa pangan (SSP) di Indonesia, dengan fokus pada integrasi nilai-nilai dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dr. Soen’an Hadi Poernomo, Ketua JP2GI, menjelaskan bahwa FGD ini menjadi wadah diskusi bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, industri, dan organisasi masyarakat sipil.

Pentingnya pengurangan SSP juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 12.3, yang bertujuan mengurangi separuh SSP pada tahun 2030. SDG 2 juga menjadi fokus, yaitu mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik. Selain itu, program ini mendapat dukungan dari Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mendorong pembangunan Sistem Pangan demi ketahanan pangan yang lebih baik.

Susut dan sisa pangan bukan hanya tantangan terhadap keberlanjutan pangan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Data FAO (2011) menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari produksi makanan global terbuang setiap tahun, berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Statistik ini memperlihatkan perlunya strategi komprehensif untuk mengatasi isu ini.

Indonesia ditempatkan sebagai negara ketujuh dengan produksi SSP terbesar di dunia, menurut data The Economist (2021). Bahkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021 menunjukkan bahwa sampah sisa makanan menyumbang 29,1% dari total sampah. Tantangan ini juga berdampak pada produktivitas hasil panen dan lingkungan.

Dr. Soen menjelaskan bahwa susut pangan terjadi selama rantai pasokan makanan sebelum menjadi produk akhir. Sementara itu, Hendo Utomo, Ketua FOI, menggambarkan sisa pangan sebagai makanan berkualitas baik yang tetap tidak dikonsumsi dan dibuang setelah melewati rantai pasokan hingga menjadi produk akhir.

Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) hadir sebagai wadah kolaborasi untuk mengurangi kerugian pasca panen dan meningkatkan status gizi masyarakat. Dengan FGD ini, diharapkan akan lahir strategi dan pendekatan efektif untuk mengatasi isu SSP di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Digitalisasi dan Sinergi Daerah: Fokus Rakernas HIPKI 2023 untuk Kemajuan Pendidikan Vokasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama (Deputi VI) Kemenko PMK, Prof. Warsito, S.Si., D.E.A., Ph.D., dalam Seminar Nasional, Festival Teknologi dan Rakernas HIPKI 2023 dengan Tema: "Peran Digitalisasi dalam Revitalisasi Pelatihan Vokasi dan Kewirausahaan Dalam Rangka sosialisasi Perpres No.68 tahun 2022" di Hotel Menara Peninsula Jakarta, Senin (29/08/2023), menyoroti implementasi Perpres 68 tahun 2022. Dalam konteks ini, pusat dan wilayah diharapkan menyusun program kerja implementatif sesuai indikator dan strategi nasional vokasi. Penekanannya juga pada komunikasi dengan stakeholders vokasi seperti lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan Pemerintah Daerah.

Terkait angka pengangguran, Prof. Warsito menekankan pentingnya data yang berkaitan dengan jumlah pengangguran. Data ini menjadi acuan untuk merancang program kerja. Adanya penyelarasan bidang pelatihan dan kursus dengan industri di daerah juga dianggap krusial untuk mencegah ketidaksesuaian.

Pada kesempatan yang sama, Janny Erika, Wakil Ketua Umum bidang Hukum & Konsultasi Hukum DPP HIPKI, berharap bahwa LKP dan LPK di seluruh Indonesia bisa menyesuaikan kebijakan dalam Perpres 68. Kolaborasi dengan Kadin diharapkan mampu mendorong sinergi dari pusat hingga daerah. Tujuannya adalah mencapai efisiensi kerja yang sesuai dengan koridor yang ditetapkan, serta mengatasi masalah penyerapan lulusan perguruan tinggi.

Sementara itu, Sri Enggarwati, Sekretaris Jenderal HIPKI, mengapresiasi partisipasi dalam Rakernas. Meski terdapat keterbatasan dalam hal pembiayaan dan lingkungan (seperti polusi di DKI), HIPKI berusaha memastikan pesan penting sampai ke seluruh daerah. Adanya batasan jumlah peserta tetapi dengan dukungan zoom dan live streaming diharapkan dapat memaksimalkan dampak dari acara ini.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, peningkatan kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan akan sangat penting. Selaras dengan visi Prof. Warsito, upaya sinergi dari pusat hingga daerah diharapkan dapat membawa Indonesia menuju negara maju.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

JP2GI Gelar FGD 'Percepatan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia dan Life Cycle Indonesia (LCI) Indonesia, dalam upaya menangani isu global tingginya nilai susut dan sisa pangan di Indonesia menggelar 

Focus Group Discussion (FGD) Nasional dengan tema "Percepatan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan di Indonesia" di Jakarta, Senin (29/08/2023).

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan merumuskan peta jalan yang komprehensif dalam upaya mengurangi susut dan sisa pangan (SSP) di Indonesia, dengan berfokus pada integrasi nilai-nilai dan tujuan pembangunan berkelanjutan," ungkap Dr. Soen’an Hadi Poernomo, Ketua Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI).

FGD ini dihadiri dan menjadi wadah diskusi bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, perwakilan sektor swasta, industri/pelaku usaha, dan asosiasi/organisasi masyarakat sipil untuk mendiskusikan dan merumuskan pendekatan yang efektif mengurangi susut dan sisa pangan di Indonesia.

Dr. Soen menambahkan, ”Fokus dari FGD ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 12.3, yang menargetkan pengurangan separuh susut dan sisa pangan (SSP) di tahun 2030 serta SDGs 2, yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan.”

Program ini juga didukung oleh regulasi pengendalian pangan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengamanatkan pembangunan Sistem Pangan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Kemandirian dan Kedaulatan Pangan.

Susut dan sisa pangan telah menjadi tantangan global yang tidak hanya mempengaruhi keberlanjutan pangan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan data FAO (2011), sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahunnya setara dengan sepertiga produksi makanan global yang berkontribusi menghasilkan sekitar 8% emisi gas rumah kaca dunia. Statistik ini menegaskan urgensi untuk mengembangkan strategi komprehensif dalam mengatasi masalah ini.

Berdasarkan data The Economist (2021), Indonesia menempati posisi ketujuh sebagai negara penghasil SSP terbesar di dunia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021, menyebutkan bahwa sampah sisa makanan menjadi komposisi sampah yang paling banyak yaitu sebesar 29,1 persen dari total sampah. Selain berpengaruh terhadap upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, susut dan sisa pangan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang kemudian juga berdampak terhadap produktivitas hasil panen.

Lebih rinci, Dr. Soen menjelaskan, "Susut pangan (food loss) merupakan makanan yang mengalami penurunan kualitas ataupun hilang yang disebabkan oleh berbagai faktor selama prosesnya dalam rantai pasokan makanan sebelum menjadi produk akhir. Susut pangan biasanya terjadi pada tahap produksi, pasca panen, pemrosesan, hingga distribusi dalam rantai pasokan makanan."

"Sementara itu, Sisa pangan (food waste) adalah makanan yang telah melewati rantai pasokan makanan hingga menjadi produk akhir, berkualitas baik, dan layak dikonsumsi, tetapi tetap tidak dikonsumsi dan dibuang. Makanan yang dibuang ini termasuk yang masih layak ataupun dibuang karena sudah rusak. Sisa pangan biasanya terjadi pada tingkat ritel dan konsumen," tambah Dr. Soen.

Kegiatan ini menghadirkan 2 (dua) pembicara utama yaitu:

1. Dr Lestari Moerdijat - Wakil Ketua MPR-RI dengan topik “Kolaborasi dalam Tatakelola untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan”

2. Dr. Vivi Yulaswati – Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas RI dengan topik “Peningkatan kualitas Manajemen Pangan Menuju Indonesia Emas 2045“.

Dilanjutkan dengan paparan dari Dr. Anang Nugroho, (Perencana Ahli Utama Bappenas RI, National Convener UNFSSD 2021) yang memaparkan “Rancangan Peta Jalan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan (SSP) 2025-2045”.

 

Selanjutnya sesi diskusi oleh panelis dari Kementerian/Lembaga pemerintah, industri, pelaku usaha dan oganisasi yang peduli terhadap pengurangan susut dan sisa pangan di Indonesia serta para undangan lain yang hadir.

Untuk diketahui, Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) adalah wadah untuk berkomunikasi dan bekerjasama untuk menurunkan kerugian pasca panen dan meningkatkan status gizi masyarakat. Hingga September 2021, JP2GI telah memiliki 642 anggota yang tersebar di 28 provinsi dengan berbagai latar belakang profesi , sebagian besar bekerja sebagai pedagang ikan, pengolah ikan, dan nelayan kecil (47,8%), pegawai pemerintah (13,5% ), akademisi/peneliti/mahasiswa (11,8%), produsen/distributor pangan, pedagang besar/ pemodal ikan, manufaktur, ritel/ koperasi) (9,5%), asosiasi/ NGO/ CSO (4,7%), lain-lain (12,9%). (Arianto)

Read More

HIPKI Gelar Seminar Nasional, Festival Teknologi dan Rakernas HIPKI 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

DPP Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI) menyelenggarakan Seminar Nasional, Festival Teknologi dan Rakernas HIPKI 2023 dengan Tema : "Peran Digitalisasi dalam Revitalisasi Pelatihan Vokasi dan Kewirausahaan Dalam Rangka sosialisasi Perpres No.68 tahun 2022". Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 29-30 Agustus 2023, di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Senin (29/08/2023).

Dalam konteks upaya menuju kemajuan Indonesia yang memiliki SDM unggul, Dr. H. Asep Syaripudin, M.Si., Pengurus DPP HIPKI, menekankan pentingnya peran digitalisasi dalam revitalisasi pelatihan vokasi dan kewirausahaan. Pemerintah memandang bahwa kemajuan bangsa bergantung pada peningkatan kualitas SDM. Seminar Nasional ini menjadi wadah untuk mendiskusikan dan mempromosikan langkah-langkah transformasi dalam memajukan bidang pelatihan dan kewirausahaan di era digital.

Bukan hanya perubahan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat yang ditekankan oleh Dr. H. Asep Syaripudin, M.Si. Dalam upaya mencerdaskan bangsa, perjuangan para pejuang tanpa pamrih yang berjuang tanpa gaji menjadi sangat penting. Mereka, tanpa mengenal lelah, telah berdedikasi dalam mencerdaskan masyarakat dengan dedikasi penuh.

Tema revitalisasi pelatihan vokasi dan kewirausahaan yang diangkat dalam acara ini juga berfokus pada pentingnya beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam era digital, perubahan menjadi kunci eksistensi. Dengan adanya digitalisasi, pembelajaran, pendaftaran, dan manajemen pelatihan akan lebih efisien dan efektif. Para ahli, termasuk Pak Deni Darmawan, akan memberikan pandangan mendalam mengenai implementasi digitalisasi.

Selain itu, acara ini juga mempertimbangkan restrukturisasi HIPKI, yang melibatkan pemuda dan kader. Semangat kolaborasi antara pemerintah dan KADIN di daerah menjadi fokus, sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi yang berkelanjutan. Dengan semakin terlibatnya berbagai pihak, perubahan positif dalam pendidikan dan pelatihan di Indonesia dapat lebih terwujud.

Kegiatan ini juga menandai langkah menuju digitalisasi dalam pengelolaan acara. Modul, platform, dan penggunaan big data akan diintegrasikan dalam acara ini untuk meningkatkan pengalaman para peserta. Semua perubahan ini sejalan dengan visi HIPKI dalam menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan bagi masa depan bangsa. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan HIPKI, Bpk. Suharsono nmenekankan bahwa transformasi organisasi menjadi kunci kelangsungan dalam era dinamika perubahan yang semakin cepat. Melalui rakernas, harapannya adalah organisasi ini dapat mengambil langkah-langkah terbaik untuk menjaga relevansinya di tengah perubahan yang terus bergerak.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More