Badan Pengelola Dan Warga Cinta Kalibata City Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H,

Badan Pengelola dan Warga Cinta Kalibata City menggelar acara Buka Puasa Ramadhan Bersama Anak Yatim yang diadakan di Kalibata City Jakarta, (01/04/2023). Acara tersebut dihadiri oleh Prof. Dr. K. H. Nasaruddin Umar M. A., seorang tokoh agama yang banyak dicintai dan dihormati oleh masyarakat Indonesia.

Tema yang diusung pada acara tersebut adalah "Ramadhan Mubarok 1444 H, Mari Bersama Berbagi Kebahagiaan Kepada Sesama". Dalam acara tersebut, para warga Kalibata City dan anak yatim diberikan kesempatan untuk berbuka puasa bersama-sama. Selain itu, mereka juga diberikan tausiyah oleh Prof. Dr. K. H. Nasaruddin Umar M. A. yang memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta.

Dalam sambutannya, Pembina Warga Cinta Kalibata City, Hj Musdalifah menyampaikan bahwa hari ini adalah puncak acara dari serangkaian acara di bulan suci Ramadan, yaitu lomba Adzan dan Hifzil Qur'an untuk anak-anak yang dimulai pada tanggal 26 Maret 2023. Dalam acara tersebut, pihak panitia memberikan bingkisan lebaran sebanyak 600 paket untuk anak yatim dan 2400 paket untuk karyawan inhouse dan outsourcing.

Acara ini merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial yang diadakan oleh Warga Cinta Kalibata City, dimana seluruh masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat dan bernilai positif. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga dan meningkatkan kecintaan terhadap agama dan budaya.

Dalam lomba Adzan dan Hifzil Qur'an tersebut, anak-anak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. "Selain itu, acara ini juga memberikan penghargaan kepada para pemenang dan hadiah yang menarik untuk memotivasi mereka dalam belajar dan menghafal Al-Qur'an," ucapnya.

"Semoga kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan dan menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk turut serta dalam kegiatan yang bermanfaat dan bernilai positif bagi masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, General Manager Kalibata City Martiza Melati mengatakan, Link yang terjalin antara Badan Pengelola dan Warga Cinta Kalibata City dengan anak yatim ini menciptakan suatu hubungan sosial yang kuat dan penting dalam membentuk kebersamaan dan solidaritas di antara masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dan peka terhadap kebutuhan sesama, khususnya mereka yang kurang beruntung.

Kami berharap bahwa kegiatan seperti ini dapat terus dipertahankan dan diperluas ke berbagai wilayah di Indonesia sehingga masyarakat dapat lebih merasakan kebahagiaan yang berasal dari rasa peduli dan kasih sayang kepada sesama. 

Terima kasih kepada Warga Cinta Kalibata City yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sukses.

Sementara itu, Prof. Dr. K. H. Nasaruddin Umar M. A. mengajak seluruh peserta untuk saling berbagi kebahagiaan kepada sesama. Beliau juga mengingatkan pentingnya memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk kepada anak yatim. "Sekali lagi, mari bersama-sama berbagi kebahagiaan kepada sesama, terutama kepada anak-anak yatim yang membutuhkan kita," ujarnya.

Acara Buka Puasa Ramadhan Bersama Anak Yatim ini berlangsung meriah dan penuh kebahagiaan. Selain berbuka puasa bersama dengan hidangan lezat, acara juga diisi dengan berbagai aktivitas seperti ceramah agama, serta pemberian bingkisan dan hadiah kepada anak-anak yatim yang hadir.

Dengan adanya acara ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban dan memberikan kebahagiaan kepada anak yatim, serta mengajak seluruh peserta untuk saling berbagi kebaikan dan kebahagiaan kepada sesama. (Arianto)

Read More

BPH Migas Ajak Masyarakat Ikut Awasi Distribusi BBM Bersubsidi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memegang peranan penting. Hal ini disampaikan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Basuki Trikora Putra dalam kegiatan Sinergi BPH Migas dan DPR RI yang dihelat di Cianjur, Jawa Barat, Jumat (31/3/2023).

Pria yang akrab disapa Tiko ini berharap masyarakat dapat menjadi duta pengawasan agar BBM bersubsidi dipergunakan oleh masyarakat yang berhak.

“Apa yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Pom Bensin, yang diduga tidak sesuai peruntukkannya, bisa menyampaikan ke petugas, pengawas SPBU, dan WhatsApp BPH Migas di 081230000136," ujar Tiko.

Ia pun mengungkapkan, pengawasan penting dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat. "Yang berhak menerima subsidi dapat menerima dengan baik," tuturnya.

*Peran Berbagai Pihak*

Hal senada disampaikan anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief. Penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi perlu diatur serta diawasi dalam rangka menjamin subsidi tepat sasaran. Karena hanya konsumen tertentu yang dapat menggunakan BBM bersubsidi tersebut.

Pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, sambung Eman, tidak hanya dilakukan BPH Migas dan Aparat Penegak Hukum saja, namun membutuhkan partisipasi aktif  masyarakat. 

"Tidak bisa (BPH Migas dan Aparat Penegak Hukum) melakukan sendiri, maka membutuhkan dukungan dari masyarakat," ungkap Eman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Eddy Soeparno menjelaskan bahwa saat ini sekitar 80% subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak. 

Oleh karena itu, lanjut Eddy, kehadiran BPH Migas sangat diperlukan untuk mengatur dan mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi.

"Hakikatnya BBM subsidi adalah untuk yang berhak menerimanya," pungkas Eddy. (Arianto)

Read More

Takziah Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Wapres Kenang Almarhum K.H. Munahar Muchtar sebagai Ulama Banyak Ilmu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2023, K.H. Munahar Muchtar, meninggal dunia pada usia 56 tahun di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Sabtu dini hari (01/04/2023). 

Menerima kabar duka tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, Sabtu pagi ini langsung bertakziah ke rumah duka di Jl. Semanan Raya, Kampung Lamporan RT 05/RW 08 No. 72, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. 

Sekitar pukul 10.43 WIB, Wapres tampak tiba di rumah duka dan disambut putra kedua almarhum, Faiz mewakili keluarga. 

Usai memimpin tahlil dan doa untuk almarhum, Wapres mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat kehilangan atas berpulangnya K.H. Munahar, yang disebutnya sebagai sosok ulama yang memiliki banyak ilmu. 

“Beliau adalah ulama fatwa yang banyak ilmunya, banyak manfaatnya. Mudah-mudahan Beliau diterima oleh Allah SWT,” tuturnya. 

Selain itu, menurut Wapres, K.H. Munahar juga merupakan seorang ulama yang gigih memperjuangkan kepentingan umat, dan terus memberikan pencerahan agar umat senantiasa menjalankan perintah Allah SWT. 

“Hidupnya banyak manfaat, hidupnya diabdikan kepada agama, masyarakat, bangsa dan negara,” pujinya. 

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa meninggalnya K.H. Munahar memang merupakan suatu musibah bagi umat karena ilmunya turut dibawa. 

“Kehilangan ulama itu musibah. Ulama itu kalau meninggal ilmunya dibawa dan mencari penggantinya susah,” ujar Wapres. 

“Allah tidak mengangkat ilmu dari hati manusia, tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mengambil ulamanya,” imbuhnya. 

Untuk itu, Wapres mengharapkan agar kehilangan K.H. Munahar segera tergantikan oleh ulama-ulama berilmu lainnya. 

“Harus ada yang mengganti. Kalau sampai tidak ada orang alim yang menggantikannya, maka umat akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang ketika ditanya, dia memberi fatwa tanpa ilmu, [sehingga] dia sesat dan menyesatkan,” tegasnya. 

Kemudian pada kesempatan ini, Wapres berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan agar ikhlas dan sabar atas kepergian almarhum K.H. Munahar. 

“Segala sesuatu musibah telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita tidak boleh mengeluh,” pintanya.

Terakhir, Wapres kembali mendoakan almarhum, semoga berbagai jasanya semasa hidup menjadi tabungan amal ibadah di akhirat. 

“Mudah-mudahan nanti ada gantinya ulama-ulama muda, karena sekarang yang tua-tua sudah banyak yang dipanggil oleh Allah SWT,” pungkasnya. 

Sekitar pukul 11.10 WIB, Wapres meninggalkan lokasi rumah duka untuk kembali ke Kediamannya.

Rencananya, jenazah K.H. Munahar Muchtar akan dimakamkan di hari yang sama selepas Dzuhur di kompleks pemakaman pribadi tidak jauh dari rumah almarhum. 

Sebagai informasi, K.H. Munahar Muchtar terpilih menjadi Ketua Umum MUI DKI Jakarta untuk periode 2018-2023. Dalam tugasnya, ia didampingi Sekretaris Umum K.H. Yusuf Aman dan Bendahara Umum K.H. Abi Ichwanuddin. (Arianto)

Read More

Ahli Tergugat Perkara APKOMINDO Tegaskan Imunitas Advokat Tidak Mutlak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kelanjutan Sidang perkara Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu pekan depan semakin menarik disimak. Pada sidang Rabu ini, ketika Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH, MH yang dihadirkan sebagai Ahli oleh pihak Tergugat III Kantor Hukum Otto Hasibuan, justru menegaskan imunitas seorang advokat tidak mutlak.

"Tidak ada satupun pejabat di negara ini yang memiliki imunitas yang absolut, bahkan presiden sekalipun, termasuk pengacara," tutur Abdul. Pengacara itu, kata dia, menjalankan profesinya rentan digugat sehingga dibuatlah undang-undang advokat yang memberikan perlindungan terhadap advokat.

Menurut ahli, ada pasal yang mengatur bahwa pengacara tidak dapat dituntut karena membela kepentingan klien dengan itikad baik, namun tetap imunitas pengacara tidak mutlak.

Ahli yang dihadirkan tergugat malah balik memberikan dukungan kepada pihak penggugat Ketum APKOMINDO Soegiharto Santoso agar memperjuangkan haknya yang dirugikan sesuai hukum acara yang benar. 

Hal itu terjadi ketika ahli Abdul Rachmad Budiono menjawab pertanyaan penggugat Soegiharto Santoso terkait pencantuman keterangan diduga palsu dalam suatu persidangan terpisah namun objek yang sama. 

Hoky sapaan akrab pihak penggugat sempat bertanya apabila advokat diduga telah mengarang fakta peristiwa dan merubah data nama-nama pengurusnya, entah karena dari pihak Advokatnya sendiri, atau sesuai pesanan pihak Klien atau karena kelalaian dari Advokatnya? Kemudian jika peristiwa itu ada dan dapat dibuktikan, apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Malpraktek, lalu apakah Advokat tersebut bisa dituntut secara perdata maupun pidana? Apalagi bisa menang diberbagai tingkat peradilan?

Namun ahli menjawab bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Advokat itu berasal dari kliennya, sehingga jika ingin dipersalahkan tetap kepada kliennya.

Hoky membeberkan bukti yang menjadi salah satu dasar dirinya melakukan gugatan terhadap para tergugat, yakni ketika Sekjen APKOMINDO Rudy Dermawan Muliadi hasil Munaslub 2015 versi pihak tergugat, naik menggantikan Ketua Umum pasca Rudi Rusdiah mengundurkan diri sebagai Ketum. 

“Apakah bisa seseorang mengundurkan diri, lalu seseorang yang menggantikan dinyatakan terpilih pada saat perstiwa Munaslubnya” tanya Hoky kepada ahli Abdul Rachmad Budiono. 

Namun dalam persidangan Ahli menerangkan hal lain dan ketika ditanya tentang apa jawaban konkritnya tentang hal itu, ahli malah menjawab : "Jika telah ne bis in idem maka ya sudah harus dihormati putusannya.” 

Meskipun pada kenyataan sesungguhnya hal tersebut adalah sangat mustahil dapat terjadi, karena peristiwanya berbeda.

Selanjutnya, Ahli justru memberi saran kepada pihak penggugat, jika fakta tersebut benar maka seharusnya hal itu diungkapkan atau dipertanyakan kepada majelis hakim pada saat persidangan perkara yang lalu. “Jika merasa dirugikan akibat itu (keterangan yang berbeda) seharusnya diperjuangkan pada saat itu,” ujar Abdul Rachmad Budiono. 

Merespon jawaban ahli, Hoky langsung menimpali bahwa dirinya justru sudah menyampaikan hal itu ke majelis hakim di persidangan perkara yang lalu. “Bahkan saya telah menghadirkan saksi Rudi Rusdiah selaku Ketum terpilih versi mereka dan bersaksi tentang dirinyalah yang terpilih sebagai Ketum pada Munaslub APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015 bukan Rudy Dermawan Muliadi," ungkapnya. 

"Namun dalam putusan majelis hakim PN JakSel tetap menyatakan Rudy Dermawan Muliadi yang terpilih,” beber Hoky sembari mengungkapkan salah satu oknum hakim agung yang memutus perkaranya telah ditangkap KPK terkait kasus gratifikasi di perkara lain. 

Hal menarik lainnya adalah, ketika Ahli Abdul Rachmad Budiono baru mengetahui Hoky selaku pihak penggugat bukanlah seorang pengacara melainkan masih berstatus mahasiswa fakultas hukum semester 5 namun turun sendiri sebagai prinsipal menggugat pengacara kondang Otto Hasibuan.

Selanjutnya pihak penggugat mencecar pertanyaan kepada ahli terkait keterangan dalam akta organisasi yang ada kalimat: "Untuk selanjutnya disebut Perseroan, Kemudian berlanjut tertuliskan, Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham dalam Perseroan, padahal akta tersebut mengenai akta perubahan organisasi bukan PT," tanya Hoky.

Dalam kesempatan tersebut ahli malah berasumi itu adalah akta perusahaan karena disebutkan perseroan.

Dibagian akhir, Hoky juga sempat mempertanyakan tentang perbedaan antara Munas dan Munaslub, lalu mempertanyakan pula jika faktanya dalam kegiatan yang disebutkan sebagai Munaslub tersebut tidak ada bukti-bukti daftar hadir peserta Munaslubnya, tidak ada bukti pengesahan quorumnya, tidak ada bukti nama pimpinan sidangnya, tidak ada bukti pengesahan agenda Munaslubnya, serta tidak ada bukti surat keputusan Munaslubnya.

Ahli menjawab, “Tidak ada karena hilang atau karena tidak pernah dibuat, harus diselidiki, sebab jika kegiatan sebesar Munaslub pasti ada berita acara, apapun bentuknya," terang ahli.  

Menanggapi hal tersebut Hoky sempat menyatakan bahwa faktanya kegiatan Munaslub tersebut tidak ada daftar hadirnya dan tidak ada bukti-bukti dokumentasi layaknya kegiatan Munaslub sebuah organisasi.

Sebagai informasi, Sidang perkara APKOMINDO ini dipimpin Panji Surono selaku Hakim Ketua, serta Yusuf Pranowo dan Kadarisman Al Riskandar selaku hakim anggota, dengan Edward Willy selaku panitera pengganti, sementara pihak tergugat I yaitu Rudy Dermawan Muliadi dan tergugat III yaitu Kantor Hukum Otto Hasibuan diwakili kuasa hukum Sordame Purba dan Donni Siagian. 

Sidang lanjutan akan berlangsung Rabu, tanggal 05 April 2023 pekan depan dengan agenda penyampaian Kesimpulan.

Sementara itu, terkait persoalan hukum yang dihadapi Soegiharto Santoso yang juga berprofesi sebagai wartawan, Ketum DPP SPRI Hence Mandagi mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam setelah beberapa kali mengikuti jalannya persidangan. 

“Hukum di negeri ini sudah dipermainkan oleh para aparat penegak hukum. Bagaimana mungkin dua keterangan dan data yang berbeda dalam satu objek peristiwa Munaslub APKOMINDO yang dimasukan dalam dalil pembelaan klien oleh kuasa hukum, itu bisa dimenangkan dalam persidangan,” ujar Mandagi usai persidangan. 

Menurut Mandagi, wartawan yang selama ini mengawal ketat persidangan terkait APKOMINDO pun masih melihat ada ketidakadilan di dalamnya. “Bagaimana dengan masyarakat umum yang sering menjadi korban mafia peradilan. Karena tidak ada yang ditakuti, hati nurani hakim dan pengacara makin dipertanyakan. Keadilan di negeri ini seolah hanya milik orang yang berduit,” sesalnya. 

Dia juga menandaskan, jika oknum pengacara bisa seenak perutnya mempermainkan hukum dengan tameng Undang-Undang yang melindungi profesi pengacara, perbuatan jahat bisa berlindung dengan tameng UU Advokat. 

“Saya sangat prihatin sebagai sesama profesi. Hoky ini sudah pernah dikriminalisasi dan ditahan karena perbuatan orang-orang yang saat ini menjadi tergugat. Hoky sampai harus menghadapi persoalan hukum terkait APKOMINDO ini mencapai belasan kasus baik perdata dan pidana oleh orang-orang atau kelompok yang sama. Dan kemana lagi beliau memperjuangkan keadilan selain ke lembaga peradilan,” ungkap Mandagi mempertanyakan. (Arianto)

Read More

GP Ansor DKI Jakarta Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta bersama Kominfo menggelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim serta Diskusi Ngobrol Bareng Sahabat dengan tema "Membangun Narasi Kebangsaan Di Ruang Digital" yang diadakan di Kantor PW GP Ansor DKI Jakarta, Jumat (31/03). 

"Dunia nyata sama dengan dunia maya yaitu salah satunya aturan di dunia nyata kita punya Undang-undang, di dunia maya pun kita punya Undang-undang. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian pertarungan hari ini  bukan hanya pertarungan yang ada di dunia nyata, tapi pertarungan hari ini ada di dunia maya," kata Muh. Sufyan Hadi, Wakil Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta dalam diskusi Dialog Sahabat 

Sekarang ini begitu gampang kita untuk melakukan akses di media sosial sehingga orangpun terbangun mindset cara berfikirnya itu karena adanya media sosial. Coba kita ingat Pemilu tahun 2019 begitu hebat dan kencangnya karena yang main itu ketikan jari sahabat-sahabat sekalian. Tetapi isi otak didalam kita ini itu ruwet dan mumet, mungkin pengennya hantam saja bahkan dalam satu keluarga ada yang tidak bertegur sapa.

Oleh karena itu, lanjut Sufyan, kita mempunyai basis keilmuan, keIslaman dan keIndonesiaan itu harus mampu untuk mengisi ruang-ruang digital itu. Implementasi di negeri kita sangat kurang sekali yang aktif dalam media sosial contoh misalnya di Twitter itu adalah ukuran konsumsi orang elit (misalnya tenaga ahli di DPR wajib main twitter karena isu elit itu ada di Twitter). 

Saya yakin disini hanya sedikit yang punya Twitter dan itupun kalau ada Twitter paling untuk melihat trending topik yang malam Jum'at dan malam Sabtu. Jadi hari ini ruang publik itu bukan hanya yang kita rasakan sentuhan badan, tapi ada di media sosial. Begitu gampang dan cepatnya semua isu-isu itu terpublish di media sosial hari ini. 

Menurut Sufyan, Kita harus menguasai Twitter untuk membangun narasi-narasi positif dan kebangsaan, seperti tadi saya bilang bahwasanya kita harus punya  pemahaman soal keIslaman yang Insya Allah bisa juga dengan Tokoh yang lain. NU pun tidak akan pernah kekurangan stok untuk berbicara soal Islam. Yang kedua kita mempunyai kemampuan untuk mampu mengkolaborasi dan akulturasi antara budaya, sosial, kebangsaan, nilai patriotisme itu hanya NU yang mempunyai ramuan tersebut. 

"Mari mulai hari ini kita isi ruang digital tersebut yang Insya Allah soal digitalisasi ini sampai Desember kedepan, nanti di PAC-PAC Ansor dan Banser  bisa lebih banyak berbicara soal digital. Kita akan undang narasumber-narasumber yang mumpuni yang bisa membuat sahabat-sahabat cakap dan canggih dalam bermedia sosial serta mampu membangun narasi positif, kebangsaan dan keagamaan yang mampu untuk merubah mindset dan pola pikir bangsa dan negeri ini," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara ini, Pengurus-pengurus GP Ansor dan Banser DKI Jakarta,  Komisioner KPI Mimah Susanti, Muh. Sufyan Hadi, Wakil Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta dan Ahmad Faisol, Praktisi & Bendahara GP Ansor DKI Jakarta sebagai narasumber. (Arianto)

Read More

Jelang Idul Fitri 1444H, BPH Migas Tingkatkan Pengawasan Penyaluran BBM

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang diwakili Komite BPH Migas Abdul Halim dan Wahyudi Anas, mendampingi Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kunjungan Kerja Spesifik guna memastikan ketersedian Bahan Bakar Minyak (BBM) periode Ramadan dan Idul Fittri 1444 H, khususnya di wilayah Jawa Timur.  

Provinsi Jawa Timur diprediksi menjadi salah satu tujuan utama arus mudik 2023. Untuk itu, pasokan dan distribusi BBM perlu dijaga agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Abdul Halim menjelaskan bahwa di samping menjaga keandalan pasokan dan distribusi BBM, pengawasan terhadap BBM Subsidi juga terus ditingkatkan, mengingat tingginya konsumsi BBM pada periode jelang Hari Raya Idul Fitri. BPH Migas juga telah berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaaan distribusi BBM.

“Ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM selama periode Ramadan dan Idul Fitri menjadi prioritas, sehingga masyarakat nyaman beraktivitas dan beribadah,” ujar Abdul Halim di Kantor Pertamina Patra Niaga MOR V Surabaya, Kamis (30/3/2023). 

Menurutnya, sejalan dengan meningkatnya permintaan BBM pada periode Ramadan dan Idul Fitri, pengawasan distribusi BBM tepat sasaran juga terus dioptimalkan. Pemanfaatan teknologi digital untuk mengawasi penyaluran BBM juga telah dilakukan melalui subsidi tepat My Pertamina. "Saat ini juga sedang melakukan improvement pada QR Code agar tidak mudah diduplikasi,” terang Abdul Halim.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan, kunjungan kerja yang dilakukan kali ini adalah untuk memantau pasokan BBM dan Listrik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H.  “Kami akan memastikan stok BBM dan listrik aman selama Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja kali ini tampak hadir Wakil Ketua Komisi VII, H Eddy Soeparno dan Bambang Hariadi serta Anggota Komisi VII, seperti Bambang D. H., Ridwan Hisjam, Dyah Roro Esti Widya Putri, Ratna Juwita, Rico Sia, Sartono, Hendrik Sitompul, Rusda Mahmud dan Syaikhul Islam. Kunjungan kali ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan M. P. Dwinugroho, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Erry Widiastono, serta Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) Evy Haryadi. (Arianto)

Read More

Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu Gelar Unras di DPRD Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menyikapi polemik terkait Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) apartemen Mediterenia Marina Residences (MMR) atau lebih dikenal Marina Ancol, maka kami Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu (KBAMB) yang merupakan pemilik/penghuni asli apartemen Marina Ancol melakukan klarifikasi pada isu-isu TIDAK BENAR yang selama ini dituduhkan oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan warga apartemen. 

Bahwa kami Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu yang beranggotakan mayoritas pemilik dan penghuni apartemen Marina Ancol, serta para karyawan yang bekerja di apartemen sangat prihatin dengan perkembangan yang terjadi. 

Apartemen MMR terdiri dari 1.680 satuan unit apartemen, sementara hanya ada puluhan pemilik/penghuni yang bermasalah, mulai yang tidak membayar Iuran Pemeliharahan Lingkungan (IPL), minta-minta proyek pengadaan barang dan jasa, hingga pengurusan asuransi gedung, dan lain-lain. Mereka inilah yang kami duga terus merongrong dan berupaya mendelegitimasi secara sistematis kepengurusan PPPSRS MMR yang baru terpilih secara sah. 

Oleh karena itu, pertama, kami menilai bahwa pembentukan PPPSRS MMR melalui mekanisme Rapat Umum Anggota (RUA) yang diselenggarakan secara hibryd, pada 25 Maret 2023 sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan memiliki landasan hukum yang kuat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 perubahan kedua atas pergub No 132 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengeloaan Rumah Susun Milik. 

Selanjutnya atas dasar itu maka tuduhan segelintir oknum terkait adanya rekayasa pada proses RUA terlalu tendensius dan mengada-ngada. Dimana syarat administratif para pengurus terpilih seperti Kartu Tanda Penduduk, Domisili dan documen terkait telah sesuai ketentuan Pergub DKI No 70 Tahun 2021 Pasal 45, point 1, huruf a sampai a. 

Kedua, kami membantah keras tuduhan bahwa selama ini pengelola apartemen melakukan kesewenang-wenangan akibat memadamkan listrik dan air di 60-ar unit apartemen yang ternyata milik segelintir oknum yang selama ini melakukan upaya-upaya fitnah dan dugaan Tindakan premanisme untuk menjatuhkan nama baik Pengurus PPPSRS, serta membuat tidak nyamannya kehidupan di apartemen MMR. 

Dari data yang kami dapat juga ternyata ada sekitar puluhan oknum yang sakit hati ini, diduga tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran IPL bahkan diantaranya ada yang memiliki tunggakan hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi adanya oknum-oknum yang jelas-jelas ingin mencari keuntungan ingin jadi vendor pengadaan barang dan jasa di apartemen MMR. 

Keriga, kami mendukung sikap tegas Ketua PPPSRS MMR, Bapak Edi Bangsawan yang tetap mematikan listrik dan air terhadap unit-unit yang belum menyelesaikan kewajiban pemabayaran IPL-nya, yang per unitnya ada yang mencapai hingga ratusan juga. Pemutusan harus tetap dilakukan hingga mereka menyelesaikan kewajibannya. Sebab kalau mereka tidak bayar, berarti para pemilik/penghuni yang tertib membayar IPL telah mensubsidi mereka yang jelas jelas bukan orang tidak mampu. 

Keempat, kami menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi beberapa waktu lalu di depan Balai Kota DKI Jakarta yang diduga dilakukan oleh massa bayaran karena peserta aksi mayoritas bukan warga apartemen MMR ataupun karyawan apartemen. Karena itu, kami mengutuk keras ulah pihak ketiga dan oknum massa tersebut yang jelas-jelas mengatasnamakan warga pemilik dan penghuni hingga terlihat masyarakat umum dan PJ Gubenur DKI salah faham dalam menyikapi persoalan yang sebenarnya terjadi di apartemen kami. 

Kelima, kami juga membantah keras pendapat oknum warga yang menyatakan bahwa SK Disperum No 491 Tahun 2021 tidak sah secara hukum, dimana pada faktanya SK tersebut sudah sah secara hukum dan dikuatkan melalui putusan PTUN DKI Jakarta. 

Keenam, mereka juga diduga mengancam kalau mereka terpilih maka karyawan yang saat ini bekerja di apartemen akan dipecat. Sikap arogansi seperti itu jelas melukai hak azasi manusia dan jika mereka menjabat jadi pengurus akan ada ratusan bahkan puluhan orang yang kehilangan mata pencahariannya, kalau seperti ini akan dibawa kemana nasib para karyawan yang notabenenya rakyat kecil ini. 

Kami juga menyayangkan atas sikap seorang oknum DPRD DKI Jakarta yang mendekriditkan SK tersebut tanpa mencari informasi yang lebih obyetif dan berimbang hingga keputusan dan pendapat yang diambil akan merugikan kepentingan mayoritas warga pemilik dan penghuni serta karyawan yang bekerja di apartemen kami. 

Terakhir, ketujuh, kami berharap masyarakat, Pemerintah DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta dan rekan media masa bisa memberikan pendapat yang obyektif seusia dengan fakta-fakta hukum dan fakta empirik yang terjadi terkait kepengurusan PPPSRS MMR. Jangan sampai masyarakat ataupun pemerintah DKI Jakarta tertipu oleh pencitraan sebagai korban dan penggalangan opini oknum-oknum “nakal” yang selama ini mengatasnamakan para penghuni dan pemilik apartemen. (Arianto)

Read More

Hindari Resiko Saat Investasi, UOB Kenalkan Metode Risk-First

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

UOB Indonesia terus berupaya mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan investasi. Salah satunya dengan menggelar literasi bertajuk “Preserve and Grow Your Wealth Through Risk-First Approach” di Jakarta, Kamis, (30/3/2023).

Dalam sesi ini, UOB Indonesia memberikan informasi komprehensif mengenai investasi pasar modal agar masyarakat dapat mengoptimalkan portofolio kekayaannya dan terhindar dari risiko berlebih. Hal Ini mengingat jumlah investor dalam negeri yang terus meningkat, terutama dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Namun di sisi lain pemahaman masyarakat terhadap pasar modal belum maksimal.

"Masyarakat perlu mengenali risiko terlebih dahulu sebelum memulai investasi. Ada berbagai risiko yang harus dikenali, yaitu risiko diri sendiri maupun risiko dari produk yang akan diinvestasikan. Melalui pendekatan Risk-First, UOB Indonesia menekankan akan pentingnya keseimbangan antara risiko dan imbal hasil," kata Head of Deposit & Wealth Management UOB Indonesia Vera Margaret.

"Masyarakat harus melakukan literasi keuangan. Pahami produk-produk investasi yang ditawarkan. Kadang kita tahu risiko kita, tapi lupa kalau produk punya risiko yang harus dipelajari. Dengan begitu kita bisa menikmati hasil investasi yang kita lakukan," kata Vera.

Berdasarkan catatan Kustodian Sentral Efek Indonesia (SEI), investor di pasar modal Indonesia telah tembus 10 juta investor yang mengacu pada Single investor identification (SID) telah mencapai 10.000.028, dengan komposisi jumlah investor lokal sebesar 99,78%.

Sejalan dengan hal tersebut, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkapkan, tingkat inklusi di pasar modal meningkat pesat, yakni dari 1,55% pada tahun 2019 menjadi 5,19% pada 2022. Namun peningkatan inklusi tidak diiringi dengan tingkat literasi, di mana pada tahun 2022 tingkat literasi keuangan di sektor pasar modal turun menjadi 4,11% pada 2022 dari yang sebelumnya mencapai 4.97% pada tahun 2019. 

UOB Indonesia percaya bahwa masyarakat perlu melakukan diversifikasi kelas aset yang harus dibarengi dengan literasi keuangan yang baik. Melalui pendekatan Risk-First Approach, diharapkan masyarakat dapat memahami tingkat toleransi risiko pribadi yang dapat digunakan untuk mengelola portfolio keuangan dengan risiko yang lebih terukur.

"Sebenarnya tidak cukup hanya tahu risiko, tujuan juga penting mulai dari rangka pendek, jangka panjang, uang sekolah anak, dana pensiun, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan investasi lainnya. Tujuan dari investasi ini akan mempengaruhi produk apa yang paling tepat dimiliki nasabah sesuai dengan profil risikonya," lanjut Vera.

Dalam pendekatan Risk-First, terdapat tiga langkah dalam perencanaan keuangan.

Pertama adalah melindungi (protect) diri dan orang yang dicintai dengan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan, solusi asuransi yang tepat, serta aset berisiko rendah lainnya. 

Kedua membangun (build) kekayaan dengan portofolio investasi inti yang kuat. Skema ini dirancang untuk membantu mencari imbal hasil yang stabil guna mencapai tujuan fundamental dan jangka panjang, seperti investasi hari tua. 

Dan Ketiga adalah meningkatkan (enhance) nilai kekayaan dengan investasi taktis dengan membantu menangkap peluang pasar yang muncul.

Sementara itu, Wealth Advisitor Head UOB Indonesia Diendy Liu mengatakan, di tengah agenda pengetatan moneter global untuk mengendalikan inflasi, pasar modal dihadapkan pada volatilitas pergerakan harga yang cukup tinggi. Kondisi ini juga diperkeruh kembali oleh beberapa kegagalan bank di AS dan pengambilalihan bank di Eropa. 

Menurutnya, kombinasi kejadian ini menyebabkan sentimen negatif tidak kunjung berakhir menghinggapi pasar modal global maupun lokal. Namun demikian, sedikit angin segar dan harapan muncul di kawasan Asia Pasifik. Setelah mengakhiri kebijakan zero-covid pemerintah China langsung melakukan beberapa perubahan kebijakan untuk sesegera mungkin mempercepat laju pertumbuhan ekonominya, bahkan mencanangkan target pertumbuhan sebesar 5% di tahun 2023.

Di dalam negeri, pemerintah Indonesia diyakini tetap sigap dalam memitigasi imbas dari ketidakpastian ekonomi dengan terus mendorong investasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan relatif terjaga di tahun 2023, melihat performa ekspor, investasi, dan belanja rumah tangga yang kuat sepanjang tahun 2022.

Untuk memastikan tercapainya pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pemerintah Indonesia harus melakukan beberapa langkah antara lain melakukan investasi berkelanjutan, memanfaatkan bonus demografi, potensi kemajuan teknologi, peningkatan daya saing ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang aman dan andal. (Arianto)

Read More

Sambut Ramadan, DYK Mahkamah Agung Gelar Baksos

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ramadan merupakan bulan yang dinantikan banyak muslim di penjuru dunia. Selain bahwa bulan ini memberikan banyak pahala, bulan ini juga memberikan banyak keberkahan dan kegembiraan.  Setiap umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan di bulan yang mulia ini. Ramadan disebut sebagai bulan yang mulia karena terdapat banyak kemuliaan di dalamnya, salah satunya yaitu seluruh amal ibadah yang dilakukan akan diberi pahala yang berlipat ganda.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dharmayukti Karini (DYK) Mahkamah Agung, sebuah organisasi wanita di Mahkamah Agung melakukan kunjungan bakti sosial ke Panti Asuhan Tresna Werdha Budi Mulia Tiga di Gandaria, Cilandak, Jakarta (30/03). Bakti sosial yang rutin dilakukan setiap bulan Ramadan ini merupakan bukti kepedulian DYK kepada sesama.

Ibu Anggarwati Sunarto selaku Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung mengatakan bahwa setiap tahun, khususnya di bulan Ramadan DYK melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga sebagai bentuk tali kasih, empati, dan simpati kepada sesama.

“Tahun-tahun lalu, biasanya kami berkunjung dan memberi bantuan ke panti asuhan anak-anak, baru tahun ini kami berkunjung ke sini, semoga kakek nenek di sini semua bahagia dengan kedatangan kami ya,” kata Ibu Sunarto yang disambut sahutan gembira secara bersamaan dari para penghuni panti.

Ia menambahkan bahwa selain Panti Asuhan Tresna Werdha Budi Mulia, pada saat bersamaan DYK juga memberikan bantuan kepada tiga panti lain.

DYK yang tahun ini memasuki usia ke-20 tahun, menurut Ibu Sunarto, sudah melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi anggota DYK sendiri maupun masyarakat luas. Pemberian beasiswa, santunan bagi anak yatim, dan memberikan bantuan kepada panti asuhan merupakan beberapa contoh kegiatan yang rutin dilakukan oleh DYK.

Panti Asuhan Tresna Werdha Budi Mulia merupakan panti khusus bagi orang-orang tua yang terlantar dan tidak memiliki keluarga. Saat ini Panti Asuhan Tresna Werdha Budi Mulia memiliki 358 penghuni panti yang biasa disebut Warga Binaan Sosial (WBS) dari berbagai daerah, seperti Semarang, Yogyakarta, dan lainnya. Mereka adalah orang-orang yang ditemukan dinas sosial terlantar di jalan.

Panti ini merupakan pusat dengan dua cabang, pertama di Jalan Centex Raya Rt/Rw. 001/03 No. 1, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur , kedua di Jalan. Dukuh 5 Rt/Rw. 009/03 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat jati, Jakarta Timur.

Saat menerima kunjungan DYK, para WBS ini terlihat sangat bahagia.

“Mereka ini mayoritas tidak memiliki keluarga. Jadi jika ada yang berkunjung ke sini untuk menemui mereka, mereka akan senang sekali,” kata taufik, Kepala Panti Asuhan Tresna Werdha Budi Mulia.

Di akhir kunjungan, Ketua DYK Mahkamah Agung dan anggota yang turut hadir memborong hasil karya WBS berupa keset, tempat tisyu, gantungan kunci, dan lain-lain. (Arianto)

Read More

Dewan Pers Gelar Diskusi Pemantauan Media dan Jurnalisme Berkualitas

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Agar jurnalisme tetap berkualitas, dibutuhkan kontrol sosial dari publik kepada media dan wartawan. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 17 menyebutkan masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

Untuk menjamin itu, pemantau media diharapkan memiliki kompetensi mumpuni sehingga kontrol sosial mampu berjalan dengan baik.

Hal itu mengemuka dalam diskusi publik Pemantauan Media dan Jurnalisme Berkualitas yang digelar Dewan Pers di Hotel Santika Premiere Surabaya, Kamis (9/3/2023).

Dalam sambutannya saat membuka acara, Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu menegaskan bahwa pemantau media sangat penting untuk menghadirkan karya jurnalistik berkualitas. “Peran pemantau media penting agar pemberitaan media on the track, supaya tidak ditinggalkan publik,” tutur Ninik.

Ketika ekosistem pers menginginkan media yang profesional, menurut Ninik, pemantau media menjadi entitas yang diperlukan agar karya jurnalistik berkualitas dapat terus ditegakkan. Untuk itu, ia menyebutkan prosedur pemantauan media perlu dituangkan dalam pedoman Dewan Pers, terutama mengenai mekanisme kerja, standar keterampilan, sasaran pemantauan, dan struktur kelembagaan.

Ninik juga menekankan pentingnya perlindungan kepada para pemantau media. “Kalau mereka mengalami masalah juga dipikirkan. Pemantau media instrumennya apa? Kalau hasilnya berpotensi konflik dengan macam-macam pihak, apa perlindungan yang akan diberikan kepada pemantau? Jangan sampai pemantau media tidak mendapatkan perlindungan. Itu akan jadi backfire bagi kita,” jelasnya.

Ia bahkan menganalogikan pemantau media seperti pemantau pemilu yang memiliki akreditasi tersendiri. Karenanya, pemantau media sebagai sebuah entitas, tentu harus punya kompetensi.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendiana, yang memberikan pemantik jalannya diskusi, mengatakan bahwa kalangan akademisi akan memiliki lebih banyak ruang dalam mendukung pemantauan media. Jika Dewan Pers, organisasi profesi pers, dan akademisi bekerja sama, dampak pemantauan media akan kuat. 

“Pemantau media itu tidak hanya memantau media saja, tetapi juga perilaku jurnalisnya. Sebab, yang bisa diadukan ke Dewan Pers itu tidak hanya karyanya tetapi juga perilakunya,” tegas Yadi.  

Sayangnya, jumlah pemantau media di Indonesia semakin berkurang. 

Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers, Asmono Wikan menambahkan, lembaga pemantau media yang ada saat ini sangat minim aktivitasnya. 

Ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan berkurangnya pemantau media. Antara lain kebutuhan logistik finansial yang cukup besar, sulitnya menjaga konsistensi program pemantauan media, minimnya mitra media yang dapat dipantau, minimnya minat SDM peneliti pemantauan media, dan memantau media bukanlah kegiatan yang menarik bagi praktisi komunikasi. 

“Padahal isu tentang pers bisa berkembang jika masyarakat ikut bergerak memantau,” katanya.

Diskusi yang digelar dengan para media, konstituten Dewan Pers, akademisi, korporasi, dan pemerintah itu berlangsung dinamis. Berbagai masukan dari para peserta kemudian dituangkan dalam delapan poin kesimpulan, yaitu:

Pemantau media tetap dibutuhkan bagi publik sesuai dengan Pasal 17 UU No 40/1999 tentang Pers.

Pemantauan media dilakukan untuk memastikan publik mendapatkan konten jurnalistik yang berkualitas.

Pemantauan media secara institusional dapat dilakukan oleh kampus maupun organisasi masyarakat independen yang memiliki infrastruktur dan sumber daya memadai untuk melakukan pemantauan media.

Publik secara perorangan memiliki hak konstitusional untuk ikut melakukan pemantauan media dengan memanfaatkan akses komunikasi yang disediakan oleh Dewan Pers.

Objek pemantauan lembaga pemantau media institusional tidak terbatas pada karya jurnalistik melainkan juga dimungkinkan pada proses produksi jurnalistik.

Hasil pemantauan media antara lain berupa publikasi (buku, laporan, dll) dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk memperkuat kualitas jurnalisme, sarana pembelajaran tentang jurnalisme, dan penguatan profesionalisme pers.

Dewan Pers setiap tahun diharapkan dapat menerbitkan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan media kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pengumuman hasil pemantauan media dapat dilakukan oleh lembaga pemantau media bersama Dewan Pers guna memberikan asas perlindungan terhadap lembaga pemantau media. (Arianto)

Read More

Jelang Idul Fitri, BPH Migas dan DPR RI Kunjungi Terminal BBM Panjang

Duta Nusantara Merdeka | Lampung 

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendampingi Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pemantauan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Terminal BBM Panjang PT Pertamina (Persero), di Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Tampak hadir dalam kunjungan ini Kepala BPH Migas Erika Retnowati bersama Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dan Yapit Sapta Putra, serta Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro.

Erika menyampaikan, terdapat tiga tantangan pengelolaan pasokan BBM jelang Hari Raya Idul Fitri 1444H, yaitu ketersediaan suplai, kelancaran distribusi, dan keamanan. 

"Perlu diperhatikan ketersediaan suplai menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H. Suplai yang ada, khususnya biosolar dan pertalite, upayakan bisa ditambah," ujarnya, Kamis (30/3/2023).

Lebih lanjut, Erika mengingatkan perihal kelancaran distribusi. Meskipun suplai tersedia, belum tentu situasi di lapangan aman,  faktor cuaca, seperti cuaca ekstrim juga perlu menjadi perhatian. "Mengingatkan adanya pulau-pulau yang kemungkinan terdampak cuaca ekstrim atau cuaca buruk, sehingga perlu diantisipasi dengan menyiapkan stok lebih awal," terang Erika. 

Erika juga menyampaikan, pengelolaan hilir migas harus menjaga faktor keamanan dan keselamatan dengan cermat dan tepat, sehingga tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan. “Mohon belajar dari pengalaman,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Basuki Trikora menambahkan perlunya mengantisipasi faktor keamanan dan jaminan pasokan, khususnya untuk LPG di wilayah Bengkulu. “Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan baik,” .

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menjelaskan bahwa kunjungan kali ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan energi, seperti BBM dan listrik yang andal dan terjangkau dalam momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 144H. 

“Kami hadir untuk memastikan dalam momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri," terang Sugeng.

Sugeng mengungkapkan bahwa energi menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, sehingga perlu bersama-sama menjaga situasi pengelolaan energi tetap kondusif. “Kita semua menjaga situasi tetap kondusif, menyangkut ketersediaan energi,” ajaknya.

Sedangkan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendistribusikan BBM pada Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H, serta upaya dalam pengendalian BBM bersubsidi, salah satunya melalui metode QR Code.

Kunjungan kali ini dihadiri juga Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Setyorini Tri Hutami, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, serta Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Adi Lumakso. (Arianto)

Read More

Siap IPO, MBMA Gelar Paparan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Merdeka Battery Materials Tbk. (kode saham: MBMA), merupakan perusahaan yang melaksanakan hilirisasi dalam rantai nilai baterai. MBMA akan menawarkan sebanyak-banyaknya 11 miliar saham baru yang dikeluarkan dari portepel perusahaan atau 10,24% dari total saham perusahaan kepada publik melalui penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dapat ditingkatkan menjadi maksimal sebanyak 12,1 miliar saham atau 11,14% dari total saham perusahaan pada saat IPO. Saham MBMA rencananya akan tercatat di BEI secara perdana pada 18 April 2023.

Proses penawaran saham MBMA akan berlangsung mulai tanggal 12 hingga 14 April 2023 kepada investor di dalam maupun luar Indonesia. Adapun harga penawaran saham MBMA berkisar Rp780-Rp795 per saham sehingga MBMA akan mendapatkan tambahan modal hingga maksimal sebesar Rp9,62 triliun. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari IPO MBMA adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. 

Presiden Direktur MBMA, Devin Ridwan, menjelaskan bahwa melalui IPO ini MBMA akan memiliki dukungan yang lebih kuat untuk mengeksekusi setiap rencana strategis perusahaan di masa mendatang. Sebagai pemilik tambang nikel dengan salah satu sumber daya nikel terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel, MBMA berada dalam posisi yang baik untuk mengambil kesempatan dalam hilirisasi rantai nilai baterai kendaraan listrik, didukung oleh teknologi dan sumber daya manusia yang sudah teruji.

“Saat ini kami masih berada pada fase awal untuk berekspansi ke industri hilir di sepanjang rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik yang akan terintegrasi secara vertikal dengan sumber daya nikel yang mampu berproduksi lebih dari 20 tahun. Dengan IPO ini MBMA akan memastikan bahwa rencana strategis perusahaan dapat berjalan maksimal, sehingga kami dapat mengoptimalkan sumber daya kami untuk memenuhi kebutuhan baterai kendaraan bermotor listrik dunia di masa depan,” jelas Devin dalam konferensi pers paparan publik IPO MBMA di Jakarta, Kamis (30/3). 

Wood Mackenzie, perusahaan riset terkemuka, memperkirakan penetrasi kendaraan bermotor listrik secara global pada tahun 2040 akan mencapai 69% dibandingkan penetrasi saat ini sebesar 19%, dengan prediksi penjualan kendaraan listrik dunia yang meningkat dari 16 menjadi 93 juta kendaraan antara 2022 dan 2040.   

MBMA berencana menggunakan dana hasil IPO antara lain untuk membiayai pembangunan dan pengembangan sejumlah proyek pemrosesan nikel seperti fasilitas HPAL, konverter nikel matte serta fasilitas produksi asam sulfat melalui proyek Acid Iron Metal I (AIM I). Keberadaan fasilitas HPAL dan nikel matte merupakan salah satu komponen penting untuk menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat dalam hilirisasi rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. Asam sulfat juga menjadi salah satu material yang mendukung pemrosesan di fasilitas HPAL.

Sebagian lainnya akan digunakan untuk memperkuat modal kerja anak usaha, diantaranya PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) yang merupakan perusahaan tambang nikel dengan salah satu sumber daya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel. Saat ini SCM memiliki sumber daya lebih dari 1,1 miliar bijih dry metric tonne yang mengandung 13,8 juta ton nikel dengan kadar 1,22% Ni dan 1,0 juta ton kobalt pada kadar 0,08% Co. Kapasitas produksi tambang SCM diperkirakan akan mencapai 14,6 juta wet metric tonnes pada 2024.

MBMA juga akan memakai dana IPO untuk melunasi pinjaman. 

“Saat ini fokus kami adalah untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sedang dibangun dan mengintegrasikannya dengan tambang SCM. Dana IPO akan memastikan seluruh proses ini berjalan tepat waktu dan bersinergi secara optimal,” tegas Devin.

Untuk membangun dan mengembangkan aset strategis, MBMA telah menjalin kerja sama dengan grup Tsingshan, Huayou, serta CATL, yang merupakan pemain global terdepan dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. MBMA juga didukung oleh sponsor yang memiliki rekam jejak yang kuat dalam pendanaan dan tata kelola perusahaan, dan MDKA dengan pengalaman pengembangan proyek yang signifikan.

Sebagai perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di BEI, MBMA memiliki fundamental yang cukup solid. Sampai September 2022, perusahaan telah mencatatkan pendapatan usaha senilai USD 289,45 juta dengan laba kotor sebesar USD 31,31 juta. Adapun laba periode berjalan sebesar USD 32,47 juta. Kinerja tersebut mencerminkan performa anak usaha sejak tanggal akuisisi sampai dengan 30 September 2022. Dengan total aset mencapai USD 1,89 miliar, perusahaan memiliki ekuitas sebesar USD 1,29 miliar.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur MBMA, Jason Greive, menyatakan, saat ini sumber pendapatan perusahaan masih berasal dari operasional smelter RKEF yang menghasilkan Nickel Pig Iron (NPI) dengan kapasitas terpasang produksi agregat mencapai 38.000 Ni per tahun per 30 September 2022. Namun, setelah pembangunan atau komisioning smelter RKEF baru, tambang SCM dan proyek AIM I, MBMA diproyeksikan akan dapat menghasilkan 88.000 Ni per tahun dan 1,2 juta ton asam per tahun.

“Sesuai dengan komitmen perusahaan, kegiatan usaha yang dijalankan senantiasa mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perusahaan juga berkomitmen untuk menjalankan proses bisnis sesuai dengan prinsip tata kelola Environmental, Social and Governance atau ESG. Ini adalah salah satu bentuk dukungan perusahaan untuk mencapai target net-zero emission pada tahun 2050,” kata Jason.

Read More

4 Asosiasi Gelar Aksi Keprihatinan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Merespon Undang Undang anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR/ European Union Deforestation Regulation), petani sawit Indonesia sepakat melakukan Aksi Keprihatinan pada hari Rabu (29/3) di Jakarta.

Perwakilan petani sawit yang melakukan Aksi Keprihatinan tersebut adalah Santri Tani NU, APKASIND0 (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), ASPEK-PIR (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat), SAMADE (Sawitku, Masa Depanku) dan FORMASI (Forum Mahasiswa Sawit) Indonesia yang berasal dari perwakilan 22 Provinsi Sawit Indonesia dengan total keanggotaan 17 juta petani sawit dan pekerja sawit.

Ketua Umum DPP Santri Tani NU H.T. Rusli Ahmad kepada awak media mengatakan bahwa Uni Eropa yang terdiri dari 27 Negara Beli CPO nya tidak seberapa, tapi protesnya banyak, padahal impornya 27 negara anggota UE hanya 4 juta ton per tahun dari total produksi Indonesia 47 juta ton.

Sesungguhnya masalah bukan berasal dari luar negeri tapi dari dalam Negara ini sendiri sehingga membuka celah UE untuk kampanye negatif terkait sawit kita. Sumber masalah utama itu adalah masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat.

Kementerian LHK harus melihat ini suatu kenyataan bahwa sawit itu sudah merupakan sumber ekonomi masyarakat dan pemasukan devisa negara yang tahun lalu tercatat Rp610 Triliun. 

"Mengklaim itu kawasan hutan padahal sudah bukan hutan adalah pembohongan publik" tegasnya.

"Kedepan, Kementerian LHK ini harus digabungkan saja dengan Kementerian Perkebunan. Biar selesai masalah klaim kawasan hutan. Sepanjang hal ini belum diselesaikan maka selamanya negara UE akan menekan Indonesia," sebut Ketum DPP Santri Tani NU.

Lebih lanjut, H.T.Rusli Ahmad, Presiden Jokowi harus segera bertindak dengan menyelesaikan masalah klaim kawasan hutan ini, terkhusus untuk sawit tertanam sebelum tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam UUCK dan menggesa pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Sebagaimana diketahui, Komisi Uni Eropa sudah menyetujui untuk memberlakukan Undang-undang anti deforestasi EUDR (EU Deforestation Regulation) pada 6 Desember 2022 lalu. Ketentuan ini akan mengatur dan memastikan konsumen di Uni Eropa (UE) untuk tidak membeli produk yang terkait deforestasi dan degradasi hutan dimana salah satu pasalnya mengelompokkan sawit sebagai tanaman beresiko tinggi.

"Undang-undang tersebut berlaku untuk sejumlah komoditas, antara lain minyak kelapa sawit, ternak, coklat, kopi, kedelai, karet dan kayu. Ini juga termasuk beberapa produk turunan, seperti kulit, cokelat, dan furniture," tutup H.T. Rusli Ahmad. (Arianto)

Read More

Mutasi Polri, Kapolri Rotasi 473 Pati dan Pamen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan sejumlah anggota mulai dari Pati hingga Pamen. Mutasi tersebut tertuang dalam empat surat telegram, yakni ST/712/III/KEP./2023, ST/713/III/KEP./2023, ST/714/III/KEP./2023 dan ST/715/III/KEP./2023.

“Secara keseluruhan terdapat 473 personel yang mutasi,” ungkap Kadivhumas Polri, Irjen. Pol. Dedy Prasetyo dalam konferensi pers di Polres Jakarta Selatan, Rabu (29/3/23).

Disebutkan Kadivhumas, terdapat tujuh Kapolda yang dilakukan pergantian, yakni Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sulteng, Kapolda Jabar, Kapolda Lampung, Kapolda Gorontalo, Kapolda Kalbar, dan Kapolda Sulsel. Kemudian, terdapat promosi jabatan kepada posisi Kabaharkam, Kalemdiklat, dan Kasetum.

Kemudian, terdapat 76 posisi Kapolres yang dilakukan rotasi jabatan dan 36 personel dimutasi karena dalam rangka pensiun.

“Terkait pelantikan, nanti akan diinfokan kembali,” ujar Kadivhumas. (Arianto)

Read More

Diskusi "Membaca Sikap Ganjar Menolak Israel"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Diskusi "Membaca sikap Ganjar Menolak Israel" menjadi topik yang menarik untuk dipertimbangkan mengingat pernyataan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang menolak keras adanya rencana kunjungan delegasi Israel ke Indonesia pada tahun 2018 lalu.

"Penolakan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini harus dilihat sebagai suatu bentuk keberanian dalam menentang perlakuan Israel terhadap Palestina," kata Eko Sulistyo, mantan Deputi IV Kantor Staf Presiden dalam diskusi "Membaca sikap Ganjar Menolak Israel" di Rumah Ganjar Jakarta, Selasa (28/03).

Eko menekankan bahwa selama ini, banyak pihak yang terlalu mempertimbangkan faktor ekonomi dan politik dalam menentukan hubungan luar negeri dengan negara-negara tertentu, tanpa memperhatikan masalah kemanusiaan.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya bisa diterima oleh semua pihak. Sejumlah kritikus menilai bahwa penolakan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo terhadap kunjungan delegasi Israel tersebut lebih karena motivasi politik dalam rangka meningkatkan popularitasnya di kalangan masyarakat. 

Bahkan, Mereka juga menilai bahwa penolakan semacam ini kurang tepat karena Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang seharusnya membuka kesempatan kerja sama dengan negara lain demi meningkatkan perekonomian nasional.

"Bagaimanapun, diskusi mengenai sikap Ganjar Pranowo dalam menolak Israel patut dipertimbangkan sebagai salah satu indikator hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain. Sikap-tindakan ganjar dinilai terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia, solidaritas internasional, dan kepentingan nasional Indonesia secara keseluruhan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

BPH Migas Apresiasi Pembatasan Pembelian Pertalite di Kota Palangka Raya

Duta Nusantara Merdeka | Pelangka Raya 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. 

Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengungkapkan, pengaturan batas maksimal pembelian BBM jenis Pertalite ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Palangka Raya agar konsumsi BBM jenis pertalite lebih tepat sasaran.

“Ini adalah langkah konkret yang patut kita apresiasi, karena pemerintah daerah turut membaca situasi BBM saat ini, di mana 80% BBM Subsidi masih dinikmati oleh orang kaya," ungkap Iwan dalam acara Sinergi BPH Migas dan DPR RI di Palangka Raya, Senin (27/3/2023).

Diketahui, melalui surat Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, sejak 12 September 2022 lalu pengguna BBM Pertalite hanya dapat mengisi sebanyak 30 liter per kendaraan dalam satu hari, berlaku di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). 

Selanjutnya, Iwan juga mengungkapkan bahwa di Kota Palangka Raya, implementasi subsidi tepat melalui aplikasi digital untuk BBM jenis Solar telah berjalan hampir 100% atau full-cycle, sehingga masyarakat lebih paham jenis solar apa yang seharusnya digunakan. 

“Dengan hanya tersedianya solar subsidi di 2 SPBU, masyarakat dan badan usaha harus tertib dalam memanfaatkan dan mengonsumsi jenis solar subsidi tersebut. Melalui digitalisasi yang sudah berjalan bisa lebih tepat sasaran. Hanya mereka yang berhak yang dapat manfaat," imbuh Iwan.

Dalam kegiatan yang berlangsung secara interaktif ini, masyarakat yang hadir tampak antusias berdiskusi terkait pemanfaatan BBM dan gas bumi melalui pipa di wilayahnya. Penjelasan terkait hal ini juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Iwan Kurniawan, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Kota Palangka Raya Mochammad Abdillah, dan Kepala Bidang Perindustrian DPKUKMP Kota Palangka Raya Hadriansyah

Menutup diskusi, tak lupa Iwan kembali mengimbau agar masyarakat mendukung pengaturan penggunaan BBM bersubsidi. Kuota BBM subsidi hendaknya digunakan oleh masyarakat yang berhak, sehingga anggaran yang sudah dialokasikan oleh negara tepat sasaran. (Arianto)

Read More

Sambut Ramadhan, Dirjen Teguh Beri Arahan Strategis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam suasana Ramadhan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar apel pagi dan doa bersama. Acara yang digelar secara daring, Senin (27/3/2023) tersebut dipimpin langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi. 

Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan arahan strategis mengenai pelayanan Dukcapil kepada para pegawai. Dirinya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi atas capaian penyerapan anggaran Ditjen Dukcapil Kemendagri yang menggembirakan. Diketahui, hingga 26 Maret 2023, serapan anggaran Ditjen Dukcapil telah mencapai 26,33 persen dan berada di atas capaian seluruh Unit Kerja Eselon (UKE) I Kemendagri. 

"Ini merupakan awal yang baik, namun janganlah cepat berpuas diri. Tetap menjadi atensi untuk melakukan percepatan. Bukan hanya semata-mata penyerapan anggaran, tapi dari sisi output secara fungsional juga harus sesuai dengan prosedur yang berlaku," jelas Teguh. 

Dirinya juga meminta jajaran Eselon II Ditjen Dukcapil agar memonitor capaian target pelayanan Dinas Dukcapil Provinsi maupun Kabupaten/Kota di tahun 2023. 

Adapun target capaian pelayanan Dukcapil tahun ini yaitu 99,4 persen perekaman KTP-el, 50 persen Kepemilikan KIA, 98 persen Akta Lahir, 75 persen Buku Pokok Pemakaman, Perjanjian Kerja Sama dan akses data dengan minimal 15 Organisasi Perangkat Daerah, 2 inovasi setiap tahun, dan 25 persen penerapan Identitas Kependudukan Digital. 

“Termasuk disiplin pegawai PNS dan non-PNS, perlu juga untuk dikawal betul. Persiapkan juga program-program peningkatan kualitas SDM aparatur agar dapat menghadapi layanan Dukcapil ke depannya yang pasti akan terus berkembang,” pesan Teguh. 

Dalam kesempatan yang sama, Teguh menyampaikan, hari Selasa (28/3/2023) merupakan hari bersejarah bagi Ditjen Dukcapil. Pasalnya, di waktu tersebut untuk pertama kalinya kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mulai diberlakukan. Kebijakan itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri. 

“Tolong betul-betul diperhatikan PNBP pada pelayanan akses data Dukcapil ini betul-betul dijaga agar tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai ada server yang down ataupun ada masalah,” pungkas Teguh. (Arianto)

Read More

Paska Homologasi, WSBP Lakukan Pembayaran Tahap Pertama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah melaksanakan kewajiban pertamanya kepada seluruh kreditur. Tepat 6 bulan paska Homologasi WSBP telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan pada tanggal 20 September 2022, Waskita Beton Precast menyelesaikan kewajiban pembayaran tahap pertama kepada seluruh kreditur.

“Sesuai ketentuan, WSBP telah melaksanakan pembayaran melalui Kas pembayaran utang atau CFADS (Cash Flow Available For Debt Service) pertama sebesar Rp75,4 miliar” ungkap Asep Mudzakir, Director of Finance & Risk

Management.

Adapun pembayaran yang dilaksanakan yaitu:

 (1) Pembayaran tahap pertama kepada seluruh vendor dengan total Rp34,5 miliar, 

(2) Pembayaran kepada perbankan untuk porsi bunga 2% per anum sebesar Rp37,6 miliar, dan (3) Pembayaran bunga 2% per anum kepada pemegang obligasi dengan total Rp3,26 miliar. 

Hal ini menandakan bahwa kondisi keuangan WSBP paska restrukturisasi dalam keadaan sehat. “Pembayaran CFADS berikutnya akan dilakukan pada 25 September 2023,” tambahnya.

Selain ketepatan waktu pelaksanaan pembayaran utang tahap pertama, WSBP juga menargetkan pelaksanaan konversi utang menjadi saham dan Obligasi Wajib Konversi dapat dilakukan pada akhir

Triwulan II tahun ini. 

Nantinya akan terjadi perubahan struktur saham WSBP paska restrukturisasi,

namun PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) tetap sebagai pemegang saham pengendali.

Sebagai informasi, dalam proses restrukturisasi demi perbaikan kondisi keuangan perusahaan, WSBP didukung oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA). 

“Melalui jasa advisory yang efektif

dan aplikatif, dukungan PPA kepada WSBP dilakukan melalui pendampingan sebagai lead advisor dalam proses PKPU dalam rangka penyehatan kembali kinerja keuangan WSBP, serta memastikan

keberlangsungan usaha WSBP untuk dapat memenuhi kewajiban kepada krediturnya. Pendampingan PPA sebagai lead advisor pada proses homologasi WSBP tersebut merupakan salah satu bukti nyata peran PPA dalam mengoptimalisasi nilai ekosistem BUMN,”ungkap Plt. 

Direktur Utama PPA, Avianto Istihardjo.

Ke depannya, WSBP optimis dan

menargetkan perusahaan akan terus meningkat di tahun 2023 serta di tahun-tahun selanjutnya, di antaranya menargetkan pendapatan usaha sebesar Rp2,3 triliun dan laba kotor tetap positif sebesar Rp300 miliar. 

Tidak hanya dari sisi kinerja keuangan namun kinerja pemasaran akan ditargetkan tumbuh signifikan sebesar Rp3,8 triliun naik lebih dari 100% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1,5 triliun. (Arianto)

Read More

Pengaturan Penyediaan dan Distribusi BBM Wujudkan Keadilan Sosial

Duta Nusantara Merdeka | Solok

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim dan Yapit Sapta Putra mengunjungi Solok Selatan, Sumatera Barat, Senin (27/3/2023). Kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) berlokasi di Kantor Bupati Solok Selatan. Dalam forum ini disampaikan bahwa pengaturan penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah upaya nyata dalam mewujudkan keadilan sosial.

Saat menyampaikan paparan, Abdul Halim menjelaskan, kehadiran BPH Migas ke Solok Selatan adalah dalam rangka pengaturan dan pengawasan penyediaan dan distribusi BBM, serta dukungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. “Kehadiran kami ke sini, merupakan support pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan,” ujarnya.

Pria lulusan Universitas Nusa Bangsa ini menyampaikan bahwa dalam membeli JBT, konsumen pengguna harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Pelabuhan Perikanan, dan Lurah/Kepala Desa.

"Konsumen pengguna tersebut, meliputi usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, dan pelayanan umum,” ujar Abdul.

Lebih lanjut mengenai kuota JBT, ia  mengungkapkan, hingga Maret 2023, realisasi kuota JBT Solok Selatan mencapai 21,534%. “Ini diharapakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Solok Selatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Yapit mengutarakan bahwa pengaturan atas penyediaan dan pendistribusian BBM merupakan salah satu upaya nyata Pemerintah untuk mewujudkan dan melaksanakan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

“Khususnya dalam hal ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM, terutama bagi masyarakat konsumen pengguna yang membutuhkan, seperti nelayan, petani, UMKM, serta masyarakat yang tinggal di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujar pria lulusan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Trisakti ini.

Lebih rinci, Yapit menyatakan bahwa pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi memberikan manfaat dan dampak positif yang signifikan. 

"Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan ekonomi domestik, membawa dampak positif bagi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Senada dengan Yapit, Bupati Solok Selatan Khairunas menyambut hangat kehadiran BPH Migas dan berharap kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang distribusi JBT. "Masyarakat dapat mengetahui secara langsung prosedur dan pengaturan untuk memperolehnya," terangnya.

Kegiatan hari ini juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan Zigo Rolanda, Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, Sales Area Manager Retail Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Barat Narotama Aulia Fazri, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan, serta masyarakat. 

Di sela kunjungannya, Abdul dan Yapit bersama Direktorat BBM BPH Migas juga melakukan pengawasan distribusi BBM di beberapa SPBU, yaitu di Kota Padang dan Kabupaten Solok Selatan. (Arianto

Read More

Angkutan Lebaran, Kemenhub Sampaikan Update Program Mudik Gratis 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perhubungan membeberkan perkembangan program mudik gratis yang diselenggarakan di masa Angkutan Lebaran Tahun 2023, baik melalui jalur darat, laut, serta kereta api, melalui kegiatan Media Briefing bertema “Persiapan Angkutan Lebaran: Update Penyelenggaraan Program Mudik Gratis Kemenhub Tahun 2023” di Jakarta, Jumat (24/3).

Hadir sejumlah narasumber dalam kegiatan ini yaitu: Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Suharto, serta Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono.

Program mudik gratis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan pemudik pada tahun ini, khususnya pengguna sepeda motor yang diprediksi akan mencapai 25,13 juta orang atau 20,3% dari total prediksi pemudik tahun ini yang mencapai 123,8 juta orang.

Program ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor, yang menjadi moda kedua paling favorit yang akan digunakan masyarakat saat perjalanan masa mudik Lebaran, setelah mobil pribadi.

Kemenhub mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik jarak jauh menggunakan sepeda motor, mengingat potensi kecelakaannya sangat tinggi sehingga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu, Masyarakat dapat memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan Kemenhub.

Terkait program mudik gratis yang mengangkut penumpang dengan bus dan sepeda motor dengan truk, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Suharto menjelaskan, sejak dibuka pendaftarannya pada 13 Maret 2023 lalu, saat ini pendaftarannya sudah ditutup karena kuota yang tersedia sudah terpenuhi. Total kuota yang disediakan yaitu sebanyak 24.072 penumpang dengan 585 unit bus.

Namun demikian, Suharto mengungkapkan, masih ada kemungkinan pendaftaran dibuka kembali jika ada pendaftar yang tidak melakukan validasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. “Jika yang daftar tidak melaksanakan validasi, maka dianggap batal,” tuturnya.

Untuk itu, Suharto mengimbau masyarakat yang telah mendaftar program mudik gratis dengan bus, untuk melakukan validasi ulang di posko yang sudah ditentukan, maksimal 7 hari setelah pendaftaran. Sementara, untuk masyarakat yang masih ingin mendaftar agar mengecek aplikasi Mitra Darat secara berkala karena ada kemungkinan pendaftaran dibuka kembali.

Validasi ulang bisa dilakukan pada 08.00-16.00 WIB di 5 titik antara lain GOR Bulungan Jakarta, Terminal Margonda Depok, Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, Kantor Dinas Perhubungan Tangerang, serta Terminal Kayuringin Bekasi. Kuota dari penumpang yang tidak melakukan validasi ulang otomatis akan masuk kembali pada sistem MitraDarat sehingga bisa dipilih oleh penumpang lainnya yang akan mendaftar.

Sementara itu, untuk program angkutan sepeda motor gratis dengan kereta api yang menyediakan kapasitas hingga lebih dari 46 ribu penumpang dan lebih dari 10 ribu unit sepeda motor untuk arus mudik dan balik, kuotanya masih tersedia.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono, menjelaskan, sejak dibuka pendaftarannya pada 1 Maret 2023 lalu, hingga kini jumlah total yang telah terdaftar sebanyak 3.094 penumpang dan 1.994 motor.

Djarot mengungkapkan, ada tiga hal baru dari program angkutan sepeda motor gratis dengan kereta api yang diselenggarakan pada tahun ini, yaitu: pertama, motor dan penumpang diangkut dengan kereta api yang sama (Kereta AC Ekonomi). Kedua, penerapan harga tiket yang relatif murah berkisar Rp10.000 - Rp20.000 bagi penumpang sesuai jarak lintasan; dan ketiga ada tambahan lintasan baru yaitu lintas Cilegon-Semarang Tawang (Lintas Utara). Sebelumnya, hanya ada dua lintasan yaitu Lintas Tengah (Jakarta Gudang- Purwosari) dan Lintas Selatan (Kiaracondong - Purwosari).

Sama halnya dengan program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut yang hingga kini kuotanya masih tersedia. Plh. Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi menuturkan, sejak dibuka pendaftarannya pada 23 Maret 2023, hingga hari ini Jumat (24/3), jumlah pendaftar untuk keberangkatan 15 April 2023 tercatat 160 motor dan 352 orang. Sementara untuk keberangkatan 17 April 2023, total pendaftar sebanyak 776 motor dan 1.762 orang.

Lalu untuk perjalanan balik, jumlah pendaftar untuk keberangkatan 25 April mencapai 253 motor dan 617 orang. Sementara untuk keberangkatan 28 April 2023, jumlah pendaftar sebanyak 710 motor dan 1.573 orang.

Secara total, program mudik gratis sepeda motor naik kapal laut, menyediakan total kapasitas arus mudik dan balik hingga 5.000 penumpang dan 2.500 sepeda motor. Capt. Antoni menyebutkan, sejumlah fasilitas yang akan didapat para peserta mudik gratis dengan kapal di antaranya yaitu dua kali makan dan dua kali camilan selama perjalanan yang diperkirakan memakan waktu sekitar 17 jam.

Pendaftaran dan registrasi mudik motor gratis dilakukan secara online melalui https://mudikgratis.dephub mulai 23 Maret - 5 April 2023 dengan verifikasi pendaftaran pada 25 Maret – 7 April 2023. Sedangkan pendaftaran offline dilakukan mulai tanggal 23 Maret – 16 April 2023 di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Gedung Cipta lantai dasar Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat no 8 Jakarta Pusat. (Arianto)

Read More