Metrodata Solution Day 2023: The Power of AI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Metrodata Electronics Tbk (“Metrodata”), kembali menggelar Metrodata Solution Day (“MSD”) 2023, di Shangri-La Hotels Jakarta, Rabu (23/08/2023). MSD 2023 kali ini mengusung tema The Power of AI (Artificial Intelligence) in Digital Supremacy Era. Penyelenggaraan MSD yang ke-18 ini bertujuan untuk membahas peran penting AI dalam menghadapi era supremasi digital.

Penerapan AI dalam era ini membawa dampak besar. AI melibatkan analisis canggih dan teknik berbasis logika untuk menginterpretasikan peristiwa, mendukung pengambilan keputusan, serta mengotomatisasi tindakan. Penggunaan AI mencakup berbagai aspek seperti otomatisasi, layanan pelanggan, rekomendasi pencarian, dan peringatan.

"Adopsi AI dalam transformasi digital perusahaan akan memberikan keunggulan kompetitif. Dengan AI, perusahaan dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan ekosistem, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, mendorong inovasi, dan pertumbuhan. PT Metrodata Electronics Tbk sebagai penyelenggara MSD memiliki tujuan untuk membuka wawasan dan pemahaman tentang AI kepada pelanggan dan calon pelanggan korporasi," kata Susanto Djaja, Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk dalam konferensi pers di Jakarta.

Acara ini juga menjadi wadah bagi mitra teknologi terkemuka dunia, seperti Anaplan, Cisco, Confluent, Google Cloud, Microsoft, dan Red Hat, untuk berbagi pemikiran dan solusi AI terbaru. Mereka berfokus pada bagaimana AI dapat membantu organisasi mengatasi berbagai tantangan bisnis dan mengoptimalkan potensi mereka.

Melalui konferensi, lokakarya, dan pameran teknologi, peserta MSD 2023 memiliki kesempatan untuk menjelajahi beragam solusi teknologi terkini dan merasakan cara teknologi tersebut diimplementasikan melalui studi kasus. Semua ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana AI dapat menjadi pendorong utama dalam menghadapi era supremasi digital.

Agenda lengkap MSD 2023, sesi utama, lokakarya, dan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui [https://metrodatasolutionday.com/2023/](https://metrodatasolutionday.com/2023/). Dengan berbagai pemikiran dan solusi AI yang dihadirkan oleh berbagai mitra teknologi, MSD 2023 menjadi kesempatan berharga bagi para profesional dan pemimpin bisnis untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran AI dalam era transformasi digital yang cepat.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

EPICOR Bersama KADIN Banten Gelar "Industrial Roadshow & Business Forum 2023"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peningkatan produktivitas dan profitabilitas dalam sektor manufaktur menjadi fokus utama dalam acara "Industrial Roadshow & Business Forum 2023" yang diselenggarakan oleh EPICOR dan KADIN Indonesia. Dengan tema "Maximizing Business Profitability & Productivity Through Powerful Effective And Efficient Solutions In Manufacturing Sector", acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang solusi efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan di sektor manufaktur.

Ajang bergengsi ini diadakan di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang, Kamis (24/08/2023). Dengan dukungan KADIN Indonesia, EPICOR hadir sebagai pelopor solusi teknologi terkemuka untuk membantu industri manufaktur mencapai tingkat produktivitas dan profitabilitas yang lebih tinggi.

Dalam sambutannya, Almuktabar, PJ, gubernur Banten, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengapresiasi langkah EPICOR dan KADIN Indonesia dalam menyelenggarakan acara ini, yang akan memberikan platform bagi para pemangku kepentingan industri untuk berbagi wawasan dan pengalaman.

Sementara itu, M. Azzari Jayabaya, Ketua Umum KADIN Banten, juga turut berbicara tentang makna acara ini. Ia menggarisbawahi bahwa solusi teknologi modern dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan industri. Dalam dunia yang terus berubah dan berkembang, adaptasi terhadap teknologi dan inovasi adalah kunci kesuksesan. Acara ini memberikan peluang berharga bagi pelaku industri untuk menjajaki solusi EPICOR yang dapat membantu mereka mengoptimalkan operasi mereka.

Menurut dia, KADIN Indonesia memiliki peran penting dalam menghubungkan pelaku industri dengan solusi yang relevan dan efektif. Kolaborasi dengan EPICOR dalam acara ini adalah bukti komitmen mereka untuk mendorong transformasi positif dalam sektor manufaktur Indonesia.

Menariknya, "Industrial Roadshow & Business Forum 2023" menjanjikan pandangan mendalam tentang pentingnya solusi efektif dan efisien dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas di sektor manufaktur. Dengan dukungan dari pemangku kepentingan dan pemimpin pendapat, acara ini diharapkan dapat membuka jalan bagi langkah-langkah inovatif menuju masa depan industri yang lebih cerah.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Nippon Oil Indonesia Rilis ENEOS X Series

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Nippon Oil Indonesia baru-baru ini merilis rangkaian ENEOS X Series yang terdiri dari 2 segmen utama, yaitu ENEOS X PRIME dan ENEOS X. Produk ini menawarkan pelumas premium dengan menggunakan base oil 100% Fully Synthetic dan memenuhi standar API SP ILSAC GF-6 yang merupakan spesifikasi pelumas terkini.

Segmen ENEOS X PRIME menawarkan dua varian produk: ENEOS X PRIME SP GF-6A 5W-30 Fully Synthetic dan ENEOS X PRIME SP GF-6B 0W-16 Fully Synthetic. Sedangkan pada segmen ENEOS X, terdapat varian seperti ENEOS X SP GF-6A 5W-30 TITANIUM FULLY SYNTHETIC, ENEOS X SP GF-6A 0W-20 TITANIUM FULLY SYNTHETIC, dan ENEOS X SP 10W-40 MOLYBDENUM FULLY SYNTHETIC.

Rangkaian ENEOS X PRIME ditargetkan untuk pasar high-end dan premium. Produk ini cocok untuk kendaraan Jepang atau Eropa kelas menengah ke atas, termasuk yang memiliki teknologi hybrid atau mesin turbo. Produk ini dapat meningkatkan akselerasi, mengurangi gesekan dan kebisingan mesin, serta menghemat bahan bakar.

Sementara itu, ENEOS X dilengkapi dengan aditif Titanium dan Molybdenum untuk memperpanjang umur mesin, memberikan perlindungan saat berkendara Stop n Go, dan mencegah kondisi Low-Speed Pre-Ignition (LSPI). Varian ENEOS X ditargetkan untuk kendaraan tipe middle High, LCGC, hingga kendaraan bermesin turbo dan teknologi hybrid.

Standar API Service SP ILSAC GF-6 adalah standar tertinggi untuk pelumas mesin saat ini. Produk ENEOS memenuhi standar ini, memastikan kenyamanan berkendara yang maksimal, meningkatkan akselerasi kendaraan, dan memberikan perlindungan terbaik pada mesin.

Selain itu, ENEOS juga fokus pada efisiensi bahan bakar dengan penghematan hingga 2%. Produk ini juga melindungi mesin dari kondisi Low-Speed Pre-Ignition (LSPI), yang dapat merusak mesin pada putaran rendah.

Produk ENEOS X PRIME sudah tersedia di bengkel resmi ENEOS dan melalui website resmi ENEOS. Sedangkan ENEOS X akan tersedia beberapa bulan kemudian. Melalui inovasi ini, PT Nippon Oil Indonesia berkomitmen untuk memberikan teknologi terbaru dan kenyamanan maksimal kepada pelanggan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Digitalisasi Bakal Tingkatkan Ekonomi dan Percepat Pembangunan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Digitalisasi desa dipercaya akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi desa ke tingkat yang belum pernah tercapai sebelumnya.

Maka dari itu, desa harus mampu memanfaatkan konektivitas digital untuk membuka akses informasi, pendidikan hingga peluang bisnis demi peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan.

Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat menghadiri peluncuran Desa Digital dan Akses Jaringan Blankspot di Kabupaten Sidoarjo, Rabu (23/8/2023).

"Kita harus mampu manfaatkan perkembangan zaman ini, untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga

desa," kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini.

Selain itu, Desa Digital juga harus menjadi kerangka kerja untuk membangun akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan di pemerintahan desa.

Untuk Sidoarjo, menurut Gus Halim yang terpenting sekarang adalah adanya akses internet cepat di setiap desa. Pasalnya pada saat ini tercatat sinyal seluler kuat di 313 desa, namun masuk lemah di 5 desa.

Padahal lanjut Gus Halim, digitalisasi desa akan dapat mempercepat pencapaian tujuan SDGs Desa.  

Dengan adanya desa digital, akan membantu mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara signifikan.

"Saat ini capaian Tujuan SDGs Desa di Sidoarjo 52,31 persen poin. Digitalisasi akan meningkatkan capaian ini lebih cepat lagi pada tahun-tahun mendatang," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Selain itu, digitalisasi desa juga akan mempercepat kemajuan BUM Desa. Interoperabilitas data BUM Desa akan menghubungkan berbagai Kementerian dan Lembaga dengan sangat mudah, dapat berlangsung di mana saja, dan kapan saja.

Setelah mendapatkan nomor badan hukum dari kemenkumham, didukung digitalisasi lalu Nomor Induk Berusaha dari Badan Koordinasi Penananaman Modal, BUM Desa akan mampu mengakses ke pasar digital, produk-produk unggulan desa dapat lebih mudah dipasarkan ke berbagai wilayah. 

"NIB itu membuka peluang BUM Desa untuk menjual produk barang dan jasa ke dalam e-katalog LKPP maupun e-commerce yang terkoneksi," kata Gus Halim.

Selain digitalisasi desa, Gus Halim juga memuji perkembangan Desa Mandiri di Sidoarjo. Padahal pada tahun 2015 belum ada desa mandiri, dan masih terdapat 71 desa tertinggal dan 5 desa sangat

tertinggal.

"Tahun 2023 tidak ada lagi Desa Tertinggal, didominasi oleh 152 desa mandiri dan 136 desa maju, serta 30 desa berkembang," kata Gus Halim.

Sementara itu untuk jumlah BUM Desa di Sidoarjo, tahun ini terdapat 302 BUM Desa, dengan 277 BUM Desa masih aktif menjalankan unit usaha serta 64 BUM Desa Bersama.

"Saat ini baru terdapat 78 BUM Desa yang telah berbadan hukum, serta 2 badan hukum untuk BUM Desa Bersama lkd," kata Gus Halim.

Dalam acara tersebut, Gus Halim didampingi Sekretaris Jenderal Taufik Madjid Beserta Jajaran Pejabat Kemendes PDTT, Staf Ahli Menteri Kominfo Mochamad Hadiyana, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali meresmikan Desa Digital dan Akses Desa Jaringan Blankspot.

Setelah itu, Gus Halim lakukan teleconference dengan Desa Kupang di Kecamatan Jabon, Keluruhan Gebang di Dusun Tanjungsari dan Kalikajang serta Desa Sawohan di Kecamatam Buduran.

Turut mendampingi Gus Halim, Staf Khusus Nasrun Annahar, Kepala Biro Perencanaan Cece Sanusi, Kapusdatin Theresia Junidar, Forkompimda Sidoarjo, para Kepala Desa dan Tenaga Pendamping Profesional. (Arianto)

Read More

Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Dorong Reformasi Hukum Perburuhan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar konferensi pers yang berfokus pada Simposium Nasional yang mengeksplorasi *Peta Jalan Reformasi Hukum Perburuhan di Indonesia*. Acara ini diadakan di Jakarta, Rabu (23/08/2023) dan bertujuan untuk membahas dampak serta implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terbaru terhadap hak-hak buruh dan pekerja di Indonesia.

Dalam konferensi ini, Elly Rosita, Ketua KSBSI menyampaikan beberapa poin penting:

1. Keberadaan UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dianggap sebagai pengganti UU No. 11 tahun 2020 yang diinisiasi oleh Pemerintah. Namun, dari awal, Serikat Buruh/Serikat Pekerja telah menolaknya karena dianggap merugikan hak-hak buruh dan pekerja Indonesia. Isu-isu seperti penetapan upah minimum, tenaga kerja alih daya, pembayaran pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu, dan pemutusan hubungan kerja menjadi titik perdebatan utama.

2. Hasil Konferensi Perburuhan International (International Labour Conference) di Jenewa, Swiss pada Juni 2023, khususnya Komite Aplikasi Standar (Committee on the Application of Standards), telah memberikan penilaian serius terkait pelaksanaan Konvensi ILO No. 98 tentang hak berorganisasi dan berunding bersama di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja memiliki masalah yang signifikan dan mendesak Pemerintah RI untuk segera mengambil tindakan efektif sesuai dengan standar perburuhan internasional.

3. Konfederasi serikat buruh ini telah menyurat kepada Menteri Tenaga Kerja RI pada 11 Juli 2023. Mereka meminta Pemerintah untuk melibatkan mitra sosial dalam merumuskan rencana reformasi Undang Undang Ketenagakerjaan, termasuk UU Cipta Kerja No.6/2023 dan peraturan pelaksananya. Namun, hingga saat ini, surat tersebut belum mendapat tanggapan dari Pemerintah. Sebaliknya, Pemerintah telah melakukan langkah serap aspirasi terkait beberapa peraturan yang kontroversial tanpa konsultasi dengan konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia.

Para pembicara menegaskan bahwa Undang Undang Cipta Kerja, terutama kluster ketenagakerjaan, harus dibatalkan karena dianggap memberikan dampak negatif bagi buruh dan pekerja di Indonesia. Mereka berkomitmen untuk terus melawan undang-undang ini, baik melalui tindakan hukum maupun aksi demonstrasi.

Dalam akhir pernyataannya, mereka mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengikuti rekomendasi Komite Aplikasi Standar ILO dengan meninjau kembali dan mengamandemen undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan. Selain itu, mereka meminta bantuan teknis dari Lembaga Perburuhan Internasional (ILO) dan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh terbesar di Indonesia dalam proses tersebut.

Turut hadir dalam konferensi ini, tokoh-tokoh penting dalam dunia perburuhan, seperti Andi Gani, Said Iqbal, dan Elly Rosita, serta perwakilan dari Serikat Buruh/Pekerja Nasional.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Pameran Inamarine & Inagritech 2023 Resmi Dibuka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan identitas Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan tujuan menjadi negara maritim yang kuat, besar, dan makmur serta mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Presiden RI, Bapak Joko Widodo, telah melanjutkan pembangunan dan memodernisasi sektor transportasi di Indonesia, khususnya transportasi massal. Konektivitas dan pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, Kementerian Perhubungan telah menyampaikan bahwa pembangunan jalur kereta api di kawasan IKK (Indonesia Kawasan Ketahanan) dan sekitarnya akan menjadi salah satu prioritas program pada tahun 2024.

Dalam mengoptimalkan pendekatan terrestrial (darat), kolaborasi dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan menjadi hal yang penting. Dalam industri perkapalan, terdapat 250 galangan kapal yang tersebar di Nusantara dan mampu memproduksi kapal hingga 1 juta dwt per tahun serta memperbaiki sebanyak 12 juta dwt. 

Untuk menunjukkan perkembangan industri perkapalan dan perkeretaapian dari sudut pandang teknologi, sistem peralatan, dan pelayanan yang menghubungkan para pemasok industri dan pemerintah, diadakan pameran bertaraf internasional yaitu Inamarine 2023 dan RailwayTech Indonesia 2023. 

Kedua pameran tersebut akan melibatkan para produsen komponen, infrastruktur, kontraktor, dan operator dari kedua industri tersebut. Tujuan dari pameran ini adalah untuk membangun suatu ekosistem dalam industri maritim dan perkeretaapian yang melibatkan pemerintah, regulator, operator, produsen, penyedia jasa, akademisi, peneliti, dan masyarakat. Ekosistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, energi, dan teknologi.

Pameran tersebut akan diselenggarakan bersamaan dengan Inawelding 2023 (fokus pada sektor pengelasan bagi perkapalan dan perkeretaapian) dan Inacoating 2023 (fokus pada pengecatan/pelapisan perkapalan dan perkeretaapian). 

Gem Indonesia, sebagai penyelenggara pameran, berharap dapat memberikan wawasan dan solusi yang tepat untuk kemajuan industri nasional demi terwujudnya visi Indonesia Emas tahun 2045. Keberhasilan program pemerintah, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, serta kebijakan yang ditampilkan dalam pameran ini mungkin akan menarik minat para investor untuk menanamkan modal dalam industri-industri tersebut di atas.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Diskusi Bersama Usung Tema "Ikhtiar Politik PPP 2024: Menjemput Kemenangan"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam diskusi yang berlangsung pada Rabu, 23 Agustus 2023, di DION, Senayan Park, Jakarta, terjadi pertemuan yang menarik antara Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Muhamad Mardiono, dan Jurnalis Senior Imam Priyono. Diskusi ini memusatkan perhatian pada tema yang sangat relevan dalam konteks politik saat itu, yaitu "Ikhtiar Politik PPP 2024: Menjemput Kemenangan."

Dalam acara tersebut, H. Muhamad Mardiono menyampaikan pandangannya tentang upaya yang harus dilakukan oleh PPP untuk meraih kemenangan dalam pemilihan 2024. Dia menekankan pentingnya ikhtiar politik yang lebih kuat sebagai langkah awal menuju hasil yang diharapkan. 

Melalui diskusi ini, Mardiono ingin menyampaikan keyakinannya bahwa kemenangan politik bukanlah sesuatu yang diperoleh secara kebetulan, tetapi harus didasarkan pada kerja keras, dedikasi, dan strategi yang matang.

Diskusi ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang visi dan misi PPP dalam konteks politik 2024, tetapi juga menghadirkan insight berharga bagi masyarakat yang ingin mengenal lebih dalam dinamika politik di Indonesia.

Dan yang pasti, diskusi ini mencerminkan komitmen PPP dalam menghadapi pemilihan 2024 dengan tekad dan persiapan yang matang. Dengan dukungan dari Jurnalis Senior Imam Priyono, pandangan Plt. Ketua Umum H. Muhamad Mardiono tentang ikhtiar politik dan kemenangan politik dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat luas, membantu membentuk pemahaman yang lebih baik tentang visi partai dalam perhelatan politik mendatang.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Firman Wijaya Didapuk Jadi Ketua Umum Mahupiki Periode 2023-2028

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) resmi mendaulat Dr. Firman Wijaya sebagai Ketua umum DPP periode 2023-2028.

Dalam keterangannya, Firman menyebut Mahupiki adalah wadah berhimpunannya para pakar, cendekiawan dan ilmuwan, serta praktisi di bidang hukum pidana.

Untuk itu, kepengurusan periode 2023-2028 ini akan melanjutkan program kerja sebelumnya, terutama dalam mendukung implementasi KUHP Nasional termasuk memperkuat pendidikan pelatihan (Diklat) hukum pidana nasional bagi dosen dan aparat penegak hukum di daerah.

“Dan melaksanakan amanah program Kerja Munas pada bulan Juni lalu di Bali, serta membangun kesadaran hukum masyarakat di berbagai komunitas,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Rabu (23/8) pagi.

Senada, Sekjen PP Mahupiki Azmi Syahputra mengatakan, Mahupiki akan berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna mengantisipasi perkembangan hukum pidana di Indonesia yang semakin dinamis dengan karakteristik tertentu termasuk mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.

Dalam penyusunan struktur kepengurusan baru, Ketua Umum Firman Wijaya menyebut Posisi sekjen ditempati oleh Dr Azmi Syahputra SH, MH, dan bendahara umum dipercayakan kepada Dr Hendrik E Purnomo, SH, MH.

Firman mengungkapkan, pengesahan pengurus PP Mahupiki periode 2023-2028 ini dilaksanakan bertepatan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78, Kamis, 17 Agustus 2023 kemarin.

Berikut susunan lengkap pengurus DPP Mahupiki periode 2023-2028:

DEWAN KEHORMATAN

Ketua: Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH.LLM. (UNPAD)

Anggota:

Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. (USAKTI)

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. (UNDIP)

Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA. (UI)

Prof. Dr. Aswanto, SH., M. Si., DFM. (UNHAS)

Prof. Adrianus E. Meliala, M.Si., M.Sc., MA., Ph.D (UI)

Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH., MH (UI)

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH (UNHAS)

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MS (UB)

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS. (USU)

DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua: Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA., Ph.D. (UI)

Sekretaris: Dr. Solehoddin, SH. MH. (UBHARA)

Anggota:

Dr. Yenti Garnasih, SH., MH.

Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, SH. MH. (UGM)

Prof. Dr. H. Dwija Prijatna, SH.MH. (STHB)

Prof. Dr. Pujiyono, SH. MH. (UNDIP)

Prof. Dr. Edy Warman, SH., MH. (USU)

Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., MH. (UNISBA)

Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA (UNHAS)

Prof. Dr. Supanto, SH. MH. (UNS)

Dr. Surastini Fitriasih, SH., MH. (UI)

Dr. Narendra Jatna, SH. MH. (JAKSA)

Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H (UP)

Prof. Dr. Rai Setiabudi, SH. MH. (UNUD)

Prof. Fachri Bey Jamaris, SH., MM., Ph.D. (UI)

Dr. Deni S.B. Yuherawan, SH. MH. (UTM)

Mokhammad Najih, SH. MH. PhD. (UMM)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Ketua Umum: Dr. Firman Wijaya SH., MH. (UNKRIS/ADV)

Wakil Ketua I: Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH. (UNAND)

Wakil Ketua II: Dr. Erdianto Efendi, SH. MH. (UNRI)

Wakil Ketua III: Dr. Mahrus Ali, SH. MH. (UII)

Wakil Ketua IV: Dr. Juniver Girsang, SH. MH. (ADV)

Wakil Ketua V: Dr. Efridani Lubis, SH., MH (UIA JKT)

Wakil Ketua VI: Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH., MH. (UAI)

Sekretaris Jenderal: Dr. Azmi Syahputra, SH. MH. (USAKTI)

Wakil Sekretaris Jenderal: Zulkarnain, SH. MH. (UWG)

Bendahara Umum: Dr. Hendrik E. Purnomo, SH. MH. (ADV)

Wakil Bendahara Umum: Dr. Hijrah Adhyanti, SH. MH. (UNHAS)

PENGURUS DIVISI-DIVISI PUSAT

Divisi Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan

Ketua: Prof. Dr. Ifrani, SH. MH. (ULM)

Anggota:

Dr. Dian Andriawan Tawang, SH. MH. (USAKTI)

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH. MH. (UM)

Dr. Ani Triwati, SH. MH. (USM)

Faizal Riza, SH. MH. (UMSU)

Radi, SH. MH. (UAJ)

Bendahara DPD Mahupiki se-Indonesia (EX OFFICIO)

Divisi Pendidikan dan Pelatihan

Ketua: Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, SH, MH. (UNPAM)

Anggota:

Dr. Albert Aries, SH. MH. (USAKTI)

Dr. Iqrak Sulhin, M.Sc. (UI)

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH. M (UNPAB MEDAN)

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, SH. LLM. (UBAYA)

Dr. Syamsudin, SH. MH. (UNTAG SMRD)

Dr. Heni Siswanto, SH. MH. (UNILA)

Divisi Kajian Regulasi, Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Ketua: Dr. Rocky Marbun, SH. MH. (UP)

Anggota:

Dr. Beni Harmoni Harefa, SH., LLM. (UPNV JKT)

Dr. Widati Wulandari, SH. MH. (UNPAD)

Dr. Maria Silvya Elisabeth Wangga, SH. MH. (USAKTI)

Dr. Siska Elvandari, SH., MH (UNAND)

Dr. Supardi, SH. MH. (JAKSA)

Dr. Joice Soraya, SH. MH. (UNIDHA)

Divisi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga

Ketua: Dr. Andi Muliyono, SH., MH., CLA. (STIH MW)

Anggota:

Dr. AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, SH. MM. MH. (UNDIKNAS)

Dr. Hervina Puspitosari, SH, MH. (UPNV JATIM)

Komjend Pol (Purn) Dr. Anang Iskandar, SIK. SH. MH. (POLRI)

Dr. Edi Yunara, SH. MH. (USU)

Dr. Hery Firmansyah, SH. M.Hum., MPA. (ADV)

Ketua DPD Mahupiki se Indonesia (EX OFFICIO)

Divisi Humas dan Kesekretariatan

Ketua: Dr. Iwan Darmawan, SH., MH. (UNPAK)

Anggota:

Ratih Novalita, S.Hum., M.Krim (UI)

Erwin Asmadi, SH. MH. (UMSU)

Dr. Juwita Arsawati, SH. MH. (UNDIKNAS)

Danto, SH. MH. (ADV)

Natasya, SH. (ADV)

Sekretaris DPD Mahupiki se-Indonesia (EX OFFICIO)

Divisi Advokasi dan Kajian Pidana Khusus 

Ketua: Irjend. Pol (Purn) Cornellis Patty, SH. (POLRI)

Anggota:

Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum. (UNPAD)

Dr. Sukardi, SH., M.Hum (UNAZ/POLRI)

Setia Dharma, SH., MH. (ADV)

Dr. Aris Irawan, SH., MH. (UNIV BORNEO)

Mayor CHK Dr. Yulian Azhari, S.Sos.I., S.H., M.H., (UNHAN RI)

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH. (Arianto)

Read More

PD Aisyiyah Kota Padangsidempuan Sukses Gelar Tiga Musyawarah Cabang

Duta Nusantara Merdeka | Padang Sidempuan

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Padangsidempuan Sukses melakukan konsolidasi Organisasi dengan Menggelar Musyawarah Cabang (Musycab) Aisyiyah di 3 Pimpinan Cabang Aisyiyah untuk Periode 2022 - 2027.

Kegiatan Musyawarah Cabang (Musycab) Aisyiyah tersebut dilaksanakan di tempat yang berbeda, Musyawarah Cabang Aisyiyah Padangsidimpuan Utara digelar di Gedung Dakwah Muhammadiyah Ranting Kampung Marancar dan terpilih Ibu Dra. Hj. Zukhrawati dan Tapiyanti, S.Pd sebagai Ketua dan Sekretaris PCA Padangsidimpuan Utara.

Selanjutnya Musyawarah Cabang (Musycab) Aisyiyah Padangsidimpuan Selatan di Gedung Dakwah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pasar Siborang dan menetapkan Ibu Purnama Hutagaol, S.Pd dan Ibu Nur Afifah M.Pd sebagai Ketua dan Sekretaris PCA Padangsidimpuan Selatan Periode 2022-2027.

Musycab Aisyiyah Padangsidimpuan Tenggara  Periode 2022 - 2027 dilaksanakan di Gedung MDA ranting Pijorkoling, dan Terpilih Ibu Dr. Eka Sustri Harida M.Pd dan Wiwiek Nopitasari M.Pd selaku Ketua dan Sekretaris PCA Padangsidimpuan Tenggara.

Dalam sambutannya Ketua PDA Kota Padangsdidimpuan  Ibu Dr. Hj. Yusriani, MP menyampaikan bahwa Aisyiyah dalam perjalanan roda organisasinya harus mampu meningkatkan kemampuan diri untuk menjadi Aisyiyah berkemajuan demi Padangsidimpuan maju, kegiatan-kegiatan Aisyiyah diharapkan mampu berkontribusi untuk bangsa dan negeri, ujarnya. **

Read More

Bank OCBC NISP Rilis Financial Fitness Index 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bank OCBC NISP merilis OCBC NISP Financial Fitness Index (FFI) 2023, sebuah riset tahunan yang menggambarkan kondisi kesehatan finansial generasi muda Indonesia. Data ini mengungkap bahwa skor kesehatan finansial generasi muda Indonesia telah meningkat selama tiga tahun terakhir, mencapai angka 41,16 pada tahun ini. Ini merupakan kenaikan sebesar 1,10 poin dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih dalam pemulihan dari pandemi.

Namun, ada perhatian terhadap kebiasaan pengeluaran generasi muda. Meskipun mayoritas berusaha memperbaiki kebiasaan finansialnya, 35% dari mereka mengakui melakukan pengeluaran gaya hidup secara impulsif dalam enam bulan terakhir, terutama dalam hal konser, perjalanan, atau belanja berlebihan. Menariknya, 60% dari pengeluaran impulsif ini berasal dari mereka dengan penghasilan 5 sampai 8 juta per bulan, yang berdampak pada penurunan skor finansial mereka.

"Melalui riset ini, kami ingin menyampaikan bahwa sehat finansial itu bisa dicapai oleh semua kalangan, terlepas dari latar belakang dan status subekonomi mereka. Semua orang tentu memiliki kebutuhan hiburan atau lifestyle, dan memenuhi kebutuhan tersebut bukanlah hal yang negatif," kata Amir Widjaya, EVP Marketing & Lifestyle BusinessDivision Head Bank OCBC NISP dalam keterangan tertulis, Selasa (22/08/2023).

Lebih rinci, Amir menggarisbawahi pentingnya seimbang antara gaya hidup dan investasi, serta peran penting pendidikan keuangan. Salah satu temuan menarik adalah bahwa pandangan mengenai kekayaan telah berubah di kalangan generasi muda, dengan 350% lebih banyak yang mengaitkan kekayaan dengan liburan. Namun, mereka yang menghubungkan kekayaan dengan investasi cenderung memiliki skor finansial yang lebih baik.

Sementara itu, Najwa Shihab menekankan pentingnya memiliki pandangan yang tepat tentang kekayaan dan berbagi informasi yang bermanfaat dalam membentuk perilaku finansial yang positif. Inggit Primadevi mencatat bahwa banyak generasi muda yang termasuk dalam kategori "sandwich generation" (mendukung anak-anak dan orang tua secara finansial), namun mereka tetap berhasil meraih skor kesehatan finansial yang baik.

Bank OCBC NISP berkomitmen untuk memberikan edukasi melalui NYALA OCBC NISP dan platform RuangMenyala.com, serta menyediakan berbagai produk dan solusi finansial. Mereka juga mengajak masyarakat untuk mengikuti Gerakan Masal Finansial Check Up dan berpartisipasi dalam Financial Fitness Gym. Produk seperti NYALA Kartu Kredit dan NYALA Global Debit dirancang untuk mendukung kesehatan finansial. Melalui riset ini, Bank OCBC NISP berharap dapat terus mendukung masyarakat Indonesia dalam mencapai kebiasaan finansial yang lebih baik dan menjadi lebih #FinanciallyFit.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Perkara APKOMINDO, Soegiharto Santoso Ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perlawanan terhadap kepengurusan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) versi Akta Notaris 4 halaman oleh Ketua Umum APKOMINDO Soegiharto Santoso versi SK Menkumham RI terus berlanjut. Memori banding atas perkara Nomor: 258/PDT.G/2022/PN.Jkt.Pst. resmi diajukan Ketum APKOMINDO Soegiharto Santoso ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, (21/8/2023). 

Selaku Pembanding semula Penggugat, Soegiharto Santoso menyatakan keberatan terhadap Putusan Judex Factie Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 258/PDT.G/2022/ PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Mei 2023. 

Menurut Soegiharto Santoso, yang akrab disapa Hoky, Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya terkait kedudukan dan jabatan penggugat selaku Ketua Umum DPP APKOMINDO yang telah mendapatkan pengakuan yang sah berupa Surat Keputusan dari pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0000970.AH.01.08.Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. 

 

“Sampai hari ini SK Menkumham tersebut belum pernah dibatalkan. Itu yang menjadi salah satu dasar kami mengajukan banding,” ujar Hoky yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia dan Ketum APTIKNAS kepada wartawan usai menyerahkan berkas Memori Banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dia juga menambahkan, keberatan diajukan karena Judex Factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan khususnya terhadap bukti berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang menunjukkan adanya pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia terhadap kedudukan dan jabatannya sebagai satu-satunya DPP APKOMINDO yang sah dan berwenang untuk menjalankan roda organisasi APKOMINDO dalam setiap kegiatannya sesuai AD dan ART APKOMINDO.

Bahkan Hoky menerangkan telah melampirkan bukti surat Nomor: AHU.2.UM.01.01-4714, tertanggal 30 November 2022 dari pihak KEMEN KUMHAM RI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Santun M. Siregar, selaku Direktur Perdata, pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terkait penjelasan keabsahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Dalam SK tersebut disebutkan: “Memperhatikan Surat saudara, terlampir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000970.AH.01.08.Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2019. Terhadap surat keputusan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan pembatalan atau pencabutan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

 

Selain itu Hoky menyatakan keberatan bahwa Judex Factie nampaknya hanya melakukan pertimbangan secara sepihak terhadap bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding I dahulu Tergugat I (Rudy Dermawan Muliadi) maupun Terbanding III dahulu Tergugat III (Kantor Hukum OTTO HASIBUAN) berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Putusan Mahkamah Agung sehingga pada akhirnya tidak cermat dan keliru dalam mengambil suatu keputusan.

Hoky juga membeberkan materi keberatannya bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan khususnya terhadap berupa Salinan Putusan Kasasi Perkara Nomor: 483 K/TUN/2016, tanggal masuk 18 Oktober 2016 dengan putusan tanggal 01 Desember 2016. Dimana menurutnya, dalam amar putusan antara lain; Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Sonny Franslay yang merupakan kelompok pihak Terbanding I semula Tergugat I dan kelompok pihak Terbanding II semula Tergugat II (Faaz Ismail).

“Keputusan itu telah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht Van Gewijsde dan tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dalam memori banding tersebut saya mengajukan total 7 keberatan,” tutur Hoky.  

Hoky juga berharap upaya hukum yang ditempuhnya kali ini bisa berhasil. “Karena bagaimana mungkin kepengurusan dengan SK Menkumham RI dikalahkan oleh kepengurusan dengan hanya bermodalkan 4 lembar akta Notaris yang didalamnya jelas berisi kalimat: Untuk selanjutnya disebut Perseroan, bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham perseroan.

Untuk itulah Hoky berharap Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan membaca bukti akta No. 35, tertanggal 27 Desember 2016 milik Terbanding I semula Tergugat I atas nama Rudy Dermawan Muliadi yang hanya setebal 4 (empat) halaman saja, dibandingkan dengan akta Notaris No. 03 tertanggal 05 Oktober 2019 hasil Munas APKOMINDO tahun 2019 setebal 48 halaman dengan dilengkapi seluruh proses Munas APKOMINDO, termasuk terdapat surat-surat keputusan hasil MUNAS APKOMINDO.

"Saya yakin hukum di negara ini akan menjadi panglima dan pada akhirnya ‘mafia’ hukum perkara APKOMINDO tak bisa kalahkan kebenaran. Yang pasti kepengurusan versi dokumen Pemerintah tidak boleh kalah dengan Akta Notaris hasil Rekayasa Munaslub APKOMINDO tanggal 02 Februari 2015 dan hasil rapat tanggal 08 Desember 2016 yang tidak jelas lokasi pelaksanannya, serta tidak ada seorang pun dari DPD APKOMINDO yang hadir," tandas Hoky. (Arianto)

Read More

Kongres 1 FPMM, Menpora Dukung Kreativitas Pemuda Maluku

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menpora RI Dito Ariotedjo berkomitmen untuk mendukung kreativitas pemuda Maluku demi kemajuan Indonesia. Pada Kongres 1 Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Menpora Dito menyatakan rasa bangganya bisa berkumpul dalam acara bersejarah ini. Ia menekankan persatuan dan potensi pemuda yang bersemangat.

Dalam pembukaan kongres, Menpora Dito menjelaskan bahwa ia siap memberikan dukungan kepada pemuda Maluku yang memiliki kreativitas. Kunjungan ke Ambon telah membuktikan potensi pemuda dan atlet di sana sangat kreatif. Tema kongres, "Konsolidasi Pemuda Muslim Maluku Menuju Indonesia Emas 2045," sejalan dengan visi besar Indonesia.

Menpora Dito menganggap tema ini sebagai panggilan untuk bertindak dan komitmen untuk membentuk masa depan inklusif. Ia menyoroti pentingnya menghormati perbedaan dan bekerja bersama dalam mengatasi tantangan serta memanfaatkan peluang.

Ia juga menegaskan peran pemuda Muslim sebagai pembawa obor tradisi dan nilai-nilai, serta ajaran yang mendorong kebaikan dan kasih sayang. Menpora Dito mengajak untuk bekerja menuju masa depan yang bersatu, tanpa batas bagi potensi pemuda. Ia mengimbuhkan bahwa melalui keragaman dan kemajuan, pemuda bisa menjadi cahaya harapan bagi komunitas dan dunia.

Sementara itu, Ketua Umum FPMM, Umar Key, menyatakan kesiapan pemuda Maluku dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ia juga berterima kasih kepada Menpora Dito yang membuka acara tersebut. Tidak hanya Menpora Dito, acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, dan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Acara Kongres 1 Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) turut dihadiri oleh sejumlah tokoh Maluku yang memberikan dukungan dan inspirasi. Hal ini menunjukkan dukungan luas terhadap upaya pemuda Maluku dalam meraih cita-cita Indonesia Emas 2045.

Pesan optimisme dan semangat dalam pembukaan kongres ini mencerminkan keyakinan akan masa depan yang cerah. "Kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemuda menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan menggapai tujuan bersama. Semua ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan peran serta pemuda dalam proses tersebut," tutupnya. 

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Gus Halim: Persepsi Positif Dana Desa Naikkan Citra Pendamping Desa

Duta Nusantara Merdeka | Pekalongan 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan persepsi positif dana desa akan meningkatkan citra pendamping desa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim mengungkapkan hal itu dalam rapat koordinasi (Rakor) Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Pekalongan, Batang dan Pemalang di Pekalongan, Jawa Tengah.

Menurut Gus Halim, pada Maret-April 2024 mendatang, Kemendes PDTT akan melakukan survei persepsi masyarakat terkait pemahaman dan manfaat kebijakan dana desa, yang dikoordinasikan bersama tenaga pendamping desa.

"Persepsi positif dari survei ini akan diglorifikasi sebagai kerja-kerja yang dilakukan pendamping desa," jelasnya di Pekalongan, Senin (21/8/2023).

Persepsi positif ini juga akan meningkatkan citra dan nilai tenaga pendamping desa dalam pemerintahan selanjutnya.

Gus Halim menegaskan, persepsi positif yang muncul dari hasil survei akan menjadi bukti keberhasilan dan efektivitas peran pendamping desa.

Gus Halim juga menegaskan, pendamping desa tidak bisa dinilai seperti ASN karena tidak miliki jam kerja dan statusnya belum pasti.

Guna mempertahankan eksistensinya maka paradigma diubah, yaitu menempatkan posisi pendamping desa fokus ke pemberdayaan masyarakat.

"Pendamping desa generalis yaitu kewilayahan dan kewargaan, bukan spesialis akhirnya eksistensi menjadi lebih kuat," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim menegaskan, pendamping desa merupakan amanah, bukan sekadar struktural lantaran. Oleh karena itu, eksistensi pendamping desa akan terus dipertahankan.

Selain itu, pendamping desa tetap menjadi aset penting bagi desa, bahkan ketika telah mencapai status mandiri.

Gus Halim menegaskan, pendamping desa harus berfokus pada dua kunci penggunaan dana desa, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela menambahkan, rakor ini dilaksanakan untuk mengkomunikasikan dan konsolidasi program kegiatan. Selain itu mendiskusikan permasalahan di lapangan serta strategi untuk menghadapinya.

Rakor diikuti tenaga pendamping profesional Kabupaten Batang 99 orang, Kabupaten Pekalongan 105 orang dan Kabupaten Pemalang 73 orang.

Sedangkan peserta dari internal Kemendes PDTT sebanyak 10 orang.

Rakor juga dihadiri Menteri Tenaga Kerja 2014-2019 Hanif Dhakiri, Staf Khusus Mendes PDTT Zainul Munasichin, Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa Yusra, dan Koordinator Nasional TPP Hasan Rofiqi. (Arianto)

Read More

GEKANAS Ajukan Permohonan Pembatalan UU Cipta Kerja ke MKRI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS), sebuah aliansi yang terdiri dari 18 Serikat Pekerja Tingkat Nasional, Akademisi, Advokad, dan Peneliti, telah mengambil langkah untuk mengajukan permohonan pembatalan dan pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) di Jakarta, Selasa (22/03/2023). Permohonan ini didaftarkan dengan nomor perkara 40/PUU-XXI/2023.

Menurut Saepul Anwar, Kuasa Hukum GEKANAS, aliansi ini menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut memiliki beberapa isu kritis yang perlu diperhatikan:

**1. Reinkarnasi UU Cipta Kerja:** Perppu 2 Tahun 2022 yang menjadi dasar UU ini dipandang sebagai penjelmaan kembali dari UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MKRI No. 091/PUU-XVIII/2021 pada tanggal 25 November 2021.

**2. Pembangkangan terhadap Konstitusi:** Pembentukan Perppu Cipta Kerja dianggap sebagai tindakan pembangkangan Pemerintah dan Presiden RI terhadap konstitusi, serta melanggar sumpah yang diucapkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945.

**3. Kegentingan yang Memaksa:** Selama hampir 8 bulan sejak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dikeluarkan, GEKANAS tidak menemukan bukti yang memperlihatkan adanya keadaan darurat atau tidak normal yang memaksa keberlakuan Perppu tersebut.

**4. Ketentuan Kegentingan yang Memaksa:** Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 menyebutkan bahwa keadaan kebutuhan mendesak dan kekosongan hukum adalah syarat utama bagi keberlakuan kegentingan yang memaksa.

**5. Kekosongan Hukum Tidak Ada:** Tidak ada kekosongan hukum sejak putusan MKRI No. 91/PUU-XVIII/2021 dikeluarkan, mengingat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku.

**6. Kondisi Ekonomi Stabil:** Pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,5%-5% dan perkiraan optimistis Presiden Joko Widodo mengenai pertumbuhan ekonomi tahun 2024 (5,2%) dan inflasi (2,8%), menunjukkan bahwa negara dalam kondisi kondusif.

**7. Penguatan UU Cipta Kerja:** Serangkaian langkah pemerintah, seperti Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung, menunjukkan komitmen untuk memperkuat pelaksanaan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

**8. Tuntutan Pembatalan UU:** GEKANAS menuntut MKRI untuk membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Langkah ini menyoroti perdebatan hukum yang sedang berlangsung dan dampaknya terhadap dunia ketenagakerjaan dan ekonomi nasional. Keputusan akhir dari MKRI akan menjadi penentu arah perubahan legislatif terkait dengan Cipta Kerja.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

 

Read More

Fachrul Razi Kembali Terpilih Sebagai Ketua Komite I DPD RI Tahun 2023-2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Aceh Fachrul Razi kembali terpilih menjadi Ketua Komite I DPD RI untuk masa sidang periode 2023-2024, rapat pemilihan ketua dipimpin Wakil Ketua III DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin. 

Dalam rapat yang digelar secara fisik dihadiri oleh seluruh anggota Komite I DPD RI, dari Sabang sampai Merauke, Pemilihan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Padjajaran Lantai 2,  Gedung  B, DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 21 Agustus 2023.

Dalam Rapat tersebut memutuskan secara aklamasi melalui mekanisme musyawarah dan mufakat Ketua Komite I Fachrul Razi (Provinsi Aceh), Adapun Wakil Ketua Komite I terpilih Sylviana Murni (DKI Jakarta), Wakil Ketua II Filep Wamafma (Papua) serta Wakil Ketua III Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim ( Kalimantan Selatan). 

 “Alhamdulillah, ini sebagai amanah besar bagi saya kembali memimpin Komite I DPD RI untuk untuk keempat kalinya. Saya berkomitmen melanjutkan masukan-masukan daerah, khususnya terkait anggaran desa, otonomi khusus, sengketa di daerah, hukum, dan pertanahan di sisa masa jabatan sebelum kedepan memasuki tahun politik tahun 2024” ujar Fachrul yang juga alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia. 

Lebih lanjut Fachrul Razi mengatakan banyak agenda-agenda yang mendesak dan strategis harus segera diselesaikan di komite I karena menjelang tahun 2024 isu kedaerahan akan menjadi isu yang sangat penting diperjuangkan DPD RI. Sebagai Ketua Komite I dirinya akan berkomitmen untuk kembali memperjuangkan aspirasi komite I untuk diperjuangkan di DPD RI.

Dalam waktu dekat Fachrul Razi juga akan mengundang beberapa Menteri terkait dengan Komite I antara lain Mendagri untuk bisa membahas persoalan – persoalan daerah yang menjadi isu dan agenda DPD RI.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Ketua Komite I Fachrul Razi sempat berhenti setahun dari ketua komite I dikarenakan dirinya fokus untuk menjalankan ibadah haji serta menyelesaikan beberapa kegiatan di daerahnya. Oleh karena itu atas permintaan dari semua anggota, dirinya diminta kembali untuk bisa memimpin komite I  DPD  RI dan akhirnya terpilih ketua komite I, Fachrul Razi akan memimpin komite I periode 2023-2024.  

Menjawab pertanyaan media terkait dengan isu Aceh,  Fachrul Razi menegaskan bahwa komite I DPD RI telah memperjuangkan agenda revisi UU No 11 tahun 2006 untuk bisa segera dibahas, oleh karena itu sebagai  Ketua komite I dirinya memastikan bahwa UU Pemerintah Aceh yang akan direvisi di parlemen agar sesuai dengan MOU Helsinki. (Arianto)

Read More

Pemerintah Tegaskan Komitmen Berantas Kejahatan Keuangan Digital

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah menegaskan tidak akan pernah berhenti untuk memberantas kejahatan keuangan digital yang kian marak dan semakin canggih. 

Mulai dari pinjaman online (pinjol) ilegal sampai penipuan online yang merugikan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi menyatakan, masalah security in digital hari ini telah menjadi isu dunia. 

Oleh karena itu, Menkominfo menegaskan arti penting literasi dan inklusi keuangan digital dengan melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital.

“Tantangan keamanan dalam ekosistem digital semakin kompleks. 

Berbagai bentuk kejahatan digital, mulai dari penipuan online hingga pinjaman online ilegal, terus berkembang dan menggunakan teknik yang semakin canggih,” ujarnya dalam Forum Merdeka Barat 9: 

Melawan Kejahatan Keuangan Berbasis Digital, di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (21/08/2023).

Dalam menghadapi kejahatan digital, upaya pencegahan dan literasi masyarakat menjadi kunci utama agar masyarakat menyadari risiko dan dapat mengurangi dampak negatif kejahatan keuangan digital. Terlebih, menurut Menkominfo, saat kejahatan digital semakin canggih. 

Oleh karena itu, penegakan hukum harus terus berkembang sejalan dengan dinamika kejahatan digital yang terjadi.

“Upaya pencegahan dan penindakan oleh Kemenkominfo dan kolaborasi lintas Kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam memerangi kejahatan digital yang semakin kompleks. 

Salah satunya masalah pinjaman online ilegal yang telah merugikan banyak masyarakat dengan jumlah yang fantastis,” tandasnya.

Lebih lanjut, Menteri Budi Arie juga menekankan arti penting kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memerangi kejahatan digital yang semakin maju.

Dalam forum yang sama, Kepala Eksekutif Pusat Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan dampak serius investasi ilegal yang merugikan masyarakat Indonesia hingga lebih dari Rp100 triliun.

“Banyak entitas ilegal yang menyamar sebagai legal, menipu banyak orang dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Misalnya, kasus penipuan melalui panggilan telepon atau pesan WhatsApp yang mengaku sebagai perwakilan bank ternama,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Friderica Widyasari Dewi menegaskan, Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) telah bekerja sama dengan 12 Kementerian dan Lembaga terkait upaya untuk terus memberantas berbagai bentuk kejahatan keuangan. 

Namun, meskipun upaya telah dilakukan, tantangan masih ada dan beragam tindakan ilegal terus berkembang.

"Kolaborasi antara OJK, Kementerian, Lembaga lainnya, dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa, menjadi kunci dalam upaya memberantas kejahatan keuangan. Koordinasi yang sangat baik dengan 12 kementerian dan lembaga tadi, dan kita terus melakukan, tiap hari, tutup link ini," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pengawas Penyidik (Karowassidik) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Iwan Kurniawan, menjelaskan bahwa kebanyakan entitas ilegal yang juga mencari dukungan di luar negeri, membuat penanganan semakin rumit.

“Pengungkapan kasus yang melibatkan unsur transnasional memerlukan kerja sama dengan negara-negara terkait. Meskipun undang-undang di antara dua negara mungkin berbeda, upaya kerja sama tetap dilakukan untuk mengatasi kejahatan transnasional,” ungkapnya.

Dalam menjaga keamanan masyarakat dari kejahatan online ilegal, Karowassidik Iwan menegaskan bahwa Polri berupaya melakukan take down situs yang merugikan dalam waktu sesingkat mungkin, kurang dari 24 jam jika memungkinkan. (Arianto)

Read More

Peringati HUT RI ke-78, Menkumham: Refleksi Diri dan Inovasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperingati hari ulang tahunnya yang ke 78. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut ini saatnya untuk berbenah diri dan memperbaikinya apabila terdapat kekurangan.

"Pada momen peringatan ini, saudara-saudara telah menunjukkan aksi nyata yang progresif. Namun, perlu saya ingatkan kembali bahwa kita jangan sampai terlena serta cepat merasa puas, dan akhirnya berhenti disini saja," kata Yasonna saat menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Kemenkumham ke-78 Tahun 2023.

Tak hanya menyoal introspeksi, Yasonna juga menyoroti tentang pentingnya bekerja dengan cara-cara baru yang kreatif dan inovatif. Di usia yang sudah menginjak 78 tahun, sudah selayaknya Kemenkumham lebih berkualitas didalam memberikan pelayanan publik.

"Pertahankanlah capaian prestasi yang telah berhasil diraih. Teruslah pikirkan cara-cara baru dengan berbagai terobosan kreatif dan inovasi baru untuk memberikan kemudahan dalam bekerja dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk keberlanjutan program (sustainable program) atas program-program yang telah saya tetapkan," kata Yasonna, Senin (21/08/2023) pagi.

Sejak 2022, hari ulang tahun Kemenkumham diperingati setiap tanggal 19 Agustus. 

Pada kesempatan ini, Yasonna juga berharap tidak ada lagi penyalahgunaan tugas dan wewenang, tidak ada lagi perilaku pegawai yang melanggar disiplin kode etik, dan melanggar hukum.

"Bangunlah citra positif dan hiasi kementerian ini dengan berbagai prestasi dan capaian positif," kata menkumham di lapangan upacara Kemenkumham.

Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.

"Mengembalikan kepercayaan publik itu tidaklah mudah, maka pertahankan dan terus tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan berkinerja baik, beretika, profesional serta berintegritas," ujar ayah dari empat orang anak ini.

Diakhir sambutannya, Yasonna berpesan agar seluruh jajaran untuk tetap cermat dalam bekerja, melakukan pengawasan pengendalian di masing-masing jajarannya, serta terus saling mengingatkan untuk selalu taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan.

"Apabila kita mampu meraih kepercayaan masyarakat (public trust), pada akhirnya kita akan memperoleh dukungan yang optimal dari masyarakat dan segenap stakeholder yang ada," tutupnya.

Hari Kemenkumham atau yang lebih populer disebut Hari Dharma Karya Dhika, tahun ini mengusung tema 

“Kementerian Hukum dan HAM Semakin Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Tema ini dapat dimaknai sebagai upaya merefleksikan semangat dari segenap Insan Pengayoman di seluruh Indonesia dalam memberikan pengabdian terbaik dari waktu ke waktu, yang diharapkan juga semakin berkualitas. (Arianto)

 

Read More

OJK: Bahaya Pinjol Jerat Buruh, Ibu Rumah Tangga dan Pelajar

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan betapa bahayanya jeratan pinjaman online ilegal. 

Menurutnya, korban berasal dari berbagai kelompok, termasuk kalangan rentan seperti buruh, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), ibu rumah tangga hingga pelajar.

Oleh karena itu, Friderica menyatakan OJK terus mendorong literasi dan edukasi terkait dengan potensi kejahatan keuangan kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok rentan agar tidak menjadi korban pinjol ilegal.

"Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dari dua arah dalam hal pemberantasan kejahatan keuangan berbasis digital," ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Melawan Kejahatan Keuangan Berbasis Digital” di Media Center Kementerian Kominfo, Senin (21/08/2023).

Kepala Eksekutif PEPK OJK menjelaskan, saat ini banyak entitas ilegal yang datang dan menyerbu masyarakat dari berbagai arah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. "Mereka masuk dan menyasar ke masyarakat melalui saluran-saluran komunikasi pribadi," ujarnya.

Di sisi lain, casino mentality atau mentalitas orang berjudi yang ingin cepat kaya. 

Menurut Friderica, hal ini makin diperparah dengan rendahnya literasi keuangan dan literasi digital masyarakat.

“Jadi masyarakat masih belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar. 

Mereka belum teredukasi untuk memilih dan memilah. Belum lagi mentalitas FOMO [fear of missing out]. Ditambah dengan banyaknya serbuan yang ilegal-ilegal, ini betul-betul tantangan kita semua,” jelasnya.

Menurut Kepala Eksekutif PEPK OJK saat ini berkembang banyak jenis kejahatan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital, dan pada akhirnya merugikan konsumen. 

Namun, secara umum ada tiga hal mendasar yang dapat membedakan suatu kasus merupakan kejahatan keuangan digital atau bukan, tetapi sama-sama memiliki potensi merugikan.

Pertama, entitas atau perusahaannya ilegal alias tidak terdaftar di OJK. Jika menemukan kasus seperti ini, sudah jelas bahwa transaksi apapun melalui entitas itu akan membawa kerugian bagi nasabah/masyarakat.

Kedua, perusahaannya legal, tetapi ada oknum-oknum pelaku kejahatan yang meniru entitas legal tersebut seperti tampilan aplikasi maupun isi pesan dan memanfaatkannya untuk menipu nasabah atau konsumen.

Ketiga, perusahaannya legal, namun perilaku konsumen sendiri yang menimbulkan keresahan dan merugikan diri sendiri. 

Dia mencontohkan meminjam uang menggunakan paylater.

“Ini seperti kasus pemanfaatan paylater yang sekarang banyak terjadi. 

Entitasnya legal, tetapi perilaku konsumennya yang konsumtif, misalnya meminjam untuk beli tiket konser, jalan-jalan, beli hp, dan lain-lain, akhirnya terjerat sendiri. Dan ini juga sesungguhnya patut diwaspadai,” tuturnya.

Oleh karena itu, OJK terus melakukan literasi dan mengedukasi kepada masyarakat. 

Dalam hal literasi dan edukasi keuangan digital, OJK pun bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka semakin sadar dan waspada terhadap berbagai potensi kejahatan keuangan berbasis digital.

“Termasuk diskusi FMB9 kali ini, kami berterima kasih mengangkat tema ini, karena ini memang perlu kita sosialisasikan seluas-luasnya,” ujar Friderica.

Bahkan, OJK akan terus memperkuat peranan Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam mendorong edukasi dan memberantas kejahatan keuangan di era digital ke depan. 

Untuk itu, lanjutnya, OJK saat ini sedang mempersiapkan rebranding SWI menjadi Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal.

Kepala Eksekutif PEPK OJK membagikan sejumlah kiat untuk menjaga diri dari potensi serangan kejahatan keuangan berbasis digital. 

Menurutnya, semua kejahatan keuangan berbasis digital pasti akan berhubungan dengan aplikasi, nomor telepon, dan rekening.

"Tiga hal ini dapat menjadi pegangan masyarakat untuk waspada apabila menjadi target serangan kejahatan keuangan digital. 

Pasti berhubungan dengan tiga hal itu. Pasti. Masyarakat harus awas. Terlebih apabila nomor teleponnya asing atau berasal dari luar negeri, itu patut dicurigai. Bahkan niatnya saja pun -sudah patut dicurigai-,” jelasnya.

Selain pegangan itu, ada kiat lain untuk menghindar dari potensi serangan kejahatan keuangan berbasis digital. 

Pertama, apabila pesan keuangan tersebut masuk ke kotak pesan pribadi, baik dalam bentuk SMS maupun pesan singkat Whatsapp, itu sudah dipastikan ilegal.

“Sebab kami dari OJK sudah ada aturannya, bahwa entitas atau perusahaan tidak boleh menghubungi konsumen lewat jalur pribadi,” kata Friderica.

Kedua, untuk menegaskan dan memastikan lebih lanjut, konsumen ataupun masyarakat dapat menelpon ke 157 atau mengirimkan pesan Whatsap ke nomor 081157157157 yang merupakan kontak OJK Online.

Ketiga, ini khusus terkait aplikasi pinjol, Kiki mengingatkan pentingnya menjaga ‘Camilan’ - yang merupakan singkatan dari camera, microphone, dan location.

“Artinya, kalau ada aplikasi yang meminta akses ke data kita di luar Camilan itu, maka itu ilegal. 

Karena aturan dari kami, entitas hanya boleh meminta akses terhadap kamera, mikrofon, dan lokasi,” tegas Kepala Eksekutif PEPK OJK.

Terakhir, tetapi tidak kalah penting, yakni membaca lebih lanjut mengenai term and condition yang ditawarkan oleh aplikasi atau entitas pinjol. 

Kiki menegaskan masyarakat agar memahami benar-benar term and condition sebelum menyetujui sebuah layanan dari aplikasi keuangan.

“Intinya, legal dan logis. Aspek legalnya dulu, perhatikan legalismenya. Setelah itu, logis atau tidak. 

Semoga itu dapat membantu kita terhindar dari potensi sasaran serangan kejahatan keuangan siber,” tegas Friderica. (Arianto)

Read More

Harun Al Rasyid Pimpin Muhammadiyah Medan Denai

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Musyawarah Cabang (Musycab) Ke - 10 Muhammadiyah Medan Denai yang digelar pada tanggal 20 Agustus 2023 di SD Muhammadiyah 23 yang berada di jalan Denai Gang Mulajadi Medan telah selesai dan berjalan dengan lancar.

Musyawarah Cabang (Musycab) ke 10 tersebut telah memutuskan dan  menetapkan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Periode 2022 - 2027.

Hasil Pemungutan Suara yang dilakukan Panitia Pemilihan berjalan sukses dengan memilih 7 Orang Anggota Pimpinan dari 12 Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Berikut Hasil Perolehan Suara Musycab Ke 10 Muhammadiyah Medan Denai,  Ebiet Prayugo Radityo (31 Suara), Harun Al Rasyid (37 Suara), Jasman Syarifuddin (16 Suara) Lismardi Hendra (34 Suara), Muhammad Nur (16 Suara), Muhammad Amin (22 Suara) Parhimpunan Siregar (20 Suara), Ramlan Bintang (27 Suara) Sutikno Fahmi (14 Suara) Syahrul (27 Suara) Syahridin Tanjung (17 Suara) Tenerman (19 Suara)

Selanjutnya Berdasarkan Hasil Rapat Anggota Pimpinan Terpilih, maka ditetapkan Harun Al Rasyid sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Denai Periode 2022 - 2027

Acara Musyawarah Cabang Ke - 10 Muhammadiyah Kota Medan Ditutup secara resmi oleh Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, Ibrahim Nainggolan, MH. **

Read More

Kemenko PMK Hadiri Peringatan World Humanitarian Day 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nelwan Harahap mengikuti kegiatan peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia (World Humanitarian Day), di Taman Literasi Martha Tiahahu, Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Hari Kemanusiaan Sedunia atau World Humanitarian Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 2009 untuk mengenang serangan bom bunuh diri oleh teroris di Hotel Canal, Baghdad, Irak, pada 19 Agustus 2003 lalu, yang menewaskan 22 orang, termasuk salah satu utusan tinggi PBB di Irak.

Peringatan Hari Kemanusiaan 2023 bertajuk Humanitarian Night: Commemorating World Humanitarian Day 2023. 

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), Kemenko PMK, Kemensos, BNPB, dan didukung oleh NGO, INGO, dan para pegiat kemanusiaan.

Dalam sambutannya, UN Resident Coordinator Valerie Julliand menyampaikan, Hari Kemanusiaan Sedunia bukan hanya diselenggarakan untuk mengenang para pekerja kemanusiaan yang gugur saat bertugas, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan kenyataan di dalam pekerjaan kemanusiaan. 

“Tema Hari Kemanusiaan Sedunia tahun ini adalah No Matter What, yang bermakna: bahkan dalam menghadapi kesulitan, bahkan jika teroris membidik para pekerja kemanusiaan, dan bahkan jika melakukan kegiatan kemanusiaan bisa sangat berbahaya, kami terus melanjutkan apa pun yang terjadi. Kami perlu membantu orang yang membutuhkan, apa pun yang terjadi. Kami berdiri bahu membahu bersama dengan mereka yang terdampak," tuturnya dalam keterangan persnya, Minggu (20/08/2023).

Sementara itu, Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK Nelwan Harahap dalam sambutannya menyatakan bahwa Hari Kemanusiaan Sedunia adalah momen untuk mengingatkan kita semua, betapa peran relawan kemanusiaan sangatlah penting. 

Mereka yang pergi ke daerah bencana atau konflik, tak peduli sejauh apa, tak peduli bagaimana risiko di lokasi kejadian, tetap datang untuk menyelamatkan dan melindungi mereka yang membutuhkan.

“Tidak peduli siapa Anda. Karena setiap Anda adalah penting. Setiap Anda adalah bagian dari kemanusiaan. Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak peduli siapa, tidak peduli dimana, aktor-aktor kemanusiaan akan tetap berjuang memberikan pelayanan dan melakukan perlindungan yang terbaik untuk tetap memberi pelayanan, memenuhi kebutuhan dasar di tengah-tengah mereka yang membutuhkan pertolongan,” tegasnya. 

Nelwan juga menyampaikan, di tahun 2023 ini, Indonesia akan mengalami masa El Nino. Ancaman paling nyata yang akan dihadapi adalah kekeringan, gagal panen dan kebakaran hutan. 

Nelwan mengingatkan perlunya melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah jatuhnya korban dan kerugian. 

"Momentum Hari Kemanusiaan Sedunia ini perlu terus berinovasi dalam menghadapi semua potensi bencana di Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, Nelwan menyatakan, Anticipatory Action (aksi antisipatif) yang sedang diggaungkan merupakan salah satu inovasi untuk lebih memperkuat kapasitas masyarakat, penanggulangan dan daya dukung lnigkungan, terutama dalam menghadapi bencana yang sifatnya rutin (memiliki jangka waktu untuk melakukan peringatan dini). 

"Upaya-upaya serupa perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan keterlibatan seluruh unsur pentahelix dan juga melibatkan masyarakat sebagai pelaku juga bukan hanya sebagai sasaran kebijakan," ujarnya.

Menutup sambutannya, Nelwan mengucapkan selamat Hari Kemanusiaan Sedunia. “Mari kita gelorakan kembali semangat kemanusiaan kita. Kita kuatkan lagi simpul-simpul koordinasi antar sesama lembaga kemanusiaan. 

"Kita teguhkan kembali komitmen kita untuk mengabdi kepada masyarakat yang membutuhkan. No Matter What (apapun yang terjadi) kita tetap melayani," pungkasnya. (Arianto)

Read More